IDXChannel - Pertamina menyalurkan 8,7 juta kilo liter (KL) Avtur untuk masa penerbangan Haji 2024 di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT), Brasto Galih Nugroho mengatakan, fase penerbangan haji terbagi menjadi dua, yaitu fase pertama (pemberangkatan) dan fase kedua (kedatangan).

"Pada fase pemberangkatan berlangsung 12 Mei sampai 10 Juni 2024, menyalurkan 2,7 juta KL Avtur. Sedangkan pada fase kedatangan pada 22 Juni hingga 22 Juli 2024, disalurkan sebanyak 6 juta KL Avtur," kata Brasto Galih lewat keterangannya, Selasa (23/7/2024).

Dia menambahkan, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pemetaan kebutuhan Avtur, sehingga penyaluran Avtur pada masa penerbangan haji tahun 2024 ini berjalan lancar.

AFT Adi Soemarmo melayani 100 penerbangan selama periode haji 2024. Pertamina sebelumnya telah memetakan kebutuhan Avtur, khususnya di AFT Adi Soemarmo untuk mendukung kelancaran ibadah haji tahun 2024.

Brasto menambahkan, Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjamin ketersediaan pasokan Avtur pada masa penerbangan haji tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang.

"Ini merupakan amanah bagi kami untuk menyediakan energi di setiap perjalanan, termasuk perjalanan haji, dan kami akan selalu berupaya untuk memastikan pasokan avtur lancar di masa penerbagan haji di tahun yang akan datang," katanya.

(NIY)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakinkan investor terkait ketahanan ekonomi Indonesia. Dia pun menjabarkan sederet bukti bahwa ekonomi Indonesia masih cenderung lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya.

Dia mengatakan, perekonomian Indonesia konsisten tumbuh di kisaran 5 persen selama delapan kuartal terakhir di tengah berbagai tantangan perekonomian global. Pada triwulan-I-2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen year on year (yoy) dan inflasi Juni 2024 terkendali dalam rentang sasaran, yakni 2,5 persen (yoy).

"Di mana lagi Anda melihat pertumbuhan dan situasi seperti itu secara global? Saya pikir Indonesia berada di posisi tiga besar di antara negara G20 dalam hal pertumbuhan dan inflasi. Dan utang pemerintah juga di bawah 40 persen," kata Airlangga Hartarto di hadapan sejumlah investor lokal dan asing dalam acara Macro Day Event di Deutsche Building, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Pada paruh kedua 2024, sektor konsumsi akan tetap menjadi pendorong pertumbuhan yang kuat. Kebijakan pemerintah mengenai stabilitas harga dan program perlindungan sosial akan turut mendukung pertumbuhan tersebut.

Sektor riil juga tumbuh kuat di mana PMI Manufaktur Indonesia ekspansif selama 34 bulan berturut-turut serta sektor eksternal, yakni neraca perdagangan yang terus menunjukkan surplus selama 50 bulan berturut-turut.

Kinerja makro fiskal di mana rasio pajak secara konsisten juga tumbuh sebesar dua digit sejak 2022 diiringi dengan defisit fiskal tetap terjaga di bawah 3 persen dari PDB pasca-Covid-19.

Sementara itu sektor keuangan yakni pertumbuhan kredit dan DPK menunjukkan tren meningkat dan pertumbuhan kredit perbankan berada di atas 11 persen tahun ini.

Selain itu, Indonesia pada tahun ini juga mencapai tonggak penting dengan naik ke peringkat 27 dari sebelumnya di peringkat 34 dalam peringkat daya saing global. Seluruh lembaga pemeringkat besar juga telah mempertahankan Indonesia pada level investment grade.

"Salah satu pendorong utama kami adalah dari infrastruktur. Lalu efisiensi bisnis, efisiensi Pemerintah, dan kinerja ekonomi. Salah satu hal yang juga kami kuatkan adalah di pasar tenaga kerja. Dan pasar tenaga kerja, sebenarnya, kita nomor dua dari seluruh negara. Itu karena kami memperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja," kata Airlangga.

(NIA)

IDXChannel - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menyetor ke negara hingga Rp52,6 triliun. Setoran tersebut berasal dari dividen hingga pajak.

BUMN ketenagalistrikan itu menyumbangkan dividen Rp3,09 triliun ke negara. Jumlah tersebut mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan. Selain dividen, PLN juga berkontribusi melalui pajak seperti pajak penghasilan, PPN, bea materai, bea masuk, pajak daerah & retribusi daerah) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Darmawan mengungkapkan, kinerja keuangan PLN ditopang pertumbuhan penjualan listrik yang mencapai 288,44 Terrawatt hour (TWh) atau meningkat 5,36 persen dari 273,76 TWh pada 2022 lalu. Hal ini berdampak pada total pendapatan perseroan yang mencapai Rp487,38 triliun, tumbuh signifikan dibandingkan capaian 2022 yang sebesar Rp46,25 triliun.

"Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end. Mulai dari sistem pembangkit, transmisi, distribusi, pengadaan, sistem keuangan, sistem planning hingga restrukturisasi organisasi dan pelayanan pelanggan, sehingga kini PLN menjadi makin lincah, unified, kokoh dan trengginas," kata Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Darmawan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan dan stakeholder lainnya atas dukungan terhadap upaya transformasi yang terus dijalankan perseroan.

"Buah dari transformasi ini mustahil PLN raih tanpa dukungan dari pemerintah. Pemerintah secara konsisten menjaga daya beli masyarakat dan menghadirkan ekosistem investasi yang menarik bagi para pelaku bisnis dan industri sehingga konsumsi listrik terus tumbuh," kata Darmawan.

(RFI)

IDXChannel - Bagaimana cara cetak kartu BPJS di Mobile JKN? Di era digital, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan menjadi semakin penting.

Selain digunakan untuk mengecek status kepesertaan BPJS, aplikasi Mobile JKN juga dapat digunakan untuk mencetak kartu BPJS Kesehatan. Setelah mendaftar, pilih menu Kartu Peserta dengan tekan ikon kartu kecil di bagian bawah, di samping menu Beranda. Berikut langkah-langkah untuk mencetak kartu BPJS Kesehatan di aplikasi Mobile JKN:

Cara Cetak Kartu BPJS di Mobile JKN

Berikut cara cetak kartu BPJS di Mobile JKN yang mudah dan cepat:
* Daftar keanggotaan di aplikasi JKN-Mobile.
* Pilih menu “Kartu Peserta” dengan ikon kartu kecil.
* Kartu BPJS Anda akan ditampilkan di layar.
* Pilih opsi “Kirim Email” yang berada di sebelah kanan bawah layar.
* Setelah menerima email kartu BPJS, unduh kartu tersebut.
* Cetak kartu BPJS seperti biasa.

Anda bisa mencetak secara mandiri jika tidak bisa dilakukan oleh dari pihak BPJS Kesehatan. Itulah cara cetak kartu BPJS di Mobile JKN, semoga dapat membantu Anda. (SNP)

IDXChannel - Inflasi inti Singapura melambat lebih dari yang diperkirakan pada Juni, memberikan ruang bagi bank sentral untuk fokus melindungi ekonomi yang bergantung pada perdagangan dari guncangan global.

Harga inti, yang tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi pribadi mencapai 2,9 persen di Juni dari tahun lalu, menurut pernyataan dari Otoritas Moneter Singapura (MAS) dan Kementerian Perdagangan dan Industri pada Selasa (23/7/2024).

Angka tersebut--level yang terakhir terlihat pada Maret 2022--lebih lambat dari estimasi median 3 persen dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom.

Inflasi semua barang melambat menjadi 2,4 persen setelah mencetak 3,1 persen di Mei. Perlambatan ini didorong oleh kenaikan yang lebih lemah dalam transportasi pribadi dan biaya perawatan kesehatan. Pada basis bulan ke bulan, indikator utama turun 0,2 persen dari kenaikan 0,7 persen di bulan sebelumnya.

Kenaikan harga yang melambat memberi ruang bagi para pembuat kebijakan untuk mempertahankan pengaturan moneter yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

MAS, yang akan meninjau kebijakan moneter pada 26 Juni, kemungkinan akan mempertahankan kebijakan moneternya untuk pertemuan kelima berturut-turut--menjaga nilai tukar dolar lokal tetap menguat, dalam sebuah sikap yang akan membantu meredam inflasi impor.

Otoritas, yang melihat ekonomi Singapura berekspansi lebih dekat ke tingkat potensialnya sebesar 2 persen -3 persen, akan memberikan penilaian terbaru mengenai inflasi dan pertumbuhan pada pertemuan triwulanan pada Jumat.

(DKH)

IDXChanel - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menerima Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2023 yang digelar di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (22/7).

Dalam RUPS tersebut, Pemerintah mengapresiasi upaya PLN selama tahun 2023 yang kembali mencetak kinerja terbaik sehingga mampu berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan.

Selain kontribusi ke negara melalui setoran dividen yang mencapai Rp3,09 triliun, PLN juga sukses berkontribusi melalui Pendapatan Pajak (pajak penghasilan, PPN, bea materai, bea masuk, pajak daerah & retribusi daerah) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp52,57 triliun.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pada RUPS tahun ini PLN melaporkan Kinerja Keuangan Tahun Buku 2023 di mana transformasi PLN kembali sukses menghadirkan kinerja terbaik.

Laba PLN meningkat 53,12 persen Year on Year (YoY) dari Rp14,41 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp22,07 triliun pada tahun 2023.

Kinerja keuangan apik PLN ditopang pertumbuhan penjualan listrik tahun 2023 yang mencapai 288,44 Terrawatt hour (TWh) atau meningkat sebesar 5,36 persen YoY dari 273,76 TWh pada 2022 lalu. Hal ini berdampak pada total pendapatan Perseroan yang mencapai Rp487,38 triliun pada 2023 atau tumbuh signifikan dibandingkan raihan tahun 2022 yang sebesar Rp46,25 triliun.

“Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end. Mulai dari sistem pembangkit, transmisi, distribusi, pengadaan, sistem keuangan, sistem planning hingga restrukturisasi organisasi dan pelayanan pelanggan, sehingga kini PLN menjadi makin lincah, unified, kokoh dan trengginas,” terang Darmawan.

Darmawan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan dan stakeholder lainnya atas dukungan terhadap upaya transformasi yang terus dijalankan perseroan.

“Buah dari transformasi ini mustahil PLN raih tanpa dukungan dari Pemerintah. Pemerintah secara konsisten menjaga daya beli masyarakat dan menghadirkan ekosistem investasi yang menarik bagi para pelaku bisnis dan industri sehingga konsumsi listrik terus tumbuh,” jelas Darmawan.

Darmawan menegaskan sebagai BUMN, PLN akan terus melaksanakan amanah negara untuk memastikan seluruh penjuru Indonesia bisa menikmati layanan kelistrikan yang andal dan terjangkau.

“Listrik ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Dengan arahan serta bimbingan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang proaktif mengawal PLN dari level strategis hingga teknis di lapangan, kami optimistis mampu memberikan listrik andal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tutup Darmawan. (WHY)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan uji coba perdana penggunaan biodiesel B40 pada kereta api.

Uji coba ini dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, deengan menggunakan kereta api Bogowonto relasi Yogyakarta-Pasar Senen pada Senin (22/7/2024).

"Ini merupakan kick off pertama kali kita memasukkannya ke (sektor) perkeretaapian untuk B40 ini," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dilansir dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa (23/7/2024).

Dia menambahkan, uji kinerja terbatas ini bertujuan untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam. Menurutnya, B40 merupakan produk campuran solar 60 persen dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40 persen, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.

Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP, atau sekitar dua bulanan, untuk mencapai hasil tersebut.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan tahun 2025," kata Eniya.

Dia menambahkan, melalui program B40 ini, pemerintah terus meningkatkan adopsi biodiesel berbasis kelapa sawit di berbagai jenis kendaraan.

Setelah penggunaan B40 di industri mobil empat tahun lalu, uji coba berikutnya pada tahun 2024 akan berfokus pada alat pertanian (alsintan) dan industri perkeretapian.

Selanjutnya akan ada industri pertambangan dan alat berat, serta alat perkapalan dan pembangkit listrik, yang akan dimulai dalam waktu dekat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, diperkirakan diperlukan 16 juta kiloliter B40.

Eniya pun optimistis penggunaan B40 ini bisa makin meningkatkan penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar dibandingkan biodiesel sebelumnya, yakni B35. Peningkatan pemakaian biodiesel juga akan makin menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Eniya menyebut, pada tahun 2023, penghematan devisa dari penggunaan B35 pada sektor otomotif dan non-otomotif mencapai Rp122 triliun. Tahun ini diperkirakan angkanya juga sama.

"Kalau tahun depan sudah beralih ke B40, penghematan bisa mencapai sekitar USD9 miliar (sekitar Rp144 triliun)" kata dia.

Adapun penurunan karbon dioksida (C02) ditargetkan mencapai 42,5 juta ton dari estimasi pemakaian 16 juta kiloliter (kl) B40 pada 2025. Ini lebih besar dari pemakaian B35 yang mencapai 12,23 juta kl pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 13 juta kl hingga akhir tahun 2024.

Vice President of Logistics PT KAI, Suryawan Putra Hia mengataka, PT KAI saat ini menggunakan 300 juta liter bahan bakar B35. Selama pemakaian, performa mesin KA tidak mengalami masalah. Oleh karena itu, dia optimistis bahwa peralihan dari B35 ke B40 akan berjalan lancar, mengingat spesifikasinya hampir sama.

"Sejauh ini (penggunaan biodiesel untuk bahan bakar KA) no issue. Nanti mungkin yang B100 yang challenge banget dan kita optimis kalau B40 ini nggak akan berdampak signifikan pada mesin," kata Suryawan.

(NIY)

IDXChannel - Pengelolaan komoditas mineral, khususnya nikel dan timah akan terintegrasi serta termonitor dalam satu portal Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara). Integrasi ini diharapkan bisa mencegah potensi korupsi di sektor pertambangan.

"Pada akhirnya komoditas Nikel dan Timah telah siap untuk diimplementasikan pada Simbara. Pengembangan Simbara juga telah mengidentifikasi celah-celah rawan korupsi dan sekaligus menutupnya dengan berbagai sistem dan mekanisme digital yang lebih efektif," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dikutip Selasa (23/7/2024).

Luhut menambahkan, meningkatnya investasi pada industri pertambangan dan pengolahan/pemurnian nikel membuat proses bisnis di lapangan menjadi semakin kompleks.

Sedangkan pada komoditas timah, permasalahan yang terjadi tidak hanya terkait praktik penambangan ilegal, tetapi proses bisnis legal pun masih punya banyak isu, yang mengindikasikan berbagai kelemahan tata kelola yang perlu diperbaiki.

Luhut melanjutkan, Simbara digunakan sebagai alat monitoring pergerakan komoditas ditujukan untuk mengurangi kebocoran sumber daya alam, dan mampu mengoptimalkan penerimaan negara.

Selain aspek penerimaan negara, hal yang lebih penting lagi adalah menjaga aspek tata kelola, melalui transparansi dan ketertelusuran (traceability) komoditas minerba.

"Karena, melalui sistem ini, kita dapat memantau setiap tahap proses pergerakan komoditas minerba ini, mulai dari produksi hingga pengolahan/pemurnian sampai dengan pengangkutan dan penjualan, dengan lebih transparan dan akuntabel," kata Luhut.

Luhut menambahkan, bahwa sistem ini juga ke depan akan dikembangkan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha atas ketentuan aspek kehutanan dan lingkungan hidup serta ketenagakerjaan.

"Semoga upaya kita bersama ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi penatakelolaan komoditas mineral sebagai komoditas strategis nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pendapatan negara dan bagi kesejahteraan rakyat," kata dia.

(NIY)

IDXChannel - Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengungkapkan, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) berdampak positif pada minat investor untuk membangun KEK di sekitar ibu kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin mengatakan, ada tujuh usulan KEK yang masuk dari perusahaan. Salah satunya KEK yang berlokasi dekat IKN.

"Kami sudah menerima tujuh usulan (KEK) baru, sedang diperiksa, di-review usulan itu. Ada yang di sekitar IKN, ada yang di Sulawesi ada yang di Jawa, tapi itu masih belum bisa kami sampaikan, tapi yang jelas ada di luar Jawa dan Jawa," ujarnya saat media briefing di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Edwin menjelaskan salah satu usulan KEK baru yang rencananya dibangun di IKN memiliki fungsi untuk penyediaan energi bagi ibu kota baru. Kendati demikian, Edwin masih enggan menyebutkan perusahaan yang berencana menggarap KEK tersebut.

"Dia ingin jadi salah satu hub dalam rangka pengembangan ekonomi yang di sekitar IKN. Jadi penyediaan energi, kemudian smelter, hasil-hasil tambang, nikel, bauksit, dan batu bara juga. Itu gunanya untuk bisa menyediakan energi buat IKN," tuturnya.

Lebih lanjut, Edwin mengatakan usulan tersebut masih dikaji karena berbagai persyaratan diperlukan sebelum disetujui Dewan Nasional KEK. Dengan status KEK, kawasan tersebut akan mendapatkan banyak insentif dari pemerintah, terutama insentif pajak dan bea cukai.

"Usulan-usulan baru yang kami terima, mereka menanyakan bagaimana sih kalau mau bangun KEK, apa persyaratannya. Selain usulan yang datang, yang belum mengusulkan pun juga datang ke kami untuk diskusi bagaimana membangun KEK di suatu tempat," katanya.

(RFI)

IDXChannel - Komisi II DPR RI menyuarakan kekhawatiran mengenai semakin meningkatnya kepemilikan tanah di Bali oleh Warga Negara Asing (WNA).

Karenanya, Anggota Komisi II DPR RI, Cornelis, menegaskan perlu pengawasan yang ketat terhadap penguasaan dan pemilikan tanah oleh pihak asing, guna melindungi hak-hak penduduk lokal dan menjaga keaslian budaya Bali.

"Kita harus menjaga agar tanah-tanah ini tidak dialihfungsikan gedung dan hotel yang menggusur penduduk lokal. Terutama kawasan pesisir harus dilindungi dari dampak buruk perubahan iklim seperti kenaikan suhu bumi dan peningkatan air laut," ujar Cornelis, saat memimpin Tim Kunjungan Komisi II DPR ke BPN Gianyar, Bali, Kamis (18/7/2024).

Di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengingatkan bahwa reforma agraria harus berfokus pada keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

"Penataan kembali struktur penguasaan tanah sangat penting untuk kemakmuran rakyat. Kita harus memastikan bahwa tanah tetap dimiliki oleh rakyat dan tidak jatuh ke tangan asing yang bisa membeli dengan harga murah," ujar Guspardi.

Guspardi juga menyoroti fenomena 'kampung asing' seperti Kampung Rusia di Bali, yang dapat mengancam keaslian budaya lokal.

"Jika ini terus terjadi, Bali bisa kehilangan identitas budayanya. kami minta BPN untuk mengawasi agar tanah di Bali tidak tergadai kepada pihak asing. Masalah ini harus diatasi dengan serius," ujar Guspardi.

Karenanya, dalam kesempatan itu, Komisi II mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan agraria dan ekonomi serta melestarikan lingkungan dan budaya Bali.
Pengawasan yang ketat dan tindakan nyata dari pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak penduduk lokal, menjaga keaslian budaya Bali, dan memastikan keberlanjutan lingkungan di tengah arus globalisasi dan investasi asing. (TSA)

IDXChannel – Cara mengecek iuran BPJS Kesehatan yang sudah dibayar oleh perusahaan lewat aplikasi Mobile JKN sangat mudah dilakukan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program asuransi sosial yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan karyawan di Indonesia. Untuk memastikan Anda telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan tepat waktu dan sesuai jumlah, penting untuk memeriksa tagihan Anda secara berkala.

Perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS kesehatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Jika perusahaan tidak terdaftar, ada risiko sanksi. Kenyataannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BPJS kesehatan korporasi dan BPJS kesehatan mandiri. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana iuran dihitung dan siapa yang membayarnya.

Cara Mengecek Iuran BPJS Kesehatan yang Sudah Dibayar oleh Perusahaan

Untuk mengetahui Cara mengecek iuran BPJS Kesehatan yang sudah dibayar oleh perusahaan lewat aplikasi Mobile JKN, iuti langkahnya berikut ini:
1. Unduh lalu instal aplikasi Mobile JKN di smartphone.
2. Buka aplikasi Mobile JKN kemudian masuk atau login menggunakan nomor kartu BPJS Kesehatan.
3. Jika lupa nomor kartu BPJS Kesehatan maka bisa memasukkan nomor NIK.
4. Verifikasi menggunakan kode captcha dan PIN kamu.
5. Pilih menu "Tagihan".
6. Klik opsi "Premi".
7. Informasi tagihan BPJS Kesehatan akan tampil.

Itulah cara mengecek iuran BPJS Kesehatan yang sudah dibayar oleh perusahaan. (SNP)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan aturan mengenai izin usaha tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Lewat aturan itu, badan usaha yang dimiliki ormas akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)

Aturan tersebut diterbitkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres) Nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan," bunyi Pasal 5A dikutip dari aturan tersebut, Selasa (23/7/2024).

Ormas keagamaan itu harus memenuhi kriteria dan memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan umat. Penawaran ijin usaha tambang itu berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak peraturan berlaku.

"Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara berlaku," bunyi aturan tersebut.

Dalam aturan tersebut, wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK diatur oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan investasi/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas. Perusahaan milik ormas bisa mengajukan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, pemerintah siap memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan. Salah satunya ormas itu wajib memiliki badan usaha.

“Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas, persyaratannya juga sangat ketat,” katanya baru-baru ini.

(RFI)