IDXChannel - PT PLN (Persero) sukses menghadirkan listrik andal pada gelaran Motocross Grand Prix (MXGP) Seri 2 di Sirkuit Selaparang, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 6-7 Juli 2024.

Motocross Commission (CMS) Director of Federation Internationale de Motocyclisme (FIM), Antonio Alia mengapresiasi komitmen PLN dalam mendukung kelancaran MXGP 2024.

"Tanpa PLN event ini tidak akan berjalan lancar. Dengan dukungan dari PLN kami bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di track tanpa hambatan. Terima kasih atas support PLN," kata Antonio dalam keterangan resmi, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya PLN telah memastikan layanan kelistrikan berjalan optimal selama gelaran balap internasional tersebut mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga posko siaga.

Apresiasi serupa juga disampaikan Penjabat Gubernur NTB Mayjen (Purn.) Hassanudin atas kerja keras PLN dalam menyediakan listrik pada event MXGP.

Berkat listrik andal PLN, gelaran motocross internasional yang berlangsung dua hari itu berlangsung sukses.

"Hari ini kita melaksanakan MXGP dan saya memberi apresiasi yang luar biasa kepada PLN yang selalu menyediakan listrik andal sehingga menyukseskan kegiatan ini," kata Hassanudin saat event MXGP Seri 2, Minggu (7/7).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan komitmen penuh PLN dalam menyukseskan rangkaian MXGP setelah sebelumnya berhasil menghadirkan listrik andal pada gelaran Seri 1 MXGP pada 29-30 Juni 2024 lalu.

Komitmen ini sebagai dukungan nyata PLN menjaga kehormatan Indonesia di mata dunia melalui kesuksesan penyelenggaraan setiap event internasional.

"PLN berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik Kejuaraan Dunia Motocross Grand Prix 2024 dengan listrik yang andal tanpa kedip. Kami berharap semua pihak dapat menikmati kejuaraan ini," kata Darmawan.

Sementara itu General Manager PLN UIW Nusa Tenggara Barat, Sudjarwo mengatakan, PLN menyiagakan 73 posko siaga yang tersebar di 18 titik prioritas dan 69 objek vital dalam menghadirkan pasokan listrik yang andal dan aman selama acara berlangsung.

Posko-posko tersebut didukung oleh 61 petugas piket, 361 petugas pendukung, dan 486 Tenaga Alih Daya (TAD), serta dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti 7 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 4 unit Unit Gardu Bergerak (UGB), 2 unit Genset, dan 6 unit Automatic Transfer Switch (ATS).

"PLN juga menyiapkan 18 unit Panel Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB-TR), 2 unit Crane, 47 unit kendaraan roda empat, dan 12 unit kendaraan roda dua untuk mendukung operasional di lapangan," kata Sudjarwo.

Sudjarwo menjelaskan, PLN juga rutin melakukan pengecekan menyeluruh terhadap peralatan serta berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dalam memastikan tidak ada kendala yang berpotensi mengganggu jalannya balapan.

Dirinya pun menyampaikan terima kasih kepada stakeholder terkait yang telah mendukung PLN dalam menyukseskan event tersebut.

"Kami telah menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat, untuk memastikan pasokan listrik tetap andal dan tidak ada gangguan pada MXGP Lombok seri ke-2 ini. Kami berterima kasih atas dukungan penuh berbagai pihak sehingga pasokan listrik dalam mendukung MXGP di Lombok berlangsung andal," kata Sudjarwo.

(SLF)

IDXChannel- Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menghadiri rapat kerja Komisi VI DPR RI soal rencana ratifikasi Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA) atau persetujuan preferensi perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran.

Zulhas mengatakan dalam lima tahun terakhir sejak 2019-2023, Indonesia mengalami surplus dalam hubungan perdagangan dengan Iran.

"Neraca perdagangan Indonesia-Iran mengalami surplus sebesar USD183,4 Juta. Total perdagangan kita mencapai USD6,9 Juta untuk ekspor dan impornya USD11,7 Juta," kata Zulhas saat pemaparan Raker, Senin (8/7/2024).

Zulhas menjelaskan potensi dagang Indonesia-Iran dapat menjanjikan serta strategis dalam beberapa tahun ke depan. Ia juga menyampaikan Iran menjadi negara terbuka sehingga secara geopolitik berpotensi menjadi hub perdagangan Indonesia di kawasan Timur Tengah.

"Iran merupakan negara terbuka dengan posisi strategis sehingga berpotensi menjadi hub perdagangan Indonesia di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Selatan," ujar Zulhas.

Selain itu, Iran memiliki total jumlah penduduk 88 Juta jiwa sehingga memberikan potensi pasar yang potensial bagi Indonesia. Namun demikian, Zulhas mengatakan masih ada hambatan bagi Indonesia dalam perdagangan dengan Iran karena struktur tarif yang tinggi.

"Struktur tarif Iran yang relatif tinggi itu lah menjadi hambatan utama produk Indonesia agar berdaya saing," katanya.

Sebagai informasi, persetujuan antar Indonesia-Iran merupakan yang merupakan persetujuan dagang kedua Indonesia di kawasan Timur Tengah. Kemudian, hubungan dagang Indonesia-Iran ini menjadi yang pertama persetujuan dagang yang mencakup pengaturan Imbal Dagang (Counter Trade) sebagai alternatif transaksi perdagangan.

"Sekarang juga banyak permintaan, termasuk Mesir juga meminta counter trade," ujar Zulhas.

Zulhas juga mengatakan, persetujuan dagang Indonesia-Iran telah ditandatangani pada 23 Mei 2023 di Istana Bogor oleh Menteri Perdagangan kedua negara, disaksikan oleh Presiden RI dan Presiden Iran.

(SAN)

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin beserta rombongan terbatas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa pagi (9/7/2024). Untuk keberangkatannya, Wapres menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU.

Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandar Udara (Bandara) Internasional Kertajati, Majalengka, pada pukul 09.30 WIB, dengan waktu penerbangan diperkirakan kurang lebih 40 menit.

Wapres dijadwalkan tiba di bandara terbesar kedua di Indonesia ini pada pukul 10.10 WIB dan disambut oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Mohammad Fadjar, Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Danlanud Sugiri Sukani Mayor Pnb Fariana Dewi Djakaria Putri, dan Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi.

Dengan didampingi oleh Pj Gubernur Jabar, Wapres beserta rombongan direncanakan berkendara mobil menuju Bendungan Cipanas di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, untuk meresmikan salah satu infrastruktur sumber daya air (SDA) yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) ini.

Di lokasi peresmian, Wapres akan disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli, dan Bupati Indramayu Nina Agustina.

Lokasi administratif Bendungan Cipanas terletak di dua kabupaten, tepatnya di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu dan Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang. Proyek pembangunannya dimulai sejak 2016 hingga 2023.

Berkapasitas mencapai 250 juta meter kubik, keberadaan bendungan ini mampu mengairi 9.273 hektare lahan pertanian di kedua kabupaten, sehingga diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun.

Bendungan Cipanas ini akan menyuplai air baku sebesar 850 liter/detik bagi kawasan industri, permukiman, Bandara Kertajati di kawasan Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati). Jumlah ini terdiri atas 650 liter/detik untuk Kabupaten Sumedang dan 200 liter/detik untuk Kabupaten Indramayu.

Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat dalam mereduksi banjir sekaligus berpotensi menjadi pembangkit listrik sebesar 3,0 megawatt.

Usai peresmian Bendungan Cipanas, Wapres dijadwalkan melakukan penanaman Pohon Pulai dan peninjauan bendungan. Selepas santap siang, didampingi oleh Menteri PUPR dan Pj Gubernur Jabar, Wapres beserta rombongan akan berkendara mobil menuju ke lokasi kunjungan berikutnya di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400, Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Di lokasi tersebut, Wapres diagendakan meresmikan dan meninjau Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, serta memberikan keterangan pers kepada awak media.

Setelah menempuh perjalanan darat selama hampir 2,5 jam, Wapres dijadwalkan tiba di Jembatan Sungai Cileungsi pada pukul 15.30 WIB dan akan disambut oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Miftachul Munir, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu, dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad.

Sebagai informasi, pembangunan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung sepanjang 26,18 kilometer ini digarap mulai 2015 hingga 2024. Proyek ini terbagi atas Seksi 1 Ruas Junction Cimanggis–Jatikarya dan Seksi 2 Ruas Jatikarya–Cibitung. Seksi 2 terbagi dalam Seksi 2A Jatikarya–Cikeas dan Segmen 2B Cikeas–Cibitung.

Seksi 1 dan Seksi 2A sudah beroperasi masing-masing sejak 2020 dan 2023, sementara Seksi 2B menjadi seksi terakhir Jalan Tol Cimanggis–Cibitung yang akan segera dibuka. Adapun lokasi peresmian hari ini berada di Seksi 2B, yaitu di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400. Setelah Jalan Tol Cimanggis–Cibitung beroperasi penuh, jalan bebas hambatan ini akan tersambung dengan jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 sehingga makin melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan Jabodetabek.

Mengakhiri seluruh kegiatan dalam kunjungan kerja ke Jabar ini, sekitar pukul 16.45 WIB, Wapres dan rombongan direncanakan kembali ke Jakarta.

(FRI)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar jajarannya mampu menerima kekurangan dengan jujur dan terbuka, serta segera melakukan perubahan.

Hal itu disampaikan AHY saat memimpin rapat evaluasi kinerja bersama Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni, dan seluruh jajaran.

"Hari ini kita melakukan evaluasi terhadap semester satu yang sudah kita lampaui. Apa kekurangan kita, yang perlu diperbaiki kita jujur, terbuka dan segera lakukan perubahan," kata AHY, dikutip Selasa (9/7/2024).

AHY mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah menyentuh masyarakat melalui program-program strategis nasional.

AHY menginginkan program yang dijalankan Kementerian ATR/BPN dapat dirasakan masyarakat berbagai kalangan hingga para pengusaha dan stakeholders lainnya.

"Ini harus menjadi penyemangat kita karena memang apa yang kita kerjakan benar-benar menyentuh urusan yang paling mendasar bagi masyarakat siapa pun dan di mana pun ia berada. Saya berharap apa yang telah bagus dilanjutkan dan ditingkatkan," katanya.

Untuk menyukseskan target-target program Kementerian ATR/BPN pada akhir tahun, AHY pun meminta agar rapat evaluasi diadakan secara berkala.

"Saya tugaskan kepada Wamen, tentu Pak Sekjen, Irjen dan semua agar membantu benar-benar mencari masalahnya di mana, kalau perlu ada solusi dan terobosan tertentu lakukan, waktunya masih ada tapi tidak banyak. Saya berharap di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu sekalian kita fokus pada target pencapaian," katanya.

Sebagai informasi, rapat evaluasi tersebut membahas update pekerjaan yang sudah dilaksanakan serta melakukan evaluasi kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN pada semester I tahun 2024.

Adapun evaluasi dilakukan terhadap Penyerapan Anggaran; Pembangunan Zona Integritas; Layanan Sertipikat Tanah Elektronik Pelaksanaan Program Strategis Nasional, yaitu progres capaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) termasuk progres Kabupaten/Kota Lengkap, dan Pengadaan Tanah; serta Capaian Tanah Telantar dan Penyelesaian Kasus-kasus Mafia Tanah.

(SLF)

IDXChannel - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan iuran peserta tidak naik pada tahun ini. Menurut dia, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap dua tahun sekali.

Hal Itu untuk menjaga BPJS Kesehatan enggak mengalami defisit. "Sampai 2024 tidak ada kenaikan iuran," kata Ali Ghufron pada awak media, Senin (8/7/2024).

Adapun, iuran BPJS Kesehatan yang berlaku sekarang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Berikut besaran iuran peserta BPJS Kesehatan kelas 1,2,3 per Juli 2024:

1. Kelas III Rp35.000 per bulan setelah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000

2. Kelas II Rp100.000 per bulan

3. Kelas I Rp150.000 per bulan

Semua kelas BPJS Kesehatan mendapatkan bentuk perawatan dan pelayanan obat yang sama, pelayanan tersebut terdiri dari konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang yang meliputi lab, radiologi, obat formularium nasional, dan lainnya.

Meski begitu, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Berikut daftarnya:

1. Perawatan dengan tujuan untuk estetika dan kecantikan, seperti operasi plastik.

2. Penyakit setara wabah atau yang dianggap kejadian luar biasa.

3. Perawatan meratakan gigi, atau biasa disebut ortodonti.

4. Penyakit karena ketergantungan obat atau mengonsumsi alkohol.

5. Penyakit karena tindak pidana, contohnya kekerasan seksual atau penganiayaan.

6. Gangguan kesehatan atau cedera karena kejadian tidak dapat terhindarkan, seperti tawuran.

7. Gangguan kesehatan atau cedera karena sengaja melakukan usaha mengakhiri hidup (bunuh diri) atau menyakiti diri sendiri.

8. Pengobatan tradisional, alternatif, maupun komplementer yang dinyatakan belum efektif menurut penilaian menggunakan teknologi kesehatan.

9. Tindakan medis dan pengobatan kesehatan yang terjadi dan diselesaikan di luar negeri.

10. Tindakan medis dan pengobatan dalam kategori sebagai eksperimen atau percobaan.

11. Perawatan atau pengobatan untuk kondisi infertilitas atau mandul.

12. Peralatan serta obat kontrasepsi.

13. Perbekalan untuk kesehatan rumah tangga.

14. Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjadi mitra BPJS Kesehatan, kecuali pada situasi darurat dan kondisi darurat.

15. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, terdiri atas rujukan permintaan pribadi serta layanan kesehatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

16. Pelayanan kesehatan pada penyakit atau cedera karena hubungan maupun kecelakaan kerja yang terjamin program jaminan kecelakaan kerja atau jadi tanggungan bagi pemberi kerja.

17. Pelayanan kesehatan dengan tujuan penyelenggaraan sebagai bakti sosial.

18. Pelayanan kesehatan yang terjamin program jaminan kecelakaan lalu lintas dengan sifat wajib hingga nilai tanggungan dari program tersebut sesuai hak pada kelas rawat peserta.

19. Pelayanan kesehatan berhubungan dengan Polri, TNI, serta Kementerian Pertahanan.

20. Pelayanan yang berstatus ditanggung program lain.

21. Pelayanan lain yang tidak berkaitan pada manfaat jaminan kesehatan yang ada.

(FRI)

IDXChannel - Brasil meresmikan perjanjian perdagangan bebas dengan Otoritas Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan bangsa tersebut.

“Perjanjian ini merupakan kontribusi nyata bagi negara Palestina yang tangguh secara ekonomi, yang dapat hidup damai dan harmonis dengan negara-negara tetangganya,” kata Kementerian Luar Negeri Brasil dalam pernyataannya, dilansir dari Reuters pada Selasa (9/7/2024).

Brasil meratifikasi perjanjian antara blok perdagangan Mercosur dengan Otoritas Palestina yang diteken pada 2011. Kelompok tersebut juga beranggotakan Argentina, Uruguay, dan Paraguay.

Tidak jelas apakah anggota Mercosur lainnya akan mengikuti jejak Brasil. Pemerintahan sayap kanan Argentina yang dipimpin Presiden Javier Milei kemungkinan tidak akan melakukan hal tersebut.

Kementerian luar negeri Uruguay dan Paraguay tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Duta Besar Palestina untuk Brasil, Ibrahim Al Zeben, menyebut keputusan Negeri Samba tersebut sebagai langkah yang berani, suportif, dan tepat waktu.”

"Ini adalah cara efektif untuk mendukung perdamaian di Palestina,” katanya kepada Reuters.

Sang duta besar menambahkan bahwa pihaknya berharap perdagangan antara Palestina dengan Mercosur, yang saat ini hanya bernilai USD32 juta per tahun, akan tumbuh pesat usai ratifikasi ini. (WHY)

IDXChannel - India, negara eksportir beras terbesar di dunia, berencana melonggarkan pembatasan ekspor beberapa varietas untuk menghindari kelebihan pasokan di dalam negeri.

Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (9/7/2024), India diperkirakan mengalami musim panen yang berlimpah pada Oktober mendatang.

Menurut sumber yang diwawancarai Bloomberg, New Delhi sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan ekspor beras putih dengan tarif bea keluar tetap. Pihak berwenang juga kemungkinan menghapus pajak sebesar 20 persen terhadap ekspor beras pratanak dan menggantinya dengan tarif bea keluar tetap.

Langkah ini dapat membantu mendinginkan harga acuan beras di Asia, yang mencapai level tertinggi dalam lebih dari 15 tahun pada Januari lalu.

India membatasi ekspor beras varietas utama pada 2023. Negara tersebut saat itu mengalami kekurangan pasokan yang memicu tekanan harga.

Total ekspor beras India merosot 21 persen dari tahun sebelumnya menjadi 2,9 juta ton pada April-Mei 2024. Pengiriman beras non-basmati turun 32 persen menjadi 1,93 juta ton pada periode yang sama.

Para petani di India memulai musim tanam bulan ini dan pengumpulan gabah akan dilakukan mulai akhir September.

Luas lahan mencapai 6 juta hektare pada awal Juli, melonjak 19 persen dari tahun sebelumnya, menurut Kementerian Pertanian India. (WHY)

IDXChannel - Amerika Serikat (AS) setuju menghapus sebagian utang Indonesia sebesar USD35 juta atau sekitar Rp570 miliar jika Indonesia meningkatkan upaya pelestarian terumbu karang.

Dilansir dari Reuters pada Selasa (9/7/2024), ini merupakan kesepakatan debt-for-nature swap yang keempat antara kedua negara sejak 2009.

"Debt-for-nature swap dirancang khusus untuk memutus siklus beban utang yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan," kata Alexandre Portnoi, penasihat hukum Conservation International yang membantu mewujudkan kesepakatan tersebut.

Lautan Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Perairan Kepala Burung Papua dan Sunda Kecil-Banda merupakan rumah bagi tiga perempat spesies terumbu karang, serta ribuan jenis ikan, penyu, paus, dan lumba-lumba.

“Kedua wilayah ini merupakan pusat keanekaragaman hayati,” kata Portnoi.

Di sisi lain, terumbu karang semakin terancam perubahan iklim. Peningkatkan suhu memicu pemutihan terumbu karang.

Indonesia mempunyai sekitar 5,1 juta hektare terumbu karang, 18 persen dari total luas terumbu karang di dunia, menurut data Kementerian Pariwisata.

Sebelumnya, Indonesia dan AS meneken kesepakatan debt-for-nature swap pada 2009, 2011, dan 2014 dengan nilai keseluruhan mencapai USD70 juta. (WHY)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan TNI AU melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk menurunkan hujan buatan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia, mengatakan dari hasil teknologi modifikasi cuaca yang telah dilakukan menunjukkan terjadinya peningkatan inflow, meskipun tidak terjadi secara masif dengan rata-rata mengalami curah hujan ringan (0,5 –20 mm/hari) di 22 bendungan dan curah hujan sedang (20 – 50 mm/hari) di 12 bendungan.

"Inflow waduk yang terjadi selama kegiatan TMC sebesar 0 – 60,22 m3/detik. Volume inflow waduk selama kegiatan TMC berlangsung bertambah sebesar 63.853.170 m3. Sehingga kegiatan TMC dapat dilaksanakan sebagai upaya mitigasi kekeringan untuk tahun-tahun mendatang dan jika diperlukan dapat juga dilakukan untuk mitigasi pada musim hujan agar tidak terjadi banjir," kata Bob Lombogia dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/7/2024).

Kegiatan TMC dilaksanakan sejak 1-10 Juni 2024 di tiga posko dari empat yang direncanakan, yaitu Lanud Husain Sastranegara (posko 2), Lanud Adi Soemarmo (posko 3), dan Lanud Abdurraman Saleh (posko 4).

Sementara posko 1 yang direncanakan berada di Lanud Halim Perdanakusuma tidak dilaksanakan TMC karena Bendungan Sindangheula dan Bendungan Karian di Banten sudah dalam kondisi di atas normal (hampir meluap).

Pelaksanaan TMC menyasar di 43 bendungan di Pulau Jawa yang memiliki layanan irigasi. Berdasarkan data pemetaan terhadap tampungan waduk di Pulau Jawa pada 27 Mei 2024, sebanyak 97 tampungan waduk mengalami penurunan sebesar 981.563.373 m³ atau 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada periode sama.

Namun, hanya 43 bendungan dengan layanan irigasi yang direkomendasikan untuk dilaksanakan TMC.

"Selain hujan dari teknologi modifikasi cuaca turun di daerah tangkapan air waduk/bendungan, hujan hasil kegiatan TMC juga turun di beberapa areal daerah irigasi sehingga mampu mengairi area irigasi secara langsung," kata Bob Lombogia.

(NIA)

IDXChannel - Komisi VII DPR RI mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali ekspor bijih bauksit secara terbatas. Hal tersebut untuk menggerakkan perekonomian di Kalimantan Tengah.

Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak Juni 2023 sudah melarang ekspor bauksit untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri alias hilirisasi.

"Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (8/7/2024).

Maman mengatakan, dirinya mewakili aspirasi Kalimantan Barat, di mana sumber daya alam terbesarnya adalah bauksit.

Apalagi menurutnya saat ini masih sedikit smelter-smelter bauksit di Indonesia yang beroperasi.

Maman mengatakan, adanya kebijakan penutupan ekspor ini memiliki implikasi yang sangat luar biasa berat, terutama terhadap perekonomian di Kalimantan Barat.

"Jadi maksud saya, saya juga harus moderasi, semangat saya juga tidak sepenuhnya ingin mendukung pembukaan kembali ekspor. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah agar ruang relaksasi itu juga dibuka secara proporsional," kata dia.

Sehingga Maman meminta kajian usulan pembukaan ekspor bauksit ini dengan kuota terbatas yang disiapkan pemerintah nantinya bersifat objektif.

"Poinnya saya ingin tegaskan satu hal ya, jangan ada pergeseran opini, kami tidak juga memberikan usulan membuka kuota besar. Karena semangat pembelajaran itu juga harus ada, tetapi sifatnya adalah mendorong membuka kuota ekspor terbatas agar ruang ekonomi bisa bergerak di Kalimantan Barat," kata Maman.

(NIA)

IDXChannel - Baru-baru ini masyarakat dibuat khawatir dengan kabar hilangnya garis pantai di Bali. Penelitian baru-baru ini menunjukan garis pantai Bali menyusut lebih cepat dibandingkan wilayah pesisir lainnya di dunia akibat aktivitas manusia dan sirkulasi gelombang.

Menyusutnya garis pantai di Bali ini membuat banyak netizen beranggapan karena maraknya pembangunan villa hingga beach club di pesisir pantai.

Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengimbau agar setiap pembangunan di destinasi wisata tak merusak alam.

"Harus dipastikan pembangunan, bukan hanya di Bali ya, di destinasi wisata yang ada di Indonesia itu harus berkualitas dan berkelanjutan. Jadi proses menjaga kelestarian lingkungan itu haris kita hadirkan," kata dia dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Sandiaga mengatakan terjadinya abrasi dan menyusutnya garis pantai di Bali juga diakibatkan oleh fenomena alam perubahan iklim dan pemanasan global. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatkan permukaan laut sehingga semakin mengikis garis pantai.

“Dampak climate change dengan sea level rising dengan adanya pemanasan global ini, memang ada peningkatan permukaan air. Dan ini yg harus disikapi dengan penuh kehati-hatian," kata dia.

(NIA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK). RPOJK yang disusun yakni tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) serta RPOJK tentang Perintah Tertulis (Amendemen).

"OJK sedang menyusun dan memfinalisasi beberapa ketentuan yaitu RPOJK tentang Konglomerasi Keuangan dan PIKK, serta RPOJK tentang Perintah Tertulis (Amendemen). Keduanya merupakan mandat Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Senin (8/7/2024).

Dia menambahkan, penyusunan RPOJK itu dilatarbelakangi oleh perlunya penyelarasan dan pengkinian ketentuan terkait dengan Konglomerasi Keuangan sehubungan dengan diterbitkannya UU P2SK.

"Yaitu kewajiban pembentukan PIKK dan kewajiban pemenuhan persyaratan PKK bagi pengurus PIKK," katanya.

Selain itu, penyusunan RPOJK ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyelarasan dengan best practice dan perkembangan kondisi terkini.

"Di antaranya Joint Forum Principles for the Supervision of Financial Conglomerate serta benchmark ketentuan dari negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, juga Taiwan serta perkembangan kebutuhan industri jasa keuangan," kata dia.

Sementara itu, terkait RPOJK tentang Perintah Tertulis (Amandemen), penyelarasan yang dilakukan adalah terkait dengan penambahan ketentuan memberikan perintah tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/ atau konversi sesuai Pasal 8A UU P2S; serta pelaksanaan kewenangan “memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu” terkait pengawasan market conduct sesuai Pasal 244 UU P2SK.

(NIY)