IDXChannel - Isu rasio kredit bermasalah (non perfoming loan/NPL) masih menjadi tantangan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu strategi yang dilakukan yaitu lewat Inovative Credit Scoring (ICS).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyambut baik usulan penerapan ICS di UMKM setelah bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

"Saya sampaikan kepada Pak Teten, saya menyambut baik penerapan ICS bagi UMKM ini. Saya akan diskusikan lebih lanjut dengan rekan-rekan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait ICS ini," katanya lewat akun resmi Instagram @smindrawati, Jumat (12/7/2024).

Menurut Sri Mulyani, ICS bisa menjadi metode untuk menguraikan permasalahan kredit UMKM di Indonesia. Sektor ini dinilai penting karena kontribusi terhadap perekonomian sangat besar dengan penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen.

"Pertumbuhannya pun harus terus kita jaga karena merupakan tulang punggung perekonomian negara," kata Sri Mulyani.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, NPL bagi UMKM kerap menjadi persoalan, terutama bagi bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Padahal, KUR merupakan salah satu intervensi langsung pemerintah dalam memberikan stimulus pertumbuhan UMKM di Indonesia.

"Ini akan menjadi sesuatu yang besar. Kerja sama diperlukan dalam mendesain beragam instrumen keuangan negara untuk membantu masyarakat, terutama di era yang sudah sangat terkoneksi dan digital ini," ujarnya.

(RFI)

IDXChannel - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 20 persen pada tahun ini. Perseroan akan memacu penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk memenuhi target itu.

Consumer Funding & Wealth Business Head BDMN Ivan Jaya mengatakan, KPR menjadi salah satu sektor penting bagi Danamon karena pada tahun lalu, segmen konsumer ini tumbuh hingga 30 persen.

"Saya rasa kami akan tetap tumbuh. Kalau untuk KPR kalau sudah bisa membuka seperti itu, kami juga akan menyasar paling tidak minimum pertumbuhannya 20 persen," katanya usai Media Briefing di KCP Danamon Juanda, Bogor, Jawa Barat, dikutip Jumat (12/7/2024).

Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK), Ivan mengatakan hingga kuartal I-2024 BDMN mengumpulkan sebesar Rp143,2 triliun, tumbuh 14 persen secara tahunan. Dia mengakui kompetisi untuk mencari dana murah semakin sulit di tengah ketatnya likuiditas.

Dia memprediksi, dana Current Account Saving Account (CASA) yang berasal dari tabungan dan giro akan tumbuh single digit. Dengan begitu, porsi deposito naik di kisaran 50-55 persen dari total DPK hingga pertengahan tahun.

"Untuk pertumbuhannya sendiri deposito untuk tahun ini memang lebih banyak, sehingga itu merupakan hal yang wajar menurut kami karena di saat bahwa pertumbuhan DPK itu mungkin lebih ketat sehingga banyak dicari yang memberikan return lebih tinggi," katanya.

Sepanjang tahun lalu, BDMN menyalurkan kredit sebesar Rp174,9 triliun, tumbuh 19 persen dibandingkan 2022. Pertumbuhan kredit tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumer sebesar 41 persen yang berasal dari kerja sama dengan perusahaan real estate Jepang dan akuisisi kredit Standard Chartered Bank.

Sementara itu, portofolio kredit dari segment Enterprise Banking & Financial Institution BDMN yang menjadi kontributor terbesar tumbuh 15 persen. Dari segmen ini, penyaluran kredit mencapai Rp78,8 triliun.

(RFI)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah masih membuka peluang untuk melanjutkan restrukturisasi kredit Covid-19. Namun, segmen yang dibidik adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Saat ini, proses kajian masih dilakukan oleh pemerintah.

“Kita akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan kami kaji dalam kebijakan KUR. Tadinya kan kita buat kelas menengah tetapi kelihatannya menengah ke bawah ini perbankan merasa cukup resilien. Tentu kita lihat KUR secara spesifik,” kata dia saat ditemui wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Dia menuturkan, usulan pelaksanaan restrukturisasi kredit Covid-19 diperpanjang hingga 2025 ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“OJK kayaknya tidak setuju,” ujar Airlangga

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Stimulus kredit terdampak Covid-19 ini sudah berakhir per Maret 2024.

OJK sendiri sudah merespons usulan Presiden ihwal perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 hingga 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK resmi mengakhiri program relaksasi tersebut untuk industri perbankan pada 31 Maret 2024, sedangkan bagi industri pembiayaan berakhir pada 17 April 2024.

“Pada saat OJK menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi terhadap kredit yang berpengaruh oleh pandemi Covid-19, maka juga dihitung seberapa besar luka lebam dari pandemi itu pada kondisi perbankan dan perekonomian secara menyeluruh," katanya.

(YNA)

IDXChannel - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), atau BSI, kembali mengukuhkan visi menjadi Top 3 Bank Syariah Global dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 10 tahun mendatang.

Hal ini disampaikan Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, dalam acara diskusi buku hasil karyanya yang berjudul Mega Merger In The Pandemic Era: Kepemimpinan dan Tantangan Merger Bank Syariah Indonesia.

"What's next, apa yang ingin dicapai oleh BSI? Kami telah menyusun rencana kerja selama 10 tahun, BSI masuk top 3 bank syariah global dari sisi market cap," ujar Hery, dalam diskusi buku yang dihadiri para pemimpin redaksi media massa nasional, di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Hery memaparkan bahwa setelah merger, BSI berhasil mencapai target ROE di atas 18 persen dan masuk dalam Top 10 Global Islamic Banks dari sisi kapitalisasi pasar pada Maret 2024 lalu. Pencapaian luar biasa ini berhasil diraih satu tahun lebih awal dari yang ditargetkan perusahaan yakni pada tahun 2025 mendatang.

Hasil dari merger tiga bank syariah milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) membawa manfaat besar bagi BSI. Di antaranya BSI sukses memperbesar skala bisnis dan meningkatkan jumlah nasabah secara signifikan. Setelah merger jumlah nasabah BSI meningkat lebih dari 5 juta nasabah menjadi 20 juta pada maret 2024.

"Alhamdulillah, merger ini membawa banyak berkah bagi BSI, terutama jika kita melihat dari pertumbuhan aset. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan aset BSI mencapai dua digit sementara industri hanya tumbuh satu digit," ujar Hery.

Selain itu, menurut Hery, pembiayaan dan dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan. Di samping pertumbuhan kinerja yang meningkat, kinerja keuangan BSI juga semakin membaik. Sekarang, BSI telah menjadi bank kelas menengah yang terbaik di Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, Hery mengatakan bahwa BSI merupakan salah satu bentuk nyata dari aspirasi pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Hery juga menegaskan bahwa BSI lahir dari keinginan besar pemerintah agar Indonesia memiliki bank syariah yang besar dan menjadi representasi kekuatan perbankan syariah di dalam negeri maupun global.

Hery menjelaskan, kehadiran BSI harus bisa menjadi bank syariah yang modern, universal dan inklusif. BSI pun harus mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di Tanah Air.

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak, tapi sebelum hadirnya BSI, tidak ada bank syariah besar. Ini merupakan anomali padahal kita punya potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah," ujar Hery.

Ketika melakukan merger tiga bank syariah milik Himbara, yaitu BRISyariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, Hery menceritakan bahwa dirinya menghadapi tantangan yang besar. Merger BSI berlangsung di saat pandemi Covid-19 melanda, namun di bawah kepemimpinan Hery proses integrasi tersebut dapat selesai sesuai jadwal yakni dalam tempo 11 bulan.

Ketika mendapat amanah untuk memimpin proyek merger tersebut, sebagai seorang leader, Hery menyadari bahwa mengawal proses merger dengan visi dan misi yang besar bukanlah tugas yang mudah.

Hery menceritakan bahwa saat merger, BSI harus melakukan transformasi, termasuk teknologi dan digital, serta menjadi bank syariah yang mampu bersaing dan kompetitif, sehingga BSI dapat memenuhi segala kebutuhan berbagai segmen konsumen dari segi bisnis apapun.

Tantangan integrasi ini harus dijawab dengan solusi yang tepat agar konsolidasi dapat mendorong daya saing bank syariah. Selain itu, tim merger juga harus memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun kepatuhan.

"Tidak hanya itu, semua hal ini pun harus kami selesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi luar biasa, yaitu ketika pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi, komunikasi efektif dan kolaborasi yang erat merupakan aspek penting yang kami kedepankan," ujar Hery. (TSA)a

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat asuransi tradisional masih mendominasi komposisi premi asuransi jiwa yakni sebesar Rp53,72 triliun atau 73,08 persen dari total premi asuransi jiwa sebesar Rp73,51 triliun per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, sampai dengan akhir Mei 2024, premi dari produk proteksi tumbuh sebesar 12,62 persen YoY.

"OJK berharap asuransi tradisional dapat tumbuh signifikan untuk mendorong penetrasi risiko bagi sebanyak mungkin Masyarakat Indonesia," ujarnya dalam rilis Kamis (11/7/2024).

OJK juga telah menerbitkan POJK 8/2024 mengenai Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi, dimana tidak semua produk asuransi harus mendapat persetujuan dari OJK dan hanya dalam bentuk pelaporan saja.

Hal ini sebagai bagian dari komitmen OJK untuk terus mendorong perusahaan asuransi jiwa untuk mengembangkan produk proteksi agar dapat memberikan perlindungan terhadap risiko terkait jiwa pemegang polis, sehingga dapat meningkatkan kontribusi positif bagi produktivitas masyarakat.

Di sisi lain, padaProduk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)atau unit link memiliki komposisi 26,92 persen dari total premi atau sebesar Rp19,79 triliun yang mengalami penurunan sebesar -18,23 persen yoy pada Mei 2024.

Menurutnya, penurunan premi disebabkan turunnya premi produk baru. OJK terus mendorong perbaikan proses pada pemasaran, pengelolaan kewajiban, dan pengelolaan dana, agar portofolio PAYDI dapat memberi manfaat sebagaimana yang diperjanjikan kepada pemegang polis.

Dalam skala industri, OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk terus mengembangkan cara yang lebih efektif dalam mengelola asumsi yang digunakan untuk menetapkan premi dan kewajiban, dan melakukan monitoring atas penempatan investasi yang sesuai dengan kewajiban, serta memperhatikan aspek likuiditas dan kualitas aset, sehingga perusahaan dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo dan terus tumbuh secara berkelanjutan ke depan.

(SAN)

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan menyebut, sesuai dengan rencana kerja pemisahan unit syariah (RKPUS) yang disampaikan perusahaan berdasarkan POJK 11 Tahun 2023, terdapat 30 perusahaan yang akan melakukan spin-off unit syariah dengan cara mendirikan perusahaan baru.

"Dari 30 perusahaan tersebut, terdapat 2 perusahaan yang akan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru pada 2024," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam rilis Kamis (11/7/2024).

Dari 2 perusahaan tersebut, 1 perusahaan telah mengajukan permohonan izin usaha asuransi syariah baru kepada OJK sedangkan 1 perusahaan akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024.

Sesuai dengan RKPUS Perusahaan, untuk 1 perusahaan yang telah mengajukan izin usaha ditargetkan dapat menyelesaikan spin-off pada akhir tahun ini. Adapun 1 perusahaan yang baru akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024, proses spin-off baru akan diselesaikan pada 2025.

Dia melanjutkan, sesuai dengan RKPUS yang disampaikan perusahaan berdasarkan POJK 11 Tahun 2023 terdapat 11 perusahaan yang akan melakukan spin-off unit syariah dengan cara mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lain.

Dari 11 perusahaan tersebut, terdapat 1 perusahaan yang mengalihkan portofolio pada akhir 2023 dan 3 perusahaan yang akan melakukan pengalihan portofolio pada 2024.

"1 perusahaan yang telah mulai melakukan pengalihan portofolio pada akhir 2023, saat ini telah menyelesaikan pengalihan portofolio dan OJK sedang melakukan analisis untuk memastikan pengalihan portofolio tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Adapun dari 3 perusahaan yang akan mengalihkan portofolio pada 2024, sesuai dengan RKPUS 2 perusahaan akan mulai mengalihkan portofolio pada triwulan 3-2024 dan 1 perusahaan akan mengalihkan portofolio pada triwulan 4 -2024.

Sesuai dengan RKPUS, untuk 3 perusahaan yang akan mengalihkan portofolio unit syariah pada semester 2 tahun 2024 ditargetkan pengalihan portofolio akan diselesaikan pada semester 1-2025.

Dalam pengalihan portofolio, selain mengalihkan liabilitas perusahaan juga mengalihkan aset kepada perusahaan yang menerima pengalihan portofolio. Potensi kesulitan mencari perusahaan mungkin terjadi apabila tidak terdapat perusahaan yang memiliki produk serupa dengan produk yang akan dialihkan.

"OJK telah melakukan komunikasi dengan perusahaan yang akan melakukan spin-off dengan cara mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lain untuk memastikan agar dapat menyelesaikan spin off sesuai dengan batas waktu," kata Ogi.

Apabila pada akhirnya perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan spin-off sesuai dengan batas waktu, berdasarkan POJK 11 Tahun 2023 OJK mencabut izin unit syariah perusahaan tersebut dan perusahaan dimaksud wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang polis. Penyelesaian kewajiban tersebut tentunya harus dengan persetujuan pemegang polis dan tidak merugikan hak pemegang polis.

(SAN)

IDXChannel– Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jawa Tengah (Jateng) menyebut pihaknya telah menyiapkan uang sekitar Rp20,5 Triliun di Kota Semarang selama gelaran pilkada (pemilihan kepala daerah) 2024.

“Kami sudah siapkan cadangan uang kertas di Juni sampai Desember, sekira Rp20,5triliun, tapi tidak hanya untuk gelaran pilkada (Kota Semarang), nyampur ya, ada untuk perdangan hotel restoran, industri,” kata Kepala Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra usai mengisi pelatihan capacity building wartawan di Kuta, Provinsi Bali, Rabu (10/7/2024) sore.

Dia menyebut di periode itu, di mana di dalamnya ada event Pilkada Kota Semarang, diprediksi ada kenaikan peredaran uang. Secara presentase kenaikannya 4 persen.

“Kita sudah menyiapkan uang kertas, cadangan uang kertas cukup untuk melayani permintaan uang kecil,” tuturnya.

Dia menyebut, jumlah untuk di Kota Semarang itu lebih besar dari periode Januari-Mei di mana ketika di dalamnya juga ada moment Hari Raya Idulfitri. Kebutuhannya saat itu sekira Rp13,8 triliun.

“Kalau Jateng (di periode yang sama, Januari – Mei) saat itu sekira Rp26triliun,” kata Rahmat. Kenaikan ini, sebut Rahmat, tidak terlalu besar. Mengingat pasokan uang kertas yang dikeluarkan pihaknya di periode Januari-Mei sudah cukup banyak. Stok yang ada masih bisa diolah untuk kebutuhan di periode Juni-Desember.

Di Kota Semarang sendiri, sama seperti 34 kabupaten/kota lain di Jateng pada November 2024 akan digelar pilkada serentak. Provinsi Jateng juga saat yang sama akan menggelar pilgub.

(SAN)

IDXChannel - Premi asuransi kesehatan yang mesti dibayar konsumen tergantung kondisi kesehatannya. Seseorang yang masuk kategori perokok biasanya dikenakan premi lebih mahal dibandingkan mereka yang tidak merokok, bahkan lebih mahal dari mereka yang memiliki penyakit spesifik.

Presiden Direktur dan CEO Oona Indonesia, Vincent C. Soegianto menjelaskan, perusahaan asuransi lebih mudah menaksir seseorang yang sudah diketahui memiliki penyakit spesifik, termasuk penyakit kritis seperti kanker, stroke, dan serangan jantung. Pasalnya, mereka memiliki rekam jejak medis yang jelas.

"Semisal pengidap jantung, saya mau mengajukan asuransi yang juga menyesuaikan usia, coverage-nya sudah terlihat angkanya berapa. Itu kan sesuatu yang economical karena penyakitnya spesifik," ujarnya, Rabu (10/7/2024).

Namun, kata Soegianto, perusahaan kesulitan untuk mendeteksi potensi penyakit bagi perokok. Saat mengajukan asuransi, perokok biasanya tidak memiliki rekam jejak medis sehingga premi yang dikenakan jauh lebih mahal.

"Tapi yang paling penting, antara perokok dan tidak merokok itu harganya berbeda hingga tiga kali lipat. Jadi jika kalian merokok, berhentilah merokok," katanya.

Sebelum mengajukan asuransi, seseorang harus jujur mengakui riwayat penyakit yang dimilikinya, termasuk jika merokok. Nantinya, hal ini menjadi dasar bagi konsumen karena saat klaim membutuhkan indikator medis. Skema semacam ini wajar dilakukan untuk mengukur risiko.

"Ini disebut polis issue, jadi saat pengajuan (asuransi) membutuhkan proses klarifikasi. Kalau tidak perusahaan asuransinya bisa bangkrut," ujarnya.

Soegianto menambahkan, Onaa Indonesia baru saja meluncurkan asuransi penyakit kritis sebagai upaya untuk melakukan penetrasi di pasar asuransi kesehatan ritel di Indonesia. Asuransi ini fokus pada tiga penyakit kritis yang sering terjadi yakni kanker, stroke, dan serangan jantung.

Laporan ASEAN Insurance Surveillance 2023 menunjukkan penetrasi asuransi di Indonesia hanya sebesar 1,4 persen, lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura 12,5 persen, Thailand sebesar 4,6 persen, dan Malaysia 3,8 persen.

Salah satu masalah utama dalam mendapatkan asuransi kesehatan adalah prosedur pembelian dan klaim yang rumit, termasuk pemeriksaan medis dan lamanya waktu persetujuan klaim.

“Dengan peluncuran Asuransi Penyakit Kritis Oona, kami semakin dekat dengan misi kami, yaitu menyediakan produk asuransi yang mudah, terjangkau, dan efektif serta dapat diakses secara digital oleh jutaan orang Indonesia,” kata Soegianto.

(RFI)

IDXChannel - Perusahaan asuransi digital, Oona Indonesia meluncurkan produk asuransi penyakit kritis pertamanya sebagai upaya untuk masuk ke pasar asuransi kesehatan ritel di Indonesia.

Founder dan Group CEO Oona Insurance Abhishek Bhatia mengatakan, asuransi penyakit kritis ini mencakup penyakit kanker (semua stadium), stroke, dan serangan jantung yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Produk ini bisa diakses dengan mudah secara online atau melalui agen asuransi Oona.

“Asuransi kesehatan secara tradisional itu rumit dan mahal, tetapi di Oona, kami mengubah itu. Melalui inovasi digital, kami membuat asuransi lebih mudah diakses dan efisien," katanya, Rabu (10/7/2024).

Menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia, penyakit tidak menular (PTM) menyumbang 70 persen penyebab kematian dan menjadi sumber beban pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia. Kasus serangan jantung, stroke, dan kanker juga meningkat dalam 10 tahun terakhir, bahkan di kalangan anak muda.

"Dengan berfokus pada tiga penyebab utama kematian di Indonesia dan memungkinkan pelanggan membeli produk secara online atau melalui agen asuransi, kami memberikan perlindungan esensial yang memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa kerumitan yang tidak diperlukan. Menyederhanakan proses berasuransi tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan,” ujarnya.

Oona menawarkan Asuransi Penyakit Kritis untuk ketiga penyakit kritis sekaligus, serta perlindungan terpisah untuk masing-masing penyakit mulai dari Rp5.500 per bulan. Pelanggan yang berusia mulai dari 17-65 tahun dapat membeli asuransi ini dengan perpanjangan hingga usia 70 tahun. Nilai pertanggungan pun bisa dipilih mulai dari Rp100-Rp500 juta tergantung premi.

Presiden Direktur & CEO Oona Indonesia Vincent C. Soegianto mengatakan, Oona Insurance menghadirkan asuransi berkualitas kepada masyarakat Indonesia lewat kemudahan akses. Asuransi memiliki sistem penerbitan polis secara real-time dan pembayaran santunan tunai 100 persen dari nilai pertanggungan.

"Dengan begitu, pelanggan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan dana tersebut untuk biaya rumah sakit, biaya sehari-hari, atau kebutuhan lainnya. Dukungan finansial ini memungkinkan mereka untuk fokus pada hal yang benar-benar penting, yakni perawatan dan pemulihan mereka,” katanya.

Laporan ASEAN Insurance Surveillance 2023 menunjukkan penetrasi asuransi di Indonesia hanya sebesar 1,4 persen, lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura 12,5 persen, Thailand sebesar 4,6 persen, dan Malaysia 3,8 persen.

Salah satu masalah utama dalam mendapatkan asuransi kesehatan adalah prosedur pembelian dan klaim yang rumit, termasuk pemeriksaan medis dan lamanya waktu persetujuan klaim.

“Dengan peluncuran Asuransi Penyakit Kritis Oona, kami semakin dekat dengan misi kami, yaitu menyediakan produk asuransi yang mudah, terjangkau, dan efektif serta dapat diakses secara digital oleh jutaan orang Indonesia,” kata Soegianto.

(RFI)

IDXChannel - PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (BBKP) optimistis bisa menekan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di bawah 5 persen pada 2024.

Direktur Utama KB Bank, Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, pihaknya menargetkan penurunan NPL selaras dengan tren kredit berisiko atau Loan at Risk (LaR) yang ditargetkan turun hingga 20 persen

"Sesuai dengan target kami untuk penurunan NPL ke 5 persen dan LAR 20 persen, mungkin target LaR kami tahun ini di sekitar 16 persen," kata Tom usai perayaan KB Bank 54th Anniversary di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Tom menambahkan, beberapa waktu lalu secara regulasi relaksasi Covid-19 baru saja selesai sehingga KB Bank harus menyelesaikan portofolio yang ada kaitannya dengan restrukturisasi Covid-19 tersebut.

"Sehingga memang ada penyelesaian kredit bermasalah, tetapi untuk saat ini kredit bermasalah yang tertinggal memang hanya sedikit tetapi masih harus kami selesaikan sampai akhir tahun ini," kata Tom.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, NPL gross KB Bank mencapai 9,92 persen per Maret 2024, dari periode yang sama tahun sebelumnya 6,98 persen. Menariknya, NPL net susut tipis menjadi 4,93 persen dari 4,95 persen.

Sementara itu, untuk rasio LaR sempat menyentuh angka 65 persen pasca setahun KB Financial Group (KBFG) melalui KB Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali.

Rasio LaR KB Bank kemudian terus menurun di tahun-tahun berikutnya dengan 50 persen pada akhir 2023 dan di kisaran 40 persen pada akhir 2023.

Penurunan rasio LaR terus berlanjut hingga kuartal I-2024 hingga dibawah 35 persen dengan di April 2024 sempat turun pada 27 persen.

Sebagaimana diketahui, KB Bank memang salah satu bank yang tercatat memiliki NPL di kisaran 5 persen yang artinya mereka harus berupaya ekstra dalam menjaga kualitas aset yang ada.

Berdasarkan data OJK, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio NPL gross perbankan sebesar 2,34 persen dari April 2024 sebesar 2,33 persen dan NPL net sebesar 0,79 persen dibanding April 2024 sebesar 0,81 persen.

Sementara itu, OJK juga mencatat LaR perbankan menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 10,75 persen dibandingkan April 2024 sebesar 11,04 persen dan Mei 2023 sebesar 13,38 persen.

(NIY)

IDXChannel - Ancaman serangan siber semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Makin kompleks dan sulit untuk dideteksi.

Terutama di industri perbankan, jenis serangan siber kian beragam yang bisa menimbulkan kerugian finansial yang tak sedikit.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional Satu Jabodebek dan Banten, Roberto Akyuwen mengatakan, serangan siber di industri perbankan akan terjadi terus menerus dan semakin canggih. Salah satu sasaran dari serangan siber perbankan saat ini adalah rantai suplai (supply chain attacks).

“Kalau dulu dia (serangan siber) lebih mendekati end user, atau core system bank. Sekarang, karena kita terpapar dengan banyak sistem. Ketika core banking system meningkat, biasanya kita tingkatkan kapasitasnya. Ini yang membuat kita lebih terekspose, mendatangkan risiko serangan siber,” ujar Roberto dalam Talkshow dan Launching buku bertema “Keamanan Siber Bank” di Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (10/7).

Roberto menjelaskan, tujuan dari para pelaku kejahatan siber pun kini beragam. Ada yang hanya sekadar iseng dan ada juga yang masuk ke dalam kategori kejahatan serius demi keuntungan finansial. Keuntungan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti profit pribadi hingga biaya politik.

“Variasinya makin banyak. Ransomware pun dulu memang hanya duit, bayar selesai. Tapi sekarang mereka mau nunjukin bahwa mereka bisa mengganggu sistem suatu bank. Itu banyak kejadian begitu. Yang lebih parah lagi, sewaktu-waktu mereka bisa mampir ganggu lagi,” tuturnya.

Tren Keamanan Siber Perbankan

Roberto melanjutkan, dalam melawan serangan siber tersebut, memang ada konsekuensi yang harus ditanggung perbankan. Pasalnya, serangan siber di sektor keuangan hampir tiga kali lebih banyak dibandingkan industri lainnya.

“Ada tren keamanan siber untuk menggambarkan tentang konsekuensi yang harus ditanggung oleh suata lembaga jasa keuangan khususnya bank ketika berhadapan dengan serangan siber,” ujar Roberto.

Kebocoran data, misalnya. Kata Roberto, hal tersebut menyebabkan peningkatan biaya yang sangat besar bagi perbankan. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengelola infrastruktur keamanan siber, diperkirakan akan meningkat lebih dari 40 persen pada 2025.

Kemudian, bank perlu meningkatkan penggunaan biometrik dan token. Karena bank-bank mulai mengenalinya sebagai suatu solusi yang berguna dalam pengendalian keamanan pembayaran.

“Para nasabah mulai menggunakan biometrik untuk aktivitas-aktivitas perbankan, seperti otentifikasi pada mobile banking, melakukan transaksi pada ATM, dan pembayaran,” ucapnya.

Ke depan, sambung Roberto, nasabah juga akan lebih memilih jalur digital. Untuk itu, bank-bank perlu menyediakan pula otentifikasi dan proses pengendalian akses yang lebih canggih.

“Tentunya hal tersebut tanpa mengorbankan pengalaman nasabah,” kata Roberto.

(FAY)

IDXChannel – Cara membuka rekening yang diblokir bank bisa dilakukan jika Anda telah melengkapi dokumen persyaratannya.

Pembekuan atau pemblokiran rekening merupakan hal yang berbeda dengan pemblokiran kartu ATM. Apabila rekening diblokir oleh pihak bank, maka pemilik atau nasabah sudah tidak bisa lagi melakukan transaksi perbankan apapun.

Adapun pembekuan atau pemblokiran rekening ini biasanya terjadi karena dua hal yakni atas permohonan pemilik rekening dan permintaan dari otoritas berwenang, seperti polisi, jaksa, atau hakim. Meski demikian, pembekuan rekening oleh pihak lain ini harus dilakukan atas dasar hasil persidangan dan tidak bisa dilakukan dengan semena-mena.

Lantas, bagaimana cara membuka rekening yang diblokir bank? Agar lebih jelas, simak ulasan lengkap IDXChannel berikut ini.

Cara Membuka Rekening yang Diblokir Bank

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pemblokiran rekening ini bisa dilakukan karena permintaan pemilik rekening sendiri atau atas permohonan otoritas yang berwenang. Biasanya, pemblokiran rekening atas permintaan sendiri dikarenakan pemilik rekening menjadi korban penyalahgunaan data pribadi yang merugikan pemilik rekening.

Adapun pemblokiran rekening karena permintaan pihak kedua didasarkan atas putusan persidangan dan harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dalam Pasal 12 ayat 1 Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Beberapa alasan mengapa rekening diblokir bank atas permintaan pihak kedua ini antara lain sebagai berikut.

1. Adanya Tindak Pidana

Pihak berwenang, seperti polisi, jaksa, atau hakim, dapat meminta pemblokiran rekening Anda melalui perintah pengadilan. Hal ini biasanya terjadi karena berada dalam kasus investigasi tindak pidana, seperti pencucian uang, korupsi, atau terorisme.

2. Tunggakan Kewajiban

Jika Anda memiliki tunggakan kewajiban kepada bank, seperti kredit macet atau tagihan kartu kredit yang tidak terbayar, bank dapat memblokir rekening Anda sebagai upaya penagihan.

3. Terlibat Judi Online

Jika terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online, rekening juga bisa diblokir oleh pihak bank. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak September 2023 lalu.

Adapun untuk membuka rekening yang diblokir bank ini terdapat dua cara yang bisa dilakukan.

1. Cara Membuka Rekening yang Diblokir atas Permintaan Pemilik

• Kunjungi kantor cabang bank pengelola rekening.
• Bawa bukti kepemilikan rekening Anda, seperti buku tabungan dan kartu ATM.
• Bawa kartu identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Nantinya, nasabah akan diarahkan untuk menandatangani surat pernyataan permohonan buka blokir sebagai bukti tertulis sebelum pihak bank memprosesnya.

2. Cara Membuka Rekening yang Diblokir Bank atas Perintah Otoritas yang Berwenang

Apabila pemblokiran rekening dilakukan karena permintaan otoritas yang berwenang, maka harus dilakukan setelah proses pengadilan selesai. Jika proses peradilan selesai, maka nasabah dapat membuka kembali rekeningnya dengan datang ke kantor cabang bank pengelola rekening dengan itikad menyelesaikan masalah.

Apabila dalam proses hukum ternyata pemilik rekening tidak bersalah, maka bank memiliki kewajiban melakukan mediasi pengembalian uang. Adapun Pemilik rekening harus membawa dokumen yang berkaitan dengan tindakan serah terima berkas atau surat ini. Berkas persyaratannya antara lain surat keterangan yang ditandatangani oleh pihak terkait seperti polisi, jaksa, hakim, atau saksi.

Nah, itulah informasi mengenai cara membuka rekening yang diblokir bank yang perlu Anda ketahui. Semoga informasi ini bermanfaat!