Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun. Jumlah itu terakumulasi hingga 30 Juni 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,19 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun.

Sementara itu, sampai dengan Juni 2024 pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada bulan Juni 2024, tidak terdapat penunjukan, pembetulan/perubahan data maupun pencabutan pemungut PPN PMSE. Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 159 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp20,8 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp 3,89 triliun setoran tahun 2024," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Lebih lanjut, Dwi menambahkan penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 798,84 miliar sampai dengan Juni 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp 331,56 miliar penerimaan 2024. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 376,13 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 422,71 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Kemudian, untuk pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,19 triliun sampai dengan Juni 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 635,81 miliar penerimaan tahun 2024.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp732,34 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 270,98 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,19 triliun.

Adapun penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Juni 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,09 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 572,17 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp 141,23 miliar dan PPN sebesar Rp1,95 triliun.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," lanjutnya.

Dia menekankan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya, seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Rentetan PHK yang menimpa sektor manufaktur membuat sekelompok pengusaha menekan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) agar menerapkan Bea Masuk Anti Dumping sampai 200%. Kebijakan tersebut dinilai akan memicu perang dagang yang kompleks.

Menurut Guru Besar bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof Rhenald Kasali, alih-alih mengatasi PHK hal itu malah akan menimbulkan PHK yang lebih besar melalui kenaikan harga di dalam negeri.

"Donald Trump saja sangat berhati-hati. Kalau terpilih lagi, Trump berjanji akan mengenakan tarif 10% pada semua barang dari China. Trump sudah belajar, ketika dia kenakan hambatan masuk semasa pemerintahannya, malah terjadi inflasi. Segala produk manufaktur mulai dari handuk, masker kesehatan, keramik, sanitasi sampai pakaian anak-anak menghilang dari supermarket saat Trump mengeksekusi BMAD tahun 2019. Rakyatnya marah besar," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

"Amerika menjadi bulan-bulanan dunia karena banyak negara sudah bisa buat barang yang murah. Sedangkan negara-negara yang tidak efisien melayani kepentingan kelompok proteksionis dan mengakibatkan harga barang yang sama harus dibayar rakyatnya dua kali lipat," lanjutnya.

Zulhas dikabarkan sedang menimbang-nimbang usulan Komite Anti Dumping agar mengenakan tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 200% pada 7 kategori industri. Kalau ini jadi dijalankan, pendiri Rumah Perubahan ini mengingatkan potensi PHK, kenaikan harga-harga, hingga menghambat pertumbuhan.

Ia juga menuding industri keramik mendompleng industri tekstil yang sedang terganggu. Dikabarkan 21 pabrik tekstil tutup, ribuan pekerja terkena PHK, 31 lainnya menyusul imbas banjir impor ilegal.

Mengikuti langkah industri tekstil, asosiasi kosmetik, alat elektronik dan keramik ikut minta perlindungan. Ia menilai sektor tersebut punya kasus yang berbeda.

"Asosiasi harus lebih cerdas dan strategis. Yang berantakan dan merusak mereka adalah struktur industri, keberadaan bahan baku dan penolong yang tidak didukung pemerintah, Bea masuk terhadap bahan-bahan mentah dan permesinan terlalu tinggi, mahalnya biaya modal, harga gas dan energi yang kalah dengan negara lain." ujar Rhenald.

Ia juga mengingatkan, di Tekstil kasusnya jelas, namun di industri keramik, data-data yang diajukan asosiasi perlu diverifikasi kembali karena banyak yang tak sesuai dengan kenyataan lapangan. Ia meminta sektor elektronik dan keramik harus bangun industri, dan pemerintah wajib memberi insentif yang menarik.

"Negeri ini apa-apa selalu cari jalan pintas. Seakan-akan tarif anti dumping ratusan persen solusi terbaik," ujar Rhenald

"Padahal ini bisa memicu pembalasan pada kategori industri lain yang menjadi komoditas ekspor Indonesia," tambahnya

Ia mencontohkan, keramik lokal yang disebut red body (HS Code 6907.23) sulit disaingi barang impor kendati ada persaingan barang China. Sebabnya, Indonesia penghasil tanah liat yang kaya. Artinya keramik red body Indonesia akan semakin bagus kalau diberi insentif.

Sedangkan China fokus pada keramik Porselen (HS code 6907.21) karena dibuat dari Kaolin yang berlimpah di negara mereka dan untuk pasar gen z menengah ke atas. "Persaingan dan marketnya berbeda. Yang mau diproteksi yang mana? Tujuannya proteksi apa? Apakah hanya ingin ikut perang dagang?" tutupnya.

Hari ini merupakan hari pertama Sudaryono bertugas sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan). Eks Asisten Pribadi (Aspri) Prabowo Subianto ini menggantikan Harvick Hasnul Qolbi.

Sudaryono mengatakan, mengemban tanggung jawab sebagai Wamentan bukanlah hal yang mudah. Apalagi, menurutnya Kementerian Pertanian (Kementan) punya peran vital dalam menjamin ketersediaan pangan dalam negeri.

Ia pun bercerita, dirinya berasal dari keluarga petani. Keluarganya pun merasakan langsung bagaimana saat-saat suplai pupuk terlambat didistribusikan ke petani bisa mencapai tiga hari atau bahkan seminggu.

"Saya sendiri berasal dari keluarga petani, bapak dan ibu saya di belakang adalah keluarga petani. Kita ini merasakan pupuk telat tiga hari (sampai) seminggu, itu bedanya seperti langit dan bumi," kata Sudaryono, di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Tidak hanya itu, ia juga sempat merasakan tidak adanya stok bibit hingga kekurangan stok pupuk. Hal ini membawa beban berat bagi para petani.

"Jadi saya merasakan sekali bibit tidak ada, pupuk tidak cukup, pupuk datang tidak tepat waktu, itu bedanya seperti langit dan bumi. Seperti hidup dan mati," ujarnya.

Atas hal ini, ia mengajak jajaran Kementan beserta stakeholder terkait untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Harapannya, kedaulatan pangan bisa segera tercapai.

Di samping itu, sebagai anak petani, Sudaryono sendiri mengaku sudah hafal betul dengan lika-liku kehidupan petani. Karena itulah, ia mengimbau kepada jajaran Kementan untuk bisa bertindak disiplin dan terukur saat bertugas.

"Abai kita dalam satu hal kecil di sini (Kementan) sangat berpengaruh terhadap nasib hidup jutaan orang, baik jutaan orang petani maupun jutaan orang yang memang bergantung hidupnya dari pangan. Kita ini ibarat bandul, ada di ujung, goyang dikit, yang di bawah udah, goyangnya udah besar sekali," kata dia.

Ia juga meminta agar jajaran Kementan memaklumi jika nantinya dalam bertugas sebagai Wamentan ia menerapkan standar disiplin ketat ala militer.

"Karena ini menyangkut hidup jutaan orang, jutaan rakyat kita. Jadi kita ini mengabdi menjadi pegawai misalnya di Kementerian, hari-hari kita menjalankan tugas kita, tapi ingat bahwa kita adalah spesial, istimewa. Karena langkah kita datang kantor telat lima menit, bisa jadi menimbulkan telat pupuk satu minggu, dua minggu bagi petani kita di lapangan," pungkasnya.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menegaskan Pupuk Indonesia akan terus menyalurkan pupuk bersubsidi sebagai komitmen perusahaan untuk melindungi petani dalam menjalani musim tanam. Walaupun sebenarnya kontrak pertama dengan Kementerian Pertanian senilai Rp 26,7 triliun akan habis di Juli 2024.

Rahmad menjelaskan proses administratif penambahan anggaran yang masih berjalan membuat Kementerian Pertanian (Kementan) belum bisa merampungkan finalisasi kontrak subsidi pupuk dengan Pupuk Indonesia. Diketahui kontrak penyaluran alokasi subsidi pertama dengan volume sebesar 4,7 juta ton akan selesai pada Juli 2024 ini.

"Saya tahu persis Menteri Pertanian all out langsung di hari yang sama saya laporkan, beliau langsung menelepon Presiden (Joko Widodo) dan Menteri Keuangan dan sudah disepakati. Dari kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri itu kemudian kami juga sudah diinstruksikan untuk tidak berhenti menyalurkan pupuk subsidi," jelasnya, dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Pemerintah, melalui Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk yang tadinya 4,7 ton menjadi sebesar 9,55 juta ton atau senilai Rp 54 triliun untuk tahun ini. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan pupuk subsidi bagi para petani terpenuhi dan produktivitas pertanian dapat terus meningkat.

Pupuk Indonesia bersama Kementan dan pemerintah berkomitmen agar penyaluran pupuk terus berjalan mengikuti Permentan. Menurutnya hal ini adalah bagian dari komitmen bersama antara Pupuk Indonesia dan pemerintah untuk melindungi petani dalam menjalani masa tanam tahun ini.

Dengan adanya komitmen ini, diharapkan distribusi pupuk subsidi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga produktivitas pertanian nasional tetap terjaga. Pemerintah dan Pupuk Indonesia terus berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk subsidi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

"Hingga 12 Juli 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebanyak 3,41 juta ton pupuk subsidi. Saat ini, masih terdapat stok pupuk urea dan NPK sebesar 1,7 juta ton yang siap untuk disalurkan," jelas dia.

Pada kesempatan yang berbeda Rahmad juga menerangkan, bukan alokasi 9,55 juta ton yang habis, tapi kontrak yang berdasarkan alokasi pertama, itu yang volumenya sudah habis. Hal yang lebih substantif harus diutamakan sambil proses administrasi berjalan.

"Substantifnya adalah kami harus mendorong produktivitas pertanian. Karena itu, kami akan terus menyalurkan pupuk subsidi sesuai arahan pemerintah untuk melindungi petani," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum KTNA Jawa Barat, Otong Wiranta menyampaikan bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pupuk bersubsidi. Dia mengatakan bahwa saat ini masih terdapat masalah-masalah penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi.

"Sosialisasi ini sangat penting untuk digencarkan kembali karena sampai saat ini masih banyak petani yang belum paham tata cara mendaftar sampai menebus pupuk subsidi. Sebanyak 1 juta petani di wilayah Jawa Barat belum datang melakukan transaksi penebusan pupuk subsidi. Selain itu, regenerasi dan kualitas SDM petani juga memerlukan perhatian khusus. Lebih dari 65 persen petani di Jawa Barat merupakan lansia dan 37 persen dari total petani tingkat pendidikannya di bawah SD," jelasnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan ada perusahaan besar yang ternyata memainkan Persetujuan Impor (PI) dari pemerintah.

Perusahaan tersebut mendatangkan barang dalam jumlah lebih dari kuota yang disetujui pemerintah. Ia mengaku kecewa mendengar hal tersebut.

"Ada yang juga saya dengar tadi cerita dari Pak Mendag (Menteri Perdagangan), saya mendengar cerita, informasi, bahwa ada satu perusahaan besar yang dia mendapatkan persetujuan Impor 1 juta, satuannya saya nggak tahu 1 juta pcs atau ton. Tapi di lapangan ditemukan dengan PI yang sama mereka masuknya 4 juta. Bisa dibayangkan," ungkap Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Menurut Agus perusahaan raksasa ini bekerja sama dengan perusahaan tekstil nasional pula dalam memainkan PI tersebut. Oleh sebab itu, melihat besarnya barang impor yang didatangkan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah, Agus mengaku kaget dan kecewa dengan perusahaan tersebut.

"Perusahaan besar lho. Saya sangat-sangat kaget dan sebenarnya kecewa sama perusahaan itu. Besar. Dia manufaktur juga. Manufaktur," bebernya.

Namun, Agus enggan mengungkap identitas perusahaan tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa kasus tersebut adalah salah satu contoh dari modus yang digunakan oleh pelaku impor ilegal. Modus lainnya yang digunakan salah satunya adalah pelarian HS Code.

Politisi partai Golkar tersebut menilai ada berbagai penyebab pelaku usaha memainkan HS Code. Mulai dari menghindari bea masuk lebih tinggi, mengelak dari kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI), sampai menghindar dari kebijakan Larangan Terbatas (Lartas) dan kewajiban lain yang dikeceualikan pada HS asli barang.

"Makanya itu praktek-praktek yang selama ini kita enggak tahu karena enggak ada ada penegakan umum yang mengurus sehingga jadi masalah klasik," bebernya.

Oleh sebab itu, Agus menyambut baik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor alias Satgas Impor Ilegal. Di Satgas tersebut, Agus menjelaskan Kemenperin mendapatkan posisi sebagai anggota Dewan Pengarah. Di sisi lain, agar upaya yang dilakukan berhasil, Agus berpesan Satgas juga harus konsisten dan tegas dalam aspek penegakan hukum.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berharap agar Indonesia bisa segera mencapai target swasembada pangan. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor pangan dari luar.

Menurutnya, swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan berikutnya di bawah nahkoda Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) atau yang dulu disebut makan siang gratis.

Amran menilai, ketersediaan pangan dalam negeri mulai dari sayur, ikan, hingga telur telah tercukupi. Pekerjaan rumah (PR) ke depannya adalah bagaimana supaya suplai beras RI juga tercukupi dari dalam negeri. Dengan demikian, program makan siang gratis tak pakai beras impor.

"Harapan kita adalah pangan bergizi, di dalamnya komponennya adalah sayur, itu kita tidak impor. Telur kita swasembada, daging ayam kita swasembada, daging ayam melimpah, beras yang dikatakan impor moga-moga ke depan dalam waktu singkat swasembada ," kata Amran, di kantor Kementerian Pertanian, Jumat (19/7/2024).

Amran mengatakan, pihaknya juga tengah mempersiapkan masa transisi untuk menuju ke pemerintahan berikutnya, Salah satunya, termasuk persiapan pelaksanaan program yang dulu dikenal sebagai makan siang gratis itu.

"Semua komponen untuk pangan bergizi insyaallah, mudah-mudahan, bisa kita penuhi dengan baik termasuk susu. Kita akan lakukan persiapan program bahkan kita sudah memulai, dan nanti kami kawal bersama-sama dengan Pak Wamen," ujar dia.

Dengan diangkatnya eks Asisten Pribadi (Aspri) Prabowo Subianto, Sudaryono, sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), harapannya target swasembada tersebut bisa tercapai.

"Setiap presiden pasti ada focus, gagasan besar beliau (Prabowo). Nanti Pak Sudaryono, kita diskusi fokus persiapkan dengan baik pada tanggal 20 Oktober running. Sekarang kita sudah persiapkan 10 bulan, Sebagian sudah jalan," pungkasnya.

Bea Cukai Tanjung Perak musnahkan corn kernel (jagung pipil) sebanyak 96 ton. Pemusnahan dilakukan pada Jumat (19/7) di Plant PT Seger Agro Nusantara, Jalan Raya Waringin Anom 30, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV, Pulung Raharjo mengatakan jagung pipil yang dimusnahkan merupakan barang impor tak layak guna eks fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah mendapatkan izin pemindahtanganan barang dengan cara pemusnahan.

"Dengan adanya pemusnahan ini diharapkan dapat memanfaatkan barang impor eks fasilitas dengan baik dalam rangka mendukung perputaran ekonomi nasional," kata Pulung dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.011/2012, pemindahtanganan barang dan bahan impor untuk keperluan produksi dapat diekspor kembali atau dimusnahkan.

Berdasarkan izin yang diberikan oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan, pemindahtanganan barang dilakukan dengan cara pemusnahan.

Pemusnahan dilakukan dengan cara digiling dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi utama dari barang/bahan tersebut dan mencegah pemanfaatan lebih lanjut oleh masyarakat, mengingat kondisi barang telah rusak dan tidak layak guna.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus mengawal implementasi kebijakan pengelolaan lobster. Kebijakan ini sebagai salah satu upaya menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya lobster bagi pembudidaya, nelayan penangkap dan masyarakat pesisir.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu mengatakan fokus utama pengaturan ini, ada di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/2024. Pengelolaan lobster yang berkelanjutan akan memastikan kebermanfaatan sumber daya Benih Bening Lobster (BBL) bagi nelayan kecil, dan pengembangan budidaya lobster di dalam negeri.

"Lahirnya regulasi ini sebagai momentum untuk optimalisasi pengelolaan lobster di Indonesia. Sekaligus mendorong berkembangnya budidaya lobster di Indonesia, salah satunya melalui proses alih teknologi budidaya lobster dengan mengundang investor atau pelaku usaha yang mempunyai pengalaman dan reputasi yang hebat dalam melakukan pembudidayaan lobster," ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Gemi Triastutik kegiatan Temu Stakeholder Pengelolaan Pembudidayaan Lobster ini untuk mendorong berkembangnya budidaya lobster di Indonesia. Tentunya dengan dukungan implementasi teknologi budidaya lobster yang telah dikembangkan di luar negeri.

"Dalam implementasi regulasi tata kelola lobster di Indonesia yang terbaru ini, diperlukan dukungan dan sinergi baik dari pelaku usaha perikanan, Pemerintah Daerah dan swasta. Tak kalah penting juga, dukungan dan pengawalan dari kementerian/lembaga terkait seperti dari Badan Karantina Indonesia, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan," kata Gemi.

Gemi juga berharap adanya Temu Stakeholder Pengelolaan Pembudidayaan Lobster ini, dapat mendorong implementasi regulasi tata kelola lobster yang terbaru, hingga berjalan dengan maksimal tidak hanya dari sisi penangkapan BBL saja, namun pembudidayaan lobster hingga sistem pengawasan pemanfaatan crustacea laut tersebut.

"Momen ini sebagai wadah untuk berkoordinasi dan memperkuat komunikasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam tata kelola lobster. Manfaatkan acara temu stakeholder ini dengan sebaik mungkin agar tujuan kita bersama tercapai yakni peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan masyarakat," ujar Gemi.

Menurut Kepala BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, Boyun menyampaikan dalam implementasi pengelolaan BBL saat ini, BLU mendapatkan BBL dari nelayan kecil yang terdaftar dalam koperasi/KUB berbadan hukum yang memenuhi persyaratan teknis.

Adapun persyaratan teknis seperti Surat Keterangan Asal (SKA) dari Dinas Kabupaten dan Surat Keterangan Sehat dari yang berwenang. BLU DJPB juga dapat bekerjasama dengan Koperasi/KUB yang telah memiliki kuota penangkapan BBL.

Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim. Ia berharap adanya regulasi tata kelola lobster ini dapat membawa angin segar dalam pengelolaan lobster di Indonesia, dan dapat memberi gambaran secara utuh dan detail dalam pengelolaan lobster.

"Semoga bisa menjadi wadah komunikasi stakeholder dalam pengelolaan lobster, sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pengelolaan lobster yang bisa berakibat terkena sanksi. Namun diharapkan bisa terwujud harapan kita semua yaitu meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya lobster, serta pengembangan pembudidayaan lobster," tutur Muslim.

Sementara perwakilan dari Koperasi Buwun Raden Kukuh di Lombok Tengah NTB, Mahrup berterima kasih kepada KKP atas terbitnya regulasi tata kelola lobster ini. Para nelayan di NTB, terutama di Lombok Tengah sangat terbantu dalam meningkatkan perekonomian.

"Terbitnya Peraturan Menteri 17 tahun 2024 ini, sangat membantu sekali. Saat ini kami bahagia sekali dan bergembira, menangkap kemudian dijual bisa melalui KUB, sehingga jelas dan transparan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada KKP," terang Mahrup.

Sebagai informasi, dalam rangka memperkuat implementasi pengelolaan BBL pasca terbitnya Peraturan Menteri KP nomor 7 tahun 2024, KKP melaksanakan Temu Stakeholder Pengelolaan Pembudidayaan Lobster di Mataram, Provinsi NTB.

Fantastis, Segini Jumlah Benih Lobster di Indonesia

Fantastis, Segini Jumlah Benih Lobster di Indonesia

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan akan mengusulkan terkait pemindahan jalur masuk tujuh barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa. Karena menurut keduanya saat ini penampungan di pelabuhan di Pulau Jawa sudah berlebih atau overcapacity.

Ketujuh barang impor tersebut tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya.

"Kita punya kepahaman yang akan dibahas lebih lanjut, kalau memang di pelabuhan Jawa, itu sudah overcapacity, misalnya di (Tanjung) Prio, di Surabaya juga sudah padat, sehingga mungkin ada kendala. Oleh karena itu untuk tujuh item yang sudah diputuskan di ratas bagusnya impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Pulau Jawa, itu ada di Makassar, Bitung, Sorong, banyak pintu masuk, tidak hanya Jawa, ada Sumatera dan lain-lain," kata dia di Kementerian Perdagangan usai bertemu Menperin, Jumat (19/7/2024).

Hal itu merupakan salah satu yang dibahas dalam pertemuan empat mata yang dilakukan Zulhas dan Agus di Kementerian Perdagangan hari ini. Zulhas menyebut usulan itu akan segera disampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau Satgas sudah, pelabuhan ini nanti saya dan Menperin akan mengusulkan di ratas apakah mungkin impornya masuk ke tempat lainnya," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita juga mendukung untuk usulan pemindahan jalur masuk sejumlah barang impor ke pelabuhan luar Pulau Jawa. Hal itu juga menjadi pembahasan internal di Kementerian Perindustrian.

"Mengenai pelabuhan, itu usul yang baik sekali yang disampaikan Pak Mendag ke saya, tentu itu sebetulnya merupakan hal yang sudah kami bahas secara internal dan kami dukung 100%" tuturnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap modus masuknya barang impor ilegal. Hal ini diperoleh dari laporan yang masuk ke Kementerian Perindustrian

"Modusnya macam-macam ada yang punya Perizinan Impor (PI) tapi jumlahnya tidak sesuai PI yang diajukan. Macam-macam yang memungkinkan mereka pakai untuk memasukan barang impor ilegal dan ada juga pelarian HS Code," beber Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Ada juga pengusaha memainkan HS Code untuk menghindari bea masuk lebih tinggi, mengelak dari kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI), ataupun menghindari kebijakan Larangan Terbatas (Lartas) dan kewajiban lain yang dikeceualikan pada HS asli barang.

"Makanya itu praktik-praktik yang selama ini kita enggak tahu karena enggak ada ada penegakan umum yang mengurus sehingga jadi masalah klasik," bebernya.

Oleh sebab itu, Agus menyambut baik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor alias Satgas Impor Ilegal. Di Satgas tersebut, Agus menjelaskan Kemenperin mendapatkan posisi sebagai anggota Dewan Pengarah.

Berdasarkan catatan detikcom, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hari ini, Jumat (18/7/2024), resmi membentuk Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor alias Satgas Impor Ilegal. Surat pembentukan satgas juga telah ditandatangani oleh Zulhas.

"Surat nomor 932 tahun 2024, tanggal 18 Juli 2024 berlaku efektif hari ini sampai dengan akhir tahun," jelasnya.

Berikut daftar anggota Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor:

1. Kementerian Perdagangan
2. Kejaksaan Agung
3. Kepolisian RI
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Perindustrian
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Badan Intelijen Negara (BIN)
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
9. Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau TNI Angkatan Laut
10. Dinas Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan
11. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

Sentra industri rotan kerap dikaitkan dengan sebuah daerah di Jawa Tengah yakni Desa Trangsan. Wilayah ini disebut memiliki sejarah panjang mengenai pengolahan rotan hingga menjadi produk-produk rumahan yang bermanfaat sejak hampir satu abad yang lalu.

Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan anggota kelompok rotan Trangsan Agung menjelaskan aktivitas pengolahan rotan di desa tersebut sudah menjadi tradisi turun menurun.

Perkembangan pengolahan rotan di wilayah tersebut cukup pesat hingga Desa Trangsan dinobatkan sebagai sentra industri penghasil kerajinan rotan terbesar di Jawa Tengah dan kedua di Indonesia.

"Dari berbagai produk yang dihasilkan, penjualan dilakukan ke pasar lokal dan pasar ekspor ke beberapa negara dari benua Amerika, Eropa, Asia hingga Australia. Sementara untuk kerajinan yang diekspor ini kebanyakan merupakan produk mebel," ucap Agung, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Meski begitu, pada 2005 terjadi penurunan produksi secara drastis karena perajin yang kesulitan mendapatkan bahan baku rotan akibat lonjakan harga di pasar internasional. Oleh karena itu, sebagai upaya mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sukoharjo membentuk klaster Rotan Trangsan.

Saat ini terdapat 200 lebih orang yang menjadi anggota klaster rotan di Desa Trangsan. Dari bahan baku rotan, para anggota klaster di desa ini berhasil menciptakan berbagai barang fungsional dan handicraft dengan nilai estetika yang tak kalah saing. Mulai dari bingkai cermin, kursi, meja, tas, tempat tidur, tempat koran, dan lainnya.

Lebih lanjut, Agung pun menginformasikan bahwa omzet kotor yang didapatkan dari penjualan tersebut pun terbilang cukup besar.

"Jika sedang ramai, klaster rotan ini bisa menjual hingga 400-600 kontainer per bulan. Kalau 1 kontainer untuk mebel bisa di kisaran Rp 100-150 juta. Tapi, kalau handicraft itu 1 kontainernya bisa sampai Rp 400 juta," ujarnya.

Semakin Terbantu Berkat Program Klasterkuhidupku BRI

Perkembangan yang dialami oleh klaster rotan di Desa Trangsan tak lepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh BRI. Selain pendanaan usaha, Klaster Rotan Trangsan juga mendapatkan pemberdayaan melalui program Klasterkuhidupku dari BRI.

Selain itu, BRI melalui program Corporate Social Responsibility BRI Peduli juga menyalurkan bantuan peralatan usaha bagi Klaster Rotan Trangsan dalam rangka mendukung produktivitas dan pengembangan usaha.

"Peralatan usaha ini tentu sangat menunjang proses pengolahan rotan. Berbagai alat yang diberikan, kemudian dibagikan ke beberapa pengrajin rotan yang juga anggota dari Klaster Rotan Trangsan," ujar Agung.

Di sisi lain, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan program Klasterkuhidupku yang digagas BRI merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Melalui pemberdayaan dan pendampingan tersebut, pelaku UKM dapat mengembangkan produknya dan memperluas usaha.

"Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya berupa modal usaha saja tapi juga berupa pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya sehingga UMKM dapat tumbuh dan tangguh. Semoga kisah Klaster Rotan Trangsan dapat menjadi cerita inspiratif yang bisa ditiru oleh pelaku UMKM di daerah lain," imbuhnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bicara tentang program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini bisa dipenuhi oleh produksi pangan dalam negeri.

Amran menilai, ketersediaan pangan dalam negeri mulai dari sayur, ikan, hingga telur telah tercukupi. Pekerjaan rumah (PR) ke depannya adalah bagaimana supaya suplai beras RI juga tercukupi dari dalam negeri.

"Harapan kita adalah pangan bergizi, pangan bergizi di situ komponennya adalah sayur itu kita tidak impor, telur kita swasembada, daging ayam kita swasembada, ikan melimpah," kata Amran, di kantor Kementerian Pertanian, Jumat (19/7/2024).

"Beras yang dikatakan impor, moga-moga ke depan dalam waktu singkat swasembada. Jadi dipenuhi dalam negeri," sambungnya.

Amran mengatakan, pihaknya juga tengah mempersiapkan masa transisi untuk menuju ke pemerintahan berikutnya, Salah satunya, termasuk persiapan pelaksanaan program yang dulu dikenal sebagai makan siang gratis itu.

"Semua komponen untuk pangan bergizi insyaallah mudah-mudahan bisa kita penuhi dengan baik termasuk susu. Kita akan lakukan persiapan program bahkan kita sudah memulai, dan nanti kami kawal bersama-sama dengan Pak Wamen," kata dia.

Lebih lanjut Amran mengatakan, Kementerian Pertanian punya peran vital dalam menjamin tercukupinya pasokan pangan di Tanah Air. Apabila pertanian terganggu, akan berimbas kepada keberlangsungan hidup ratusan juta masyarakat RI.

"Dari Kementerian Pertanian, pertanian terganggu, negara terganggu, bukan negara, dunia terganggu. Kalau pangan terganggu, tidak ada pangan, tidak ada peradaban, tidak ada negara tanpa pangan," pungkasnya.