Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK pada tahun ini. Salah satu upayanya adalah mengevaluasi nilai jaminan kehilangan pekerjaan alias JKP.

"Yang kami monitor, JKP yang teregister melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan mengakses BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya terlalu rendah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10).

Pemerintah akan memperbaiki dan mengoptimalkan program JKP agar lebih banyak yang mengaksesnya. Khususnya bagi masyarakat atau pekerja yang terdampak PHK.

Dia khawatir anggaran untuk JKP tidak terserap dengan maksimal dan pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat. “Kalau jumlahnya rendah, anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp 1,2 triliun untuk menjadi bantalan mereka yang terkena PHK atau switching jobs tidak mereka nikmati,” ujar Airlangga.

Untuk itu, pemerintah memastikan saat ini tengah mengevaluasi dan merevisi nilai insentif dari program JKP. Jika insentif JKP naik, ia yakin bantalan terhadap kelas menengah akan semakin kuat.

Program lainnya juga akan dimaksimalkan, khususnya dalam bentuk bantuan sosial. “Daya beli masyarakat tentu kami jaga dengan beberapa program bantuan ekonomi, program keluarga harapan (PKH), kemudian bantuan pangan beras masih berjalan setiap dua bulan,” kata Airlangga.

Pentingnya Kelas Menengah untuk Ekonomi RI

Airlangga menyoroti pentingnya menjaga daya beli kelas menengah. Sebab, kelompok tersebut merupakan motor penggerak utama ekonomi Indonesia. “Jumlah kelas menengah itu sekitar 63% atau sekitar 185 juta orang,” ucapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah jumlahnya mencapai 66,35% dari total penduduk. Lalu nilai konsumsi pengeluarannya mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat.

Kondisi saat ini diperparah karena jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pascapandemi. Kelas menengah pada 2019 mencapai 57,33 juta orang dengan persentase 21,45% dari total jumlah penduduk Indonesia. Lalu, angkanya per Maret 2024 merosot jadi 47,85 juta orang dan proporsinya tinggal 17,13%.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut penguatan daya beli perlu dilakukan agar pengeluaran kelompok kelas menengah dapat menopang perekonomian nasional. “Tidak hanya untuk kelompok miskin tapi juga kelas menengah dan menuju kelas menengah karena jika keduanya kuat, maka daya beli masyarakat secara keseluruhan akan menjadi kuat,” ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengembangkan kontrak derivatif yang berbasis pada indeks saham luar negeri. OJK saat ini tengah membahas kemungkinan menawarkan saham-saham yang terdaftar di bursa luar negeri melalui perusahaan efek di Indonesia, termasuk bagaimana proses bisnisnya akan distandarisasi.

"Selain itu, juga sedang didiskusikan pengembangan penawaran efek yang tercatat di bursa luar negeri oleh perusahaan efek, berikut standarisasi proses bisnisnya," tulis Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam jawaban tertulisnya, Kamis (3/10).

Namun, Inarno Djajadi belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai hal ini. Inarno juga menjelaskan bahwa penjualan saham dari bursa luar negeri di Indonesia sudah bisa dilakukan melalui aturan dari Bappebti dengan mekanisme yang disebut Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN), yang juga merupakan bentuk kontrak derivatif.

"Pelakunya adalah perantara atau pedagang berjangka yang telah mendapat izin usaha dari Bapepti dan telah mendapat persetujuan sebagai pialang PALN," jelasnya.

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK memberikan amanat bagi OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kontrak derivatif keuangan dengan subjek efek, termasuk saham asing dan indeks asing.

Bank bjb memperkuat kolaborasi bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Kerja sama ini fokus kepada pembiayaan dan pemberdayaan perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

Melalui dukungan ini, bank bjb berkomitmen untuk membantu pelaku usaha kecil agar bisa naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Perseroan juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sebagai informasi, total penyaluran kredit bank bjb untuk PNM Mekaar hingga 30 Juni 2024 di Jawa Barat dan Banten mencapai Rp5,30 triliun. Sampai dengan 30 Juni 2024, terhadap total outstanding Mekaar sebear Rp43,75 triliun, outstanding Mekaar di daerah Jawa Barat dan Banten sebesar Rp10,14 triliun atau sekitar 23,17 persen dari total portofolio Mekaar nasional.

Angka tersebut menunjukkan komitmen kuat bank bjb dalam mendukung pelaku usaha mikro di wilayah Jawa Barat dan Banten.

PNM Mekaar merupakan program pemberdayaan yang memberikan layanan pinjaman modal khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro. Program ini diluncurkan pada tahun 2015 dengan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui pembiayaan yang tidak memerlukan agunan fisik dan dilakukan secara berkelompok. Para nasabah akan mendapatkan tiga modal yaitu modal finansial, intelektual, dan sosial.

Program PNM Mekaar, memiliki sejumlah kriteria yang harus dipenuhi nasabah. Pertama, PNM Mekaar ditujukan bagi perempuan yang berasal dari keluarga prasejahtera, yang telah memiliki usaha atau ingin memulai usaha, dengan indeks pendapatan per kapita maksimal sebesar USD1,99 per hari, atau setara dengan Rp800 ribu per bulan. Selain itu, keluarga tersebut juga harus memenuhi kriteria "Cashpoor Index House", yang menunjukkan bahwa mereka berada dalam kategori rumah tangga berpenghasilan rendah.

Kedua, pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan adanya agunan fisik dari nasabah. Sebaliknya, sistem pembiayaan ini bersifat tanggung renteng. Artinya, setiap anggota kelompok akan saling bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman anggota lainnya, yang bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama di antara para nasabah.

Ketiga, program ini mengharuskan adanya pertemuan kelompok mingguan (PKM) sebagai bagian dari proses pengelolaan pinjaman. Pertemuan kelompok ini diadakan setiap minggu dan bersifat wajib, serta digunakan sebagai forum untuk membayar angsuran mingguan dan mendapatkan modal intelektual berupa pelatihan serta pendampingan usaha.

Setiap kelompok minimal terdiri dari dua subkelompok dan maksimal enam subkelompok, dengan masing-masing subkelompok beranggotakan minimal 10 hingga 30 orang di lingkungan yang sama. Setiap kelompok atau subkelompok dipimpin oleh seorang nasabah yang berperan sebagai ketua yang bertanggung jawab mengoordinasi anggota kelompoknya.

Adanya pertemuan mingguan ini, PNM tak hanya memastikan kelancaran pembayaran angsuran, tetapi juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk belajar bersama, membangun jejaring sosial sebagai bagian dari modal sosial dan mendapatkan dukungan moral serta teknis dari sesama anggota kelompok.

Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung, sehingga para perempuan pelaku usaha ultra mikro dapat berkembang bersama dan meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Sejak awal kehadirannya, PNM Mekaar terus berkembang dengan berbagai layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Per 30 Juni 2024, sebanyak 15,2 juta nasabah ultra mikro tergabung sebagai nasabah PNM Mekaar. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dari program yang ditawarkan oleh PNM, dengan dukungan finansial yang kuat dari bank bjb.

Selain itu, sejak akhir 2018, PNM juga mulai mengembangkan PNM Mekaar Syariah di beberapa wilayah seperti Aceh, Padang, sampai Nusa Tenggara Barat. Hingga kini, 73 persen pembiayaan PNM berbasis syariah. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan dan manfaat program, sehingga semakin banyak perempuan prasejahtera yang dapat terjangkau oleh program ini.

Bank bjb sendiri telah menjadi salah satu kreditur utama bagi PNM sejak kuartal ketiga 2021 hingga sekarang. Selama periode ini, outstanding Mekaar menunjukkan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya, menandakan PNM menjadi perpanjangan tangan bank bjb dalam meningkatkan perekonomian di daerah Jawa Barat-Banten.

Selain dukungan finansial, bank bjb juga mendukung kegiatan edukasi yang dilakukan PNM melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Bank bjb sangat mendukung kegiatan ini karena dapat meningkatkan literasi keuangan para nasabah dan melindungi mereka dari risiko pinjaman daring ilegal yang semakin marak.

Berdasarkan data nominatif PNM Mekaar per 30 Juni 2024, total penyaluran secara nasional mencapai Rp43,8 triliun. Dari jumlah ini, sekitar Rp10,14 triliun atau 23,18 persen berada di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi fokus utama dalam penyaluran pembiayaan Mekaar, sejalan dengan komitmen bank bjb untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir, bank bjb juga terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan bagi UMKM dan ultra mikro. Ke depan, bank bjb berencana untuk memperluas dukungannya terhadap program PNM Mekaar di lebih banyak daerah dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memperluas jangkauan dan manfaat program.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,26% ke level 7.543 pada penutupan perdagangan Kamis (3/10).

Ajaib Sekuritas menyebut sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain pelaku pasar juga merespon negatif potensi meluasnya konflik di Timur Tengah. Sementara, turunnya daya beli yang tercermin dari deflasi secara bulanan dalam lima bulan beruntun juga memberi sentimen negatif.

"Namun, suku bunga yang mulai dipangkas oleh Bank Indonesia atau dan stimulus oleh Bank Sentral Cina berpotensi memberikan booster bagi kondisi perekonomian global dan domestik," tulis Ajaib Sekuritas dalam keterangan resminya, Kamis (3/10).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 11,98 triliun dengan volume 20,66 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.264.225 kali.

Sebanyak 284 saham menguat, 296 saham terkoreksi, dan 216 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.628 triliun.

Bursa Asia bergerak variatif seiring dengan melemahnya IHSG. Nikkei 225 naik 1,97%, Hang Seng turun 1,47% dan Straits Times meningkat 0,04%. Sementara Shanghai Composite tidak melakukan perdagangan.

Saham top gainers:

- PT Krakatau Steel Tbk (KRAS)
- PT Green Power Group Tbk (LABA)
- PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN)
- PT Rukun Raharja Tbk (RAJA)
- PT Panin Financial Tbk (PNLF)

Saham top losers:

- PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS)
- PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID)
- PT Indika Energy Tbk (INDY)
- PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
- PT Bukalapak.com Tbk (PWON)

Bos Lion Air mengungkapkan rencana perusahaannya untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sekaligus Direktur Utama Lion Air, Rusdi Kirana, menyebut perusahaannya bakal mengincar dana segar hingga Rp 7 triliun dari IPO tersebut.

Namun, Rusdi belum memberikan detail waktu pelaksanaan IPO maskapai penerbangannya di BEI. “Let’s see,” kata Rusdi singkat ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).

Berdasarkan nilai yang dimiliki oleh Lion Group, Rusdi mengatakan, seharusnya perusahaan dapat mencapai target dana IPO tersebut. Ia mengatakan Lion Air merupakan maskapai swasta terbesar di Asia Tenggara yang telah beroperasi selama 25 tahun.

“Airline kita yang terbesar di Asia Tenggara dan (maskapai) swasta. Nah, ini bagaimana kami bisa go public,” tambah Rusdi.

Sebelumnya, pendiri Lion Air sekaligus konglomerat itu membeberkan peluang Lion Air untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada tahun 2025.

"Iya, moga-moga [bisa IPO tahun 2025]," kata Rusdi saat ditemui media di Batam Aero Technic di Batam, Kamis (21/3).

Rusdi mengungkapkan, saat ini perusahaan belum menunjuk penjamin emisi maupun melaporkan rencana IPO perusahaan kepada BEI. Salah satu alasannya karena rencana IPO bukan prioritas Lion Air pada 2024. Lion Air sebelumnya juga dikabarkan mengincar dana segar dari IPO sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,77 triliun.

"Belum [menunjuk penjamin emisi dan lapor BEI]. Karena itu bukan prioritas utama, sekali lagi duit ada," ujarnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) optimis pengguna jasa pasar karbon bisa tumbuh signifikan hingga mencapai 100 pengguna pada akhir 2024. Saat ini, per Oktober 2024, jumlah pengguna yang terdaftar di pasar karbon sudah mencapai 81, mencerminkan peningkatan yang positif sepanjang tahun.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengungkap sejak diluncurkannya Indonesia Carbon Exchange (IDXCarbon), pasar ini mendapatkan respons yang sangat baik dari para pelaku pasar. IDXCarbon telah menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari segi transaksi maupun minat pasar.

Sejauh ini, tercatat sebanyak 1,7 juta unit karbon setara CO2 (CO2e) terdaftar di bursa karbon Indonesia. Dari jumlah tersebut, 613.894 ton CO2e telah berhasil diperdagangkan dengan nilai transaksi lebih dari Rp37 miliar, menandakan antusiasme tinggi terhadap perdagangan karbon di Indonesia.

“Sejak 26 September 2023, pengguna jasa karbon naik, dari awal terdaftar sebanyak 16 pengguna jasa, saat ini sudah ada 81,” kata Iman kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (3/10).

Selama tahun pertama beroperasi sejak 26 September 2023, IDXCarbon mencatatkan peningkatan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang diperdagangkan, dari 459.953 ton CO2e menjadi 613.894 ton CO2e. Nilai transaksi juga naik dari Rp 29,21 miliar menjadi Rp 37,06 miliar. Dari total volume tersebut, 420.029 ton CO2e telah digunakan.

Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perdagangan karbon serta perannya dalam melawan perubahan iklim. Saat ini, terdapat tiga proyek SPE-GRK yang telah dicatatkan di IDXCarbon, yaitu proyek Pertamina Geothermal Lahendong, PLTGU Muara Karang milik PLN, dan PLTM Gunung Wugul milik grup PLN.

Dengan proyek-proyek tersebut, jumlah unit karbon yang dicatatkan tumbuh dari 842.950 ton CO2e pada 26 September 2023 menjadi 1.777.141 ton CO2e pada 26 September 2024, dengan 1.357.112 ton CO2e unit karbon yang masih tersedia setelah retirement.

Sebelumnya, aktivitas perdagangan Bursa Karbon masih terpantau sepi setelah hampir setahun diluncurkan pada 26 September 2023. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa hal itu dipengaruhi pemerintah yang belum menentukan besaran pajak karbon atau carbon tax.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Irvan Susandy, mengatakan salah satu faktor keberhasilan bursa karbon di beberapa negara adalah adanya pajak karbon. Menurut dia, aktivitas pajak bursa karbon akan naik apabila pajak karbon ditetapkan dan nilainya lebih tinggi daripada harga jual beli karbon di pasar.

“Jadi salah satu yang kami harapkan adalah adanya karbon tax agar bursa karbonnya ramai,” kata Irvan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Kamis (19/9).

Di samping itu, Irfan mengatakan, masih diperlukan banyak sosialisasi dan edukasi mengenai emisi karbon. Bursa Efek Indonesia juga perlu melakukan koordinasi dengan kementerian terkait emisi karbon. Dengan adanya bursa karbon, diharapkan menjadi salah satu infrastruktur yang dapat menunjang proses pengurangan emisi karbon di Indonesia.

PT Avia Avian Tbk. (AVIA), emiten cat yang dimiliki oleh konglomerat Hermanto Tanoko, bakal menerima dividen interim dari salah satu entitas anak usahanya, PT Tirtakencana Tatawarna (Tirta). Nilai dividen yang diterima Avia Avian mencapai Rp99,99 miliar, hal ini akan memberikan dorongan signifikan bagi kinerja keuangan perusahaan.

Corporate Secretary Avia Avian Hera Septi Astuti, menjelaskan bahwa keputusan pembagian dividen ini diambil melalui mekanisme keputusan tertulis oleh direksi. Keputusan tersebut dibuat pada 30 September 2024, dengan persetujuan penuh dari Dewan Komisaris.

"Pembayaran dipastikan akan dilakukan paling lambat pada 16 Oktober 2024, yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi likuiditas dan posisi keuangan Avia Avian di tahun ini," jelas Hera dikutip dari keterbukaan informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (3/10).

Dividen interim diambil dari laba perusahaan Tirta yang diperoleh sepanjang tahun berjalan, dan akan disalurkan kepada pemegang saham Tirta, termasuk Avia Avian, sebagai pemilik saham mayoritas.

Pendapatan dividen interim dari entitas anak menjadi salah satu sumber penting bagi PT Avia Avian Tbk dalam memperkuat kinerja keuangannya.

PT Tirtakencana Tatawarna, yang sepenuhnya dimiliki oleh Avia Avian dengan porsi saham 99,99%, telah memutuskan untuk membagikan dividen interim kepada para pemegang saham. Dividen ini diambil dari laba yang diperoleh perusahaan sepanjang tahun 2024.

Kehadiran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai perwakilan pemerintah di tengah masyarakat diharapkan dapat mendukung eksistensi koperasi. Sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir yang sumber dananya dari APBN.

LPDB-KUMKM merupakan lembaga pembiayaan yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi. Pembiayaan ini harus disalurkan secara tepat guna dan tepat manfaat.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, LPDB-KUMKM menjadi mitra yang andal dan dapat dipercaya dalam menyalurkan dana bergulir untuk pengembangan bisnis koperasi, serta mengatasi berbagai keterbatasan khususnya di sisi permodalan.

“Sebagai salah satu roda penggerak perekonomian negara, koperasi menjadi target penyaluran LPDB-KUMKM dengan memberikan pinjaman bertarif rendah, serta penerima manfaat yaitu pelaku UMKM sebagai bagian dari anggota koperasi,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (3/10).

Sebagai garda terdepan bagi permodalan koperasi, LPDB-KUMKM terus menjalin sinergi dengan para stakeholder, di antaranya Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, lembaga penjamin, perbankan, dan aparat penegak hukum (APH).

Selain itu, melalui kehadiran lima kantor Satuan Tugas Wilayah LPDB-KUMKM, serta dukungan transformasi dan inovasi digital semakin mempermudah layanan LPDB-KUMKM kepada koperasi-koperasi di pelosok negeri.

“Pemanfaatan dana yang mudah, murah, dan ramah, serta Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM diharapkan dapat mendukung dan mendampingi koperasi agar naik kelas dan berkembang,” ucap Supomo.

Selaras dengan LPDB-KUMKM, salah satu mitra penerima manfaat dana bergulir dari Kabupaten Malang Jawa Timur yaitu Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso juga menyatakan bahwa kehadiran LPDB-KUMKM menjadi bukti pendampingan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat melalui koperasi.

Ketua Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso Agung Rino Santigi menyatakan, melalui sinergi dengan LPDB-KUMKM, Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso dapat menjalankan business plan dengan baik. Bunga yang rendah dan pola pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan, menjadi pertimbangan utama koperasi mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM.

“Informasi mengenai pinjaman bertarif murah LPDB-KUMKM diperoleh melalui website LPDB-KUMKM, juga Dinas Koperasi dan UKM setempat. Dua kali pinjaman telah didapatkan pada tahun 2023 dan 2024, koperasi mengalami peningkatan signifikan baik dari pendapatan, pelayanan anggota, serta sarana anggota menjadi lebih tepat waktu,” katanya.

Menurut Agung, koperasi juga menerapkan beberapa strategi guna meningkatkan produktivitas usaha dan mencegah terjadinya gagal bayar. Di antaranya, menyalurkan dana bergulir kepada anggota dengan tepat sasaran dan tepat peruntukkan, membina anggota dengan baik, dan menjalin kerja sama dengan stakeholder terutama para offtaker.

“Kami berharap, melalui dana bergulir Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso dapat memberikan manfaat lebih baik lagi kepada anggotanya, serta mampu bersaing dalam skala nasional,” ujarnya.

Koperasi yang memiliki anggota sebanyak 736 orang dan total karyawan sebanyak 47 orang, juga bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, PG Kebon Agung, serta DPD Aptri Kebon Agung.

“Harapannya, Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso dapat terus melayani dan menunjang para petani dalam mengelola serta memasarkan hasil pertanian, khususnya melalui suntikan modal LPDB-KUMKM,” tutur Agung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meragukan data jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang beredar di masyarakat saat ini. Data tersebut merupakan angka yang tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan per September 2024, yang angkanya hampir 53 ribu orang.

Airlangga, yang saat ini merangkap sebagai Pelaksana Tugas Menteri Ketenagakerjaan, mengatakan jumlah tersebut berbeda dengan Dinas Ketenagakerjaan. "Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat karena jumlah PHK yang terdaftar di dinas relatif lebih rendah daripada yang disampaikan," katanya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10).

Selain itu, anggaran untuk jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP belum terserap maksimal. Padahal, dana ini seharusnya bisa dimanfaatkan bagi pekerja yang terdampak PHK. "Insentif yang disiapkan sektiar Rp 1,2 triliun tapi pemanfaatannya masih sangat kecil," ujar Airlangga.

Berdasarkan data realisasi klaim JKP dari BPJS Ketenagakerjaan, pada periode Januari-Juli 2024 tercatat mencapai Rp 237,04 miliar. Klaim JKP pada Agustus 2024 sebesar Rp 27,57 miliar.

JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Manfaat yang diberikan kepada pekerja terdampak PHK adalah uang tunai, informasi pasar kerja, pelatihan kerja, dan bimbingan jabatan.

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya mencatat jumlah pekerja yang terdampak PHK per 1 Oktober 2024 mencapai 52.993 orang. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyebutkan, penyumbang terbesar angka tahun ini dari sektor manufaktur yang mencapai 24.013 tenaga kerja.

Selain sektor manufaktur, terdapat sektor aktif jasa lainnya mencapai 12.853 tenaga kerja. Lalu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan total 3.997 tenaga kerja.

Indah menyebut salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka PHK karena ketidakmampuan perusahaan bertahan dalam kompetisi bisnis. Selain itu, kondisi ekspor juga menurun karena situasi ekonomi negara lain kurang bagus.

Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mempersiapkan peluncuran layanan intraday short selling, yang dijadwalkan resmi beroperasi pada kuartal pertama 2025. Langkah ini bertujuan untuk semakin memperdalam pasar keuangan Indonesia, memberikan fleksibilitas lebih bagi investor, serta meningkatkan likuiditas di pasar saham.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan POJK VI Tahun 2024 yang mengatur pembiayaan transaksi efek dan mekanisme short selling. Sejak diresmikannya peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 3 April 2024, pasar kini memasuki masa transisi selama enam bulan, yang akan berakhir pada 3 Oktober 2024, sebelum layanan ini benar-benar diterapkan.

“Enam bulan persis itu adalah hari ini, 3 Oktober 2024,” kata Jeffrey dalam Edukasi Wartawan Intraday Short Selling (IDSS) secara virtual, Kamis (3/10).

Jeffrey mengatakan BEI akan memberlakukan dua peraturan baru. Pertama, peraturan nomor 2-H yang mengatur persyaratan dan perdagangan efek dalam transaksi margin serta short selling.

Kedua, peraturan nomor III-I mengenai keanggotaan, termasuk keanggotaan untuk margin atau short selling. Dengan adanya dua peraturan ini, perdagangan dan keanggotaan terkait margin dan short selling dapat segera disesuaikan oleh para anggota bursa.

Jeffrey menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 57 anggota bursa yang memiliki lisensi untuk memberikan fasilitas margin kepada investor. Namun, hingga saat ini, belum ada anggota bursa yang mendapatkan izin untuk melakukan short selling.

“Tetapi saat ini sudah ada 23 Anggota Bursa (AB) yang menyatakan berminat untuk bursa short selling,” ujar Jeffrey.

Dengan diberlakukannya peraturan baru, anggota bursa dapat segera mengajukan permohonan untuk menjadi anggota bursa short selling. Permohonan ini akan diproses dan diperiksa, terutama terkait kesiapan dokumen dan sistem lainnya.

Jeffrey berharap, apabila proses ini berjalan lancar, pada akhir tahun ini sudah ada anggota bursa yang mendapatkan izin sebagai anggota bursa short selling.

Dengan demikian, di kuartal pertama tahun 2025, ia juga berharap sudah ada anggota bursa yang dapat memberikan fasilitas short selling, termasuk intraday short selling (IDSS) kepada investor.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan short selling ini akan terus dipantau sesuai dengan perkembangan pasar ke depan.

Short Selling Tingkatkan Likuiditas dan Pembentukan Harga Lebih Wajar

Di samping itu, Jeffrey menyebut apabila melihat pasar modal secara global, penerapan short selling ini merupakan praktik yang diadopsi oleh bursa-bursa di seluruh dunia.

Selain fasilitas margin, bursa di luar negeri juga menyediakan fasilitas short selling. Dengan adanya margin dan short selling, ia berharap akan terjadi kenaikan likuiditas di pasar dan pembentukan harga yang lebih wajar.

Selain itu, Jeffrey menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari fungsi BEI dalam menyelenggarakan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.

Dengan adanya short selling, lanjut Jeffrey, BEI berharap dapat menyediakan sarana manajemen keuntungan bagi investor, sehingga dapat memaksimalkan profit, baik dalam kondisi pasar yang bullish maupun bearish.

“Sehingga potensi keuntungan yang bisa diambil oleh investor kita menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mempersiapkan peluncuran layanan intraday short selling, yang dijadwalkan resmi beroperasi pada kuartal pertama 2025. Langkah ini bertujuan untuk semakin memperdalam pasar keuangan Indonesia, memberikan fleksibilitas lebih bagi investor, serta meningkatkan likuiditas di pasar saham.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan POJK VI Tahun 2024 yang mengatur pembiayaan transaksi efek dan mekanisme short selling. Sejak diresmikannya peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 3 April 2024, pasar kini memasuki masa transisi selama enam bulan, yang akan berakhir pada 3 Oktober 2024, sebelum layanan ini benar-benar diterapkan.

“Enam bulan persis itu adalah hari ini, 3 Oktober 2024,” kata Jeffrey dalam Edukasi Wartawan Intraday Short Selling (IDSS) secara virtual, Kamis (3/10).

Jeffrey mengatakan BEI akan memberlakukan dua peraturan baru. Pertama, peraturan nomor 2-H yang mengatur persyaratan dan perdagangan efek dalam transaksi margin serta short selling.

Kedua, peraturan nomor III-I mengenai keanggotaan, termasuk keanggotaan untuk margin atau short selling. Dengan adanya dua peraturan ini, perdagangan dan keanggotaan terkait margin dan short selling dapat segera disesuaikan oleh para anggota bursa.

Jeffrey menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 57 anggota bursa yang memiliki lisensi untuk memberikan fasilitas margin kepada investor. Namun, hingga saat ini, belum ada anggota bursa yang mendapatkan izin untuk melakukan short selling.

“Tetapi saat ini sudah ada 23 Anggota Bursa (AB) yang menyatakan berminat untuk bursa short selling,” ujar Jeffrey.

Dengan diberlakukannya peraturan baru, anggota bursa dapat segera mengajukan permohonan untuk menjadi anggota bursa short selling. Permohonan ini akan diproses dan diperiksa, terutama terkait kesiapan dokumen dan sistem lainnya.

Jeffrey berharap, apabila proses ini berjalan lancar, pada akhir tahun ini sudah ada anggota bursa yang mendapatkan izin sebagai anggota bursa short selling.

Dengan demikian, di kuartal pertama tahun 2025, ia juga berharap sudah ada anggota bursa yang dapat memberikan fasilitas short selling, termasuk intraday short selling (IDSS) kepada investor.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan short selling ini akan terus dipantau sesuai dengan perkembangan pasar ke depan.

Short Selling Tingkatkan Likuiditas dan Pembentukan Harga Lebih Wajar

Di samping itu, Jeffrey menyebut apabila melihat pasar modal secara global, penerapan short selling ini merupakan praktik yang diadopsi oleh bursa-bursa di seluruh dunia.

Selain fasilitas margin, bursa di luar negeri juga menyediakan fasilitas short selling. Dengan adanya margin dan short selling, ia berharap akan terjadi kenaikan likuiditas di pasar dan pembentukan harga yang lebih wajar.

Selain itu, Jeffrey menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari fungsi BEI dalam menyelenggarakan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.

Dengan adanya short selling, lanjut Jeffrey, BEI berharap dapat menyediakan sarana manajemen keuntungan bagi investor, sehingga dapat memaksimalkan profit, baik dalam kondisi pasar yang bullish maupun bearish.

“Sehingga potensi keuntungan yang bisa diambil oleh investor kita menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan untuk jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP akan dinaikkan. Nominal yang dapat diklaim setara dengan insentif program Kartu Prakerja.

“Kami minta insentif pelatihan JKP itu untuk disesuaikan dengan Prakerja. Sekarang Prakerja sekitar Rp 3,5 juta sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari situ,” kata Airlangga di Gedung Kemenko, Jakarta, Kamis (3/10).

JKP merupakan program perlindungan kepada pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan memberikan manfaat finansial selama mencari pekerjaan baru.

Airlangga sebelumnya sudah menyatakan uang tunai JKP yang akan diterima bagi para pekerja yang terkena dampak PHK akan ditingkatkan. Revisi ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan manfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, manfaat uang tunai yang diberikan kepada korban PHK diberikan setiap bulan selama satu semester. Ketentuan penyaluran bulanan uang tunai mengacu pada hitungan 45% dari gaji bulanan untuk tiga bulan pertama dan 25% dari upah untuk tiga bulan berikutnya.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% dalam tiga bulan, lalu 25% untuk tiga bulan berikutnya, maka nanti itu akan disamakan semua di 45%," kata Airlangga pada 13 September lalu.

Pemerintah juga akan memperluas kriteria penerima JKP kepada para pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Selain itu, para pekerja yang terkena dampak PHK sebelum masa habis kontrak juga dapat mendapatkan manfaat jaminan tersebut.

Dengan begitu, program JKP nantinya tidak hanya menyasar pada karyawan tetap. "Kami minta kriterianya diperluas agar para pekerja PKWT juga bisa mengambil JKP," ujar Airlangga.

Saat ini, program pelatihan dari Kartu Prakerja memberikan besaran beasiswa kepada peserta sebesar Rp 4,2 juta per individu. Total tersebut terbagi atas biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp 600 ribu, dan insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.