REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 28 Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak hanya memutuskan mundur dari keanggotaan partai sebagai bentuk kekecewaan. Mereka juga menyerahkan jas berlogo PKS plus pin dan mengembalikkan kartu tanda anggota (KTA).

"Kita harus mengembalikan atribut kepada Partai Keadilan Sejahtera dan kartu tanda anggota," kata anggota Dewan Pakar PKS Mayjen (Purn) Soenarko usai melakukan pernyataan sikap di Jakarta, Senin (27/8/2024).

Soenarko dan jajaran Dewan Pakar PKS lainnya pun mencopot jas PKS dan menyerahkannya kepada dokter Wibowo, sebagai perwakilan resmi partai. Usai menyerahkan jas sebagai tanda keluar dari PKS, Soenarko dan Wibowo saling berpelukan dan berangkulan.

"Hari ini Kepala Staf Partai ada di sini, kita serahkan kepada beliau Bapak dokter Wibowo. Sekian terima kasih," ucap mantan danjen Kopassus tersebut.

Sebelumnya, keputusan PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, menimbulkan gejolak di internal. Apalagi, keputusan bergabung dengan KIM Plus dilakukan PKS dengan meninggalkan Anies Rasyid Baswedan.

Di KIM Plus, PKS mendukung pasangan M Ridwan Kamil-Suswono. Atas keputusannya itu, sebanyak 28 Dewan Pakar PKS memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan sikap bersama tersebut dibacakan oleh anggota Dewan Pakar PKS Mayjen (Purn) Soenarko.

"Pernyataan sikap, pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024, kami bersama 28 anggota Dewan Pakar PKS ramai-ramai mengundurkan diri yang pada mulanya masuk PKS karena kami meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan Indonesia yng lebih baik yang sampai pada Pemilu 2024 yang lalu kami masih berjuang bersama PKS," kata Soenarko di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebanyak 28 Dewan Pakar PKS itu merupakan bagian dari 45 orang yang dilantik di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2023. Dewan Pakar PKS dipimpin Irwan Prayitno dan kala itu dilantik Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Menurut Soenarko, keputusannya hengkang dari PKS lantaran ia melihat garis perjuangan partai sudah melenceng. Para Dewan Pakar menilai, garis perjuangan PKS sudah berorientasi kekuasaan, bukan berpihak ke perjuangan rakyat.

Dia heran, PKS yang hampir 10 tahun berada di posisi berjuang bersama rakyat malah bergabung dengan penguasa dan melanggengkan dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Soenarko pun tak bisa menutupi rasa kecewa atas perubahan kebijakan elite PKS.

Langgengkan dinasti Jokowi...

"Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik PKS yang pertama kali bergabung dengan KIM yang melaksanakan atau mengikuti Pilpres (2024) dengan licik curang dan brutal. Dua, PKS saat ini mendukung Bobby Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi," ucap mantan danjen Kopassus tersebut.

"Tiga, dalam pilkada yang akan berjalan beberapa waktu akan datang, PKS kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusannya terpengaruh oleh kepentingan elite partai dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi rakyat daerah tersebut," kata Soenarko melanjutkan.

Atas dasar tiga alasan tersebut, Soenarko dan kawan-kawan memilih mundur dari keanggotaan PKS. "Semoga Allah SWT meridhoi niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini," ujar Soenarko.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN -- Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten Tine Al Muktabar dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar bersama masyarakat dan kader TP PKK se-Provinsi Banten antusias peringati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 Tingkat Provinsi Banten. Peringatan digelar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug Kota Serang, Jumat (23/8/2024).

Pj. Ketua TP PKK Provinsi Banten Tine Al Muktabar mewakili Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian dalam sambutannya mengucapkan selamat memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2024. Peringatan HKG menjadi semangat dan energi baru dalam setiap langkah seluruh kader TP PKK untuk bergerak bersama menyukseskan program-program pemerintah.

"Atas dasar itu maka Tema Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2024 ini adalah bergerak bersama PKK mewujudkan keluarga sejahtera menuju Indonesia maju. Bergerak bersama mengandung makna keserempakan gerak kader PKK bekerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga Indonesia," jelas Tine.

Dirinya berharap agar seluruh kader TP PKK dapat mengembangkan program-program PKK di daerah masing-masing sehingga sejalan dengan program pemerintah dan pemerintah daerah melalui 10 program pokok PKK.

"TP PKK dapat menjadi motor penggerak utama dalam menggerakkan kader dan menjalin koordinasi serta bersinergi dengan para stakeholder baik dengan pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah," ungkap Tine.

Tine memaparkan, Gerakan TP PKK hingga saat ini berkorelasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Antara lain berperan aktif pada berbagai kegiatan dan turut menangani stunting, melakukan kegiatan sosial seperti pemberian bantuan langsung kepada masyarakat, melakukan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (UP2K-PKK), terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan tata laksana rumah tangga dan harmonisasi keluarga, serta terlaksananya program unggulan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana untuk kesehatan melalui tiga pilot project warga sehat, tanggap tangguh bencana peduli stunting, keluarga sehat menuju perilaku hidup bersih, serta peduli kesehatan ibu dan anak.

"Terima kasih kepada seluruh kader yang sudah bersinergi dan kompak sehingga kita bisa mewujudkan 10 program pokok PKK dan bersinergi bersama pemerintah daerah. Terima kasih juga atas kontribusi, dedikasi, dan kerja kerasnya di tengah masyarakat sehingga mewujudkan keluarga yg beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan berbudi luhur. Sehat sejahtera lahir dan batin," pungkasnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh kader TP PKK se-Provinsi Banten. Atas kontribusi kepada pemerintah daerah, bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banten.

"Yang paling penting dan relevan pada Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dengan Peringatan HUT ke-79 RI, dimana Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045. Mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045. Tentu peran TP PKK pada 10 program pokoknya akan sangat penting dalam capaian Indonesia emas itu," ucap Al Muktabar.

Semua gerak yang dilakukan seluruh Kader TP PKK, lanjutnya, dirinya selaku Penjabat Gubernur Banten sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh kader atas pencapaian keberhasilan yang telah didapatkan seluruh kader TP PKK se-Provinsi Banten.

Sebagai informasi pada Puncak Peringatan HKG PKK Tahun 2024 dilakukan pemutaran video sejarah singkat lahirnya PKK, pemotongan tumpeng serta penyerahan penghargaan terhadap Kader Inspiratif PKK Tahun 2024 kategori monitoring pemulihan anak stunting.

Diserahkan juga hadiah dan penghargaan pemenang lomba tertib E-Dasawisma Tingkat Kecamatan, penghargaan Sekolah Online UMKM, penyerahan hadiah dan penghargaan pemenang lomba Gelari Pelangi Perorangan dan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, pemenang lomba Aku Hatinya PKK Kabupaten/Kota, pemenang Lomba Senam Kreasi HUT ke-79 RI "Aku Indonesia", serta hadiah dan penghargaan kepada pemenang Lomba Masak Kreasi Pangan Lokal dan Lomba Gebyar UP2K.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat di DKI Jakarta diimbau mewaspadai ancaman kebakaran dengan melakukan upaya pencegahan. Utamanya di tengah fenomena cuaca panas seperti sekarang.

"Meskipun cuaca panas di Indonesia bukan merupakan gelombang panas atau heatwave, namun masyarakat harus tetap waspada akan bahaya kebakaran," kata KepalaDinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Satriadi menjelaskan, Indonesia tengah mengalami fenomena cuaca panas yang disebabkan oleh peralihan musim. Sebagaimana dilansir dari BMKG, secara karakteristik fenomena suhu panas itu merupakan akibat dari adanya gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa dan terjadi setiap tahun.

Ia menjelaskan, suhu yang tinggi dapat memengaruhi pola hidup masyarakat dalam menggunakan listrik yang berlebih saat terjadi cuaca panas. Peningkatan penggunaan listrik yang kurang bijaksana juga dikhawatirkan akan menyebabkan perangkat elektronik, kabel dan instalasi listrik menjadi lebih rentan terhadap gangguan atau korsleting.

Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat untuk selalu melakukan upaya pencegahan kebakaran di antaranya dengan mematikan dan cabut kabel listrik di rumah jika tidak digunakan. Selain itu, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam kondisi menyala atau tetap tertancap pada saklar listrik.

Masyarakat juga diminta untuk menghindari penggunaan steker bertumpuk, menggunakan peralatan listrik sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya, tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan yang dapat mengakibatkan kebakaran dan tidak meninggalkan kompor menyala saat memasak dan matikan kompor saat mau meninggalkan rumah.

"Untuk layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan hubungi nomor telepon 112 (Jakarta Siaga) atau pos pemadam terdekat dan tidak dipungut biaya apapun," kata Satriadi.

Sejak pertengahan tahun, sejumlah kebakaran marak terjadi di Jakarta. Si jago merah menghanguskan 18 ruang bangunan di SDN 01 Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Juli lalu.

Belum lama ini, sebanyak 3.019 jiwa dari 1.050 Kepala Keluarga (KK) harus mengungsi karena kebakaran yang melanda permukiman padat di Jalan Remaja 5, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Penyebab kebakaran berasal dari korsleting saat pengisian daya ponsel salah satu rumah warga.

Sedangkan yang paling baru, yakni kebakaran di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024) yang diduga karena korsleting listrik.

Sebanyak 86 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan memadamkan kebakaran di RSPP, Kebayoran Baru. Insiden kebakaran mulai terjadi sekitar pukul 13.30 WIB diduga berasal dari panel listrik yang terbakar.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY melaporkan adanya kerusakan yang diakibatkan oleh gempa yang terjadi pada Senin (26/8/2024) malam. Setidaknya, dilaporkan sejumlah rumah hingga pasar rusak akibat gempa dengan kekuatan 5,8 skala Richter yang mengguncang DIY tersebut.

Kabid Penanganan Darurat BPBD DIY Edhy Hartana mengatakan, kerusakan tersebut terjadi di empat kabupaten di DIY. Rinciannya yakni di Kabupaten Gunungkidul tercatat ada delapan unit rumah yang rusak di kawasan Kapanewon Nglipar, Semanu.

Pihaknya mencatat kerusakan paling banyak terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini mengingat pusat gempa dilaporkan di 95 kilometer barat daya Gunungkidul dengan kedalaman 30 kilometer.

Selain itu, di Kabupaten Kulon Progo juga dilaporkan satu rumah rusak di Kapanewon Sentolo. Di Kabupaten Sleman, satu pasar juga mengalami kerusakan di Kapanewon Prambanan.

Di Kabupaten Bantul, juga dilaporkan satu rumah mengalami kerusakan di Kapanewon Pandak. Sedangkan, di Kota Yogyakarta belum ada laporan adanya rumah maupun fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan. “Total hingga saat ini ada 11 rumah dan pasar yang mengalami kerusakan,” kata Edhy, Senin (26/8/2024) malam.

Sebelumnya diberitakan, gempa bumi mengguncang DIY pada pukul 19.57 WIB dengan kekuatan 5,8 skala Richter (SR). Pusat gempa diketahui berada di barat daya Kabupaten Gunungkidul, DIY.

"Lokasi gempa 95 kilometer barat daya Gunungkidul, DIY," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Senin (26/8/2024) malam.

BMKG menyebut, gempa terjadi di kedalaman 30 kilometer. Meski begitu, BMKG menyebut gempa ini tidak berpotensi tsunami.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Calon wali kota Semarang Alamsyah Satyanegara Sukawijaya alias Yoyok Sukawi resmi menggandeng Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso sebagai calon wakil wali kota. Keduanya siap untuk maju pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2024.

"Malam ini kami memperkenalkan diri sebagai pasangan (bakal) calon wali kota dan wakil wali kota," kata Yoyok di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (26/8/2024) malam WIB.

Hal tersebut disampaikan Yoyok yang merupakan kader Demokrat lolos ke Senayan periode 2024-2029, usai pertemuan dengan pimpinan dan pengurus partai politik koalisi di sebuah rumah makan di Kota Semarang. Tampak hadir jajaran ketua parpol, antara lain Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Chief Executive Officer (CEO) PSIS Semarang tersebut mengatakan, rencananya mereka akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang pada Rabu (28/8/2024). "Kami step by step, besok Rabu mendaftar. Lalu, setelah itu akan berkumpul membentuk tim pemenangan dari unsur partai pengusung, relawan, tokoh masyarakat, semuanya, baru rumuskan strategi pemenangan," kata Yoyok.

Relawan pasangan yang mengusung slogan 'Yoyok Joss' itu, kata dia, sebenarnya sudah terbentuk. Dia pun akan segera menginventarisasi untuk disolidkan dalam satu komando. "Kami hanya berharap semuanya berjalan kondusif, baik, berdampingan supaya sama-sama semua menyosialisasikan dua pilkada ini," kata Yoyok.

Joko Santoso selaku bakal calon wakil wali kota Semarang menambahkan, Gerindra memang terlambat bergabung dengan koalisi yang mengusung Yoyok. Tetapi, ia mengakui, sebelumnya memang sudah ada pembicaraan ke arah sana.

"Sebelumnya memang sudah ada pembicaraan, tapi keputusannya terlambat setelah (dukungan) Mas Yoyok sudah terbentuk dengan beberapa temen-temen parpol," kata mantan wakil ketua DPRD Kota Semarang itu.

Mengenai program kerja, Joko mengatakan, mereka berdua akan memberikan ruang bagi para parpol pengusung mengenai bagaimana program kerja harus dijalankan. Termasuk strategi pemenangan pada Pilwalkot Semarang.

"Tentu kami akan manut yang punya saham, dalam hal ini adalah parpol pengusung. Akan kami berikan ruang memberikan masukan terkait strategi pemenangan, termasuk bagaimana nanti Mas Yoyok dan saya selalu wali kota dan wakil wali kota dalam memimpin Kota Semarang," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang Wahyoe Winarto menegaskan, parpol yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Semarang Maju tetap solid. Bahkan, kata Liluk, sapaan akrabnya, koalisi sekarang bertambah dengan hadirnya Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Nasdem.

"Tadi hadir juga PSI, tetapi izin duluan. Alhamdulillah sudah semakin kuat. Nasdem juga menyatakan bergabung," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Rampai Nusantara (RN) mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 agar berlangsung damai dan kondusif.

"Kami akan memberikan peran secara aktif untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kontestasi Pilkada 2024 agar damai," kata Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar dalam Rapat Kerja Nasional II RN di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Rampai Nusantara (RN) merupakan salah satu organisasi masyarakat yang diinisiasi oleh para tokoh muda dari berbagai kelompok aktivis dan elemen dengan warna politik dan latar belakang profesi berbeda-beda.

RN didirikan atau dikukuhkan pada 27 Maret 2022. Menurut dia, meski kontestasi politik di Pilkada 2024 berjalan keras, dirinya mengajak semua pihak untuk mengedepankan kebersamaan dan kerukunan.

"Kita sebagai sesama anak bangsa harus bersatu untuk membangun bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera jauh di atas kepentingan kelompok," kata dia.

Ia juga meminta para calon kepala daerah yang akan bertarung dapat mengedepankan persatuan dan kebersamaan.

"Karena bagi kita, memang itu yang paling utama," kata dia menambahkan.

Ia juga menilai putusan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang memiliki sifat final kekuatan hukum mengikat (final and binding) sehingga masyarakat tidak perlu terpancing dengan provokasi dan melakukan aksi kekerasan.

"Menurut saya, MK memutuskan itu juga berdasarkan domain yang dimilikinya dan itu harus dihargai," kata dia.

Ia menambahkan pihaknya akan berperan sebagai katalisator untuk meminimalkan benturan dan konflik kepentingan.

Dirinya juga mengajak untuk menjaga semangat kebersamaan dengan baik mengedepankan kepentingan rakyat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kita sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab. Dalam menyongsong masa depan kita harus memiliki pondasi kuat atas dasar nilai kesejahteraan, persatuan, dan semua memiliki peran penting dalam pembangunan tanpa terkecuali," katanya.

Tema Rakernas kedua RN kali ini adalah Bersama Prabowo Gibran Menuju Indonesia Emas 2045. Mardiansyah Semar menjelaskan dalam rakernas banyak isu-isu yang dibahas selain konsolidasi internal pihaknya juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintahan yang akan datang yakni kepada Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Rampai Nusantara kata dia harus berperan sebagai katalisator untuk meminimalisir benturan konflik kepentingan. Rampai Nusantara siap untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran agar berlangsung dengan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, menimbulkan gejolak di internal. Apalagi, keputusan bergabung dengan KIM Plus dilakukan PKS dengan meninggalkan Anies Rasyid Baswedan.

Di KIM Plus, PKS mendukung pasangan M Ridwan Kamil-Suswono. Atas keputusannya itu, sebanyak 28 Dewan Pakar PKS memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan sikap bersama tersebut dibacakan oleh anggota Dewan Pakar PKS Mayjen (Purn) Soenarko.

"Pernyataan sikap, pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024, kami bersama 28 anggota Dewan Pakar PKS ramai-ramai mengundurkan diri yang pada mulanya masuk PKS karena kami meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan Indonesia yng lebih baik yang sampai pada Pemilu 2024 yang lalu kami masih berjuang bersama PKS," kata Soenarko di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebanyak 28 Dewan Pakar PKS itu merupakan bagian dari 45 orang yang dilantik di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2023. Menurut Soenarko, keputusannya hengkang dari PKS lantaran ia melihat garis perjuangan partai sudah melenceng.

Para Dewan Pakar menilai, garis perjuangan PKS sudah berorientasi kekuasaan, bukan berpihak ke perjuangan rakyat. Dia heran, PKS yang hampir 10 tahun berada di posisi berjuang bersama rakyat malah bergabung dengan penguasa dan melanggengkan dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik PKS yang pertama kali bergabung dengan KIM yang melaksanakan atau mengikuti Pilpres (2024) dengan licik curang dan brutal. Dua, PKS saat ini mendukung Bobby Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi," ucap mantan danjen Kopassus tersebut.

"Tiga, dalam pilkada yang akan berjalan beberapa waktu akan datang, PKS kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusannya terpengaruh oleh kepentingan elite partai dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi rakyat daerah tersebut," kata Soenarko melanjutkan.

Atas dasar tiga alasan tersebut, Soenarko dan kawan-kawan memilih mundur dari keanggotaan PKS. "Semoga Allah SWT meridhoi niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini," ujar Soenarko.

Alasan PKS dukung Bobby...

Sebelumnya, PKS memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution pada Pilgub Sumatra Utara (Sumut). Penyerahan SK rekomendasi itu langsung diberikan oleh Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu.

Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah (BPW) PKS Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irfan Aulia menjelaskan, partainya telah resmi memberikan dukungan kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan beberapa alasan. Termasuk, sambung dia, Bobby memiliki komitmen untuk membangun Sumut.

"Dengan Bobby Nasution, ketika kami bangun komunikasi, dia merespon dan menandatangani sembilan poin komitmen dengan kami," kata Irfan saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Ahad (4/7/2024).

Irfan menyebutkan, beberapa komitmen yang dimaksud adalah soal pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, pembangunan berbasis keumatan, dan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen Bobby juga dituangkan dalam nota kesepahaman bersama PKS.

Menurut Irfan, sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan untuk Bobby, PKS juga telah melakukan komunikasi dengan Edy Rahmayadi. PKS bahkan sudah berdiskusi intens dengan pejawat gubernur itu untuk membangun kesepakatan.

Namun, ia menyebutkan, Edy tak bisa memenuhi syarat yang diajukan PKS untuk mengkonsolidasikan partai pendukung lainnya. Pasalnya, PKS tak bisa maju sendirian di Pilgub Sumut tanpa adanya dukungan dari partai lain. "Jadi sampai sejauh ini, kita coba komunikasi, Pak Edy masih buntu," ujar Irfan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Gempa bumi yang terjadi di DIY yang berpusat di baratdaya Kabupaten Gunungkidul dengan magnitudo 5,8 pada Senin (26/8/2024) malam terasa di sejumlah wilayah Daop 6 Yogyakarta. Manager Humas Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro mengatakan, getaran gempa terasa dari Jenar hingga Delanggu, dan Wonogiri.

Meski begitu, Pengendali Terpusat Operasi KA Wilayah Daop 6 Yogyakarta melakukan tindakan cepat menyusul adanya gempa tersebut. Tindakan yang dilakukan yakni dengan mengecek jalur KA secara serentak di seluruh wilayah Daop 6 kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lintas masing-masing.

“Sedangkan perjalanan KA diberhentikan sementara hingga selesai pengecekan,” kata Krisbiyantoro, Senin (26/8/2024) malam.

Setidaknya, ada 11 KA yang perjalanannya terganggu akibat gempa tersebut. Krisbiyantoro menyebut, laporan yang dihimpun dari hasil pengecekan para petugas UPT di lintas, jalur KA dinyatakan aman untuk dilalui KA pada pukul 20.22 WIB.

“Ada 11 KA yang terganggu akibat gempa ini karena menunggu dipastikannya jalur KA dinyatakan aman, dan secara kumulatif menimbulkan andil kelambatan 274 menit,” ucap Krisbiyantoro.

KA-KA tersebut yakni KA 93 (Lodaya) andil 25 menit dengan posisi di Yogyakarta, KA 124 (Bangunkarta) andil 26 menit dengan posisi di Yogyakarta. Selain itu, ada KA 87 (Senja Utama Solo) andil 14 menit dengan posisi di Wates, KA 106 (Gaya baru Malam Selatan) andil 16 menit dengan posisi di Purwosari, Plb 97A (Sancaka) andil 21 menit dengan posisi di Solo, KA 55 (Gajayana) andil 25 menit dengan posisi di Klaten.

Selanjutnya, Plb 241A (SriTanjung) andil 28 menit dengan posisi berhenti di petak Jalan Srowot-Brambanan, Plb 222A (Jaka Tingkir) andil 24 menit dengan posisi Berhenti di petak Jalan Maguwo-Prambanan, Plb 578A (Bandara YIA-Yk) andil 24 menit dengan posisi berhenti di petak Jalan Rewulu - Patukan.

“Juga Plb 579A (Bandara Yk-YIA) andil 33 menit yang posisinya berhenti di petak Jalan Kedundang-YIA, dan KA 684 (CL Yk-PL) andil 14 menit dengan posisi di Yogyakarta,” jelasnya.

Krisbiyantoro menyebut, para petugas prasarana dari jalan rel dan jembatan KA juga telah melakukan pemeriksaan, dan menyatakan bahwa gempa yang sempat terasa selama beberapa detik tersebut tidak berpengaruh pada struktur jalur, dan konstruksi bangunan hikmat pada jembatan KA di wilayah Daop 6 Yogyakarta.

Begitu pun dengan bangunan stasiun, juga dilaporkan dalam kondisi yang aman bagi para pelanggan, dan tidak sampai mengganggu operasional kereta api. Guna memastikan kondisi jalur selalu dalam kondisi aman, katanya, para petugas baik operasional maupun prasarana terus berkoordinasi dan bersiaga mengamankan perjalanan dan jalur KA.

“Bagi para pelanggan yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api tidak perlu khawatir, Daop 6 berkomitmen untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan,” kata Krisbiyantoro.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Warga Gaza merekam kaleng-kaleng minuman ringan Coca-Cola ditinggalkan pasukan Israel di wilayah Khan Younis selepas melakukan penyerangan. Bagaimana ceritanya?

Dalam vieo yang beredar di media sosial, nampak seorang warga Palestina mngambil kaleng Coca-Cola kosong dari reruntuhan di Gaza. "Tentara penjajah meninggalkan kaleng ini setelah melakukan operasi militer di Hamad," kata warga tersebut dalam video. "Ada banyak sekali kaleng-kaleng ini," ia melanjutkan.

Ia kemudian menyerukan pemboikotan atas produk tersebut. "Teruslah lakukan boikot karena harga darah kami tak murah. Boikotlah untuk anak-anak di Gaza, boikotlah untuk darah saudaramu di Gaza, boikotlah untuk tangisan perempuan di Gaza," ia menyerukan.

Dalam pernyataan resminya, Coca-Cola menyatakan tak mendukung militer manapun. Lalu bagaimana bisa minuman itu jadi bawaan pasukan Israel?

Merujuk Times of Israel, selama beberapa tahun terakhir, pemuda dari Golan telah mengambil bagian dalam proyek membagikan paket Coca-Cola dan makanan ringan Bamba kepada tentara Israel. Hal itu untuk mengenang Mayor Yochai “Juha” Kalengel, yang terbunuh pada Januari 2015 oleh tembakan rudal antitank oleh kelompok Hizbullahsaat berpatroli dengan unitnya di dekat perbatasan Lebanon.

Inisiatif ini, “Operasi Juha,” dimulai pada tahun yang sama oleh pemuda dari komunitas Dataran Tinggi Golan Moshav Yonatan setelah pertemuan dengan ayah Kalengel.

Ayah Kalengel, yang bekerja di bank, menjelaskan bahwa dia memperhatikan banyak tagihan tertentu pada kartu kredit putranya dengan jumlah tertentu, namun dia tidak tahu apa tagihannya. Dia kemudian mengetahui bahwa putranya, seorang perwira, “akan membeli Bamba dan Cola untuk tentaranya ketika seseorang sedang lesu atau tidak termotivasi,” kata Babihi.

Setelah percakapan tersebut, seseorang mendapat ide untuk membagikan Coca-Cola dan Bamba kepada tentara setiap tahun pada peringatan kematiannya, yang jatuh pada 8 Shevat dalam kalender Ibrani. Tahun ini, tanggal tersebut jatuh pada Kamis, 18 Januari.

“Ini dimulai dari hal yang sangat kecil di Golan, para pemuda membawa makanan ringan untuk tentara dan hal itu terus berkembang. Tahun lalu kami memberikan 50.000 (paket) dan tahun ini kami berharap dapat memberikannya kepada 100.000 tentara,” kata Babihi.

Dilansir the Foreign Policy, Timur Tengah, khususnya Mesir, menjadi pasar utama Coca-Cola setelah Perang Dunia Kedua. Sejarawan Maurice Labelle mencatat bahwa perusahaan tersebut mendirikan beberapa pabrik pembotolan di Mesir untuk membantu memproduksi ratusan juta botol per tahun pada tahun 1950.

Coca-Cola menggambarkan dirinya sebagai mitra dalam upaya modernisasi Mesir. Perusahaan memuji bagaimana mereka meningkatkan standar hidup melalui investasi dan menyediakan lapangan kerja. Mereka berusaha melakukan apa pun yang mereka bisa untuk menampilkan dirinya sebagai instrumen kekuatan Amerika—yaitu “Kolonisasi Coca.”

Tujuan tersebut kandas ketika Coca-Cola terseret ke dalam konflik Arab-Israel. Pada 1966, Anti Defamation League, sebuah kelompok advokasi Yahudi yang berkantor pusat di Amerika Serikat, menuduh perusahaan tersebut mematuhi boikot Arab terhadap Israel dengan alasan bahwa Coca-Cola tidak memberikan waralaba kepada perusahaan pembotolan Israel meskipun perusahaan tersebut menjualnya di tempat lain di Timur Tengah.

Perusahaan membantah tuduhan tersebut. Mereka berpendapat bahwa Israel (negara yang jauh lebih miskin dan lebih kecil dibandingkan saat ini) tidak cocok dengan bisnis mereka. Namun, tulis Pendergrast, banyak orang Yahudi Amerika yang marah. Boikot segera muncul. Institusi seperti Rumah Sakit Mount Sinai dan emporium hot dog terkenal Nathan meninggalkan Coke. Coca-Cola dengan cepat menemukan mitra Israel, dalam upaya melindungi pasar Amerika.

Hal ini mungkin menyelesaikan satu rangkaian masalah, namun dengan cepat menimbulkan masalah lainnya. Masuknya Coca-Cola secara resmi ke pasar Israel jelas melanggar boikot Arab. Dilancarkan pada 1945, boikot ini awalnya melarang pembelian produk yang dibuat di sektor Yahudi di Palestina di seluruh dunia Arab.

Boikot tidak hanya mencakup negara-negara dan perusahaan-perusahaan Arab tetapi juga semua pelaku ekonomi di seluruh dunia yang melakukan bisnis dengan Israel dan kepentingan Israel.

Tiba-tiba, Coca-Cola mendapati dirinya berada dalam konflik ekonomi akibat ketegangan di kawasan. Sebagai merek global, Coca-Cola telah diterima di Mesir dan negara-negara lain di kawasan ini sebelum tahun 1966. Berbisnis di Israel mengubah hal itu.

Korporasi berupaya sekuat tenaga, terutama dengan memperkuat argumen bahwa keterlibatannya di dunia Arab akan membantu modernisasi dan pembangunan ekonomi. Namun Liga Arab, sekelompok negara Arab termasuk Mesir, tidak terpengaruh.

Mereka memilih untuk menegakkan boikot terhadap Coca-Cola. Larangan secara resmi diberlakukan pada tahun 1967 dan pada tahun 1968 perusahaan tersebut dipaksa keluar dari dunia Arab.

Coca-Cola menyaksikan bagaimana merek mereka di dunia Arab menjadi terikat pada imperialisme dan Zionisme. Pengenalan kembali pasar Arab pada tahun 1980-an memerlukan pengurangan ketegangan secara bertahap dengan Israel. Sementara itu, pabrik pembotolan di Arab yang pernah bekerja sama dengan Coca-Cola beralih ke minuman ringan pesaingnya, sehingga memicu kudeta Pepsi-Cola terhadap pesaing utamanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP tiba-tiba memunculkan nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung untuk diusung berpasangan dengan Rano Karno pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Hal itu dinilai sebagai bentuk aspirasi kader.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sejumlah nama dari internal memang disorongkan ke meja Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk dipilih sebagi cagub dan cawagub di Jakarta. "Kalau aspirasi memang ada," kata Djarot menjelaskan nama Pramono menggantikan Anies Rasyid Baswedan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Menurut Djarot, dalam kontestasi pemilihan kepemimpinan, PDIP sebetulnya lebih mengutamakan kader partai sendiri daripada mengusung orang luar. "Aspirasi itu kita menjaring dari bawah," kata mantan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tersebut.

Tetapi, kata Djarot, dari aspirasi itu bukan cuma memunculkan satu nama. Selain Pramono, menurut dia, juga muncul nama kader PDIP lainnya, seperti Rano Karno, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, sampai kader muda Ronny Talapessy, Adian Napitupulu, Eriko Sutarduga, hingga Prasetyo Edi Marsudi.

Bahkan, kata Djarot, untuk Pilgub Jakarta pun PDIP sempat menggodok nama Andika Perkasa. Hanya saja, hingga saat ini, belum ada keputusan yang diambil oleh Megawati untuk diusung secara resmi. Termasuk, sambung dia Djarot, nama Pramono yang merupakan mantan sekjen PDIP yang akan dipasangkan dengan Rano.

"Karena itu juga memang ada aspirasi dari bawah. Jadi harus disebutkan ya," ujar Djarot. "Tetapi, untuk (Pilkada) Jakarta masih belum. Itu kewenangan dan hak preogratif dari Ketua Umum (Megawati). Maka sabar sedikit. Satu dua hari ini, pasti ketua umum akan menyampaikan siapa yang nanti dicalonkan di Jakarta," ucap Djarot.

Khusus Pramono, namanya mendadak mencuat di sela spekulasi PDIP yang dikabarkan meminang Anies. Pun Anies sudah hadir di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin.

Anies juga sudah bertemu dengan Rano. Keduanya juga sempat berfoto bersama. Namun, ketika Megawati mengumumkan daftar nama rekomendasi calon gubernur (cagub), Anies tidak muncul di publik dan langsung balik kanan.

Djarot mengakui, Anies memang datang ke kantor DPP PDIP. Dia menyebut, Anies terlibat diskusi dengan Rano tentang rencana serta masa depan DKI Jakarta jika keduanya diputuskan untuk maju pada Pilgub Jakarta.

Namun, entah mengapa, Megawati tidak mengumumkan daftar peraih rekomendasi Pilgub Jakarta. Megawati hanya mengumumkan Airin Rachmi Diany dan Andika Perkasa untuk diusung PDIP maju pada Pilgub Banten dan Jawa Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berhasil mengamankan 4 (empat) Warga Negara Asing (WNA) yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian dalam Operasi Jagratara.

Operasi ini digelar pada 21 dan 22 Agustus 2024. Tiga WNA yang diamankan berasal dari Nigeria, sementara satu lainnya berasal dari Senegal.

Pada 21 Agustus 2024, operasi dilaksanakan di kawasan Glodok dan Pancoran China Town Point. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap 1 WN Tiongkok yang merupakan pemegang ITAS Investor di salah satu toko yang berada di kawasan Glodok dan 1 WN Malaysia merupakan chef di salah satu restoran yang berada di kawasan Pancoran China Town Point.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, izin tinggal, dan kegiatannya, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh kedua orang asing tersebut.

Selanjutnya petugas melanjutkan kegiatan pengawasan keimigrasian di kawasan KS. Tubun. Dalam kegiatan pengawasan tersebut petugas menemukan 1 WN Nigeria dengan inisial AOO yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan diduga izin tinggalnya telah habis berlaku.

Berlanjut tanggal 22 Agustus 2024, operasi dilakukan di salah satu sarana olahraga di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Petugas mengamankan dua WNA asal Nigeria lainnya berinisial CKO dan TVO, dan seorang WN Senegal berinisial DB.

Tiga WNA ini diduga izin tinggalnya sudah habis berlaku dan juga tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.

Keempat WNA tersebut kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa tiga WNA asal Nigeria berinisial AOO, CKO dan TVO, serta seorang WNA asal Senegal berinisial DB izin tinggalnya sudah habis berlaku (overstay) dan sampai dengan saat ini keempat orang asing tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.

"Kami akan terus mendalami kasus ini untuk memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran keimigrasian ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika cukup bukti, WNA tersebut dapat dikenakan tindakan berupa pro-justicia atau tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ujar Nur Raisha, Selasa (27/8/2024) dalam keterangan tertulis.

BACA JUGA: Nubuat Masa Depan Rasulullah SAW Terbukti, 3 Fenomena Umat Akhir Zaman Ini Terjadi

Operasi Jagratara dilaksanakan dalam rangka upaya preventif terjadinya pelanggaran keimigrasian serta penegakan hukum guna menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat menambahkan bahwa kontribusi masyarakat dalam pelaporan Orang Asing dapat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian.

"Apabila menemukan Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan, dapat dilaporkan ke Kantor Imigrasi untuk segera kami tindaklanjuti," kata Nur Raisha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan, yang merevisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dalam PKPU terbaru, KPU telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya bersikap untuk menjalankan dua putusan itu sejak dibacakan oleh MK pada Selasa (20/8/2024). Bahkan, pada Selasa malam, KPU telah bersikap untuk menaati dua putusan tersebut.

"Meskipun dinamika luar biasa, tapi itulah konsistensi kita dari awal putusan MK dibacakan, sampai hari ini. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman Bawaslu semua, kemudian draf PKPU sengaja dicocorkan sebelum RDP, diterima 100 persen, sehingga tidak kemudian menjadi permasalahan," kata dia saat memberikan sambutan dalam peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Meski dua putusan itu telah dituangkan dalam PKPU, Afifuddin menilai, dampak dari berubahnya aturan itu masih akan terjadi. Bahkan, bukan tidak mungkin berubahnya aturan itu memunculkan kerawanan baru.

"Dampak dari situasi ini bisa ada lagi persoalan kehangatan di pencalonan kepala daerah. Ini harus segera kita antisipasi," ujar dia.

Ia menilai, adanya putusan peradilan terkait pemilu ketika tahapan sedang berjalan memiliki potensi untuk menimbulkan kerawanan. Karena itu, KPU bersikap untuk mencegah kerawanan yang terjadi itu makin meluas.

Diketahui, usai dua putusan itu dibacakan oleh MK, DPR langsung melakukan pembahasan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Bahkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat untuk terhadap rancangan undang-undang (RUU) Pilkada, yang isinya dinilai tak sejalan dengan putusan MK.

Alhasil, terjadi aksi massa berskala besar yang menolak DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada. Akhirnya, DPR batal melakukan pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang.

Setelah itu, KPU melakukan revisi PKPU yang mengadopsi dua putusan MK tersebut. Rancangan PKPU itu pun disetujui Komisi II DPR setelah dikonsultasikan oleh KPU pada Ahad (25/8/2024).