JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk sosok profesional untuk mengisi posisi menteri ekonomi. Sebaliknya, para politisi atau mereka yang berasal dari partai politik dinilai kurang tepat.

Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan sosok yang dapat menempati menteri ekonomi haruslah orang cakap atau bisa memimpin sektor keuangan. Selain itu, mereka mampu diterima market, terutama sudah mendapat kepercayaan dari investor global.

"Misalnya, bisa diterima oleh market dan cakap mampu memimpin dari sisi keuangan. Karena punya dua beban kan, dia bisa mencari duit yang besar dan banyak," ujar Tauhid, Sabtu (7/9/2024).

Baca Juga: INDEF: Demokrasi Indonesia Kini Brutal Politik Uang

Menteri ekonomi dalam pemerintahan baru erat kaitannya dengan kepercayaan pasar dan investor. Tauhid menyebut, setiap kebijakan yang diambil akan memberi efek bagi dinamika pasar dan persepsi investor. Karena itu, salah menempatkan sosok ke dalam salah satu menteri ekonomi dinilai bisa berpengaruh terhadap pandangan investor akan investasi dan pertumbuhan makro ekonomi nasional.

"Lalu, dia bisa diterima market jangan sampai kebijakan itu bisa menghancurkan persepsi investor atau pelaku global bahwa ekonomi kita gak stabil melalui orang yang salah," paparnya.

"Menurut saya sih harus profesional ya, kan sudah Wamen (Wakil Menteri) yang dari partai, artinya Menteri-nya harus dari profesional," lanjut dia.

Baca Juga: Indef: 79% Netizen Anggap Kenaikan Utang Negara sebagai Beban

Mengacu pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf ada beberapa menteri ekonomi. Seperti, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan.

Lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengambil alih peraturan dan pengawasan aset kripto yang semula dipegang oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, peralihan tersebut akan berlaku paling lambat Januari 2025.

"Amanahnya akan dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun sejak Undang-undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) terbit, yakni di Januari 2023. Jadi akan terjadi peralihan paling lambat Januari 2025," tutur Hasan dalam acara Camaro Futsal Competition 2024, Sabtu (7/9/2024).

Baca Juga: OJK Larang Influencer Promosikan Aset Kripto di Media Sosial

Dia menjelaskan peralihan peraturan dan pengawasan aset kripto ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang (P2SK) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK telah secara intensif melakukan koordinasi dengan Bappebti dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka mengantisipasi dan menyiapkan segala sesuatu untuk mensukseskan serta melancarkan peralihan tugas tersebut.

"Nanti akan ada minimum satu peraturan OJK yang akan mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital dan kripto, yang pada prinsipnya mengadopsi keseluruhan ketentuan yang sudah berlaku di Bappebti saat ini dan tentu kita melakukan penguatan di dalamnya," kata Hasan.

Baca Juga: OJK Larang Influencer Promosikan Aset Kripto di Media Sosial

Dalam implementasinya, OJK membentuk aturan pelaksanaan tentang perdagangan, laporan, pengawasan, serta aspek-aspek tata kelola dan perlindungan konsumen.

JAKARTA - Bank-bank Rusia praktis telah mengosongkan simpanan yuan mereka sebagian besar karena perusahaan-perusahaan keuangan China takut untuk berbisnis dengan negara ini. Para pemberi pinjaman telah mendesak Bank Sentral Rusia untuk mengatasi kekurangan likuiditas yuan dengan orang dalam mengatakan bahwa akses ke mata uang China semakin menipis, demikian Reuters melaporkan.

Rubel Rusia turun hampir 5% terhadap yuan pada awal minggu ini. Penurunan ini terjadi tidak lama setelah Kementerian Keuangan Rusia menyatakan bahwa Bank Sentral Rusia akan mengurangi penjualan yuan harian, dengan para bankir bank sentral menjual hanya USD200 juta per hari turun dari USD7,3 miliar yang terjual setiap hari pada bulan lalu.

Baca Juga: Hubungan China-Rusia Mulai Retak, Tolak 80% Pembayaran dalam Rubel

Sberbank, pemberi pinjaman besar milik negara di Rusia, mengatakan kepada Reuters bahwa mereka tidak dapat lagi meminjamkan dalam yuan karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk menutupi perdagangan. VTB sebagai pemberi pinjaman terbesar kedua di Rusia, mengatakan bahwa mereka mendesak bank sentral untuk mengatasi kekurangan likuiditas yuan melalui penurunan mata uang dan menambahkan para eksportir ke negara ini juga harus menjual yuan ke Rusia.

Melansir dari Business Insider, bank-bank China mulai menarik diri untuk memperdagangkan mata uang di Rusia setelah AS mengancam untuk menjatuhkan sanksi lebih luas kepada negara-negara yang berbisnis dengan Rusia, sementara negara ini melanjutkan perangnya melawan Ukraina.

Perselisihan pembayaran antara perusahaan-perusahaan Rusia dan China telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir, dengan hampir semua bank China menghentikan transaksi dengan Rusia. Beberapa bank bahkan telah mengembalikan pembayaran untuk barang-barang yang telah dikirim ke Rusia karena takut terkena sanksi, sebuah media Rusia melaporkan.

Baca Juga: Negara NATO Ini Akui Banyak Warganya Ikut Perang Bela Rusia di Ukraina

Sementara itu, bisnis-bisnis Rusia telah kehilangan miliaran dolar dalam beberapa bulan terakhir terutama karena masalah pembayaran di bank-bank asing, menurut data dari Bank Sentral Rusia. Kesulitan pembayaran adalah masalah bagi ekonomi Rusia, yang telah tumbuh lebih terisolasi dari pasar global dan akibatnya lebih bergantung pada yuan China setelah ditargetkan oleh sanksi Barat sejak 2022. Bank Sentral Rusia mengatakan bahwa yuan telah menjadi mata uang pertukaran utama tahun ini, menyumbang lebih dari setengah dari semua perdagangan mata uang di negara ini.

JAKARTA - China mulai menolak sekitar 80% dari seluruh pembayaran yang dilakukan dalam rubel Rusia, menurut lapor outlet media Kommersant. Bank-bank China kini mulai menunda penerimaan rubel Rusia selama beberapa minggu sebelum akhirnya menolaknya.

Media milik pemerintah Rusia mengkonfirmasi perkembangan tersebut dengan mengutip berbagai sumber dan pejabat yang tidak mau disebutkan namanya. Penolakan tersebut terjadi menyusul beberapa kesepakatan perdagangan yang sukses antara China dan Rusia sejak 2021.

Baca Juga: Negara NATO Ini Akui Banyak Warganya Ikut Perang Bela Rusia di Ukraina

Perdagangan antara kedua anggota BRICS melonjak 121% dalam tiga tahun menjadikan yuan Tiongkok dan rubel Rusia sebagai pusat seluruh transaksi. Bank-bank China menolak rubel Rusia ketika AS meluncurkan gelombang sanksi baru.

Sanksi AS menargetkan beberapa lembaga keuangan Rusia, termasuk perusahaan terkemuka, perusahaan multinasional, dan individu dengan kekayaan bersih tinggi. Mereka berada di garis depan dalam mendorong rubel untuk membantu Rusia menghindari sanksi.

Sanksi baru AS telah menimbulkan perpecahan antara negara-negara BRICS, China dan Rusia sehingga semakin sulit untuk memulai bisnis dengan rubel. Menurut sumber, bank-bank China sengaja menunda penerimaan pembayaran dalam rubel Rusia. Bank menahan pembayaran selama berminggu-minggu menyebabkan pengirim membatalkan pembayaran atau akhirnya menolaknya.

Sumber mengatakan bahwa bank tidak memberikan alasan atas penolakan tersebut sehingga rubel Rusia tidak dapat masuk ke negara tersebut. Penolakan ini terjadi pada saat anggota BRICS ingin memperdagangkan rubel dan yuan.

"Ini bukan kabar baik bagi pasar Rusia," kata seorang sumber kepada Kommersant. "Akan ada biaya tambahan, baik dari segi waktu maupun biaya proses pembayaran," kata sumber tersebut, dikutip dari WatcherGuru, Sabtu (6/9/2024).

Baca Juga: Impor Komponen Perang dari India, Begini Cara Rusia Kelabuhi AS

Sebab itu, Rusia harus menanggung biaya pemrosesan pembayaran bahkan setelah penolakan rubel. Penolakan pembayaran akan segera melampaui sektor perbankan. Hal ini akan melampaui sektor perbankan, sehingga negara semakin tidak mempunyai kendali atas sektor tersebut dapat menimbulkan peningkatan risiko penipuan.

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menjawab terkait fenomena deflasi yang melanda ekonomi Indonesia. Mahendra menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III masih terjaga di 5 persen yang menandakan suatu pencapaian.

Menurut Mahendra, deflasi terjadi di tengah kondisi ketidakpastian global beberapa hal. OJK melihat ada ketegangan yang semakin menyulitkan, dan bukan ketidakpastian yang berkepanjangan.

Dalam konteks itu sebenarnya tingkat pertumbuhan tadi tentu merupakan berita baik bagi Indonesia, karena ternyata bisa tetap terjaga. Lalu terkait dengan inflasi, Ia menilai perlu dilihat secara lebih mendalam juga bahwa di satu sisi sekalipun ada deflasi, namun inflasi inti tercatat tetap naik 1,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Itu menunjukkan bahwa permintaan tetap memperlihatkan peningkatan," kata Mahendra dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Agustus 2024 secara virtual, Jumat (6/9/2024).

Lanjut Mahendra, khusus untuk sektor jasa keuangan, faktor pendorong pertama adalah kredit perbankan secara menyeluruh tumbuh 12,4 persen, sedangkan piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tumbuh 10,53 persen.

"Ini semua pada bulan Juli dibandingkan periode sama tahun lalu dan outstanding pembiayaan di bulan Juli mengalami pertumbuhan 23,97 persen, yang meningkat dibandingkan bulan Juni yang 26,73 persen. Tentu lagi-lagi hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kinerja di sektor jasa keuangan tetap terjaga baik," jelasnya.

Mahendra menegaskan, pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan juga pertumbuhan di bidang-bidang di sektor jasa keuangan itu dapat untuk kemudian kita simpulkan bahwa terjadinya deflasi dan penurunan jumlah kelas menengah dilihat dari angka-angka yang ada dalam sektor jasa keuangan dan nampaknya belum memperlihatkan atau tidak memperlihatkan dampak yang signifikan.

"Tentu kita berharap hal itu tidak akan terjadi, dampak yang signifikan tadi dan malah kita berharap kinerja dan pertumbuhan di sektor jasa keuangan maupun tentu di perekonomian secara umum dapat tetap terjaga baik," ujar Mahendra.

Di sisi lain, menurut Mahendra tentu pemerintah dan juga dalam hal ini di OJK terus melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan dampak-dampak yang kurang baik dari apa yang tadi disampaikan. terus mengupayakan terjaganya daya beli masyarakat.

"Selain itu tentu tadi saya sampaikan juga di dalam penjelasan awal bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan atau potensi negatif dari hal-hal tadi itu pemerintah bekerjasama dengan kami maupun juga dalam forum KSSK berupaya untuk stabilitas sektor keuangan tetap dijaga. Saya rasa itu jawaban terhadap pertanyaan terkait deflasi dan perubahan dalam jumlah kelas menengah yang belakangan ini juga disorot secara meluas oleh media," pungkas Mahendra

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan mekanisme program pensiun yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Hal ini terkait isu ketentuan gaji pekerja yang akan dipotong oleh program pensiun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, aturan tersebut memang mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun, khususnya di pasal 189.

"Namun dalam pasal 189 ayat 4 memang undang-undang mengamanatkan bahwa pemerintah dapat untuk memiliki program pensiun yang bersifat tambahan yang wajib dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah," kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Agustus 2024 secara virtual, Jumat (6/9/2024).

Menurut Ogi, memang pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum.

"Jadi kalau dari hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil ya, itu hanya sekitar 10-15 persen dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif ya," ujar Ogi.

Namun, yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK ini dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu, menurut Ogi itu belum ada.

Adapun OJK hanya memiliki kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program harmonisasi tersebut yang akan dibuatkan PP.

"Jadi kita menunggu dari kewenangan yang ada dari pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan hal sebut. Jadi kami belum bisa bertindak lanjut sebelum PP-nya itu diterbitkan," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, angka itu amatlah besar jika melihat kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini.

"Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berusaha meningkatkan PDB sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 dan 2025 ini, dibutuhkan usaha yang sangat besar, terutama dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim)," jelasnya dalam International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/92024).

Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen PDB itu akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi. Namun juga dalam upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.

Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang menyebabkan meningkatnya frekuensi bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang telah dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan memakan biaya yang sangat besar.

Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Kelompok masyarakat miskin cenderung menjadi pihak yang paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan ketegangan politik.

"Jadi, kita memahami bahwa perubahan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, dalam hal ini, sebagai suatu kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim dan geopolitik," terang Menkeu.

Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), PDB ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat perubahan iklim.

Meskipun hanya menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap perlu melanjutkan proses pembangunan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.

Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan perubahan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) telah menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat.

"Upaya dekarbonisasi di ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi investasi publik dan swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang perubahan iklim dengan semua stakeholder," pungkas Menkeu.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan Indonesia membutuhkan anggaran USD281 miliar atau sekitar Rp4.000 triliun untuk biaya transisi energi

"Jumlah ini (biaya transisi energi) sekitar 1,1 kali total anggaran Indonesia, ini besar sekali," jelas Sri Mulyani dalam International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/92024).

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menggunakan berbagai instrumen fiskal, seperti insentif pajak dan pengecualian bea masuk guna mendorong pera sektor swasta dalam mendukung transisi energi tersebut.

"Jadi, tentu saja, anggaran tidak bisa menjadi satu-satunya sumber (pembiayaan), meskipun kami terus berupaya tidak hanya dalam hal alokasi anggaran, tetapi juga menggunakan instrumen fiskal kami, seperti tax allowance, tax holiday, import duty exemption," terangnya.

Tak hanya itu, lanjut Menkeu, pemerintah juga menciptakan berbagai instrumen keuangan, seperti penerbitan sukuk hijau serta obligasi biru untuk mendanai proyek-proyek pemerintah yang bertujuan menurunkan emisi karbon. Sejak 2018 hingga 2023, Indonesia mencatat telah menerbitkan sukuk senilai USD7,07 miliar.

Menkeu menambahkan pemerintah terus mengoptimalkan instrumen keuangan hijau melalui penerbitan sukuk hijau serta obligasi biru untuk mendanai proyek-proyek pemerintah yang ramah lingkungan. Dia mencatat, Indonesia telah menerbitkan sukuk senilai USD 7,07 miliar dalam kurun waktu 2018 hingga 2023.

Kemudian pemerintah juga terus mengoptimalkan pendanaan kreatif untuk mempercepat transisi energi hijau, seperti menerbitkan kebijakan pajak karbon sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas emisi yang ditimbulkan dari kegiatan bisnisnya.

"Kami juga sedang menyiapkan regulasi teknis untuk melaksanakan perdagangan karbon lintas batas. Karena seperti yang saya katakan, karbon itu dikeluarkan dan mereka tidak memiliki 'identitas'. Jadi kita perlu memastikan apa yang dapat dianggap sebagai kontribusi dari Indonesia, Singapura, Malaysia dan siapa yang harus membayar, dan berapa," tutupnya.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa melonjak mencapai rekor baru menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pada Agustus 2024. Berdasarkan laporan cadangan devisa Indonesia per akhir Agustus mencapai USD150,2 miliar bertambah USD4,8 miliar dibandingkan bulan sebelumnya.

Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, penerimaan devisa migas, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2024 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata dia melalui keterangan resmi, Jumat (6/9/2024).

Baca Juga: Dolar Kian Terpuruk, Cadangan Devisa AS di Dunia Turun Nyaris 60%

Adapun BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ke depan Bank Indonesia memandang cadangan devisa memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal," ujarnya.

Hal tersebut seiring dengan prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

Baca Juga: Cadev Akhir Juli 2024 Naik Jadi USD145,4 Miliar Saat Rupiah Ambles, Ini Sebabnya

"Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

JAKARTA - Rusia telah menyiapkan rute perdagangan rahasia untuk mendapatkan barang-barang elektronik penting dari India untuk memenuhi kebutuhan perang dengan Ukraina. Financial Times melaporkan mengutip dokumen-dokumen pemerintah yang bocor dan sumber-sumber anonim pada Kamis (5/9).

Konsorsium untuk Kegiatan Ekonomi Luar Negeri dan Kerja Sama Antarnegara Internasional di Bidang Industri (Ved MMKP) yang berbasis di Moskow melaporkan kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Rusia pada Oktober 2022 bahwa mereka membelanjakan 82 miliar rupee atau USD976 juta untuk komponen-komponen yang sebelumnya dibeli melalui negara-negara Barat.

Baca Juga: AS Ingin Kirim Rudal JASSM, Rusia: Jangan Bercanda, Hati-hati agar Tak Perang Dunia III!

Komponen-komponen ini termasuk suku cadang untuk telekomunikasi, server, dan peralatan elektronik kompleks lainnya yang memiliki aplikasi sipil dan militer sehingga tunduk pada kontrol ekspor Barat.

Meski sanksi Barat memutus akses Rusia ke barang-barang elektronik penting yang diproduksi di luar negeri, militer negara itu masih mengandalkan komponen-komponen ini untuk rudal, pesawat tak berawak dan peralatan perang elektronik.

Menurut FT, laporan Ved MMKP merinci rencana untuk melakukan transaksi melalui sistem pembayaran tertutup antara perusahaan-perusahaan Rusia dan India untuk menghindari pengawasan Barat. Seorang penjabat Barat yang tidak disebutkan namanya menggambarkan konsorsium ini sebagai kedok untuk intelijen Rusia.

Baca Juga: Pimpin 'Genk' Negara Selatan, China Iming-iming Utang Rp462 Triliun

Rusia telah mengumpulkan rupee India dari penjualan minyak yang meningkat pesat ke India di tengah sanksi, dengan perdagangan antara kedua negara hampir dua kali lipat menjadi USD65 miliar pada tahun 2023.

Meskipun tidak jelas bagaimana Rusia melaksanakan rencana perdagangan rahasianya, pengajuan bea cukai menunjukkan bahwa ekspor elektronik sensitif India seperti yang tercantum dalam laporan Ved MMKP meningkat secara signifikan sejak pertengahan tahun 2022 lalu.

Sebuah perusahaan India bernama Innovio Ventures dilaporkan memasok setidaknya senilai USD4,9 juta barang elektronik, termasuk drone ke Rusia dan mengirimkan barang senilai USD600 ribu ke Kirgistan sebuah negara di Asia Tengah yang telah menjadi jalur belakang untuk impor barang-barang yang terkena sanksi dari Rusia.

FT melaporkan, setidaknya satu perusahaan Rusia yang terkena sanksi, Testkomplekt, menerima USD568.000 dalam bentuk peralatan elektronik untuk digunakan dalam sistem radio-elektronik.

JAKARTA - Berbicara di Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika di Beijing, Presiden China Xi Jinping menyampaikan sejumlah janji mencakup perdagangan, rantai pasok industri, konektivitas infrastruktur, kesehatan, pertukaran antar masyarakat dan keamanan.

Jangkauan ke benua ini dilakukan ketika China berupaya memberikan pengaruh lebih besar di negara-negara berkembang di Dunia Selatan atau Global South. Namun, cakupannya kemungkinan akan menarik perhatian di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kemampuan negara-negara penerima bantuan untuk membayar utangnya.

"Setelah hampir 70 tahun kerja keras, hubungan China-Afrika kini berada pada periode terbaik dalam sejarah," ujar Xi Jinping kepada delegasi lebih dari 50 negara Afrika yang menghadiri pertemuan tiga tahunan tersebut, yang digelar sejak tahun 2000 dan bergantian antara China dan Afrika.

Baca Juga: Mengenal Linda Sun, Politikus yang Dituding sebagai Agen Ganda China di AS

Ketika cetak biru pembangunan Agenda 2063 Uni Afrika sejalan dengan jalur pembangunan jangka panjang China, Xi mengatakan pendekatan kedua belah pihak pasti akan memimpin tren modernisasi di Dunia Selatan. Dari 360 miliar yuan pembiayaan, 210 miliar yuan akan disalurkan dalam bentuk pinjaman dan sisanya berasal dari berbagai bantuan, termasuk 70 miliar yuan untuk mempromosikan investasi perusahaan China di Afrika.

Pinjaman tersebut berjumlah rata-rata sekitar USD10 miliar per tahun selama tiga tahun ke depan atau USD30 miliar setara Rp462 triliun serupa dengan komitmen tahunan yang dijanjikan melalui Belt and Road Initiative sekitar satu dekade lalu.

Sebagai perbandingan, pemberi pinjaman dari China memberikan pinjaman sebesar USD4,61 miliar kepada delapan negara Afrika pada 2023, menurut sebuah studi terbaru dari Pusat Kebijakan Pembangunan Global Universitas Boston.

Meskipun jumlah tersebut merupakan peningkatan pertama sejak 2016, penulis laporan tersebut mengatakan bahwa China tidak mungkin meningkatkan pengeluarannya karena masalah keberlanjutan utang. Para analis termasuk Jana de Kluiver, seorang peneliti di Institute of Security Studies di Afrika Selatan, mempertanyakan struktur model pinjaman China.

"Kekhawatiran yang sesungguhnya adalah sifat dari proyek-proyek yang didanai oleh pinjaman-pinjaman ini, bersama dengan kurangnya transparansi dan pilihan-pilihan yang terbatas untuk restrukturisasi dan kekhawatiran-kekhawatiran lainnya," kata Kluiver dilansir dari Nikkei Asia, Jumat (6/10/2024).

Tawaran keuangan dari Tiongkok kemungkinan akan disambut baik karena banyak negara kurang berkembang di Afrika yang membutuhkan pendanaan dan investasi untuk mencapai tujuan pembangunan tetapi mungkin akan ada beberapa tantangan.

"Kurangnya kapasitas regulasi di pihak Afrika dapat menyulitkan untuk terlibat secara efektif dengan para aktor ini, terutama jika ada kurangnya koordinasi," kata Kluiver.

Baca Juga: Soal Keputusan Indonesia Gabung BRICS, Menlu Retno: Ada di Tangan Prabowo

Pada Kamis, Xi juga berjanji untuk mendukung penerbitan obligasi berdenominasi yuan oleh negara-negara Afrika untuk mendukung kerja sama bilateral. Selain pinjaman kredit, Xi mengatakan bahwa China akan memberikan bantuan gratis senilai 1 miliar yuan kepada Afrika untuk melatih 6.000 personel militer dan 1.000 polisi di bawah Prakarsa Keamanan Global Beijing, yang mencakup latihan militer bersama.

"China bersedia membantu Afrika meningkatkan kemampuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas secara mandiri," ujar Xi.

Negara-negara yang menjadi target masih belum jelas. Kepada 33 negara kurang berkembang di Afrika, China akan menawarkan akses pasar yang lebih besar dengan menghapus tarif untuk produk-produk yang tidak ditentukan.

Bentuk dukungan lain, termasuk pembangunan fasilitas kejuruan untuk 60.000 siswa, 30 proyek infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas darat dan laut, 1 miliar yuan bantuan pangan darurat, dan bantuan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan keputusan Indonesia bergabung dengan aliansi BRICS berada di tangan presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024 akan dilaksanakan di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024.

"Keputusan akan ada di dalam pemerintahan yang akan datang, tetapi kami terus memberikan masukan kepada presiden terpilih mengenai masalah BRICS ini," ujar Retno Marsudi saat rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Baca Juga: AS Mampu Hancurkan Seluruh Lokasi Peluncuran Nuklir Rusia dan China, tapi...

Terkait kepastian keikutsertaan Indonesia bergabung dengan BRICS, Retno telah melakukan komunikasi dengan Prabowo. Pembicaraan dilakukan di awal pengumuman sebagai pemenang Pilpres 2024.

Dia menyampaikan bahwa untuk memastikan bergabung dengan BRICS harus dihitung terlebih dahulu manfaat ekonominya. Pasalnya, BRICS didirikan berdasarkan tujuan ekonomi, meskipun Indonesia sebelumnya telah diajak bergabung saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan tahun lalu.

Baca Juga: 126 Negara Bakal Berkumpul di Rusia, Bahas Penggulingan Dolar AS

"Oleh karena itu, kita mencoba untuk berhitung dari sisi ekonomi dulu, apakah kemanfaatannya cukup banyak sehingga kita akan memutuskan bergabung dengan BRICS," jelasnya.