REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanda kehormatan kepada 64 tokoh mulai dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Penyematan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) digelar di Istana Negara, pada Rabu (14/8/2024).

Jokowi memberikan tanda jasa dan kehormatan sebagai rangkaian Hari Kemerdekaan ke-79 RI. Pemberian tanda jasa dan kehormatan atas Keppres 103, 104, 105, 106, 107, 108 tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, selaku Ketua Dewan GTK Hadi Tjahjanto mengatakan tokoh-tokoh di bawah dinilai telah memenuhi syarat untuk menerima tanda jasa dan kehormatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penentuan sosok sudah dipilih melalui sidang Dewan GTK.

"Pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan ini diberikan kepada para menteri, wakil menteri, dan pejabat lainnya atas pengabdian selama masa kerja dalam pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Hadi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Daftar tokoh yang mendapatkan medali di antaranya:

Medali Kepeloporan

-Pendiri Media Group Surya Paloh Surya Paloh

Bintang Republik Indonesia Utama

-Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Bintang Mahaputera Adipradana

-Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

-Menkoordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto

-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

-Mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa

-Mantan Panglima TNI (Purn) Laksamana Yudo Margono

-Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus

-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

-Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel

-Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir

-Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

-Menteri Pendidikan Nadiem Makarim

-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah

-Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

-Menteri Energi Arifin Tasrif

-Menteri Desa Abdul Halim Iskandar

-Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa

-Menkop UKM Teten Masduki

-Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga

-Jaksa Agung ST Burhanuddin

-Anggota Wantimpres Muhammad Luthfi Al Yahya

-Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani

-Gubernur Lemhanas Agus Widjojo

Bintang Mahaputera Utama

-Menteri Pariwisata Sandiaga Uno

-Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

-Menteri Sosial Tri Rismaharini

-Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono

-Mantan KSAD (Purn) Jenderal Dudung Abdurachman

-Mantan KSAU Marsekal (Purn) Fadjar Prasetyo

Bintang Mahaputera Pratama

-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas

-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi

Bintang Mahaputera Nararya

-Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono

-Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah

-Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani

-Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

-Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid

-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono

-Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin

-Menteri Pemuda Dito Ariotedjo

-Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Sri Woerjaningsih

-Peneliti Ahli Utama BRIN Yohanes Purwanto

Bintang Mahaputera

-Mantan Kapolri (Purn) Jenderal Idham Aziz

Bintang Jasa Utama

-Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

-Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto

-Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto

-Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo

-Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

-Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong

-Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo

-Wakil Menteri Pariwisata Angela Tanoesoedibjo

-Ketua LPSK Hasto Atmojo

-Kepala BP2MI 2014-2019 Nusron Wahid

-CEO dan Founder PT DCI Indoneisa TBK Otto Toto Sugiri

Bintang Jasa Pratama

-Wakil Menteri Pertahanan Herindra

-Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury

-Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono

-Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolby

-Ketua Dokter Kepresidenan 2016-2020 Abdul Aziz Rani

-Staf Khusus Presiden bidan Ekonomi Arif Budimanta

Bintang Budaya Parama Dharma

-Alm KH Ali Manshur Shiddiq (Pecipta Solawat Badar)

-Alm Djauhar Zaharsyah Fahrudin Roesli (Seniman kebudayaan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terpidana kasus korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk pada 2016-2020, Hasnaeni Moein atau 'Wanita Emas' mendapatkan intimidasi oleh sejumlah tahanan wanita di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kuasa hukum Hasnaeni, Andi Bashar melaporkan kasus intimidasi kliennya itu kepada Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu. "Kami hari ini baru dari Rutan Pondok Bambu bertemu beliau, 'Wanita Emas'. Kami ke Polsek Duren Sawit untuk buat laporan," kata Andi.

Menurut dia, kliennya itu mendapatkan intimidasi dari sejumlah tahanan wanita, yakni berinisial V, P, dan A. "Ini dilakukan bertiga secara berkelompok. Saya tidak tahu juga latar belakangnya apa, tiba-tiba aja salah satu dari tiga orang ini menghardik Hasnaeni. Alasannya belum tahu, biar penyidik saja yang menelusuri," paparnya.

Andi juga belum mengetahui motif di balik kejadian intimidasi yang dialami Hasnaeni sejak tiga hari lalu tersebut. Dia menambahkan selama hampir dua tahun Hasnaeni menjalani masa hukumannya baru terjadi peristiwa intimidasi tersebut.

"Baru kali ini terjadi. Hampir dua tahun Hasnaeni di Rutan Pondok Bambu tidak terjadi apa apa. Pasti ada alasan tertentu kejadian ini muncul, atau ada pihak lain, ya kita enggak tahu," tuturnya.

Andi berharap Unit Reskrim Polsek Duren Sawit dapat segera mengungkap motif atas laporannya.

"Intimidasi berupa kata-kata yang tidak pantas, tidak wajar. Saya khawatirkan jika ini tidak diantisipasi nanti ini berulang, nanti berubah menjadi ancaman fisik. Saya khawatir nanti jiwanya Hasnaeni juga terancam," katanya.

Sementara laporan kasus intimidasi tersebut masih dalam penyelidikan Polsek Duren Sawit. Sebelumnya, Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical itu divonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyatakan menolak kebijakan yang diduga melarang penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka Putri pada upacara pengukuhan tahun 2024. Ketua Umum PPI Gouta Feriza di Jakarta, Rabu (14/8/2024), pun menerangkan bahwa, para anggota Paskibraka putri yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan agama, selama proses pelatihan diizinkan mengenakan jilbab sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun, pada saat momen pengukuhan yakni pada Selasa (13/8/2024), mereka dipaksa untuk melepas jilbab.

"Ini adalah sebuah inkonsistensi yang tidak dapat dibenarkan. Pertanyaannya, mengapa pada saat pelatihan diizinkan, namun pada saat pengukuhan justru dilarang," ujar Feriza.

Feriza mengatakan bahwa penolakan atas dugaan pelarangan menggunakan jilbab tersebut dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pihaknya menilai Paskibraka adalah simbol persatuan dan keberagaman Indonesia maka kebijakan ini justru mencederai nilai-nilai kebhinekaan yang selama ini kita junjung tinggi.

Oleh karena itu, kata dia, PPI mendesak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku penyelenggara program Paskibraka untuk memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan ini. PPI juga meminta BPIP untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan menghormati hak setiap individu untuk beragama.

"Kami yakin bahwa Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menyetujui kebijakan yang diskriminatif seperti ini," tambah Feriza.

Pada kesempatan yang sama Wasekjen PPI Irwan Indra mengungkapkan bahwa ada 18 anggota Paskibraka 2024 putri yang terpaksa tidak menggunakan jilbab saat upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Padahal, lanjutnya, para anggota tersebut merupakan utusan provinsi yang sejak awal mereka berproses untuk menjadi anggota Paskibraka sudah mengenakan hijab.

Oleh karena itu semua pihak kepengurusan PPI tingkat daerah hingga pusat menyatakan sikap protes. "Sampai dengan saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi dari BPIP, dan mereka belum ada yang memberikan pernyataan," ujarnya.

PPI berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar ke depannya tidak terjadi lagi dugaan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila.

Sebelumnya, ramai menjadi perbincangan warganet di media sosial mengenai dugaan anggota putri Paskibraka 2024 yang beragama Islam melepaskan jilbab. Hal itu diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial yang menunjukkan tidak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berjilbab.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyayangkan dugaan larangan bagi para anggota putri Paskibraka tingkat nasional mengenakan jilbab. Menurut Kurniasih, dugaan larangan tersebut bersifat kontradiktif dengan semangat perempuan Muslim Indonesia dalam menutup aurat dengan berbagai gaya tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ujar dia dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kurniasih juga menilai dugaan larangan pemakaian jilbab di Paskibraka itu adalah suatu kemunduran. "Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat masa orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," kata dia.

Atas persoalan tersebut, Kurniasih meminta BPIP untuk mengizinkan Paskibraka perempuan yang sebelumnya berjilbab dalam keseharian, tetap mengenakan jilbab saat bertugas. "Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia, termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, MAUMERE -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) mewaspadai dampak angin kencang. Potensi angin kencang tersebut diprediksi terjadi hingga 20 Agustus 2024.

"Waspada angin kencang karena angin Monsoon Timur sudah mulai aktif," kata Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II El Tari Kupang Sti Nenotek ketika dihubungi dari Maumere, Ibu Kota Kabupaten Sikka, Rabu (14/8/2024).

Ia memerinci beberapa wilayah yang berpotensi angin kencang di antaranya Kota Kupang, sebagian Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, sebagian Timor Tengah Selatan, sebagian Pulau Sumba, dan Rote Ndao. Ia mengatakan potensi angin kencang disebabkan pertumbuhan awan yang mulai menurun dan angin Monsoon Timur yang sudah mulai aktif.

Sti mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai angin kencang yang bersifat kering di musim kemarau ini. Angin yang kencang dan bersifat kering berpotensi menyebabkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

Untuk itu warga diingatkan untuk tidak membakar sampah dan dedaunan kering saat angin kencang. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang puntung rokok di pinggir jalan secara sembarangan.

"Mohon tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran saat angin kencang," kata dia.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata Andris Koban mengatakan masif memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran saat angin kencang. Ia menyoroti perilaku membuang puntung rokok pada lahan-lahan kering di pinggir jalan.

Menurut dia, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas tersebut karena berpotensi menyebabkan kebakaran meluas. "Di Lembata sudah ada lima kali kejadian kebakaran khususnya di wilayah padang," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belasan remaja Muslimah yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin tetap bertugas pada 17 Agustus mendatang. Kabar itu langsung menuai reaksi publik, termasuk tokoh-tokoh organisasi masyarakat (ormas) Islam.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, misalnya. Sekretaris Umum Prof Abdul Mu'ti mengimbau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional untuk memberlakukan aturan secara non-diskriminasi. Keputusan yang "memaksa" belasan Muslimah tersebut tidak semestinya berlaku.

"Kalau larangan pakai jilbab bagi Paskibraka Nasional itu benar-benar terjadi, itu sungguh sangat bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama. Model-model pemaksaan seperti itu tidak seharusnya terjadi," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, dalam pernyataan pers Kepala BPIP Yudian Wahyudi berdalih, tiap individu telah menandatangani pernyataan kesediaan sebelum mendaftar Paskibraka 2024. Dengan demikian, mereka diharapkan memahami butir-butir aturan yang ada, termasuk Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka.

Dalam SK itu, terdapat arahan agar Paskibraka putri menampakkan rambutnya saat bertugas, yakni terutama pada waktu Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih di upacara kenegaraan.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," ujar Yudian Wahyudi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024) sore.

Bila melihat sejarah, polemik jilbab pada Paskibraka yang dikoordinasi BPIP semestinya tidak usah terjadi. Sebab, dalam momen sakral pengibaran bendera Merah Putih pada 17 Agustus 1945 pun, ada sosok berjilbab. Dialah Ibu Fatmawati Soekarno.

Istri presiden Sukarno itu berjasa besar dalam hari-hari menjelang Proklamasi RI 17 Agustus 1945 di Jakarta. Ibunda Megawati Soekarnoputri itu adalah yang menjahit kain merah dan kain putih sehingga menjadi Sang Saka Merah Putih atau Bendera Pusaka.

Menurut sejarawan JJ Rizal, salah satu foto yang populer mengenai momen pengibaran Bendera Pusaka termuat dalam buku autobiografi Sukarno, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang disusun Cindy Adams.

Bung Karno mengisahkan, saat menjahit Bendera Pusaka, istrinya tersebut sedang mengandung anak pertama mereka. "Istriku, Fatmawati, di tengah kehamilannya yang pertama menjahit bendera Merah Putih, yang nantinya menjadi Bendera Pusaka," kata presiden pertama RI itu dalam autobiografi tersebut (hlm 398).

Berkomentar tentang foto yang mengabadikan detik-detik pengibaran Bendera Pusaka, JJ Rizal menegaskan, sosok berjilbab itu adalah Ibu Fatmawati. "Benar, itu Ibu Fatmawati," katanya via aplikasi perpesanan kepada Republika, Rabu (14/8/2024).

Bila mengenakan jilbab dianggap kurang "Bhinneka Tunggal Ika", bagaimana dengan Ibu Fatmawati yang berjilbab pada saat momen pengibaran Bendera Pusaka 17 Agustus 1945? Mengapa mempersoalkan busana yang biasa dikenakan seorang Muslimah yang taat?

Ingat pesan Bung Karno: jasmerah! Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dalam konteks ini, cukuplah ibunda Megawati Soekarnoputri--Ketua Dewan Pengarah BPIP--menjadi contoh bahwa jilbab tidak mengurangi keindonesiaan seseorang.

Sebagai seorang Muslimah yang taat, perempuan kelahiran Bengkulu itu memang gemar mengenakan kain penutup rambut. Fatmawati lahir dari kedua orangtua yang berdarah Minangkabau.

Ayahnya bernama Hasan Din (1905–1974), sedangkan ibundanya adalah Siti Chadijah. Di Bengkulu, sang ayah dikenal luas sebagai pengusaha dan sekaligus tokoh Persyarikatan Muhammadiyah.

Pada 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Sukarno, yang ketika itu sedang dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari pernikahan ini, pasangan yang bahagia tersebut dikaruniai lima orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.

Fatmawati berpulang ke rahmatullah pada 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, ia menjalani perawatan medis usai terkena serangan jantung dalam perjalanan pulang umrah dari Tanah Suci. Jenazahnya dimakamkan di Karet Bivak, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini merupakan kelas kedua dari tanda kehormatan Bintang Mahaputera. Sebagai kelas dari Bintang Mahaputera, bintang ini diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi negara kepada putra dan putri yang berjasa dalam pembangunan dan kemaslahatan bangsa. Presiden Joko Widodo menganugerahi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada 64 tokoh bangsa atas kontribusi mereka dalam berbagai bidang selama masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Kegiatan tersebut dipimpin secara langsung Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu sore, dengan didahului mengheningkan cipta.

Para penerima anugerah itu berasal dari kalangan menteri dan wakil menteri KIM, pejabat lembaga tinggi negara, pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, pejabat TNI dan Polri, WNI dengan latar belakang profesi, dan budayawan.

Berikut ini daftar penerima anugerah Tanda Jasa dan Kehormatan Republik Indonesia dari Presiden Jokowi, berikut kategorinya:

1. Medali Kepeloporan:

- Pendiri Media Group Surya Paloh

2. Bintang Republik Indonesia Utama:

- Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

3. Bintang Mahaputera Adipradana:

- Menhan Prabowo Subianto

- Menko Polhukam Hadi Tjahjanto

- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

- Mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa

- Mantan Panglima TNI (Purn) Laksamana Yudo Margono

- Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus

- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

- Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel

- Menteri BUMN Erick Thohir

- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

- Mendikbudristek Nadiem Makarim

- Menaker Ida Fauziah

- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

- Menteri ESDM Arifin Tasrif

- Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar

- Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa

- Menkop UKM Teten Masduki

- Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga

- Jaksa Agung ST Burhanuddin

- Anggota Wantimpres Muhammad Luthfi Al Yahya

- Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani

- Gubernur Lemhanas Agus Widjojo

4. Bintang Mahaputera Utama:

- Menparekraf Sandiaga Uno

- Menag Yaqut Cholil Qoumas

- Menkes Budi Gunadi Sadikin

- Mensos Tri Rismaharini

- Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono

- Mantan KSAD (Purn) Jenderal Dudung Abdurachman

- Mantan KSAU Marsekal (Purn) Fadjar Prasetyo

5. Bintang Mahaputera Pratama

- Menpan RB Azwar Anas

- Menkominfo Budi Arie Setiadi

6. Bintang Mahaputera Nararya:

- Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono

- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah

- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani

- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

- Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid

- Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono

- Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin

- Menpora Dito Ariotedjo

- Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Sri Woerjaningsih

- Peneliti Ahli Utama BRIN Yohanes Purwanto

7. Bintang Mahaputera:

- Mantan Kapolri (Purn) Jenderal Idham Aziz

8. Bintang Jasa Utama:

- Wamendag Jerry Sambuaga

- Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto

- Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto

- Wamendagri John Wempi Wetipo

- Wamenkeu Suahasil Nazara

- Wamen LHK Alue Dohong

- Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo

- Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

- Ketua LPSK Hasto Atmojo

-Kepala BP2MI 2014-2019 Nusron Wahid

- CEO dan Founder PT DCI Indoneisa TBK Otto Toto Sugiri

9. Bintang Jasa Pratama:

- Wamenhan Herindra

- Wamenlu Pahala Nugraha Mansury

- Wamenkes Dante Saksono Harbuwono

- Wamentan Harvick Hasnul Qolby

- Ketua Dokter Kepresidenan 2016-2020 Abdul Aziz Rani

- Stafsus Presiden Arif Budimanta

10. Bintang Budaya Parama Dharma:

- Alm KH Ali Manshur Shiddiq (Pecipta Solawat Badar)

- Alm Djauhar Zaharsyah Fahrudin Roesli (Seniman kebudayaan)

Nama-nama tersebut telah ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden, yakni Keppres 103/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Jasa Medali Kepeloporan, Keppres 104/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama.

Selanjutnya, Keppres 105/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, Keppres 106/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa,

Keppres 107/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma,

Keppres 108/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT Ke-79 RI sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi besar yang telah diberikan para tokoh tersebut dalam berbagai bidang selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan tidak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024. Meski begitu, di dua momen itu memang jilbab Paskibraka putri dilepas.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujar Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser tara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan, pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan. Hal itu dikakukan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Yudian menyampaikan, saat proklamasi, Indonesia terdiri dari berbagai kebhinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan, sambung dia, dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Dia mengatakan, aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal itu menandakan Paskibraka memahami konsekuensi mereka mendaftar.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000," ujar Yudian.

Surat pernyataan itu mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pengukuhan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024. "Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap, tampang Paskibraka. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024," jelas dia.

Yudian tidak menjawab saat ditegaskan apakah Paskibraka akan mendapatkan sanksi jika tidak mengikuti peraturan yang ada, termasuk soal keseragaman.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) baru saja mengguncang dunia pendidikan dengan seminar motivasi karir yang epik di SMK YAPIN Bekasi! Dalam rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Universitas BSI Kampus Cibitung menggelar seminar yang sukses membakar semangat siswa-siswi untuk merancang masa depan mereka.

Hadir sebagai pembicara utama, Salman Alfarizi dari BSI Career Center (BCC) memaparkan topik-topik yang menggetarkan jiwa para siswa. Dengan tema ‘Membangun Motivasi Dari Diri Untuk Membangun Karir Yang Cemerlang’, Salman mengajak siswa-siswi untuk tak hanya bermimpi, tapi juga merencanakan karir sejak dini.

Dalam seminar ini, Salman membagikan berbagai strategi dan tips praktis untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Ia menyoroti pentingnya keterampilan adaptasi teknologi, komunikasi efektif, dan kemampuan problem-solving di era digital. Tak hanya itu, ia juga mendorong para siswa untuk mengembangkan soft skills dan hard skills melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan.

Seminar ini tak hanya berbicara teori. Salman menghadirkan kisah-kisah nyata dari alumni Universitas BSI yang telah sukses berkarir di berbagai bidang. Dengan semangat membara, ia menceritakan bagaimana alumni Universitas BSI meraih posisi strategis di perusahaan ternama, dimulai dari nol dengan tekad dan dedikasi yang luar biasa.

Sesi tanya jawab di akhir seminar menjadi momen yang sangat dinantikan. Siswa-siswi dengan antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait karir, mulai dari tips memilih jurusan hingga cara mengatasi rasa cemas menghadapi wawancara kerja. Dengan penuh kesabaran, Salman menjawab setiap pertanyaan dan memberikan motivasi ekstra untuk mengejar impian mereka.

Dengan diadakannya seminar ini, Universitas BSI berharap dapat membantu siswa SMK YAPIN Bekasi mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi masa depan. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Universitas BSI dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Seminar motivasi karir Universitas BSI ini berhasil memberikan inspirasi dan semangat baru bagi para siswa untuk terus belajar dan mengasah kemampuan demi meraih sukses di masa depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konseling pranikah dinilai penting dilakukan bagi pasangan yang hendak menikah, terutama bagi mereka yang menjalani proses taaruf. Psikolog dari Insight Psikologi, Alfa Restu Mardhika, menjelaskan bahwa konseling pranikah dapat menjadi medium untuk mengidentifikasi potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Alfa mengatakan melalui konseling pranikah, keduanya dapat memahami tanda-tanda apakah calon suami atau istri memiliki gangguan emosi seperti anger disorder atau temperamen buruk yang berpotensi menjadi pelaku KDRT. “Konseling pranikah sangat penting, terutama bagi pasangan yang menjalani taaruf. Selain mencari informasi mengenai calon pasangan dari orang terdekat atau mengalami pola komunikasinya dengan orang tua, tanda-tanda apakah dia berpotensi KDRT bisa terlihat selama sesi konseling,” kata Alfa saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

Sebelum menikah, kata Alfa, kedua calon mempelai bukan hanya perlu memeriksa kesehatan atau kesiapan fisik. Namun juga penting untuk mengevaluasi kesehatan psikologi calon pasangan. Ia menambahkan bahwa dalam sesi konseling, seorang psikolog akan memberikan penjelasan tentang karakter calon pasangan yang mungkin sebelumnya tidak disadari.

“Dalam konseling pranikah, biasanya psikolog akan memberikan penjelasan ‘Nih calon kamu ini ada masalah A dan B, kamu mau nerima gak?’ gitu,” kata alumni Psikologi Universitas Indonesia tersebut.

Alfa tak memungkiri bahwa hingga saat ini konseling pranikah masih belum banyak dilakukan oleh calon pasangan. Karenanya dia pun berharap kedepannya semakin banyak calon pasangan yang aware mengenai pentingnya konseling pranikah.

“Memang konseling pranikah belum cukup umum di masyarakat, tapi semoga semakin banyak orang yang sadar bahwa konseling pranikah itu penting untuk memastikan kesiapan mental kedua belah pihak,” kata Alfa.

Imbauan Alfa mengenai pentingnya konseling pranikah menjadi tanggapan atas viralnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila, oleh suaminya, Armor Toreador. Kasus KDRT ini mengejutkan publik setelah Cut Intan membagikan rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya tengah dipukul tiada henti oleh Armor. Saat ini, Armor telah ditangkap oleh Polres Bogor. Penyidik juga menjerat Armor dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan. Tetapi dalam dua acara tersebut, kata Yudian, Paskibraka putra maupun putri harus mengikuti aturan.

“Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja,” kata Yudian dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024).

Seperti diketahui, pada unggahan foto saat prosesi pengukuhan menjadi Paskibraka oleh Presiden Joko Widodo di IKN, Selasa (13/8/2024), tampak tidak ada satupun anggota Paskibraka yang mengenakan jilbab. Padahal, berdasarkan jejak digital yang didapatkan Republika, ada 18 anggota paskibraka yang mengenakan jilbab dalam keseharian.

Semua anggota Paskibraka, kata Yudian, baik putra maupun putri, wajib mengikuti aturan yang ada pada saat acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih. Menurutnya, di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.

Yudian mengatakan, sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

“Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka,” ujar Yudian.

Pada saat pendaftaran, kata Yudian, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela, untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024, dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat No.1 tahun 2024.

Dalam form pernyataan disebutkan di poin 10 huruf a tentang Tata Pakaian Paskibraka bahwa "Paskibraka Putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 sentimeter di bawah lutut dan baju lengan panjang warna putih."

Kemudian di poin 10 huruf b tentang Sikap Tampang Paskibraka, disebutkan bahwa "Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut bagi Paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang."

Yudian menyebut mereka secara sukarela melepas jilbab untuk mengikuti aturan yang ada. Menurutnya, BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab terhadap mereka.

Presiden Joko Widodo mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Pengukuhan dilakukan dalam sebuah upacara dengan Kepala Negara bertindak selaku pembina upacara.

Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya dilakukan pembacaan ikrar Paskibraka 2024 yang dipandu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Yudian meminta pemimpin upacara, yakni Paskibraka asal Medan, Sumatera Utara, bernama Violetha Agryka Sianturi untuk memegang bendera Merah Putih dengan tangan kanan dan meletakkan di dada kiri.

"Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 ulangi kata-kata saya dengan suara tegas dan keras," seru Yudian.

Ikrar yang dibacakan Paskibraka berbunyi:

Ikrar putra Indonesia.

Aku mengaku putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu aku mengaku bahwa aku adalah mahluk Tuhan sang maha pencipta dan bersumber padanya.

Aku mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Aku mengaku bernegara satu, negara kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, dan satu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aku mengaku bertujuan satu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Aku mengaku kebhinekaan dalam persatuan budaya bangsa.

Aku mengaku sebagai generasi penerus perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ikhsan menurut ridho Tuhan YME.

Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini. Dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa.

Aku berjanji akan sungguh sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari.

Semoga Tuhan YME memberkati niatku ini, dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya.

Yudian kemudian memandu pemimpin upacara untuk melepaskan Sang Merah Putih. Selanjutnya memerintahkan untuk kembali memegang dengan kedua tangan dan mencium Sang Merah Putih.

Acara dilanjutkan dengan pernyataan pengukuhan oleh Presiden Jokowi selaku Pembina Upacara.

"Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya mengukuhkan Paskibraka Tingkat Pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara," ujar Presiden.

Presiden Jokowi kemudian melakukan penyematan lencana dan pemasangan kendit sebagai tanda pengukuhan Paskibraka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengklarifikasi soal ada pihak menyebut dirinya melakukan intimidasi ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Megawati menyebut intimidasi berarti mengancam secara diam-diam dan sembunyi.

Adapun, Megawati mengaku secara terbuka ingin berbicara dengan Kapolri. Hal ini disampaikan Megawati saat berpidato dalam acara pengumuman calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan gubernur untuk gelombang pertama di Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (14/7/2024).

“Ini yang saya mau menerangkan, tolong tulis baik-baik. Ada orang ngomong loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri? Ini orang, bukan orang Indonesia kurasa. Masa enggak ngerti orang aturan,” kata Megawati dalam pidatonya.

Megawati lantas mempertanyakan yang menyebut pernyataannya terkait Kapolri adalah sebagai bentuk intimidasi.

“Kalau intimidasi, saya enggak ngomong di depan umum. Aku pikir, kenapa enggak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya mau enggak ketemu sama saya? Sampai hari ini enggak ada surat, ‘Ibu Mega yang terhormat’ ayo kita ngobrol. Memangnya nanti saya terus mau ditangkap (dulu) karena mau ketemu Kapolri?” ujar Megawati.

Megawati mengaku sebagai warga negara Indonesia memiliki hak bertemu dengan Kapolri. Megawati sempat mengungkit dirinya berjasa dalam berakhirnya Dwifungsi Abri.

“Saya warga negara Indonesia, saya yang memisahkan Polri (dengan TNI). Betul apa tidak? Zaman (saya menjadi) presiden. Terus masa rakyat enggak boleh ketemu sama Kapolri? Kalau saya bilang mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu,” ungkap Megawati.

Megawati bicara panjang soal alasan mengapa dirinya ingin bertemu dengan Kapolri. Di antaranya bagaimana ia menerima berbagai laporan, data, dan fakta mengenai intimidasi serta ketidaknetralan aparat baik terkait ajang politik, maupun terkait dengan proses penegakan hukum.

Megawati mengaku sangat terusik dengan keadaan tersebut. Ia merasa hal-hal demikian perlu diingatkan kepada pemimpin tertinggi di Kepolisian. Sebab hal itu tak sejalan dengan tujuan proses reformasi di tubuh Polri.

“Masak diintimidasi hanya karena ada perintah dari atas. Atasnya mana? ‘Yang pasti bu ada perintah dari atas’. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok enggak mau bilang dari si ini, si ono, si ini, perintah ya dari atas,” ucap Megawati.

Maka itulah, Megawati bicara berkali-kali meminta waktu untuk bertemu dengan Kapolri.

“Ntar diundang apa tidak, enggak tahu. Ntar tahu-tahu perwakilan (kapolri yang menemui). Lihat saja nanti. (Tapi) Saya hanya mau ngomong kok (ke Kapolri), bapak udah, insaf dong. Masa sih wargaku itu (diintimidasi padahal) warga Indonesia juga,” ucap Megawati.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Psikolog dari Insight Psikologi, Alfa Restu Mardhika, memberikan pandangannya terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Cut Intan Nabila. Selebgram asal Aceh tersebut menjadi korban KDRT oleh suaminya, Armor Toreador, selama beberapa kali dalam lima tahun pernikahan dan sempat memilih bertahan demi anak.

Alfa mengatakan banyak korban KDRT yang enggan melaporkan kekerasan atau bercerai demi menjaga kebahagiaan anak. Mereka biasanya khawatir jika bercerai, anak-anak mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya karena tumbuh tanpa orang tua yang lengkap.

“Korban sering kali merasa takut dengan pandangan masyarakat yang menganggap perceraian sebagai aib, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Pada akhirnya korban akan memilih tetap bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan demi anak,” kata Alfa, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

Namun, Alfa menegaskan bertahan dalam rumah tangga yang penuh kekerasan dapat berdampak buruk pada psikologis anak. Apalagi, jika berkaca pada kasus Cut Intan Nabila, di mana pelaku melakukan kekerasan di hadapan anaknya sendiri.

“Kekerasan yang terjadi di depan anak, walaupun dia masih kecil, itu dapat terekam dalam ingatan mereka dan bisa menimbulkan luka psikologis yang dalam. Ini sangat berbahaya untuk perkembangan anak di masa depan,” kata alumni Psikologi Universitas Indonesia tersebut.

Alfa juga menyoroti bahwa harapan agar pelaku KDRT dapat berubah sering kali tidak realistis, terutama jika pelaku belum benar-benar menyadari kesalahannya. “Yang perlu digaris bawahi adalah pelaku KDRT enggak akan berubah kalau dia belum sadar dengan kesalahannya,” ujar Alfa.

Dalam menangani KDRT, Alfa juga menekankan pentingnya menetapkan batasan atau boundary yang jelas dalam hubungan rumah tangga. Misalnya, ketika terjadi KDRT untuk pertama kali, pelaku biasanya akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jika korban memilih untuk memberi kesempatan kedua, maka korban harus menyatakan bahwa jika terjadi kekerasan untuk kedua kalinya maka itu sudah melewati batasan dan perlu dilaporkan.

“Setiap pasangan harus menetapkan batasan yang ideal sesuai dengan kebutuhan mereka. Biasanya setelah melakukan KDRT pelaku akan minta maaf dan memberi janji-janji. Nah, saat pembahasan janji itu, korban harus punya batasan. Misal kalau terjadi lagi ya itu sudah melewati batas. Karena jika dibatasi seperti itu, maka akan menjadi siklus kekerasan,” kata Alfa.

Ia juga memperingatkan bahwa KDRT dalam bentuk fisik bisa sangat berbahaya dan bahkan bisa berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan serius. Karena dia meminta agar korban KDRT jangan pernah takut untuk melaporkan pasangannya.

“Ketika pasangan sudah berani melakukan kekerasan fisik, itu harus menjadi perhatian banget. Karena bisa jadi kekerasan itu membuat korban meninggal. Makanya kita sebagai perempuan, ataupun laki-laki ya, harus bisa mengutamakan keselamatan diri sendiri dari pasangan toksik,” kata Alfa.