Ekonom Senior Faisal Basri menilai rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan akan menaikkan rasio utang hingga 50% terhadap produk domestik bruto (PDB) berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro Indonesia.

Faisal Basri mengatakan peningkatan rasio utang hingga pelebaran defisit di atas batas 3% dari PDB membutuhkan ongkos yang sangat mahal. Terlebih jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara.

"Kalau dipaksakan, ya siap-siap saja makro stability-nya goyang. Ongkosnya mahal," kata Faisal Basri kepada wartawan dikutip Kamis (11/7/2024).

Faisal Basri juga bicara desas-desus yang menyebut batas rasio utang 60% dan batas defisit 3% dari PDB akan dihapus di pemerintahan Prabowo. Jika benar, hal itu disebut tidak ada disiplin fiskal bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

"Artinya arogan sekali generasi sekarang, ingin mewujudkan keinginan mereka sekarang, tapi yang membiayai melalui utang," ucapnya.

Faisal Basri tidak yakin target Prabowo meningkatkan rasio pajak (tax ratio) hingga 23% dari PDB akan terealisasi. Hal itu dinilai sulit tercapai, melihat rasio perpajakan Indonesia yang masih berada di level 10,21% pada 2023.

"Mana ada sih di dunia (tax ratio) yang naik dua kali lipat lebih? Nggak ada. Artinya yang akan dinaikkan apa? PPN biasanya yang dinaikkan, kan (rencana tahun 2025) akan jadi 12% dan efeknya ke rakyat," tutur Faisal Basri.

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad meyebut defisit fiskal maksimal 3% dari PDB yang berlaku saat ini merupakan batas yang paling ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

"UU itu bisa diubah oleh pemerintah, tetapi untuk negara berkembang seperti kita, bukan negara maju, itu batas yang paling rasional dengan kemampuan ekonomi untuk membayar utang," ujar Tauhid.

Dengan defisit APBN yang diperlebar, pemerintah ke depan dikhawatirkan akan membayar pokok dan bunga utang dengan cara menambah utang lagi. Pelebaran defisit fiskal yang tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio akan menyebabkan terjadinya lonjakan penarikan utang pemerintah.

"Boleh (defisit) nambah di atas 3%, tapi tax ratio bisa nambah tidak? Jangan sampai tax ratio-nya tetap, defisit ditambah, ya jebol lah (APBN). Mungkin 1-2 tahun (rasio utang) sudah di atas 40% PDB, 60% dalam 5 tahun bisa lewat karena tax ratio nggak ada upaya (ditingkatkan)," ucapnya.

Rencana Prabowo Naikkan Rasio Utang 50%

Adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan peningkatan rasio utang hingga 50% PDB akan dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara. Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai program-program yang menjadi janji kampanye, salah satunya makan bergizi gratis.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana," kata Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times, dikutip Kamis (11/7/2024).

Jika benar, jumlah itu naik dari posisi rasio utang 38,64% saat ini dan mendekati batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut ekspor dari industri baja nasional menempati posisi terbesar ke-4 dunia. Karena itu, menurutnya industri baja telah memberikan andil besar pada stabilitas perekonomian nasional.

Penegasan itu disampaikan saat memberikan pidato kunci dalam Seminar Nasional dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja, serta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) di Jakarta, pada Rabu, (10/7) kemarin. Tahun ini, seminar ISSC mengambil tema "Menjadikan Konstruksi Baja Tuan Rumah di Negeri Sendiri".

"Industri besi dan baja Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia. Pada 2023 nilai ekspor besi baja kita US$ 26,70 miliar, mengalami peningkatan 261,49% dari tahun 2019 yang tercatat sebesar US$ 7,39 miliar," tegas pria yang akrab disapa Zulhas dalam keterangannya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Zulhas mengatakan industri baja menjadi andalan ekspor Indonesia. Selain itu baja juga terus menjadi komoditas pembangunan infrastruktur dan mendorong industri manufaktur di dalam negeri, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Zulhas mengungkapkan, pertumbuhan industri dan ekspor besi dan baja Indonesia berkembang sangat pesat pada lima tahun terakhir (2019-2023). Saat ini, Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai negara pengekspor besi dan baja dunia dari sebelumnya peringkat ke-17 pada 2019.

Sementara pada 2023, nilai ekspor besi dan baja Indonesia mencapai US$ 26,70 miliar, naik 261,49 persen dari 2019 yang tercatat sebesar US$ 7,39 miliar. Nilai impor besi baja pada 2023 sebesar US$ 11,38 miliar sehingga neraca perdagangan besi dan baja Indonesia pada 2023 mencatatkan surplus US$ 15,32 miliar.

Konsumsi baja nasional, katanya, diperkirakan mencapai 18,3 juta ton atau tumbuh sebesar 5,2 persen pada 2024. Pertumbuhan ini ditopang berbagai kondisi yang menjadi pendorong permintaan baja.

"Indonesia juga gencar mengembangkan infrastruktur dan mendorong industri manufaktur, seperti pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan industri otomotif. Sedikitnya, terdapat 41 proyek prioritas strategis nasional yang ditargetkan selesai tahun 2024," ungkap Zulhas.

Kemendag melalui berbagai strategi dan kebijakan berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan ekspor nasional. Upaya ini di antaranya melalui pembukaan akses pasar luar negeri sebagai 'toll way', yaitu perjanjian perdagangan Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA), dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Kanada dan Uni Eropa, serta memperluas pasar nontradisional.

"Di sisi lain, Kemendag terus berupaya melindungi dan mendorong industri baja dalam negeri. Beberapa di antaranya dengan melakukan pembatasan impor untuk produk besi baja tertentu, mendorong kegiatan ekspor yang bernilai tambah melalui hilirisasi produk besi baja, dan melakukan pengawasan impor besi baja sebagai upaya untuk memastikan barang yang beredar sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan," terang Zulhas.

Zulhas juga menyampaikan, industri besi baja Indonesia masih dihadapkan restriksi perdagangan dari negara lain. Beberapa di antaranya seperti pengenaan trade remedies dan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Namun, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatasi berbagai hambatan perdagangan tersebut.

Salah satunya, diwujudkan dengan kegiatan pelepasan ekspor produk baja berteknologi tinggi sebanyak 160 ton senilai US$ 195 ribu ke negara tujuan Australia, Kanada, dan Puerto Rico pada Jumat, (21/6) lalu.

"Kolaborasi adalah kunci. Saya harap kita dapat terus bekerja sama dalam menghadapi tantangan- tantangan tersebut. Di tengah melambatnya ekonomi dunia, kalau kita terampil, ada peluang. Di tengah polarisasi, produk Indonesia masih diterima di pasar global," tambah Zulhas.

Usai memberikan pidato kunci, Mendag Zulkifli Hasan meninjau sejumlah stan pameran perusahaan baja Indonesia. Beberapa di antaranya stan PT Krakatau Baja Konstruksi, PT Kencana Maju Bersama, Zinium, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, PT Artha Mas Graha Andalan, PT Reka Solusi Arthagraha, serta PT Garuda Yamato Steel.

Turut hadir Dewan Penasihat Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) sekaligus Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo, Ketua Dewan Pengawas ISSC Ken Pangestu, dan Ketual Umum ISSC Budi Harta Winata.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada pertengahan Mei tahun ini. Regulasi yang mengatur barang impor sebelumnya mengalami beberapa kali revisi, mulai dari Permendag 36/2023 yang diubah ke Permendag 3/2024, lalu Permendag 7/2024, dan terakhir diterbitkan Permendag 8/2024.

Menurut Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan tujuan utama revisi Permendag adalah untuk relaksasi atas 26 ribu kontainer yang tertahan di pelabuhan. Namun keputusannya bukan eksklusif diambil oleh Kemendag melainkan sudah melalui rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bara juga menyebut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak menghadiri rapat tersebut karena sedang mengikuti Pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2024 di Peru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lantas berperan sebagai Menteri Perdagangan Ad Interim.

Zulhas dikabari Airlangga bahwa revisi Permendag selesai pada dini hari dan perlu segera ditandatangani. Airlangga sempat menawarkan diri untuk menandatangani Permendag itu, tapi Zulhas memutuskan menandatanganinya sendiri secara digital.

"Di sana jam 2 pagi ketika dikontak Pak Menko Perekonomian. Menko perekonomian mengatakan, apa saya saja yang menandatangani sebagai Menteri Perdagangan. Mendag Ad Interim dijabat Menko perekonomian. Apa saya saja yang tandatangani, karena ini harus cepat, Presiden memerintahkan harus segera ini diberlakukan," terang Bara saat dihubungi detikcom, Kamis (11/7/2024).

"Menteri Perdagangan karena bertanggung jawab, saya saja menandatangani secara elektronik, digital signature, sehingga ditandatangani. Tapi itu semua proses menghasilkan Permendag 8 Menteri saya tidak ikut sama sekali. Itu kan perintah Presiden diputuskan di rapat kabinet dan beliau tidak hadir," sambungnya.

Pemerintah berpandangan 26 ribu kontainer yang tertahan di Surabaya dan Jakarta perlu segera keluar dari pelabuhan. Bara menyatakan tertahannya kontainer itu ada kaitannya dengan kebutuhan pertimbangan teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian.

"Diputuskan bahwa kontainer yang 26 ribu itu harus dikeluarkan segera, karena itu bersifat urgent dan emergency. Nah untuk mengeluarkan itu Permendag 36 itu harus dirubah, Karena waktu itu kan diidentifikasi masalahnya, kenapa itu stuck barang-barang itu karena belum dikeluarkannya Pertek," bebernya.

"Di Permendag 36 itu kan ada beberapa komoditi, elektronik dan segala macem, harus mendapatkan Pertek sebelum bisa keluar barangnya," jelas dia.

Krista Exhibitions resmi membuka pameran bertaraf internasional Pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 di Grand City Surabaya yang berlangsung 11 Juli 2024-14 Juli 2024. Kehadiran acara tersebut bertujuan untuk menggenjot potensi sektor percetakan.

Pasalnya, perkembangan industri percetakan kemasan makanan dan minuman, percetakan promosi, iklan, percetakan tekstil, dan pakaian sedang mengalami transformasi signifikan. Hal itu diproyeksikan akan terus tumbuh ke depannya sehingga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Apalagi kontestasi politik yang berlangsung pada Februari 2024 memberikan dampak positif terhadap industri percetakan. Hal serupa pun diprediksi bakal terjadi saat Pilkada November 2024 mendatang.

"Pameran SPE selama 4 hari ke depan ini diharapkan meningkatkan industri percetakan di Indonesia dan merupakan peluang yang baik bagi para pengusaha grafika agar lebih termotivasi untuk terus berinovasi dalam menghasilkan produk-produk unggulan," kata CEO Krista Exhibitions Daud D. Salim dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Dia mengatakan pameran tersebut melibatkan 230 perusahaan dan UMKM. Pameran Internasional di bidang mesin-mesin percetakan seperti mesin cetak / offset, cetak digital, cetak tekstil, sablon, jasa cetak, alat-alat cetak terkini dan penyediaannya serta teknologi percetakan yang mutakhir.

"Pameran ini turut melibatkan 230 perusahaan dan 10 UMKM, gelaran pameran tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi jumlah maupun teknologi printing yang dihadirkan dan menyuguhkan segala jenis teknologi terkini cetak mencetak terkini mulai dari skala kecil, menengah, dan besar dengan berbagai teknologi percetakan dan bukan hanya pameran saja, tetapi juga ada seminar dan workshop, supaya pelaku industri selalu terupdate dengan industri percetakan terbaru," ujarnya.

Dalam rangkaian Surabaya Printing Expo 2024 berbagai Workshop dan Seminar menarik dihadirkan seperti Workshop dari Asosiasi PPGI dengan tema 'Workshop Packaging & Branding UMKM' dan 'Tend Inovasi dan Bisnis Desain Dalam Industri Cetak', seminar dari Media Print Pack Magazine dengan tema 'Ai & Bisnis Percetakan di Indonesia, Tren dan Solusinya' dan Seminar dari Komunitas Printing Indonesia ( KOPI) dengan tema 'Menggali Potensi Bisnis Cetak Kemasan'.

"Kesuksesan Pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 tidak lepas dari dukungan berbagai kementerian, asosiasi, dan institusi. Diantaranya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Kota Surabaya, Dinas Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, KADIN Provinsi Jawa Timur & Kota Surabaya, Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), Komunitas Printing Indonesia (KOPI), serta Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI)," tuturnya.

Sementara itu , Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Ahmad Mughira Nurhani menyambut baik kehadiran pameran tersebut. Menurutnya, pameran tersebut bisa membuat para pelaku usaha untuk lebih mengembangkan bisnisnya.

"Pameran SPE ini adalah pameran yang wajib dan harus dihadiri oleh para pengusaha di bidang grafika, karena akan memberikan wawasan dalam membuat rencana bisnis ke depan. Kehadiran para penyedia jasa dan peralatan grafika dalam pameran ini akan memberikan manfaat untuk kita para pengusaha grafika dalam menentukan arah bisnis kedepan," tutup Ahmad Mughira Nurhani.

Pameran terbuka bagi para pelaku bisnis dan juga pengusaha di bidang percetakan dan masyarakat umum, mulai dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB. Para pengunjung dapat melakukan registrasi secara langsung di lokasi pameran dengan membawa kartu nama dan undangan yang telah dikirimkan oleh pihak Krista Exhibitions atau dengan registrasi online https://register.kristaonline.com/visitor/surabayaprintingexpo.

Pengunjung anak-anak di bawah usia 17 tahun dilarang untuk masuk ke area pameran. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Kristamedia di nomor telepon (021) 634 5861; 634 5862 atau dengan mengirimkan e-mail ke info@kristamedia.com.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara terkait dengan kabar yang menyebut Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utangnya menjadi 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Wacana ini sebelumnya diungkapkan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo, yang kini menjadi bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka ini naik cukup signifikan dari rasio utang RI yang saat ini di posisi 39%.

"Ya itu kan wacana saja (terkait kenaikan rasio utang)," kata Airlangga, ditemui di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Airlangga yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah TKN menyebut bahwa saat ini pembahasan tentang pemerintahan baru tidak sedang mendiskusikan terkait hal tersebut.

Ia pun menegaskan, saat ini pemerintah masih berkonsentrasi pada rasio utang di bawah 40% terhadap PDB dan current account deficit atau defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di batas 3%.

"Kita tetap konsentrasi di bawah 40% dan current account defisitnya 3%," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, pernyataan Hashim tentang rencana kenaikan rasio utang menjadi 50% ini mulanya dilaporkan oleh media asing. Disebut-sebut, rencana ini dilakukan dengan pertimbangan pendanaan program dan target pemerintahan.

Dikutip dari Financial Times, Kamis (11/7/2024), penyesuaian rasio utang ini dilakukan dalam rangka mendanai program-program ambisius pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis (MBG). Hal ini akan ditopang oleh peningkatan pendapatan pajak.

Dalam pernyataannya kepada Financial Times, Hashim mengatakan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasinya jika rasio utang terhadap PDB naik menjadi 50%, dari 39% saat ini.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," kata Hashim di London.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60%. Dengan demikian, usulan ini masih berada di Bawah ambang batas. Hal ini pun juga telah dikonsultasikan dengan Bank Dunia (World Bank).

"Saya telah berbicara dengan Bank Dunia dan mereka berpendapat bahwa 50% adalah angka yang bijaksana," sambungnya.

Meski demikian, Hashim menekankan bahwa pihaknya tidak akan meningkatkan rasio utang tanpa adanya peningkatan pendapatan. Dalam hal ini ialah pajak, cukai, royalti pertambangan, hingga bea masuk.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap masih banyak barang tekstil impor yang belum diatur ketat oleh pemerintah. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengungkap HS code barang tekstil impor berjumlah cukup banyak hingga 700 jenis HS code.

Jemmy meminta pemerintah untuk memperketat izin impor 700 jenis tekstil impor. Jika tidak, maka akan dimanfaatkan oknum untuk melakukan impor yang tidak semestinya.

"Kita memohon untuk mayoritas 700 HS code kita PI (Persetujuan Impor)-kan. Jadi barang impor berizin itu diizinkan oleh WTO, ibaratkan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) dan harus ada PI dari Kemendag. Sepanjang sudah ada PI dan Pertek itu selalu digunakan oleh oknum," kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI kemarin, dikutip Kamis (11/7/2024).

Menurut Jemmy, ada indikasi oknum yang memanfaatkan HS code untuk melakukan impor. Berdasarkan analisanya, ketika beberapa barang tekstil impornya diperketat dan ada yang tidak, maka ada lonjakan impor produk yang syaratnya longgar.

"Karena kita sudah mengamati 5 tahun. Dulu PI tidak sebanyak ini. Begitu ada lonjakan impor, kita usulkan coba yang lonjakan itu impornya di-PI kan setelah di PI, dia bergeser (lonjakan impornya)," ungkapnya.

Jemmy menyebut memang tidak semua jenis tekstil impor itu diharuskan menggunakan PI. Nah, pada jenis tekstil itulah yang saat ini impornya melonjak.

"Kalau baju itu pakai PI. Tetapi pakaian tekstil lainnya yang belum di PI-kan dan itu terjadi lonjakan impornya," pungkasnya.

Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mengungkapkan kondisi krisis yang terjadi pada bisnis mereka saat ini. Ketua IPKB Jawa Barat, Nandi Herdiaman mengatakan akibat banjirnya pakaian impor ilegal, permintaan kepada pabrik konveksi jadi menurun.

Saat ini saja sejumlah pabrik sudah menurunkan produksinya. Bahkan sejumlah pabrik terpaksa menjual mesin-mesin karena permintaan menurun drastis.

"Kemarin tanggal 5 kami turun (demo) 3.500 pelaku IKM (industri kecil menengah) hanya untuk menyampaikan, harapan kami tiada lain, kami sudah betul-betul 70% tutup produksi. Kemarin ketika di pelabuhan ada kemacetan, ini kami bagus, sampai teman teman merasakan bulan madunya IKM. Nah sekarang Permendag 8 2024 langsung, semua yang mengambil produk-produk IKM lokal, ini berpindah kepada produk impor ilegal," kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI kemarin, ditulis Kamis (11/7/2024).

Nandi mengatakan pelaku usaha konveksi sudah tidak memiliki waktu lagi untuk menunggu. Pihaknya meminta agar pemerintah mengambil tindakan agar pelaku industri kecil menengah untuk konveksi ini bisa bangkit kembali.

"Untuk pengkajian-pengkajian silahkan, tetapi tindakan untuk melindungi kami harus segera dikarenakan kami ini padat karya," ucapnya.

Ia menyebut, sebelumnya anggota IPKB terdiri dari 8.000 pengusaha. Namun sebanyak 30% sudah tutup pabrik akibat terdampak pandemi COVID-19. Maka tersisa 70% yang disebutnya kini mengalami krisis akibat banjirnya pakaian impor.

"Kami tidak ada waktu lagi, sebulan atau dua bulan mungkin mesin-mesin atau kami yang 70% ini akan mati. Mau seperti apa lagi? Pengangguran?" ucapnya.

Belakangan pengusaha di industri tekstil memang tengah mengalami krisis akibat berbagai masalah, salah satunya banjirnya pakaian impor ke Indonesia. Hal itu telah membuat deretan pabrik tekstil tutup dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap industri tekstil di Indonesia sedang dalam situasi 'gawat darurat' menyusul penutupan puluhan pabrik serta pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 13.000 pekerja karena imbas pasar global dan produk impor dari China yang membanjiri.

Simak juga Video: Jeritan Pelaku IKM Jabar Digempur Barang Impor Ilegal

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 jadi salah satu yang terbaik di dunia. Kondisi ini sedikit banyak didukung dengan banyaknya investasi yang masuk ke berbagai daerah di Indonesia.

Pada awalnya Bahlil menjelaskan dalam 4-5 tahun ke belakang, kondisi ekonomi global mengalami berbagai macam kendala. Kondisi ini dimulai saat perang dagang antara Amerika dengan China dimulai.

Belum selesai dengan perang dagang, ekonomi global kembali dihantam COVID-19. Masih belum cukup, jelang masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pecah perang antara Rusia melawan Ukraina yang membuat tensi global memanas.

"Tambah panas lagi ini barang (ekonomi global), tambah panas. Belum selesai perang antara Ukraina dan Rusia, lahir lagi ketegangan di (jalur) Gaza, antara Palestina dan Israel," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor, Jawa Barat yang juga disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).

"Sampai dengan hari ini, belum pernah ada satu pemikir ekonom dari kampus manapun yang bisa meramalkan tentang bagaimana ekonomi global ke depan. Oleh karena itu sekarang adalah kepiawaian, kemampuan leadership dari masing-masing kepala negara untuk menyelamatkan negaranya," jelasnya lagi.

Di tengah berbagai permasalahan global itu, Bahlil mengatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5% di 2023, dengan inflasi di bawah 3%. Menurutnya ini merupakan salah satu pencapaian terbaik di dunia.

"Hanya tiga negara pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia di tahun 2023; India, China, dan Indonesia. Selebihnya di bawah 5% dan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong salah satu di antaranya adalah investasi," paparnya lagi.

Untuk itu Bahlil meminta kepada para pemimpin daerah, dan juga para peserta didik IPDN yang nantinya akan bertugas di berbagai daerah di Indonesia untuk membantu proses masuknya investasi di wilayah kerjanya masing-masing.

Sebab Kementerian Investasi/BKPM hanya bisa menawarkan investasi kepada para pengusaha global dan dalam negeri, namun proses pengawasan hingga pelaksanaan investasi itu terjadi di pemerintah daerah masing-masing wilayah.

"Kementerian investasi mendatangkan investasi, tapi akan mengurus investasi di daerah itu adalah camat, lurah, Sekda, kepala dinas, dan mereka mayoritas adalah tamatan-tamatan dari keluarga besar IPDN," pungkasnya.

Realisasi Investasi

Bahlil mengatakan di 2023 Indonesia berhasil menarik investasi sebesar Rp 1.418,9 triliun. Nilai ini disebut lebih tinggi dari target yang ditentukan. Di mana untuk target rencana strategis Kementerian pada 2023 ada di angka Rp 1.099,8 triliun (capaian 129,0%) dan target langsung yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Bahlil di angka Rp 1.400 triliun (tercapai 101,3%).

"Pertumbuhan kita di tahun 2023 salah satu kontribusinya adalah investasi. target investasi kita di tahun 2023, itu Rp 1.400 triliun dan itu adalah target yang dikasih oleh pak Presiden Jokowi, dan kita mampu menyelesaikan Rp 1.418,9 triliun," kata Bahlil.

Dari capaian investasi itu, Bahlil mengatakan sekitar 52,4% atau Rp 743,9 triliun merupakan investasi luar negeri (penanaman modal asing/PMA) dan 47,6% atau Rp 674,9 triliun sisanya merupakan hasil investasi dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN).

Jika dibagi berdasarkan wilayah, sebanyak Rp 730,8 triliun atau (51,5%) investasi itu masuk ke wilayah di Luar Pulau Jawa, dan Rp 688,1 triliun berada di Pulau Jawa. Berkat itu pemerintah bisa membuka sekitar 1,8 juta lapangan pekerjaan sepanjang 2023.

"PMA-nya 52,4%, PMDM-nya itu 47,6%. Antara Jawa dan luar jawa itu kurang lebih sekitar 51,5% (di Luar Pulau Jawa dan sisanya di Pulau Jawa) dan penciptaan lapangan kerja sekitar 1,8 juta," jelasnya.

Menurut Bahlil dari sana terlihat bagaimana realisasi investasi Indonesia, khususnya di sektor manufaktur, merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Ia mengatakan ini merupakan capaian yang sangat besar dan menunjukkan bagaimana tangguhnya ekonomi Indonesia saat ini.

"Realisasi investasi ini untuk sektor manufaktur di Asia Tenggara, Indonesia adalah yang paling besar peminatnya foreign direct investment masuk ke negara kita. Ini tidak main-main," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan daya saing Indonesia meningkat pesat, tapi capaian ini cenderung jauh dari kata sempurna. Pasalnya, masih ada beberapa sektor yang memperlihatkan Indonesia masih jauh ketinggalan dari negara lain.

Peringkat Indonesia pada World Competitiveness Ranking 2023 berada di 27, naik 7 level dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, bila dirinci lagi untuk indikator pendidikan dan kesehatan, sebetulnya rangking Indonesia jauh ketinggalan di peringkat 57 dan 58.

"Sayangnya, dari sisi daya saing, meski kita naik sampai 7 level bagus sekali, tapi pendidikan dan kesehatan kita masih di angka 57-58 rangkingnya. Padahal di World Competitive Ranking kita di 27," kata Jokowi ketika meresmikan Jokowi Learning Center, di SMA Kebangsaan Lampung, Kamis (11/7/2024).

Artinya, Jokowi mengatakan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia harus lebih ditingkatkan. Menurutnya, dalam sebuah pembangunan negara, ketersediaan infrastruktur saja tidak cukup, pembangunan sumber daya manusia juga harus jadi perhatian.

"Meski kita membantu infrastruktur sebaik apapun kalau SDM kita jelek, nggak baik, nanti di ranking kelihatan," sebut Jokowi.

Jokowi mengatakan Indonesia harus memiliki sumber daya manusia yang unggul juga untuk memenangkan kompetisi antar negara. Menurutnya negara yang bisa jadi adikuasa adalah negara yang cepat, bukan lagi negara yang besar.

"Sering saya sampaikan negara cepat akan kalahkan negara lambat, bukan lagi negara besar kalahkan negara kecil, ndak. Bukan negara adidaya kalahkan negara kecil, ndak. Tapi negara cepat akan kalahkan negara lambat dan kita ingin jadi negara cepat, dengan sumber daya manusia yang menguasai semuanya teknologi inovasi," tegas Jokowi.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali mencatatkan kinerja positif lewat BSI Prioritas. Hal itu pun membuat BSI Prioritas mendapatkan penghargaan internasional Best Islamic Finance Wealth Management Bank in Indonesia bersamaan dengan anugerah Best Islamic Finance Bank in Indonesia di ajang 16th Annual Islamic Finance Awards 2024 dan 18th Best Financial Institution Awards 2024.

SEVP Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih mengatakan secara kinerja hingga kuartal II/2024, kinerja segmen wealth management solid dengan fund under management (FUM) mencapai lebih dari Rp 70 triliun, naik 15,3% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, nasabah dalam kelolaan wealth management BSI juga tumbuh signifikan mencapai lebih dari 64 ribu nasabah, tumbuh 14,7% (yoy).

"BSI Prioritas menawarkan empat solusi utama dalam pengelolaan kekayaan nasabah. Pertama, solusi wealth accumulation, yang memfasilitasi peningkatan aset melalui produk investasi seperti reksa dana, sukuk, emas, dan deposito. Kedua, solusi wealth protection, memberikan perlindungan dan persiapan masa depan melalui asuransi jiwa, kesehatan, dan Pendidikan," kata Saut dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

"Ketiga, solusi wealth distribution, menyediakan layanan konsultasi waris sesuai hukum Islam. Terakhir, solusi wealth purification, memfasilitasi konsultasi dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf dengan laporan terintegrasi. Layanan terakhir adalah pembeda layanan BSI Prioritas dengan layanan prioritas bank konvensional," sambungnya

Dia menjelaskan, di tahun 2024, BSI menghadirkan berbagai produk investasi baru di antaranya Reksa Dana Syariah Terproteksi Sucor Syariah Proteksi 1, Reksa Dana Bahana USD Nadhira Sukuk dengan pembagian Dividen, produk Bancassurance Dana Hari Tua dan Smart Plan Syariah.

"Kami terus berinovasi memberikan layanan dan solusi keuangan syariah. Kami juga terus melengkapi dari sisi produk, tidak hanya sukuk dan reksa dana tetapi kami juga menyediakan aspek proteksi," tutur Saut.

Menurutnya, atas kinerja positif tersebut BSI Prioritas kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Adapun prestasi terbaru BSI dinobatkan sebagai Best Islamic Finance Wealth Management Bank in Indonesia bersamaan dengan anugerah Best Islamic Finance Bank in Indonesia di ajang 16th Annual Islamic Finance Awards 2024 dan 18th Best Financial Institution Awards 2024.

"Dua apresiasi level global tersebut diraih BSI pada ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Alpha Southeast Asia. Ini sekaligus merupakan tahun ketiga berturut-turut bagi BSI memperoleh pengakuan bergengsi dari majalah investasi institusional pertama dan satu-satunya dengan fokus di kawasan Asia Tenggara yang berbasis di Hong Kong tersebut," jelasnya.

Dia mengatakan dengan aset sebesar Rp 357,90 triliun per Maret 2024, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. BSI menguasai 41,13% pangsa pasar dari total aset industri perbankan syariah nasional yang mencapai Rp870,22 triliun pada kuartal I/2024.

Saut menjelaskan bahwa BSI terus berkomitmen dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu komitmen tersebut diwujudkan melalui BSI Prioritas, yang hadir dengan tujuan membantu pengelolaan aset nasabah secara syariah.

"BSI sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual bagi nasabah, BSI berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan yang komprehensif dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Dengan BSI Prioritas, kami berupaya untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial nasabah, tetapi juga memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan kekayaan dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam," tutup Saut.

Sebagai informasi,sepanjang tahun 2024 ini Wealth Management BSI juga telah mendapatkan 3 penghargaan Internasional lainnya antara lain Global Islamic Finance Award sebagai Best New Islamic Wealth Management Product of The Year dan Best Islamic Wealth Manager in Indonesia, Global Private Banking Innovation Award 2024 sebagai Best Islamic Wealth Manager in Indonesia.

Laba Tumbuh 33%, BSI Berhasil Cetak Kinerja Impresif

Laba Tumbuh 33%, BSI Berhasil Cetak Kinerja Impresif

Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia (IUMKM) AKUMANDIRI khawatir atas rencana larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan. Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang merupakan turunan dari UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

Ketua IUMKM AKUMANDIRI, Hermawati Setyorinny menilai aturan ini akan menindas para pedagang kecil atau segmen usaha ultramikro serta memberikan pukulan berat bagi perekonomian dalam negeri.

"Negeri ini sudah terlalu banyak regulasi, yang pada akhirnya juga saling tumpang tindih. Implementasinya pun membingungkan dan menyulitkan. Kalau ditambah lagi ada aturan baru yang menyulitkan para pedagang kecil, maka ini memberikan pukulan berat bagi kami. Padahal, kami berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi nafkah kehidupan sehari-hari," kata dia dalam keterangannya, Kamis (11/7/2025).

Ia menegaskan bahwa rokok adalah produk legal, maka wajar dijual oleh pedagang kecil. Apalagi, mengingat margin dari penjualan rokok itu sangat membantu menambah pendapatan sehari-hari para pedagang serta mempercepat perputaran barang lainnya.

"Larangan zonasi ini tidak adil bagi pedagang kecil. Mereka juga memahami bahwa rokok adalah produk terbatas yang hanya ditujukan bagi konsumen berusia 18 tahun ke atas," terangnya.

Selain itu, para pedagang juga tidak pernah mengetahui adanya rencana larangan ini sebelumnya. Menurutnya dari sisi keadilan, pemerintah belum memenuhi aspek tersebut.

"Dalam merancang aturan itu, seharusnya pihak yang terdampak, baik paguyuban atau asosiasi, itu dilibatkan." jelasnya.

Ia menyebut, saat ini yang dibutuhkan oleh para pedagang kecil, khususnya segmen ultramikro adalah perlindungan dari pemerintah. Berbagai program pendampingan yang ada untuk segmen tersebut dinilai masih belum tepat sasaran.

"Para pedagang kecil ini harus diberdayakan dan dilindungi. Pemerintah harusnya menyiapkan program-program yang inklusif dan tepat sasaran, bukan dengan menerbitkan regulasi yang semakin menyulitkan pedagang kecil," terangnya.

Ia berharap pemerintah dapat menimbang kembali dampak yang akan dihadapi oleh para pedagang kecil apabila aturan ini disahkan. Padahal, di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 65 juta pelaku usaha ultramikro. Maka, rencana pelarangan menjadi pukulan berat bagi keberlangsungan pedagang kecil.

Setyorinny menambahkan bahwa IUMKM AKUMANDIRI sepakat dengan pemerintah bawah rokok itu tidak ditujukan bagi anak di bawah umur 18 tahun. Pihaknya juga siap mendukung pemerintah untuk mensuksesan larangan penjualan rokok bagi anak di bawah umur 18 tahun tanpa harus mengorbankan pelaku usaha ultramikro.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot program pompanisasi di berbagai daerah. Salah satunya di Provinsi Lampung yang hari ini dikunjungi langsung olehnya.

Menurutnya, pompanisasi dapat menjaga produktivitas petani sehingga produksi beras diharapkan meningkat. Kalau perlu Jokowi meminta agar petani yang tadinya cuma bisa panen sekali setahun bisa bertambah dua hingga tiga kali.

"Diharapkan biasanya tanam panen sekali bisa dua kali, yang dua kali bisa tiga kali," sebut Jokowi di Desa Bandan Hurip, Lampung Selatan, Kamis (11/7/2024).

Pompanisasi, kata Jokowi, akan menjamin pengairan ke sawah-sawah. Maka ketika kekeringan terjadi, petani tak kesulitan mendapatkan air. Ujungnya produktivitas bisa terjaga dan akhirnya produksi beras tidak mengalami penurunan.

"Ini kan pompanisasi ini untuk antisipasi kalau terjadi kekeringan panjang terjadi gelombang panas, kita harus siap dulu, sehingga produktivitas petani produksi beras kita tidak turun," beber Jokowi.

Jokowi mengingatkan sejauh ini sudah banyak negara yang produksi pangannya anjlok karena perubahan iklim, macam gelombang panas yang akan menghantam Indonesia. Dia tak mau petani Indonesia merasakan hal yang sama.

"Semua negara sekarang produksinya turun gegara gelombang panas dan kekeringan panjang," tegas Jokowi.