REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Salah satu kandidat ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Rochman (Gus Adung) batal maju dalam pencalonan di Muktamar ke-VI PKB di Bali pada Jumat (23/8/2024). Sebelumnya, Gus Adung sempat disebut-sebut sebagai lawan kuat Cak Imin dalam agenda akbar PKB tersebut.

Gus Adung memilih mundur dalam kompetisi di Muktamar ke-VI PKB di Bali lantaran diminta fokus menuntaskan tugasnya sebagai Koordinator Staf Khusus Menteri Agama (Menag) RI.

"Jelang muktamar yang tinggal hitungan jam ini terus terang dinamikanya begitu kencang. Di sisi lain ada tugas utama di Kementerian Agama yang juga membutuhkan konsentrasi tinggi. Setelah berdiskusi cukup intens, Gus Men (Menag RI Yaqut Cholil Qoumas) akhirnya meminta saya untuk mengutamakan tugas-tugas di pemerintahan," ujar Gus Adung dalam keterangan persnya, Jumat (23/8/2024).

Dengan alasan yang lebih kuat itulah, Gus Adung sebagai santri sepenuhnya takdzim atas arahan Gus Men dan memutuskan untuk menarik diri dari pencalonan sebagai ketua umum PKB.

"Bagi saya Gus Men ini adalah kiai, pimpinan saya, sekaligus ulil amri," ucap Gus Adung.

Dia mengakui, keputusan mundur ini pasti mengagetkan banyak pihak, termasuk para kiai dan ratusan pengurus cabang yang sudah mendukungnya. Gus Adung berharap, meski dia batal maju, Muktamar PKB benar-benar berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan partai.

Atas keputusannya ini, Gus Adung juga segera menyampaikan arahan kepada para pendukungnya, termasuk mendorong agar menempatkan muktamar sebagai forum evaluatif yang kritis untuk mengembalikan PKB sebagai partai yang reformis, terbuka dan modern.

"Saya dengan kerendahan hati mohon maaf atas keputusan ini. Saya yakin perubahan dan kemajuan di PKB akan segera terwujud dengan kesadaran dan komitmen bersama para kader. Saya yakin ini keputusan terbaik," kata Gus Adung.

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengakui dirinya baru hari ini menerima permohonan izin dari Abdul Rochman untuk mengikuti kontestasi di Muktamar VI PKB. Selaku atasan, ia tidak mengizinkan Gus Adung untuk ikut bursa pemilihan calon ketua umum PKB karena masih banyak tugas di Kementerian Agama yang harus diselesaikan.

"Tadi Adung menghadap saya minta izin. Saya nggak kasih izin. Wong pekerjaan di kantor masih banyak kok ikutan muktamar segala. Saya larang. Apalagi dia sudah komitmen sejak awal menjadi staf khusus saya untuk fokus membantu tugas-tugas di Kementerian Agama," ujar Gus Men.

Gus Men menjelaskan, dirinya akan sowan ke kiai-kiai untuk menyampaikan bahwa Adung tidak diperkenankan untuk ikut mencalonkan diri sebagai Ketum PKB.

"Atas pembatalan ini saya juga akan sowan atau menyampaikan kepada para kiai yang telah memberikan restu dan dukungan. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Pembatalan ini semata-mata ada tugas yang harus diselesaikan Adung untuk kepentingan masyarakat lebih luas yang waktunya nggak bisa dibagi dengan ikut muktamar," kata Gus Men.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melayangkan surat pemanggilan kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2024).

"Kami layangkan undangan ke Ketua Umum PKB. Kita lihat apakah dia datang atau tidak," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Dari surat undangan yang dikirim, Cak Imin iminta datang ke ruang rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta pada Rabu sekitar pukul 12.30 WIB. Di PBNU, Cak Imin diminta menghadap tim Pansus yang dipimpin Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum Amin Said Husni.

Pemanggilan dilakukan berkaitan dengan kepemimpinan PKB yang dinilai telah melenceng dari fatsun awal partai ini didirikan. Selain Cak Imin, Pansus PBNU sudah memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan mantan sekjen PKB Lukman Edy.

Pelaku sejarah berdirinya PKB, seperti Effendy Choirie yang sekarang merupakan politikus Partai Nasdem dan Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa, turut dipanggil.

Kepada tim Pansus PBNU, mayoritas tokoh yang diundang menjelaskan, saat ini PKB memang sudah melenceng dari nilai dasar saat awal partai didirikan. Hal itu sesuai dengan temuan tim Pansus.

Penyimpangan itu antara lain pengebirian posisi Dewan Syuro di PKB. Pengebirian terjadi pada era Cak Imin memimpin PKB. Padahal saat awal didirikan, Dewan Syuro yang merupakan representasi kiai sepuh memiliki kewenangan penuh.

Kewenangan Dewan Syuro, antara lain bisa menyetujui atau membatalkan calon ketua PKB dan juga ikut menandatangani surat-surat keputusan penting. Namun saat ini, kewenangan Dewan Syuro dipreteli dan nyaris hanya menjadi hiasan di PKB.

Sementara itu, Cak Imin mengaku siap berdialog dengan putri presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Yenny Wahid dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin untuk membahas konflik yang terjadi antara PBNU dan PKB. "Kita berdialog dengan siapa pun. Ngopi di rumah saya, ngopi dengan siapa pun, siap," kata Cak Imin.

Dia pun hanya menginginkan semua hal dalam kondisi yang damai. Oleh karena itu, Cak Imin menerima semua kritik dan masukan. Kendati demikian, Cak Imin menegaskan, PBNU dan PKB adalah organisasi yang berbeda.

"PKB memang PBNU waktu itu, tapi perlu diingat PBNU waktu itu setelah mendirikan. Gus Dur sendiri menyampaikan bahwa tidak ada organisatoris," ujar wakil ketua DPR tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf segera mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Undangan itu diklaim berdasarkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar.

"Ya nanti kalau perlu kita undang Pak Muhaimin Iskandar," kata Gus Yahya ketika ditemui wartawan di kediaman Rais Aam KH Miftachul Ahyar di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Selasa (13/8/2024).

Gus Yahya menjelaskan, PBNU mengundang Muhaimin Iskandar untuk berbicara dengan KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni (tim panitia khusus bentukan PBNU), Pembicaraan mengenai adanya mandat Rais Aam PBNU untuk memperbaiki PKB.

"Segera, ini kan berkeputusan sebetulnya. Ini kan sebetulnya kemarin ada jeda sedikit karena kiai-kiai mengundang untuk pertemuan di Jombang," ujarnya.

Gus Yahya menegaskan, NU bukannya mau mencampuri keputusan politik atau operasi politik atau apa pun yang dilakukan PKB karena NU tidak lagi campur tangan dalam politik praktis. Akan tetapi, NU ingin mengupayakan agar ada perbaikan-perbaikan di dalam PKB sehingga kembali pada desain awal sebagaimana dulu yang dijanjikan oleh ormas tersebut.

"Ya sekarang Dewan Syuro ndak ada kewenangan sama sekali. Nah, ini kan sudah sama sekali berbeda dari desain awal ketika NU mendirikan," ujarnya.

Menurut Gus Yahya, upaya yang dilakukan ini sebagai langkah untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari para kiai dan warga NU yang menjadi konstituen PKB. "Kalau mereka menolak ya tanggung sendiri risiko politiknya. Ini kan soal begitu saja. Ini mekanisme normal, kalau sampean belajar ilmu politik itu normal saja begitu," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG — Ratusan kiai struktural dan pengasuh pesantren berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Senin (12/8/2024) sore. Dalam pertemuan yang dipimpin tim Pansus PKB (tim bentukan PBNU), KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni ini, ratusan kiai meminta PBNU intuk "mendandani" PKB.

Pertemuan dihadiri Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, pengasuh pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz serta para Rais Syuriah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

“Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini yakni. Pertama para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” ujar Kiai Anwar Iskandar dalam siaran persnya, Senin (12/8/2024).

Kesepakatan kedua, lanjut dia, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan. Kesepakatan ini diambil setelah para kiai merasa bahwa PKB selama ini semakin jauh dari muruah utama saat partai itu didirikan.

KH Amin Said Husni misalnya mengatakan, karena didirikan PBNU maka kepengurusan PKB mulai level DPP hingga bawah semestinya hampir sama dengan struktur di NU.“Ada Rais Syuriah di PKB dinamakan Dewan Syuro. Ada Tanfidziyah di PKB dinamakan Dewan Tanfidz. Hanya beda nama dikit, tapi fungsinya hampir sama,” ucap Kiai Amin.

Sayangnya, saat ini fungsi Dewan Syuro telah dikebiri di PKB. Padahal Dewan Syuro harusnya menjadi penentu utama partai.“Dulu sama dengan NU, malah calon ketua Dewan Tanfidz harus seizin Dewan Syuro. Tapi sekarang ketua Dewan Tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini Ketua Umum,” kata dia.

Keputusan organisasi harusnya juga sama dengan NU yakni harus ada tandatangan empat orang: Ketua Dewan Syuro, Sekretaris Dewan Syuro dan Ketua Tanfidz serta Sekretaris Tanfidz. Saat ini, Dewan Syuro tidak lagi harus menandatangani semua keputusan partai.

Para kiai yang hadir di Tebuireng ini juga mengungkapkan beberapa fakta bahwa PKB memang sudah terlalu jauh meninggalkan NU.“Padahal dulu kami di bawah mendirikan PKB itu musuhnya kader partai lain dan diancam carok. Tapi kini mereka seakan tidak lagi butuh NU,” kata Rais Syuriah PCNU Kraksaan.

Pertemuan mantan dewan syuro..

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode masa khidmat 2010-2021 KH Said Aqil Siroj meminta seluruh kader PKB untuk menjadikan serangan, kritikan, dan penggerogotan yang terjadi hari ini sebagai cambuk. Kiai Said meyakini semakin mereka mengkritik PKB, PKB semakin sehat dan kuat.

Hal itu disampaikan Kiai Said dalam Istigosah Kubro yang digelar DPC PKB Bandung. "Jadikan apa yang dihadapi hari ini sebagai cambuk. Jadikan sebagai jamu, pahit, tidak papa asal sembuh. Semakin mereka mengkritik PKB, PKB semakin sehat dah kuat," kata Said dalam keterangannya pada Ahad (11/8/2024).

Kiai Said menyebut PKB di bawah kepemimpinan Gus Abdul Muhaimin semakin maju. Perolehan kursi di tingkat pusat bertambah, dari 58 kursi menjadi 68 kursi. "Itu semua berkat Gus Muhaimin, dan temen-teman PKB di pusat dan daerah," lanjut dia.

Kiai Said menyaksikan sendiri bagaimana PKB Bandung solid dan jaya. Itu terjadi karena adanya kekompakan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB."Tanpa kekompakan antara NU dan PKB, tidak mungkin sukses," ujar Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon itu.

Mutasyar PBNU masa khidmad 2022-2027 bercerita bahwa ia termasuk tim lima pendiri PKB. Tim lima bertugas membuat konsep PKB baik muqadimah maupun AD/ART.

"Dari lima orang anggota tim lima, tiga orang telah meninggal dunia, dan dua orang masih hidup. Yakni saya dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Tiga orang yang telah berpulang, bapak Rozi Munir, bapak Ahmad Bagdja, dan bapak Mustopa Zuhad," kata Said.

Diketahui, perseteruan PKB dan PBNU berawal dari dibentuknya Pansus Angket Haji di DPR RI. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menilai pembentukan Pansus ini diiringi dengan motif pribadi. Pernyataan tersebut lalu dibantah kubu PKB.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tim bentukan PBNU atau Panitia Khusus (Pansus) PKB akan mengundang Effendy Choirie atau yang biasa dipanggil Gus Choi. Eks politikus PKB ini akan diminta datang ke PBNU untuk menjelaskan detail sejarah bagaimana Muhaimin Iskandar akhirnya menjadi ketua umum PBNU.

Effendy dinilai mengetahui secara rinci dinamika yang terjadi saat Muhaimin bisa menguasai PKB mengalahkan kubu KH Abdurahman Wahid (Gus Dur).

“Undangan hari ini sudah kami kirimkan ke beliau (Gus Choi). Semoga beliau berkenan hadir sehingga bisa memberikan tambahan data kepada kami,” ujar Wakil Sekjen PBNU Faisal Saimima dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Undangan kepada Gus Choi sendiri ditandatangani oleh anggota tim asistensi bentukan PBNU yang juga sekaligus Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan Faisal Saimima sebagai Wakil Sekjen.

Dalam undangan bernomor surat 2105/PB.03/B.I.01.08/99/08/2024 itu, Effendy diharapkan bisa datang ke Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU pada Rabu (7/8) pukul 12.30 WIB.

Sementara itu, saat ini setidaknya sudah ada dua tokoh yang diundang PBNU terkait hal ini; yakni mantan Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy serta Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.

Sebelumnya, tim Pansus bentukan PBNU juga telah mengundang mantan Sekjen PKB, Lukman Edi untuk menggali informasi terkait PKB, sehingga hasilnya dapat direkomendasikan kepada PBNU untuk memgambil langkah-langkah yang bisa dilakukan.

Tidak hanya, tim tersebut juga Sekjen PKB saat ini, Hasanudin Wahid untuk hadir ke kantor PBNU pada Senin (5/8/2024). Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi undangan Tim Panel.

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengisyaratkan bahwa PBNU hendak mengambil alih kembali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke pelukan NU. Saat ini PBNU diketahui sedang terlibat perselisihan dengan PKB pasca disetujuinya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji oleh DPR RI.

Saat ditemui awak media seusai menghadiri acara pelantikan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Gus Yahya sempat ditanyai tentang hubungan PBNU dengan PKB. "Gini ya, itu kan kemarin ada Toyota, itu kan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali mobilnya untuk diperbaiki sistemnya," ujar Gus Yahya merespons pertanyaan tersebut, Sabtu (3/8/2024).

Usai melontarkan pernyataan tersebut, Gus Yahya enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. Dia kemudian dikawal menuju mobilnya, lalu meninggalkan halaman aula Universitas Islam Sultan Agung.

Sementara itu ketika memberikan pidato dalam acara pelantikan PWNU Jateng, Gus Yahya sempat menyampaikan bahwa NU tidak boleh berada di bawah partai. "Saya dan teman-teman PBNU sowan kepada Mustasyar KH Mustofa Bisri dan mohon pesan beliau, wasiat beliau kepada kami. Beliau mengatakan 'NU harus berada di atas negara'. Ini pesan dari Mustasyar PBNU," ujarnya.

Gus Yahya menambahkan bahwa pesan Mustofa Bisri atau Gus Mus bisa diartikan bahwa NU harus mendudukan kepentingannya, mengatasi berbagai macam kepentingan parsial yang ada di Indonesia. Hal itu agar NU bisa tetap berkontribusi menyangga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. "Jadi di bawah negara saja tidak boleh, apalagi di bawah partai. Tidak boleh," ucapnya.

Saat ini PBNU sedang terlibat perselisihan dengan Partai Keadilan Bangsa (PKB). Perselisihan muncul sejak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI mendorong Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024. Pansus tersebut bertujuan menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji, terutama soal distribusi kuota tambahan haji.

Pansus Haji yang didorong Cak Imin akan secara otomatis menyelidiki Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas. Yaqut diketahui merupakan adik Gus Yahya. Gus Yahya mencurigai pembentukan pansus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji mempunyai motif terselubung.

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kami, Pansus Haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi gara-gara menterinya adik saya, misalkan. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini," kata Gus Yahya kepada awak media seusai rapat pleno PBNU di Jakarta pada 28 Juli 2024 lalu.

Rapat pleno PBNU memutuskan agar hubungan PBNU dengan PKB dikaji ulang. Gus Yahya kemudian memutuskan membentuk Panitia Khusus PKB. Pansus tersebut dipimpin Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Pansus akan memanggil kader PKB dan mantan kader yang masih memiliki hubungan dengan PKB.

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengklaim ada pihak yang terang-terangan ingin mencaplok NU. Hal itu disampaikan ketika dia berpidato dalam acara pelantikan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah yang dilaksanakan di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Sabtu (3/8/2024).

Dalam acara tersebut, Gus Yahya mengatakan saat ini PBNU sedang melakukan konsolidasi di tiga matra utama, yakni tata kelola organisasi, agenda organisasi, dan sumber daya. Dia menyebut, konsolidasi sumber daya menjadi alasan PBNU menerima konsesi tambang dari pemerintah. Sebab PBNU membutuhkan biaya.

"Sejak awal saya sudah menyadari agenda-agenda besar ini akan membawa konsekuensi-konsekuensi, termasuk kontroversi-kontroversi, bahkan konflik-konflik. Karena kita memperkenalkan hal-hal yang baru dalam soal ini," kata Gus Yahya.

Dia menambahkan, di tengah konstelasi sekarang, terdapat berbagai macam kepentingan terhadap NU. "Berbagai pihak membuat manuvernya sendiri-sendiri. Ada yang terang-terangan mau nyaplok NU, atau kemarin sudah nyaplok, sudah kita inggati, tidak mau, misalnya. Itu ada yang begitu itu," ujarnya.

Gus Yahya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang siapa pihak yang hendak mencaplok NU. Namun dia mengajak Nahdliyin melawan manuver-manuver terhadap NU. "Ini semua harus kita hadapi. Karena kita ingin membangun visi supaya keseluruhan komponen NU ini, mulai dari struktur NU-nya, banom-banomnya (badan otonom), pesantren-pesantrennya, madrasah-madrasahnya, komunitasnya, supaya menjadi ekosistem yang koheren," ucapnya.

Saat ini PBNU sedang terlibat perselisihan dengan Partai Keadilan Bangsa (PKB). Perselisihan muncul sejak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI mendorong Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024. Pansus tersebut bertujuan menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji; terutama soal distribusi kuota tambahan haji.

Pansus Haji yang didorong Cak Imin tersebut akan menyelidiki Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas. Yaqut diketahui merupakan adik Gus Yahya. Gus Yahya mencurigai pembentukan pansus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji mempunyai motif terselubung.

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kami, Pansus Haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi gara-gara menterinya adik saya, misalkan. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini," kata Gus Yahya kepada awak media seusai rapat pleno PBNU di Jakarta pada 28 Juli 2024 lalu.

Rapat pleno PBNU memutuskan agar hubungan PBNU dengan PKB dikaji ulang. Gus Yahya kemudian memutuskan membentuk Panitia Khusus PKB. Pansus tersebut dipimpin Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Pansus akan memanggil kader PKB dan mantan kader yang masih memiliki hubungan dengan PKB. (Kamran Dikarma)

Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA menyentuh level tertingginya sepanjang masa atau all time high (ATH) pada perdagangan siang ini, Jumat (26/7).

Pada penutupan sesi pertama siang ini, saham BCA menguat 25 poin (0,24 persen) ke level 10.325 per lembarnya. Berdasarkan data RTI Business, saham BCA dibuka di level 10.375 dan diperdagangkan di rentang 10.300-10.400 per unitnya.

Angka 10.400 merupakan level tertinggi atau rekor baru dalam perdagangan intraday. Nilai transaksi BCA mencapai Rp 341,48 miliar, dengan volume perdagangan 32,93 miliar saham. Kapitalisasi pasar BCA juga tembus Rp 1.272,81 triliun.

Perusahaan baru saja melaporkan laporan keuangan di semester I 2024, dengan membukukan laba bersih sebesar 11,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 26,9 triliun pada semester I 2024. Pertumbuhan ini ditopang ekspansi pembiayaan secara berkualitas, serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan.

BCA juga mempertahankan pertumbuhan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) pada semester I 2024 sebesar 7,9 persen yoy, mencapai Rp 39,9 triliun. Pendapatan selain bunga naik 12,1 persen yoy menjadi Rp 12,4 triliun.

Total pendapatan operasional mencapai Rp 52,4 triliun, naik 8,9 persen yoy. Peningkatan kualitas aset diiringi turunnya biaya provisi BCA hingga 6,8 persen yoy.

“BCA mengembangkan myBCA secara berkesinambungan, kini menghadirkan fitur baru ‘Poket Valas’. Fitur ini merupakan kantong dana dengan pilihan delapan mata uang asing, yang terkoneksi dengan satu rekening. Dengan fitur ini, nasabah dapat melakukan transaksi menggunakan mata uang asing kapanpun dan di mana pun. Transaksi debit dan tarik tunai di luar negeri dengan mata uang asing juga bisa dilakukan tanpa konversi kurs ke rupiah,” kata Direktur Utama BCA, Jahja Setiaatmadja dalam konferensi pers, Rabu (24/7).

***

bKeputusan investasi sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan dan keputusan pembaca. Berita ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, menahan, atau menjual suatu produk investasi tertentu.