REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) merespons vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim. SYL menganggap hukuman itu sebagai risiko jabatan dan pemimpin.

Pernyataan tersebut dikatakan SYL setelah majelis hakim menutup persidangan pembacaan putusan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

"Bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya, ini bagian dari konsekuensi jabatan saya, ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya," kata SYL kepada awak media pada Kamis (11/7/2024).

SYL merasa risiko besar itu harus diterimanya dengan lapang dada. Walau, SYL menyinggung Kementan di bawah kepemimpinannya sudah mencukupi kebutuhan pangan nasional, termasuk ketika pandemi Covid-19.

"Di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, di dalam rangka melaksanakan keterjangkauan pangan Indonesia dalam kondisi Covid," ujar SYL.

"Ini risiko leadership, ini risiko dari jabatan dari sebuah diskresi dan jabatan yang saya ambil, saya akan pertanggungjawabkan itu adil, teman-teman pers, saya akan pertanggungjawabkan ini, dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya," ujar SYL.

SYL juga mengutarakan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang sudah menunjuknya sebagai Mentan. Sehingga, SYL bisa membuka kesempatan untuk mengambil kebijakan strategis untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

"Saya sampaikan terima kasih Pak Jokowi membeberkan kesempatan sebagai menteri, apapun akibat dari sebuah kebijakan ini resiko jabatan bagi saya," ucap SYL.

Diketahui, SYL dinyatakan bersalah dalam perkara pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). Sehingga, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara.

Majelis hakim juga menjatuhkan sanksi denda Rp300 juta. Apabila SYL tak memiliki kesanggupan maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

SYL diyakini hakim melanggar melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Putusan itu dibacakan oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (11/7/2024).

Dalam kasus ini, hakim memutuskan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara," kata Pontoh dalam sidang tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan putusan terhadap SYL. Pertama, SYL dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Kedua, SYL selaku penyelenggara negara yang menjabat Menteri Pertanian tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik.

Ketiga, SYL disebut tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. "Terdakwa, keluarga terdakwa, serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dari hasil perbuatan terdakwa," ujar Pontoh.

Adapun, hal yang jadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman bagi SYL. Pertama, SYL berusia lanjut 69 tahun. Kedua, SYL belum pernah dihukum. Ketiga, SYL telah memberikan kontribusi positif selaku Mentan terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi covid-19.

Keempat, SYL dinilai banyak mendapat penghargaan dari Pemerintah RI atas hasil kerjanya. Kelima, SYL dinilai bersikap sopan sepanjang pemeriksaan di persidangan.

"Terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa," ujar Pontoh.

Diketahui, SYL dinyatakan bersalah dalam perkara pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). Sehingga, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara.

Majelis hakim juga menjatuhkan sanksi denda Rp300 juta. Apabila SYL tak memiliki kesanggupan maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan. SYL diyakini hakim melanggar melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Merespons vonis 10 tahun penjara terhadap dirinya, SYL menganggap hukuman itu sebagai risiko jabatan dan pemimpin. Pernyataan tersebut dikatakan SYL setelah majelis hakim menutup persidangan pembacaan putusan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

"Bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya, ini bagian dari konsekuensi jabatan saya, ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya," kata SYL kepada awak media pada Kamis (11/7/2024).

SYL merasa risiko besar itu harus diterimanya dengan lapang dada. Walau, SYL menyinggung Kementan di bawah kepemimpinannya sudah mencukupi kebutuhan pangan nasional, termasuk ketika pandemi Covid-19.

"Di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, di dalam rangka melaksanakan keterjangkauan pangan Indonesia dalam kondisi Covid," ujar SYL.

"Ini risiko leadership, ini risiko dari jabatan dari sebuah diskresi dan jabatan yang saya ambil, saya akan pertanggungjawabkan itu adil, teman-teman pers, saya akan pertanggungjawabkan ini, dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya," ujar SYL.

SYL juga mengutarakan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang sudah menunjuknya sebagai Mentan. Sehingga SYL bisa membuka kesempatan untuk mengambil kebijakan strategis untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

"Saya sampaikan terima kasih Pak Jokowi membeberkan kesempatan sebagai menteri, apapun akibat dari sebuah kebijakan ini resiko jabatan bagi saya," ucap SYL.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dalam rangka mengenal lingkungan kampus, baik dari sisi akademik maupun kemahasiswaan, Universitas Nusa Mandiri (UNM) mengadakan Kegiatan Ngobrol Kampus Bareng Orang Tua (NKBO) 2024 pada Sabtu, 29 Juni 2024. Kegiatan tersebut dilakukan di Universitas Nusa Mandiri Kampus Margonda, mengundang para orang tua calon mahasiswa baru.

Acara ini menghadirkan narasumber dari bagian akademik, kemahasiswaan, serta alumni sukses. Event NKBO selain mengundang orang tua calon mahasiswa, juga menggelar workshop untuk calon mahasiswa baru dengan tema Digital Kreatif.

Menghadirkan Maruloh, kepala NEC sebagai narasumber workshop digital kreatif. Ia mengatakan bahwa sebagai Kampus Digital Bisnis, Universitas Nusa Mandiri mengharapkan mahasiswanya bisa melek Digital terutama dalam berbisnis, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berinovasi dalam transformasi digital bisnis.

“Saat ini sudah tidak ada batasan lagi untuk berbisnis, jika dulu kita butuh tempat untuk membuka bisnis. Di era digital, kita dipermudah dengan adanya marketplace dan media sosial yang memungkinkan kita untuk berbisnis tanpa harus memiliki tempat usaha,” jelas Maruloh dalam rilis yang diterima, Kamis (11/7/2024).

Maruloh juga menjelaskan mindset dari berkuliah tidak melulu tentang menjadi karyawan, namun juga bisa menjadi pebisnis. “Luaran dari berkuliah tidak hanya menjadi pekerja atau karyawan (pencari kerja) namun juga bisa menjadi pebisnis dan pengusaha (penyedia lapangan kerja),” ungkapnya.

Ia pun mengajak peserta untuk menemukan passion kepada peserta dalam berbisnis, karena passion itu penting agar bisnis yang dijalankan menjadi menyenangkan.

“Apa yang menjadi passion bisa jadikan itu peluang bisnis. Jika kalian suka membuat konten di Instagram, cobalah peluang usaha menjadi konten kreator. Jika kalian suka masak, jadilah pebisnis kuliner. Jika kalian suka dengan gambar dan grafis, cobalah menjadi design grafis,” tutupnya,” ujar Maruloh.

Ia pun berharap dengan mengikuti kegiatan workshop Digital Kreatif, wawasan calon mahasiswa baru menjadi lebih luas dan terbuka tentang digital bisnis.

“Dengan ikut workshop digital kreatif ini pengetahuan bisnis mahasiswa lebih terbuka dan lebih luas lagi, sehingga semakin tertarik untuk membuka bisnis walaupun masih berstatus mahasiswa,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Beberapa warga sipil di Kota Gaza mengatakan orang-orang ditembak mati oleh penembak jitu Israel setelah militer negara itu mengeluarkan perintah evakuasi baru dan meminta warga Palestina untuk menuju ke selatan. Penembakan dilakukan terhadap warga yang meninggalkan daerah yang diserang.

Serangan tersebut dilaporkan terjadi ketika warga sipil meninggalkan sejumlah lingkungan di Kota Gaza, setelah diperintahkan untuk pergi oleh tentara Israel pada Rabu. Pemboman Israel terus dilakukan bahkan ketika mediator dari Qatar, Amerika Serikat dan Mesir bertemu dengan pejabat Israel di Doha untuk melakukan pembicaraan guna mencapai gencatan senjata.

Juru bicara Pertahanan Sipil di Gaza Mahmoud Basal mengatakan bahwa lebih dari 30 jenazah syuhada masih tergeletak di jalan-jalan lingkungan Al-Rimal dan daerah Al-Sina'a dan Al-Katiba di Kota Gaza.

Dia menunjukkan bahwa puluhan permohonan penjemputan diajukan ke Pertahanan Sipil dari keluarga yang terluka dan terkepung. Tetapi petugas tidak dapat mencapai lingkungan Tal al-Hawa atau daerah sasaran karena penembakan yang dilakukan oleh pasukan penjajah.

Basal menambahkan bahwa pasukan penjajah mencegah ambulans dan tim pertahanan sipil memasuki daerah tersebut untuk mengangkut jenazah dan merawat yang terluka.

Seorang pria mengatakan kepada Aljazirah bahwa dia sedang duduk di dekat stadion Yarmouk ketika dia melihat seorang penembak jitu Israel menembak seorang pria di atas sepeda yang membawa makanan kaleng. “Penembak jitu langsung menembaknya,” katanya.

“Kami tidak dapat memindahkan jenazahnya. Bahkan paramedis tidak dapat mengakses jalan. Mereka tidak dapat mengambil atau mengevakuasi jenazah orang ini.”

Staf ambulans yang terpaksa kembali dilaporkan memberi tahu pria tersebut bahwa mereka belum menerima instruksi untuk mengambil jenazah. Mereka telah diperingatkan bahwa siapapun yang mendekati korban akan ditembak

Seorang wanita mengatakan kepada Aljazirah bahwa dia ingin melewati stadion Yarmouk tetapi diberitahu bahwa ada jenazah warga Palestina di jalan yang ditembak oleh penembak jitu Israel.

“Kami datang untuk meminta bantuan paramedis dan petugas pemadam kebakaran untuk setidaknya mengambil jenazah agar tidak tertinggal di jalan,” ujarnya. “Mereka perlu dikuburkan.”

Beberapa orang mengatakan mereka melihat seorang pria berjalan di jalan ditembak di kepala oleh penembak jitu yang membidik dari sebuah menara. Beberapa orang kemudian berhasil mengambil jenazahnya.

“Orang ini berjalan dengan tenang, lalu sebuah peluru ditembakkan ke kepalanya. Kami turun dan membawanya ke sini,” kata seorang pria.

Melaporkan dari lingkungan Shujaiya, tempat militer Israel mengintensifkan serangannya selama dua minggu terakhir, Aljazirah mengatakan pasukan Israel meninggalkan jejak kehancuran setelah mundur dari beberapa bagian daerah tersebut.

“Banyak warga yang terkejut dan kesulitan memahami skala kehancuran yang terjadi,” katanya, seraya menambahkan bahwa ada banyak korban sipil. “Rumah sakit dan klinik kewalahan menangani korban luka, banyak di antaranya memerlukan perhatian medis segera,” lapornya, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.

Bangunan-bangunan yang masih berdiri secara struktural telah mengalami kerusakan dengan “kerusakan signifikan pada atap, dinding dan pondasi”, katanya. Layanan penting seperti air, listrik dan sanitasi “sangat terganggu”.

Tentara Israel telah berulang kali memerintahkan ratusan ribu warga Palestina untuk meninggalkan daerah yang sebelumnya mereka nyatakan aman untuk kembali – baik di Gaza utara maupun selatan.

Pada Rabu, mereka menyebarkan selebaran yang ditujukan kepada “semua orang di Kota Gaza” yang memperingatkan orang-orang untuk meninggalkan “zona pertempuran berbahaya”, beberapa hari setelah memerintahkan evakuasi di lingkungan kota Daraj, Tuffah dan Kota Tua.

B’Tselem, Pusat Informasi Hak Asasi Manusia Israel di Wilayah Pendudukan, menyebut perintah Israel agar seluruh penduduk Kota Gaza untuk dievakuasi sebagai “kegilaan mutlak”.

Dalam sebuah postingan di media sosial pada hari Rabu, mereka mengatakan komunitas internasional sekarang harus melakukan intervensi dan “menuntut Israel segera menghentikan perang”.

Pembicaraan mengenai gencatan senjata dan pertukaran tawanan yang ditahan di Gaza dengan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel sedang berlangsung di ibu kota Qatar pada Kamis.

Tamer Qarmout, asisten profesor kebijakan publik di Institut Studi Pascasarjana Doha, mengatakan dia tetap “cukup pesimis” terhadap hal tersebut setelah “perundingan sebelumnya gagal total”.

Dia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pembicaraan ini akan menjadi upaya terakhir yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden, setelah itu “Amerika akan sibuk dengan pemilu mereka dan perang Gaza akan menjadi prioritas kedua atau ketiga bagi mereka”.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golongan Karya (Golkar) menyodorkan nama Jusuf Hamka untuk dapat mendampingi Kaesang Pangarep apabila maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Babah Alun, panggilan Jusuf Hamka, dinilai memiliki pengalaman di bidang infrastruktur.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya masih akan melakukan evaluasi terkait nama calon yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta. Apalagi, proses pendaftaran bakal pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta masih lama.

"Terkait DKI, seperti tadi saya sampaikan karena masih 27 Agustus, maka tentu masih melakukan evaluasi," kata dia saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7/2024).

Kendati demikian, Airlangga mengungkapkan, Partai Golkar tetap membuka peluang untuk mengusung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Bahkan, Partai Golkar juga telah menyiapkan pendamping untuk Kaesang apabila putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu memutuskan maju di Pilgub DKI Jakarta.

Nama yang disodorkan Airlangga bukan Erwin Aksa atau Ahmed Zaki Iskandar, yang selama ini ramai diberitakan akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Airlangga justru menyodorkan nama Jusuf Hamka, yang tak lain merupakan pengusaha jalan tol.

"Seperti saya sampaikan, seandainya Mas Kaesang memilih Jakarta, kami siapkan infrastrukturnya, Babah Alung, untuk mendukung. Tentu ini masih tergantung pada perkembangan ke depan," kata Airlangga.

Sementara itu, Kaesang mengaku masih belum menentukan akan berlaga di Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah (Jateng). Mengingat, elektabilitas Kaesang di Jateng juga cukup tinggi.

"Sekali lagi izinkan saya, karena nanti kan 27 Agustus ini masih 49 hari lagi, mohon ditunggu saja," kata dia saat ditanya akan berlaga di DKI Jakarta atau Jateng.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menuding Cina berperan membantu Rusia menyerang Ukraina. Beijing meradang dan mengatakan kepada aliansi tersebut untuk tidak membawa kekacaua ke Asia.

Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri tersebut muncul sehari setelah NATO menyebut Cina sebagai “pendukung yang menentukan” perang Rusia melawan Ukraina. Pada Februari 2022, Rusia menyerang Ukraina dengan tudingan bahwa NATO hendak menguatkan kehadiran di negara tetangganya itu.

“NATO membesar-besarkan tanggung jawab Cina terhadap masalah Ukraina adalah hal yang tidak masuk akal dan memiliki motif jahat,” kata juru bicara Kemenlu Cina Lin Jian pada konferensi harian dilansir Associated Press, Kamis (11/7/2024). Dia menegaskan bahwa Cina memiliki sikap yang adil dan obyektif terhadap masalah Ukraina.

Cina telah memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa terkait perang di Ukraina, dan menolak mengutuk invasi Rusia atau bahkan menyebutnya sebagai tindakan agresi untuk menghormati Moskow. Perdagangannya dengan Rusia telah meningkat sejak invasi tersebut, setidaknya mengimbangi dampak sanksi Barat.

NATO, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada pertemuan puncak di Washington, mengatakan Cina telah menjadi penggerak perang melalui “kemitraan tanpa batas” dengan Rusia dan dukungan skala besarnya terhadap basis industri pertahanan Rusia.

Lin mengatakan perdagangan Cina dengan Rusia adalah sah dan masuk akal serta berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia.

Dia mengatakan “apa yang disebut keamanan” oleh NATO mengorbankan keamanan negara lain. Cina mendukung anggapan Rusia bahwa ekspansi NATO merupakan ancaman bagi Rusia.

Cina telah menyatakan keprihatinannya mengenai hubungan NATO yang semakin berkembang dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Australia, Selandia Baru, Jepang dan Korea Selatan mengirim para pemimpin atau wakilnya ke KTT NATO pekan ini.

“Cina mendesak NATO untuk…berhenti mencampuri politik dalam negeri Cina dan mencoreng citra Cina serta tidak menciptakan kekacauan di Asia-Pasifik setelah menciptakan kekacauan di Eropa,” kata Lin.

Tentara Pembebasan Rakyat Cina berada di Belarus pekan ini untuk latihan bersama di dekat perbatasan dengan Polandia, salah satu anggota NATO. Latihan tersebut adalah yang pertama dengan Belarus, sekutu Rusia, yang menganut sistem satu partai di bawah Presiden Alexander Lukashenko, yang pro-Rusia. Lin menggambarkan pelatihan gabungan itu sebagai operasi militer normal yang tidak ditujukan pada negara tertentu.

Cina adalah pemain kunci dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai, yang mencakup elemen militer kuat yang melibatkan Rusia dan beberapa negara Asia Tengah, India, dan, yang terbaru, Belarus.

Hal ini dipandang tidak hanya menciptakan benteng melawan pengaruh Barat di wilayah tersebut, tetapi juga ketegangan atas meningkatnya pengaruh Cina di wilayah yang dianggap Rusia sebagai halaman belakang politiknya yang terdiri dari negara-negara bekas Uni Soviet, termasuk Belarus.

Awal bulan ini, Putin dan Presiden Cina Xi Jinping menghadiri pertemuan para pemimpin atau pejabat tinggi dari 10 negara SCO di Kazakhstan. Di sana, Putin menegaskan kembali permintaannya agar Ukraina menarik pasukannya dari wilayah yang diduduki Rusia. Ukraina dengan tegas menolak hal itu, bersamaan dengan proposal perdamaian Cina yang tidak menyebutkan pengembalian wilayah Ukraina kepada pemerintah di Kiev.

Cina dan Rusia telah menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka untuk menentang Barat, bahkan ketika Rusia semakin bergantung pada Cina sebagai pembeli minyak dan gas yang merupakan bagian terbesar dari perdagangan luar negerinya.

Sebelumnya, Arab Saudi meradang atas tindakan G-7 yang menyita hampir 300 miliar dolar AS aset Rusia yang dibekukan. Negara itu memperingatkan negara-negara Eropa bahwa mereka akan menjual sejumlah surat utang negara di Benua Biru itu sebagai pembalasan atas sanksi tersebut.

Demikian menurut laporan Bloomberg seperti dilansir Middle East Eye, Selasa (9/7/2024). Ancaman itu disampaikan dari Kementerian Keuangan Arab Saudi pada awal tahun ini ke beberapa negara G-7, ketika kelompok tersebut mempertimbangkan penyitaan aset-aset Rusia yang dibuat khusus untuk mendukung Ukraina.

"Arab Saudi mengisyaratkan utang euro yang diterbitkan oleh Prancis," tulis Bloomberg. Riyadh telah mengkhawatirkan upaya Barat untuk menyita aset Kremlin selama berbulan-bulan.

Pada April, Politico melaporkan bahwa Arab Saudi, bersama dengan Tiongkok dan Indonesia, secara pribadi melobi UE agar tidak melakukan penyitaan. Ancaman Arab Saudi untuk menjual surat utang negara-negara anggota Uni Eropa dinilai menunjukkan langkah Riyadh unjuk kekuatan dalam memanfaatkan daya ekonomi mereka buat mempengaruhi para pembuat kebijakan di negara-negara barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menuding Cina berperan membantu Rusia menyerang Ukraina. Beijing meradang dan mengatakan kepada aliansi tersebut untuk tidak membawa kekacaua ke Asia.

Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri tersebut muncul sehari setelah NATO menyebut Cina sebagai “pendukung yang menentukan” perang Rusia melawan Ukraina. Pada Februari 2022, Rusia menyerang Ukraina dengan tudingan bahwa NATO hendak menguatkan kehadiran di negara tetangganya itu.

“NATO membesar-besarkan tanggung jawab Cina terhadap masalah Ukraina adalah hal yang tidak masuk akal dan memiliki motif jahat,” kata juru bicara Kemenlu Cina Lin Jian pada konferensi harian dilansir Associated Press, Kamis (11/7/2024). Dia menegaskan bahwa Cina memiliki sikap yang adil dan obyektif terhadap masalah Ukraina.

Cina telah memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa terkait perang di Ukraina, dan menolak mengutuk invasi Rusia atau bahkan menyebutnya sebagai tindakan agresi untuk menghormati Moskow. Perdagangannya dengan Rusia telah meningkat sejak invasi tersebut, setidaknya mengimbangi dampak sanksi Barat.

NATO, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada pertemuan puncak di Washington, mengatakan Cina telah menjadi penggerak perang melalui “kemitraan tanpa batas” dengan Rusia dan dukungan skala besarnya terhadap basis industri pertahanan Rusia.

Lin mengatakan perdagangan Cina dengan Rusia adalah sah dan masuk akal serta berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia.

Dia mengatakan “apa yang disebut keamanan” oleh NATO mengorbankan keamanan negara lain. Cina mendukung anggapan Rusia bahwa ekspansi NATO merupakan ancaman bagi Rusia.

Cina telah menyatakan keprihatinannya mengenai hubungan NATO yang semakin berkembang dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Australia, Selandia Baru, Jepang dan Korea Selatan mengirim para pemimpin atau wakilnya ke KTT NATO pekan ini.

“Cina mendesak NATO untuk…berhenti mencampuri politik dalam negeri Cina dan mencoreng citra Cina serta tidak menciptakan kekacauan di Asia-Pasifik setelah menciptakan kekacauan di Eropa,” kata Lin.

Tentara Pembebasan Rakyat Cina berada di Belarus pekan ini untuk latihan bersama di dekat perbatasan dengan Polandia, salah satu anggota NATO. Latihan tersebut adalah yang pertama dengan Belarus, sekutu Rusia, yang menganut sistem satu partai di bawah Presiden Alexander Lukashenko, yang pro-Rusia. Lin menggambarkan pelatihan gabungan itu sebagai operasi militer normal yang tidak ditujukan pada negara tertentu.

Cina adalah pemain kunci dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai, yang mencakup elemen militer kuat yang melibatkan Rusia dan beberapa negara Asia Tengah, India, dan, yang terbaru, Belarus.

Hal ini dipandang tidak hanya menciptakan benteng melawan pengaruh Barat di wilayah tersebut, tetapi juga ketegangan atas meningkatnya pengaruh Cina di wilayah yang dianggap Rusia sebagai halaman belakang politiknya yang terdiri dari negara-negara bekas Uni Soviet, termasuk Belarus.

Awal bulan ini, Putin dan Presiden Cina Xi Jinping menghadiri pertemuan para pemimpin atau pejabat tinggi dari 10 negara SCO di Kazakhstan. Di sana, Putin menegaskan kembali permintaannya agar Ukraina menarik pasukannya dari wilayah yang diduduki Rusia. Ukraina dengan tegas menolak hal itu, bersamaan dengan proposal perdamaian Cina yang tidak menyebutkan pengembalian wilayah Ukraina kepada pemerintah di Kiev.

Cina dan Rusia telah menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka untuk menentang Barat, bahkan ketika Rusia semakin bergantung pada Cina sebagai pembeli minyak dan gas yang merupakan bagian terbesar dari perdagangan luar negerinya.

Sebelumnya, Arab Saudi meradang atas tindakan G-7 yang menyita hampir 300 miliar dolar AS aset Rusia yang dibekukan. Negara itu memperingatkan negara-negara Eropa bahwa mereka akan menjual sejumlah surat utang negara di Benua Biru itu sebagai pembalasan atas sanksi tersebut.

Demikian menurut laporan Bloomberg seperti dilansir Middle East Eye, Selasa (9/7/2024). Ancaman itu disampaikan dari Kementerian Keuangan Arab Saudi pada awal tahun ini ke beberapa negara G-7, ketika kelompok tersebut mempertimbangkan penyitaan aset-aset Rusia yang dibuat khusus untuk mendukung Ukraina.

"Arab Saudi mengisyaratkan utang euro yang diterbitkan oleh Prancis," tulis Bloomberg. Riyadh telah mengkhawatirkan upaya Barat untuk menyita aset Kremlin selama berbulan-bulan.

Pada April, Politico melaporkan bahwa Arab Saudi, bersama dengan Tiongkok dan Indonesia, secara pribadi melobi UE agar tidak melakukan penyitaan. Ancaman Arab Saudi untuk menjual surat utang negara-negara anggota Uni Eropa dinilai menunjukkan langkah Riyadh unjuk kekuatan dalam memanfaatkan daya ekonomi mereka buat mempengaruhi para pembuat kebijakan di negara-negara barat.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Tiga mahasiswa dari Program studi Sistem Informasi, Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kampus Fatmawati telah menghibahkan website Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Sipandu-Imam) kepada MTs Ittihaadul Umam. Acara serah terima aplikasi ini berlangsung pada Jumat, 28 Juni 2024 silam di aula MTs Ittihaadul Umam.

Aplikasi SIPANDU-IMAM merupakan hasil skripsi yang dibuat dengan dibawah naungan Achmad Baroqah Pohan sebagai dosen pembimbing. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penerimaan peserta didik baru di MTs Ittihaadul Umam, serta membantu mempermudah pengelolaan data dan informasi terkait.

Dalam acara serah terima ini, kelompok Alhazar dari Universitas BSI yang terdiri dari tiga anggota, yaitu Farida Hafsah, Alifah Restuningsih, dan Zahra As Syifa Awalia, hadir untuk mempresentasikan hasil skripsi mereka kepada tim PPDB MTs Ittihaadul Umam.

Ketua kelompok, Farida menjelaskan Website PPDB ini dikembangkan dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) untuk memastikan pengembangan yang cepat dan efektif.

"Dengan adanya sistem berbasis web ini, proses pendaftaran siswa baru di MTs Ittihaadul Umam menjadi lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh calon peserta didik dan orang tua," jelas Farida dalam keterangan rilis, Kamis (11/7/2024).

Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah MTs Ittihaadul Umam, Ahmad Yani MA menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan usaha yang dilakukan mahasiswa Universitas BSI dalam membuat dan merancang aplikasi Sipandu-Imam.

"Aplikasi ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi sekolah, khususnya bagi MTs Ittihaadul Umam yang belum memiliki website PPDB secara online," ungkap Ahmad.

Senada, Rahmad Firdaus selaku Kepala Kesiswaan menambahkan pihak sekolah berencana untuk mengadakan pertemuan dengan pantian PPDB untuk memberikan informasi sekaligus pelatihan terkait penggunaan aplikasi Sipandu-Imam.

"Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan proses penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran berikutnya bisa berjalan dengan lebih lancar dan efisien menggunakan aplikasi Sipandu-Imam," ujar Rahmad.

Setelah serah terima tersebut, dilakukan proses penandatanganan berita acara serah terima website SIPANDU-IMAM oleh Farida Hafsah dan juga Kepala Kesiswaan. Pihak MTs Ittihaadul Umam menerima website SIPANDU-IMAM ini dengan rasa syukur dan akan memanfaatkannya serta menerapkannya dengan sebaik-baiknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian periode 2019–2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh usai dijatuhi vonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Selain vonis 10 tahun penjara, SYL juga divonis denda Rp300 juta.

"Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi telah memberikan kesempatan sebagai menteri. Apa pun akibat dari sebuah kebijakan, ini risiko jabatan bagi saya," kata SYL saat ditemui usai sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/7/2024).

SYL menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menunjuk dirinya sebagai menteri agar bisa mengambil berbagai kebijakan sehingga dapat mengembalikan harga pangan yang tinggi saat pandemi Covid-19. Menurut SYL, hukuman penjara selama 10 tahun bukan persoalan yang kecil, namun dirinya tetap merasa bangga karena selama menjadi menteri berhasil menerima 71 penghargaan nasional, yang di antaranya diterima oleh Presiden.

Selain kepada Presiden, SYL juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang selalu mengajarkan dirinya mengenai permasalahan kebangsaan. "Maafkan saya kalau sebagai manusia ada yang keliru, tetapi Pak Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa," tuturnya.

Di sisi lain, SYL pun turut meminta maaf kepada seluruh jajaran di Kementan, keluarga, hingga masyarakat Bugis yang selama ini banyak memberikan dukungan. SYL divonis pidana 10 tahun penjara dan denda sebanyak Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti melakukan pemerasan di lingkungan Kementan pada rentang waktu 2020–2023.

Mantan Mentan itu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Dengan demikian, SYL melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain pidana utama, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi SYL sebesar Rp14,14 miliar ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat subsider 2 tahun penjara. Dalam kasus tersebut, SYL menjadi terdakwa lantaran diduga melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar terkait kasus korupsi di lingkungan Kementan.

Pemerasan dilakukan Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa. Keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi dan keluarga SYL.

REPUBLIKA.CO.ID, Bangsa dan negara kita telah menyatakan sikapnya dengan tegas sebagai bangsa dan negara yang anti terhadap penjajahan. Hal itu terlihat jelas dalam Mukadimah UUD 1945 yang menyatakan, "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Berdasarkan sikap dan pandangan seperti itu dalam implementasinya, Indonesia telah mengajak seluruh bangsa dan negara di dunia untuk menentang penjajahan yang ada di atas bumi ini. Alasannya tentu saja karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, perikemanusiaan, dan perikeadilan.

Karena itu yang menjadi pertanyaan mengapa Indonesia masih saja membangun hubungan bisnis dan dagang dengan Israel yang zionis tersebut. Hal itu tentu sangat sulit diterima bila kita masih konsisten dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Mukadimah UUD 1945. Sebab melakukan hal demikian sama saja artinya kita membantu Israel berbuat hal yang tidak benar, tidak berperikemanusian dan tidak berperikeadilan terhadap rakyat Palestina.

Hal ini penting menjadi perhatian bersama. Sebab jika bicara tentang Israel dan Palestina serta kaitannya dengan negara kita maka dimensi yang dikedepankan tidak hanya masalah ekonomi dan bisnis saja tapi yang jauh lebih penting lagi dari itu adalah menyangkut masalah moral, adab, dan etika, serta nilai-nilai kebenaran, perikemanusiaan dan perikeadilan.

Untuk itu kita harap jangan sampai karena ingin mendapatkan keuntungan ekonomi yang sedikit, pemerintah mengorbankan nilai-nilai kebenaran, perikemanusiaan dan perikeadilan yang kita junjung tinggi selama ini secara bersama-sama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita dua aset properti dan harta kekayaan lain terkait obligor atau debitur di Banten dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Angkanya merujuk nilai jual objek tanah (NJOP) ditaksir mencapai Rp 48,8 miliar.

"Pada pekan kedua Juli 2024, Satgas BLBI telah melakukan penguasaan fisik aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain terkait debitur atau obligor di Provinsi Banten dan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan total estimasi nilai sebesar Rp 44.800.000.000 berdasarkan NJOP tanah," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Rionald menjelaskan, penguasaan fisik aset properti dan harta kekayaan terkait penyitaan atas harta kekayaan lain terkait debitur PT Linolen Sari Nabati Murni berupa 58 bidang tanah seluas 5.085 meter persegi (m2) dan segala sesuatu di atasnya di Perumahan Duren Vilage, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, dengan estimasi nilai Rp 40 miliar.

"Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan sebesar Rp 31.316.286.031,80, sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen," jelasnya.

Penyitaan dilakukan oleh Satgas BLBI dengan Juru Sita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II. Kegiatan diikuti oleh Perwakilan Satgas BLBI, Perwakilan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, dan Kepala KPKNL Jakarta I, Rofii Edy Purnomo beserta jajaran.

Kedua, penguasaan fisik aset properti eks BPPN melalui pemasangan plang atas enam bidang tanah seluas 83.244 m2 yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Setia Komandotama/Bank PDFCI BTO dengan estimasi nilai sebesar Rp 4,8 miliar.

Penguasaan dimaksud dilakukan oleh Tim Satgas BLBI yang dipimpin Afwan Fauzi bersama Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalsel dan KalimantanTengah, Kusumawardhani beserta jajaran, serta Pelaksana Harian (Plh) Kepala KPKNL Banjarmasin Ary Mey Pambudi dan tim.

“Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor atau debitur yang merupakan jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiiki obligor atau debitur," ujar Rionald.

Dia menambahkan, barang jaminan milik debitur atau obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

"Terhadap aset properti eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," ucap Rionald.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memeluk anaknya, Kemal Rendindo Syahrul Putra pada Kamis (11/7/2024) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Pelukan itu berlangsung erat dalam pantauan Republika.

Momen itu terjadi setelah majelis hakim PN Jakpus menjatuhkan vonis terhadap SYL pada hari ini. Setelah vonis, SYL menuju ruang tunggu tahanan untuk dibawa menuju rutan KPK.

Tapi ternyata SYL tak langsung digiring oleh tim KPK. Dari pantauan Republika pada pukul 13.30 WIB, SYL diberi keleluasaan bertemu keluarganya.

Salah satu keluarga yang ditemui SYL ialah Kemal Rendindo. Keduanya sempat berpelukan erat. Bahkan SYL pun mengusap-usap punggung Kemal Rendindo.

Setelah itu, SYL terlihat memeluk dan menyalami anggota keluarganya yang lain. Mereka sudah menunggu SYL sebelum sidang dimulai.

Pertemuan SYL dengan keluarganya di ruang tahanan yang terletak di rubanah PN Jakpus ini berlangsung sekitar setengah jam. Setelah itu barulah SYL dibawa oleh mobil innova berplat nomor B1990SOO.

Jelang kepergiannya dari PN Jakpus, seratusan simpatisan SYL meneriakkan takbir. Mereka seolah memberi semangat pada sosok yang terbukti bersalah di kasus korupsi itu.

"Sehat sehat ki (aki)," teriak salah satu simpatisan pendukung SYL.

Ternyata SYL berada di mobil yang berbeda dengan mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta. Padahal ketiganya terjerat kasus yang sama. Kasdi dan Hatta berada di mobil tahanan lain. Kasdi dan Hatta pun digiring lebih dulu keluar PN Jakpus ketimbang SYL.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis SYL dengan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap SYL. Majelis hakim menyatakan SYL terbukti memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian (Kementan) dan menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai mentan.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu pidana penjara 10 tahun pidana," kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan amar putusan terhadap SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap SYL berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp14,1 miliar ditambah 30.000 dolar AS paling lambat sebulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap.

Harta benda SYL bakal disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti jika hukuman tersebut tak kunjung dibayar hingga batas waktu. SYL akan dipidana dua tahun pidana penjara jika harta bendanya tak mencukupi untuk membayar uang pengganti.

Tercatat, hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu 12 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta serta membayar uang pengganti Rp44,7 miliar.