JAKARTA - Pesanan baru untuk barang-barang industri buatan Jerman mengalami penurunan paling tajam sepanjang tahun ini pada bulan Agustus 2024. Hal ini berdasarkan data sementara yang baru saja dirilis oleh biro statistik Destatis pada awal pekan kemarin.

Pesanan pabrik di bidang manufaktur turun 5,8% per Agustus, dibandingkan dari bulan sebelumnya. Selain itu pesanan sektor manufaktur Jerman sebagai ekonomi terbesar Uni Eropa juga menyusut 3,9% secara year-on-year (YoY).

Angka-angka tersebut lebih dalam dari ramalan para analis, bahwa permintaan industri bakal melemah 1,9%.

Destatis mengaitkan kemerosotan tajam secara month-on-month (MoM), terutama karena efek lonjakan tinggi pada bulan sebelumnya saat pesanan melonjak yang diklasifikasikan sebagai 'konstruksi kendaraan lain' (pembuatan pesawat, kapal, kereta api, kendaraan militer). Tanpa segmen ini, pesanan yang masuk hanya turun 3,4%.

Pesanan untuk barang modal dan produk setengah jadi masing-masing turun 8,6% dan 2,2%, pada bulan Agustus dibandingkan dengan Juli. Sedangkan pesanan yang masuk untuk barang konsumsi turun 0,9%, menurut data Destatis seperti dilansir RT.

Sektor barang modal mencakup berbagai industri, mulai dari kedirgantaraan dan pertahanan hingga konstruksi dan teknik. Barang setengah tergolong sebagai apapun yang digunakan sebagai input dalam produksi barang lainnya.

Rincian asal pesanan baru menunjukkan, adanya peningkatan yang berasal dari luar Zona Euro sebesar 3,4%. Sementara pesanan dari negara-negara Zona Euro ambruk 10,5%. Diikuti dengan merosotnya pesanan domestik yang turun 10,9%.

Output industri Jerman turut menyusut pada bulan Juli, terutama didorong oleh pelemahan aktivitas pada sektor otomotif, kata Destatis dalam rilis terpisah pada hari Minggu. Produksi menurun di sebagian besar segmen manufaktur pada bulan Juli, dengan industri otomotif membukukan penurunan 8,1% secara month-on-month (MoM).

Ekonom yang disurvei oleh Reuters, memperkirakan pemulihan tidak akan terjadi dalam kurun waktu yang cepat untuk ekonomi terbesar Eropa tersebut. Bahkan ekonomi Jerman bisa berkontraksi lagi pada kuartal ketiga, sehingga menempatkan resesi Jerman bisa datang lagi. PDB Jerman pada kuartal kedua tercatat turun -0,1%.

Setelah resesi menimpa Jerman pada tahun 2023, Komisi Eropa memperkirakan ekonomi negara itu akan mandek tahun ini. Inflasi yang terus-menerus, lonjakan harga energi, dan permintaan asing yang tidak bertenaga telah disebut sebagai alasan perlambatan.

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner.

Penurunan pada suku bunga biasanya meningkatkan likuiditas global. Hal ini dapat mendorong aliran modal ke negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia, karena investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Beberapa waktu lalu China kembali mengumumkan langkah-langkah untuk mendorong perekonomiannya yang sedang lesu, dalam sebuah pengarahan yang dipimpin oleh kepala bank sentral, bersama dengan regulator sekuritas dan keuangan. Adapun beberapa kebijakannya adalah pemotongan suku bunga dan rasio persyaratan cadangan yang lebih rendah, langkah pelonggaran untuk sektor properti, dan penyediaan pendanaan yang didukung PBoC (People?s Bank of China) untuk mendukung pasar ekuitas.

Kebijakan ?bazooka? tersebut menyusul pemangkasan suku bunga oleh the Federal Reserve (the Fed) atau bank sentral Amerika Serikat (AS). Langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral Tiongkok juga mencakup pemangkasan signifikan pada persyaratan cadangan bank, serta pemotongan suku bunga hipotek. Lantas bagaimana imbasnya terhadap pasar modal Indonesia?

Saksikan pembahasannya dalam IG Live MNC Sekuritas pada Rabu (09/10/2024) pukul 16.00 WIB bersama Senior Research Analyst MNC Sekuritas M. Rudy Setiawan dipandu oleh Head of Research Retail MNC Sekuritas T. Herditya Wicaksana. Saksikan melalui IG Live @mncsekuritas atau @motiontradeid!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani Indrawati merespons, ucapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita saat menceritakan pengalamannya saat masih menjabat, agak sulit untuk meminta anggaran. Menurut Sri Mulyani, pemerintah selalu berupaya melakukan berbagai inovasi agar pelaksanaan anggaran dapat dijalankan dengan beban yang tetap terjangkau.

?Kalau tadi Pak Enggar memberikan persepsi dan membangun reputasi bahwa Menteri Keuangan selalu bilang 'tidak dulu', padahal tidak begitu. Saya ini termasuk pendengar yang baik, seluruh permintaan selalu saya dengarkan sehingga kemudian bisa didudukkan," jelas Sri Mulyani dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (8/10/2024).

"Kalaupun ada ruangan fiskal kita selalu memberikan afirmasi terhadap program-program yang memang solid dan bisa dijalankan dengan baik, itu adalah aspek kehati-hatian dari bendahara negara," sambungnya.

Adapun sebagai Bendahara Negara, Sri Mulyani mengaku selalu menerapkan sikap kehati-hatian, bukan malah dikatakan ?pelit? karena dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat ada pembangunan.

?Jadi jangan sampai nanti saya ditempelin dengan tulisan Mrs. No, karena tidak. Kalau saya no, berarti tidak ada pembangunan dalam hal ini, buktinya ada. Jadi ini masalah selektivitas dan kualitas. Tentu ini juga menunjukkan bahwa kita semuanya menggunakan uang rakyat secara responsible," imbuhnya.

Selain itu, Menkeu mengingatkan, bahwa selama pandemi Covid-19, pemerintah harus mengambil langkah-langkah luar biasa, termasuk penggunaan instrumen fiskal yang tidak biasa. Salah satunya adalah ekspansi fiskal yang besar melalui burden sharing dengan Bank Indonesia (BI).

?Kami dengan Bank Indonesia melakukan komunikasi secara hati-hati, konstruktif dan transparan kepada seluruh pelaku pasar dan masyarakat, termasuk kepada politisi sehingga kita bisa mendesain dan mengkonstruksikan sebuah effort yang luar biasa, namun tetap prudent dan memiliki kredibilitas yang terjaga. Indonesia termasuk negara yang sedikit sekali negara di dunia ini yang mampu melakukan konsolidasi fiskal pasca pandemi hanya dalam waktu dua tahun, itu tidak terjadi di banyak negara," jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, persepsi Menkeu ?pelit? dikatakan oleh mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Dalam sambutan Enggar mengatakan, Sri Mulyani sosok Bendahara Negara yang sangat ketat untuk mengeluarkan anggaran. Meskipun ia paham jika tidak begitu maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa jebol.

"Sebagai Bendahara Negara, ketat betul beliau. Beliau lebih memilih tidak disukai termasuk oleh koleganya yaitu saya sendiri. Ya agak-agak sulit kepada Ibu Sri Mulyani karena setiap saya minta uang, sebelum saya bicara, beliau sudah menyatakan 'tidak dulu'. Tetapi kita bisa bayangkan kalau Bendahara Negara mengiyakan semua, maka jebollah APBN ini," ungkap Enggar.

JAKARTA - BRICS telah melakukan sejumlah upaya untuk melemahkan sekaligus menggeser dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia. Strategi ini dilakukan demi menghilangkan dominasi AS.

Dolar AS telah menjadi mata uang cadangan utama dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Berdasarkan perjanjian Bretton Woods tahun 1944, negara-negara anggota awalnya menetapkan mata uang mereka ke dolar, yang nilainya dikaitkan dengan emas.

Hal tersebut membuat dolar AS terus berfungsi sebagai mata uang cadangan utama dunia, mendominasi perdagangan dan perbankan internasional. Karena itulah beberapa negara berkeinginan untuk menghilangkan dominasi dolar AS demi kepentingan bersama, dan stabilitas ekonomi.

BRICS sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru memiliki ambisi dan kapasitas besar untuk mewujudkan dedolarisasi dunia. Namun perlu strategi matang untuk merombak tatanan yang sudah ada, dan tidak mudah pula langkah yang harus diambil.

3 Strategi BRICS untuk Geser Dolar AS

1. Mengumpulkan Negara Anti Barat

Mungkin langkah ini seakan tidak ada kaitannya dengan aspek ekonomi. Namun banyaknya negara anti Barat ini membuat strategi BRICS untuk menggeser dolar AS semakin mudah.

Saat ini di BRICS sudah ada tiga negara sekutu yang sangat menentang Barat, yakni China, rusia dan Iran. Meskipun di organisasi tersebut masih ada India dan Brazil yang sangat Pro Barat, mereka tetap berupaya keras untuk melakukan upaya dedolarisasi dengan tujuan stabilitas ekonomi di negara-negara mereka.

Belum lagi belakangan ini isu Korea Utara bergabung dengan BRICS semakin gencar dikabarkan. Jika negara komunis itu berhasil bergabung, bukan tidak mungkin akan terjadi koalisi anti-Barat yang sangat kuat.

Belum lagi jika keanggotaan BRICS ini semakin meluas hingga ke negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Kemungkinan besar ini bakal menjadi gebrakan ekonomi dunia jika mereka menetapkan kebijakan dedolarisasi.

2. Rencana Dedolarisasi

Dedolarisasi dengan cara menciptakan mata uang sendiri telah gencar digembar-gemborkan oleh BRICS sejak 2023 lalu. Menurut Middle East Council, negara-negara BRICS bisa dibilang memiliki keuntungan paling banyak dari penggantian dolar dan baru-baru ini mengambil langkah-langkah signifikan (jika terbatas) dari mata uang tersebut.

Tiongkok dan India berupaya membangun permintaan internasional untuk mata uang mereka sendiri. Seperti AS sebelumnya, mereka telah berfokus pada pasar minyak, mencoba menegosiasikan penjualan minyak non-dolar dengan produsen besar baik untuk menjamin pasokan minyak mereka maupun untuk meningkatkan permintaan mata uang mereka sendiri.

Mata uang BRICS yang potensial akan memungkinkan negara-negara ini untuk menegaskan kemandirian ekonomi mereka sambil bersaing dengan sistem keuangan internasional yang ada. Sistem saat ini didominasi oleh dolar AS , yang mencakup sekitar 90 persen dari semua perdagangan mata uang. Namun, negara-negara pendiri BRICS masih jauh dari memenuhi kriteria ini. Brasil menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan politik, dan mata uangnya telah didevaluasi beberapa kali selama beberapa dekade terakhir dalam konteks deindustrialisasi.

3. Menciptakan Bank Pembangunan Baru

Tidak hanya berencana menciptakan mata uang baru, BRICS juga memberi amanat khusus ke Bank Pembangunan Baru (NDB).

Menteri Keuangan Afsel, Enoch Godongwana mengatakan NDB akan meningkatkan penggalangan dana dan pinjaman mata uang lokal, untuk mengurangi resiko dampak fluktuasi valuta asing kepada langkah dedolarisasi.

Proyek keuangan ini telah didirikan sejak tahun 2015 silam, ambisi NDB adalah melayani negara-negara berkembang. Meski begitu, sampai saat ini, NDB hanya memberikan pinjaman di negara-negara anggota. Meningkatkan penggalangan dana mata uang lokal dapat membantu NDB mengurangi ketergantungannya pada pasar modal AS.

Itulah beberapa strategi BRICS untuk menggeser dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia. Jika langkah di atas sukses sudah dapat dipastikan akan ada perubahan sistem ekonomi dunia yang kemungkinan terbagi ke dua belah pihak.

JAKARTA - BRICS menimbulkan masalah bagi cadangan dolar Amerika Serikat (AS) dari segala penjuru setelah Gedung Putih menjatuhkan sanksi terhadap Rusia pada tahun 2022. Aliansi ini telah mengumpulkan emas selama dua tahun dan mendiversifikasi cadangan bank sentralnya dengan logam mulia.

Dalam 18 bulan terakhir, bank-bank sentral negara-negara berkembang secara gabungan telah membeli 800 ton emas. China telah membeli 225 ton emas dalam 15 bulan terakhir saja. Rusia, China, dan India adalah beberapa pembeli emas terbesar dan mendorong harga logam mulia ini.

"Secara year to date, bank-bank sentral negara berkembang telah membeli 800 ton emas, 14% lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu," demikian dilaporkan oleh World Gold Council, dilansir dari Watcher Guru, Selasa (8/10/2024).

Hal ini menyebabkan penurunan cadangan dolar AS karena negara-negara BRICS menggantinya dengan emas di bank-bank sentral mereka. Data terbaru menunjukkan bahwa cadangan devisa bank sentral dalam mata uang dolar AS telah turun menjadi 58,2% pada 2024. Ini adalah level terendah yang tercatat sejak 1995 karena negara-negara BRICS dan negara-negara berkembang lainnya menambahkan emas dan mata uang lokal lainnya ke dalam cadangan devisa mereka.

Mata uang cadangan non-tradisional lainnya mulai masuk ke bank sentral negara-negara BRICS dan negara-negara berkembang. Bank-bank sentral memangkas cadangan dolar AS mereka dan menggantinya dengan emas untuk mendiversifikasi cadangan mereka. Alternatif utama untuk Dolar AS dan Euro adalah "mata uang cadangan non-tradisional," demikian laporan IMF.

Jika emas mendapatkan dominasi sebagai cadangan di bank sentral negara-negara BRICS, maka dolar AS dapat menghadapi defisit. Penurunan tajam dalam cadangan devisa mengindikasikan bahwa dedolarisasi dapat memperburuk keadaan bagi USD. Negara-negara berkembang dapat mengambil alih tatanan keuangan global dan meninggalkan AS dan Barat di kursi belakang.

JAKARTA - Menghadiri Pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Dewan MEA) yang digelar pada Senin (7/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyelesaian perundingan ekonomi digital ASEAN tepat waktu.

?Saya ingin meminta perhatian semua menteri ekonomi ASEAN terkait perkembangan negosiasi ekonomi digital di ASEAN yang merupakan perundingan ekonomi digital kawasan pertama di dunia,? ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan salah satu pencapaian penting dalam Keketuaan Indonesia 2023 dan perundingan putaran pertama yang dilaksanakan pada Desember 2023 di Jakarta. Adapun DEFA merupakan salah satu andalan yang diusung pada saat keketuaan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta pada Agustus 2023, untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Saat itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa DEFA adalah masterplan yang dibuat di kepemimpinan Indonesia, mencakup perjanjian yang mengatur mengenai digitalisasi, termasuk digital talent, digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastructure, dan interoperability di ASEAN. Dengan DEFA, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2030.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyoroti perkembangan perundingan DEFA yang masih memerlukan kerja keras dimana saat ini baru 14% yang dapat diselesaikan dari target sebesar 50% pada akhir tahun 2024. ?Saya mendorong tim perunding, dengan dukungan Sekretariat ASEAN, untuk mengoptimalkan waktu di tahun ini untuk mencapai target 50% penyelesaian perundingan di tahun 2024,? ujar Menko Airlangga memberikan arahan.

Terdapat dua arahan yang disampaikan oleh Airlangga dalam mendorong percepatan perundingan DEFA yakni implementasi dari kode etik (code of conduct) yang sudah disepakati pada 2023 yang diyakini akan memberikan kemudahan dalam proses negosiasi, serta perlu adanya pendekatan baru yang inovatif dalam proses negosiasi.

Untuk itu, perlu dilakukan asesmen terhadap proses negosiasi untuk melihat tantangan dan peluang untuk merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien.

?Saya mendukung inisiatif untuk melakukan pendekatan dua tahap dalam proses negosiasi berdasarkan pada kategori yang ada dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN,? jelas Menko Airlangga.

Pendekatan tersebut akan menjadi solusi yang efektif dana mempercepat penyelesaian perundungan DEFA yang akan diluncurkan tahun 2025 mendatang. Setiap negara anggota ASEAN akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.

?Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi seluruh negara ASEAN agar dapat mengejar ketertinggalan dan terus bekerja sama sebagai satu kesatuan,? pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir mendampingi dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni Sesmenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Kementerian Perdagangan.

WASHINGTON - Mengobarkan perang ekonomi dan dunia maya dapat menjadi pilihan buat China untuk mengambil alih Taiwan tanpa harus mengangkat senjata. Sebuah laporan yang dirilis oleh Foundation for Defense of Democracies (FDD) menerangkan, tentang kemungkinan taktik non-militer yang dapat digunakan secara efektif.

Skenario yang mungkin tetap diabaikan, bakal menimbulkan tantangan bagi AS, sekutu terbesar Taiwan . Lembaga penelitian yang berbasis di Washington itu menyarankan AS membuat persiapan untuk menanggapinya dengan cara terbaik.

Para peneliti FDD bekerja sama dengan pakar perbankan dan keuangan di Taiwan pada awal tahun sempat mensimulasikan kemungkinan langkah non-militer oleh Beijing, seperti kampanye disinformasi dan serangan siber terhadap infrastruktur. Latihan ini adalah yang pertama dari jenisnya dan berusaha untuk mengisi kesenjangan analitis, kata FDD.

"Globalisasi modern telah menciptakan lebih banyak koneksi ekonomi yang dapat dieksploitasi China untuk mencapai tujuan koersif," kata laporan itu.

"Inovasi teknologi menciptakan lebih banyak koneksi digital, menawarkan lebih banyak kemungkinan untuk pemaksaan, termasuk melalui penargetan infrastruktur penting," bebernya.

Beijing telah berjanji merebut Taiwan dengan paksa jika perlu, meskipun Presiden China Xi Jinping menekankan bakal melakukan "upaya maksimal" secara damai. Taiwan berpisah dari daratan pada tahun 1949 selama perang saudara ketika pemerintah nasionalis yang kalah melarikan diri ke pulau itu.

Ketegangan telah berkobar di Selat Taiwan sejak 2016 ketika Beijing mulai meningkatkan tekanan diplomatik dan militer di pulau itu, mendorong AS untuk meningkatkan dukungannya.

Washington, yang diwajibkan di bawah hukum AS untuk menyediakan perangkat keras militer yang memadai bagi Taipei untuk pertahanannya, berpendapat bahwa semua ini menjadi kepentingan AS untuk menjaga perdamaian di selat dan berdiri bersama negara-negara demokrasi seperti Taiwan untuk mempertahankan tatanan dunia berbasis aturan.

Beijing telah menuntut AS untuk menjauh dari Taiwan, dengan alasan bahwa masalah tersebut merupakan urusan domestik.

Dengan perkiraan 1 juta orang Taiwan yang tinggal dan bekerja di China, maka hubungan ekonomi keduanya semakin erat. Semua itu membuat kemungkinan pemaksaan ekonomi, boikot dan blokade militer menjadi ancaman yang lebih besar.

Dalam latihan simulasi, para ahli dari AS dan Taiwan mempelajari kemungkinan langkah Beijing seperti melakukan perang psikologis untuk mengikis kepercayaan publik, melarang impor produk Taiwan atau menaikkan tarif terhadapnya. Hingga menjual saham Taiwan, membekukan transfer bank melintasi selat, memotong kabel serat optik, dan menargetkan impor dan penyimpanan energi.

Ada beberapa rekomendasi yang diberikan dalam laporan tersebut, termasuk agar Taiwan mendiversifikasi impor energinya, merelokasi bisnis dari daratan China, mengembangkan pasar baru, dan membangun aliansi dan kemitraan. Laporan itu menyarankan agar Amerika Serikat mengembangkan buku pedoman untuk melawan China dan meningkatkan koordinasi dengan sekutu.

Akademi Perbankan dan Keuangan Taiwan, yang bekerja dengan FDD dalam latihan simulasi, berpendapat bahwa Taiwan harus memperkuat ketahanan keuangannya.

"China dapat mengacaukan sistem keuangan Taiwan untuk memicu kerusuhan sosial sebagai pendahulu invasi," kata laporan itu.

Direktur eksekutif Global Taiwan Institute, Russell Hsiao yang berbasis di Washington, mengatakan Beijing telah meningkatkan langkah-langkah non-militer terhadap Taiwan dan bahwa upaya semacam itu diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan dan tahun mendatang.

"Amerika Serikat dan Taiwan harus bekerja sama dengan sekutu dan mitra yang berpikiran sama untuk memperkuat ketahanan kolektif terhadap persenjataan, serta saling ketergantungan ekonomi China," ungkap Hsiao.

MOSKOW - Ekonom top asal Barat mengatakan, Rusia saat ini sedang mencoba menjinakkan 'bom waktu' di jantung ekonominya. Profesor di University of Chicago Harris School of Public Policy, Konstantin Sonin meramalkan masa depan ekonomi Rusia bakal suram ke depannya.

Proyeksi Sonin didasarkan, karena perang di Ukraina telah menempatkan Moskow dalam posisi dimana perlu mengerahkan lebih banyak kendali atas ekonomi. Ia menyoroti, beberapa langkah yang sudah diambil Rusia untuk menopang ekonominya, termasuk menerapkan pembatasan ekspor pada komoditas utama untuk melawan sanksi Barat.

Perubahan tersebut telah mendorong beberapa perusahaan memilih menaikkan harga, yang menurut Sonin, menjadi tanda bahwa pasar mulai rusak. Rusia juga memblokir perusahaan Barat yang ingin meninggalkan negara itu, dengan beberapa syarat.

Hasilnya beberapa perusahaan seperti Heineken, terpaksa menjual operasi mereka di Rusia hanya dengan satu euro. Kremlin juga membiayai perang dengan "meminjam," kata Sonin, yang merujuk pada pemotongan program belanja publik saat pengeluaran militer melonjak.

Selain itu Kremlin masih berencana belanja lebih banyak lagi untuk pertahanan nasional daripada perawatan kesehatan atau pendidikan selama dua tahun ke depan, menurut rencana yang diterbitkan kementerian keuangan Rusia pada tahun 2023.

"Berinvestasi secara besar-besaran dalam produksi militer dan secara bersamaan merusak pasar dapat memperkuat dalam jangka pendek, tetapi hal itu menjadi bom waktu di bawah pembangunan ekonomi jangka panjang," bebernya seperti dilansir Bussines Insider.

Namun ekonomi Rusia belum akan runtuh, kata Sonin. PDB Rusia diperkirakan tumbuh 3,2% lagi tahun ini, menurut Dana Moneter Internasional (IMF), yang oleh para ahli dikaitkan dengan pengeluaran perang Moskow yang besar.Namun, Sonin melihat ekonomi Rusia ke depannya bakal menantang.

"Setiap kali perang Ukraina berakhir dan Rusia kembali ke perdagangan internasional (di luar bahan mentah), semua nasionalisasi beberapa tahun terakhir akan kembali menghantuinya. Perang Putin tidak hanya memaksakan kehidupan yang lebih buruk kepada orang Rusia saat ini daripada yang seharusnya mereka miliki. Tapi juga ini mengutuk generasi mendatang," tambahnya.

Tren pelemahan pertumbuhan Rusia diyakini masih akan terjadi untuk jangka panjang. Sementara PDB terus tumbuh, indikator kesehatan ekonomi jangka panjang menurun, dimana Moskow mengalami kekurangan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja menyusut lebih dari 3% tahun lalu, menurut data CEIC.

JAKARTA - Israel dihujani 180 roket oleh Iran pada awal pekan kemarin yang menyisakan beberapa kerugian ekonomi hingga kerusakan infrastruktur. Militer Israel mengklaim sebagian besar rudal bisa dicegat, sehingga kerusakan yang dialami tidak terlalu parah.

Meluncurkan hampir 200 rudal balistik ke arah Israel, serangan ini menjadi yang kedua kalinya setelah menembakkan sekitar 300 rudal dan drone pada bulan April. Militer Israel mengatakan sejumlah kecil rudal yang tidak mampu dihalau menghantam Israel selatan.

Sehari setelah Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan beberapa pangkalan angkatan udara rusak dalam serangan rudal Iran tersebut, tetapi tidak ada pesawat yang rusak, menurut laporan media Israel.

"Hanya bangunan administratif dan komponen periferal yang terkena," kata IDF, sambil menambahkan bahwa "misi selanjutnya tidak terpengaruh".

IDF juga dilaporkan menerangkan, bahwa kerusakan dengan skala kecil terjadi pada infrastruktur dan properti di daerah sipil dan kemungkinan disebabkan oleh pecahan peluru dari rudal yang dicegat.

Tepat di utara Tel Aviv pada hari Rabu, dekat dengan markas Mossad, seorang koresponden BBC menemukan beberapa mobil mengalami kerusakan parah dan terdapat tumpukan tanah di sebelahnya. Disebutkan dampak dari ledakan rudal menyebabkan kawah antara kedalaman 8 meter dan 10 meter.

Dilaporkan juga ada sekitar 100 rumah rusak oleh ledakan rudal dan pecahan peluru di kota terdekat Hod HaSharon. "Ini dampaknya sangat kuat," kata pemerintah kota.

Selanjutnya dalam sebuah video yang dirilis oleh IDF menunjukkan Kepala Komando menyambangi sebuah sekolah yang terkena rudal di daerah Gedera, tepat di sebelah timur Ashkelon, yang menyebabkan kerusakan parah pada ruang kelas.

Beban Ekonomi Israel saat Perang

Saat perang Israel terus melebar, sementara itu ekonomi berada di bawah tekanan. Menkeu Keuangan Israel, Bezalel Smotrich mengakui, ekonomi Israel menanggung beban perang termahal dalam sejarah.

Hampir setahun setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober, Israel berbalik melancarkan berbagai aksi balasan, mulai dari serangan darat terhadap Hizbullah di Lebanon, hingga serangan udara di Gaza dan Beirut. Bahkan Israel mengancam melakukan aksi pembalasan atas serangan rudal balistik Iran awal pekan ini.

Ketika konflik meluas ke wilayah lain, biaya ekonomi juga akan meningkat, baik untuk Israel maupun negara-negara lain di Timur Tengah.

Bank of Israel memperkirakan pada bulan Mei, lalu bahwa untuk membiayai perang dibutuhkan dana sebesar USD66 miliar hingga akhir tahun depan. Di dalamnya termasuk pengeluaran militer dan biaya sipil, seperti untuk perumahan bagi ribuan orang Israel yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di utara dan selatan. Hal ini etara dengan sekitar 12% dari PDB Israel.

Biaya perang Israel diproyeksi bakal meningkat semakin mahal, ketika perang dengan Iran dan proksinya juga memanas, termasuk Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya Israel meluncurkan serangan darat ke Lebanon dengan menargetkan Hizbullah pada 30 September.

Menteri keuangan, Smotrich pede (percaya diri) bahwa ekonomi Israel akan bangkit kembali setelah perang berakhir, tetapi para ekonom khawatir kerusakan akan bertahan jauh lebih lama dari konflik.

JAKARTA - Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2024 sebesar USD149,9 miliar menurun dibandingkan posisi akhir Agustus sebesar USD150,2 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan bahwa turunnya cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir September 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," ujar Ramdan dalam keterangan resmi, Senin (7/10/2024).

Adapun BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. "Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal," katanya.

Selain itu, prospek ekspor yang tetap positif, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

"Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

JAKARTA - Aliansi BRICS terus memperkuat sistem perbankan seiring penurunan di Amerika Serikat (AS). Dalam tiga tahun terakhir, 15 bank AS runtuh menimbulkan kekhawatiran akan ketidakstabilan keuangan.

BRICS telah mendorong upaya-upaya dedolarisasi terutama sejak mereka memperluas jumlah anggotanya. Sementara, tekanan terhadap dolar AS terus meningkat karena bank-bank di negara ini menghadapi kerugian yang belum direalisasi sebesar lebih dari USD500 miliar atau setara Rp7.800 triliun.

Seorang pakar keuangan di Florida Atlantic University mengungkapkan bahwa kerugian yang belum direalisasikan atas sekuritas investasi As mencapai lebih dari USD500 miliar pada akhir kuartal II-2024 dalam tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, ini masih merupakan kerugian yang signifikan bagi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Bank-bank sekarang dibebani dengan lebih dari setengah triliun dolar pada neraca keuangan mereka. Perkembangan ini menunjukkan bahwa bank-bank AS menghadapi risiko, sementara bank-bank sentral BRICS secara besar-besaran mengakumulasi emas untuk melakukan lindung nilai terhadap dolar AS.

Hal senda juga dikatakan, Rebel Cole, Ph.D., Lynn Eminent Scholar yang mengetuai Profesor Keuangan di Fakultas Bisnis FAU. Dia mengatakan ada tren penurunan dalam kerugian yang belum direalisasi Bank-bank AS dalam kondisi mengkhawatirkan.

"Imbal hasil treasury 10 tahun sangat tidak stabil selama dua tahun terakhir karena inflasi meningkat. Bank-bank juga terpengaruh oleh eksposur mereka terhadap deposito yang tidak diasuransikan, sehingga kombinasi kerugian yang belum direalisasikan dan eksposur terhadap deposito yang tidak diasuransikan dapat sangat merusak," ujarnya dilansir dari Watcher Guru, Senin (7/10/2024).

Menurut dia, kombinasi ini bisa sangat mematikan karena dolar AS juga menderita akibat inflasi dan tekanan BRICS. Selain itu, utang AS juga terus meningkat tahun ini melewati level tertinggi sepanjang masa.

Utang nasional AS saat ini mencapai lebih dari USD35,7 triliun. Dalam tiga hari terakhir saja, utang tersebut telah melonjak sebesar USD345 miliar. Pemerintah AS saat ini membayar bunga utang sebesar USD3 miliar per hari.

Peningkatan utang dan kerugian yang belum terealisasi hanya memberikan tekanan lebih besar pada ekonomi AS, mengecewakan para investor AS namun menyenangkan bagi negara-negara BRICS. Meskipun kerugian yang belum direalisasi hanya ada di neraca, kerugian tersebut dapat menjadi kewajiban ketika bank-bank membutuhkan likuiditas. Hal ini membuat sistem perbankan AS berada di bawah tekanan karena BRICS terus membuang obligasi AS dan dolar.

Aliansi BRICS juga mempelopori gerakan dedolarisasi dengan meyakinkan negara-negara berkembang untuk mengakhiri ketergantungan pada dolar. Dengan semakin banyaknya negara yang ingin melengserkan dolar, tekanan lebih lanjut dapat terjadi pada bank-bank AS, dan dengan demikian juga pada seluruh perekonomian AS.

JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT BRICS ) tinggal tiga minggu lagi. Sejumlah negara yang tertarik untuk bergabung dengan blok tersebut baru-baru ini telah mengkonfirmasi partisipasi mereka.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengungkapkan, 30 negara akan menghadiri KTT tersebut dengan beberapa negara mengharapkan undangan untuk secara resmi bergabung dengan aliansi tersebut.

Secara khusus, Ryabkov mengatakan bahwa 30 delegasi telah mengkonfirmasi keikutsertaan mereka dan keanggotaan negara-negara baru dapat dipertimbangkan. Ini termasuk beberapa negara dari Asia, Afrika, dan kawasan Timur Tengah.

Menurut dia Turki juga akan hadir setelah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan BRICS bulan lalu. Aliansi BRICS memberikan harapan bagi negara-negara berkembang, yang ingin melepaskan diri dari dolar AS. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan karena harus menanggung beban dolar AS.

Negara-negara berkembang ingin menggunakan mata uang lokal untuk perdagangan sebagai upaya memperkuat ekonomi asli mereka. Namun, dolar AS menghambat potensi pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, negara-negara ini sekarang melihat ke depan menuju KTT yang akan datang sebagai potensi untuk keluar dari pelemahan dolar AS.

Melansir dari Watcher Guru, KTT BRICS dijadwalkan akan diselenggarakan pada 22-24 Oktober 2024 di Kazan, Rusia. Menu diskusi akan dibahas mengenai kelanjutan dedolarisasi, pengembangan mata uang BRICS, dan berapa banyak negara yang akan terlibat dalam perluasan ini.

Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov baru-baru ini mengungkapkan bahwa BRICS berencana untuk menambah 10 negara pada KTT ke-16. Dia berharap Belarus akan menjadi salah satu dari 10 negara tersebut.