Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Tim Penggodokan Kebijakan Subsidi Energi di Indonesia.

Bahlil mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji agar pemberian subsidi energi tepat sasaran dan efisien.

Hal itu ia sampaikan usai rapat bersama Presiden, Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto, dan Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

"Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim," kata Bahlil.

Bahlil juga memastikan tim yang ditunjuk akan segera menyelesaikan tugas ini untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan.

"Datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi yang tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Selain membahas soal subsidi energi, Bahlil juga mengungkap isi pertemuannya dengan Prabowo kali ini untuk membahas langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kemandirian energi nasional.

Bahlil menyebut fokus utama diskusi adalah meningkatkan lifting minyak dalam negeri yang saat ini tersebar di 301 wilayah kerja.

"Kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada itu sudah sekitar 301 wilayah kerja tapi sampai sekarang belum Plan of Development (POD), ini akan kita lakukan," jelasnya.

Bahlil juga menekankan pentingnya program revitalisasi 4.500 sumur minyak idle well yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo guna mencapai kemandirian energi.

Sebagai upaya percepatan di lapangan, Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, Aris Marsudiyanto, turut diminta untuk berperan aktif dalam mengatasi hambatan-hambatan teknis yang ada.

"Saya minta bantu dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk bagaimana melakukan percepatan-percepatan di lapangan kalau ada kendala," ujarnya.

Pemerintah memperkuat sinergi infrastruktur untuk mengejar target swasembada pangan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa dirinya menerima pesan langsung dari Presiden Prabowo.

Presiden menekankan pentingnya menyukseskan program pangan nasional.

Untuk itu, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melakukan koordinasi membahas sinergi infrastruktur dalam mendukung program prioritas swasembada pangan.

"Pangan adalah prioritas utama yang harus dicapai dan setiap kementerian terkait wajib berkoordinasi secara terpadu untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian," tegas Menko AHY seusai memimpin rapat lintas Kementerian di kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Kamis (31/10).

Presiden Prabowo telah menetapkan target Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang.

Merujuk pada target yang telah ditetapkan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan kepada AHY bahwa urusan pangan merupakan program nasional prioritas kabinet Merah Putih yang hukumnya wajib sukses.

Oleh karenanya, kementerian/lembaga di bawah kendali Menko terkait penyediaan infrastruktur harus terkendali secara terpadu, agar tidak dijumpai hambatan berarti.

"Meskipun Kementerian Pertanian (Kementan) berada di bawah koordinasi Menko Pangan, namun mengingat swasembada pangan merupakan program nasional Presiden, maka menko terkait, seperti Menko Infrastruktur diharapkan juga turut membantu menyelesaikan hambatan program unggulan presiden tersebut, khususnya dalam mengantisipasi ketersediaan air untuk sektor pertanian," ungkap Mentan Amran.

Untuk mencapai swasembada pangan, Kementan telah mencanangkan program cetak sawah sebanyak 3 juta hektare. Selain itu daerah sentra pertanian yang terhubung dengan irigasi dan bendungan yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Optimalisasi infrastruktur yang ada adalah kunci. Pemanfaatan bendungan dan saluran irigasi yang baru dibangun harus segera diselesaikan untuk menjamin stabilitas suplai air ke lahan pertanian," ungkap Amran.

Tak hanya keterdukungan infrastruktur, Amran juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian untuk menangani perbedaan data dan menguatkan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan di tingkat pemerintah daerah lebih optimal.

"Dengan kerja sama terpadu antarkementerian dan dukungan penuh pemerintah, Indonesia optimistis dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat, sejalan dengan visi besar Presiden untuk ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan," ungkap Amran.

Selain Mentan Amran, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertengger di 7.505  pada Jumat (1/11) ini. Indeks saham melemah 68,76 poin atau minus 0,91 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,86 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,96 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 189 saham menguat, 423 terkoreksi, dan 175 lainnya stagnan.

Terpantau, 10 dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor transportasi yang melemah 2,62 persen.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak di zona merah.

Tercatat indeks Shanghai Composite di China melemah 0,24 persen, indeks Straits Times di Singapura minus 0,12 persen, dan indeks Nikkei 225 di Jepang minus 2,68 persen.

Hanya indeks Hang Seng Composite di Hong Kong yang menguat 0,93 persen

Sementara, bursa saham Eropa terpantau kompak hijau. Tercatat indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,54 persen dan indeks DAX di Jerman menguat 0,34 persen.

Sedangkan, bursa Amerika terpantau kompak anjlok. Indeks S&P 500 melemah 1,86 persen, indeks NASDAQ Composite minus 2,76 persen, dan indeks Dow Jones minus 0,90 persen.

Indonesia kembali menjadi tuan rumah Aquabike Jetski World Championship. Acara yang digelar pada 13-17 November 2024 di Danau Toba, Sumatera Utara, itu ditargetkan bisa memberikan dampak ekonomi lebih dari Rp1,7 triliun.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia sudah pernah terpilih sebagai tuan rumah ajang balap air internasional F1 Powerboat Championship pada 2023 lalu. Saat itu dampak ekonomi tercipta Rp1,7 triliun dan tahun ini diharapkan dampaknya lebih besar lagi.

"Kita melihat pada tahun lalu kita menyelenggarakan F1 Powerboat telah terdapat 150 ribu kunjungan dari wisatawan luar negeri dan dalam negeri, dengan impact ekonomi sekitar Rp1,7 triliun. Jadi dengan biaya hanya sekitar Rp70 miliar bisa menciptakan implikasi ekonomi Rp1,7 triliun," ujarnya dalam acara Konferensi Pers di kantor InJourney, Kamis (31/10).

Berangkat dari catatan positif itu, Tiko sapaan akrabnya yakin dampak ke perekonomian di wilayah Sumatera Utara akan sangat signifikan.

"Jadi kami percaya bahwa multiplier effect dari sebuah event sangat besar. Oleh karena itu kami di pemerintahan juga mendorong agar segera adanya Indonesia quality tourism fund yang nantinya akan memberikan ruang bagi kita untuk terus membuat event-event berkelas," jelasnya.

Kementerian BUMN, kata Tiko akan mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan event ini mulai dari persiapan bandara hingga hotel untuk memfasilitasi atlet dan crew Aquabike Jetski World Championship selama di Danau Toba.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menuturkan penyelenggaraan event seperti ini tidak hanya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor UMKM.

"Penyelenggaraan event ini mendorong terciptanya peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, mulai dari sektor transportasi, penginapan, hingga kuliner lokal yang akan dinikmati oleh para pengunjung," tutur Widiyanti.

Selain itu, Widiyanti juga menilai bahwa event ini akan menjadi momentum bagi seniman dan usaha lokal untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi musik, hingga produk usaha dari Indonesia ke turis mencanegara yang datang.

Plt. Direktur Utama InJourney Maya Watono menuturkan ajang ini diadakan dalam rangka mengembangkan sekaligus mempromosikan Danau Toba sebagai salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di mata dunia serta memantik pertumbuhan pergerakan wisatawan di wilayah tersebut.

"Salah satu inisiatif InJourney bagi industri aviasi dan pariwisata Indonesia ialah dengan merancang dan menyelenggarakan atraksi pariwisata dan event dengan skala internasional seperti F1 Powerboat, MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah, dan juga perhelatan Aquabike Jetski World Championship 2024 yang di tahun ini merupakan tahun kedua yang kita selenggarakan," jelas Maya.

Menurut Maya, penyelenggaraan Aquabike Jetski World Championship 2024 akan dilakukan di empat kabupaten dan berlangsung selama 5 hari. Tujuannya untuk menghidupkan pariwisata di area sekitar Danau Toba dan memperkuat positioningnya sebagai water sport tourism.

"Ada tren kenaikan jumlah kunjungan ke Danau Toba yang signifikan dari tahun lalu, karena pembalap membawa kru dan keluarganya untuk berkunjung dan berlibur ke Indonesia," pungkas Maya.

Guna menyukseskan event ini, InJourney berkolaborasi dengan anak usahanya yakni InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengembang dan pengelola beberapa Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia sebagai pelaksana atau organizing gelaran tersebut.

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.732 per dolar AS pada Jumat (1/11) sore. Mata uang Garuda melemah 34 poin atau minus 0,22 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp15.723 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Mata uang di kawasan Asia terpantau kompak anjlok. Tercatat, won Korea Selatan melemah 0,15 persen, peso Filipina melemah 0,51 persen, baht Thailand minus 0,33 persen, dan ringgit Malaysia 0,15 persen.

Kemudian, dolar Singapura melemah 0,33 persen, yuan China minus 0,08 persen, yen Jepang minus 0,32 persen, dan dolar Hong Kong 0,04 persen.

Senada, mata uang di negara maju terpantau dominan melemah. Dolar Australia melemah 0,30 persen, euro Eropa minus 0,11 persen, dolar Kanada 0,03 persen, dan franc Swiss minus 0,46 persen.

Hanya poundsterling Inggris menguat 0,01 persen.

Analis pasar uang Lukman Leong mengatakan rupiah dan mata uang regional pada umumnya melemah terhadap dolar AS.

Ia menyebut investor mengantisipasi data tenaga kerja AS NFP malam ini yang akan kembali lebih kuat menyusul data ADP dan klaim pengangguran yang juga lebih kuat dari perkiraan.

"Data domestik, inflasi Indonesia kembali menunjukkan penurunan, dan meningkatkan harapan BI untuk memangkas suku bunga. Hal ini tidak mendukung rupiah," kata Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 21 poin penting terkait uji materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal UU Ciptaker yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya.

Dalam putusannya, MK menjawab dalil-dalil para pemohon berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang bermuara pada tujuh isu besar, pada pokoknya terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak lagi berdasarkan izin, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, cuti, pengupahan, ketentuan pesangon, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berikut 21 poin penting putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja:

1. Menyatakan frasa "Pemerintah Pusat" dalam Pasal 42 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu Menteri Tenaga Kerja".

2. Menyatakan Pasal 42 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia".

3. Menyatakan Pasal 56 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan "Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama lima tahun termasuk jika terdapat perpanjangan".

4. Menyatakan Pasal 57 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan "Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin".

5. Menyatakan Pasal 64 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 18 yang menyatakan "Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya".

6. Menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan "Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu".

7. Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 79 ayat 5 dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

8. Menyatakan Pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan".

10. Menyatakan frasa "struktur dan skala upah" dalam Pasal 88 ayat 3 huruf b dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "struktur dan skala upah yang proporsional".

11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota".

12. Menyatakan frasa "indeks tertentu" dalam Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

13. Menyatakan frasa "dalam keadaan tertentu" dalam Pasal 88 F dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau non-alam termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 UU 6/2023 yang menyatakan "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh perusahaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan".

15. Menyatakan Pasal 92 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 33 UU 6/2023 yang menyatakan "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi".

16. Menyatakan Pasal 95 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan".

17. Menyatakan Pasal 98 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif.

18. Menyatakan frasa "Wajib dilakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh" dalam Pasal 151 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh".

19. Menyatakan frasa "pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial" dalam Pasal 151 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap".

20. Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam Pasal 157A ayat 3 dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPHI".

21. Menyatakan frasa "diberikan dengan ketentuan sebagai berikut" dalam Pasal 156 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "paling sedikit".

Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan menghabiskan Rp60 miliar untuk ikut membantu program 3 juta rumah andalan Presiden Prabowo Subianto.

Dana itu diambil dari anggaran kewajiban tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan Aguan lainnya, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Dana akan digunakan untuk membangun 250 unit rumah gratis di Tangerang, Banten.

"Semua dananya sekitar Rp60 miliar, memang perusahaan kita tiap tahun ada siapkan dari CSR. Perusahaannya dari PIK 2," katanya saat groundbreaking pembangunan 250 unit rumah tersebut di Tangerang, Banten, Jumat (1/11).

Aguan mengatakan rumah yang dibangun tipe 36 di lahan 2,5 hektare milik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Pembangunan rumah ditargetkan rampung Oktober 2025 mendatang.

Sementara itu, Maruarar mengatakan kriteria penerima rumah gratis tersebut belum dipastikan. Namun, ia menargetkan rumah diberikan kepada TNI dan ASN berpenghasilan rendah.

Tak hanya TNI dan ASN, masyarakat umum terutama milenial katanya juga bisa mendapatkan rumah gratis itu.

Namun, ia belum bisa memastikan bagaimana mekanisme penentuan penerima rumah gratis. Saat ini pihaknya fokus pada pembangunan rumah.

"Sambil (pembangunan rumah) jalan kita persiapkan dengan baik (target penerima) . Kalau kita nunggu dulu kriteria, data penerima, waduh habis berapa bulan," imbuhnya.

"Terus terang kami belum punya kriteria dan aturan (penerima) yang pasti," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Ara itu menambahkan penerima rumah gratis akan mendapatkan sertifikat. Namun ia masih akan menyusun aturan pasti soal status kepemilikan rumah.

Ara pun mengingatkan agar penerima tidak menjual rumah yang diterima.

"Misalnya berapa tahun tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan. Itu yang harus kita pikirkan. Tapi kan kalau itu dipikirkan baru jalan, mau jalannya kapan. " katanya.

"Yang pasti ini tidak disewakan, tidak dijual. Gratis dan harus dikasih ke yang tepat," imbuhnya.

Adapun berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com pada denah rumah, hunian yang akan dibangun adalah rumah tapak atau landed house. Fasilitas di dalamnya yakni dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur, dan parkir mobil.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Peduli menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat bersaing di pasar, termasuk pasar global.

Selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 provinsi Indonesia. Sebanyak 1502 produk/menu berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto menyampaikan bahwa BRI akan melanjutkan peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifikasi halal yang diharapkan dapat mendorong daya saing UMKM di pasar.

"Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya," kata Catur.

Program ini sendiri sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. UU ini menegaskan, setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

BRI sendiri mulai menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

"Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5 ribu sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan kesehatan," ujar Catur.

Salah satu UMKM yang mendapatkan manfaat bantuan adalah Petrus Kinho (58), pemilik UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari Kota Timika, Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah rumah makan khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang.

Menurut Petrus, usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 berkembang pesat usai mendapat sertifikat halal. Kemudian, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang berkhasiat menyembuhkan berbagai jenis penyakit, yang dirintis sejak 2019.

"Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi - penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami," katanya.

Hal serupa dirasakan Vanessa (29), pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asal Tangerang, Banten.

Nama Senda Tea diambil dari kata "senda tawa" dan "senda gurau" yang berarti tertawa dan bersenang-senang. Produk teh yang dirintis pada 2020 ini memiliki keunggulan berupa penggunaan mayoritas bahan lokal Indonesia yang dikemas dengan tangan jadi lebih modern.

"Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023," ungkap Vanessa.

Dalam pelaksanaan program, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Melalui berbagai proses, termasuk pendampingan dari BRI bersama berbagai pihak, serta kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta lalu mengikuti audit sertifikasi halal secara on site, sebelum akhirnya mendapatkan sertifikasi halal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 1,71 persen pada Oktober 2024 (year on year/yoy). Sedangkan secara bulanan terealisasi 0,08 persen (month to month/mtm).

Plt. Kepala BPS Amalia Widyasanti mengatakan inflasi terjadi setelah Indonesia sebelumnya mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut.

"Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024," kata Amalia dalam konferensi pers, Jumat (1/11).

Kelompok pengeluaran yang penyumbang inflasi terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,94 persen dengan andil 0,06 persen. Di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil 0,06 persen.

Untuk kelompok volatile food yang memberikan andil ke inflasi adalah daging ayam ras 0,04 persen, bawang merah sebesar 0,03 persen, hingga tomat dan nasi lauk dengan andil masing-masing 0,02 persen.

"Kopi bubuk, minyak goreng, beras, SKM (sigaret kretek mesin) dan telur ayam ras andilnya masing-masing 0,01 persen," jelasnya.

Berdasarkan wilayah yang dipantau BPS, inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,65 persen dan terendah di Papua 0,01 persen.

PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax. Padahal BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Pertamina Dex dan Dexlite naik.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan harga Pertamax tidak naik karena Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus tidak berubah banyak.

"Pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS Ron 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," kata Heppy dalam keterangan, Jumat (1/11).

Dengan penyesuaian di awal November ini, maka untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax tetap di harga Rp12.100 per liter.

Sedangkan, Pertamax Green menjadi Rp13.150 dari sebelumnya Rp12.700 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp13.500 dari sebelumnya Rp13.250 per liter, Dexlite menjadi Rp13.050 dari sebelumnya Rp12.700 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp13.440 dari sebelumnya Rp13.150 per liter.

"Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta," imbuhnya.

Lanjutnya, pada November ini, Pertamina Patra Niaga memberikan promo dan loyalty program di aplikasi MyPertamina bagi pelanggan yang sudah terdaftar.

"Kami juga terus berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas yang terjamin dengan harga yang kompetitif di seluruh wilayah Indonesia," terang Heppy.

Promo dan loyalty program yang ditawarkan Pertamina Patra Niaga antara lain, setiap Senin ada I Dont Like Monday (promo hemat 300 per liter untuk pembelian Pertamax dengan aplikasi MyPertamina, minimal pembelian 30 ribu) dan setiap hari jumat ada promo Thanks God It's Fuel Day (promo hemat 30).

KCIC menambahkan layanan kereta Whoosh dengan membuka rute lokal Bandung Raya, yakni Stasiun Padalarang - Tegalluar Summarecon dan sebaliknya (PP) per 1 November 2024.

Tiket rute Stasiun Padalarang - Tegalluar Summarecon maupun sebaliknya dijual untuk kelas Premium Economy dengan tarif promo seharga Rp50.000 untuk sekali perjalanan selama November 2024.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan layanan Whoosh di kawasan Bandung Raya, salah satu bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat dengan layanan yang lebih efisien dan nyaman.

"Rute baru ini diharapkan dapat menghemat waktu perjalanan secara signifikan dari sebelumnya sekitar 1 jam jika menggunakan mobil menjadi hanya 14 menit dengan menggunakan Whoosh," katanya dalam keterangan resmi Jumat (1/11).

KCIC menyediakan sebanyak 24 perjalanan Whoosh dari Padalarang setiap harinya mulai pukul 07.13 WIB hingga 21.03 WIB, serta 24 perjalanan Whoosh dari Tegalluar Summarecon setiap harinya mulai pukul 05.50 WIB sampai 20.30 WIB.

Penumpang dengan tiket rute Padalarang - Tegalluar Summarecon PP tidak mendapatkan fasilitas KA Feeder dari dan menuju Stasiun Bandung. Meski demikian, penumpang tetap dapat memanfaatkan layanan intermoda lainnya dari Stasiun Padalarang seperti Commuter Line Bandung Raya, dan Bus Trans Metro Pasundan rute 2D.

Namun jika terdapat penumpang dengan tiket Tegalluar Summarecon - Padalarang yang melebihi relasi perjalanannya, yaitu hingga Stasiun Halim, maka penumpang itu harus membayar denda sebesar 150 persen dari tarif terjauh dan kelas tertinggi. Pembayaran denda dilakukan di loket stasiun halim dengan didampingi oleh petugas stasiun.

"Dengan rute baru ini, KCIC berharap mampu meningkatkan konektivitas antara Bandung Barat dan Bandung Timur, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui akses yang lebih mudah dan waktu perjalanan yang lebih efisien," katanya.

PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR, dan Vivo kompak mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 November 2024. Banyak yang harganya naik.

Pertamina mengumumkan bahwa semua harga BBM non-subsidi naik, kecuali Pertamax yang tetap dijual Rp12.100 per liter.

Harga Pertamax Green 95 naik menjadi Rp13.150 per liter dari sebelumnya Rp12.700 per liter, sementara Pertamax Turbo naik menjadi Rp13.500 per liter.

Selain itu, BBM jenis Dexlite yang dikhususkan untuk mesin diesel kini seharga Rp13.050 per liter, meningkat dari Rp12.700, dan Pertamina Dex naik dari Rp13.150 menjadi Rp13.440 per liter.

Meski demikian, harga dua BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tetap Rp10 ribu per liter dan Rp6.800 per liter.

Serupa, Shell juga menaikkan harga pada beberapa jenis produknya. Shell Super tetap dijual Rp12.290 per liter, tetapi harga V-Power meningkat dari Rp13.070 menjadi Rp13.310 per liter.

Lalu V-Power Diesel dijual Rp13.510 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.250 per liter. Begitu pula dengan V-Power Nitro+ naik dari Rp13.260 menjadi Rp13.540 per liter.

BP-AKR juga melakukan penyesuaian harga pada BBM mereka. Dalam pengumuman resminya, harga BP Ultimate dijual Rp13.310 per liter, sementara BP Ultimate Diesel Rp13.510 per liter. Sedangkan BP 92 masih dipatok pada harga Rp12.290 per liter, sama seperti bulan sebelumnya.

Kenaikan harga BBM juga terlihat pada SPBU Vivo. BBM jenis Vivo Revvo 90 kini dijual Rp12.090 per liter, naik dari sebelumnya Rp11.995 per liter. Sementara Revvo 92 naik menjadi Rp12.200 per liter.

Selain itu, Revvo 95 kini dibanderol Rp13.200 per liter, dan Primus Diesel Plus yang baru saja diluncurkan pada Oktober lalu juga mengalami kenaikan, menjadi Rp13.450 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP AKR, dan Vivo per 1 November 2024: 

- Jakarta

Shell Super Rp12.290 per liter

Shell V-Power Rp13.310 per liter

Shell V-Power Diesel Rp13.510 per liter

Shell V-Power Nitro+ Rp13.540 per liter

- Banten

Shell Super Rp12.290 per liter

Shell V-Power Rp13.310 per liter

Shell V-Power Diesel Rp13.510 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp13.260 per liter

- Jawa Barat

Shell Super: Rp12.290 per liter

Shell V-Power: Rp13.310 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp13.510 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp13.260 per liter

- Jawa Timur

Shell Super Rp12.290 per liter

Shell V-Power Rp13.310 per liter

Shell Diesel Extra: Rp13.170 per liter

- Jabodetabek

BP Ultimate Rp13.310 per liter.

BP 92 Rp12.290 per liter.

BP Ultimate Diesel Rp13.510 per liter.

- Jawa Timur

BP Ultimate Rp13.310 per liter.

BP 92 Rp12.290 per liter.

BP Diesel Rp13.170 per liter.

Revvo 90 Rp12.090 per liter.

Revvo 92 Rp12.200 per liter.

Revvo 95 Rp13.200 per liter.

Primus Diesel Plus Rp13.450 per liter.

- DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.100 per liter

Pertamax Turbo Rp13.500 per liter

Pertamax Green 95 Rp13.150 per liter

Dexlite Rp13.050 per liter

Pertamina Dex Rp13.440 per liter

- Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.650 per liter

Pertamax Turbo Rp14.100 per liter

Dexlite Rp13.650 per liter per liter

Pertamina Dex Rp14.020 per liter

- Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo Rp13.800 per liter

Dexlite Rp13.350 per liter

Pertamina Dex Rp13.730 per liter

- Aceh

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.100 per liter

Pertamax Turbo Rp13.500 per liter

Dexlite Rp13.050 per liter

Pertamina Dex Rp13.440 per liter

- Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp11.100 per liter

Dexlite Rp11.900 per liter

- Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp11.500 per liter

Pertamax Turbo Rp12.800 per liter

Dexlite Rp12.460 per liter

Pertamina Dex Rp12.760 per liter

- Nusa Tenggara Timur

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.100 per liter

Pertamax Turbo Rp13.500 per liter

Pertamax Green 95 Rp13.150 per liter

Dexlite Rp13.050 per liter

Pertamina Dex Rp13.440 per liter

Solar Nonsubsidi Rp12.950 per liter

- Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo Rp13.800 per liter

Dexlite Rp13.350 per liter

Pertamina Dex Rp13.730 per liter

- Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.650 per liter

Pertamax Turbo Rp14.100 per liter

Dexlite Rp13.650 per liter

Pertamina Dex Rp14.020 per liter

- Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo Rp13.800 per liter

Dexlite Rp13.350 per liter

Pertamina Dex Rp13.730 per liter

- Maluku, Maluku Utara

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.400 per liter

Dexlite Rp13.350 per liter

- Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.400 per liter

Dexlite Rp13.350 per liter

- Papua Barat, Papua Barat Daya

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.400 per liter

Dexlite Rp13.350 per liter

Pertamina Dex Rp13.730 per liter.