REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXI/2024 membuka kembali peluang bagi Anies Baswedan dapat diusung sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian mengatakan, putusan terkait ambang batas minimal baru bagi partai politik (parpol) tersebut harus segera dieksekusi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mengubah persyaratan suara dukungan parpol untuk pengusungan calon kepala daerah.

“Insya Allah, Pak Anies Baswedan bisa maju di Pilgub Jakarta jika melihat aturan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Angga dalam siaran pers video yang diterima Republika, Selasa (20/8/2024).

“Semoga, setelah putusan MK ini, KPU dan KPU Daerah, segera mengubah aturan yang baru berlaku, agar warga Jakarta, bisa memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terbaik untuk DKI Jakarta,” sambung Angga.

MK, pada Selasa (20/8/2024) memutuskan untuk mengubah syarat ambang batas minimal bagi partai politik peserta pemilu dalam pengusungan calon kepala daerah untuk Pillkada 2024. Dalam putusan tersebut, salah-satunya terkait dengan sinkronisasi baru antara ambang batas minimal pencalonan kepala daerah dengan jumlah populasi dalam daftar pemilihan tetap (DPT) di masing-masing daerah pemilihan.

Dalam salah-satu putusannya, MK menyatakan, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta, sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut. Pututusan tersebut, membuka peluang bagi Anies Baswedan untuk dapat melaju ke Pilgub DKI Jakarta.

DKI Jakarta dengan jumlah populasinya dalam DPT di antara sekitar 10-an juta jiwa. Dan selama ini, Anies Baswedan terganjal oleh syarat ambang batas pencalonan, yang mengharuskan partai politik, atau gabungan partai politik memiliki suara minimal 20 persen, atau minimal 22 kursi di DPRD.

Dan saat ini, dari 13 partai politik pemenang Pemilu 2024 yang menguasai DPRD Jakarta, 12 di antaranya pada Senin (19/8/2024) mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono untuk pasangan Pilkada Jakarta.

Sebanyak 12 partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tersebut, menguasai 91 dari 106 kursi DPRD Jakarta.

Hanya PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang belum mengumumkan cagub-cawagubnya dalam Pilkada Jakarta. Deklarasi 12 partai untuk Ridwan Kamil-Suswono membuat PDI Perjuangan tertinggal, dan terancam tak bisa mengajukan pasangan cagub-cawagubnya untuk Pilkada Jakarta. Itu karena PDI Perjuangan cuma menguasai 14 persen, atau 16 kursi di DPRD. Dengan putusan baru dari MK, makan PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri pasangan cagub-cawagubnya untuk Pilkada Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan tunjangan insentif anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketetapan itu berlaku untuk anggota KPU di seluruh Indonesia dengan kenaikan sebesar 50 persen.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Keputusan ini diambil menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang pendaftaran calonnya dimulai akhir bulan Agustus ini.

Awalnya Jokowi dalam sambutan dan arahannya meminta maaf kepada seluruh jajaran anggota KPU karena tunjangan insentif anggota KPU tidak mengalami kenaikan sejak 2014. Presiden mengaku baru mengetahui hal tersebut belum lama ini dan segera meminta untuk dinaikkan.

"Dengan tugas-tugas berat KPU, saya memohon maaf sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin sehingga saya kejar-kejar," kata Presiden Jokowi, Selasa (20/8/2024).

Jokowi menegaskan kepada jajarannya bahwa dirinya tidak akan menghadiri acara rapat konsolidasi nasional KPU jika belum menandatangani kenaikan tunjangan insentif anggota KPU. "Alhamdulillah, kemarin sudah saya tanda tangani," kata Jokowi.

Presiden berkelakar bahwa dirinya tahu yang ditunggu anggota KPU RI bukan kehadirannya, melainkan kenaikan tunjangan insentif.

"Setelah kemarin saya tahu, waduh ini sejak 2014. Formula kenaikannya sederhana, hitung, hitung, hitung, ketemu, dan kemarin diputuskan kenaikan sebesar 50 persen," kata Presiden disambut tepuk tangan peserta konsolidasi nasional.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan penghargaan dan sangat menghargai serta menghormati kerja keras KPU dari pusat sampai daerah yang telah sukses dan berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024 secara aman, tertib, dan lancar.

"Saya tahu capeknya belum hilang betul, benar? Masih pegal-pegal mungkin. Baru selesai juga (sengketa pemilu) di MK, baru kemarin. Tapi, beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan pilkada serentak," jelasnya.

Presiden meyakini KPU memiliki bekal pengalaman lebih dari cukup. Namun, ia meminta jajaran KPU tetap waspada dan senantiasa melakukan terobosan agar pilkada semakin berkualitas dan hasilnya mendapatkan legitimasi masyarakat.

"Laksanakan (penyelenggaraan pilkada) dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi," ujar Jokowi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum M Afifuddin mengatakan, acara Konsolidasi Nasional Persiapan Pilkada Serentak 2024 digelar dalam rangka memberikan pemahaman yang sama terhadap ketentuan yang harus dipedomani untuk melaksanakan isu-isu strategis, serta untuk mendapatkan masukan dan saran konstruktif, membangun untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada.

Afifuddin melaporkan acara konsolidasi ini diikuti 3.743 peserta, terdiri atas 406 peserta KPU RI, 246 dari KPU provinsi, 3.084 dari KPU kabupaten/kota, dan tujuh orang narasumber tamu undangan dari kementerian/lembaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melayangkan surat pemanggilan kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2024).

"Kami layangkan undangan ke Ketua Umum PKB. Kita lihat apakah dia datang atau tidak," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Dari surat undangan yang dikirim, Cak Imin iminta datang ke ruang rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta pada Rabu sekitar pukul 12.30 WIB. Di PBNU, Cak Imin diminta menghadap tim Pansus yang dipimpin Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum Amin Said Husni.

Pemanggilan dilakukan berkaitan dengan kepemimpinan PKB yang dinilai telah melenceng dari fatsun awal partai ini didirikan. Selain Cak Imin, Pansus PBNU sudah memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan mantan sekjen PKB Lukman Edy.

Pelaku sejarah berdirinya PKB, seperti Effendy Choirie yang sekarang merupakan politikus Partai Nasdem dan Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa, turut dipanggil.

Kepada tim Pansus PBNU, mayoritas tokoh yang diundang menjelaskan, saat ini PKB memang sudah melenceng dari nilai dasar saat awal partai didirikan. Hal itu sesuai dengan temuan tim Pansus.

Penyimpangan itu antara lain pengebirian posisi Dewan Syuro di PKB. Pengebirian terjadi pada era Cak Imin memimpin PKB. Padahal saat awal didirikan, Dewan Syuro yang merupakan representasi kiai sepuh memiliki kewenangan penuh.

Kewenangan Dewan Syuro, antara lain bisa menyetujui atau membatalkan calon ketua PKB dan juga ikut menandatangani surat-surat keputusan penting. Namun saat ini, kewenangan Dewan Syuro dipreteli dan nyaris hanya menjadi hiasan di PKB.

Sementara itu, Cak Imin mengaku siap berdialog dengan putri presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Yenny Wahid dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin untuk membahas konflik yang terjadi antara PBNU dan PKB. "Kita berdialog dengan siapa pun. Ngopi di rumah saya, ngopi dengan siapa pun, siap," kata Cak Imin.

Dia pun hanya menginginkan semua hal dalam kondisi yang damai. Oleh karena itu, Cak Imin menerima semua kritik dan masukan. Kendati demikian, Cak Imin menegaskan, PBNU dan PKB adalah organisasi yang berbeda.

"PKB memang PBNU waktu itu, tapi perlu diingat PBNU waktu itu setelah mendirikan. Gus Dur sendiri menyampaikan bahwa tidak ada organisatoris," ujar wakil ketua DPR tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peluang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada 2024 kian kecil. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menolak perubahan usia minimum calon kepala daerah yang diajukan dalam gugatan Undang-Undang Pilkada.

Tercatat, usia Kaesang menginjak 29 tahun. Padahal syarat usia minimum cagub-cawagub harus 30 tahun saat ditetapkan sebagai paslon.

Dalam putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 disebutkan syarat usia calon kepala daerah dihitung ketika penetapan pasangan calon.

MK meyakini penghitungan syarat usia cakada wajib dihitung ketika penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah guna memperoleh kepastian hukum.

"Penting bagi Mahkamah menegaskan titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," kata Hakim MK Saldi Isra dalam sidang pengucapan putusan, Selasa (20/8/2024).

MK memandang ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf e Undang-Undang Pilkada tidak perlu ada penambahan makna apapun. Sebab MK meyakini penjelasannya telah jelas dipahami.

"Sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo," ucap Saldi.

MK juga memutuskan syarat usia minimal 30 tahun berlaku bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kemudian minimal usia 25 tahun bagi calon wali kota dan calon wakil wali kota, serta calon bupati dan calon wakil bupati.

Oleh karena itu, dari kalkulasi ini maka Kaesang berpeluang gagal dicalonkan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dalam Pilkada yang dihelat pada November 2024.

Pasalnya, Kaesang baru menginjak 30 tahun pada 25 Desember 2024. Padahal Kaesang diprediksi dicalonkan di Pilgub Jawa Tengah 2024 oleh beberapa partai politik guna mendampingi Ahmad Luthfi. Di antara yang mengajukan nama Kaesang yakni PAN dan Nasdem.

Diketahui, putusan MK ini berseberangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Saat itu, MA mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana pada akhir Mei 2024. Isi permohonannya meminta peraturan batas usia calon gubernur dan cawagub minimal 30 tahun dicabut.

Putusan MK lainnya yang juga tak kalah penting adalah terkait dengan ambang batas pengajuan calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.

“Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa.

Putusan ini membuka peluang Anies Baswedan untuk bisa maju di Pilgub DKI. Anies bisa maju jika PDIP maupun parpol diluar non-KIM memberikan lampu hijau untuk maju.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah sebagai angin segar dan harapan baru bagi partainya untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Putusan MK ini diyakini jadi bisa membuat PDIP bisa mengusung calon di Pilkada DKI Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain.

"Pagi ini kita mendapatkan angin segar, mendapatkan satu harapan baru, tentu kita berjuang," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Dia mengaku bersyukur atas putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu sehingga membukakan jalan bagi PDIP untuk ikut berkompetisi pada Pilkada Jakarta 2024.

"Saya secara pribadi mau menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena memang kemurahannya semata, ini ada jalan yang kemarin-kemarin mungkin seolah-olah tertutup jalan itu, tetapi pagi jelang siang hari ini terbuka jalan," ujarnya.

Meski demikian, dia mengatakan PDIP belum menentukan sosok yang akan diusung pada Pilkada Jakarta 2024. Dia menyebut keputusan PDIP terkait hal tersebut akan digodok terlebih dahulu di internal partainya.

"Tentu ini kan harus dipertimbangkan. Apakah kami mengajukan calon sendiri itu sudah pasti, apakah calon gubernurnya atau calon wakil gubernurnya, atau kedua-duanya. Nah, ini belum diputuskan," ucapnya.

Dia menyebut pihaknya akan melangsungkan rapat DPP pada Selasa siang yang membahas mengenai pilkada di sejumlah daerah, termasuk membahas pula soal putusan MK teranyar yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.

"Keputusan dari MK ini nanti kami akan sampaikan kepada Ibu Ketua Umum, dan kami akan konsultasikan. Ya, biar nanti beliau yang mempunyai hak secara prerogatif untuk memutuskan," katanya.

Meski belum memutuskan sosok yang akan diusung, dia menekankan bahwa PDIP berupaya sedapat mungkin untuk mendorong kadernya sendiri pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

"Apakah kami nanti bersama yang lain? Tapi sudah pasti kader, kalau ini memang Tuhan izinkan kita dengan keputusan MK ini, sudah pasti kader harus maju, apakah dengan kader yang lain, dengan kader partai lain, ataukah dengan katakan non-parpol," kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.

“Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Kampus Cengkareng mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Job & Edu Fair 2024, yang diselenggarakan oleh SMKN 53 Jakarta untuk para siswa/i kelas 12 dan para alumninya.

Universitas BSI Kampus Cengkareng hadir dalam Job & Edu Fair 2024, yang berlangsung pada Rabu, 07 Agustus 2024, pukul 08.00-15.00 WIB di Area Lapangan SMKN 53 Jakarta, yang bertajuk “mantapkan pilihan untuk masa depan gemilang”. Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Universitas BSI yakni Kepala kampus Universitas BSI kampus Cengkareng Hardiyan, beserta anggotanya Fitria Rossa dan Umar Amirullah.

Hariyanto selaku kepala sekolah SMKN 53 Jakarta menyebutkan nama-nama perusahaan dan beberapa universitas yang berjumlah 6 Kampus yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, salah satunya adalah Universitas BSI.

“Para siswa dan alumni diharapkan bisa berkunjung di stand perusahaan maupun stand kampus untuk dapat menjadikan pertimbangan kalian dalam menggapai masa depan kelak,” jelasnya, melalui keterangan tertulis, Seasa (20/8/2024).

“Komitmen kami dalam membekali siswa dengan informasi terkini dan praktik terbaik untuk menghadapi dunia kampus yang selalu berkembang,” tambahnya.

Sementara itu, Hardiyan juga menyampaikan program beasiswa yang ada di Universitas BSI, diantaranya beasiswa langsung 20 persen dan beasiswa talenta bagi para siswa dan alumni yang hadir di stand kami.

“Dengan adanya program-program beasiswa yang disuguhkan serta banyak program studi, tidak perlu ragu lagi melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas BSI,” ujar Hardiyan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP memandang peluang untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 belum tertutup. Tapi hal itu mesti diputuskan lebih lanjut oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan Juru Bicara PDIP Chico Hakim merespons Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU Pilkada menyangkut partai politik yang tak punya kursi DPRD bisa usung calon gubernur hingga perubahan ambang batas pencalonan Gubernur-Wakil Gubernur.

Chico menyampaikan PDIP belum memutuskan siapa yang diusung di Pilgub Jakarta 2024. Tapi PDIP mengupayakan agar kadernya sendiri dapat bertarung.

"Kita masih belum putuskan, namun tentu utamanya kader akan diutamakan dalam Pilkada dimana pun itu, apalagi itu kami selalu siapkan kader kita untuk duduk di posisi-posisi puncak di sebuah daerah melalui sekolah partai, pelatihan-pelatihan dan tentunya persiapan persiapan," kata Chico, Selasa (20/8/2024).

Walau demikian, Chico mengungkapkan PDIP tak menutup pintu untuk mengusung orang yang bukan kader seperti Anies. Hanya saja, faktor penentunya tetap di tangan Megawati.

"Kita tunggu saja nanti keputusan dari DPP PDIP dan ibu ketum (Mega). Namun tentu masih terbuka peluang untuk tokoh lain termasuk mas Anies ya kita lihat nanti keputusannya," ujar Chico.

Terlepas dari itu, Chico mensyukuri putusan ambang batas persentase pencalonan dari parpol sehingga turun menjadi 7,5 persen. Kedua, putusan ambang batas usia untuk mencalonkan diri adalah 30 tahun ketika penetapan sebagai calon oleh KPU.

"Dua putusan ini kami rasa adalah kemenangan bagi demokrasi dan kita lihat nanti bagaimana sikap partai tentunya DPP akan gelar rapat dan kita tunggu saja putusannya apa khususnya terkait beberapa Pilkada di seluruh Indonesia bukan hanya Jakarta," ujar Chico.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Salah satu isinya, partai politik atau gabungan partai politik di provinsi dengan penduduk 6-12 juta jiwa bisa mengusung calon jika memperoleh suara 7,5 persen.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin buka suara terkait dengan adanya putusan MK tersebut. Namun, ia belum bisa memberikan kepastian aturan yang akan diambil di Pilkada Serentak 2024. KPU disebut masih menyiapkan bahan untuk menanggapi putusan MK.

"Terkait putusan MK, kita akan konpres di acara Konsolnas jam 19.00 ya teman-teman. Bahan sedang disiapkan," kata dia kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).

Diketahui, penduduk di DKI Jakarta saat ini sekitar 10,56 juta jiwa. Dalam Undang-Undang Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Namun, dengan putusan MK itu partai politik atau gabungan partai politik dengan suara minimal 7,5 persen suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta bisa mengusung pasangan calon. Artinya, PDIP bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan dari partai lain.

Dalam Pemilu 2024, PDIP mendapatkan 850.174 suara (14,01 persen) atau meraih 15 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Alhasil, PDIP berpotensi mengusung pasangan calon ketiga di Pilgub DKI Jakarta, setelah Ridwan Kamil-Suswono yang diusung 12 partai politik dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur perseorangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desa Sawarna di Provinsi Banten yang terkenal dengan keindahan alam dan pantainya, menghadapi tantangan dalam memastikan keselamatan pengunjung. Sebagai respons terhadap tantangan ini, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (Unkris) bersama mahasiswa aktif, melaksanakan program “Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM)” pada tahun 2024.

Program ini didukung oleh pendanaan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan bekerja sama dengan Balawista Sawarna. Dalam program ini, Balawista Sawarna menerima pelatihan dan peralatan baru untuk meningkatkan respons keamanan di pantai.

Peralatan yang diperbarui meliputi longboard rescue, ring & float buoy rescue, body board rescue, life jackets, teropong binocular, kit P3K, megaphone, walkie talkie, dan seragam life guard, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam menangani situasi darurat.

Ketua Tim Pengabdi, Rosdiana, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mengintegrasikan praktik keamanan pantai yang terbaik dengan pendekatan yang berkelanjutan. Dosen Unkris Nino Nopriandi Saleh berharap peralatan yang dibeirkan dapat meningkatkan standar keselamatan pantai. "Diharapkan juga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada wisatawan," katanya.

Dosen Unkris lainnya, Achmad Sulistyono, menyoroti dampak ekonomi dari program ini. Selain peralatan keselamatan, kata dia, Unkris juga mendukung pengembangan unit usaha baru dengan menyediakan mesin scroll saw dan bahan baku untuk produksi souvenir.

"Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab dan menguntungkan bagi komunitas.”

Ketua Balawista Lebak, Erwin Komara Sukma menyampaikan apresiasi atas program yang dijalankan Unkris “Peralatan baru ini dapat meningkatkan kapasitas kami untuk menjaga keamanan wisatawan.”

Kemampuan Balawista Sawarna yang ditingkatkan diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan pantai, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wisatawan. Inisiatif ini juga bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mempromosikan Sawarna sebagai destinasi wisata yang aman dan menarik.

Inisiatif program pemberdayaan Balawista Sawarna telah menetapkan standar baru dalam upaya menyediakan lingkungan yang aman bagi wisatawan serta mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Kolaborasi antara universitas, pemerintah, dan masyarakat setempat telah membawa perubahan positif yang berdampak luas, mengarah pada masa depan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan inklusif di Banten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang penetapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Senin (19/8/2024). Jumlah dukungan terhadap Dharma-Kun diketahui berubah dibandingkan berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua terhadap pasangan itu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya mendapat banyak masukan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta dalam rapat pleno penetapan pemenuhan syarat dukungan calon persorangan pada Senin (19/8/2024). Masukan itu tak lain terkait pencatutan KTP warga menjadi pendukung Dharma-Kun.

"Dalam rapat pleno ini, kami menerima saran perbaikan dari Bawaslu DKI Jakarta," kata dia di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024) dini hari.

Ia menyebutkan, Bawaslu menerima total 401 pengaduan pencatutan KTP menjadi data dukungan kepada Dharma-Kun. Dari total 401 data itu, sebanyak 167 di antaranya sudah berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual yang telah dilakukan. Sementara itu, terdapat 234 data yang statusnya memenuhi syarat (MS).

Di luar itu, berdasarkan pengaduan yang diterima Help Desk KPU Provinsi DKI Jakarta, terdapat 249 data yang masuk terkait pencatutan KTP. Dari data itu, sebanyak 80 data sudah berstatus TMS dan 169 data berstatus MS.

Dody mengatakan, total ada 650 warga yang memberikan pengaduan, baik ke Bawaslu maupun KPU, terkait dengan pencatutan KTP menjadi pendukung Dharma-Kun. Dari total data itu, 247 data berstatus TMS dan 403 data berstatus MS.

KPU Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan perbaikan terhadap 403 data yang semula berstatus MS menjadi TMS. Alhasil, dilakukan pengurangan dari total data pendukung Dharma-Kun yang sudah ditetapkan dalam berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua sebanyak 677.468 dukungan menjadi 677.065 dukungan.

Dody menjelaskan, pada verifikasi faktual pertama, sebangak 183.001 dukungan terhadap Dharma-Kun hasil verifikasi administrasi dinyatakan MS dan 538.220 tidak MS. Sementara pada hasi verifikasi faktual kedua yang telah dikoreksi terdapat 494.064 dukungan MS dan 332.702 dukungan TMS.

"Sehingga total data yang memenuhi syarat 677.065 dan data yang tidak memenuhi syarat 870.922," kata Dody.

Dengan dukungan yang diperoleh itu, Dharma-Kun tetap mendaftar sebagai pasangan calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, syarat untuk maju melalui jalur perseorangan di Pilgub DKI Jakarta adalah mengumpulkan dukungan sebanyak 618.968 KTP warga.

Sementara itu, bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Dharma Pongrekun mengaku bersyukur bisa memenuhi syarat untuk mendaftar di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu merupakan rencana Tuhan untuknya dan warga DKI Jakarta.

"Puji syukur, alhamdulillah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami boleh sampai ke titik ini, semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang sedang bekerja untuk rakyat Jakarta," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia siap menjadi tuan rumah pameran kedirgantaraan Bali International Airshow 2024 yang digelar di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali pada 18-21 September 2024. Bali International Airshow 2024 diperkirakan dihadiri oleh 6.000 tamu dari 100 pemangku kepentingan sektor aviasi 35 negara.

"Saya kira persiapan-persiapan Bali International Airshow 2024 sudah berjalan bagus dan cukup banyak yang akan hadir nanti di sana," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat memberi keterangan di Jakarta, Senin (20/8/2024).

Luhut menjelaskan, perwakilan pemerintah negara di kawasan dan sejumlah menteri negara sahabat memastikan diri untuk hadir di pameran yang diadakan lagi setelah vakum 28 tahun tersebut. Dia memastikan berbagai perusahaan terkemuka akan berpartisipasi dalam ajang yang terakhir diadakan di Bandara Cengkareng pada 1996 tersebut.

Di antaranya, pabrikan Airbus, Boeing, Bell Helicopters, Brahmos, Dassault Aviation, Embraer, Garuda Indonesia, Leonardo, Lion Air, MBDA, PT DI, Textron Aviation, dan Thales. Menurut Luhut, penyelenggaraan Bali International Airshow 2024 merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan potensi kedirgantaraan dan pertahanan udara Indonesia kepada dunia internasional.

Selain itu, sambung dia, gelaran tersebut juga berpotensi meningkatkan investasi dan menjadi ajang kolaborasi bagi para pelaku industri di Indonesia. Luhut menyebut, pemerintah Indonesia berencana meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional tentang Pengembangan Ekosistem Sustainable Aviation Fuels alias Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan pada ajang tersebut.

"Hal ini akan memastikan nilai tambah ekonomi bagi negara, menjaga ketahanan energi pada sektor transportasi udara, serta berkontribusi pada komitmen dekarbonisasi Indonesia," ujar Luhut.

Dia pun berterima kasih kepada negara sahabat yang telah berkomitmen untuk mengirimkan armadanya pada sesi flying display dan static display. Di antaranya, pemerintah Australia yang akan mengirimkan dua jet F35 dan pemerintah Jerman yang mengirimkan pesawat angkut Airbus A400M. Bagi Luhut, hal itu membuktikan kolaborasi yang kuat antara Indonesia dengan negara mitra.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, Kemenhub sangat mendukung pelaksanaan Bali International Airshow 2024. Budi juga memastikan, pelayanan transportasi udara di wilayah Bali akan tetap berjalan normal selama perhelatan berlangsung.

Berdasarkan pengalaman pada berbagai ajang internasional sebelumnya yang juga diadakan di Bali, seperti halnya saat G20, Budi meyakini, Bali International Airshow 2024 juga tak akan mengganggu lalu lintas penerbangan di wilayah Bali.

"Kami telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan memastikan bahwa layanan transportasi udara dari dan menuju Bali dapat tetap berlangsung aman dan lancar selama event berlangsung," kata Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta mantan mantan pasangannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Anies Rasyid Baswedan bisa bersabar menghadapi dinamika politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

"Memang proses politik ini begitu cepat, saya minta Mas Anies sabar," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2024) malam WIB.

Dia pun tak menyangka dinamika politik pada Pilkada Serentak 2024 terjadi begitu cepat. Semula DPW PKB DKI Jakarta mengusulkan Anies sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta 2024. Pun dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (Nasdem). Namun, ketiga partai itu secara kompak meninggalkan Anies.

Cak Imin mengaku, hingga kini, masih intens menjalin komunikasi dengan Anies. Dia pun mengaku, memang ada informasi yang belum sempat disampaikan ke Anies. "Terlalu cepat kemarin, saya tidak menyangka secepat itu. Jadi, saya belum sempat (menyampaikan dinamika)," jelas wakil ketua DPR tersebut.

PKB, Nasdem, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan saat Pilpres 2024. Ketiga partai sempat kompak bergabung pada Pilgub Jakarta 2024, untuk mengusung Anies sebagai cagub. Namun, pada detik-detik terakhir, mereka malah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Ketiga partai itu setuju mendukung cagub M Ridwan Kamil (RK). Total ada 12 partai di Jakarta yang mendukung pasangan RK-Suswono. Adapun tersisa PDIP dengan 15 kursi DPRD DKI yang tak bisa mengajukan calon sendiri pada Pilgub Jakarta 2024. Pun Anies jadinya tidak memiliki kendaraan untuk maju.

Anies tak kecewa...

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengeklaim, Anies tidak kecewa dengan keputusan partainya membatalkan dukungan pada Pilgub Jakarta 2024. Menurut dia, Anies bisa menerima keputusan Nasdem bergabung ke KIM.

"Enggak ada yang kecewa. Teman-teman bisa tanya ke Anies, dan ini bukan keputusan yang ujug-ujug. Ada banyak dinamika, ada banyak variabel, yang semua diambil dan dibicarakan secara bersama-sama dengan Anies," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Walaupun demikian, ia mengatakan, Nasdem akan selalu menjadi rumah bagi Anies untuk berdiskusi membicarakan banyak hal. "Dan Anies sudah memahami situasi yang ada ini. Keputusan diambil secara bersama-sama, bukan bertepuk sebelah tangan karena itu kultur yang dibangun Pak Surya (Paloh)," ujar Willy.