Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP bakal berlaku pada 18 Oktober 2024. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo tak kunjung membentuk Lembaga Penyelenggara PDP yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini.

“Apabila Presiden tidak dengan segera membentuk Lembaga Penyelenggara PDP sampai batas waktu 17 Oktober 2024, Presiden Jokowi berpotensi melanggar UU PDP,” kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha dalam keterangan tertulis, Rabu (18/9).

Pratama menjelaskan undang-undang ini memberi waktu dua tahun pada pemerintah hingga prosesor data pribadi untuk menyesuaikan diri. UU PDP sendiri mengamanatkan presiden membentuk Lembaga Penyelenggara PDP, tepatnya di pasal 58 hingga pasal 61.

Hal ini tercantum dalam Pasal 58 ayat 3 UU Nomor 27 Tahun 2022 yang berbunyi: “Lembaga sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden"

“Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan Presiden tidak hanya terkait kelembagaannya saja, namun menunjuk pemimpin yang memiliki kompetensi untuk memimpin Lembaga Penyelenggara PDP tersebut,” kata Pratama.

Menurutnya saat ini tantangan dalam ruang siber Indonesia semakin kompleks, sehingga pemimpin harus paham secara mendalam terkait keamanan siber.

Dengan kompetensi itu, pemimpin lembaga pengawas PDP bisa merespon cepat dan tepat dalam ancaman siber. Kepercayaan publik pada negara pun akan meningkat karena terlindungi dari ancaman siber.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengatakan pembahasan aturan turunan UU Pelindungan Data Pribadi berupa Peraturan Pemerintah sudah rampung 90%. Peraturan Pemerintah terkait pelindungan data pribadi itu kini masuk proses konsultasi akhir sebelum disahkan.

“UU PDP mulai berlaku Oktober, jadi Peraturan Pemerintah segera menyusul,” kata Nezar kepada wartawan di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (3/9).

Ia menargetkan Peraturan Pemerintah pelindungan data pribadi rampung awal Oktober. Salah satu hal yang diatur dalam regulasi tersebut yakni lembaga pengawas pelindungan data pribadi.

“Kami cenderung mendorong agar badan pengawas ini tidak berada di bawah Kominfo, melainkan langsung di bawah presiden,” ujar dia.

Tugas Penyelenggara PDP

Lembaga Penyelenggara PDP ini bertugas menghukum perusahaan atau organisasi yang mengalami kebocoran data. Undang-Undang ini mengatur sebuah perusahaan atau organisasi wajib mempublikasikan laporan terkait insiden tersebut. Bila tidak ada Lembaga Penyelenggara PDP, maka hal ini juga melanggar pasal 46 ayat 1 UU PDP.

UU ini mengatur bahwa bila terjadi kegagalan PDP, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahu secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga.

Data yang wajib diungkapkan ini diatur dalam pasal 46 ayat 2 UU PDP. Perusahaan harus menjelaskan kapan, bagaimana, dan apa data pribadi yang terungkap. Setelah itu, barulah menjelaskan upaya penanganan dan pemiluhan bocornya data pribadi itu.

Perusahaan atau organisasi yang termasuk dalam pengendali data pribadi juga wajib membuktikan pemenuhan kewajiban dalam menerapkan prinsip PDP, sesuai Pasal 47 UU PDP.

Mereka wajib memberi klarifikasi, hasil investigasi serta apa saja metode keamanan yang dipergunakan supaya dapat menjamin keamanan data pribadi yang dikendalikannya.

Kemudian, Pasal 57 UU PDP mengatur ancaman hukum buat perusahaan atau organisasi yang melanggar peraturan. Pertama, denda administratif paling tinggi sebesar 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Lalu Pasal 65 ayat (1) mengatur pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

KPU Surabaya buka rekrutmen KPPS sejak Selasa 17 September 2024. Pengumuman ini, diinformasikan langsung oleh KPU Kota Surabaya. Untuk melaksanakan Pilkada Serentak pada 27 November 2024, KPU menghimbau masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam proses demokrasi, agar memperhatikan jadwal yang telah dibuat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024.

Keberhasilan Pilkada Serentak nanti bergantung pada kinerja KPPS yang akan langsung berinteraksi dengan pemilih di TPS. Rekrutmen KPPS merupakan tahapan penting agar proses pemungutan suara saat Pilkada Serentak berjalan dengan lancar dan adil.

KPU Surabaya Buka Rekrutmen KPPS, ini Jadwal Lengkapnya

KPU Surabaya Buka Rekrutmen KPPS (Unsplash)

Berikut jadwal lengkap rekrutmen KPPS KPU Surabaya:

• Pengumuman pendaftaran 17-21 September 2024.
• Pendaftaran 17-28 September 2024. Pada tahap ini, silakan isi formulir pendaftaran, dan menyiapkan dokumen persyaratan, lalu serahkan berkas pendaftaran ke panitia yang telah ditentukan.
• Penelitian administrasi 18-29 September 2024. Pada tahap ini, KPU akan memeriksa kelengkapan, dan keabsahan dokumen persyaratan.
• Pengumuman lolos administrasi 30 September – 2 Oktober 2024.
• Tanggapan dan masukan masyaratak terkait calon anggota KPPS pada 30 September 2024 – 5 Oktober 2024.
• Pengumuman seleksi calon anggota terpilih 5 Oktober – 7 November 2024.
• Penetapan dan pelantikan anggota KPPS terpilih 7 November 2024.
• Masa kerja KPPS 7 November – 8 Desember 2024.

Syarat Mendaftar Anggota KPPS Surabaya

• Warga Negara Indonesia.
• Tidak pernah dipidana yang diancam 5 tahun penjara atau lebih.
• Minimal berusia 17 tahun, maksimal 55 tahun bagi KPPS.
• Pendidikan minimal SMA atau sederajat.
• Setia pada Pancasila sebaga dasar negara, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
• Mampu secara jasmani, rohani, dan terbebas dari narkotika.
• Domisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS yang dibuktikan dengan KTP elektronik.
• Memiliki integritas, jujur, dan adil.
• Tidak menjadi anggota parpol, atau tidak jadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun.

Gaji KPPS Pilkada 2024

KPU Surabaya buka rekrutmen KPPS, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KPU RI menyampaikan gaji KPPS berbeda sesuai jabatan. Berikut gaji KPPS Pilkada 2024:

• Ketua KPPS: Rp900.000
• Anggota KPPS: Rp850.000
Gaji KPPS Pilkada 2024 berbeda dengan Pemilu Serentak, yaitu Pilpres dan Pileg. Di mana saat itu, gaji ketua KPPS Rp1.200.000, sedangkan gaji anggota KPPS Rp1.100.000.

KPU Surabaya buka rekrutmen KPPS sejak 17 September 2024. Bagi Anda yang tertarik mendaftar, jangan lewatkan tanggal-tanggal penting di atas agar tidak kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam proses demokrasi Indonesia.

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara terus menuai sorotan. Beberapa yang menjadi kritik antara lain fasilitas, perangkat pertandingan, hingga urusan keuangan.

Dewan Perwakilan Rakyat bahkan ikut menyoroti pelaksaan ajang olahraga nasional tersebut. Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pariera mengatakan tak adanya perbaikan masalah fasilitas.

"Banyaknya masalah di PON Aceh-Sumut merupakan sebuah kegagalan manajemen karena kurang maksimalnya persiapan dan pelaksanaan," kata Andreas, dalam keterangannya, Rabu (18/9).

Andreas lalu menyoroti konsumsi yang dinilai tak berkualitas bagi para atlet, panitia, hingga perangkat pertandingan. Padahal, kata Andreas, biaya konsumsi untuk penyelenggaraan PON ini disebut Rp 50 ribu/kotak makan.

"Katanya akan diperbaiki masalah konsumsi ini, tapi faktanya di lapangan masih tetap sama tidak ada perbaikan,” kata dia.

Pemerintah juga mengakui berbagai persoalan dalam PON menjadi catatan. Mereka berjanji akan melakukan pendampingan lebih awal dalam PON di masa depan.

"Baik infrastruktur, tata kelola, dan persiapan lainnya demi terselenggaranya PON yang lebih baik," ujar Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Warsito.

Berikut sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan PON:

Kesiapan Infrastruktur

Permasalahan infrastruktur dan sarana prasarana PON XXI menjadi salahs atu sorotan. Beberapa atlet kerap membagikan foto kondisi venue atau akses menuju lokasi pertandingan yang belum siap.

Salah satunya adalah akses menuju pertandingan bola voli indoor di Sumut Sport Center, Deli Serdang. Pada Rabu (11/9), sejumlah atlet mengeluhkan akses menuju lokasi yang sulit ditempuh.

PON XXI Aceh-Sumut: Pertandingan voli indoor ditunda (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz)

Mereka meminta akses jalan menuju lokasi pertandingan diperbaiki karena masih kurang ideal. "Kemarin waktu latihan banjir semua jadi sulit ke sininya (lapangan bola voli indoor)," kata kapten tim putri bula voli Jawa Tengah Ersandrina Devega Salsabila di Deli Serdang, Rabu (11/9).

Konsumsi

Aspek konsumsi hingga pangan atlet juga menjadi permasalahan. Dari sejumlah pemberitaan, banyak atlet yang mengeluhkan keterlambatan layanan konsumsi dalam PON XXI.

Tak hanya itu, ada pula atlet yang mendapatkan makanan basi. "Masalah konsumsi basi ini sudah lama terjadi dan ternyata terjadi pada atlet tarung derajat kami," kata Ketua Tarung Derajat Aceh Muhammad Alfatah di Banda Aceh, Minggu (15/9).

Panitia lalu memberikan penjelasan soal masalah konsumsi. Menurut mereka, keterlambatan konsumsi dikarenakan panitia harus melayani atlet serta kontingen yang belum berhak mendapatkan layanan.

PON XXI Aceh-Sumut 2024: Produksi paket makanan untuk atlet (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/aww.)

Menurut mereka, keterlambatan terjadi pada masa pembukaan PON XXI pada 7 hingga 8 September 2024. Alasannya, banyak rombongan atlet hadir lebih cepat, namun belum memasuki masa layanan konsumsi.

"Khalayak ramai kemudian melihat panitia tidak melayani makanan atlet. Padahal, memang saat itu ada yang belum memiliki hak mendapatkan layanan konsumsi," kata Kabid Konsumsi PB PON wilayah Aceh Diaz Furqan pada Kamis (12/9).

Perangkat Pertandingan serta Perangai Atlet

Masalah juga terjadi pada perangkat pertandingan dan perilaku atlet. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pertandingan perempat final antara Aceh melawan Sulawesi Tengah yang berlangsung di Banda Aceh pada Sabtu (14/9).

Tim Sulteng merasa wasit Eko Agus Sugih Harto mengambil keputusan kontroversial. Sang pengadil memberikan dua tendangan penalti untuk tuan rumah jelang laga usai.

PON XXI Aceh-Sumut: Tim sepak bola Aceh lawan Sulawesi Tengah (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/pras.)

Keputusan tersebut direspons pemain Sulawesi Tengah dengan memukul Eko hingga wasit tersebut terkapar. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengancam wasit hingga pemain yang memukul dengan ancaman terberat.

"Indikasi pertandingan yang tidak fair menjadi materi serius yang ditelaah. Sama seperti reaksi pemain yang dipastikan berbuah sanksi yang sangat berat," kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Minggu (18/9).

Dugaan Penyelewengan Keuangan

Penyelenggaraan PON XXI juga diterpa kabar tak sedap soal dugaan penyelewengan uang. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga meninjau lokasi PON untuk mengusut kasus tersebut.

"Di antaranya memberikan pendampingan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mendalami hal yang dilaporkan," kata Arief pada Kamis (12/9) dikutip dari Antara.

Arief juga mengatakan Bareskrim telah berkoordinasi dengan Menpora Dito Ariotedjo untuk mengusut dugaan penyelewengan uang tersebut. Koordinasi telah dilakukan lewat satgas pendampingan PON XXI.

Sebelumnya, Dito Ariotedjo mencium dugaan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan PON XXI. Hal tersebut terlihat dari fasilitas penyelenggaraan ajang olahraga itu yang belum rampung saat PON dimulai.

Politisi Partai Golkar itu juga menghubungi Bareskrim hingga Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan penyelewengan tersebut. Bareskrim serta Kejagung dalam hal ini merupaan bagian dari satgas pendampingan.

"Kalau ada keluhan, kami terbuka dan akan tindak tegas," kata Dito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/9).

PT Pertamina Patra Niaga terus memperluas distribusi Sustainable Aviation Fuel (SAF) ke jaringan global. Virgin Australia Airlines, menjadi maskapai internasional pertama yang menikmati layanan SAF dari Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya mengatakan, momen penyaluran pertama SAF di Bandara Ngurah Rai tersebut menandai RI dapat beradaptasi dengan tuntutan bauran energi di industri penerbangan internasional.

“Saat ini, SAF menjadi solusi jangka menengah bagi penerbangan untuk mengurangi jejak karbon, tanpa memerlukan perubahan pada pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (18/9).

SAF yang disalurkan sudah mengacu kepada kerangka kerja sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU).

Bahan bakar pesawat ini juga memenuhi standar internasional yang diatur American Society of Testing and Materials (ASTM). Tentunya, SAF juga terjamin aman karena sudah termasuk sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) yang dapat diklaim kepada International Civil Aviation Organization (ICAO).

"SAF Pertamina merupakan perpaduan dari 38,43 persen synthetic kerosene yang diproduksi dari minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) dan 61,57 persen avtur yang berasal dari fosil," ucap Maya.

General Manager Sustainability Virgin Australia Fiona Walmsley mengutarakan, kerja sama ini merupakan langkah awal antara Indonesia dan Australia dalam upaya mewujudkan target Net Zero Emission di kedua negara.

“Kolaborasi ini menunjukkan tekad untuk membangun masa depan sektor aviasi yang lebih berkelanjutan dan bersih,” kata Fiona.

Sebanyak kurang lebih 160 kiloliter SAF disalurkan kepada Pesawat Boeing 737 milik Virgin Australia pada gelaran Bali International Airshow untuk dua hari penerbangan Virgin Australia di Ngurah Rai, yaitu pada 18-19 September 2024.

SAF yang disalurkan di Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai dikelola menggunakan metode chain of custody tipe mass balance. Di dalam metode ini, produk avtur konvensional berbahan bakar fosil dicampurkan dengan bahan bakar terbarukan (SAF) dalam tangki yang sama karena keduanya memiliki spesifikasi teknis yang serupa. Meskipun dicampur, pencatatan dan pembukuan avtur dan SAF dilakukan secara terpisah.

Penyaluran SAF ke pasar global menjadi komitmen nyata PT Pertamina Patra Niaga yang secara agresif mendorong transisi energi di sektor aviasi dan mendukung target Net Zero Emission Indonesia tahun 2060.

SAF, yang diproduksi dari limbah, diolah di kilang bersamaan dengan bahan bakar fosil untuk menghasilkan bahan bakar sintetis rendah karbon, mengurangi emisi karbon hingga 84 persen dibandingkan bahan bakar jet konvensional, serta telah disertifikasi ISCC CORSIA dan ISCC RED-EU.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso di tempat terpisah menyatakan bahwa penjualan SAF Pertamina kepada Virgin Australia Airlines ini menjadi milestone penting Pertamina. Ini membuktikan, Pertamina Grup telah siap menjadi pemain di market SAF untuk penerbangan komersil rute internasional.

Presiden Komite Eksekutif Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku prihatin dengan polemik dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) saat ini.

Dia mengatakan, dinamika internal Kadin memicu kekhawatiran para buruh terkait proses negosiasi upah minimum 2025 di Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan merupakan lembaga tripartit yang melibatkan perwakilan pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan selaku wakil pemerintah dan para pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Apindo ini bagian dari Kadin. Ini bukan keberpihakan, tapi serikat buruh membutuhkan mitra Kadin di Dewan Pengupahan,” kata Said saat ditemui seusai agenda Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Buruh di Istora Senayan Jakarta pada Rabu (18/9).

Said mengatakan perwakilan serikat buruh-pekerja mengusulkan kenaikan upah minimum layak provinsi-kota naik 8% untuk tahun depan. Menurut Said, perhitungan ini didasarkan atas situasi inflasi nasional yang saat ini berada di 2,5%, dengan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%.

"Jadi ketemu angka 7,7%, kalau dijumlahkan menjadi 8%. Ada beberapa daerah yang kami minta naik 10% karena di beberapa wilayah inflasinya di atas 3%,” ujar Said.

Said mengatakan, Inflasi nasional menjadi salah satu komponen dalam menentukan kenaikan upah. Selain itu, serikat pekerja juga memperhitungkan faktor pertumbuhan ekonomi juga masuk dalam perhitungan kenaikan upah pekerja.

Guna mendapat kepastian penentuan negosiasi upah yang akan ditetapkan pada November ini, Said Iqbal mengatakan bahwa Partai Buruh dan KSPI mengakui Kadin kepengurusan 2021-2026 pimpinan Arsjad Rasjid.

Menurut Said, Arsjad Rasjid merupakan pimpinan Kadin yang sah karena namanya masih ditetapkan di dalam Keputusan Presiden (Keppres). Namun, ia dan serikat buruh mengaku tidak memiliki masalah pribadi dengan Ketua Umum Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 Anindya Bakrie.

“Saya hormat kepada keluarga Pak Aburizal Bakrie dan Mas Anin. Tapi ini tentang konstitusi, yaitu serikat buruh membutuhkan mitra Kadin di Dewan Penguapahan Nasional maupun di Daerah,” ujar Said.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga mengkhawatirkan dualisme kepemimpinan di Kadin berkaitan langsung dengan perhitungan upah minimum pekerja tahun 2025.

Sebentar lagi, Serikat Pekerja akan melaksanakan proses negosiasi upah di Dewan Pengupahan yang melibatkan pemerintah dan para pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada November ini.

"Apindo itu bagian dari Kadin. Itulah yang menjadi kebingungan bagi kami ketika berunding nantinya dengan siapa?" kata Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9).

Sebelumnya, Kadin kubu Arsjad Rasjid akan memberikan sanksi kepada para penginisiasi Munaslub atau Munaslub Kadin 2024 seperti sanksi yang diberikan pada 2013.

Sebagai informasi, di masa lalu ada 9 orang Ketua Kadin Daerah dipecat oleh Ketua Umum Kadin periode 2010-2015 Suryo bambang Sulisto lantaran menggelar Munaslub yang dinilai tidak sah.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono mengakui, mengetahui siapa saja aktor yang menghadiri Munaslub Kadin 2024. Walau demikian, Dhaniswara berencana untuk memverifikasi secara detail peserta Munaslub 2024.

"Saya tahu orang-orang yang hadir di sana. Ya mereka bisa dipecat, karena anggaran dasarnya tidak berbeda jauh, walaupun sudah berubah," kata Dhaniswara di Hotel JS Luwansa, Selasa (17/9).

Indonesia menyepakati kerja sama strategis di bidang mineral kritis bersama Pemerintah Inggris. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, kerja sama ini mencakup pertukaran teknologi dan keahlian di bidang mineral kritis, secara berkelanjutan.

Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU ini dilakukan oleh Bahlil bersama Menteri Pembangunan Inggris Anneliese Dodds mewakili Kementerian Urusan Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris.

"Ini bagian tindak lanjut dari apa yang menjadi kesepakatan selama ini antara kedua negara. Saya dan Ibu Menteri sudah menandatangani tinggal kami akan menjalankan tindak lanjutnya," kata Bahlil dalam siaran pers, Rabu (18/9).

Bahlil menyebut, MoU ini akan menjadi pondasi kerja sama selanjutnya antar dua negara. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja sama antara Indonesia dan Inggris dalam memfasilitasi pembagian pengetahuan teknis, saran, keterampilan, dan keahlian tentang mineral kritis yang berkelanjutan, serta untuk mengurangi potensi risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan pertambangan.

MoU antara Indonesia dan Inggris memiliki area kerja sama, seperti sumber daya mineral, kegeologian, pertambangan, pengolahan, manufaktur, daur ulang, teknologi pertambangan modern, pasca-tambang, dan rehabilitasi lingkungan.

Doods menyebut, MoU tersebut penting bagi hubungan kerja sama kedua negara yang selama ini sudah kuat, dan diperbarui lagi melalui kerja sama ini.

"Saya sangat senang bahwa kami telah menyelesaikan MoU ini. Agar kami bisa bersama-sama memastikan potensi dari pertumbuhan hijau, potensi lapangan kerja, dan potensi positif bagi masyarakat setempat," kata Dodds.

Dia mengatakan, MoU ini akan menciptakan framework bagi kerja sama dan kolaborasi antara Inggris dan Indonesia terkait mineral kritis. MoU ini juga mendukung berbagai isu, komitmen bersama, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan untuk memastikan adanya manfaat bagi masyarakat.

16 Proyek Strategis Nasional bidang Mineral Kritis

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut, terdapat 16 Proyek Strategis Nasional atau PSN bidang mineral kritis senilai Rp 248,75 triliun.

Proyek-proyek tersebut diharapkan menjadi tulang punggung transisi ekonomi di Indonesia. Airlangga mencatat, PSN mineral kritis merupakan smelter yang akan mengolah nikel menjadi feronikel, bauksit menjadi alumina, tembaga menjadi katoda tembaga, dan pasir besi menjadi pig iron.

PSN mineral kritis yang akan rampung pada tahun ini adalah smelter katoda tembaga milik PT Freeport Indonesia senilai Rp 38,35 triliun dan smelter feronikel milik PT Aneka Tambang.

"Proyek strategis mineral kritis ini diharapkan jadi tulang punggung transformasi perekonomian nasional dan diharapkan dapat selesai pada waktunya," kata Airlangga dalam Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN, Selasa (14/5).

Airlangga memaparkan, jenis smelter dengan kapasitas produksi terbesar dalam 16 PSN tersebut adalah smelter bauksit ke alumina sebesar 3 juta ton per tahun. Angka tersebut diikuti smelter nikel ke feronikel sekitar 2,5 juta ton per tahun, smelter pasir besi ke pig iron sejumlah 1,6 juta ton, dan smelter tembaga ke katoda tembaga yang hanya 680.000 ton.

Sementara itu, nilai investasi smelter terbesar dijadwalkan rampung setelah 2025 yang mencapai Rp 95,29 triliun. Smelter tersebut adalah smelter nikel ke feronikel dan smelter nikel terintegrasi yang dimiliki PT Vale Indonesia Tbk.

Airlangga mengatakan, smelter yang dibangun di dalam negeri mengolah komoditas yang sangat dibutuhkan dunia. Sebab, Airlangga menjelaskan mineral kritis tersebut merupakan salah satu safe haven bagi investor internasional.

Safe haven adalah pilihan investasi dengan risiko rendah. Umumnya investasi safe haven menjadi pilihan investor di tengah ketidakpastian ekonomi. "Kita beruntung karena kita punya komoditas-komoditas mineral yang menjadi andalan," ujarnya.

KPU Banten buka rekrutmen KPPS 120.582 pada Pilkada 2024. Pendaftaran KPPS dibuka hingga tanggal 28 September 2024. Anggota KPU Banten, Ali Zaenal membenarkan informasi ini. Ia juga mengakui jika kuota KPPS tahun ini, berkurang apabila dibandingkan dengan Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten resmi membuka rekrutmen KPPS pada hari Selasa (17/9/2024). KebutuhanKPPS 120.582 se-Provinsi Banten, paling banyak untuk Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan informasi dari Komisioner KPU Provinsi Banten, Ali Zaenal, petugas KPPS yang lolos akan mendapatkan gaji berkisar Rp 850 ribu hingga Rp 900.000. Jumlah honorium ini lebih besar dari Pilkada serentak sebelumnya.

KPU Banten Buka Rekrutmen KPPS 120.582

Rekrutmen KPPS Banten (Unsplash)

KPPS merupakan bagian dari badan ad-hoc KPU yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap kabupaten dan kota. Nantinya, KPPS akan menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat TPS.

Petugas KPPS akan bekerja selama satu bulan, mulai dari sebelum hingga sesudah pelaksanaan pemungutan suara. Pilkada 2024 di Banten akan digelar serentak pada tanggal 27 November 2024.

Anggota KPPS harus memenuhi persyaratan, di antaranya WNI, lulusan SLTA, dan usia minimal 17 tahun. Untuk masa kerjanya mulai 7 November 2024 – 8 Desember 2024.

Syarat Menjadi Anggota KPPS Pilkada Banten

Berikut syarat jadi anggota KPPS di Pilkada Banten 2024:

• WNI.
• Berusia minimal 17 tahun, dan maksimal 55 tahun.
• Setia pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
• Memiliki integritas, jujur, dan adil.
• Tidak menjadi anggota parpol dalam waktu 5 tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai tersebut.
• Berdomisili di wilayah kerja KPPS, PPK dan PPS.
• Mampu secara jasmani maupun rohani, dan bebas dari Narkotika.
• Pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.
• Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, pelamar tidak pernah dipidana penjara.

Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Menjadi Anggota KPPS

Pendaftaran calon anggota KPPS Banten dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor secretariat PPS di masing-masing kelurahan, sesuai dengan wilayah kerjanya. Berikut dokumen yang harus disiapkan:

• Surat pendaftaran calon anggota KPPS.
• Fotokopi e-KTP.
• Fotokopi ijazah SMA/sederajat.
• Surat pernyataan dalam satu dokumen.
• Surat keterangan dari partai politik bersangkutan yang menyatakan bahwa tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam 5 tahun terakhir.
• Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan puskesmas rumah sakit, atau klinik. Surat tersebut mencakup hasil tensi darah, kolesterol, dan kadar gula darah.
• Daftar riwayat hidup.
• Pasfoto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar.

KPU Banten buka rekrutmen KPPS pada 17 September 2024 hingga 28 September 2024. Untuk menjadi anggota KPPS dalam Pilkada Serentak Provinsi Banten, pelamar telah berusia minimal 17 tahun, dan maksimal 55 tahun. Untuk mendaftar, silakan persipkan dokumen yang diperlukan.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengimbau agar kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat yang membutuhkan dan bisa tepat sasaran. Dia pun mengusulkan agar BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi pengguna sepeda motor dan angkutan umum.

Sugeng menyebut 60% volume BBM subsidi di Indonesia dikonsumsi oleh pengendara sepeda motor. Maka dengan kondisi itu, kebijakan BBM subsidi tidak akan berdampak besar bagi masyarakat.

“Sudah tetapkan saja, yang boleh membeli BBM subsidi itu sepeda motor dan kendaraan umum. Baik itu yang bertugas untuk kepentingan transportasi warga atau barang,” kata Sugeng salam acara coffee morning CNBC Indonesia di Jakarta pada Rabu (18/9).

Sugeng menyebut, alasan penetapan dua jenis kendaraan ini dilandasi oleh kemudahan proses identifikasi. Sebab kendaraan umum dapat dibedakan dari warna plat kuning. Jika hal ini diterapkan, maka bisa mengurangi penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.

Jika penyaluran sudah tepat sasaran, dia mengusulkan agar penyaluran subsidi BBM melalui mekanisme langsung kepada penerima dan tidak lagi berbasis komoditas.

“Idealnya subsidi memang diberikan langsung kepada orang. Untuk mencapai itu, sekarang sedang dilakukan transisi. Saya kira Pertamina sedang mengarah ke sana dengan pendataan melalui aplikasi My Pertamina,” ujarnya.

Apalagi, pemerintah mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp 25,8 triliun pada 2024. Dana ini diperuntukkan untuk BBM subsidi solar dan minyak tanah

Sugeng mengakui, angka pendapatan per kapita Indonesia masih di bawah US$ 7000, sehingga masih membutuhkan subsidi. Jika pemerintah tidak menggelontorkan subsidi, maka akan memengaruhi inflasi dan berdampak pada tingkat kemiskinan.

Diharapkan Tak Menganggu Daya Beli

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menjelaskan, tujuan akhir program BBM tepat sasaran untuk mensubsidi masyarakat secara langsung. Bukan lagi subsidi BBM secara komoditas.

“Idealnya kesana, nanti yang disubsidi orangnya tapi harganya sama,” katanya.

Pemerintah berencana membatasi BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis pembatasan ini tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.

“Tidak akan mengganggu daya beli masyarakat karena yang terkena pembatasan adalah masyarakat mampu. Sementara ojek online tidak terkena dampak,” ungkap Luhut dilansir Antara (3/9).

Luhut menambahkan, apa yang dilakukan pemerintah adalah pembatasan, bukan menaikan harga BBM. Dengan begitu, diharapkan penyaluran BBM Subsidi bisa tepat sasaran. “Tidak ada kenaikan harga tapi orang yang tak berhak mendapat subsidi ya tidak diberi,” ujar Luhut.

KPU Jakpus buka rekrutmen 1.539 petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada Jakarta 2024 dengan kriteria anak muda, hingga penyandang disabilitas.

Menurut Ketua KPU Jakarta Pusat, Efniadiansyah, jika di Pemilu awal 2024 ada 3.129 petugas maka pada Pilkada November 2024 ini setengahnya, yaitu sebanyak 1.539 personel. Pendaftaran terbuka untuk umum, mulai kalangan muda yang sudah berpengalaman hingga disabilitas.

KPU Jakpus Buka Rekrutmen 1.539 Petugas

Perekrutan anggota KPPS tahun ini, dilaksanakan secara terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat, tanpa melalui penunjukan oleh orang, atau lembaga tertentu. Siapapun yang terpilih nanti, dipastikan telah sesuai dengan prosedur operasional, dan syarat sesuai ketentuan KPU RI.

Kombinasi antara orang yang lebih berpengalaman menjadi petugas KPPS, dan anak-anak muda sebagai proses mencari generasi. Hal ini diperlukan, agar lima tahun ke depan sudah banyak generasi muda yang dapat menjalankan tugas kepemiluan.

Perekrutan KPPS tahun ini dipastikan dilakukan secara terbuka bagi siapapun yang telah memenuhi syarat, tanpa melalui penunjukan oleh orang, atau lembaga tertentu. Siapa pun yang terpilih, petugas tersebut dipastikan telah sesuai prosedur operasional standar, dan syarat sesuai ketentuan KPU RI.

KPU akan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi petugas yang terpilih nantinya. Ada juga santunan bagi petugas yang mengalami musibah saat menjalankan tugas. Sementara itu, honor yang akan diberikan bagi anggota KPPS sebesar Rp 1 juta, sedangkan untuk Ketua KPPS sebesar Rp 1,1 juta.

Syarat Menjadi Anggota KPPS Jakarta Pusat

Rekrutmen KPPS Jakpus (Unsplash)

Terkait persyaratan jadi anggota KPPS Pilkada 2024, tidak jauh berbeda dengan petugas KPPS masa Pemilu 2024. Syarat utamanya pasti memiliki KTP sesuai domisili yang bersangkutan. Berikut syarat menjadi anggota KPPS Jakarta Pusat:

1. Persyaratan Umum

• Warga Negara Indonesia.
• Minimal telah berusia 17 tahun.
• Setiap pada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
• Memiliki identitas pribadi, jujur, dan adil.
• Domisili di wilayah KPPS.
• Sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari narkotika.
• Pendidikan minimal SMA atau sederajat.
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.
• Tidak jadi anggota partai politik, atau tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun.

2. Persyaratan Dokumen

• Surat pendaftaran KPPS menggunakan format surat pendaftaran anggota KPPS.
• Foto copy KTP.
• Surat pernyataan bermaterai.
• Surat kesehatan jasmani dari rumah sakit, atau klinik.
• Daftar riwayat hidup.
• Pas foto 4x6 satu lembar.
• Surat keterangan partai politik, dan tidak menjadi anggota parpol minimal selama 5 tahun.
• Dokumen pendaftaran disampaikan pada PPS masing-masing kelurahan.

Jadwal Pendaftaran Anggota KPPS Jakarta Pusat

Jadwal pendaftaran anggota KPPS Jakarta Pusat akan dilaksanakan pada 17-21 September 2024. Dilanjutkan dengan penerimaan pada tanggal 17-28 September 2024. Sementara itu, pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS dilakukan pada 5-7 Oktober 2024, sedangkan penetapan dan pelantikan anggota dilakukan pada 7 November 2024.

KPU Jakpus buka rekrutmen 1.539 KPPS. Bagi yang berminat menjadi anggota KPPS, silakan siapkan dokumen yang diperlukan. Pastikan Anda telah memenuhi kualifikasi anggota KPPS.

Pendaftaran KPPS untuk Pemillihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah resmi dibuka sejak Selasa, 17 September 2024. Dibukanya pendaftaran ini bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi bagian dari pesta demokrasi Indonesia.

KPPS sendiri merupakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dibentuk oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara atas nama KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota KPPS memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan lancar, adil, dan transparan.

Bagi siapapun yang ingin mendaftar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal ini termasuk syarat dan cara pendaftarannya.

Untuk lebih jelasnya, berikut di bawah ini ulasan lengkap mengenai syarat dan cara daftar KPPS Pilkada 2024 yang bisa disimak.

Syarat dan Cara Daftar KPPS Pilkada 2024 (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/agr)

Syarat Daftar Anggota KPPS Pilkada 2024

Sebelum mendaftar, calon anggota KPPS harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut ini syarat daftar KPPS Pilkada 2024 yang perlu diperhatikan:

• Warga negara Indonesia (WNI)
• Berusia paling rendah 17 tahun
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
• Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
• Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS
• Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika
• Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Sebagai informasi, untuk batas usia calon pendaftar anggota KPPS Pilkada 2024 ini dipertimbangkan dalam rentang usia minimal 17 tahun sampai maksimal 55 tahun. Pertimbangan ini terhitung pada hari pemungutan suara Pilkada 2024.

Cara Daftar KPPS Pilkada 2024

Pendaftaran anggota KPPS dapat dilakukan secara luring (offline) maupun daring (online). Berikut ini langkah-langkah cara mendaftarnya:

1. Siapkan berkas dokumen persyaratan

• Surat pendaftaran
• Fotokopi e-KTP
• Fotokopi ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir
• Surat pernyataan
• Surat keterangan tidak lagi menjadi anggota partai politik sejak 5 tahun terakhir jika pernah
• Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol
• Daftar riwayat hidup
• Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar

2. Datangi kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Daftarkan diri pada masing-masing kelurahan sesuai wilayah kerja.

Gaji KPPS Pilkada 2024

Besaran gaji KPPS telah termaktub dalam Surat Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka tahapan pemilihan tahun 2024.

Berikut rincian gaji KPPS Pilkada 2024:

• Gaji ketua KPPS Pilkada 2024 sebesar Rp900.000 per orang per bulan.
• Gaji anggota KPPS Pilkada 2024 sebesar Rp850.000 per orang per bulan.
• Gaji petugas keamanan di tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2024 sebesar Rp650.000 per orang per bulan.

Gaji KPPS Pilkada 2024 biasanya akan diberikan menjelang atau setelah masa kerja selesai. Sementara itu, uang operasional TPS akan diberikan lebih awal, yaitu sebelum hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

Jadwal Pendaftaran KPPS Pilkada 2024

Jadwal pendaftaran KPPS Pilkada 2024 telah tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada.

Merujuk Keputusan KPU tersebut, pendaftaran calon anggota KPPS akan dibuka mulai 17-28 September, dengan pengumuman hasil seleksi pada 5-7 Oktober 2024.

Berikut ini rincian jadwal pembentukan KPPS Pilkada 2024:

• Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS: 17-21 September 2024
• Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS: 17-28 September 2024
• Penelitian administrasi calon anggota KPPS: 18-29 September 2024
• Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS: 30 September-2 Oktober 2024
• Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS: 30 September-5 Oktober 2024
• Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 5-7 Oktober 2024
• Penetapan anggota KPPS: 7 November 2024
• Pelantikan anggota KPPS: 7 November 2024.
• Masa kerja KPPS berlangsung selama satu bulan, terhitung sejak pelantikan 7 November hingga 8 Desember 2024.

Itulah ulasan mengenai syarat dan cara daftar KPPS Pilkada 2024 lengkap dengan berkas yang dibutuhkan.

PT KCIC membatalkan 14 jadwal perjalanan kereta cepat Whoosh akibat gempa yang mengguncang wilayah Bandung, Jawa Barat pada Rabu (18/9). Pembatalan perjalanan dilakukan lantaran KCIC perlu melakukan pengecekan seluruh jalur Whoosh.

"KCIC menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan sejumlah perjalanan kereta cepat Whoosh sebagai dampak terjadinya gempa bumi pada pukul 09.41 WIB," kata Corporate Secretary Eva Chairunisa seperti dikutip dari siaran pers.

Eva menjelaskan, titik gempa berkekuatan 5 magnitudo berada di Kabupaten Bandung, berdekatan dengan lokasi jalur kereta cepat Whoosh. Gempa pun berulang hingga 8 kali.

Menurut Eva, pembatalan dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan seluruh perjalanan kereta cepat Whoosh. Sesuai SOP Keselamatan dan Keamanan, Tim Kerja KCIC langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh di jalur Whoosh sepanjang 144 km menggunakan Rail Car atau kereta perawatan.

Pemeriksaan membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk memastikan tidak ada faktor eksternal yang mengganggu jalur seperti longsoran bukit batu dikanan kiri trase, longsoran tanah, atau dampak alam lainnya.

Adapun jalur kereta Whoosh terdiri :

• Struktur jembatan dengan total panjang 82 km,
• 13 terowongan dengan total panjang 17 km
• Jalur KA diatas tanah sepanjang 42 km

Eva mengatakan, pantauan awal dari 1.399 CCTV yang tersebar di semua jalur, tidak terlihat kerusakan di prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Berikut daftar sejumlah jadwal perjalanan Whoosh yang dibatalkan :

Rute Halim - Tegalluar
1. KA G1223 keberangkatan 09.47
2. KA G1225 keberangkatan 10.20
3. KA G1227 keberangkatan 10.55
4. KA G1269 keberangkatan 11.30
5. KA G1229 keberangkatan 12.00
6. KA G1231 keberangkatan 13.02
7. KA G1233 keberangkatan 14.02

Rute Tegalluar - Halim
1. KA G1224 keberangkatan 09.47
2. KA G1226 keberangkatan 10.20
3. KA G1228 keberangkatan 10.55
4. KA G1230 keberangkatan 12.00
5. KA G1232 keberangkatan 13.00
6. KA G1274 keberangkatan 13.30
7. KA G1234 keberangkatan 14.00

Eva mengingatkan, masyarakat yang sudah membeli tiket dan terdampak pembatalan jadwal dapat melakukan proses pembatalan dengan pengembalian bea tiket 100%. Proses pembatalan dapat dilakukan di seluruh loket Stasiun Whoosh Halim, Padalarang, Tegalluar Summarecon dan Hall KA Feeder Stasiun Bandung.

Pembatalan dapat dilakukan hingga 3 hari setelah jadwal keberangkatan. Adapun pengguna yang tidak menunggu disarankan dapat melanjutkan perjalanannya menggunakan moda lain dan melakukan proses pembatalan di hari selanjutnya.

Harga tiket pesawat dari Jakarta ke Indonesia Timur setara tiket Jakarta-Tokyo atau Jakarta-Seoul. Keluhan semacam itu banyak muncul di media sosial akhir-akhir ini. Salah satunya dari aktris, Kirana Larasati.

Kirana yang hobi berpergian ke sejumlah wilayah di Indonesia untuk menyelam mengeluhkan harga tiket pesawat ke Indonesia Timur yang dianggap tidak masuk akal. Ia mencontohkan harga tiket penerbangan ke Alor, Nusa Tenggara Timur yang memakan waktu tempuh 3 jam 50 menit mencapai sekitar Rp 4 juta untuk sekali jalan.

“Sebagai golongan mampu, saya saja bilang mahal. Dengan Rp 4 juta, saya bisa melancong ke beberapa negara tetangga, bahkan tambah beberapa ratus ribu lagi bisa ke Korea Selatan,” ujar Kirana dalam akun Instagramnya pada awal bulan ini.

Kirana menekankan, harga tiket mahal tak hanya terjadi untuk tujuan Alor, tetapi banyak destinasi lainnya di Indonesia Timur. Banyak komunitas yang ingin mengembangkan potensi wisata untuk memajukan perekonomian di wilayah tersebut tetapi terpentok dengan harga tiket pesawat. Kebanyakan penerbangan ke bagian timur hanya dilayani oleh satu maskapai swasta dengan harga cukup tinggi.

Keluhan harga tiket pesawat mahal juga sudah lama di keluhkan pemerintah daerah. Ayodhia G L Kalake saat masih menjabat sebagai Pelaksana Jabatan (PJ) Gubernur NTT pernah mengadukan persoalan ini kepada Menteri Perhubungan Budi Karya pada Oktober 2023.

Ia mengeluhkan harga tiket pesawat Kupang ke Labuan Bajo yang mencapai sekitar Rp 2 juta dan dari Maumere-Kupang yang bahkan bisa mencapai Rp 5 juta. Budi Karya menanggapi keluhan tersebut dan menjanjikan akan berupaya mendorong harga tiket pesawat lebih terjangkau.

Keluhan serupa juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini. Mengutip RRI, Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumasukan berharap tarif tiket pesawat lebih terjangkau agar Papua tak semakin jauh tertinggal dari daerah lain.

Harga tiket pesawat penerbangan domestik yang lebih mahal dibandingkan penerbangan internasional sebenanya bukan hanya terjadi untuk wilayah Indonesia Timur, tetapi juga wilayah lainnya.

Hal ini antara lain dirasakan Febriany Dian, 35 tahun yang tinggal di Medan, Sumatera Utara. Alih-alih ke Jakarta untuk menonton konser musisi asal Amerika Serikat, Bruno Mars, Febri lebih memilih terbang ke Kuala Lumpur. “Terbang ke Kuala Lumpur cuma Rp 600 ribu sekali jalan. Ke Jakarta di atas Rp 1 juta, ini bisa untuk pulang pergi,” ujar Febri kepada Katadata.co.id, Selasa (17/9).

Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id, harga tiket pesawat Medan-Kuala Lumpur maupun sebaliknya pada pekan ini dibanderol mulai dari sekitar Rp 400 ribu. Di sisi lain, harga tiket pesawat Medan-Jakarta maupun sebaliknya dibanderol paling murah Rp 1,6 juta.

Penerbangan Medan-Kuala Lumpur hanya membutuhkan waktu tempuh 1 jam 10 menit, hampir separuh Medan-Jakarta yakni 2 jam 10 menit. Maka tak heran jika harga tiket pesawatnya lebih murah.

Namun nyatanya, tiket pesawat Jakarta-Kuala Lumpur bisa diperoleh dengan harga hampir sepertiga tiket Jakarta-Medan meski hanya berselisih waktu penerbangan 5-10 menit. Kondisi tak jauh berbeda pun berlaku untuk penerbangan domestik vs internasional tujuan lainnya.

Perbandingan Tarif Tiket Pesawat (Katadata)

Mengapa Harga Tiket Pesawat Domestik Lebih Mahal?

Di mata wisatawan nusantara, harga tiket pesawat domestik yang lebih mahal makin kasat mata di tengah gempuran diskon maskapai. Sepanjang bulan lalu, ada dua maskapai asing dan satu maskapai lokal full service yang mengadakan gelaran travel fair. Tiket pesawat pulang pergi untuk rute Jakarta-Tokyo dan Jakarta-Seoul ditawarkan dengan harga mulai Rp 5 juta.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, harga tiket pesawat ke luar negeri terkadang memang lebih murah dibandingkan tiket penerbangan domestik lantaran tak diatur oleh tarif batas atas dan batas bawah. Maskapai dapat menjual harga tiket murah dan memberikan promosi besar-besaran saat musim sepi penerbangan atau low season, dan menjual tarif sangat mahal saat peak season.

Hal senada juga sempat diungkapkan pengamat penerbangan Gerry Soejatman. Ia menjelaskan, tarif batas atas dan batas bawah tak diberlakukan di banyak negara. Hal ini bisa membuat maskapai dapat memasang harga sangat murah saat low season dan sangat mahal saat peak season sehinga mendapatkan rata-rata harga tiket sesuai dengan biaya penerbangan yang dibutuhkan.

"Kenapa di luar negeri tiket bisa murah? Iya, pas sepi mereka berani jual rugi, karena pas ramai mereka bisa jual harga tinggi. Mereka bisa jual harga hingga 5 kali lipat dari biaya yang seharusnya dikelurkan," ujar Gerry dalam akun Twitter-nya.

Selain tarif batas atas dan batas bawah, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin Lie melihat ada persoalan lain yang menjadi penyebab tarif tiket pesawat domestik lebih mahal, yakni komponen pajak. "Rute domestik dikenakan PPN (pajak pertambahan nilai) 11%, rute internasional tidak dikenakan PPN. Jadi kalau terbang dari Jakarta-Surabaya itu kena PPN, kalau Jakarta-Kuala Lumpur tidak kena PPN," ujar Alvin kepada Katadata.co.id.

Pajak itu juga dikenakan pada pembelian avtur untuk penerbangan domestik dan tak dikenakan untuk penerbangan ke luar negeri. Ia mencontohkan pembelian avtur untuk pesawat dengan penerbangan Jakarta-Manado dikenakan PPN 11%, sedangkan pembelian avtur untuk penerbangan Jakarta-Hong Kong tidak dikenakan pajak tersebut.

Selain itu, beberapa penerbangan ke sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di bagian timur memakan biaya operasional yang besar. Jam operasional bandara yang terbatas dan permintaan penerbangan belum banyak sehingga risiko bagi maskapai lebih besar. Hal ini yang menyebabkan tak banyak maskapai yang tertarik dan harga tiketnya menjadi lebih mahal.

"Jangan harga tiket penerbangan dengan pesawat baling-baling dibandingkan dengan jet. Karena biaya angkut per kilometer jauh lebih tinggi. Rute Indonesia Timur ini banyak dilayani pesawat baling-baling, seperti ATR," ujarnya.

CEO AirAsia Tony Fernandes sempat mengeluhkan, harga avtur di Indonesia yang lebih mahal 28% dibandingkan harga di negara tetangga lainnya. Harga avtur yang mahal menjadi salah satu penyebab harga tiket pesawat domestik yang lebih tinggi.

Halaman selanjutnya: Benarkah Harga Tiket Pesawat Domestik akan Turun Bulan Depan?

Benarkah Harga Tiket Pesawat Domestik akan Turun?

Rencana penurunan harga tiket pesawat semakin menjadi fokus pemerintah pada Juli 2024 dengan pembentukan satuan tugas. Satgas ini dibentuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menyebut tarif tiket pesawat di Indonesia salah satu yang paling mahal di dunia, setelah Brasil.

Ini sebenarnya bukan upaya pertama pemerintah mencoba menurunkan tarif tiket pesawat. Pada 2019, Budi Karya sempat mencetuskan ide untuk mengundang maskapai asing masuk ke penerbangan domestik untuk memangkas harga tiket pesawat.

Pemerintah bahkan menurunkan tarif batas atas sebesar 12% hingga 16% pada Mei 2019 agar harga tiket pesawat menjelang Idul Fitri tak terlalu tinggi. Pada tahun berikutnya saat pandemi Covid-19, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan insentif diskon tiket pesawat hingga 50% demi mendorong masyarakat untuk tetap bepergian.

Budi Karya pada pekan lalu bahkan menjanjikan harga tiket pesawat bisa turun hingga 10% bulan depan. Namun dengan syarat, dua kebijakan pemerintah yang kemungkinan direalisasikan dalam waktu dekat sudah bisa berjalan, yakni pembebasan pajak suku cadang pesawat dan bisnis pengadaan avtur dibuka.

Avtur Pertamina (Pertamina Patra Niaga)

Sebenarnya, ada empat rekomendasi yang dibuat Kemenhub yang bekerja dalam satgas untuk menurunkan harga tiket pesawat yakni sebagai berikut:

1. Memberikan insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U).
2. Penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta kesetaraan perlakuan dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya.
3. Menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur yang selama ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019.
4. Melaksanakan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengajukan sistem multiprovider atau tidak monopoli untuk pasokan avtur.

Budi mengaku telah mengajukan usulan untuk menekan harga tiket pesawat rute domestik. Namun, dari empat usulan hanya dua yang dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Usulan penyesuaian pajak suku cadang pesawat telah diterima Kementerian Keuangan, sedangkan pembukaan bisnis pengadaan avtur di bandar udara telah mendapat respon positif dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Kalau dua usulan tersebut dijalankan, harga tiket akan turun. Namun kalau kedua usulan tersebut tidak diterima, ya harga tiket tidak bisa turun bulan depan," kata Budi.

Di sisi lain, menurut Budi, usulan yang belum mendapatkan sinyal positif adalah penyesuaian PPN tiket pesawat. Namun menurut dia, hal ini sulit karena ada barang lainnya yang juga harus diperlakukan sama jika kebijakan tersebut dihapus pada tiket pesawat karena dapat menciptakan kecemburuan. "Jadi, usulan ini dilematis," ujarnya.

Alvin Lie pesimistis dengan rencana yang tengah disusun pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Namun, ia menekankan, kebijakan pemerintah tak boleh mengorbankan industri penerbangan. "Saya tidak tahu rumus apa yang akan dipakai pemerintah karena biaya operasional maskapai ini naik, sedangkan tarif tiket pesawat sudah 5 tahun sebenarnya tidak naik," kata dia.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra mengatakan, upaya menekan harga tiket pesawat harus dilihat secara holistik. Ia menilai penentuan biaya apa dan harus ditanggung oleh siapa oleh pemangku kebijakan akan berpengaruh terhadap harga tiket. "Mesti dilihat komponen secara keseluruhan yang memengaruhi harga tiket," kata Irfan kepada Katadata.co.id.

Irfan pun menilai, saat ini banyak biaya yang tidak pantas dibebankan ke penumpang. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja biaya yang dimaksud.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurut dia, banyak pajak yang seharusnya tidak dibebankan ke penumpang.

Ia pun memastikan pembahasan kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik akan segera dirilis pada akhir bulan depan, sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo lengser. "Pembahasan penekanan harga tiket pesawat sudah sampai tahap akhir, karena akhir Oktober mau diluncurkan aturannya," ujar Sandiaga.