REPUBLIKA.CO.ID, IKN - Presiden Joko Widodo mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Pengukuhan dilakukan dalam sebuah upacara dengan Kepala Negara bertindak selaku pembina upacara.

Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya dilakukan pembacaan ikrar Paskibraka 2024 yang dipandu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Yudian meminta pemimpin upacara, yakni Paskibraka asal Medan, Sumatra Utara, bernama Violetha Agryka Sianturi untuk memegang bendera Merah Putih dengan tangan kanan dan meletakkan di dada kiri.

"Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 ulangi kata-kata saya dengan suara tegas dan keras," seru Yudian.

Ikrar yang dibacakan Paskibraka berbunyi:

Ikrar putra Indonesia.

Aku mengaku putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu aku mengaku bahwa aku adalah mahluk Tuhan sang maha pencipta dan bersumber padanya.

Aku mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Aku mengaku bernegara satu, negara kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, dan satu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aku mengaku bertujuan satu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Aku mengaku kebhinekaan dalam persatuan budaya bangsa.

Aku mengaku sebagai generasi penerus perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ikhsan menurut ridho Tuhan YME.

Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini. Dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa.

Aku berjanji akan sungguh sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari.

Semoga Tuhan YME memberkati niatku ini, dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya.

Yudian kemudian memandu pemimpin upacara untuk melepaskan Sang Merah Putih. Selanjutnya memerintahkan untuk kembali memegang dengan kedua tangan dan mencium Sang Merah Putih.

Acara dilanjutkan dengan pernyataan pengukuhan oleh Presiden Jokowi selaku Pembina Upacara. "Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya mengukuhkan Paskibraka Tingkat Pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara," ujar Presiden.

Presiden Jokowi kemudian melakukan penyematan lencana dan pemasangan kendit sebagai tanda pengukuhan Paskibraka.

Pada unggahan foto saat prosesi pengukuhan menjadi Paskibraka oleh Presiden Joko Widodo di IKN, Selasa (13/8/2024), tampak tidak ada satupun anggota paskibraka yang mengenakan jilbab. Padahal, berdasarkan jejak digital yang didapatkan Republika, ada 18 anggota paskibraka yang mengenakan jilbab.

Sementara itu, akun Instagram BPIP @bpipri pada Rabu (14/8/2024), mendadak mengunggah video kegiatan anggota Paskibraka 2024. Dalam video tersebut, terlihat Paskibraka putri ada yang mengenakan jilbab. Mereka menaiki bus di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024) pagi WITA.

Terlihat jika video yang diunggah BPIP mencoba menyorot Paskibraka putri mengenakan jilbab. Beberapa aktivitas Paskibraka putri yang mengenakan jilbab coba ditonjolkan. "Salam Pancasila," begitu keterangan akun BPIP dikutip Republika, di Jakarta, Rabu.

Hanya saja, komentar warganet masih terlihat kesal dan marah. Mereka menggeruduk akun BPIP untuk mempertanyakan kabar Paskibraka putri harus mencopot jilbab. Hal itu juga terkonfirmasi saat pengukuhan Paskibraka 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana IKN, Selasa (15/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasan batal pensiun menjadi ketua umum lantaran ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlambang banteng moncong putih itu.

Hal itu disampaikan Megawati usai mengumumkan bakal calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.

Awalnya, Megawati mengatakan bahwa di usianya yang saat ini menginjak 77 tahun sudah seharusnya pensiun. Kendati demikian, dia masih diminta untuk menjadi Ketua Umum PDIP hingga 2025.

Menurutnya, kalau orang lain diminta untuk menjadi ketua umum pastinya akan senang, sedangkan ia masih mempertimbangkan hal itu.

Megawati pun mengaku ingin beristirahat dari dunia politik untuk dapat menghabiskan waktu bersama keluarga. "Kalau orang kan senang banget ya, aku bilang sama Hasto, 'gue pikirin dulu ya, To'. Gue rasanya kepengin juga deh kumpul sama keluarga, ini disuruh jadi ketum lagi, ketum lagi," ujar Megawati.

Selain itu, dia mengatakan selama menjadi ketua umum masih banyak kader yang tidak patuh terhadap perintahnya.

Hal inilah yang juga membuat putri Proklamator RI Soekarno enggan untuk kembali memimpin PDIP. "Aih, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi tidak menurut semua, ngapain tidak nurut," katanya.

Meski begitu, ia membatalkan niat untuk pensiun lantaran mengetahui ada yang ingin mengambil alih partai. Dia menilai kondisi tersebut sudah gawat.

"Eh begitu dengar ini akan diambil, 'nih kayanya PDI Perjuangan'. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa tidak?" tanya Megawati.

Sebagai informasi, Megawati Soekarnoputri diperpanjang sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan hingga tahun 2025. Hal itu terungkap saat dirinya melantik dan memperpanjang masa jabatan pengurus DPP PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (5/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa partainya bakal mengumumkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono yang diusung di Pilkada Jakarta, pada Senin, 19 Agustus mendatang. Suswono adalah ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun terkait dengan kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022. Surat dakwaan dibacakan tim jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/8/2024).

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara," kata JPU Ardito Muwardi dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu.

JPU mengungkapkan perbuatan melawan hukum dimaksud, yakni melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi serta melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Atas perbuatannya, Harvey terancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

JPU menjelaskan bahwa perbuatan korupsi Harvey pada awalnya dengan mengadakan pertemuan bersama Direktur Utama PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi dan Direktur Operasi PT Timah Alwin Albar serta 27 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Mochtar dan Alwin atas bijih timah sebesar 5 persen dari kuota ekspor berbagai smelter swasta tersebut.

Permintaan tersebut karena bijih timah yang diekspor oleh para smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah. Adapun pertemuan dilakukan Harvey sepengetahuan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin Reza Andriansyah.

Harvey lantas meminta empat smelter swasta, yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada Harvey sebesar 500 dolar Amerika Serikat (AS) sampai 750 dolar AS per ton.

Biaya itu, kata JPU, seolah-olah dicatat sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR) yang dikelola oleh Harvey atas nama PT Refined Bangka Tin. Selain itu, Harvey juga didakwa menginisiasi kerja sama sewa alat processing untuk penglogaman timah smelter swasta yang tidak memiliki orang yang kompeten atau competent person (CP), antara lain, keempat smelter swasta dengan PT Timah.

Harvey bersama keempat smelter swasta tersebut pun melakukan negosiasi dengan PT Timah terkait dengan sewa-menyewa smelter swasta hingga menyepakati harga sewa smelter tanpa didahului studi kelayakan (feasibility study) atau kajian yang mendalam.

Selanjutnya JPU menyebutkan Harvey dan keempat smelter swasta menyepakati dengan PT Timah untuk menerbitkan surat perintah kerja (SPK) di wilayah IUP PT Timah dengan tujuan melegalkan pembelian biji timah oleh pihak smelter swasta yang berasal dari penambangan ilegal di IUP PT Timah.

Setelah itu, Harvey dan keempat smelter swasta melakukan kerja sama sewa peralatan processing penglogaman timah dengan PT Timah yang tidak tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah maupun RKAB lima smelter beserta perusahaan afiliasinya, dengan cara melakukan pembelian bijih timah yang berasal dari penambang ilegal dalam wilayah IUP PT Timah.

Akibat perbuatan tersebut, JPU menilai terjadi kerusakan lingkungan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan sehingga merugikan keuangan negara.

Harvey bersama dengan Mochtar, Emil Ermindra, dan Alwin menyepakati harga sewa peralatan processing penglogaman timah sebesar 4.000 dolar AS per ton untuk PT Refined Bangka Tin dan 3.700 dolar AS per ton untuk empat smelter lainnya tanpa kajian, dengan kajian dibuat tanggal mundur.

Tak hanya itu, Harvey juga didakwa menerima biaya pengamanan dari empat perusahaan smelter melalui Helena Lim selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange.

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendukung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk kembali menjadi Ketua Umum PKB periode 2024—2029 pada muktamar ke-6 di Bali, 24—25 Agustus 2024.

Ketua DPC PKB Kabupaten Kudus Mukhasiron di Kudus, Selasa (13/8), mengatakan bahwa hasil Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) PKB Kudus pada Senin (12/8) malam secara bulat memutuskan untuk mencalonkan kembali Cak Imin memimpin kembali partai.

Apalagi, kata dia, Cak Imin telah membawa PKB berkembang sangat pesat dan berhasil membawa PKB menambah perolehan kursi pada Pemilu 2024.

"Tidak berlebihan rasanya jika PKB Kudus menginginkan kembali mantan cawapres pada Pilpres 2024 ini untuk memimpin PKB periode 2024—2029," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa hal itu merupakan konsolidasi awal karena tidak mungkin pihaknya mengundang seluruh pengurus cabang, anak cabang, hingga badan otonom karena keterbatasan tempat.

Meskipun demikian, kata dia, nantinya juga akan mengumpulkan semua jajaran pengurus dari cabang, tingkat ranting, hingga anak ranting.

Terkait dengan rekomendasi partai untuk mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati, kata dia, tidak ada perdebatan lagi karena dari DPP PKB memberikan rekomendasi kepada bakal pasangan calon Samani Intakoris dan Bellinda Putri Sabrina Birton.

Apalagi, lanjut dia, Samani Intakoris juga bersedia menjadi kader partai, termasuk keluarganya.

"Untuk itu, semua jajaran DPC PKB Kudus harus bahu-membahu memenangkan pasangan Samani Intakoris dan Bellinda Putri pada Pilkada 2024," ujarnya.

Terkait dengan program kerja, dia mengatakan bahwa program kerja pasangan itu senapas dengan PKB meskipun ada tambahan program pemberian tunjangan honor guru swasta untuk tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren.

Sementara itu, Sam'ani Intakoris menyatakan siap memperjuangkan tunjangan kesejahteraan untuk guru swasta, termasuk tenaga administrasi, ustaz, dan ustazah.

"Kami nanti akan melihat regulasinya dan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi program tersebut," ujarnya.

Program lain yang dijanjikan ketika dipercaya memimpin Kudus, yakni program token listrik gratis untuk semua tempat ibadah, baik tempat ibadah umat Islam maupun agama lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendukung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk kembali menjadi Ketua Umum PKB periode 2024—2029 pada muktamar ke-6 di Bali, 24—25 Agustus 2024.

Ketua DPC PKB Kabupaten Kudus Mukhasiron di Kudus, Selasa (13/8), mengatakan bahwa hasil Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) PKB Kudus pada Senin (12/8) malam secara bulat memutuskan untuk mencalonkan kembali Cak Imin memimpin kembali partai.

Apalagi, kata dia, Cak Imin telah membawa PKB berkembang sangat pesat dan berhasil membawa PKB menambah perolehan kursi pada Pemilu 2024.

"Tidak berlebihan rasanya jika PKB Kudus menginginkan kembali mantan cawapres pada Pilpres 2024 ini untuk memimpin PKB periode 2024—2029," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa hal itu merupakan konsolidasi awal karena tidak mungkin pihaknya mengundang seluruh pengurus cabang, anak cabang, hingga badan otonom karena keterbatasan tempat.

Meskipun demikian, kata dia, nantinya juga akan mengumpulkan semua jajaran pengurus dari cabang, tingkat ranting, hingga anak ranting.

Terkait dengan rekomendasi partai untuk mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati, kata dia, tidak ada perdebatan lagi karena dari DPP PKB memberikan rekomendasi kepada bakal pasangan calon Samani Intakoris dan Bellinda Putri Sabrina Birton.

Apalagi, lanjut dia, Samani Intakoris juga bersedia menjadi kader partai, termasuk keluarganya.

"Untuk itu, semua jajaran DPC PKB Kudus harus bahu-membahu memenangkan pasangan Samani Intakoris dan Bellinda Putri pada Pilkada 2024," ujarnya.

Terkait dengan program kerja, dia mengatakan bahwa program kerja pasangan itu senapas dengan PKB meskipun ada tambahan program pemberian tunjangan honor guru swasta untuk tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren.

Sementara itu, Sam'ani Intakoris menyatakan siap memperjuangkan tunjangan kesejahteraan untuk guru swasta, termasuk tenaga administrasi, ustaz, dan ustazah.

"Kami nanti akan melihat regulasinya dan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi program tersebut," ujarnya.

Program lain yang dijanjikan ketika dipercaya memimpin Kudus, yakni program token listrik gratis untuk semua tempat ibadah, baik tempat ibadah umat Islam maupun agama lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berharap Pilkada serentak 2024 tidak kembali diwarnai aksi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Megawati ingin rakyat dapat memilih dengan bebas sesuai kehendaknya.

Hal itu dikatakan Megawati saat menyampaikan pidato di sela-sela pengumuman Bakal Calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah dari PDIP di kantor PDIP pada Rabu (14/8/2024).

Mulanya, Megawati dalam pidato menyinggung soal keinginan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno untuk menjadikan partai sebagai wadah mengonsolidasikan cita-cita kemerdekaan ke rakyat.

"Apa arti kemerdekaan, apa arti Pancasila, apa arti kehidupan kekeluargaan gotong royong, apa arti namanya Bhinneka Tunggal Ika," kata Megawati dalam pidatonya pada Rabu (14/8/2024).

Megawati perlu mengungkap hal itu karena menganggap cita-cita kemerdekaan belakangan ini banyak dilupakan karena kealpaan ‘penguasa’.

"Sekarang mulai banyak dilupakan loh, mulai kekuasaan itu diambil bukan untuk yang namanya sebuah kearifan bagi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, dan perikemanusiaan bagi bangsanya yang disebut rakyat Indonesia," kata Megawati.

Megawati mengingatkan pihak tertentu tidak melakukan kecurangan secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif) pada pilkada serentak 2024. Ia berharap semua pihak seharusnya membiarkan rakyat punya kedaulatan untuk memilih calon pemimpinnya.

"Jangan ada TSM. Biarkan kita, rakyat itu memilih dengan sukacita. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif," kata Megawati.

Megawati juga mengatakan pihak yang melakukan kecurangan secara TSM sebenarnya sedang memecah belah rakyat Indonesia sendiri. Ia berharap pernyataannya itu bisa menyadarkan pihak-pihak tersebut agar tak berlaku culas.

"Loh, orang yang melakukan itu, yo, orang Indonesia, loh. berarti apa? Akibat suatu perintah. Perintah ini sebenarnya lupa, ini ingin memecah belah bangsa sendiri," ujar Megawati.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Mayat perempuan berinisial I yang terbungkus selimut ditemukan di sebuah kamar rumah di Kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa (13/8/1024). Mayat tersebut diduga merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). S, suami korban telah dibawa polisi untuk diperiksa.

Salah seorang warga Sunenti (40 tahun) mengaku sering mendengarkan curahan hati (curhat) dari korban saat berkunjung ke rumah tersebut. Ia mengaku sering datang ke rumah tersebut untuk bertemu ipar korban yang juga tinggal di sana bersama suaminya.

"Saya tiap hari main ke rumah itu karena dekat dengan iparnya tapi korban mah nggakdeket sama iparnya," ucap dia saat ditemui di lokasi kejadian, Rabu (14/8/2024).

Sunenti mengaku terakhir bertemu dengan korban pada Mei lalu. Ia sempat menanyakan kondisi hubungan korban dengan suaminya apakah berjalan dengan baik. "Alhamdulillah ada sedikit perubahan, ada sayang," ucap Sunenti menirukan perkataan korban beberapa waktu lalu.

Namun dengan kejadian tersebut, Sunenti mengaku kaget. Ia pun mendapatkan informasi dari ipar korban jika korban dan suaminya sering terlibat perselisihan bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Setelah korban pindah bekerja ke Bekasi, Sunenti mendapatkan cerita dari suaminya bahwa sudah tidak merasa nyaman berumah tangga dengan korban. Bahkan suaminya mengeluhkan istrinya tersebut sudah memiliki teman baru di tempat kerjanya. "Saya udah cape, susah diomongin," ucap Sunenti menirukan perkataan dari suami korban.

Salah seorang warga lainnya Ningsih (57 tahun) mengaku kaget dengan peristiwa temuan mayat tersebut. Ia mengenal sosok korban merupakan orang Cilacap Jawa Tengah yang sesekali datang ke kediaman suaminya tersebut.

Ningsih mengatakan, korban ditemukan tewas terbungkus selimut, Selasa (13/8/2024) malam dan dievakuasi oleh kepolisian pada pukul 23.00 WIB serta suami korban dibawa ke Mapolres Cimahi untuk diperiksa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati menyayangkan dugaan pelepasan jilbab terhadap 18 Paskibraka utusan provinsi yang akan bertugas di IKN. Dalam pengukuhan Paskibraka nasional, tidak ada satu pun Paskibraka putri mengenakan jilbab.

Padahal dalam keseharian 18 paskibraka putri dari berbagai provinsi mengenakan jilbab termasuk dari Aceh. Kurniasih menyebut dugaan pelepasan jilbab paskibraka putri yang akan bertugas tahun ini kontradiktif dengan semangat Muslimah Indonesia yang kini menutup aurat dengan berbagai style tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada pelarangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berhijab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berhijab yang membawa baki bendera pusaka," kata Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Kurniasih menegaskan, dugaan pelarangan jilbab di Paskibraka ini adalah kemunduran di saat yang sama banyak Muslimah berhijab telah mengukir prestasi nasional dan internasional. "Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat Orde Baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," ujar Kurnia.

Oleh karena itu, Kurnia meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengizinkan Paskibraka Muslimah yang sebelumnya berhijab dalam keseharian tetap mengenakan hijab saat bertugas.

"Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," ujar Kurnia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bila benar pihak pemerintah melarang anggota Paskibra dalam kesempatan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) memakai jilbab, maka berarti pemerintah telah melakukan tindak kekekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Tindakan tersebut tentu jelas sangat kita sesalkan karena selain tidak menghormati HAM juga telah melecehkan konstitusi RI itu.

Alasan konstitusi sudah dilecehkan sebab dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 sudah jelas-jelas dikatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi perempuan Muslim atau Muslimah, memakai jilbab itu adalah ibadah.

Karena itu, kalau ada orang yang melarang kaum perempuan yang beragama Islam memakai jilbab di negeri ini, maka hal demikian berarti yang bersangkutan sudah tidak menghormati konstitusi. Selain itu, pihak yang melarang perempuan Muslim di Indonesia memakai jilbab telah melecehkan ajaran agama Islam.

Tentu saja hal tersebut tidak bisa diterima. Sebab, pihak yang melarang juga akan bisa memancing dan menimbulkan keresahan serta kegaduhan di tengah-tengah masyarakat terutama di kalangan umat Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akun Instagram BPIP @bpipri mendadak mengunggah video kegiatam anggota Paskibraka 2024. Dalam video tersebut, terlihat Paskibraka putri ada yang mengenakan jilbab. Mereka menaiki bus di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024) pagi WITA.

Terlihat jika video yang diunggah BPIP mencoba menyorot Paskibraka putri mengenakan jilbab. Beberapa aktivitas Paskibraka putri yang mengenakan jilbab coba ditonjolkan. "Salam Pancasila," begitu keterangan akun BPIP dikutip Republika.co.id di Jakarta, Rabu.

Hanya saja, komentar warganet masih terlihat kesal dan marah. Mereka menggeruduk akun BPIP untuk mempertanyakan kabar Paskibraka putri harus mencopot jilbab. Hal itu juga terkonfirmasi saat pengukuhan Paskibraka 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana IKN, Selasa (15/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suami Cut Intan Nabila, Armor Toreador mengakui sudah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tanggal (KDRT) terhadap istrinya sejak beberapa tahun silam. Aksi itu bahkan dilakukannya lebih dari lima kali.

Armor dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Bogor. Armor menjawab berbagai pertanyaan dari Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro sembari mengenakan baju tahanan.

"Sudah lebih dari lima kali (melakukan KDRT) dari tahun 2020,” kata Armor dalam konferensi pers pada Rabu (1408/2024).

Armor mengakui kekerasan pernah dilakukannya di depan anak-anaknya. Armor tak memikirkan dampak tindakannya itu terhadap keluarganya.

"Pernah, tapi kebanyakan berdua," ujar Armor.

Armor pun menyebut para tetangga di sekitar rumah dan orang tuanya menyadari aksi KDRT yang dilakukan terhadap istrinya yang merupakan mantan atlet anggar. Tapi hal itu tak menghentikan aksi Armor.

"Tahu (tetangga dan orang tua mengetahui kekerasan yang dilakukan Armor)," ucap Armor.

Diketahui, Armor sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT pada Selasa (13/8/2024) malam setelah diamankan di Hotel Kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Armor mengklaim siap menghadapi proses hukum.

"Saya tidak akan melakukan pembelaan apapun, yang jelas saya mengaku salah, saya siap menjalani pemeriksaan hukum dengan sebenar-benarnya," ucap Armor.

Sebelumnya, Cut Intan Nabila dianiaya oleh suaminya, Armor Toreador. Tindakan Armor terekam kamera CCTV dan diunggah Intan di akun Instagramnya, @cut.intannabila. Dalam video itu, Intan, suami, dan bayinya tengah berada di kasur.