REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Prof. Bambang Setiaji, Guru Besar Ilmu Ekonomi Ketenaga Kerjaan/Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah

Ada diskusi dan riset menarik yang menguji apakah bantuan kepada masyarakat lebih baik berupa barang, voucher, atau uang. Dalam kesempatan ini ada baiknya didiskusikan untuk masalah makan siang di sekolah. Dari ketiga cara, yaitu barang, uang, atau voucher, sumbangan negara kepada masyarakat melalui makan siang di sekolah, mana yang lebih efisien, efektif, dan aman dari resiko penyimpangan, serta perlu dilihat dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, khususnya warung warung sekitar sekolah.

Bahwa bantuan yang paling bebas dalam arti penggunaannya sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat adalah bantuan uang. Belum tentu masyarakat kekurangan pangan, mungkin saat itu perlu membeli genting yang bocor.

Akan tetapi bantuan uang untuk masyarakat kita, sangat rawan berbelok jauh dari tujuan penggunaan, dalam hal ini untuk mengatasi masalah gizi anak pada masa pertumbuhan. Alasannya kareana dalam masyrakat patriakal bantuan pangan bisa berubah menjadi konsumsi rokok orang tuanya dan tidak menutup kemungkinan untuk membeli rokok untuk diri siswa sendiri.

Jumlah perokok kita menembus 70 juta orang atau hampir setengah dari jumlah penduduk laki laki. Sekitar 27 persen perokok dimulai pada umur 10 sampai 14 tahun bahkan ada yang kurang dari usia 10 tahun, dan sisanya 73 persen memulai merokok saat umur 15 tahun atau lebih. Ini berarti merokok dimulai pada saat kelas 3 sekolah dasar atau umumnya pada saat SMP atau SMA (https// sehatnegeriku.kemkes.go.id).

Dengan melihat sifat aditif merokok maka bantuan uang tunai mungkin belum tepat untuk diberikan kepada siswa. Bahkan juga bantuan pangan lainnya untuk keluarganya.

Bantuan Barang

Sebaliknya, bantuan barang, seperti yang kita saksiskan dalam sistem kenegaraan kita juga sangat rawan. Kelemahan bantuan barang yang pertama, organisasinya rumit.

Untuk membagi masakan siang ini mungkin diperlukan suatu badan yang cukup gemuk. Lebih lebih proyek ini jauh sampai pelosok pedesaan yang bahkan menjadi target program.

Kedua, bantuan berupa barang tentu harus menunjuk katering, ya memang hal ini akan membuka usaha baru bagi anak anak muda, namun perlu diingat di sekitar sekolah sudah terdapat warung warung murah. Akan terjadi crowding out, setiap pemerintah melakukan investasi, atau suatau layanan, maka aktifitas masyarakat yang sama akan mati.

Bantuan paling efektif adalah voucher, karena...

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Prof. Bambang Setiaji, Guru Besar Ilmu Ekonomi Ketenaga Kerjaan/Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah

Ada diskusi dan riset menarik yang menguji apakah bantuan kepada masyarakat lebih baik berupa barang, voucher, atau uang. Dalam kesempatan ini ada baiknya didiskusikan untuk masalah makan siang di sekolah. Dari ketiga cara, yaitu barang, uang, atau voucher, sumbangan negara kepada masyarakat melalui makan siang di sekolah, mana yang lebih efisien, efektif, dan aman dari resiko penyimpangan, serta perlu dilihat dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, khususnya warung warung sekitar sekolah.

Bahwa bantuan yang paling bebas dalam arti penggunaannya sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat adalah bantuan uang. Belum tentu masyarakat kekurangan pangan, mungkin saat itu perlu membeli genting yang bocor.

Akan tetapi bantuan uang untuk masyarakat kita, sangat rawan berbelok jauh dari tujuan penggunaan, dalam hal ini untuk mengatasi masalah gizi anak pada masa pertumbuhan. Alasannya kareana dalam masyrakat patriakal bantuan pangan bisa berubah menjadi konsumsi rokok orang tuanya dan tidak menutup kemungkinan untuk membeli rokok untuk diri siswa sendiri.

Jumlah perokok kita menembus 70 juta orang atau hampir setengah dari jumlah penduduk laki laki. Sekitar 27 persen perokok dimulai pada umur 10 sampai 14 tahun bahkan ada yang kurang dari usia 10 tahun, dan sisanya 73 persen memulai merokok saat umur 15 tahun atau lebih. Ini berarti merokok dimulai pada saat kelas 3 sekolah dasar atau umumnya pada saat SMP atau SMA (https// sehatnegeriku.kemkes.go.id).

Dengan melihat sifat aditif merokok maka bantuan uang tunai mungkin belum tepat untuk diberikan kepada siswa. Bahkan juga bantuan pangan lainnya untuk keluarganya.

Bantuan Barang

Sebaliknya, bantuan barang, seperti yang kita saksiskan dalam sistem kenegaraan kita juga sangat rawan. Kelemahan bantuan barang yang pertama, organisasinya rumit.

Untuk membagi masakan siang ini mungkin diperlukan suatu badan yang cukup gemuk. Lebih lebih proyek ini jauh sampai pelosok pedesaan yang bahkan menjadi target program.

Kedua, bantuan berupa barang tentu harus menunjuk katering, ya memang hal ini akan membuka usaha baru bagi anak anak muda, namun perlu diingat di sekitar sekolah sudah terdapat warung warung murah. Akan terjadi crowding out, setiap pemerintah melakukan investasi, atau suatau layanan, maka aktifitas masyarakat yang sama akan mati.

Bantuan paling efektif adalah voucher, karena...

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Prestasi gemilang kembali diraih oleh alumni SMAS Mujahidin Pontianak, Nuke Dian Saphira, yang berhasil mengukir namanya di ajang pemilihan Miss Kalimantan Barat. Dalam acara yang berlangsung di Transmart Pontianak pada 14 Juni 2024 tersebut, Nuke meraih predikat sebagai pemenang kategori Favorite Social Media. Pencapaian ini tak hanya menunjukkan bakat dan kreativitasnya di dunia kecantikan, tetapi juga keterampilannya dalam memanfaatkan media sosial secara efektif.

Nuke, yang kini resmi menjadi mahasiswa baru Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kampus Pontianak di program studi Sistem Informasi, mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian ini serta harapannya untuk masa depan. "Saya sangat bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian dari Universitas BSI Pontianak. Semoga pengalaman saya dalam ajang Miss Kalimantan Barat ini dapat memotivasi saya untuk terus berprestasi, baik di dunia akademik maupun di luar akademik," ujar Nuke dengan penuh semangat.

Pemilihan Miss Kalimantan Barat merupakan salah satu ajang kecantikan paling bergengsi di wilayah ini, diikuti oleh wanita-wanita muda berbakat dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Ajang ini bukan hanya menilai penampilan fisik, tetapi juga menguji kecerdasan, kepribadian, serta kemampuan para peserta dalam berinteraksi di media sosial. Kemenangan Nuke dalam kategori Favorite Social Media menegaskan kemampuannya dalam menginspirasi dan berkomunikasi dengan audiensnya secara efektif.

Sementara itu, Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas BSI kampus Pontianak, Muhammad Sony Maulana, turut memberikan tanggapannya terkait prestasi Nuke. "Kami di Universitas BSI Pontianak sangat bangga dan mengapresiasi prestasi yang telah diraih oleh Nuke Dian Saphira. Sebagai mahasiswa baru di program studi Sistem Informasi, Nuke akan mendapatkan dukungan penuh dari kami untuk terus mengembangkan potensinya, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik," ungkap Sony.

Sony juga menegaskan Universitas BSI Pontianak akan memberikan berbagai dukungan, termasuk pelatihan dan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat membantu Nuke meraih prestasi lebih lanjut. "Kami akan memastikan bahwa Nuke mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif serta berbagai fasilitas yang dapat mendukungnya untuk terus berkarya dan berprestasi. Kami percaya bahwa Nuke memiliki potensi besar untuk menjadi seorang profesional yang sukses di bidangnya," tambahnya.

Dengan dukungan penuh dari Universitas BSI Pontianak dan tekad kuat yang dimiliki Nuke, masa depan yang cerah tampaknya sudah menanti di depan mata. Prestasi yang diraih Nuke di ajang Miss Kalimantan Barat ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para siswa dan mahasiswa lainnya untuk terus mengembangkan diri dan meraih prestasi dalam berbagai bidang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi menilai sudah saatnya Anies Baswedan menjadi kader partai demi mendapat dukungan politik yang maksimal. Hal itu merespons Anies yang belum juga mendapat perahu untuk maju di Pilgub Jakarta.

"Sudah saatnya dia (Anies) harus berpartai karena dia sudah terjun ke dunia politik. Kita tahu bahwa konstitusi kita menyatakan dalam konteks presiden, konteks kebijakan dan seterusnya, aktor formalnya kan partai politik," kata Asrinaldi saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Anies tidak bisa selamanya bertindak sebagai tokoh independen yang berharap diusung oleh semua partai. Konsep tersebut dinilai Asrinaldi tidak terlalu menguntungkan partai lantaran Anies tidak punya keterikatan langsung dengan partai pengusung.

Selain itu, Anies juga dinilai hanya mau "main aman" dengan tidak menjadi kader.

Hal tersebut dilakukan agar Anies leluasa bisa bergabung dengan partai-partai lain sesuai dengan kondisi politik tertentu.

"Anies kan berposisi main aman juga bahwa dia ingin berada di semua kelompok, tapi ternyata dalam dinamika politik apa yang coba ditawarkan Anies ini kan tidak semua partai tertarik," kata Asrinaldi.

Justru, lanjut Asrinaldi, status Anies yang tidak berpartai ini dapat menyulitkan dirinya sendiri. Hal tersebut lantaran Anies tidak punya dukungan politik secara tetap sehingga rentan ditinggalkan oleh partai pendukungnya.

"Kita lihat KIM dengan mudahnya menyingkirkan Anies apa lagi karena (status Anies) tidak jelas dan dianggap bisa membahayakan posisi koalisi," kata Asrinaldi.

Asrinaldi menilai dari semua partai yang berkontestasi dalam Pilkada 2024, yang paling berpotensi menyambut Anies sebagai kader adalah PDIP. Hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat isu PDIP akan mengusung Anies dalam pilkada Jakarta berhembus sangat kencang.

Karenanya, Asrinaldi menilai potensi Anies untuk bergabung dengan partai berlogo banteng moncong putih itu sangat besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pasangan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (Rawon) tetap 'berlayar'. Pasangan Rawon akan didaftarkan ke KPU meski muncul dinamika tinggi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pencalonan.

"Situasi apapun, kami sudah masuk gelanggang, kita menunggu siapa nanti kompetitor yang masuk gelanggang itu, ya kami siap saja," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/8/2025).

Dia mengatakan, tidak ada pihak manapun yang bisa menghambat seorang warga negara untuk maju dalam pilkada jika memenuhi persyaratan, termasuk Anies Baswedan. Menurutnya, persyaratan untuk mencalonkan dalam pilkada telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Apalagi kalau didukung oleh partai politik, ya, dan kalau tadi pertanyaannya misalnya dengan PDIP, ya itu kita serahkan sepenuhnya karena itu kedaulatan partai politik," kata Ketua Komisi II DPR RI itu.

Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengungkapkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan ke Kantor DPP PDI Perjuangan yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta, pada Senin siang.

Meski begitu, Angga enggan menjelaskan lebih rinci mengenai tujuan kunjungan Anies Baswedan ke markas partai berlambang banteng moncong putih itu. "Iya ke DPP, tetapi detailnya bisa ditanya ke PDIP," ujar Angga, Senin pagi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) memberikan sanksi pemberhentian tetap (pemecatan) dengan hak pensiun kepada tiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur (GRT) dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.

Tiga hakim yang diberi sanksi itu, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Anggota Komisi Yudisial RI dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito mengatakan ketiganya terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH).

"Para terlapor terbukti melanggar KEPPH, dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat," kata Joko saat memaparkan hasil sidang pleno KY ketika rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Joko menjelaskan sidang pleno itu dilaksanakan pada Senin ini, tepat sebelum KY mengikuti rapat bersama DPR RI. Rapat pleno putusan pemecatan terhadap tiga hakim itu diikuti oleh semua Anggota KY yang berjumlah tujuh orang.

Berdasarkan sejumlah temuan, Joko memaparkan bahwa para hakim itu membacakan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur pasal dakwaan yang berbeda antara yang dibacakan di persidangan dengan yang tercantum dalam salinan putusan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Kemudian para hakim tersebut juga membacakan pertimbangan hukum tentang penyebab kematian korban Dini Sera Afrianti yang berbeda dengan hasil visum et repertum, serta keterangan saksi ahli dr Renny Sumino dari RSUD Dr Soetomo.

Selain itu, menurutnya para hakim tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung dan/atau memberikan penilaian tentang barang bukti berupa CCTV di area parkir basement Lenmarc Mall yang diajukan oleh penuntut umum dalam sidang pembacaan putusan.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Sidang Pleno berpendapat pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor masuk dalam klasifikasi pelanggaran berat, dan Majelis Sidang Pleno Komisi Yudisial RI telah bermusyawarah dan sepakat menjatuhkan sanksi berat," kata dia.

Dengan adanya pemberian saksi itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa putusan bebas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya kepada Ronald Tannur itu cukup fenomenal karena menyita perhatian publik.

Dia pun menilai bahwa KY juga telah bekerja maksimal terhadap adanya kasus pelanggaran kode etik itu. Namun, dia ingin semestinya KY menjatuhkan pemberhentian tetap tanpa hak pensiun.

"Tapi nggak apa-apa pak, sudah sangat maksimal, terima kasih. Saya pikir teman-teman (Anggota DPR) akan menyampaikan apresiasi semua kepada Komisi Yudisial," kata Habiburokhman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengonfirmasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyempatkan waktu untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada September 2024. Agenda Jokowi di IKN akan disesuaikan dengan kegiatan kunjungan kerjanya yang padat.

"Agenda beliau akan disesuaikan tentunya. Kunjungan kerja beliau cukup banyak, di sela-sela kunjungan kerja tentunya beliau akan menyempatkan berkantor di IKN," katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/8/2024).

Saat ini, kata Heru, persiapan untuk kegiatan tersebut sedang dilakukan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretariat Kabinet (Seskab) Pramono Anung, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Heru menekankan, rencana tersebut bukan berarti presiden akan berkantor secara permanen di IKN, melainkan sebagai bagian dari penyesuaian jadwal dan agenda. "Ini lagi dipersiapkan. Nanti Pak Seskab dan Pak Mensesneg akan mempersiapkan agenda itu untuk berkantor di IKN," ujarnya.

Terkait pertanyaan mengenai apakah langkah ini bertujuan untuk menghindari aksi demonstrasi yang belakang ini ramai di Jakarta, Heru menegaskan, berkantor di IKN tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. "Nggak. Kan beliau sudah menyampaikannya sudah lama," ujarnya.

Heru menambahkan, belum ada keputusan mengenai apakah Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan turut berkantor di IKN. "Nanti kita lihat," katanya menjawab peluang Prabowo untuk ikut berkantor di IKN.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO – Mantan kapolda Jawa Tengah, Komjen Ahmad Luthfi mengurus berkas tidak pernah dipidana di Pengadilan Negeri (PN) Solo untuk maju di Pilgub Jawa Tengah 2024. Di tempat lain, PDIP secara resmi mengumumkan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa sebagai cagub Jateng.

Hal tersebut dibenarkan oleh Humas PN Solo, Bambang Ariyanto. Bambang mengatakan, ada dua sosok yang mengurus berkas yakni Ahmad Luthfi dan Rektor UNSA Astrid Widayani. "Iya Luthfi sama Astrid, iya betul (eks kapolda) sampai detik ini baru dua orang itu," kata Bambang ketika dihubungi awak media, Senin (26/8/2024).

Pihaknya mengatakan, ada sejumlah berkas yang diurus Ahmad Luthfi untuk pengajuan surat tersebut untuk mendaftar maju Pilkada Jateng 2024 ke KPU Solo. Mulai dari surat tidak pernah dipidana hingga tunggakan utang.

"Iya yang Luthfi untuk keterangan tidak pernah dipidana, tidak punya tunggakan hutang sama tidak dicabut hak pilihnya untuk cagub untuk Astrid kan calon wakil walikota," katanya.

Pihaknya mengatakan untuk mengurus berkas tersebut tidak harus yang bersangkutan hadir di PN Solo. Pasalnya bisa diwakilkan dan diurus secara daring. "Satu hari bisa langsung jadi kalau terpenuhi semua syarat syaratnya. Kan online juga bisa kan itu," katanya.

Seperti diketahui, untuk pendaftaran serentak bakal calon di KPU dimulai pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus. Namun, Bambang mengatakan biasanya para calon memang mengurus di menit-menit akhir pendaftaran.

"Iya masih bisa (last minute) tanggal 28 kan masih dua hari. Kalau pengalaman tahun tahun kemarin last minute, ya kan ndak ngerti ini kenapa las minute ya," katanya mengakhiri.

Sementara itu, PDIP resmi mengusung mantan panglima TNI Andika Perkasa sebagai cagub Jawa Tengah (Jateng) 2024. Andika akan didampingi mantan wali kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai cawagub dan diumumkan oleh Sekjen PDIP hasto Kristiyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP belum secara resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Rano Karno di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta. Dalam penyampaian yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat deklarasi calon kepala daerah, Senin (26/8/2024), hingga pukul 14.10 tidak ada nama Anies yang disebut.

Adapun sejumlah kandidat yang sudah diumumkan yakni calon gubernur (cagub) dan calon wakikl gubernur (cawagub) Jawa Tengah yakni mantan panglima Andika Perkasa bersama Hendrar Prihadi. Kemudian ada nama Airin Rachmy Diany serta Ade Sumardi untuk cagub dan cawagub Banten.

PDIP belum mengumumkan kandidat untuk cagub DKI Jakarta, Jawa Barat, serta Jawa Timur. Belum dipastikan apakah nama Anies akan diumumkan belakangan atau ada gerakan politik baru.

Sebelumnya Anies Rasyid Baswedan telah meminta restu Ibunya Aliyah Rasyid Baswedan sebelum menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, Senin (26/8/2024). Anies dikabarkan akan diumumkan sebagai calon gubernur (cagub) dari PDI Perjuangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sumber Daya Said Abdullah pun mengonfirmasi Anies akan hadir siang ini untuk dideklarasikan.

"Insyaallah (PDIP mendeklarasikan dukungan kepada Anies-Rano Karno)," kata Said saat dikonfirmasi awak media dari Jakarta, Senin.

Sementara itu, Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 itu dijadwalkan ke Kantor DPP PDI Perjuangan yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta, pada Senin siang.

Meski begitu, Angga enggan menjelaskan lebih detail mengenai tujuan kunjungan Anies Baswedan ke markas partai berlambang banteng moncong putih itu."Iya ke DPP, tetapi detailnya bisa ditanya ke PDIP," ujar Angga saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin pagi.

Diketahui, Anies sudah menyiapkan baju merah dan meminta restu dari ibunda sebelum berangkat ke DPP PDIP.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bahwa besar kemungkinan Rano Karno akan menjadi pendamping Anies Baswedan untuk maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pemasangan Anies dan Rano bisa memberikan dampak positif kepada PDIP, karena nantinya Anies mampu menarik dukungan dari kelompok agamis dan Rano Karno mampu menarik dukungan dari kelompok nasionalis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany dan calon wakil gubernur Banten Ade Sumardi hadir dalam acara Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Gelombang Tiga yang digelar di DPP PDIP di Jakarta, Senin. Airin dan Ade yang diusung oleh PDIP itu tiba pada pukul 12.56 WIB di ruangan auditorium DPP PDIP secara bersama-sama.

Airin tampak memakai pakaian batik bernuansa warna merah dan putih serta kerudung warna putih yang senada. Sedangkan Ade memakai seragam khusus PDIP yang berwarna merah dengan lambang banteng di sebelah kiri kemeja.

Ketika memasuki ruangan, keduanya langsung menyapa beberapa pengurus DPP PDIP yang telah lebih dahulu hadir, salah satunya Ketua DPP PDIP Yasonna H Laoly.

Diketahui, pada Ahad (25/8/2024), PDIP telah secara resmi mengusung pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten tahun 2024. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, dukungan PDIP kepada Airin pada Pilkada Banten dilakukan secara mandiri karena melihat tidak ada dukungan dari Partai Golkar.

"Sampai akhirnya kami mendengar dari beberapa sumber teman-teman di DPP Golkar yang nada-nadanya kami menangkap kesan untuk mengambil skema politik yang lain di Provinsi Banten. Akhirnya kami sempat berpikir ulang, apakah PDIP harus menerima nasib seperti di DKI Jakarta, ditinggalkan, tidak punya mitra politik," ungkap Basarah.

Sementara itu, bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany menyampaikan rasa syukur atas pemberian dukungan dari PDIP untuk maju dalam perhelatan Pilkada Banten. Airin berharap adanya dukungan dari PDIP ini menjadi jalan terbaik untuk masuk Pilkada Banten.

Sebagai informasi, PDIP telah mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada 2024 saat pengumuman gelombang pertama tanggal 14 Agustus. Kemudian, mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah dari PDIP pada gelombang kedua tanggal 22 Agustus.

Adapun saat ini PDIP akan mengumumkan calon kepala daerah pada gelombang ketiga yang akan dilakukan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada hari ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama mantan panglima TNI Andika Perkasa akan diusung oleh PDI Perjuangan untuk Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024. Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, pencaguban Andika Perkasa akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.

"Jateng, Pak Andika berlayar sesuai usulan yang sudah disampaikan berkali-kali," begitu kata Hendrawan lewat pesan singkatnya, Senin (26/8/2024). Adalah Bambang Pacul, ungkap Hendrawan, yang menjadi kader internal yang keras meyakinkan DPP PDI Perjuangan untuk menyokong Andika di Pilkada Jateng.

Terkait sosok calon wakil gubernur (cawagub) Jateng yang akan mendampingi Andika, elite PDIP masih rapat menutup informasinya. Namun berembus kencang, sosok yang akan mendampingi Andika di Pilgub Jateng adalah Hendrar Prihadi. Hendrar merupakan mantan wali kota Semarang yang tak lain merupakan kader banteng.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri akan mengumumkan gelombang ketiga para calon kepala daerah (cakada) untuk Pilkada 2024 pada hari ini. Beberapa nama yang akan diumumkan Senin (26/8/2024) adalah untuk pilkada Jateng. Dikabarkan pula Megawati, akan mengumkan pasangan calon gubernur (cagub) dan cawagub Anies Baswedan-Rano Karno untuk pilkada DKI Jakarta.

Megawati tiba di kantor DPP PDIP, Menteng, Senin (26/8/2024), menjelang pengumuman calon kepala daerah gelombang ketiga. Megawati tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyambut kedatangan Megawati. Megawati pun diajak menuju ruang lantai 3. Saat ini terlihat para calon kepala daerah sudah tiba di kantor DPP menjelang pengumuman calon kepala daerah (cakada) tahap ketiga.

Sebagai informasi, PDIP telah mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada 2024 saat pengumuman gelombang pertama tanggal 14 Agustus. Kemudian, mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah dari PDIP pada gelombang kedua tanggal 22 Agustus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera menilai majunya, Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 yang akan diusung PDIP membuat pertarungan akan menjadi lebih kompetitif. "Semua punya hak. Kian kompetitif kian baik bagi warga," kata Mardani di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Menurut Mardani, situasi tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat. Pasalnya, pemilih memiliki banyak pilihan orang berkualitas untuk dipilih menjadi gubernur.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat bisa menilai secara objektif visi-misi pasangan calon mana yang dianggap paling tepat untuk memajukan Jakarta. Saat ditanya apakah majunya Anies akan menyulitkan pasangan M Ridwan Kamil-Suswono, Mardani menanggapi dengan jawaban normatif. "Kita lihat siapa saja yang mendaftar," kata Mardani.

Mardani juga memastikan hubungan PKS dengan Anies tetap terjalin dengan baik, walaupun saat ini sudah berbeda haluan politik. "Mas Anies sahabat PKS di mana pun berada," kata Mardani.

Sebelumnya, perjalanan Anies bersama dengan PKS sudah terjalin ketika ia diusung menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2017. Kerja sama politik antara keduanya tetap berlanjut kala Anies maju menjadi calon presiden RI pada Pilpres 2024.

Beberapa partai pun juga mengikuti jejak PKS dalam mendukung Anies pada pilpres itu, yakni Partai Nasdem dan PKB. Setelah pasangan Anies-Abdul Muhaimin Iskandar kandas pada Pilpres 2024, Anies pun berupaya kembali maju lagi pada Pilgub Jakarta 2024.

Namun demikian, PKS sudah berbeda sikap politik dan memilih meninggalkan Anies untuk masuk dalam koalisi besar pemerintah. Langkah PKS juga diikuti oleh Partai Nasdem dan PKB.

Kini, Anies sedang menjalin kedekatan dengan PDIP. Anies disebut akan dipasangkan dengan Rano Karno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hasil investigasi dugaan perundungan yang berujung pada bunuh diri mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) sudah rampung. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengumumkan hasil investigasinya pada pekan ini.

“Mudah-mudahan minggu ini diumumkan, nanti akan diumumkan bersama dari Kemenkes dan kepolisian mengenai hasilnya. Minggu ini hasilnya,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebelumnya, Menkes Budi juga mengungkapkan banyak peserta PPDS yang ingin melakukan bunuh diri. "Kami juga pernah kan melakukan skrining mental terhadap para PPDS ini dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi, ini sudah fenomena yang besar, yang terjadi," kata Menkes.

Fakultas Kedokteran (FK) Undip Semarang juga menyampaikan keterbukaannya terhadap proses investigasi yang sedang berlangsung atas meninggalnya mahasiswi PPDS Aulia Risma Lestari. "Kami terbuka untuk investigasi dan tidak akan menutupi," kata Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko.

Menurut dia, saat ini investigasi dari inspektorat jenderal (itjen) dua kementerian dan kepolisian atas peristiwa tersebut masih berjalan. Dua itjen kementerian itu yakni Itjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Itjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Selain itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono juga menyampaikan, Kemenkes akan menindaklanjuti hasil investigasi kasus dugaan perundungan. Tindak lanjut tidak hanya di Undip, tetapi juga semua fakultas kedokteran di seluruh rumah sakit vertikal yang menjadi rumah sakit penyelenggara pendidikan tersebut.

"Seperti tadi Pak Melki (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena) sudah sampaikan bahwa budaya ini kan (perundungan) budaya yang tidak baik. Dokter itu kan profesi mulia, harusnya berhati bersih dan ini dimulai saat mereka melakukan pendidikan," katanya.

Menurutnya, karakter-karakter yang baik pada dokter ditanamkan mulai sejak mereka menempuh pendidikan sarjana, dan harus dilanjutkan setelah jenjang pendidikan itu.

Kasus kematian Aulia Risma Lestari (ARL) wajib diusut tuntas. Mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi (Prodi) Anestesia Undip di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang itu diketahui meninggal dunia, yang sebab pangkalnya diduga akibat bullying dari seniornya.

Bullying di dunia kedokteran bukan isapan jempol dan memang nyata adanya. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) telah memberikan sanksi berat kepada dosen pengajar yang melakukan bullying kepada residen yang tengah mengikuti PPDS bedah syaraf di RSHS Bandung. Selain itu, pemutusan studi kepada pelaku bullying dengan kategori berat berjumlah dua orang.

Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Prof Yudi Mulyana Hidayat mengaku miris dan prihatin terhadap praktik bullying atau perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan spesialisasi di Indonesia khususnya di departemen bedah syaraf. Upaya pemberantasan telah dilakukan sejak lama meski belum terlalu menggembirakan.

"Upaya preventif dan treatment sudah dilakukan berulang kali," ucap dia melalui keterangan resmi yang diterima, Sabtu (17/9/2024).

Ia menyebut, pihaknya telah membentuk Komite Disiplin, Etik, dan Anti Kekerasan Fakultas Kedokteran Unpad. Membuat buku pedoman sanksi kekerasan dan bullying. Membuat fakta integritas antikekerasan, bullying, setiap peserta didik saat mereka masuk.

Setelah mendapatkan hasil dugaan perundungan di departemen bedah syaraf, Yudi mengatakan, telah memutus studi bagi dua orang pelaku bullying yaitu residen senior yang melakukan pelanggaran berat. Perpanjangan studi pelaku bullying dengan kategori ringan tujuh orang.

Selain itu, surat teguran dan peringatan kepada kepala departemen dan ketua program studi. Sanksi berat kepada dosen pelaku bullying satu orang. "Pemberian sanksi berat pada dosen pelaku bullying satu orang," kata dia.

Ia menegaskan upaya preventif terus dilakukan oleh kampus, dan rumah sakit. Namun, praktik tersebut masih saja tetap terjadi. "Kami tidak akan lelah dan terus memberantas bullying di lingkungan FK Unpad dan RSHS Bandung," kata dia.

Sebelumnya, aksi dugaan perundungan terhadap residen (peserta didik) yang tengah menjalani PPDS bedah syaraf Unpad di RSHS Bandung, Juni 2024 lalu kembali terkuak. Akibat kejadian itu, residen tersebut memilih mengundurkan diri dan dokter pengajar (konsulen) dikenakan sanksi.