Jakarta: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut keputusan presiden Joko Widodo meneken kebijakan pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) panjang bagi investor di Ibu kota Nusantara (IKN) adalah langkah tepat.

Hal ini diharapkan mampu menarik minat investor di IKN sekaligus memberikan kepastian iklim usaha melalui lahan yang digunakan.

"Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya. Jadi gimana orang ngebangun enggak ada tanahnya. kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani presiden, mudah-mudahan dengan itu yang tadi berminat untuk membangun, investasi di IKN, jadi lebih cepat," sebut Zulhas ditemui di kantor DPP PAN, seperti dikutip, Selasa, 16 Juli 2024.
Ia memberikan contoh kebijakan serupa yang digunakan Pemerintah Singapura. Maka dengan memberikan HGU hingga 190 tahun, diharapkan calon investor semakin tertarik menyasar IKN.

Baca juga: Siap-Siap! Kereta Tanpa Rel akan Tiba di IKN Akhir Bulan Ini

Tanah tetap milik negara

Ia pun meminta publik tak perlu khawatir dengan HGU jangka panjang, sebab kepemilikan tanah tetap milik negara.

"Gini HGU itu kan bisa diperpanjang terus, kaya Singapura bisa 90 tahun. kalau kita kan berapa, 20 tahun ya. Tapi kan tetap milik negara, namanya kan hak guna. Punyanya indonesia, punya negara," terang Zulhas.

Secara terpisah, aturan baru HGU lahan IKN disahkan Jokowi melalui peraturan presiden (perpres) nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan ibu kota nusantara.

Melalui pasal 9 ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bisa memberikan jaminan kepastian jangka waktu atas tanah sebanyak dua kali siklus

OIKN memberikan jangka waktu siklus pertama selama 95 tahun. Siklus ini bisa berlanjut kepada pemberian izin siklus kedua dengan tenggat waktu yang sama. Sehingga total HGU mencapai 190 tahun.

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini kembali mengalami pelemahan.

Mengutip data Bloomberg, Selasa, 16 Juli 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp16.179 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun tipis sembilan poin atau setara 0,06 persen dari posisi Rp16.170 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

"Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah sembilan poin walaupun sebelumnya sempat melemah 45 poin di level Rp16.179 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp16.170 per USD," kata analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis harian.
Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp16.175 per USD. Rupiah melemah 11 poin atau setara 0,07 persen dari Rp16.164 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp16.203 per USD. Mata uang Garuda tersebut juga turun sebanyak 29 poin dari perdagangan sebelumnya di level Rp16.174 per USD.

Baca juga: Pemerintah Banyak Ngutang, ULN Indonesia Nambah Banyak Jadi Rp6.598 Triliun

Utang Luar Negeri Indonesia bertambah

Bank Indonesia (BI) menyampaikan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2024 tercatat sebesar USD407,3 miliar atau tumbuh 1,8 persen (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,5 persen (yoy) pada April 2024. BI menyebut angka ULN tersebut dalam kondisi masih terkendali.

Posisi ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat sebesar USD191,0 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi 2,6 persen (yoy).

Pemerintah konsisten untuk tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Lebih lanjut, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen), dan jasa pendidikan (16,8 persen). Lalu sektor konstruksi (13,6 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen).

Guna untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

(HUS)

Jakarta: Apakah Kamu pernah mengira emas adalah logam termahal nomor 1 di dunia? Bukan cuma emas, ternyata ada 11 jenis logam mulia yang ada di dunia ini lho.

Kamu perlu mengetahui daftar urutan logam mulia sesuai nilainya. Pasalnya, emas bukanlah logam nomor satu termahal di antara jenis logam mulia lainnya.

Lalu, berada di urutan berapakah emas bersandar? Oleh sebab itu, yuk simak deretan jenis-jenis logam mulia di bawah ini.

Urutan logam mulia termahal di dunia

Terdapat banyak jenis logam dengan fungsi berbeda seperti tembaga, besi, dan seng yang digunakan untuk bangunan atau perak untuk perhiasan.
Namun di antaranya, ada sejumlah logam yang memiliki nilai tinggi, emas salah satunya. Dengan demikian, ada beberapa jenis logam lainnya dengan harga yang lebih mahal dari emas.

Melansir laman OCBC, berikut adalah 11 daftar logam mulia dari yang termahal di dunia:

1. Rhodium

Urutan pertama diduduki oleh rhodium. Rhodium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Rh dan nomor atom 45. Ia adalah sebuah logam transisi yang sangat langka, berwarna putih keperakan, keras, dan tahan korosi. Ia merupakan salah satu logam mulia dan anggota golongan platina.

Oleh karena kelangkaannya, rhodium bisa terbilang sebagai logam mulia termahal urutan pertama yang ada dunia. Harga dari logam mulia termahal di dunia ini mulai dari USD260 atau setara dengan Rp3,9 juta per gram.

2. Iridium

Jenis logam mulia termahal di dunia berikutnya diisi oleh iridium. Iridium memiliki harga yang cukup fantastis yakni USD520 atau setara dengan Rp7,9 juta per troy ons.

Lantas, mengapa iridium menjadi salah satu logam termahal? Sebab, ia memiliki tingkat kepadatan kedua tertinggi di bumi.

Baca juga: 5 Tambang Emas Terbesar di Dunia, Ada dari Indonesia Lho!

3. Palladium

Selain emas, palladium adalah salah satu logam mulia termahal di dunia biasa digunakan oleh kebanyakan orang untuk membuat perhiasan, barang elektronik, alat kedokteran gigi, hingga sistem otomotif.

Harga dari logam palladium mulai dari harga USD72 atau kurang lebih sekitar Rp1 juta per gramnya.

4. Emas

Kemudian, logam mulia termahal di dunia yang tentunya sudah tidak asing dan populer digunakan sebagai perhiasan oleh banyak orang adalah emas.

Salah satu negara yang menjadi penghasil emas terbesar di dunia adalah Indonesia. Logam mulia ini banyak digunakan oleh orang untuk beragam fungsi bahkan investasi.

5. Platinum

Platinum merupakan jenis logam mulia termahal di dunia lainnya yang memiliki karakteristik tidak reaktif, berwarna putih berkilauan, serta bisa ditempa.

Umumnya, kegunaan dari platinum adalah untuk membuat peralatan kedokteran gigi, laboratorium, perhiasan, dan juga industri aeronautika.

6. Ruthenium

Ruthenium juga menjadi logam mulia termahal di dunia yang banyak dihasilkan di Tanah Air.

Karakteristik dari ruthenium adalah keras, berkilau, berwarna putih keperakan, dan rapuh. Sulit untuk menemukan ruthenium sebab hanya terdapat di beberapa wilayah.

7. Osmium

Urutan ketujuh ditempati oleh osmium. Osmium diperoleh secara komersial sebagai produk sampingan dari penambangan dan pengolahan nikel dan tembaga.

Selama pengekstrakan elektrolisis tembaga dan nikel, beberapa logam mulia seperti perak, emas, dan logam golongan platina, bersama dengan unsur nonlogam seperti selenium dan telurium, mengendap di dasar sel sebagai lumpur anoda, yang membentuk bahan awal untuk ekstraksi mereka.

Osmium cukup jarang diperjualbelikan dan juga harganya yang jarang diketahui banyak orang.

Baca juga: Harga Emas Putih dan Perbedaannya dengan Emas Kuning

8. Perak

Selain emas, logam mulia termahal di dunia lainnya yang seringkali dijadikan sebagai perhiasan adalah perak. Dibandingkan dengan jenis logam mulia lainnya, perak cenderung lebih banyak dan mudah ditemukan di berbagai lokasi. Perak memiliki harga sekitar USD0,76 atau Rp11 ribu per gram.

9. Rhenium

Rhenium dapat ditemukan di kerak bumi yang sekaligus membuat logam ini sangat langka dan proses penambangannya sulit sehingga biaya yang dibutuhkan cukup banyak. Harga dari logam mulia ini adalah USD1.290 atau Rp19,7 juta per troy ons.

10. Skandium

Memiliki ciri fisik berwarna metalik putih, skandium sering kali ditemukan pada endapan senyawa tanah jarang dan uranium. Namun demikian, ia hanya diekstraksi dari bijih tertentu di beberapa tambang di seluruh dunia.

Harga skandium untuk satu gramnya adalah USD44 atau Rp672 ribu per gram.

11. Indium

Indium merupakan logam mulia terlembut di bumi. Ia dapat melebur menjadi cair pada titik leleh tertentu. Biasanya, iridium merupakan sebuah bahan untuk barang-barang seperti paduan, solder, dan segel vakum tinggi logam lunak.

Harga Indium adalah sekitar USD1-USD5 atau Rp15 ribu-Rp80 ribu per gram (tergantung tingkat kemurnian dan kuantitasnya).

Itulah 11 deretan logam mulia termahal di dunia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk Sobat Medcom ya. (Syarief Muhammad Syafiq)

(ANN)

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendapatkan penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (Kanwil LTO) atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2022 secara tepat waktu dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak 2023. Apresiasi ini diberikan pada acara Penganugerahan Wajib Pajak Tahun 2024 bertajuk 'Memenuhi Janji Pendiri Republik' pada akhir Juni 2024.

Kepala Kanwil LTO Yunirwansyah menjelaskan penganugerahan ini merupakan salah satu bentuk nyata apresiasi DJP kepada Wajib Pajak. Diharapkan apresiasi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara formal maupun material dalam memenuhi kewajiban pada negara.

"Kanwil LTO berupaya merealisasikan tema 'Memenuhi Janji Pendiri Republik' dalam tataran operasional, yaitu menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur melalui penerimaan negara yang berkelanjutan, terukur, dan terstruktur. Melalui acara ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi lebih luas dari seluruh masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan melalui pembayaran pajak," ungkap Yunirwansyah.

(Foto: Dok. BRI)

Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, BRI terus berkomitmen untuk memberikan economic value serta social value bagi seluruh stakeholders, salah satunya kepada negara. Terhitung sejak tahun 2019 hingga akhir kuartal I-2024 BRI telah menyetorkan Rp192,06 triliun kepada kas negara.

Apabila dirinci, pada 2019, BRI menyetorkan Rp26,56 triliun, tahun 2020 menyetorkan Rp28,38 triliun, tahun 2021 menyetorkan Rp27,09 triliun, tahun 2022 menyetorkan Rp34,18 triliun dan tahun 2023 menyetorkan Rp45,34 triliun. Sedangkan untuk 3 bulan pertama di tahun 2024 BRI telah menyetorkan senilai Rp31,03 triliun ke kas negara. Setoran ini berasal dari pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai & Bea Materai, Pajak Penghasilan Badan, Dividen dan Pajak Daerah.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan bahwa BRI sebagai perusahaan BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan. Sunarso menekankan bahwa sebagai 'bank rakyat', keuntungan yang diperoleh BRI pun pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program Pemerintah.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar. Dan BRI sudah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan," ujar Sunarso.

(ROS)

Jakarta: Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pihaknya mendukung pengelolaan pendanaan luar negeri jangka pendek oleh perbankan nasional dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudential principle.

"Otoritas Jasa Keuangan mendukung pengelolaan pendanaan luar negeri bank jangka pendek dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat diimplementasikan secara optimal di mana potensi risiko yang timbul dari kegiatan tersebut dapat termitigasi dengan baik," kata Dian, Selasa, 16 Juli 2024.

Dian mengatakan, utang luar negeri bank dalam valuta asing (valas) merupakan salah satu sumber pendanaan jangka pendek bagi perbankan nasional.
Dalam mengemban fungsi intermediasi, Dian memandang sumber pendanaan luar negeri jangka pendek tersebut dapat digunakan bank untuk mengoptimalkan pembiayaan berbagai kegiatan usaha di tengah suku bunga global yang high for longer serta ekspektasi depresiasi nilai tukar.

Cash inflow luar negeri, imbuh Dian, dinilai dapat membantu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang sesuai dengan kapasitasnya.

Baca juga: Pemerintah Banyak Ngutang, ULN Indonesia Nambah Banyak Jadi Rp6.598 Triliun

BI perkuat pengelolaan pendanaan luar negeri bank

Diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah penyempurnaan kebijakan makroprudensial kontrasiklikal Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk penguatan pengelolaan pendanaan luar negeri bank sesuai kebutuhan perekonomian yang berlaku mulai 1 Agustus 2024.

Kebijakan tersebut mencakup pengaturan baru mengenai definisi dan cakupan pendanaan luar negeri untuk perhitungan batas maksimum pendanaan luar negeri jangka pendek bank atau threshold RPLN.

Kebijakan RPLN mengatur batas maksimum pendanaan luar negeri jangka pendek terhadap modal bank (threshold RPLN) sebesar 30 persen dengan parameter kontrasiklikal nol persen atau plus minus lima persen yang ditetapkan berdasarkan asesmen forward looking BI atas siklus keuangan, risiko eksternal, dan risiko stabilitas sistem keuangan (SSK).

Adapun penetapan RPLN saat ini sebesar 30 persen dengan parameter kontra siklikal sebesar nol persen, yang selanjutnya akan dilakukan peninjauan (review) secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(HUS)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) terhambat hujan deras.

Kondisi itu membuat mundurnya pembangunan di IKN serta penundaan rencana dirinya untuk berkantor di IKN.

"Kemarin memang targetnya kan Juli (berkantor di IKN), tetapi kan lihat di IKN tiap hari hujan terus, hujan deras banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur," kata Jokowi ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 16 Juli 2024.
Menurut dia, mundurnya pembangunan infrastruktur di IKN karena faktor cuaca adalah hal biasa dalam pengerjaan proyek besar. Meskipun demikian, Jokowi mengatakan infrastruktur dasar seperti pasokan air dan listrik segera siap.

"Airnya juga dalam proses disiapkan, listriknya sudah ada tetapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada kan perlu waktu," ujar dia.

Baca juga: Kata Menteri Basuki soal Kabar Jokowi Batal Ngantor di IKN Juli Ini

Pasokan air bersih tersedia sebelum Jokowi berkantor di IKN

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pasokan air bersih dan listrik siap tersedia sebelum Presiden Jokowi berkantor di IKN, diperkirakan setelah 22 Juli 2024.

"Nanti kan (Presiden) tanggal 22 (Juli) ke Papua (untuk menghadiri peringatan) Hari Anak. Setelah itu insyaallah beliau akan ke sana (IKN)," kata Basuki, pekan lalu.

Dia memaparkan proses pengujian air bersih atau commissioning akan mulai dilakukan 15 Juli dan pada 18 Juli dirinya akan mengecek langsung hasil distribusi air di IKN.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kawasan ibu kota baru Indonesia itu sudah mendapat pasokan listrik sebesar 10 megawatt.

"Telkom dan PLN tadi melaporkan (pasokan listrik) 10 MW sudah oke. Yang sekarang sedang dibangun itu 40 MW yang selanjutnya," tutur Basuki.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyoroti perlunya modifikasi cuaca untuk memastikan pembangunan infrastruktur di IKN dapat berjalan optimal.

(ANN)

Jakarta: Ecolab, pemimpin global dalam keberlanjutan, bertujuan membantu industri menghemat 300 miliar galon air pada 2030.

Perusahaan ini fokus menangani masalah mendesak terkait kelangkaan air dengan mendorong industri dan bisnis untuk menerapkan strategi penghematan air dan mencapai tujuan keberlanjutan, sejalan dengan tema 'Air untuk Kesejahteraan Bersama' pada 10th World Water Forum yang baru-baru ini diadakan di Bali, Indonesia.

Di forum tersebut, para pemimpin global, pakar, dan pemangku kepentingan mendiskusikan peran penting penggunaan air bersih yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya air terintegrasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, kesetaraan sosial, dan lingkungan.
Air merupakan komponen penting dalam operasi bisnis, dan sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis iklim dan kelangkaan air, Ecolab baru-baru ini merilis studi The Global Water Assessment Tracker yang dilakukan di 15 negara tempat Ecolab beroperasi, termasuk di Indonesia. Studi ini dirancang untuk meneliti kondisi pengelolaan air dengan mengukur manfaat dan penggunaan air.

"Mengatasi krisis air yang mendesak membutuhkan pemikiran transformatif tentang konservasi air. Ecolab WatermarkTM Study menekankan pentingnya para pemimpin untuk secara aktif terlibat dalam melindungi sumber daya vital kita, air. Studi ini berfokus pada air dan perspektif konsumen tentang kondisi pengelolaan air melalui pentingnya air, penggunaannya, hubungannya dengan iklim, dan tanggung jawab sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, LSM, atau individu untuk secara efektif menangani tantangan global yang kritis ini," kata Senior Vice President and Market Head, Ecolab Southeast Asia, Gregory Lukasik, dalam keterangan resmi, Selasa, 16 Juli 2024.

Baca juga: Pengelolaan Sumber Daya Air Terintegrasi Efektif Lawan Defisit Air

Penduduk berharap fasilitas publik efisien soal air

Di Indonesia, studi ini mengungkapkan 89 persen penduduk mengharapkan pemerintah untuk mengambil tindakan lebih besar dalam memastikan fasilitas publik yang efisien, seperti menerapkan denda yang lebih tinggi bagi mereka yang mencemari pasokan air publik.

Selain itu, 85 persen responden berharap adanya investasi global yang lebih besar dalam penggunaan air yang efisien. Konsumen percaya perusahaan harus didenda karena ketidakefisienan, bukan individu yang dikenai pajak atas penggunaan air.

Sementara itu, 79 persen responden menyatakan air bersih adalah prioritas utama dan setuju pengelolaan air bersih adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan sektor swasta.

Assistant Vice President and Country Head, Ecolab Indonesia, Evan Jayawiyanto, menekankan pentingnya kolaborasi multi-pemangku kepentingan untuk pengelolaan sumber daya air negara yang berkelanjutan di tengah-tengah upaya pembangunan.

"Saat Indonesia berupaya mencapai tujuan pembangunannya, permintaan akan air bersih akan meningkat, sehingga penting untuk memiliki perencanaan mendalam dan menerapkan regulasi pengelolaan air yang lebih ketat," kata dia.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kebijakan yang ketat untuk menjamin industri mengelola air secara bertanggung jawab. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan air, Ecolab menyediakan berbagai alat, solusi, dan teknologi, bersama dengan keahlian, untuk memfasilitasi penerapan praktik pengelolaan air cerdas di antara pelanggannya.

Dengan meningkatkan kesadaran dan menekankan kekuatan kerja sama dan kemajuan teknologi, Ecolab menegaskan kembali keyakinannya pada kapasitas inovasi untuk mendorong pertumbuhan dan menghasilkan keuntungan yang bermanfaat bagi masyarakat, planet, dan bisnis.

(AHL)

Jakarta: Presiden Joko Widodo mengaku belum ada pemikiran dan pembahasan mengenai rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Seperti diketahui, wacana itu keluar dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa hari lalu. Dia mengatakan, pemerintah akan mulai melakukan pembatasan pembelian bensin subsidi per 17 Agustus 2024.

"Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana," ucap Jokowi ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Bahkan, Jokowi mengatakan, rencana itu pun belum dirapatkan.

"Belum rapat juga," sambung dia.

Baca juga: Mulai 17 Agustus, Pemerintah Bakal Perketat Pembelian BBM Subsidi

Pengetatan pembelian BBM subsidi

Seperti diketahui, melalui unggahan di akun Instagramnya Luhut menjelaskan, upaya pengetatan pembelian BBM subsidi dilakukan untuk menghemat APBN 2024.

Upaya lain untuk menyehatkan APBN juga dikatakannya melalui menyediakan alternatif pengganti bensin lewat bioetanol.

Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menampik rencana itu. Dia bilang belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

Arifin mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemadanan data kendaraan yang apa saja yang berhak memakai BBM bersubsidi. Upaya itu dilakukan supaya penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

(ANN)

Jakarta: Pelaku usaha ritel serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menolak kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025. Kenaikan cukai hingga double digit setiap tahunnya telah menekan pendapatan para pelaku usaha kecil yang telah berkontribusi mencapai 60 persen dari total PDB.

Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi mengatakan, tingginya kenaikan cukai rokok tahun depan meresahkan peritel serta pelaku UMKM. Tingginya kenaikan cukai rokok tiap tahun telah menurunkan daya beli konsumen terhadap rokok bercukai.

“Cukai rokok yang terus-menerus naik ini hanya membuat konsumen justru beralih kepada produk tembakau tanpa cukai. Karena ketika cukai itu naik, masyarakat akan menyesuaikan untuk adaptasi belanja sesuai kemampuannya,” ujarnya kepada media dilansir, Selasa, 16 Juli 2024.

Bagi Anang, rencana kenaikan cukai rokok tahun depan hanya akan membuat rokok ilegal semakin parah dan mempersulit para pedagang kecil. Pasalnya permintaan konsumen terhadap rokok di Indonesia relatif sama, namun daya belinya tidak mampu mengimbangi kenaikan cukai.

“Rokok itu menyumbang hampir 50 persen dari total penjualan para pedagang kecil, dan mayoritas semua pedagang ritel itu menjual rokok, karena ini adalah produk fast moving. Kalau ada kenaikan cukai lagi justru membuat pedagang makin lemah,” tegas dia.

Baca juga: Ancaman bagi IHT, RPP Kesehatan Terkait Produk Tembakau Diminta Dibatalkan

Selain itu, kenaikan cukai rokok yang tinggi belum mampu membuat pendapatan negara dari cukai hasil tembakau bertambah tapi malah melemah. Dengan adanya dampak ganda ini, kenaikan cukai double digit terbukti memberikan dampak negatif bagi masyarakat, pedagang kecil, maupun negara.

Sebagai pelaku usaha, Akrindo berusaha menaati peraturan yang ada termasuk dengan tidak menjual rokok ilegal pada usahanya. Namun maraknya rokok ilegal yang semakin besar kerap menggerus pendapatan usaha ritel, baik kecil maupun besar, yang berusaha untuk tetap taat pada hukum yang berlaku.

“Alangkah baiknya pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih kepada ekonomi kerakyatan, sehingga nanti tercipta multiplier effect yang lebih positif,” tambahnya.

Larangan penjualan rokok

Tidak hanya kenaikan cukai rokok, Anang mengkhawatirkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Jika disahkan, sejumlah pasal terkait tembakau dalam RPP ini seperti larangan penjualan rokok sejauh 200 meter dari instansi pendidikan akan berdampak langsung kepada omzet pedagang kecil.

“RPP Kesehatan yang terbaru ini sangat mengekang bagi penjual atau bagi peritel, baik koperasi maupun UMKM, di mana pembatasan tempat penjualan akan sangat mengganggu bagi kami. Padahal situasi ekonomi saat tengah melemah,” kata Anang.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun Atmo menyesalkan jika RPP Kesehatan disahkan dengan pasal tembakau yang mengancam keberlangsungan pelaku usaha kecil UMKM. Ia khawatir hal ini akan betul-betul membunuh ekonomi pedagang ke depannya.

“Saya menolak RPP Kesehatan tentang larangan zonasi 200 meter, juga larangan penjualan rokok eceran. Karena ini betul-betul akan membunuh ekonomi rakyat dan memberikan dampak signifikan terhadap omzet mereka, juga terhadap masyarakat ekonomi bawah untuk membeli rokok,” tegasnya.

Adapun terkait kenaikan cukai 2025, Ali membenarkan adanya penurunan omzet secara signifikan yang dialami oleh para pedagang kecil akibat kenaikan cukai yang tinggi. Ali turut mengkritisi pemerintah yang terkesan hipokrit dalam menetapkan regulasi, termasuk pada kebijakan kenaikan cukai rokok double digit.

“Pemerintah tidak jujur, kebijakan yang katanya untuk menekan jumlah perokok justru saya lihat ini untuk memperbesar pendapatan negara dari cukai rokok. Dari (target) Rp271 triliun nanti mungkin jadi Rp300 triliun per tahun. Nah ini yang saya bilang pemerintah double standard,” ujar dia.

(END)

Jakarta: Yayasan BUMN berkolaborasi dengan Expert Panel dan Venture Capital (VC) dari dalam maupun luar BUMN menggelar kompetisi inovasi sosial bernama 'Pikiran Terbaik Negeri'.

Chief of Program and Strategy Yayasan BUMN Mayasari Indah Lestari mengatakan, kompetisi ini memiliki tujuan utama untuk menemukan solusi inovatif dalam upaya membantu pemerintah memecahkan permasalahan di bidang kesehatan dan lingkungan.

"Program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang berlipat ganda bagi pengembangan keterampilan wirausaha sosial serta yang mampu memberikan dampak nyata demi membangun jiwa raga dan alam untuk Indonesia," ujar Mayasari dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.
Menteri BUMN Erick Thohir dalam sesi Launching Yayasan BUMN menyatakan program ini sejalan dengan transformasi BUMN dan berfokus pada isu hijau serta kesehatan ibu dan anak. Kompetisi ini menawarkan total grant sebesar Rp3 miliar kepada 20 wirausaha sosial terpilih.

"Selain dukungan finansial, peserta juga akan mendapatkan visibilitas, jaringan global, dan koneksi dengan ekosistem BUMN. Program ini juga menyediakan pembelajaran dan monitoring intensif untuk memastikan inisiatif berkembang dengan baik," papar Erick.

Baca juga: Mendagri Usul Pengusaha Baru Tak Dikenakan Pajak

Perluas pasar

Keunggulan program ini tidak hanya terletak pada besarnya dukungan finansial, tetapi juga pada berbagai keuntungan lain yang akan diberikan kepada para peserta. Wirausaha sosial yang terlibat akan mendapatkan visibilitas dan jangkauan usaha yang meluas ke seluruh Indonesia, membuka peluang baru dan memperluas pasar.

Selain itu, program ini juga menawarkan jaringan global yang akan membantu para peserta menampilkan inisiatif sosial mereka ke khalayak yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Para peserta juga akan terhubung dengan jaringan Yayasan BUMN dan ekosistem di dalam BUMN, memberikan kesempatan untuk membangun koneksi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan penting di dunia usaha dan industri.

Dijelaskan lebih lanjut, program ini juga dilengkapi dengan pembelajaran dan monitoring hasil pembelajaran yang intensif. Peserta akan mendapatkan bimbingan dan dukungan berkelanjutan untuk memastikan inisiatif mereka berkembang dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal.

"Dengan berbagai keunggulan ini, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wirausaha sosial yang inovatif dan berdampak, membawa perubahan positif bagi masyarakat luas," tambah Mayasari.

Adapun program 'Pikiran Terbaik Negeri' telah diluncurkan pada 5 Juli 2024 dan pendaftaran akan ditutup pada 24 Juli 2024. Impact maker diminta untuk segera mendaftar ke www.yayasanbumn.org untuk mewujudkan perubahan nyata demi membangun jiwa raga dan alam untuk Indonesia.

(HUS)

Jakarta: Maraknya penipuanonline seperti undian, hadiah, serta perubahan tarif layanan menuntut masyarakat lebih waspada.

Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Wisnu Sunandar mengimbau nasabah agar tetap waspada penipuan yang mengatasnamakan bank syariah tersebut.

"Kami mengimbau nasabah untuk terus mewaspadai penipuan online, seperti modus penipuan undian, hadiah, atau perubahan tarif layanan,” kata Wisnu dilansir Antara, Selasa, 16 Juli 2024.
Saat ini tengah marak penipuan hoaks tentang informasi Gebyar BSI, perubahan tarif layanan, dan berbagai link WhatsApp penipuan dengan APK maupun nomor yang mengatasnamakan BSI.

Baca juga: Cara Melindungi Diri dari Pencurian Data Pribadi dan Penipuan Online

Nasabah diimbau jaga data rahasia

Wisnu menyampaikan, BSI terus mengimbau seluruh nasabah untuk senantiasa menjaga data rahasia pribadi dengan tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan bank syariah tersebut.

Dia mencatat, trafik transaksi nasabah cukup tinggi pada Juli-Agustus. Hal ini mengingat banyaknya kebutuhan tengah tahun terkait biaya sekolah, biaya pajak-pajak, maupun biaya rutin lainnya. Momen ini kemungkinan menjadi celah bagi para oknum untuk mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Sebagai langkah pencegahan, seluruh nasabah BSI diharapkan rutin mengganti kode PIN ATM, password, dan OTP. Nasabah juga diingatkan untuk jangan pernah memberikan data pribadi maupun password kepada siapapun termasuk pegawai BSI.

"Kami berharap nasabah dapat mengecek kebenaran informasi pada kanal-kanal resmi BSI. BSI juga terus berupaya meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada nasabah," ujar Wisnu.

(ANN)

Jakarta: Platform digital Priuk Nasi mendorong para pelaku UMKM untuk akrab dengan digitalisasi, dengan cara mengedukasi UMKM pada acara re-launching Priuk Nasi.

Acara ini dihadiri sekitar 100 pelaku UMKM di daerah jabodetabek yang terdiri dari bisnis kuliner, fesyen, dan lain-lain yang akan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan UMKM dan berinovasi untuk terus tumbuh.

Co Founder Priuk Nasi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, edukasi tersebut berupaya memberikan kesempatan UMKM untuk tumbuh berkembang dan memperluas jangkauan pasar. Melalui Priuk Nasi, para pelaku UMKM akan mendapatkan layanan berupa etalase produk digital, konsultasi bisnis, dan pembayaran bagi UMKM yang dapat diakses secara gratis.
"Saya berharap akan lebih banyak lagi yang bergabung dengan Priuk Nasi. Karena ini adalah community platform bagi UMKM untuk saling berinteraksi dan berkolaborasi menciptakan peluang baru dan mendorong inovasi yang dapat terus memajukan UMKM," ungkap Edwin dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Saat acara re-launching Priuk Nasi, para pelaku UMKM juga mendapatkan materi dari para expert. Dengan antusias dari para pelaku UMKM, Priuk Nasi berharap dapat terus memberikan manfaat dan mendorong pelaku UMKM untuk terus tumbuh kedepannya.

"Platform digital Priuk Nasi ini akan menjadi kemajuan baru bagi UMKM bersaing di pasar global dengan kemudahan akses pada konsumen yang lebih luas," harap Edwin.

Baca juga: Bapanas Dorong UMKM Lokal Diversifikasi Pangan

Fitur-fitur Priuk Nasi

Dalam kesempatan yang sama, Robby Saputra sebagai expert juga memperkenalkan fitur-fitur dalam Priuk Nasi yang mempermudah pengguna dapat terhubung dengan kolaborator dari expert dan juga UMKM lainnya dalam business matchmaking. Kerja sama dengan kolaborator didapati mulai dari bidang keuangan permodalan, pemasaran, hingga produksi.

Dalam Platform Priuk Nasi juga ada program yang bisa dipergunakan para pelaku UMKM untuk mendapatkan kemudahan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas melalui program pelatihan offline atau online.

Priuk Nasi juga menyediakan fitur akses sumber daya. Dalam fitur tersebut, pengguna akan dimudahkan untuk mendapatkan resource atau informasi untuk kebutuhan dan perkembangan UMKM yang dimiliki.

"Priuk Nasi sebagai community platform memiliki konten-konten yang dapat dipergunakan para pelaku UMKM untuk terus mengupgrade dan mengupdate para penggunanya melalui publikasi artikel yang berisi mengenai digital marketing, cara pembuatan konten, pengalaman-pengalaman dari penggiat UMKM lainnya, dan lain-lain," tutur Robby.

(HUS)