JAKARTA - Komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) yang tergabung dalam KRLMania menilai rencana penerapan Subsidi KRL berbasis NIK merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik.

Perwakilan KRLMania, Nurcahyo berpendapat bahwa penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya karena konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yg didasarkan pada kemampuan ekonomi.

"Subsidi pemerintah pada transportasi publik seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara, sehingga subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut," kata Nurcahyo dalam keterangan resmi, Jumat (30/8/2024).

Menurutnya, transportasi publik seperti KRL dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi. Pengguna KRL terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia, yang semuanya membutuhkan akses yang terjangkau dan adil terhadap transportasi publik.

"Kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Oleh karena itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik," tambahnya.

Nurcahyo menegaskan, jika pemerintah merasa perlu memberikan tarif khusus untuk kelompok tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

"Undang-undang ini telah memberikan pedoman yang jelas bahwa tarif khusus dapat diberikan kepada kelompok pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan mendirikan Badan Penerimaan Negara. Rencana ini pun telah dipastikan oleh Pengusaha yang juga adik kadung Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo saat menghadiri diskusi acarau Dialogue: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Ia mengatakan, Presiden terpilih Prabowo telah setuju dengan pendirian Badan Penerimaan Negara. Namun, Ia menegaskan bahwa badan baru ini bukan sebagai bagi-bagi kursi jabatan, melainkan meningkatkan penerimaan negara.

"Pak Prabowo-Gibran akan mendirikan kementerian atau badan baru. Yaitu namanya Badan Penerimaan Negara," jelasnya.

Hashim menuturkan, nantinya badan penerimaan negara mencakup Bea Cukai dengan direktorat jenderal baru. "Mungkin direktorat jenderal PNBP dan bea cukai ini nantinya fokusnya untuk penerimaan negara," urainya.

Hashim menyebutkan, pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun akan pelan-pelan menargetkan penerimaan negara yang saat ini sebesar 12,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pemerintahan Prabowo-Gibran ingin meningkatkan penerimaan negara dari 12,7 persen, secara pelan-pelan target kita dalam 5 tahun Indonesia akan mencapai sama dengan Vietnam, (yaitu) dari 12,7 persen target kita adalah 2029, 2030 penerimaan negara kita sama dengan Vietnam 23 persen," paparnya.

Hashim meyakini, target itu akan tercapai dengan menutup kebocoran-kebocoran penerimaan negara dan memperbaiki serta menegakkan aturan-aturan yang sudah ada saat ini.

Apalagi diakuinya, berdasarkan angka dan data baru perekonomian Indonesia, ia sangat optimis perekonomian Indonesia dapat tumbuh hingga 9%-10% secara tahunan.

"Saya sangat-sangat optimis. I am very, very optimistic," tukasnya.

JAKARTA - Menurunnya populasi kelas menengah di Indonesia memberikan peringatan bagi pemerintah. Para analis atau ekonom melihat diperlukan lebih banyak dukungan untuk mendukung segmen populasi ini guna mencegah penurunan lebih lanjut.

Dilansir dari Channel News Asia, menurut angka terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat yang tergolong kelas menengah telah menurun hampir 9,5 juta dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2019, populasi kelas menengah di Indonesia berjumlah 57,33 juta jiwa. Data BPS menunjukkan angka tersebut turun menjadi 47,85 juta pada tahun 2024.

Bank Dunia mendefinisikan kelas menengah sebagai individu yang pengeluaran bulanannya ? yang digunakan sebagai ukuran pendapatan ? berkisar antara 3,5 hingga 17 kali di atas garis kemiskinan, yang menurut data BPS setara dengan sekitar Rp2 juta atau setara USD130 hingga Rp9,9 juta per kapita.

?Populasi kelas menengah mulai menurun pascapandemi (COVID-19), sedangkan calon kelas menengah meningkat,? kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti

Sejalan dengan penurunan jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah, jumlah penduduk yang tergolong golongan calon kelas menengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun yang sama.

Mereka yang diklasifikasikan sebagai segmen masyarakat kelas menengah meningkat dari 128,85 juta pada tahun 2019 menjadi 137,5 juta pada tahun ini. Mereka merupakan 49,22 persen dari populasi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kedua segmen ini mencakup sekitar 66,6 persen populasi negara, dan menekankan pentingnya kelas menengah bagi perekonomian Indonesia, dan menggambarkannya sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam pidatonya pada dialog ekonomi tentang peran kelas menengah Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 pada tanggal 27 Agustus, Airlangga menekankan pentingnya memperkuat daya beli masyarakat miskin serta kelas menengah dan yang lebih penting, calon kelas menengah.

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada hari kemerdekaannya yang ke-100.

Untuk mendukung kelas menengah, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif, antara lain program perlindungan sosial, insentif perpajakan, program Prakerja, serta skema Kredit Usaha Rakyat.

Salah satu insentif pajak yang menonjol, kata dia, adalah rencana pemerintah untuk memberikan kembali keringanan pajak penuh atas pembelian properti senilai hingga 5 miliar rupiah pada paruh kedua tahun 2024.

Kebijakan ini, yang mencakup biaya pajak pertambahan nilai hingga 2 miliar rupiah dari harga properti yang memenuhi syarat, sebelumnya dikurangi menjadi potongan harga 50 persen setelah cakupan penuh berakhir pada bulan Juni.

Airlangga mengatakan perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah dan telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Namun, para analis mengatakan bahwa selain dampak COVID-19 yang berkepanjangan, alasan lain yang berkontribusi terhadap penurunan populasi kelas menengah di Indonesia adalah lemahnya fundamental ekonomi nasional, kebijakan pemerintah yang memberatkan, serta tidak adanya jaring pengaman sosial yang kuat.

Bhima Yudhistira, direktur eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios), mengatakan lemahnya kinerja sektor manufaktur merupakan faktor signifikan menyusutnya kelas menengah.

Ia mengatakan pelemahan sektor manufaktur telah menyebabkan meluasnya PHK dan penurunan pangsa industri terhadap produk domestik bruto.

Sejak awal tahun 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memperkirakan PHK di sektor manufaktur padat karya dapat berdampak pada sebanyak 100.000 orang.

Bhima menambahkan, salah satu kebijakan pemerintah yang semakin membebani daya beli masyarakat adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang mulai berlaku pada 1 April 2022.

?Kenaikan PPN berkontribusi pada harga eceran yang lebih tinggi,? kata Bhima

Sementara itu, ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (Core) mengatakan penting bagi pemerintah untuk mulai memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat kelas menengah dan calon segmen masyarakat kelas menengah.

?Baik dalam bentuk bantuan tunai atau subsidi, (bantuan ini) dapat diberikan kepada (penduduk) kelas menengah dan calon kelas menengah, jika tidak, tren penurunan kelas menengah akan terus berlanjut,? kata Yusuf.

NAIROBI - Pemberi pinjaman China menyetujui pemberian utang senilai USD4,61 miliar ke Afrika pada tahun lalu, untuk menandai kenaikan tahunan pertama sejak 2016. Data ini diperlihatkan oleh studi independen seperti dilansir RT.

Afrika mendapatkan pinjaman lebih dari USD10 miliar per tahun (Rp153,9 triliun) dari China antara 2012-2018, berkat Belt and Road Initiative (BRI) Presiden Xi Jinping. Akan tetapi kemudian utang dariChina turun drastis sejak awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Kini tren peningkatan kembali terlihat pada 2023 lalu, dimana ada tambahan lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2022. Data itu menunjukkan China berupaya mengekang risiko yang terkait dengan negara yang punya utang besar, diungkapkan oleh Pusat Kebijakan Pembangunan Global Universitas Boston.

"Beijing tampaknya mencari level keseimbangan pinjaman yang lebih berkelanjutan dan bereksperimen dengan strategi (baru)," kata pusat universitas, yang menjalankan proyek Pinjaman China ke Basis Data Afrika.

Data baru itu muncul ketika Beijing bersiap menjadi tuan rumah para pemimpin Afrika minggu depan untuk Forum Kerja Sama China-Afrika, yang berlangsung setiap tiga tahun.

Ada 13 kesepakatan pinjaman tahun lalu yang melibatkan delapan negara Afrika dan dua pemberi pinjaman multilateral Afrika, seperti dipaparkan studi tersebut.

Item terbesar tahun lalu termasuk pinjaman hampir USD1 miliar dari China Development Bank ke Nigeria untuk proyek Kereta Api Kaduna-to-Kano dan fasilitas likuiditas dengan nilai serupa oleh pemberi pinjaman ke bank sentral Mesir.

China melompat untuk menjadi pemberi pinjaman bilateral teratas buat banyak negara Afrika seperti Ethiopia dalam beberapa tahun terakhir.

Negeri Tirai Bambu telah meminjamkan benua itu totalnya USD182,28 miliar atau setara Rp2.805 triliun (Kurs Rp15.390 per USD) sepanjang periode 2000-2023, disampaikan studi Universitas Boston, di mana sebagian besar bantuan keuangan tersebut masuk ke sektor energi, transportasi, dan TIK Afrika.

Afrika menonjol pada tahun-tahun awal BRI atau jalur sutra modern, ketika China berusaha untuk menciptakan kembali Jalur Sutra kuno dan memperluas pengaruh geopolitik serta ekonominya melalui dorongan pembangunan infrastruktur global.

Namun China mulai menjauh pada tahun 2019, sebuah pergeseran yang dipercepat oleh pandemi. Efeknya membuat serangkaian proyek menjadi mangkrak di sekitar wilayah tersebut, termasuk kereta api modern yang dimaksudkan untuk menghubungkan Kenya dengan tetangganya.

Pengurangan pinjaman disebabkan oleh tekanan domestik China sendiri, ditambah meningkatnya beban utang di antara ekonomi Afrika. Zambia, Ghana, dan Ethiopia telah melakukan perombakan utang yang berlarut-larut sejak 2021.

Lebih dari setengah dari pinjaman yang sudah berkomitmen tahun lalu, atau setara USD2,59 miliar, adalah untuk pemberi pinjaman regional dan nasional, studi oleh Boston University menggarisbawahi strategi baru Beijing.

"Fokus pemberi pinjaman China pada lembaga keuangan Afrika kemungkinan besar merupakan strategi mitigasi risiko yang menghindari paparan tantangan utang negara-negara Afrika," katanya.

Hampir sepersepuluh dari pinjaman tahun 2023 adalah untuk tiga proyek energi surya dan tenaga air. Dimana studi tersebut menggambarkan keinginan China untuk beralih ke pendanaan energi terbarukan alih-alih pembangkit listrik tenaga batu bara.

Namun tren yang terlihat dalam angka pada tahun lalu, tidak memberikan arah yang jelas tentang keterlibatan keuangan China dengan benua itu, seperti ditunjukkan studi itu. Lembaga-lembaga China juga mengucurkan pinjaman ke ekonomi yang sedang melemah seperti Nigeria dan Angola.

"Masih harus dilihat apakah kemitraan China di Afrika akan mempertahankan kualitasnya," kata Pusat Kebijakan Pembangunan Global.

JAKARTA - Beberapa perusahaan Rusia menghadapi penundaan yang semakin besar dan meningkatnya biaya pembayaran dengan mitra dagang di China. Akibatnya, transaksi senilai puluhan miliar yuan berada dalam ketidakpastian, kata sumber Rusia yang mengetahui langsung masalah tersebut kepada Reuters.

Perusahaan dan pejabat Rusia selama beberapa bulan telah menunjukkan adanya penundaan dalam transaksi setelah bank-bank China memperketat kepatuhan. Hal itu dilakukan menyusul ancaman Sanksi Barat yang akan menjatuhkan sanksi sekunder karena berurusan dengan Rusia.

Sumber tersebut mengatakan masalahnya semakin parah pada bulan ini. "Bank-bank pemerintah China menutup transaksi dengan Rusia "secara massal" dan pembayaran senilai miliaran yuan ditangguhkan," kata seorang sumber yang dekat dengan pemerintah, yang tidak mau disebutkan namanya, kepada Reuters.

China adalah mitra dagang terbesar Rusia, menyumbang sepertiga perdagangan luar negeri Rusia tahun lalu dan memasok barang-barang seperti peralatan industri penting dan barang konsumsi yang membantu Rusia mengatasi sanksi Barat. Hal ini juga menyediakan pasar yang menguntungkan bagi banyak ekspor Rusia yang diandalkan Tiongkok, mulai dari minyak dan gas hingga produk pertanian.

Setelah Departemen Keuangan AS pada bulan Juni mengancam memberikan sanksi sekunder terhadap bank-bank di Tiongkok dan negara-negara lain karena berurusan dengan Rusia, bank-bank Tiongkok mulai mengambil sikap yang sangat ketat terhadap transaksi, kata sumber di salah satu platform e-commerce terkemuka di Rusia.

Menjual berbagai macam barang konsumsi yang diimpor dari Tiongkok.Pada saat itu, semua pembayaran lintas batas ke Tiongkok dihentikan.

MOSKOW - Ekonomi Rusia menunjukkan pertumbuhan yang solid di banyak sektor, sementara pengangguran tetap pada rekor terendah. Data terbaru yang dirilis Rabu, kemarin menjadi sinyal prospek ekonomi Rusia yang lebih cerah pada tahun ini, meski ada gelombang sanksi Barat terkait perang di Ukraina.

Didorong oleh produksi militer, output industri naik 3,3% pada bulan Juli dibandingkan dengan kenaikan 2,7% pada bulan sebelumnya, dan sebesar 4,8% sejak awal tahun, dibandingkan dengan pertumbuhan 3,1% pada periode yang sama di 2023.

Perkiraan awal untuk pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini mencapai 4,6%, dibandingkan dengan 1,8% untuk periode yang sama tahun lalu.

Para pejabat mengaitkan pertumbuhan ini dengan investasi modal yang kuat, termasuk oleh sektor swasta, yang pada kuartal kedua naik 8,3% secara year to year menjadi 8,44 triliun rubel (USD92 miliar), menyusul pertumbuhan 14,5% pada kuartal pertama tahun ini.

"Mengingat hasil positif pada paruh pertama tahun ini, kami mengharapkan angka yang lebih tinggi untuk sepanjang tahun 2024 daripada yang awalnya kami proyeksikan dalam perkiraan ekonomi yang diterbitkan di bulan April," kata Wakil menteri ekonomi, Polina Kryuchkova.

Data menunjukkan ekonomi Rusia bertahan meskipun dihantam sanksi ekonomi Barat, serta adanya masalah terkait pembayaran internasional dengan mitra dagang utama Rusia, seperti China, yang menyebabkan penurunan 9% dalam impor keseluruhan pada paruh pertama tahun ini.

Namun, mereka juga menunjuk tekanan yang memaksa bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 200 basis poin menjadi 18% pada bulan Juli, level tertinggi dalam lebih dari dua tahun.

Bank sentral mengatakan, kekurangan tenaga kerja dan pertumbuhan upah yang terus-menerus, serta inflasi yang tinggi, adalah tanda-tanda utama ekonomi yang terlalu panas. Bank sentral berjanji bakal mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dan memerangi inflasi hingga stabil.

Statistik baru menunjukkan bahwa upah riil naik 6,2% secara year-on-year pada bulan Juni, menyusul kenaikan 8,8% pada bulan sebelumnya. Sedangkan rata-rata upah nominal juga meningkat 15,3% dalam year-on-year menjadi 89.145 rubel per bulan.

Pertumbuhan upah di Rusia didorong oleh pembayaran kepada tentara kontrak yang bertempur di Ukraina, yang telah menjadi tolok ukur baru dalam ekonomi karena pekerja di sektor yang berkembang pesat menghadapi kekurangan tenaga kerja akut menuntut gaji yang sama dari pemberi kerja.

Pada paruh pertama tahun ini, upah riil tumbuh sebesar 9,4%, sementara upah nominal meningkat sebesar 18,1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, menurut data terbaru. Pengangguran tetap pada tingkat terendah secara historis 1,9 juta orang pada bulan Juli, atau 2,4% dari angkatan kerja.

JAKARTA - Amerika Serikat atau AS disebut berada di balik tersendatnya proses penyelesaian rencana G7 untuk memberikan pinjaman hingga USD50 miliar yang setara Rp769,5 triliun (Kurs Rp15.390/USD) kepada Ukraina. Pinjaman itu akan dibayarkan kembali kepada sekutu Barat, dengan bunga dari aset- aset Rusia yang dibekukan di lembaga-lembaga keuangan Barat.

Namun kabar terbaru seperti dilansir Euractiv, rencana memberikan pinjaman ke Ukraina harus tertunda. Diketahui Uni Eropa dan AS bersama-sama membekukan aset Rusia sekitar USD300 miliar pada awal perang Ukraina di 2022.

Sejak saat itu, negara-negara Barat mempertimbangkan untuk menggunakan dana tersebut untuk membantu Ukraina. Gagal menyetujui penyitaan uang secara langsung, G7 akhirnya pada bulan Juni, memutuskan untuk memberi pinjaman USD50 miliar ke Ukraina, untuk kemudian pembayaran utang tersebut lewat bunga dari aset Rusia yang dibekukan.

Dana itu akan berasal dari bunga yang dikumpulkan oleh aset Rusia yang tidak bergerak di Barat, sebuah langkah yang disebut Moskow sebagai tindakan ilegal.

Namun menurut sumber Euractiv, AS telah menghambat proses penyelesaian rencana karena kekhawatiran atas pembayaran, yang tergantung pada seberapa permanen pembekuan aset.

Di bawah aturan Uni Eropa, blok tersebut harus memperbarui sanksi yang menargetkan aset Rusia setiap enam bulan, dan membutuhkan persetujuan bulat dari semua 27 negara anggota untuk melakukannya.

Sumber-sumber diplomatik yang dikutip oleh outlet berita mengklaim bahwa Hongaria, yang saat ini memegang kepresidenan Uni Eropa bergilir selama enam bulan, pada titik tertentu dapat memveto memperpanjang pembekuan.

Washington telah menuntut aset Rusia untuk tetap dibekukan meskipun ada potensi ketidaksepakatan di dalam blok tersebut. Demikian klaim yang berasal dari sumber-sumber Euractiv.

Sehingga Barat dapat memanfaatkan dana yang tidak bergerak selama yang dibutuhkan. Misalnya, sumber mengatakan, AS menyarankan untuk mengalihkan mekanisme sanksi blok UE menjadi 12 bulan atau lebih.

Menurut laporan sebelumnya oleh Financial Times, duta besar Uni Eropa telah membahas beberapa proposal yang bertujuan untuk meredakan kekhawatiran AS, termasuk memperpanjang pembaruan sanksi menjadi tiga tahun atau bahkan tanpa batas waktu. Namun, sejauh ini tampaknya tidak ada kemajuan yang dibuat dalam hal itu.

Sementara itu, Ukraina semakin tidak sabar atas uang yang dijanjikan. Perdana Menteri Denis Shmigal pada hari Selasa bersikeras bahwa uang itu harus diterima pada akhir tahun.

Dia juga menekankan bahwa Kiev ingin pinjaman itu bebas bunga dan "diberikan kepada Ukraina tanpa syarat apa pun."

Dari sisi Moskow, pembekuan aset dikecam sebagai "pencurian," dan berulang kali memperingatkan bahwa memanfaatkan dananya sebagai tindakan ilegal dan dapat menciptakan preseden berbahaya, menghancurkan kredibilitas sistem keuangan Barat.

Dana yang dibekukan itu diperkirakan menghasilkan bunga USD3 miliar per tahun atau lebih. Pinjaman USD50 miliar itu akan dibayar dengan pendapatan bunga selama 10 tahun atau lebih, atau sampai Rusia membayar ganti rugi.

JAKARTA - Analis ekonomi politik FINE Institute, Kusfiardi menunjukkan, bahwa utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp8.502 triliun atau sekitar 38,68% dari PDB memerlukan perhatian serius. Meskipun rasio ini masih dianggap aman, ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai baik dari perspektif teknokrasi maupun politik ekonomi.

Hal ini menyikapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait utang negara .

"Pernyataan Menteri Keuangan yang meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap utang negara memang bertujuan untuk menenangkan publik, namun kenyataannya, ketergantungan pada instrumen utang seperti Surat Berharga Negara (SBN) membawa risiko yang perlu diwaspadai, terutama dalam kondisi pasar obligasi yang fluktuatif," ujar Kusfiardi.

Ia juga menyoroti pengelolaan utang yang sebagian besar berbentuk SBN menghadirkan risiko likuiditas yang signifikan. Ketergantungan pada penerbitan SBN, terutama dalam kondisi pasar obligasi yang fluktuatif, dapat meningkatkan biaya pinjaman jika suku bunga global naik.

"Meskipun Sri Mulyani menyebut rasio utang terhadap PDB masih aman, kita harus memahami bahwa risiko likuiditas dan suku bunga bisa menambah beban fiskal secara signifikan jika tidak dikelola dengan hati-hati," jelas Kusfiardi lebih lanjut.

Hal ini dikhawatirkan akan menyedot anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor vital seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, utang luar negeri yang cukup besar juga membawa risiko terkait fluktuasi nilai tukar. Dalam situasi depresiasi rupiah, beban pembayaran utang luar negeri bisa meningkat drastis, yang berpotensi memicu inflasi dan memperburuk defisit anggaran.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2024 tercatat sebesar USD408,6 miliar atau tumbuh sebesar 2,7% (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2% (yoy) pada triwulan I 2024. Peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta.

"Sri Mulyani mungkin benar bahwa utang merupakan instrumen penting dalam pengelolaan fiskal, namun kita tidak bisa mengabaikan potensi bahaya dari depresiasi mata uang dan meningkatnya beban utang luar negeri yang dapat memperburuk defisit anggaran," kata Kusfiardi.

Mengingat pengalaman krisis moneter 1997-1998, risiko ini tidak bisa dianggap remeh dan perlu diantisipasi dengan kebijakan yang bijak. Efektivitas penggunaan utang juga menjadi perhatian utama.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar utang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan program sosial. Namun, efektivitas dari proyek-proyek ini masih dipertanyakan.

"Saat Menteri Keuangan menyatakan bahwa utang pemerintah digunakan untuk proyek infrastruktur dan program sosial, kita perlu bertanya apakah proyek-proyek tersebut benar-benar produktif dan mampu memberikan pengembalian investasi yang memadai," tandas Kusfiardi dalam siaran persnya.

Jika utang tidak digunakan secara produktif, ada risiko utang akan menjadi beban jangka panjang yang semakin memberatkan.

Dari sisi politik, utang sering kali menjadi isu yang dipolitisasi. Pemerintah yang sedang berkuasa mungkin tergoda untuk meningkatkan pengeluaran fiskal yang didanai oleh utang guna meraih dukungan politik jangka pendek.

"Pemerintah harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam godaan meningkatkan pengeluaran fiskal yang didanai utang demi kepentingan politik jangka pendek, karena hal ini bisa merusak keseimbangan fiskal dan menurunkan kredibilitas di mata investor," tegas Kusfiardi.

Kebijakan populis yang tidak disertai pengelolaan utang yang hati-hati dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal yang serius, mengancam stabilitas ekonomi dan menurunkan kredibilitas pemerintah di mata investor.

Ketergantungan pada utang luar negeri juga menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap tekanan eksternal. Negara-negara kreditur atau lembaga keuangan internasional dapat memaksakan syarat-syarat pembiayaan yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan domestik Indonesia.

"Ketergantungan pada utang luar negeri juga menempatkan Indonesia dalam posisi rentan terhadap tekanan eksternal, sesuatu yang tidak boleh diabaikan dalam pengelolaan utang jangka panjang," ungkap Kusfiardi.

Hal ini mengurangi kemandirian ekonomi dan berpotensi memaksa pemerintah mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko ini, diperlukan kebijakan pengelolaan utang yang lebih hati-hati, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi yang kuat. Hanya dengan demikian, stabilitas fiskal jangka panjang dan kemandirian ekonomi Indonesia dapat terjaga.

JAKARTA - Ketika BRICS beralih ke sistem pembayaran alternatif untuk meninggalkan dolar AS, India mempertimbangkan menggunakan mata uang kripto untuk perdagangan. Negara ini telah menyelesaikan transaksi minyak mentah pertamanya dengan Uni Emirat Arab (UEA) menggunakan mata uang lokal.

Transaksi ini diintegrasikan dalam Sistem Buku Besar XRP CryptoTradingFund (CTF) sebuah langkah besar bagi India menuju integrasi kripto. Sejak Rusia melegalkan pembayaran kripto, semua mata tertuju pada bagaimana hal itu akan diintegrasikan ke dalam aliansi ekonominya.

Dengan sistem pembayaran yang sedang dalam proses, aset digital dapat memainkan peran besar. Pembayaran kripto BRICS dapat menjadi kunci untuk mengungguli dolar AS, dan India dapat menjadi salah satu negara pertama yang beralih ke kripto sepenuhnya dalam perdagangan.

Baca Juga: Rusia Hancurkan Hanggar yang Dijadikan Gudang Senjata Buatan AS

Gubernur Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, menganjurkan membangun sistem plug-and-play untuk meningkatkan efisiensi pembayaran lintas batas dan interoperabilitas Central Bank Digital Currency (CBDC). Dia menandaskan bahwa keuntungan efisiensi maksimum dalam inisiatif tersebut akan datang dengan memastikan interoperabilitas sebagai elemen desain utama.

"Kita dapat mengatasi tantangan ini dengan mengembangkan sistem plug-and-play, yang memungkinkan replikasi sekaligus menjaga kedaulatan masing-masing negara," ujar Shaktikanta Das dalam sebuah konferensi pers, dilansir dari WatcherGuru, Jumat (30/8/2024).

Meskipun sistem pembayaran lama telah terhubung satu sama lain, Das mengatakan bahwa sistem lama suatu negara juga harus dapat dioperasikan dengan CBDC negara lain. Dengan demikian, India dan China yang menghubungkan mata uang digital mereka dapat menjadi langkah besar bagi BRICS untuk menggunakan CBDC secara penuh.

Baca Juga: 126 Negara Bakal Berkumpul di Rusia, Bahas Penggulingan Dolar AS

Blok BRICS sebelumnya telah membahas mata uang kripto dan CBDC yang berperan dalam perdagangan di dalam kelompok ini. China saat ini sedang mengembangkan sistem CBDC yang dapat bekerja bersama inisiatif dedolarisasi BRICS.

Selain itu, sistem pembayaran BRICS yang akan datang juga dapat memperkenalkan infrastruktur teknologi blockchain. Pada gilirannya, hal ini dapat memfasilitasi adopsi kripto yang lebih besar di tengah perdagangan aliansi.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan 9 Kementerian/Lembaga (K/L) yang tergabung dalam Satgas Nasional LCT memperkuat komitmen peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan dengan negara mitra.

9 K/L tersebut diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan kesepakatan ini merupakan langkah kongkrit untuk menjalankan komitmen, kerja sama, dan sinergi kebijakan dalam mengakselerasi implementasi LCT, serta menjadi panduan pelaksanaan kerja sama dan koordinasi Satgas Nasional LCT serta seluruh pihak dalam mendorong peningkatan realisasi LCT, dengan dukungan sinergi program kerja antar anggota Satgas Nasional LCT.

"Lebih lanjut, langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya diversifikasi mata uang dalam transaksi bilateral sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko di tengah tingginya ketidakpastian global, serta upaya pendalaman pasar keuangan dan stabilisasi nilai tukar," ungkap Destry dalam keterangan resmi, Jumat (30/8/2024).

Baca Juga: 'Kubur' Dolar AS, Indonesia dan Korsel Sepakat Dedolarisasi

Komitmen diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satgas Nasional Transaksi Mata Uang Lokal guna mendorong implementasi penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction /LCT) dalam transaksi bilateral yang menjadi salah satu program Pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional.

PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (NK) yang telah disepakati sebelumnya pada 5 September 2023. Seremoni penandatanganan PKS dilakukan setelah Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satgas Nasional LCT yang juga digelar pada Kamis (29/8/2024).

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyambut baik inisiatif implementasi LCT dalam transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara. Hal ini telah menunjukkan hasil yang sangat positif, tecermin dari transaksi yang meningkat pesat baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna.

"Implementasi LCT dengan mitra strategis Indonesia yang semakin berkembang akan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional. Dengan semangat yang sama, K/L lain turut mendukung akselerasi implementasi LCT ini melalui program strategis masing-masing," kata Ferry.

BI memandang upaya perluasan implementasi LCT juga terus dilakukan dengan negara mitra. Saat ini implementasi kerja sama LCT antara Indonesia telah dilaksanakan dengan negara Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok.

Sejak awal implementasi pada 2018, total transaksi LCT pada semester I-2024 mencapai USD4,7 miliar atau setara Rp72 triliun dan diperkirakan meningkat 1,5 kali lipat dari total transaksi LCT pada 2023 sebesar USD6,29 miliar.

Baca Juga: Analis: Iran Tunda Serang Zionis karena Malu Jika Kalah Dikeroyok Israel-AS

Ke depan capaian implementasi LCT diharapkan terus meningkat, baik dengan 4 negara eksisting, maupun dengan 4 negara mitra baru yaitu Singapura, Korea Selatan, India dan Uni Emirat Arab.

Kolaborasi dan sinergi kebijakan antar anggota Satgas Nasional LCT terus dilakukan untuk mendorong peningkatan realisasi LCT. Hal ini diwujudkan dengan merumuskan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha agar semakin meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung.

Selain itu, koordinasi kebijakan dan penerapan ketentuan juga dilakukan pada area perbankan dan sektor keuangan, serta kebijakan yang mendukung perluasan penggunaan LCT dalam transaksi pembayaran antar negara.

JAKARTA - Setelah dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan China, kini Indonesia memulai kerja sama dengan Korea Selatan untuk mendorong transaksi perdagangan dan investasi dengan mata uang lokal masing-masing negara tanpa menggunakan dolar AS.

Bank Indonesia (BI), Bank of Korea (BOK), dan Kementerian Keuangan Korea menyepakati kerangka kerja sama Local Currency Transaction (LCT) dalam mendorong penggunaan mata uang lokal Rupiah-Won untuk transaksi perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan pada hari ini, Jumat (30/8/2024).

Baca Juga: 120 Negara Siap Dedolarisasi, Pertanda Buruk bagi Dolar AS

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada Mei 2023 dan kesepakatan kerangka operasionalnya pada Juni 2024.

"Kerangka LCT Indonesia-Korea Selatan akan diimplementasikan secara efektif mulai 30 September 2024," tulis keterangan resmi BI.

Implementasi kerangka LCT antara Indonesia dan Korea Selatan ini merupakan capaian penting dalam kerja sama keuangan bilateral kedua negara.

Kerangka LCT akan memperkuat interkoneksi bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) dalam memfasilitasi transaksi berjalan antar negara dengan menggunakan mata uang lokal.

Kerja sama ini juga mendorong kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) antara IDR terhadap KRW serta relaksasi ketentuan yang diperlukan untuk mendorong pemanfaatan LCT.

"Ke depan, implementasi kerangka LCT akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan bilateral, mengurangi eksposur risiko nilai tukar, dan meningkatkan efisiensi transaksi," jelas BI.

Baca Juga: Salahkan AS, Akademisi China Warning Asia Bisa Jadi Panggung Perang Dunia III

BI dan BOK menetapkan bank-bank berikut sebagai bank ACCD di Indonesia dan Korea Selatan yang akan memfasilitasi operasionalisasi kerangka LCT Rupiah-Won.

Bank ACCD Indonesia:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
4. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
5. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA)
6. PT Bank BTPN Tbk (BTPN)
7. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII)
8. PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP)
9. PT Bank DBS Indonesia
10. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA)
11. PT Bank KEB Hana Indonesia
12. PT Bank Shinhan Indonesia
13. PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS)
14. PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP)

Bank ACCD Korea Selatan:

1. Woori Bank
2. KEB Hana Bank Seoul
3. Shinhan Bank Seoul
4. Industrial Bank of Korea
5. Kookmin Bank
6. SMBC Seoul
7. BNI Seoul Branch

JAKARTA - Perwakilan lebih dari 120 negara pekan ini menghadiri BRICS International Municipal Forum ke-6. Acara ini mempertemukan sekitar 5.000 peserta dari 500 kota.

Forum ini membahas tentang ekonomi, teknologi digital, industri, energi, infrastruktur perkotaan, transportasi, ekologi, perawatan kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, olahraga dan pariwisata. Tujuannya untuk mempromosikan kerja sama antara kota-kota besar dalam kerangka BRICS.

"Forum ini akan memungkinkan kita untuk memperkuat hubungan tidak hanya antara ibu kota BRICS dan Moskow, tetapi juga antara mitra kami dari semua benua. Hari ini, lebih dari 60 delegasi resmi telah datang," ujar Kepala Departemen Ekonomi Eksternal dan Hubungan Internasional Moskow, Sergey Cheremin dikutip dari Contribune, Jumat (30/8/2024).

Rusia berencana akan mengumumkan pada Oktober pembentukan sebuah kelompok negara mitra. Ini akan menjadi semacam antarklub untuk BRICS. Setiap negara anggota harus memberikan daftar 10 negara dari 33 negara yang meminta untuk bergabung dengan BRICS. Prinsipnya adalah bahwa 10 negara yang sama dapat menjadi negara mitra.

Baca Juga: Ceraikan Dolar AS, India Bakal Adopsi Kripto untuk Transaksi Dagang

Bergabung dengan BRICS berarti menerima mata uang selain dolar dan terhubung dengan sistem pembayaran internasional yang baru. "Ini adalah tentang mengatasi apa yang kami anggap sebagai sistem pembayaran yang tidak adil dan mahal," ujar Menteri Luar Negeri Afrika Selatan pada awal tahun ini.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, sebuah alternatif dari sistem pembayaran SWIFT Barat dapat diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia. Selain itu, Rusia juga akan meluncurkan sebuah platform pada 1 September yang memungkinkan perusahaan-perusahaan besar Rusia untuk menyelesaikan ekspor dan impor mereka.