Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Pernyataan Megawati ini usai pengumuman calon yang akan diusung di Pilkada 2024.

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Final. Final. Kalau kerennya kan, final and binding," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Presiden ke-5 RI itu mengatakan putusan MK tak dapat ditentang dengan pasal lainnya.

"Saya enggak mau salah aturan. Hehe hihi, gila. Jadi apa amanat ini? Tidak bisa ditafsirkan lain. Karena itulah mengingkari keputusan MK, sama saja artinya dengan pelanggaran konstitusi," kata Megawati.

Pernyataan Megawati ini di tengah demonstrasi memprotes revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) - yang merupakan satu-satunya lembaga penafsir konstitusi negara.

Revisi UU Pilkada ini digugat karena menganulir Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diumumkan pada 20 Agustus 2024. Terdapat dua poin dalam revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK, yakni syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

Pada Putusan MK Nomor 60, syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik di Pilkada 2024 berkurang dibandingkan aturan lama. Melalui putusan MK, partai politik yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang.

Dengan putusan MK, PDIP yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon di Jakarta kembali mendapatkan peluang. Sebelumnya PDIP yang memiliki 15 kursi di DPRD tak lagi memiliki kawan untuk berkoalisi.

Namun, revisi UU Pilkada mementahkan putusan MK dengan mengembalikan pada aturan lama.

Selain itu, revisi UU Pilkada juga menganulir putusan MK yang menyebutkan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah. Baleg DPR malah menggunakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur batas minimum usia calon kepala daerah saat pelantikan.

Putusan MK menjadi perbincangan dan sorotan publik karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada tahun ini. Sebaliknya, revisi UU Pilkada mengembalikan peluang Kaesang maju sebagai calon kepala daerah.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid turut hadir dalam aksi unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini, Kamis (22/8). Dalam orasinya, Usman menjelaskan enam dosa yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

“Yang pertama, menghilangkan melemahkan dan menghancurkan ruang publik untuk kritik dan protes.?” kata Usman di Gedung MK, Jakarta, Kamis (22/8).

Kedua, Usman bilang Jokowi melemahkan bahkan memandulkan oposisi partai di parlemen. Ketiga, lembaga-lembaga penegakan hukum dibuat kerdil.

Keempat, memperlemah peran media massa. Kelima, memecah belah masyarakat melalui politik polarisasi. Terakhir, Usman bilang Jokowi merusak integritas Pemilu.

“Apakah ini akan kita biarkan?” tanya Usman. “Lawan!” balas massa. Mereka kemudian meneriakkan turunkan Jokowi di depan gedung Mahkamah Konstitusi.

Aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi hari ini dihadiri oleh koalisi guru besar, aktivis, hingga mahasiswa. Mereka mengapresiasi kinerja MK yang dianggap telah menjalankan konstitusi dengan baik.

Mereka juga melontarkan ancaman DPR tetap menganulir putusan MK. "Seruan kami adalah boikot Pilkada 2024,” kata juru bicara Maklumat Juanda, Alif Ilman di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (22/8).

Alif menjelskan pemboikotan akan dilakukan di masing-masing kota. Caranya adalah dengan tidak hadir dalam Pilkada serentak November mendatang.

“Jari kelingking kita pada bulan November nanti tidak ada noda warna ungu,” ujar Alif.

Koalisi Lintas Organisasi Pers menyerukan untuk melawan oligarki di tengah upaya DPR menganulir putusan MK terkait aturan Pilkada. Jurnalis diimbau untuk berani membuat berita atau informasi yang kritis terkait demokrasi.

“Demokrasi Indonesia kembali terancam. Gejala ini semakin terlihat dari situasi politik terkini, yang oleh kelompok penguasa berupaya merongrong konstitusi demi tujuan pragmatisme kekuasaan,” demikian dikutip dari keterangan pers, Kamis (22/8).

Menurut Koalisi Lintas Organisasi Pers, elit kekuasaan tidak malu menganulir dua putusan MK Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, yakni:

1. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas alias threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik
2. Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mempertegas syarat batas usia pencalonan kepala daerah harus terpenuhi pada saat pendaftaran

Upaya DPR menganulir putusan MK melalui proses legislasi rancangan undang-undang atau RUU Pilkada secara kilat, dinilai tidak mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Koalisi Lintas Organisasi Pers menyoroti penyimpangan kekuasaan dalam proses legislasi sebelumnya lewat pembuatan regulasi krusial yang dikebut dalam waktu singkat seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, revisi UU KPK, UU Ibu Kota Negara atau IKN. Prosesnya dinilai tanpa asas transparansi dan partisipasi masyarakat.

“Padahal banyak RUU yang lebih mendesak untuk kepentingan masyarakat seperti RUU Masyarakat adat, RUU Perampasan Aset, Perlindungan Data Pribadi, dan lainnya,” demikian dikutip.

Koalisi Lintas Organisasi Pers khawatir, UU yang menjamin kebebasan pers, berpendapat dan berekspresi, pelan-pelan dilucuti jika DPR berhasil menganulir putusan MK. “Setidaknya upaya ini pernah dicoba lewat rencana revisi UU penyiaran yang muatannya justru menjurus pada pemberian ruang kontrol negara terhadap isi siaran,” demikian dikutip.

Atas dasar itu, Koalisi Lintas Organisasi Pers menyerukan beberapa hal di antaranya:

1. Demokrasi kita terancam dan pers wajib membela
2. Mengingatkan media dan jurnalis tetap independen dan profesional dalam memberitakan kebenaran, serta tidak takut menyajikan informasi yang akurat, kritis, dan terverifikasi dan tidak mudah diintervensi
3. Di tengah situasi politik yang kisruh saat ini, mengingatkan pemerintah untuk menjamin perlindungan media dan jurnalis dalam menjalankan kerja jurnalistik melaporkan informasi kepada publik
4. Pemerintah menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara dengan tidak merepresi pendapat dan kritik di berbagai kanal, termasuk ruang digital

Koalisi Lintas Organisasi Pers terdiri dari:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
2. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
4. Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ)
5. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya
6. Pewarta Foto Indonesia (PFI)
7. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
8. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)
9. Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara ( PPMN)
10. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

Penyair Goenawan Mohamad atau GM turut hadir dalam aksi di Mahkamah Konstitusi hari ini (22/8). Usai bergabung dengan mahasiswa, guru besar, dan aktivis di gerbang MK, GM masuk ke aula gedung mahkamah dan berbincang dengan pimpinan MK.

Di aula MK, ia diterima oleh anggota Majelis Kehormatan MK atau MKMK Yuliandri dan Juru Bicara MK. Ia duduk di depan massa, bersama dengan istri dari cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid alias Cak Nun, Omie Komariah Madjid.

Saat menyampaikan pandangan ke MK, GM sempat menangis. Ia awalnya menyatakan terimakasih karena MK mau menerima massa unjuk rasa, namun sedih karena keadaan sedang genting.

“Saya bahagia bisa ada di sini,” kata GM di Aula MK, Jakarta, Kamis (22/8). Ia lantas diam sejenak, meletakkan mikrofon, dan terisak.

“Maaf. Saya enggak bisa ngomong karena emosi,” ujarnya yang ditanggapi dengan ucapan semangat dan tepuk tangan dari massa di Aula MK.

Menurut Gunawan, ia sudah berusaha menahan diri untuk tidak menggaungkan revolusi. Ia menyebut tidak murah ongkos yang harus dikeluarkan untuk sebuah revolusi.

“Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebenarnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan,” ujarnya.

Pernyataan GM ini lalu ditimpali seorang massa yg sepakat. Massa ini menyarankan Presiden Jokowi mundur dan disepakati oleh GM. Meski demikian, GM enggan mengatakan hal tersebut.

GM datang bersama dengan koalisi guru besar, mahasiswa, dan aktivis pada Kamis (22/8) di MK. Mereka datang untuk mengapresiasi MK atas Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Ini terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah.

Kendati demikian, massa mengancam boikot Pilkada 2024 bila DPR dan Presiden menganulir putusan MK itu. Boikot ini berupa ajakan tidak memilih siapapun di Pilkada 2024.

Penyair Goenawan Mohamad atau GM turut hadir dalam aksi di Mahkamah Konstitusi hari ini (22/8). Usai bergabung dengan mahasiswa, guru besar, dan aktivis di gerbang MK, GM masuk ke aula gedung mahkamah dan berbincang dengan pimpinan MK.

Di aula MK, ia diterima oleh anggota Majelis Kehormatan MK atau MKMK Yuliandri dan Juru Bicara MK. Ia duduk di depan massa, bersama dengan istri dari cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid alias Cak Nun, Omie Komariah Madjid.

Saat menyampaikan pandangan ke MK, GM sempat menangis. Ia awalnya menyatakan terimakasih karena MK mau menerima massa unjuk rasa, namun sedih karena keadaan sedang genting.

“Saya bahagia bisa ada di sini,” kata GM di Aula MK, Jakarta, Kamis (22/8). Ia lantas diam sejenak, meletakkan mikrofon, dan terisak.

“Maaf. Saya enggak bisa ngomong karena emosi,” ujarnya yang ditanggapi dengan ucapan semangat dan tepuk tangan dari massa di Aula MK.

Menurut Gunawan, ia sudah berusaha menahan diri untuk tidak menggaungkan revolusi. Ia menyebut tidak murah ongkos yang harus dikeluarkan untuk sebuah revolusi.

“Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebenarnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan,” ujarnya.

Pernyataan GM ini lalu ditimpali seorang massa yg sepakat. Massa ini menyarankan Presiden Jokowi mundur dan disepakati oleh GM. Meski demikian, GM enggan mengatakan hal tersebut.

GM datang bersama dengan koalisi guru besar, mahasiswa, dan aktivis pada Kamis (22/8) di MK. Mereka datang untuk mengapresiasi MK atas Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Ini terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah.

Kendati demikian, massa mengancam boikot Pilkada 2024 bila DPR dan Presiden menganulir putusan MK itu. Boikot ini berupa ajakan tidak memilih siapapun di Pilkada 2024.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menemui massa aksi yang tengah berdemo di depan Gedung DPR, Kamis (22/8). Sekira pukul 12.30 WIB, ketiganya bergerak menemui para pengunjuk rasa yang tengah berkumpul.

Kehadiran ketiganya disambut yel yel 'DPR bego... DPR bego' yang diteriakkan massa aksi. Ketika keluar gerbang, ketiganya dilempari massa aksi dengan botol air minum.

Penjaga pun lalu mengamankan ketiganya, dan kembali menarik diri ke dalam gedung DPR. "Setelah dipertimbangkan oleh tim, bahwa karena faktor situasi lapangan, ditakutkan ada provokator dan lain sebagainya, maka tidak memungkinkan untuk menemui di sana," kata Habiburokhman.

Wakil Ketua Komisi III itu mengatakan DPR terbuka untuk menerima perwakilan massa menyampaikan aspirasinya "Mungkin bisa 25 orang, untuk hadir dan menyampaikan aspirasi ke dalam," kata dia.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membawa draf Revisi Undang-Undang Pilkada ke Rapat Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Poin-poin dalam revisi UU Pilkada ini merevisi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah.

Kesepakatan itu melalui rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8). Delapan fraksi DPR RI sepakat membawa ke Rapat Paripurna, yakni Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, NasDem, PAN, PKB, dan PPP. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK.

Keputusan DPR ini mendapat reaksi keras dari masyarakat. Sejumlah kelompok masyarakat seperti buruh, mahasiswa dan akademisi turun aksi ke jalan untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada. Suara aksi di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta menguat seiring dengan bergemanya seruan ‘peringatan darurat’ di media sosial.

Koalisi Guru Besar, mahasiswa, dan aktivis pagi ini (22/8) menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengapresiasi putusan syarat pencalonan kepala daerah. Para unjuk rasa juga mengancam pemilihan kepala daerah bila DPR tetap mengesahkan revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK.

“Seruan kami hari ini adalah apabila DPR dan Presiden tetap nekat secara ugal-ugalan membegal demokrasi kita, seruan kami adalah boikot Pilkada 2024,” kata juru bicara Maklumat Juanda, Alif Ilman di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (22/8).

Rencananya pemboikotan pilkada akan dilakukan di masing-masing kota. Caranya dengan tidak hadir dalam pilkada serentak November mendatang. “Jari kelingking kita pada bulan November nanti tidak ada noda warna ungu,” ujar Alif.

Mereka berharap DPR tetap menggunakan hati nurani dalam merespon putusan MK. Alif mengutip pernyataan salah seorang anggota fraksi PPP yang menyebut DPR berwenang membentuk undang-undang.

“Itu sombong sekali. Mereka lupa bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat itu mandat yang sebetulnya hanya separuh." katanya.

Usai menyampaikan aspirasi di luar gedung MK, beberapa orang perwakilan massa diundang masuk ke aula MK. Di sana, mereka menyerahkan setangkai bunga kepada pihak MK. Bunga ini diambil dari karangan bunga yg mereka bawa.

Adapun yang menyerahkan bunga ini adalah istri dari cendekiawan muslim Nurcholish Madjid alias Cak Nun, Omie Komariah Madjid. Turut hadir juga dalam aksi ini Guru Besar UI Sulistyowati Irianto, budayawan Goenawan Mohamad, hingga Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar.

Ribuan demonstran memenuhi seluruh ruas jalan di depan gedung DPR. Di tengah massa, para komika nasional ikut dalam aksi menolak revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Komedian Adjis Doa Ibu mengatakan menghadiri demonstrasi hari ini bersama komunitas Stand Up Indonesia. Tujuan utama kehadirannya dalam aksi tersebut mengawal putusan MK mengenai syarat pencalonan kepala daerah.

"Kami datang membuktikan kami tidak hanya tertawa saja, tapi juga memeriksa pekerjaan para anggota DPR. Kami datang untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini penting, " kata Ajis di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Pada saat yang sama, Komedian Mamat Alkatiri berharap agar para anggota legislatif mengubah pikirannya agar mendengarkan putusan MK.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi UU Pilkada ini menganulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah.

Mamat mengatakan konstitusi mengatur MK sebagai penafsir konstitusi tertinggi. Oleh karena itu, Mamat menilai seharusnya DPR mengadopsi putusan MK.

"Seharusnya kalau DPR menyetujui putusan MK saat Pemilihan Presiden, putusan MK soal Pemilihan Kepala Daerah juga diadopsi," katanya.

Pembahasan revisi UU Pilkada di DPR ini menuai kecaman hingga membuat masyarakat umum, mahasiswa dan buruh turun ke jalan. Dua poin dalam revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK yakni syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024. Melalui putusan MK, partai politik yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang. Namun, revisi UU Pilkada mementahkan putusan MK.

Selain itu, revisi UU Pilkada juga menganulir putusan MK yang menyebutkan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah. Baleg DPR malah menggunakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur batas minimum usia calon kepala daerah saat pelantikan.

Putusan MK menjadi perbincangan dan sorotan publik karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada tahun ini. Sebaliknya, revisi UU Pilkada mengembalikan peluang Kaesang maju sebagai calon kepala daerah.

Beberapa guru besar, aktivis 1998, hingga anggota organisasi nirlaba menyambangi Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini, Kamis (22/8). Mereka datang mengapresiasi MK yang dinilai menjunjung demokrasi dan konstitusi dengan baik.

Dari pantauan Katadata.co.id, massa datang ke depan Gedung MK sekitar pukul 10.15 WIB. Mereka lalu membawa dua karangan bunga berisi mawar putih, mawar merah muda, dan krisan merah muda.

Di bunga itu, tertulis tiga pesan. “Dear MK, tetap teguh pada konstitusi” “MK terus jaga marwah konstitusi” “MK jaga dan kawal terus demokrasi”

Tidak seluruh akademisi yang boleh masuk dalam halaman MK. Beberapa berada di luar, ditahan penjagaan kepolisian.

Mereka yang ada di luar lalu membentangkan spanduk dan poster unjuk rasa. Poster ini bertuliskan “DPR Taman Kanak-kanak”, “Demokrasi di titik nadir,” hingga “MK harga mati”

Usai membentangkan spanduk dan mengangkat poster, mereka memulai orasi.
"Selamatkan demokrasi, selamatkan konstitusi, turunkan Jokowi," teriak salah satu komando.

Ujaran tersebut merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut berkaitan syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

Revisi ini menganulir putusan yang diketuk MK pada Selasa (20/8). MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024.

"MK ini keputusan tertinggi, kalau keputusan MK dianulir ini tidak boleh, tidak ada yang lebih tinggi dari MK kecuali langit. Selamatkan konstitusi!" ujar komando.

Sementara itu, usai putusan MK Dewan Perwakilan Rakyat malah mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dengan tdak mengakomodir putusan terbaru dari mahkamah. Gelombang protes pun meluas di berbagai kota.

Pada hari ini, Kamis (22/08), sejumlah elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, hingga masyarakat akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang dimulai di titik Gedung DPR Senayan pada pukul 09.00 WIB.

Adapun tujuan dari aksi ini yaitu untuk mendesak DPR tidak menentang Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 tentang Pilkada 2024.

Tidak hanya masyarakat, sejumlah artis mulai dari musisi, komedian, hingga penulis dikabarkan akan turun berpartisipasi pada demo hari ini untuk meminta DPR RI tidak melawan dan mengubah Keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

Lantas, siapa daftar artis ikut demo di dpr? Berikut di bawah ini informasinya.

Daftar Artis Ikut Demo di DPR

Dikutip dari CNBC Indonesia, ada sejumlah artis yang ikut demo hari ini di depan Gedung DPR Senayan. Beberapa di antara artis tersebut adalah musisi Ananda Badudu, Kunto Aji, komedian Abdur Arsyad, hingga penulis Okky Madasari.

Kunto Aji sendiri bahkan berniat untuk tetap turun ke jalan meskipun harus menggelar konser tur pada malam harinya

"Mana besok malam konser tour Jakarta. Kalau sempat, gue bakal tetap ikutan turun sih," tweet Kunto Aji.

Komedian Abdur Arsyad juga turut menyuarakan niatnya untuk ikut demo hari ini melalui tweet berikut,

"Hidup terus orang-orang yang senantiasa berikhtiar pada kebaikan. Istirahat yang cukup. Simpan energi. Sampai jumpa besok di DPR RI," tulis Abdur Arsyad pada Rabu (21/8).

Sedangkan, Okky Madasari menyuarakan hal serupa melalui puisi yang diunggah ke media sosialnya.

"Peringatan Darurat. Buk, negara kita darurat/ dipimpin penjahat/ yang terbahak-bahak/ melihat aturan diacak-acak/ dikuasai pengkhianat/ yang tetap tidur nyenyak/ saat rakyat berteriak-teriak," bunyi puisi Okky Madasari yang menyertai unggahan Peringatan Darurat itu.

"Buk, aku pamit/ turun ke jalan/ sampai menang."

Selain daftar artis tersebut, para publik figure lainnya yang juga ikut demo hari ini yatu Abdel Akhrian atau yang dikenal sebagai Cing Abdel, Youtuber Jovial Da Lopez, Komika Arie Kriting, Bintang Emon, Yuda Keling, Rigen hingga Ebel Kobra.

Sebelum demo hari ini, ada banyak artis, mulai dari aktor, sutradara, komedian, hingga musisi yang telah mengunggah secreenshot siaran "Peringatan Darurat" berlatar biru di media sosial masing-masing setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR diduga sedang ngebut mengakali aturan Pilkada 2024 menyusul keputusan MK.

Komedian Arie Kriting, Pandji Pragiwaksono, hingga musisi Fiersa Besari, menyuarakan keresahan mereka dengan situasi perpolitikan mereka sambil mengunggah foto "Peringatan Darurat".

Sementara itu, Baskara Putra alias Hindia, sutradara Joko Anwar, hingga aktor Fedi Nuril, Joshua Suherman, dan Andhika Praatama sama-sama mengunggah screenshot "Peringatan Darurat".

"Merdeka! Hidup lah Indonesia Raya," cuit Arie Kriting dengan menaruh emotikon bendera Merah Putih Indonesia pada Rabu (21/8).

"Diacak-acak terang-terangan," tulis Fiersa Besari.

"Yang bilang 'Eh kenapa lo ikut2an? Itu kan pilihan elo' mending tutup mulut. Kita butuh sebanyak2nya pasukan. Orang mau merapatkan barisan kok malah didorong menjauh? Mau menangin Bangsa atau mau menangin ego?" cuit Pandji.

Bahkan Aktor Kristo Immanuel yang dulunya mengaku dulu peduli dengan situasi politik, kini tidak segan untuk menunjukkan solidaritas dengan mengunggah "Peringatan Darurat" dan memakai tagar #KawalPutusanMK.

"Satu orang yang biasanya ga ngikutin politik, ga peduli politik, Gw. Terimakasih teman-teman yang sudah ngepost. Gw jadi sadar pentingnya kita mengerti dan bersuara soal ini. Gw yakin banyak yang seperti gw. Yang ga ngerti, ajak ngerti. Ini perang kita sama-sama #KawalPutusanMK," cuitnya.

Itulah rangkuman informasi mengenai daftar artis ikut demo di DPR beserta informasi lainnya yang penting diketahui.

Harga minyak turun ke level terendahnya sejak Januari tahun ini seiring kekhawatiran melambatnya ekonomi Amerika Serikat (AS) mengalahkan dukungan harga dari turunnya persediaan minyak mentah negara itu.

Brent turun US$ 1,15 atau 1,49% ke level US$ 76,05 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) turun US$ 1,24 atau 1,69% ke level US$ 71,93 pada akhir perdagangan Rabu (21/8). Sementara pagi ini, Kamis (22/8), Brent di level US$ 76,07 dan WTI US$ 71,84.

Pertumbuhan lapangan kerja AS mungkin jauh lebih lemah sepanjang tahun hingga Maret dibandingkan yang dilaporkan sebelumnya, menambah serangkaian tanda-tanda terkini bahwa ekonomi AS tengah kehilangan momentum.

Harga patokan minyak global kini telah kehilangan semua keuntungannya sepanjang tahun ini karena kekhawatiran tentang konsumsi — baik di AS maupun Cina — telah mengimbangi dampak pemotongan pasokan dari OPEC+.

Para pedagang akan fokus pada simposium kebijakan di Jackson Hole, Wyoming, tempat Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan berpidato pada hari Jumat, menambahkan perincian lebih lanjut tentang keadaan ekonomi.

Aksi jual pada hari Rabu terjadi bahkan ketika angka-angka menunjukkan persediaan minyak mentah AS turun ke level terendah sejak Januari. Kepemilikan minyak sulingan dan bensin juga turun.

Di Timur Tengah, AS terus mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas dalam konflik 10 bulan di Gaza. Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu untuk membahas kesepakatan guna mengakhiri pertempuran.

Sementara impor minyak Cina yang lemah dan permintaan bahan bakar yang lesu di AS telah membebani harga.

"Kemungkinan gangguan terkait cuaca sepanjang musim badai, serta risiko geopolitik di Afrika Utara dan Timur Tengah, dapat menimbulkan peluang pembelian sekitar US$ 75 per barel untuk bangkit kembali ke US$ 80-an," kata analis Citigroup Inc. dikutip dari Bloomberg.

Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Aturan ini, antara lain mengatur soal pemberian insentif berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur.

Dalam aturan yang diteken Presiden Jokowi pada 12 Agustus, pemerintah akan memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTB dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pasal 25 ayat 1 PP Nomor 29 Tahun 2024 itu menyebutkan percepatan pembangunan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di IKN, pelaku usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum dapat memenuhi kewajiban hunian berimbang di wilayah lain, dapat dilaksanakan di wilayah IKN dengan memperhatikan rencana detail dan tata ruang IKN.

Kemudian, pasal 25 ayat 7 menyatakan pelaku usaha diberikan insentif berupa pembebasan BPHTB dan keringanan PBB dengan jangka waktu tertentu.

Tidak hanya BPHTB dan keringanan PBB, pengembang hunian berimbang di IKN juga akan mendapatkan insentif-insentif lainnya yakni bantuan program pembangunan perumahan, keringanan pajak untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Insentif juga mencakup pada pemberian kemudahan perolehan lahan untuk pembangunan perumahan dan pengembangannya, dukungan aksesibilitas ke lokasi perumahan hunian berimbang dalam kawasan Ibu Kota Nusantara, serta pemberian penghargaan bidang perumahan dalam hunian berimbang.

Selain pengembang, PP tersebut juga mengatur bahwa konsumen hunian berimbang juga mendapatkan insentif pembebasan BPHTB dan keringanan PBB.

"Pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g berlaku juga bagi konsumen," demikian tertulis pada Pasal 25 ayat 8 PP Nomor 29 Tahun 2024 tersebut.

Pembebasan BPHTB dan keringanan PBB dengan jangka waktu tertentu diajukan oleh Kepala Otorita IKN untuk ditetapkan oleh Bupati Penajam Paser Utara atau Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan wilayahnya sampai dengan ditetapkannya penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Perubahan terhadap PP Nomor 12 Tahun 2023 ini dilatarbelakangi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara harus dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun pokok materi muatan perubahan yang diatur dalam PP ini salah satunya meliputi pemberian insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara.

Kebijakan hunian berimbang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3.