REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - KPU RI mengizinkan kegiatan kampanye dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk digelar di kampus, dengan catatan kegiatan kampanye telah mendapat izin dan tidak membawa atribut. KPU menegaskan, langkah tersebut sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami ingin sampaikan, beberapa keputusan MK yang lain, misalnya terkait dengan pengaturan pembolehan kampanye di kampus, itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat konferensi pers di Kantor KPU RI Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.

KPU akan mengadopsi ketentuan pembolehan kampanye pilkada di kampus ke dalam peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye. “Berkaitan dengan kampanye di kampus yang diperbolehkan itu kan nanti akan diadaptasi di PKPU yang lain,” katanya.

Sebelumnya, Selasa (20/8/2024), MK dalam Putusan Nomor: 69/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa kampanye pilkada boleh dilakukan di kampus. Kegiatan tersebut bisa dilakukan selama telah mendapatkan izin dari kampus dan tidak membawa atribut kampanye.

MK mengabulkan permohonan dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria. Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, pasal tersebut dimaknai menjadi:

"Dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu."

Menurut MK, pengecualian terhadap larangan kampanye di perguruan tinggi dapat memberikan kesempatan kepada civitas akademika untuk menjadi salah satu lokomotif penyelenggaraan kampanye untuk mendalami visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh calon kepala daerah.

“Selain tempat berkumpulnya sebagian dari pemilih pemula dan pemilih kritis, mengecualikan larangan kampanye di perguruan tinggi yang berarti membuka kesempatan dilakukannya kampanye dialogis secara lebih konstruktif yang pada akhirnya akan bermuara pada kematangan berpolitik bagi masyarakat,” kata Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah membacakan pertimbangan hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menyebut usai pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) batal maka yang paling krusial saat ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Yang paling krusial itu memang PKPU kalau dalam konteks yang kita bicarakan hari ini," kata Aditya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Sebab, kata dia, KPU perlu berkonsultasi dengan DPR RI, dalam hal ini Komisi II DPR RI untuk merevisi PKPU guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "PKPU kan harus ada persetujuan dari RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi II DPR, jadi itu yang disampaikan oleh Ketua KPU," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta publik menunggu hasil akhir KPU memutuskan PKPU terkait putusan MK setelah lembaga penyelenggara pemilu itu berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI dalam waktu dekat.

"Cuma masalahnya ini kita menunggu keputusan KPU-nya bagaimana merespons ini, meskipun KPU sendiri juga merespons bahwa iya akan mengikuti putusan MK," ucapnya.

Ia lantas berkata, "Jadi kita tunggu saja besok apakah memang ada persetujuan itu sehingga kemudian kita akan bisa lihat bahwa putusan MK yang dimaksud itu diakomodir semuanya atau memang ada dinamika tersendiri yang terjadi."

Adapun terkait pembatalan pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI pada Kamis ini, ia menilai bahwa DPR RI mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang banyak menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut.

"Saya pikir itu kan jadi pertanda bahwa DPR mempertimbangkan dari apa yang disampaikan kepada publik, apa yang terjadi hari ini mungkin jadi pertimbangan serius, dan menurut saya itu jadi sesuatu yang penting," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dan komunikasi untuk menyegerakan pembahasan konsultasi dengan Komisi II DPR RI.

Menurut dia, rapat dengar pendapat (RDP) bakal dilakukan pada Senin (26/8), satu hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka.

“Konsultasi yang sifatnya RDP itu Senin. Kita tadi sudah sampaikan dan sudah berkoordinasi untuk materi yang sudah kita sampaikan draf dan seterusnya,” ucap Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan. Dia memastikan, pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang rencananya digelar pada hari Kamis pagi ini ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum.

Walaupun demikian, massa dari berbagai pihak menggelar unjuk rasa di area kompleks parlemen itu sejak siang hingga petang. Situasi unjuk rasa pun sempat memanas karena gerbang depan dan belakang kompleks parlemen pun telah jebol.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nasib mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju Kembali dalam Pilgub Jakarta masih belum jelas. Meski peluang itu terbuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi, namun hal itu bukanlah hal mudah.

PDIP yang bisa menjadi pintu masuk buat Anies memberikan syarat tidak mudah. Bahkan Ketua Umum Megawati telah bertanya-tanya apakah Anies akan 'nurut' terhadapi PDIP? Ia juga menyindir Anies yang disebutnya 'kemana saja' selama ini.

“Dia benar nih kalau mau sama PDI (Perjuangan)? Kalau mau jangan kayak begitu dong ya. Mau nggak nurut ya?,” begitu kata Megawati.

Ucapan Megawati itu, pun disambut riuh para kadernya dengan tepuk tangan. “Iya, dong,” tegas Megawati.

Lantas apakah mungkin Anies masuk menjadi kader PDIP?Bagaimana jalan lain bagi Anies untuk maju?

Berikut tiga opsi Anies maju ke Pilkada.

1. Anies Merapat ke PDIP

Pilihan Anies merapat ke PDIP masih sangat mungkin. Meski berat, dua-duanya bisa dalam posisi saling menguntung. Karena bagaimana pun PDIP juga butuh sosok kuat untuk di Pilkada DKI. Sementara saat ini baru Anies yang berada di posisi pertama.

Adapun Ahok yang juga punya elektabilitas tinggi di DKI juga tidak mudah bila melawan Ridwan Kamil. Ini lantara Ahok sudah punya jejak kurang bagus di DKI.

PDIP seperti diketahui meraih 850.174 suara saat pemilu kemarin di Jakarta atau sekitar 14,01 persen. Angka itu sudah cukup untuk mengantarkan Anies karena batasan di putusan MK yakni 7,5 persen.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Krisyanto, kemarin (22/8/2024) menyampaikan, partainya masih membuka gerbang yang lebar bagi Anies Baswedan untuk dicagubkan dalam Pilkada Jakarta. Bahkan kata Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang akan menyiapkan visi dan misi untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Beberapa visi dan misi tersebut diantaranya, kata Hasto, menyangkut soal pengaturan kota, lingkungan, dan keberpihakan terhadap jelata. “Tadi Ibu (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri) sudah menjelaskan, visi misi dipersiapkan oleh partai,” begitu kata Hasto.

2. Anggota KIM Plus Balik Badan

Peluang lain yang juga berat yakni ada salah satu anggota partai di KIM Plus yang balik badan dukung Anies. Karena berdasarkan putusan MK terbaru, ada 8 partai yang bisa mengusung sendiri calonnya di Jakarta. Delapan partai tersebut yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, dan PSI.

Dari delapan partai tersebut, PKS menjadi salah satu partai yang pernah mengusung Anies bersama Sohibul Iman. Namun saat itu kandas lantaran tidak punya cukup dukungan suara. PKS memilih untuk masuk KIM Plus yang mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (kader PKS).

Namun opsi balik badan bagi PKS juga tidak mudah. Karena Presiden PKS Syaikhu telah memastikan PKS akan tetap mengusung calon yang sudah disepakati sebelumnya.

3. Didukung Parta Nonparlemen

Partai nonparlemen yang sudah menyatakan dukungan buat Anies Baswedan baru Partai Buruh. Namun Partai Buruh tidaklah cukup untuk memajukan Anies karena hanya meraih 1,15 persen. Untuk itu butuh dukungan partai-partai lain dari mulai Gelora, Hanuar, Garuda, PBB, PKN, Perindo, PPP hingga Partai Umut. Jika ditotalkan bisa mencapai sembilan persen dan cukup untuk memajukan Anies.

Tapi lagi-lagi hal tersebut tidaklah mudah karena beberapa di diantaranya partai nonparlemen itu sudah gabung ke KIM Plus.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengimbau para pengendara menghindari jalur wisata Puncak pada Senin (26/8/2024). Pasalnya pada hari tersebut akan dilakukan penertiban tahap II terhadap bangunan liar.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Dadang Kosasih menyarankan para pengendara untuk menggunakan jalur alternatif selama proses penertiban berlangsung. "Kepada pengendara yang akan mengarah ke Cianjur atau Bandung agar menggunakan jalur alternatif Jonggol ataupun Sukabumi," ujarnya pada Kamis (22/8/2024).

Dishub Kabupaten Bogor berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way secara situasional agar tidak terjadi kepadatan kendaraan saat penertiban. "Misalkan (bangunan liar) yang kiri dibongkar, yang (jalur) kanan dibuka, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak berarti ditutup total, penutupannya seperti itu," ujarnya.

Dadang menyebutkan, Dishub Kabupaten Bogor mengerahkan 40 personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas selama proses penertiban berlangsung. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor Anwar Anggana di Cibinong, Kamis, menjelaskan penertiban kali ini menargetkan 196 bangunan liar mulai dari Gantole hingga Puncak Pass.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan tiga kali surat peringatan kepada para pemilik bangunan liar tersebut, dan melakukan penyegelan bangunan pada Rabu (21/8/2024). Mereka juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembongkaran bangunan secara mandiri.

"Ada beberapa pemilik bangunan yang sudah melakukan pembongkaran secara mandiri, disampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya dengan kesadaran yang tinggi," kata Anwar.

Pemkab Bogor saat ini berupaya melakukan penataan kawasan wisata Puncak, diawali dengan pemindahan PKL ke Rest Area Gunung Mas pada Senin (24/7/2024).

Pada penertiban lapak pedagang ini, Pemkab Bogor meratakan 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri atas 185 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas. Pemkab Bogor juga memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di Kawasan Wisata akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.

Pembangunan rest area di lahan seluas 7 hektare milik PT Perkebunan Nusantara ini telah dilakukan sejak tahun 2020-2021. Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri atas 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The New You Institute (TNYI) mengadakan forum bertajuk Leaders Insight di Jakarta Design Center, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024). Melalui Leaders Insight, TNYI mengundang para profesional dan pelaku usaha untuk mendiskusikan isu kepemimpinan sesuai dengan konteks kepemimpinan di masing-masing level dan organisasi.

Dihadiri 26 orang pemimpin profesional dari berbagai perusahaan dan industri, diskusi berlangsung secara interaktif. Chairman TNYI, Dr Zulfikar Alimuddin membuka diskusi dengan menjelaskan, kepemimpinan kontekstual dan bagaimana seorang pemimpin bisa melakukan transformasi di lingkungannya masing-masing.

"Seorang pemimpin itu bisa memetakan persoalan. Menemukan apa masalahnya, bagaimana solusinya, apa visinya, dan apa saja program konkret yang bisa menjadi upaya aksi penyelesaian masalah," ujarnya.

Menurut Zulfikar, empat aspek pada model kepemimpinan kontekstual, mencakup masalah, solusi, visi, dan program. Empat aspek tersebut diyakini perlu diurai dalam setiap konteks kepemimpinan.

Head of Learning, Research, and Innovation TNYI Mharta Adji Wardana kemudian memandu sesi workshop. Kesempatan tersebut membuat peserta berdiskusi interaktif untuk merumuskan action plan kepemimpinan setiap peserta.

Seorang peserta Taupik Sahbana menganggap, forum Leaders Insight benar-benar membuka pandangannya tentang arti kepemimpinan. "Saya rasa pertemuan semacam ini perlu banyak dilakukan, karena kita bisa mendapat insight kepemimpinan paling update dari para ekspert, khususnya dari TNYI," ujar Taupik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The New You Institute (TNYI) mengadakan forum bertajuk Leaders Insight di Jakarta Design Center, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024). Melalui Leaders Insight, TNYI mengundang para profesional dan pelaku usaha untuk mendiskusikan isu kepemimpinan sesuai dengan konteks kepemimpinan di masing-masing level dan organisasi.

Dihadiri 26 orang pemimpin profesional muda dari berbagai perusahaan dan industri, diskusi berlangsung secara interaktif. Chairman TNYI, Dr Zulfikar Alimuddin membuka diskusi dengan menjelaskan, kepemimpinan kontekstual dan bagaimana seorang pemimpin bisa melakukan transformasi di lingkungannya masing-masing.

"Seorang pemimpin itu bisa memetakan persoalan. Menemukan apa masalahnya, bagaimana solusinya, apa visinya, dan apa saja program konkret yang bisa menjadi upaya aksi penyelesaian masalah," ujarnya.

Menurut Zulfikar, empat aspek pada model kepemimpinan kontekstual, mencakup masalah, solusi, visi, dan program. Empat aspek tersebut diyakini perlu diurai dalam setiap konteks kepemimpinan.

Head of Learning, Research, and Innovation TNYI Mharta Adji Wardana kemudian memandu sesi workshop. Kesempatan tersebut membuat peserta berdiskusi interaktif untuk merumuskan action plan kepemimpinan setiap peserta.

Seorang peserta Taupik Sahbana menganggap, forum Leaders Insight benar-benar membuka pandangannya tentang arti kepemimpinan. "Saya rasa pertemuan semacam ini perlu banyak dilakukan, karena kita bisa mendapat insight kepemimpinan paling update dari para ekspert, khususnya dari TNYI," ujar Taupik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah sempat menyetujui draf UU Pilkada yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitus, kini PKS berbalik arah. Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid menyambut baik keputusan DPR RI dan Pemerintah membatalkan revisi UU Pilkada dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kholid menyebut keputusan DPR dan pemerintah untuk membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

“Ini keputusan yang tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua," ujar Kholid dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

PKS, kata Kholid, memandang jika semua pihak harus menjaga muruah demokrasi. Karena hal tersebut merupakan tanggungjawab partai politik, pemerintah, DPR RI, dan juga masyarakat.

PKS mengapresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bergerak untuk menjaga demokrasi dalam perhelatan pilkada serentak saat ini, termasuk para mahasiswa dan akademisi yang terus berusaha menjaga dan memposisikan diri sebagai kontrol publik.

“Kontrol publik tetap berjalan, dan rasionalitas publik tetap mendapatkan tempatnya, kita apresiasi gerakan rakyat,” tutup Kholid.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya tak akan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada menjadi undang-undang sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah ke KPU pada 27 Agustus 2024. Artinya, syarat untuk mendaftarkan calon kepala daerah tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dasco menjelaskan, pelaksanaan rapat paripurna di DPR hampir selalu dilakukan pada hari Selasa dan Kamis, kecuali untuk rapat paripurna yang telah lama diagendakan. Sementara itu, pada Selasa (27/8/2024) merupakan hari dimulainya tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPU.

"Tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan bamus dan pengagendaan dalam rapat paripurna," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.

Menurut dia, rapat paripurna untuk pengesahan RUU Pilkada paling tidak harus dilaksanakan pada 27 Agustus 2024 apabila maskh hendak dilakukan. Namun, saat itu sudah memasuki masa pendaftaran calon kepala daerah.

"Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan, karena masa pendaftaran sudah berlaku," kata Dasco.

Dengan keputusan itu, syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 tetap akan mengacu pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan MK. Artinya, PDIP bisa tetap mencalonkan kepala daerah di Pilgub DKI Jakarta dan Kaesang Pangarep tak bisa maju sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur di Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU pada Kamis pagi tak dapat dilaksanakan. Pasalnya, jumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna itu hanya sekitar 86 orang dari total 575 orang yang ada, sehingga rapat paripurna tak memenuhi kuorum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengungkap ihwal peluang mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk dapat maju pada Pilkada 2024 setelah DPR RI membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada).

Dia menyebut bahwa secara persyaratan Anies mengantongi peluang untuk bisa ikut berkompetisi pada kontestasi Pilkada 2024 bila diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP).

"Kalau soal Anies itu dua hal. Kalau persyaratan tentu dalam konteks yang dibicarakan hari ini maka kita akan bisa lihat peluangnya ada bagaimana Anies itu didorong oleh PDIP," kata Aditya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/8) malam.

Namun, dia menilai ada keengganan dari partai berlambang banteng moncong putih itu untuk mengusung Anies pada Pilkada 2024, yang disiratkan lewat pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Nah, jawaban itu berat karena Bu Mega sudah kasih statement soal itu bahwa kelihatannya meski belum diputuskan oleh PDIP, kelihatannya sudah berat untuk mendukung Anies Baswedan," ucapnya.

Pernyataan yang menyinggung soal Anies itu dilontarkan Megawati setelah pembacaan nama-nama calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan gelombang kedua di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.

"Peluangnya ada cuma masalahnya ada pernyataan eksplisit yang sudah disampaikan oleh Bu Mega hari ini yang kelihatannya Anies itu tidak akan didukung oleh PDIP," tuturnya.

Untuk itu, dia menyebut bahwa peluang yang tersisa bagi Anies untuk maju pada Pilkada 2024 apabila merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ialah lewat gabungan partai politik nonparlemen.

Namun, ia skeptis hal tersebut bisa mengantarkan Anies berkompetisi di Pilkada 2024. "Sehingga harapannya adalah berasal dari partai politik nonparlemen yang menurut saya itu pun juga tidak mungkin karena mencapai 7,5 persen kan tidak mudah dalam konteks hari ini, misalnya teman-teman Partai Gelora masuk, kemudian Perindo masuk (mendukung Anies)," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada batal dilaksanakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada akan berlaku.

Adapun Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang rencananya digelar pada Kamis (22/8) pagi ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Adapun Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tensi Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024 kian memanas.

Dua hari jelang pembukaan muktamar, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat lawan kuat, yakni dari Abdul Rochman yang akrab disapa Gus Adung.

Munculnya Gus Adung membuat posisi Cak Imin yang telah bercokol sekitar 20 tahun di pucuk pimpinan PKB bakal mendapat saingan. Perebutan kursi ketua umum PKB pun diprediksi akan sengit dibanding muktamar-muktamar sebelumnya.

Gus Adung yang merupakan Sekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Periode 2015-2024, mengaku telah mendapatkan restu dari para kiai untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum agar PKB bisa segera dibenahi secepatnya.

"Semua tahu kepemimpinan PKB saat ini kian memprihatinkan dan mendesak untuk ditata kembali. Muktamar ke-6 di Bali menjadi momentum tepat untuk mengembalikan PKB yang lebih bermarwah dan sejalan dengan garis perjuangan para kiai NU. PKB tidak bisa dilepaskan dari kiai karena mereka sebenarnya yang mendirikan dan turut mengawal," ujar Gus Adung dalam keterangan tertulis yang diterima //Republika.co.id//, Kamis (22/8/2024).

Kader senior PKB kelahiran Jombang, Jawa Timur, ini mengungkapkan, selain dari para kiai, dukungan untuk memimpin PKB ke depan juga telah diperoleh dari sejumlah cabang dan para mantan anggota Ansor yang berkiprah di PKB. Dia optimistis jumlah dukungan akan terus bertambah karena ada dorongan kuat dari akar rumput akan reformasi di tubuh PKB.

Menurut Gus Adung, selama ini para kader banyak yang tidak berani bersuara karena gaya kepemimpinan di PKB yang jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.

"PKB harus dikembalikan semangat seperti saat para kiai mendirikan 1998 lalu yakni sebagai partai yang terbuka, modern dan reformis. Jangan sekali-kali kita khianati dan melenceng dari jalur perjuangan tersebut. Tanpa itu, PKB hanya terlihat besar dari luar saja tapi hakikatnya rapuh dan menuju arah kemunduran," ucap Adung.

Dia pun mengajak para pengurus dan kader PKB menjadikan Muktamar VI sebagai forum yang demokratis untuk mengevaluasi sekaligus mencari solusi guna membenahi partai ke depan. Untuk itu, menurut mantan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini merumuskan ulang garis perjuangan PKB agar sesuai dengan prinsip dan idealisme saat didirikan adalah sebuah keniscayaan.

Mantan Ketua Umum PMII Cabang Ciputat ini juga siap membawa PKB ke depan sebagai partai yang berpegang teguh pada garis perjuangan, dekat dengan para kiai sekaligus adaptif dengan perkembangan zaman.

"Kita harus wujudkan PKB ini sebagai partai yang terbuka untuk siapa saja, tidak antikritik, tidak otoriter dan tidak dipimpin dengan cara-cara yang arogan, bahkan dengan nafsu kekuasaan yang tak terbatas," kata Gus Adung.

REPUBLIKA.CO.ID, MALUKU -- Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mendukung potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Banda Neira, Maluku Tengah sebagai bagian dari Program Relawan Bakti BUMN Batch VI.

Direktur Utama Askrindo Fankar Umran menyatakan kegiatan itu dilaksanakan untuk memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan, sekaligus menjadi wujud implementasi nilai-nilai AKHLAK. Adapun, Askrindo berfokus pada bidang UMKM.

"Selain berfokus pada UMKM, bidang lingkungan, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memaksimalkan dampak program TJSL BUMN bagi masyarakat," kata Fankar dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (23/8/2024).

Program tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN. Program inisiasi Kementerian BUMN itu dilaksanakan pada 14-17 Agustus 2024 di 10 lokasi berbeda, yakni Halmahera, Likupang, Lembata, Pasuruan, Jembrana, Solo, Subang, Bangka, Nias, dan Banda Neira.

Bersinergi dengan anggota holding IFG, Askrindo juga turut berpartisipasi dalam program Relawan Bakti BUMN Batch VI yang mengusung tema "Bakti untuk Surga dari Timur".

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Askrindo ialah sosialisasi untuk meningkatkan digitalisasi pemasaran bagi para pelaku UMKM di Banda Neira.

"Melalui kegiatan itu, para pelaku UMKM di Banda Neira dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memanfaatkan digitalisasi untuk memajukan usaha mereka," ungkap Fankar.

Selain sosialisasi, Askrindo memberikan bantuan berupa sarana yang mendukung kemajuan para UMKM.

Selain berkontribusi dalam program TJSL di Banda Neira, insan Askrindo juga turut berpartisipasi dalam program Bakti BUMN Batch VI di berbagai daerah lainnya seperti Nias, Bangka, Lembata, dan Halmahera.

"Sebagai wujud kepedulian, Askrindo juga mengirimkan empat Srikandi Askrindo Muda sebagai relawan ke beberapa wilayah di Indonesia," sebut Fankar.

Diketahui, kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch VI di Banda Neira dilakukan oleh Askrindo yang bersinergi dengan Jasa Raharja sebagai PIC kegiatan, Jamkrindo, IFG, dan Jasindo.

Selain berfokus pada UMKM, program itu juga mencakup berbagai kegiatan di bidang lain, yaitu bersih-bersih pantai, penanaman pohon, pembuatan tempat sampah, pengecatan sekolah, pemetaan isu lingkungan.

Kemudian, pelatihan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan (PPGD), sesi berbagi dengan direktur muda, pembagian makanan sehat hingga upacara peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Angga Putra Fidrian, selaku juru bicara Anies Baswedan mengatakan, Anies dengan PDIP memiliki visi dan misi yang sama untuk Jakarta. Mantan gubernur Jakarta 2018-2023 itu memiliki pandangan serupa dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri tentang prioritas dan kepedulian, serta keberpihakan utama terhadap masyarakat kecil.

“Selama jadi gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan sangat dekat dengan warga kampung-kampung Kota Jakarta, wong cilik-nya Jakarta,” begitu kata Angga melalui pesan singkat kepada Republika, Jumat (23/8/2024).

Karena itu, menurut Angga, tak ada yang beda dari apa yang diharapkan PDI Perjuangan terhadap Anies Baswedan. “Insya Allah, nilainya sudah sama,” kata Angga.

Pernyataan Angga itu, menjawab prasyarat dari PDI Perjuangan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pilkada Jakarta 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Krisyanto, kemarin (22/8/2024) menyampaikan, partainya masih membuka gerbang yang lebar bagi Anies Baswedan untuk dicagubkan dalam Pilkada Jakarta. Bahkan kata Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang akan menyiapkan visi dan misi untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Beberapa visi dan misi tersebut di antaranya, kata Hasto, menyangkut soal pengaturan kota, lingkungan, dan keberpihakan terhadap jelata. “Tadi Ibu (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri) sudah menjelaskan, visi misi dipersiapkan oleh partai,” begitu kata Hasto.

“Ada politik tata ruang, ada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan terhadap wong cilik,” sambung Hasto.

Visi dan misi tersebut, kata Hasto, menjadi persyaratan bagi Anies Baswedan untuk mendapatkan hati PDI Perjuangan. “Sekiranya syarat-syarat itu bisa terpenuhi, tentu terbuka suatu ruang untuk bekerja sama,” sambung Hasto.

Namun paling utama mengambil hati Banteng Moncong Putih tersebut, kata Hasto, agar Anies Baswedan menyampaikan langsung niatannya itu dengan bertandang ke markas PDI Perjuangan.

“Sebenarnya (Anies Baswedan) datang saja, dan menyampaikan baik-baik niatnya bisa ingin mendapatkan dukungan dari PDIP,” begitu sambung Hasto.

Karena kata Hasto, selama ini pun partainya sudah mengutus delegasi untuk menemui Anies Baswedan untuk menjalin komunikasi.

“Ada (komunikasi). Bahkan Pak Basarah (Ketua DPP PDI Perjuangan) juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan,” ungkap Hasto.

Tetapi kata Hasto, pertemuan dan komunikasi tersebut belum pada kesimpulan untuk memastikan Anies Baswedan sebagai cagub PDI Perjuangan untuk Pilkada Jakarta.

Mengenai kapan Anies Baswedan mengutarakan niatnya langsung ke PDI Perjuangan, Angga Putra mengatakan, waktu untuk itu akan segera tiba. “Pak Anies terbuka, tunggu saja waktunya nanti,” begitu ujar Angga melanjutkan.

PDI Perjuangan sampai saat ini menjadi satu-satunya partai yang belum mengumumkan siapa pasangan cagub-cawagubnya untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Sementara Anies Baswedan, ditinggal oleh tiga partai pendukungnya yang selama ini menyatakan akan mengusungnya di kontestasi kepala daerah tahun ini. Setelah ditinggalkan oleh PKS, PKB, dan Partai Nasdem, Anies Baswedan dan PDI Perjuangan sama-sama sendirian di Pilkada Jakarta.

Publik, para pendukung Anies Baswedan, pun banyak kader dari PDI Perjuangan yang mengharapkan agar Ketua Umum Megawati Sukarnoputri mencagubkan Anies Baswedan. Bahkan sempat ada spekulasi jika mantan gubernur Jakarta 2018-2023 itu dipasangkan dengan kader PDI Perjuangan Rano Karno yang juga mantan gubernur Provinsi Banten.

Pasangan Anies-Rano tersebut, menurut publik akan menjadi pesaing pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang sudah dicalonkan oleh gabungan 12 parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan, DPR tidak akan mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang (UU) sebelum masa pendaftaran calon di Pilkada 2024 dilakukan. Artinya, persyaratan pencalonan kepala daerah tetap akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, KPU tetap harus berkonsultasi dengan DPR untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan usai adanya putusan MK. Apalagi, khusus untuk syarat usia calon kepala daerah, sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum adanya putusan MK.

"Masing-masing rezimnya MA dan MK kan berbeda kewenangan. MK melakukan judicial review pada tatanan yang berbeda dengan MA," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Menurut Dasco, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu aturan mengenai syarat usia calon kepala daerah. Apalagi, KPU juga akan berkonsultasi dengan DPR untuk menentukan PKPU tentang pencalonan.

Ia menilai, dalam putusannya MK menyatakan tak bisa menganulir judicial review yang dilakukan MA. Pasalnya, dua lembaga itu memiliki kewenangan yang berbeda dalam melakukan judicial review.

"Nah itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti. Jadi kita akan minta KPU yang akan menuangkan dengan PKPU setelah menuangkan konsultasi dengan DPR," kata Dasco.

Diketahui, dalam putusan MA, batas minimal usia kepala daerah dihitung sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Sementara putusan MK mengatur batas minimal usia calon kepala daerah sejak penetapan pasangan calon.

Apabila menggunakan putusan MA, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, dipastikan bisa maju di pilgub. Namun, apabila menggunakan putusan MK, Kaesang dinyatakan tak memenuhi persyaratan batas usia.

"Itu kan ada PKPU. PKPU-nya akan dikonsultasikan ke DPR dan tentunya PKPU itu akan dibuat oleh KPU. Mungkin bisa nanti diikuti, ada rapat konsultasi antar-KPU dan Komisi II DPR pada Senin dan mungkin jawabannya baru bisa terjawab pada hari itu," kata Dasco soal batas usia calon kepala daerah.