IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) menerapkan tarif baru untuk Jalan Tol Binjai-Langsa mulai Kamis ini (18/7) pukul 00.00 WIB. Tarif Seksi 1 ruas Binjai-Stabat naik dan Seksi 2 ruas Stabat-Tanjung Pura mulai dikenakan tarif.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengimbau kepada pengguna ruas jalan tol untuk memeriksa tarif yang berlaku dan memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi guna menghindari antrean di gerbang tol.

"Total akumulasi tarif untuk Golongan I dari Binjai menuju Tanjung Pura dan sebaliknya adalah sebesar Rp54.500. Transaksi pembayaran akan dilakukan di Gerbang Tol (GT) yang berada di sepanjang Tol Binjai-Tanjung Pura," ujar Adjib dalam keterangannya, Senin (15/7).

Adjib menambahkan, dengan penyesuaian dan penetapan tarif ini, Hutama Karya mengimbau pengguna jalan tol memastikan kondisi fisik kartu uang elektronik dalam keadaan baik dan memastikan kecukupan saldo.

Perseroan pun mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol, berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam, dan tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat.

Selain itu, pengguna jalan dapat segera beristirahat di tempat istirahat terdekat apabila merasa mengantuk, dan apabila terdapat keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di Tol Binjai-Langsa (Binjai-Tanjung Pura), agar segera melapor ke Call Centre Tol Binjai-Langsa di 0823-6784-6784.

Berdasarkan SK Menteri PUPR terkait dengan Penyesuaian Tarif Tol Binjai-Langsa Seksi 1 (Binjai-Stabat) dan Penetapan Tarif Seksi 2 (Stabat-Tanjung Pura), berikut besaran tarifnya:

1. Penyesuaian tarif ruas Binjai-Stabat

Golongan 1: semula Rp15.000 menjadi Rp16.500

Golongan 2 dan 3: semula Rp22.500 menjadi Rp25.000

Golongan 4 dan 5: semula Rp30.000 menjadi Rp33.500

2. Penetapan tarif ruas Stabat-Tanjung Pura

Golongan 1: Rp37.500

Golongan 2 dan 3: Rp56.500

Golongan 4 dan 5: Rp75.500.

(FAY)

IDXChannel - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia adalah negara yang paling ketat menerapkan kebijakan pengamanan perdagangan (safeguard) Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) di ASEAN.

Hal ini diungkapkan Ketua KPPI Kemendag, Franciska Simanjuntak. Dia menuturkan, karena banyaknya barang impor yang membanjiri pasar domestik, terkesan merupakan kesalahan dari Kemendag atas penerapan Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Sejak Indonesia bergabung ke dalam WTO, dan semenjak 2003 saat terbentuknya komite pengamanan perdagangan, kita itu sudah menerapkan 28 produk tindakan pengamanan," ujar Fransiska saat jumpa pers di kantor Kemendag, Senin (15/7).

Fransiska menuturkan, Indonesia bahkan berada di atas India, Turki hingga Yordania dalam ketatnya penerapan safeguard dalam perdagangan internasional. Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan data World Trade Organization (WTO) per 31 Desember 2023 yang memantau praktik safeguard dalam lima tahun terakhir.

"Jadi kita termasuk sebagai negara yang sangat aktif. Lalu kedua itu baru ada India yang di bawah Indonesia. Kemudian Turki, Filipina, dan Yordania," ujar Fransiska.

Lebih lanjut, Fransiska menegaskan adalah suatu hal keliru apabila pemerintah Indonesia, khususnya Kemendag tidak mengontrol laju barang impor yang masuk ke pasar dalam negeri.

Dia mengatakan, justru dalam lima tahun terakhir, Indonesia merupakan negara yang paling aktif memperkuat kebijakan safeguard tersebut.

"Jadi ini peningkatkan sangat tajam terjadi di lima tahun terakhir. Tadinya kita itu bukan lima negara tertinggi yang menerapkan safeguard, tetapi kita naik menjadi nomor satu pengguna safeguard sejak lima tahun terakhir. Dengan banyaknya perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada produk Indonesia," tutur Fransiska.

Sekadar informasi, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh WTO per 31 Desember 2024, Indonesia menempati peringkat paling atas kebijakan safeguard dengan membatasi 28 produk impor. Disusul di peringkat kedua, India dengan 24 produk, lalu Turki membatasi 20 produk impornya.

Filipina di posisi keempat memberlakukan safeguard untuk 10 produk impor. Kemudian Yordania dengan 9 produk yang dipantau peredaran impornya.

Untuk pengawasan anti dumping, Indonesia menempati posisi ke-13 di dunia. Posisi tersebut dikarenakan Indonesia sudah melakukan penyelidikan atas 154 produk impor yang ditengarai mempraktikkan dumping.

Penyelidikan atas 154 barang tersebut pun membuat Indonesia menjadi negara tertinggi menerapkan kebijakan anti dumping di ASEAN.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara K. Hasibuan mengatakan, Kemendag sejak lima tahun terakhir sangat serius menangani distribusi produk impor yang memasuki pasar nasional.

"Jadi kami mendapatkan kesan bahwa dengan masuknya barang impor ini sehingga banyak keluhan dari industri lokal seakan-akan kesalahan itu ada di Kementerian Perdagangan," ujar Bara.

(FAY)

IDXChannel - Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) dari Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina berupaya untuk terus mengoptimalkan potensi cadangan migas domestik guna menjaga ketahanan energi.

Salah satu strategi untuk meningkatkan produksi tersebut, PHE ONWJ akan mengaktifkan kembali platform LES.

Platform LES yang terletak di lepas pantai 25 Kilometer (Km) dari Cilamaya, Kabupaten Karawang ini diperkirakan menyimpan potensi minyak mencapai 0,34 Million Stock Tank Barrels (MMSTB) dan 24,23 Billion Standard Cubic Feet (BSCF) untuk gas.

"Saat ini, proyek optimasi pengembangan lapangan LES dan reaktivasi platform LESA sudah berjalan dan akan rampung pada akhir 2025. Proses drilling akan dimulai secepatnya setelah proyek optimasi pengembangan lapangan LES,” ujar General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama dalam keterangan resminya, Senin (15/7).

Lapangan LES pertama kali ditemukan pada 1994 melalui sumur eksplorasi LESA-1. Platform LESA mulai produksi pada 2001 dengan performa produksi hingga 3,5 MMSCFD melalui tiga sumur aktif. Tiga sumur eksisting akan diaktifkan kembali setelah sebelumnya di non-aktifkan pada November 2017.

Selain reaktivasi tiga sumur yang sudah ada, PHE ONWJ akan melanjutkan penambahan pemboran dua sumur pengembangan baru dalam proyek ini. Dari lima sumur yang akan dikelola, diperkirakan mampu menambah capaian produksi nasional sebesar 14,7 MMSCFD untuk gas dan kondensat sebesar 139,3 Barel Condensate Per Day (BCPD).

(FAY)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, potensi investasi di Jawa Tengah bernilai triliunan Rupiah kandas akibat ulah mafia tanah.

Padahal, dikatakan AHY, calon investor di Jawa Tengah sudah melakukan menandatangani Letter of Intent (LoI) atau pernyataan minat investasi di Jawa Tengah. Namun, hal itu kandas akibat ulah mafia tanah.

"Ada investor yang sudah menandatangani LoI, bahkan triliunan (Rupiah), ini negara merugi, padahal kita sangat membutuhkan investasi, Jawa Tengah adalah destinasi investasi yang sangat baik," kata AHY dalam konferensi pers di Semarang secara virtual, Senin (15/7/2024).

AHY menjelaskan, mafia tanah itu melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan. Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,41 triliun.

"Pemberantasan mafia tanah untuk menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang. Sekaligus kita ingin meyakinkan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif dan menjanjikan kepada para investor," kata dia.

Padahal, kata AHY, ada dampak langsung dari investasi dengan terciptanya lapangan kerja baru. Sehingga, diharapkan bisa menyerap tenaga kerja di lokasi yang menjadi tempat investasi.

"Karena dengan investasi kita harapkan membuka lapangan pekerjaan, ribuan masyarakat kita mendapatkan pekerjaan," kata AHY.

Alhasil, dengan terjadinya serapan tenaga kerja ini masyarakat setidaknya bisa memiliki pendapatan dan konsumsi pun bisa ikut meningkat. Dengan demikian, kalkulasi pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh positif lewat kehadiran investasi dan serapan tenaga kerja.

"Dengan demikian semangat mengurangi kemiskinan itu bisa kita wujudkan secara bertahap dengan semakin banyaknya masyarakat kita yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak," ujar AHY.

(YNA)

IDXChannel - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi pemilihan umum (pemilu) Presiden Amerika Serikat (AS) dengan kandidat Donald Trump dan Joe Biden.

Kadin menilai pemilu AS 2024 penting karena kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan AS sudah berjalan lama.

Ketua Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, Kadin tetap membuka pintu kerja sama dengan siapapun calon presiden yang terpilih nantinya.

"Buat kita (pemilu AS), mau Joe Biden, mau Donald Trump, mau Demokrat, mau Republican, kita akan tetap bekerja sama dengan AS," kata Arsjad saat jumpa pers di menara Kadin, Senin (15/7).

Dia mengatakan, hal tersebut karena ruang lingkup Kadin bukan di posisi pemerintah maupun politik, melainkan hanya fokus di dunia usaha.

"Karena kan jelas, kita secara Indonesia memiliki politik luar negeri bebas aktif. Secara Kadin, kita hanya mau selalu bekerja sama, karena kita dari sisi dunia usahanya saja," tutur Arsjad.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani menuturkan, Kadin memiliki peran dalam memfasilitasi antara pengusaha Indonesia dan AS.

Dia menambahkan, Kadin Indonesia juga berperan menjembatani Indonesia dalam kiprah Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

"IPEF ini kan diinisiasi oleh Amerika, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya juga bergabung. Kita ikut berperan untuk menyelesaikan supply-chain perdagangan, ekonomi hijau, intelectual property, dan lainnya," ujar Shinta.

Shinta yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengatakan, dalam konteks pemilu presiden AS, IPEF di sisi Joe Biden dipandang secara general. Sementara di sisi Donald Trump, Kadin Indonesia melihat sisi kerja sama yang pragmatis.

"Kalau melihat pengalaman kita yang lalu, Donald Trump itu sangat transaksional, deal-nya itu bisa langsung. What is it for you, what is it for me. Meski AS sangat kental dengan kepentingan nasionalnya," kata Shinta.

Dia mengatakan, Indonesia sudah memulai kerja sama dengan AS di masa pemerintaha Donald Trump sebelumnya, yakni limited trade deals. Dia menjelaskan, Limited Trade Deals itu sebagai kesempatan kerja sama dengan AS dalam aspek-aspek yang spesifik.

"Yang kami harapkan kalau Trump terpilih, ini (limited trade deals) itu bisa terus didorong," ujarnya.

Shinta berharap, peluang kesempatan kerja sama dengan AS, lebih mudah dibangun jika Trump yang terpilih sebagai Presiden. Dia menyebut salah satunya ekspor tekstil Indonesia ke AS. Indonesia juga bisa mengimpor kapas dari negeri Paman Sam tersebut.

"Kalau kita punya perjanjian dengan AS, seperti CEPA atau Free Trade Area (FTA), itu tidak begitu mudahnya. Sedangkan dengan limited trade deals, kita bisa membuat deal dengan specific area," ujar Shinta.

(FAY)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang.

AHY menjelaskan, mafia tanah itu melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan. Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,41 triliun.

"Pemberantasan mafia tanah untuk menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang. Sekaligus kita ingin meyakinkan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif dan menjanjikan kepada para investor," ujar AHY dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).

AHY juga mengapresiasi kerja empat pilar dalam memberantas mafia tanah, yakni Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah yang memiliki komitmen bersama dalam memberantas mafia tanah di Indonesia.

"Kami ingin benar-benar meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders terutama jajaran kepolisian dan kejaksaan di seluruh tingkatan karena kita ingin memberantas mafia tanah sampai dengan ke akar-akarnya," kata dia.

Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah Arif Rachman yang juga selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Kementerian ATR/BPN melaporkan, mafia tanah di Jawa Tengah berasal dari semua lini termasuk dari tokoh intelektual.

Kerugian yang dialami tidak hanya dari nilai tanah, namun juga melihat nilai pajak dan potensial tanah yang berada dalam kawasan industri tersebut. Atas dua kasus tersebut, kerugian negara atas pajak ditaksir temus sekitar Rp100 miliar.

"Kita juga mengembalikan pajak bahkan potential lost. Ini yang paling penting kalau dari objek tanah mungkin terlihat Rp100 miliar, tapi pajak juga besar, belum lagi ini yang paling penting berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2022 bahwa kawasan Grobogan akan menjadi kawasan Industri. Investasi ini yang akan menyerap ribuan pekerja, namun mati karena mafia tanah," katanya.

(YNA)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ulah mafia tanah mengakibatkan kendala dalam penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia.

AHY menjelaskan, praktik mafia tanah ini justru membuat para calon investor mempertimbangkan ulang rencana investasi ke suatu daerah. Bahkan, tidak jarang mengurungkan minat investasinya akibat ulah mafia tanah.

"Sehingga sayang dan rugi sekali kita sebagai negara jika mafia tanah ini membelenggu potensi investasi," ujar AHY dalam konferensi pers di Semarang secara virtual, Senin (15/7/2024).

Padahal, menurutnya, ada dampak langsung dari investasi yang dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja baru. Sehingga, diharapkan bisa menyerap tenaga kerja di lokasi yang menjadi tempat investasi.

"Karena dengan investasi kita harapkan membuka lapangan pekerjaan, ribuan masyarakat kita mendapatkan pekerjaan," kata AHY.

Sehingga dengan terjadinya serapan tenaga kerja ini, masyarakat setidaknya bisa memiliki pendapatan dan konsumsi pun bisa ikut meningkat. Dengan demikian, kalkulasi pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh positif lewat kehadiran investasi dan serapan tenaga kerja.

"Dengan demikian semangat mengurangi kemiskinan itu bisa kita wujudkan secara bertahap dengan semakin banyaknya masyarakat kita yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak," ujar AHY.

Sebelumnya, AHY bersama Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang.

AHY menjelaskan, mafia tanah itu melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan.

Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektar serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,41 triliun.

(YNA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa sejumlah investor asing dari Asia Timur telah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di industri pembiayaan Tanah Air.

"Saat ini ada empat perusahaan pembiayaan yang telah melaporkan realisasi akuisisi oleh asing," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).

Menurut Agusman, sejumlah investor asing tersebut tercatat berasal dari Korea Selatan, Hong Kong dan Jepang.

Selain itu, ada juga satu perusahaan yang masih dalam proses realisasi akuisisi, serta dua perusahaan lain yang sedang dalam proses persetujuan akuisisi.

"Segmen perusahaan pembiayaan yang diakuisisi oleh asing didominasi oleh sektor pembiayaan kendaraan bermotor," ujar Agusman.

Sementara, terkait kinerja Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending, Agusman menyatakan bahwa penyaluran pendanaan bulanan meningkat per Mei 2024 lalu.

Hal tersebut pun berdampak positif terhadap peningkatan laba industri LPBBTI yang naik 59,45 persen dari Rp173,73 miliar pada April 2024 menjadi Rp277,02 pada Mei 2024.

Meski demikian, OJK juga mencatat bahwa masih terdapat 15 penyelenggara fintech lending yang memiliki tingkat kelalaian bayar oleh debitur di atas 90 hari dari tanggal jatuh tempo (TWP90) yang melebihi ambang batas 5 persen sesuai ketetapan OJK.

"OJK terus melakukan pembinaan dan meminta Penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya," ujar Agusman.

Selain rasio TWP90 tersebut, Agusman juga menyatakan bahwa sejumlah perusahaan pembiayaan dan penyelenggara LPBBTI juga menghadapi masalah dalam memenuhi ketentuan ekuitas minimum.

Hingga Mei 2024, terdapat tujuh dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar serta satu dari 100 penyelenggara LPBBTI yang belum memenuhi kewajiban minimum Rp2,5 miliar.

"Hal ini disebabkan antara lain karena belum dilakukannya penyuntikan modal atau proses peningkatan permodalan yang sedang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Agusman. (TSA)

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku belum ada arahan perihal pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diklaim mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2024.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, kebijakan pembatasan bahan bakar bersubsidi ada di tangan Kementerian ESDM. Sementara itu, PT Pertamina (Persero) hanya selaku operator alias pelaksana saja.

“Enggak tahu, kan bukan di kita, kami hanya melaksanakan apa yang diminta oleh regulator dalam hal ini Kementerian ESDM. (Kalau) ESDM bilang begini kebijakannya, kami sebagai operator melaksanakan,” ujar Arya ketika ditemui di Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Dia mengaku hingga kini belum ada permintaan otoritas untuk menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, seperti klaim yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

Pertamina, lanjut Arya, memang mengatur mekanisme teknis penyaluran BBM. Namun, soal pengetatan distribusi jenis BBM bersubsidi belum ada arahan dari Kementerian teknis.

“Jadi Pertamina itu tidak menentukan bagaimana, apakah ada subsidi yang tepat sasaran, artinya orang yang berhak yang mendapat subsidinya, gitu loh. Dan itu teknisnya baru di Pertamina, tapi soal kebijakan di Kementerian ESDM, bukan di kita, kami hanya siap saja,” kata dia.

Senada, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membantah pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berlalu pada 17 Agustus 2024.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, pemberlakuan pembatasan akses BBM bersubsidi masih menunggu terbitnya hasil revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

Beleid tersebut bakal mengatur konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, yang merupakan BBM bersubsidi dan kompensasi.

“Apakah sebelum 17 (Agustus) ataukah setelah 17 ini kan belum ada yang tahu nih. Nanti setelah 17 baru kita tahu,” ujar Saleh.

Menurutnya, meski substansi dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sudah final, namun pemerintah masih mempertimbangkan hal lain, sehingga aturan itu belum dapat diterbitkan saat ini.

“Jadi begitu, kalau kita sebut secara substansial, itung-itungannya teknokratik atau teknisnya itu sudah kita sampaikan baik ke Menteri ESDM, ke Menko dan sebagainya, namun sekali lagi pertimbanganya kan tidak hanya pertimbangan teknis ekonomi, tapi juga ada pertimbangan lain, ini yang kita mesti, ya kita tunggu lah,” katanya.

Saleh menyebut, substansi dari Perpres 191/2014 sudah dikaji dan difinalisasi sejak tahun lalu. Namun, pemerintah masih harus mematangkan agar lebih detail lagi, terutama soal konsumen yang berhak.

“Tahun kemarin tuh substansi itu sudah final, cuman kan saat ini begini di Perpres itu bergantung detail, apakah di Perpres itu akan diletakan secara detail, katakan konsumen yang berhak itu sampai detail,” ujar dia.

(YNA)

IDXChannel - Wacana pemerintah yang bakal menerapkan kebijakan bea masuk impor dari China sebesar 200 persen terus bergulir dan memantik respons dari berbagai pihak.

Salah satu respons datang dari Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, yang meminta pemerintah untuk lebih selektif dan mengutamakan pangsa pasar produk dalam negeri terlebih dulu, sebelum secara resmi menjalankan kebijakan tersebut.

"Ini keprihatinan kita bersama dan menjadi isu penting untuk pemerintah," ujar Amin, dalam keterangan resminya, pekan lalu.

Menurut Amin, tarif bea masuk 200 persen lebih diperlukan untuk diterapkan pada jenis produk barang jadi saja, seperti produk tekstil, pakaian, dan elektronik.

Hal tersebut agar tak terjadi persaingan pasar antara barang yang diproduksi di dalam negeri dengan barang impor, terutama dari China.

Pendekatan ini dikatakan Amin sangat penting, agar Indonesia dapat terhindar dari ancaman gelombang Pemutusan Hubungan kerja (PHK).

"Di sisi lain, kita juga masih banyak industri yang lain, yang banyak membutuhkan bahan-bahan baku impor. Karena industri-industri kita gulung tikar kalah bersaing dengan produk-produk yang diimpor dari luar yang indikasinya mereka memainkan harga, bermain dumping dan mungkin juga ada insentif dari pemerintah di sana, di luar negeri," ujar Amin. (TSA)

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia masih melakukan impor sejumlah barang dari Israel. Padahal, seruan aksi boikot terhadap produk-produk pro negara tersebut masih banyak disuarakan.

Namun, Plt Kepala BPS Amalia W Widyasanti mengatakan, angka impor produk Israel ke Indonesia menurun drastis yaitu sekitar 54 persen pada Juni 2024.

"Impor asal Israel itu sangat-sangat kecil sekali dibandingkan dengan total impor Indonesia. Saking kecilnya ini jadi tidak berarti jika dibandingkan dengan total impor," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Mengutip data BPS, total impor barang asal Israel pada Juni 2024 mencapai USD2,76 juta atau turun 53,6 persen dibandingkan Mei 2024 yang tercatat USD5,97 juta.

Namun jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang tercatat USD1,51 juta, impor barang dari Israel ini naik 82 persen.

Adapun komoditas yang paling banyak diimpor pada Juni 2024 di antaranya mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS 85 senilai USD889.213 atau merosot 77 persen dibandingkan Mei 2024 yang tercatat USD3,86 juta. Secara tahunan, nilai impor komoditas ini mengalami peningkatan 202,99 persen dibandingkan Juni 2023 yang tercatat USD293.480.

Selanjutnya, komoditas yang juga diimpor dari Israel yaitu instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis atau HS 90 yang mencapai USD616.468 pada Juni 2024 atau meningkat 171 persen dibanding bulan lalu sebesar USD226.908. Nilai komoditas ini meningkat 43 persen dari Juni 2023 yang mencapai USD429.289.

Kemudian komoditas mesin/peralatan mekanis dan bagiannya atau HS 84 di mana nilai impor komoditas ini mencapai USD374.527 pada Juni 2024 atau turun 71 persen dibanding bulan lalu yang mencapai USD1,30 juta.

Lalu ada juga impor perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia atau HS 82 senilai USD352.258 atau naik 5,75 persen dibandingkan Mei 2024 yang tercatat USD333.103. Sama halnya jika dibandingkan secara tahunan, komoditas ini meningkat 8,30 persen dari Juni 2023 yang tercatat USD325.109.

Komditas terakhir yang diimpor dari Israel yaitu bahan kimia organik yang tercatat USD114.690 atau turun 23 persen dibandingkan Mei 2024 yang tercatat USD150.546. Namun secara tahunan, nilai komoditas HS 29 ini mengalami kenaikan 20,41 persen dari Juni 2023 yang mencapai USD95.247.

(YNA)

IDXChannel - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengumumkan tiga sosok baru yang masuk dalam Jajaran Komisaris dan Direksi.

Dua di antaranya mengisi posisi Direksi, yaitu Triswahju Herlina menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan serta Yusron Avivi sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi.

Selain itu, PNM juga mengangkat Ariesta Krisnawan sebagai Komisaris Independen.

Perubahan susunan direksi dan komisaris ini berdasarkan Keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI (BBRI), Sunarso selaku para pemegang saham PNM.

Dengan diumumkannya susunan Direksi dan Komisaris baru ini, PNM resmi memiliki enam Dewan Komisaris dan enam Anggota Direksi.

Berikut susunan jajaran Komisaris dan Direksi baru PNM:

Dewan Komisaris PNM

1. Komisaris Utama: Arif Rahman Hakim
2. Komisaris: Parman Nataatmadja
3. Komisaris: Iwan Taufiq Purwanto
4. Komisaris Independen: Veronica Colondam
5. Komisaris Independen: Nurhaida
6. Komisaris Independen: Ariesta Krisnawan.

Dewan Direksi PNM

1. Direktur Utama: Arief Mulyadi
2. Direktur Bisnis: Prasetya Sayekti
3. Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan: Triswahju Herlina
4. Direktur Operasional: Sunar Basuki
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Kindaris
6. Direktur Digital dan Teknologi Informasi: Yusron Avivi.

(FAY)