JAKARTA - BRICS Pay siap diluncurkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2024 di Kazan, Rusia pada Oktober 2024 sebagai upaya menggeser pengaruh dolar AS dari kancah global. Sebuah lembaga pemikir independen baru-baru ini melaporkan, transaksi dengan mata uang lokal menjadi fokus penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Aliansi BRICS dengan tegas menganut dedolarisasi selama beberapa tahun terakhir. Dengan inisiatif mengurangi ketergantungan terhadap dolar As, peluncuran BRICS Pay tahun ini menjadi langkah penting di tengah perubahan ekonomi AS yang monumental.

Puluncuran BRICS Pay diadopsi dari sistem pembayaran berbasis blockchain untuk menantang SWIFT Barat. Kehadriannya dapat memberikan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada keuangan global.

Menurut pendiri EMIR Research, Dr. Raise Hussin, yang dilansir dari WatcherGuru, simetri ekonomi platform ini dapat menjadi sangat besar dalam peningkatan perdagangan ekonomi antar negara. Mengingat, blok ini telah berusaha mengurangi sanksi Barat sejak tahun 2022 lalu.

Namun, rencana Donald Trump untuk menerapkan tarif 100% untuk memastikan dominasi greenback. Meskipun Trump telah menyatakan kesediaannya untuk mencabut sanksi Barat, ia juga menunjukkan keinginan untuk melindungi dolar AS dengan cara apa pun.

Jika ia memenangkan pemilihan kembali pada November, blok BRICS dapat menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk memastikan status mata uangnya. Oposisi tersebut adalah sesuatu yang belum pernah mereka hadapi di bawah rezim saat ini.

Kedua aspek tersebut sangat penting untuk penciptaan dan kehadiran BRICS Pay. Prioritas sistem pembayaran bersama akan membantu blok ini dari kedua sisi. Namun, manfaat utamanya ditemukan bagaimana sistem ini berusaha menciptakan jalan menuju berkurangnya ketergantungan pada mata uang Barat.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan kata-kata perpisahan saat menutup rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI dan fraksi partai yang menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN 2025 pada pembahasan Tingkat I.

"Hari ini adalah titik-titik dimana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Maruf Amin," kata Menkeu seraya menghela nafas untuk menahan air matanya, Selasa (17/9/2024).

"Kami tahu perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan belum berakhir," lanjut Sri Mulyani.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR, Badan Anggaran, namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan. Mulai Wakil Menteri Keuangan pak Wamen Suahasil Nazara, pak Thomas Djiwandono dan seluruh pejabat eselon I serta seluruh pelaksana.

Sambil menahan tangis dan minum air, Sri Mulyani mendapat tepuk tangan dari seluruh peserta raker Banggar.

"Saya tahu mereka bekerja keras, dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga, untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik," katanya.

Ia berharap semua kontribusi dan dedikasi ini, bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terakhir, Sri Mulyani menutup pembicaraan dengan bahasa arab.

"Manusia tempatnya salah, saya mohon bapak ibu sekalian, pimpinan, anggota, teman-teman saya di pemerintah, Bank Indonesia, untuk menyediakan samudra, pengampunan dan maaf," tutup Sri Mulyani seraya berdiri di hadapan peserta raker

Ia juga menyampaikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Anggaran adalah wujud janji pemerintah kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat.

"Menuju Tanah Terjanji, Indonesia yang Tata-Titi-Tentrem-Kerta Raharja, setiap perjalanan selalu berakhir namun sebetulnya isi dan cerita perjalanan itulah jadi makna terpenting yang menjelaskan siapa kita sebenarnya," ujarnya

"Setiap masa ada pemeran dan orangnya, dan setiap orang ada peran dan ada masanya. Saya berharap pada ujung masa dimana saya mengabdi, menghasilkan akhiran yang baik atau husnul khotimah," Pungkasnya

JAKARTA - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menetapkan postur anggaran sementara Rancangan Undang-Undang APBN 2025 pada pembahasan Tingkat I hari ini, Selasa (17/9/2024).

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan postur anggaran terdiri dari pendapatan negara Rp3.005,12 triliun, dengan rincian penerimaan pajak Rp2.490,91 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp513,63 triliun, serta hibah Rp581,1 triliun. Selanjutnya, belanja negara ditetapkan Rp3.621,31 triliun. Adapun, belanja pemerintah pusat Rp2.701,44 triliun.

Baca Juga: Anggaran Subsidi Energi Turun di 2025, Tarif Listrik hingga BBM Naik?

Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp919,87 triliun.

"Keseimbangan primer (Rp633,31 triliun), defisit Rp 616,86 triliun alias 2,53 persen terhadap PDB, pembiayaan anggaran Rp616,18 triliun," kata Said, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga: Transaksi Judi Online Setara 20% APBN, Pemerintah Wajib Turun Tangan

Turut hadir dalam raker bersama Banggar tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti.

TANGERANG - Pemerintah mengincar 28.000 orang super kaya di dunia agar bisa menyimpan uangnya di family office atau kantor keluarga di Indonesia. Wadah tersebut tengah digodok otoritas terkait.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, family office menjadi peluang emas atau golden opportunity bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi. Sebab itu, pemerintah akan menyiapkan family office agar bisa menampung uang dari keluarga super kaya dunia.

"Ini sekarang berkeliaran, tadi saya baru saja bicara sama pak Sandi ?ndi, lu inget gak yang sekarang angka orang-orang kaya dunia yang sedang cari naruh duitnya?? 28.000 sekian, golden opportunity, kita tinggal nyiapin tempat, family office,? ujar Luhut saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga: Mau Bentuk Family Office, Luhut Bertemu Ray Dalio yang Hartanya Tembus Rp239 Triliun

Luhut mengklaim, ada 28.000 orang kaya dunia melirik Indonesia, termasuk Bali, sebagai tempat menyimpan uang mereka. Kesempatan tersebut pun tidak disia-siakan pemerintah.

Karena itu, dia memastikan pembentukan family office akan dipercepat, hal ini sudah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

"Tadi malam saya bicara dengan Pak Airlangga mengenai ini, kita mau percepat karena ada 28.000 orang-orang kaya dunia yang mau cari tempat uang singgah dan mereka melihat Indonesia, Bali, itu menjadi satu tempat yang menarik," jelasnya.

"Kemudian sekarang kita harus siap menampung itu tentu dengan aturan yang kompetitif," beber dia.

Baca Juga: Pemerintah Buka Peluang Pembentukan Family Office di IKN dan Bali

Terkait regulasi atau dasar hukum pembentukan kantor keluarga, Luhut berharap bisa rampung sebelum berakhirnya masa pemerintahan Jokowi. Namun, bila molor hingga ke presiden terpilih Prabowo Subianto, dia memastikan gagasan tersebut tetap direalisasikan pemerintah baru.

"Kita berharap (rampung di masa Jokowi), tapi Pak Prabowo sudah paham benar mengenai ini, nanti tergantung kalau misalnya nggak sampai, nanti pak Prabowo dilantik saya kira dalam beberapa waktu kemudian sudah (terealisasi),? ucap Luhut.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun. Jumlah tersebut dibukukan selama satu tahun terakhir.

Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog bisa menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau angka pasti dari anggaran yang ditekan tersebut.

?Sekarang anda tidak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu bisa menghemat 40 persen dari berapa triliun,? ujar Luhut saat gelaran Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).

Adapun, jumlah item atau komoditas yang tersedia di e-Katalog naik signifikan. Hingga saat ini angkanya menyentuh 9,4 juta item yang sudah melakukan registrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 juta item tersebut. Selain itu, otoritas bakal menyusun kebijakan industri berdasarkan jumlah item yang terdaftar di e-Katalog.

?Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 juta itu, sehingga itu akan melahirkan satu industri policy yang nanti akan kita membangun industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog dan kebutuhan,? paparnya.

?Teman-teman sekalian 9,4 juta itu bukan angka yang kecil, jadi sebenarnya saya sampaikan juga kepada bapak Presiden ?Pak 9,4 juta ini kita sudah bisa bikin industri policy kita? jadi item apa saja dari 9,4 juta ini kelompokkan, yang kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka captive market di dalam e-katalog tadi,? beber dia.

Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau aplikasi belanja online milik pemerintah bisa mencegah tindak pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini bisa dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.

Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang diluncurkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali harga bisa terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidak dapat melakukan kecurangan yang merugikan negara.

?Jadi digital live ini orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT (KPK) kampungan, karena dengan digital kita membangun ekosistem orang gak bisa mencuri kenapa? Karena semua dengan mesin, anda deal dengan mesin,? ucap Luhut.

?Sekarang e-Katalog kita itu sudah versi ke-6 karena ada yang coba mengganggu, sekarang dengan sistem versi ini 6 ini anomali harga bisa segera kita lihat, itu sebabnya kalau anda dengar saya beri statement juga pemilihan KPK sekarang ini menurut saya harus independen,? jelas dia.

Sebelumnya pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan e-Katalog versi 6. LKPP bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement meningkatkan performa sistem e-Purchasing pemerintah.

Fokusnya, melayani transformasi digital untuk pengadaan berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dari peningkatan performa, Luhut yakin, KPK ke depan dapat memantau atau melakukan patroli lewat e-Katalog, tanpa harus melakukan operasi tangkap tangan (OTT), sehingga dapat menghemat anggaran.

?Dan di e-Katalog ini yang saya katakan tadi di sambutan saya KPK yang akan datang itu bisa berpatroli di sini (e-Katalog) jadi pencegahan, sehingga dengan begitu akan banyak penghematan yang kita lakukan,? tuturnya.

JAKARTA - Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati anggaran subsidi sebesar Rp307,9 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun komponen terbesar adalah subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun dan sisanya nonenergi Rp104,6 triliun.

"Alokasi subsidi energi tahun 2025 sebesar Rp203,412 triliun lebih rendah dari usulan APBN 2025 lebih karena penyesuaian asumsi nilai tukar bukan karena subsidi dikurangi," ujar Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah dalam rapat kerja Banggar DPR dengan Pemerintah Membahas Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga: Pemerintah dan Banggar Sepakat Pangkas Subsidi Energi

Secara rinci, program yang akan dijalankan adalah pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg.

"Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp113,665 triliun lebih rendah dalam usulan RAPBN 2024, volume sebesar 8,17 juta metrik ton dan 19,41 juta kiloliter. Adapun subsidi tetap minyak solar tetap sebesar Rp1.000," jelasnya.

Baca Juga: Subsidi dan Kompensasi Energi Meroket Jadi Rp394,3 Triliun di 2025

Adapun pemerintah akan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat dengan akurat.

Sementara, untuk kebijakan subsidi listrik, akan ada penyesuaian tarif untuk pelanggan nonsubsidi. Sementara, masyarakat kurang mampu dipastikan tetap mendapatkan subsidi.

JAKARTA - BRICS secara resmi telah menggandeng Iran sebagai salah satu anggota baru mereka di awal tahun 2024. Banyak yang menilai jika kerjasama ini adalah upaya untuk mengatasi Amerika Serikat.

Iran memperoleh keanggotaan penuh dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai pada bulan Juli 2022 dan pada saat yang sama berupaya untuk masuk ke dalam kelompok BRICS.

Setelah mendapat undangan resmi, Iran mengumumkan penerimaannya ke dalam BRICS pada tanggal 24 Agustus 2023, dengan keanggotaan resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2024.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengumumkan jika ini adalah pencapaian penting bagi Teheran, dengan menekankan potensi ekonomi yang dapat ditawarkan BRICS.

Dibalik ketergabungan Iran dengan BRICS, pastinya akan ada efek yang ditimbulkan baik untuk Teheran, Brics, atau untuk Dunia nantinya.

3 Efek Jika Iran Gabung BRICS

1. Mengurangi Beban atas Sanksi AS

Seperti yang diketahui jika Iran telah beberapa kali terkena sanksi dari AS. Keikutsertaan mereka ke BRICS saat ini diperkirakan akan dapat mengatasi dampak sanksi AS dan mengatasi isolasinya.

Ehsan Khandouzi, Menteri Keuangan dan Urusan Ekonomi Iran, menyampaikan harapannya untuk keterlibatan global dan peningkatan peluang perdagangan dengan negara-negara BRICS, meskipun ada sanksi AS.

Pejabat Iran, yang merasa perlu menenangkan kecemasan dalam negeri tentang krisis ekonomi yang mencengkeram negara itu sejak 2018, secara rutin memberi tahu warga negara bahwa BRICS dapat menentang dominasi dolar AS, dan meringankan krisis keuangan yang disebabkan oleh sanksi AS.

Kurangnya kepercayaan pada kebijakan luar negeri dan ekonomi pemerintah telah memainkan peran utama dalam devaluasi rial Iran sebanyak 12 kali lipat terhadap mata uang utama sejak 2018.

2. Peningkatan Legitimasi Iran

Dari sudut pandang politik, legitimasi pemerintah Iran telah banyak mengalami kemunduran signifikan di panggung internasional karena kelompok milisi dan berbagai pemberontakan yang mereka lakukan.

Meski begitu, Iran masih dianggap sebagai salah satu anggota penting dari BRICS. Membuat Teheran masih memiliki pamor di panggung politik dunia dalam rangka memulihkan legitimasinya.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, Iran juga akan memperluas hubungan dagangnya dengan negara-negara anggota BRICS. Potensi ini akan sangat menguntungkan jika pemerintah Iran dapat menjual minyak sesuai dengan volume yang diinginkan.

3. Ciptakan Koalisi Anti Barat

Seperti yang diketahui jika Iran telah bermusuhan dengan Barat cukup lama, dan bahkan menjadi negara yang memusuhi Amerika Serikat. Bergabungnya Teheran bersama BRICS tentunya akan membuat suatu koalisi besar di luar Timur Tengah yang belum pernah dijangkau Iran sebelumnya.

Meski di dalam BRICS terdapat India dan Brazil yang masih pro-Barat, motor penggerak organisasi tersebut yakni China dan Rusia adalah dua negara yang dikenal paling anti-Barat.

Terlebih, BRICS selama beberapa tahun belakangan ini tengah menyerukan upaya dedolarisasi untuk melemahkan dolar AS. Ini tentunya akan jadi ancaman serius bagi AS.

Meski begitu AS hingga saat ini masih acuh terhadap apa yang mereka rencanakan dan perbuat. Atas bergabungnya Iran dengan BRICS, AS hanya menegaskan kembali keyakinannya bahwa negara mana pun dapat memilih mitra dan kelompok yang ingin mereka ajak berasosiasi.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Agustus 2024 mengalami surplus sebesar USD2,90 miliar. Nilainya naik dibandingkan Juli 2024 atau secara bulanan.

"Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 52 bulan berturut-turut sejak mei 2020," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).

Menurut Pudji, surplus Agustus 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus Juli 2024, tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan surplus pada Agustus 2023.

"Surplus neraca perdagangan Agustus 2024 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas yaitu sebesar USD4,34 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah yang pertama bahan bakar mineral atau hs27, kemudian lemak dan hewan atau nabati yaitu hs15, serta besi dan baja atau hs72," jelas Pudji.

Sambung Pudji melanjutkan, surplus neraca perdagangan nonmigas Agustus 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan lalu, tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun yang lalu. Pada saat yang sama neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit USD1,44 miliar dengan komoditas penyumbang defisit yang pertama hasil minyak dan minyak mentah.

"Defisit neraca perdagangan migas Agustus 2024 ini tidak sedalam bulan sebelumnya, tetapi masih lebih dalam jika dibandingkan bulan yang sama tahun lalu," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2024 mencapai USD23,56 miliar atau naik 5,97 persen dibandingkan Juli 2024. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini menjelaskan nilai ekspor migas tercatat senilai USD1,20 miliar atau turun 15,41 persen. Sementara nilai ekspor nonmigas naik 7,43 persen dengan nilai USD22,36 miliar.

"Peningkatan nilai ekspor Agustus secara bulanan terutama didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yaitu pada komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati yang naik 24,50 persen dengan andil 2,12 persen," kata Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Selasa (17/9/2024).

Secara rinci, Pudji menyebut, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya dengan andil naik 12,54 persen dengan andil 0,73 persen.

Sementara penurunan ekspor migas terutama didorong oleh penurunan ekspor gas dengan andil -0,68 persen. Secara tahunan, nilai ekspor Agustus 2024 mengalami peningkatan 7,13 persen.

"Kenaikan ini didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas tertuama pada logam mulia atau perhiasan atau permata, bahan bakar mineral dan mesin dan perlengkapan lainnya," ujarnya.

JAKARTA - Kawasan Indonesia Islamic Financial Center diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini Selasa (17/9/2024). Jokowi mengatakan bahwa dengan hadirnya kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan perkembangan ekonomi syariah dan mendukung industri halal .

"Saya menyambut baik kehadiran kawasan Indonesia Islamic Center," kata Jokowi dalam sambutannya.

"Kalau platform kawasan ini ada, ini akan memberikan nanti perkembangan ekonomi syariah kita dan mendukung industri halal, mendukung muslim fashion, mendukung wisata halal, mendukung industri makanan dan minuman halal. Ini akan terdukung semuanya," kata Jokowi.

"Sehingga potensi yang ada tidak lepas lari ke kawasan lain atau ke negara lain," sambungnya.

Jokowi mengatakan, bahwa Indonesia memiliki penduduk muslim 236 juta. Hal itu merupakan sebuah pasar dan potensi besar potensi yang harus dipikirkan agar peluang yang ada agar tidak lepas ke negara yang lain.

"Indonesia punya peluang, punya potensi untuk menjadi pusat industri halal dunia, pusat ekosistem halal dunia, dengan catatan kita harus memperkuat ekosistem ekonomi syariah," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut juga perlu menyiapkan pelaku-pelaku profesional di industri halal yang Indonesia miliki. Menurutnya berdasarkan angka-angka industri keuangan syariah tumbuh lebih tinggi dibanding bank nasional.

"Coba kita lihat, aset, aset bank syariah tumbuh 9,07%, aset bank nasional tumbuh 8,9%, lebih tinggi pertumbuhan aset bank syariah," jelasnya.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan, kata Jokowi, dana dari pihak ketiga. Dirinya mengungkapkan bahas bank syariah tumbuh 10,41%, sedangkan bank nasional tumbuh 8,43%.

"Oleh sebab itu Bank Syariah Indonesia sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah harus tumbuh maju, harus memiliki manajemen modern, harus kompetitif, profesional untuk menjangkau pasar-pasar potensial yang kita miliki,236 juta penduduk Muslim kita. Dan juga tumbuh menjadi barometer perbankan syariah di Indonesia, di regional ASEAN dan juga di dunia," ungkapnya.

Peresmian Kawasan Indonesia Islamic Financial Center, turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo buka suara soal isu yang menyebutkan bahwa masyarakat akan dikenakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) apabila ingin membangun rumah sendiri dari yang semula 2,2 persen menjadi 2,4 persen di 2025.

Dikutip dari cuitan di akun X-nya, @prastow, ia mengatakan bahwa pengenaan tarif PPN untuk membangun rumah sendiri bukanlah hal yang baru. Bahkan penetapan PPN tersebut tersebut telah berlaku sejak 30 tahun lalu.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU No 11 Tahun 1994. Jadi, bukan PAJAK BARU. Umurnya sudah 30 tahun," jelas Yustinus dari cuitan di akun X-nya, @prastow, yang dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (16/9/2024).

Pria yang akrab disapa Prastowo itu menuturkan, kebijakan ini sejatinya bertujuan untuk menciptakan keadilan. Sebab menurutnya, kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama harus mendapat perlakuan sama.

"Apakah semua kegiatan membangun sendiri kena PPN? Tidak. Kriterianya luas bangunan 200 m2 atau lebih. Di bawah itu tidak kena PPN," tegasnya.

"Lalu bayarnya berapa? Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4 persen," pungkas Prastowo.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025. Apabila kebijakan ini diberlakukan maka kegiatan membangun rumah tentunya akan mengalami kenaikan pajak dari yang semula 2,2 persen menjadi 2,4 persen di tahun depan.

Hal itu pun sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Dimana dalam beleid itu dijelaskan bahwa besaran tarif pajak apabila membangun rumah sendiri ditetapkan sebesar 20 persen dari PPN secara umum.

Artinya, dengan tarif PPN yang saat ini berlaku ialah 11 persen, maka saat wajib pajak (WP) membangun rumah sendiri akan dikenakan PPN sebesar 2,2 persen (20 persen x tarif PPN 11 persen). Dengan demikian, jika per Januari nanti pemerintah mengerek PPN menjadi 12 persen, PPN atas KMS akan menjadi 2,4 persen (20 persen x tarif PPN 12 persen).

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 Ayat 1 PMK 61/2022 tersebut.

Kendati demikian, tidak semua rumah yang dibangun atau direnovasi sendiri akan dikenakan tarif PPN 2,4 persen. Sebab pada Pasal 2 ayat (4) dijelaskan, rumah yang dikenai PPN adalah bangunan yang berdiri di atas bidang tanah dan/atau perairan dengan konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja. Selain itu, bangunan diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.

Kemudian bangunan yang akan dikenakan tarif PPN ini adalah bangunan yang memiliki luas paling sedikit 200 meter persegi; konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan baja; dan diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.

Sebagaimana diketahui, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 itu telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam pasal 7 beleid itu disebutkan bahwa tarif PPN yaitu sebesar 11 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025

JAKARTA - Inflasi Israel meningkat lebih dari yang diperkirakan pada Agustus 2024 menjadi 3,6% dibandingkan tahun lalu, seiring dengan ketegangan ekonomi akibat perang di Gaza dan pengeluaran pemerintah yang melonjak. Angka tersebut naik dari 3,2% pada bulan Juli.

Perang di Gaza membebani perekonomian dan tuntutan belanja pemerintah Israel. Kondisi sekarang jauh di atas target inflasi resmi Israel sebesar antara 1% dan 3%. Analis memperkirakan bahwa tingkat suku bunga akan tetap stabil, menurut survei Bloomberg.

kondisi ekonomi diindustri transportasi dan pariwisata Israel juga terpuruk akibat perang. Banyak maskapai penerbangan asing, tidak lagi terbang ke Israel karena alasan keamanan. Tak hanya itu, saat ini lebih sedikit kapal yang singgah di pelabuhan utama Israel, Eilat, karena serangan Houthi di Laut Merah.

Selain itu, di sektor konstruksi dan pertanian juga terpukul akibat kekurangan pekerja Palestina, yang tidak lagi diizinkan masuk ke Israel dari Tepi Barat dan Gaza. Harga-harga sayuran juga mengalami keniakan, misalnya saja tomat yang sangat mahal karena naik 37%.

Tak berhenti disitu, Israel jugameningkatkan pengeluaran untuk mendanai konflik melawan Hamas di Gaza dan mengatasi bentrokan antara pasukan Israel dan Hizbullah, .

Bank sentral secara teratur menyuarakan keprihatinannya mengenai dampak perang Gaza terhadap inflasi dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun perekonomian melemah, wakil gubernur bank tersebut mengatakan kepada Bloomberg pada akhir Agustus bahwa penurunan suku bunga mungkin tidak akan dilakukan hingga tahun depan.

Menurut Andrew Abir, wakil gubernur, hal ini akan tetap berlaku meskipun Federal Reserve AS menurunkan suku bunga pada hari Rabu, seperti yang diperkirakan oleh sebagian besar analis.

Ahli strategi di Mizrahi Tefahot BankYonie Fanning inflasi menjadi sangat tinggi bahkan dari sudut pandang sejarah. Dampak perang terhadap perekonomian secara umum dan indeks harga pada khususnya tetap menonjol.