MANADO - Akademisi yang juga penelitikelautan, Rignolda Djamaluddin, mengaku memiliki bukti jika ada kehidupan bawah laut di Teluk Manado yang kini akan direklamasi. Rignolda menyebutkan jika pihaknya telah menemukan karang hidup di area pantai Sindulang hingga ke Karangria.

Kepada wartawan, Rignolda menjelaskan jika penemuan ini terjadi saat tim peneliti melakukan penyelaman pada tanggal 15 Juni 2024, di mana mereka menemukan jenis terumbu karang di area perairan pantai.

Temuan ini sekaligus menjawab kabar bahwa di area tersebut tidak ada kehidupan berupa karang maupun biota laut lain.

“Kami punya lokasinya dan alat bukti gambar bawah lautnya. Yang ditemukan itu bahkan bukan hanya terumbu mati, tetapi terumbu hidup dan koloninya yang masih ada,” ujar Rignolda.

Menurut dosen di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini, temuan tersebut sudah bisa menjadi dasar untuk menunda bahkan membatalkan rencana reklamasi Teluk Manado, karena berpotensi mengganggu serta merusak kehidupan di bawah laut.

Lebih lanjut, Rignolda menjelaskan jika selama ini argumentasi yang dibangun soal tidak mungkin ada kehidupan di bawah laut, ketika ada pertemuan antara air sungai dan air laut, merupakan sebuah teori lama yang kini telah terbantahkan oleh fakta di lapangan.

Sebagai seorang akademisi dan peneliti, Rignolda menuturkan bahwa kajian-kajian itu perlu dan harus dibuktikan secara langsung sehingga tidak hanya menjadi sekadar teori yang tak relevan lagi dengan kondisi di lapangan.

Apalagi temuan kali ini telah mengungkapkan fakta bahwa telah ditemukan bukti ekologis di wilayah perairan tersebut tidak dapat dielakkan lagi.

“Di sini sebenarnya bisa dijelaskan jika ada dua air yang beda massa jenis, seperti air sungai dan air laut, maka air sungai akan ada di atas dan air laut akan ada di bawah. Jadi tetap kehidupan laut itu terjaga. Artinya, teori itu gugur oleh fakta di lapangan,” kata Rignolda.

Sebelumnya, koalisi masyarakat dan nelayan di Kota Manado, menolak reklamasi Teluk Manado seluas 90 hektare di wilayah pantai Karangria Manado.

swingly m

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Surabaya, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., SpOG(K), diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian itu buntut komentarnya yang tidak setuju dengan wacana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Kabar pemberhentian Prof. Budi tersebar di grup WhatsApp dan telah dikonfirmasi olehnya.

"Iya, saya diberhentikan dari dekan FK Unair. Itu dari grupnya dekan dan dosen-dosen, saya pamitan karena SK pemberhentian saya terima tadi sekitar pukul 15.00 WIB," ujar Budi saat dihubungi, Rabu (3/7).

Prof. Budi mengungkapkan bahwa dirinya telah diberi tahu oleh pihak rektorat Unair tentang pemberhentiannya pada pagi hari yang sama.

Sejak Senin (1/7), Prof. Budi telah dipanggil oleh pihak rektorat Unair terkait komentarnya tersebut. "Prosesnya, saya dipanggil terkait pernyataan tidak setuju dengan dokter asing. Akhirnya, hari Rabu keluar SK-nya," ungkapnya.

Di SK pemberhentian yang diterima Prof. Budi, tidak disebutkan alasan spesifik mengenai pemberhentiannya. "Kalau di SK tidak ada keterangan alasan pemberhentian, tetapi dalam proses pemanggilan itu disebutkan," ujarnya.

Seperti apa pernyataannya?

Prof. Budi menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana Menkes mendatangkan dokter asing ke Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, sebanyak 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia masih mampu meluluskan dokter-dokter berkualitas.

"Saya pikir semua dokter di Indonesia tidak rela kalau dokter asing bekerja di sini, karena kita mampu untuk memenuhi dan kita mampu menjadi dokter di tuan rumah sendiri," ujar Prof. Budi, saat ditemui Basra, partner media kumparan, belum lama ini.

Kata Unair

Pihak Unair juga membenarkan terkait pemberhentian Prof. Budi sebagai dekan FK.

"Terkait beredarnya pemberitaan tentang pemberhentian Dekan FK Unair di beberapa media sosial, kami, Humas Universitas Airlangga, menyatakan bahwa pemberitaan tersebut benar adanya," kata Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Universitas Airlangga, dr. Martha Kurnia Kusumawardani, SpKFR(K).

Martha menjelaskan bahwa pemberhentian Prof. Budi telah dipertimbangkan oleh pimpinan Unair. Pihak kampus mengucapkan terima kasih kepada Prof. Budi.

Kemenkes Sebut Tak Terlibat Pemberhentian

Kemenkes tidak terlibat atas pemberhentian Prof Budi Santoso.

"Tidak ada hubungan (pemecatan Prof. Budi sebagai dekan FK Unair) dengan Kemenkes dan tidak ada jalur struktural Kemenkes ke institusi universitas," kata Kabiro Humas Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi.

Nadia mengatakan, keputusan pemberhentian Prof. Budi tersebut sepenuhnya kebijakan dari kampus sendiri. "Ini adalah keputusan internal Unair," ucapnya.

Kata Kemenkes soal Dokter Asing

Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kebijakan mendatangkan dokter asing ke Indonesia telah tertuang di dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam Pasal 248 UU Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa ;

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi.

(2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Konsil, dan Kolegium.

(3) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penilaian kelengkapan administratif; dan

b. penilaian kemampuan praktik.

(4) Penilaian kemampuan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah penilaian kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

"Seperti yang dijelaskan bapak dan kalau aturannya sudah jelas di UU 17/2023," kata Nadia.

Nadia menyebut, Indonesia masih kekurangan dokter spesialis serta daya tampung pendidikan dokter spesialis juga masih kurang.

"Yang punya prodi spesialis hanya 26, kekurangan dokter spesialis masih banyak, akan butuh waktu 10-15 tahun memenuhi ratio 1:10 sementara negara lain sudah 1:5," terangnya.

Kemenkes Bantah Pencopotan Perintah Menkes

Juru Bicara Kemenkes, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH mengatakan, Kemenkes tidak ada keterlibatan atas pencopotan Prof. Budi sebagai dekan FK Unair.

"Kemenkes tidak membawahi Unair, dan tidak memiliki wewenang mengatur Unair," ujar Syahril dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (4/7).

Terkait isu pemecatan Prof. Budi atas arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kata Syahril, hal tersebut tidaklah benar.

"Informasi yang mengatakan Menkes mengontak Rektor Unair untuk meminta memberhentikan Dekan FK merupakan fitnah dan hoaks," ucapnya.

Selain itu, Syahril menyebut soal isu pihaknya akan mendatangkan ribuan dokter asing ke Indonesia juga bohong.

"Informasi yang beredar seolah Kemenkes akan mendatangkan 6 ribu dokter warga negara asing (WNA) adalah juga hoaks," kata dia.

Alumni dan Dokter Gelar Aksi Bela Prof Budi

Sejumlah mahasiswa, alumni, dan para dokter, menggelar aksi di halaman depan kampus A Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (4/7). Mereka mengadakan aksi bela Prof Budi.

Puluhan karangan bunga terpasang melingkar di halaman depan gedung Kampus A Unair. Karangan bunga rata-rata tersebut bertuliskan turut berduka cita serta #saveprofbus, #ProfBUSforFKUNAIR dan lainnya.

Dalam aksinya, mereka membawa poster dengan kalimat pembelaan terhadap Prof. Budi atas pencopotannya sebagai dekan FK Unair. Bendera setengah tiang dipasang dalam aksi ini.

Sejumlah alumni, dosen, hingga dokter muda pun bergiliran orasi menyuarakan keprihatinan atas pemberhentian Prof. Budi itu.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Biro Komite Palestina untuk PBB di Istana Wakil Presiden, Kamis (4/7) siang. Wakil Tetap RI untuk PBB, Arrmanatha Nasir, mengatakan kedatangan Biro Komite Palestina PBB untuk mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas dukungan terhadap Palestina.

"Nah, dukungan ini bukan saja dukungan politis tapi juga dukungan konkret. Dari segi dukungan politis hampir di seluruh forum baik itu forum PBB, baik itu di forum seperti G20, forum seperti ASEAN, Indonesia selalu membawa isu Palestina," kata dia dikutip Jumat (5/7).

"Indonesia selalu mendorong agar negara-negara yang belum mendukung kemerdekaan Palestina atau me-recognize Palestina untuk mengakui dan mereka akan mendukung kemerdekaan Palestina," sambungnya.

Dukungan konkret Indonesia terlihat dari bantuan yang selama ini dikirimkan ke Palestina. Dalam pertemuan itu, Ma'ruf mengungkapkan pemerintah telah mengirim lebih dari 4.500 ton bantuan ke Gaza yang didukung oleh sejumlah negara.

"Yang kedua, kekaguman-kekaguman Komite Palestina ini adalah bentuk dukungan Indonesia itu bukan saja dari komponen tertentu, namun seluruh komponen bangsa. Kemarin kita bertemu dengan DPR dan begitu kuat dukungan dari DPR," ucapnya.

"Tadi pagi kita ketemu dengan Ibu Menteri Luar Negeri juga menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam mengupayakan adanya dukungan terhadap rekognisi Palestina," ungkapnya.

Arrmanatha kemudian menyinggung soal gelombang dukungan terhadap Palestina yang terus berdatangan beberapa waktu belakangan ini. Ia mengatakan, ada peran aktif Indonesia di balik pengakuan tersebut.

"Kemudian beberapa waktu lalu juga ada gelombang dari Eropa, negara-negara Eropa, juga negara-negara baru yang mengakui itu juga tidak lepas dari peran aktif Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu menteri luar negeri, salah satu dari 8 menlu [di] Komite OKI yang ditunjuk untuk melakukan lobi kepada negara-negara barat," ungkapnya lagi.

Saat ini, lanjutnya, sedang diupayakan agar gelombang dukungan yang sama terjadi di Asia Pasifik. Ia mengatakan, Komite Palestina untuk PBB mengharapkan peran Indonesia bersama negara di kawasan untuk mendorong negara-negara yang belum mengakui Palestina agar segera mengakui Palestina.

"Yang kedua ada juga bukti bahwa apabila suatu negara, me-rekognisi Palestina, mengakui Palestina, bukti bahwa negara tersebut menghormati hukum Internasional karena seperti kita ketahui sekarang berbagai langkah yang diambil oleh Israel itu sama sekali tidak menghormati hukum internasional, sama sekali tidak menghormati perdamaian," ujarnya.

Ia berharap dengan semakin banyak negara yang mengakui Palestina, maka Dewan Keamanan PBB dapat terdorong untuk menerima Palestina sebagai anggota PBB.

"Sehingga ini akan memberikan status yang sama antara Palestina dan Israel sehingga negosiasi untuk solusi dua negara dapat segera terlaksana dan secepatnya tercapai. Kita melihatnya rekognisi untuk Palestina itu adalah investasi untuk perdamaian. Ini yang terus kita upayakan dari komite ini," pungkasnya.

Di tengah serangan ransomware ke server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 milik Kementerian Kominfo, sosok Menkominfo Budi Arie Setiadi menjadi sorotan. Ia dinilai gagal menjaga keamanan data yang terdapat di PDNS 2.

Desakan agar Budi Arie mundur juga muncul di masyarakat lewat petisi online. Meski begitu, Ketum Relawan Pro Jokowi (Projo) itu bergeming.

Kini desakan untuk mundur semakin kuat. Seperti apa?

Tunjukkan Ksatrianya

Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, mendesak Budi Arie mundur dari posisinya imbas server PDN diserang ransomware brain cipher. Ia menilai, Budi turut bertanggung jawab atas insiden ini. Bukan hanya Semuel Pangerapan yang sudah menyatakan mundur dari Dirjen Aptika Kominfo.

“Harusnya ke pemegang pertanggungjawabannya si, harus menterinya yang mundur, kalau enggak mundur, ya dipecat,” kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/7).

“Jadi pertanggungjawabannya memang setara harus dengan pengguna anggaran yaitu menteri,” lanjut Effendi.

“Sayang, Samuel orang baik, bukan baik orangnya saja tapi kinerjanya bagus. Sayang. Saya kira Budi Arie harus menunjukkan lah ksatrianya. Demi menjaga nama baik Pak Jokowi di akhir injury time-nya,” sambungnya.

Kabinet Kayak Warung

Effendi Simbolon juga mengkritisi kabinet Jokowi yang menurutnya diisi orang tidak kompeten di bidangnya. Ia mengusulkan harusnya para menteri menjalani fit and proper test.

“Ya kita harus fit and proper kan, paling tidak kan dia mengetahui tupoksinya secara baik, tidak kemudian gaya relawan begitu ya, ini kan lucu kayak, kabinet kayak warung semua,” kata Effendi.

Namun Effendi menyadari DPR tidak memiliki wewenang untuk melakukan uji kelayakan para menteri presiden. Termasuk, memberikan rekomendasi untuk memecat menteri.

Puan Dorong Jokowi Evaluasi Budi Arie

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Jokowi untuk segera mengevaluasi kinerja Budi Arie.

“Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden,” kata Puan.

“Pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri," sambung Puan.

Jokowi: Sudah Dievaluasi

Jokowi merespons desakan mundur yang masif kepada Budi Arie yang dinilai gagal menjaga data nasional karena server PDN diserang ransomware. Jokowi hanya menjawab singkat terkait desakan mundur Budi Arie.

"Semua sudah dievaluasi," kata Jokowi usai meresmikan Hyundai-LG Indonesia Green Power di Karawang, Rabu (3/7).

Jokowi menyebut, masalah server PDN ini dijadikan pelajaran. Ia meminta data nasional ke depan harus di-back up.

Masalah back up data ini menjadi sorotan publik dan ahli IT karena Budi Arie rupanya tidak memiliki back up data nasional.

"Diback up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," tutur eks Gubernur Jakarta ini.

Budi Arie Gembok Akun IG

Di tengah desakan mundur ini, Budi Arie menutup akun Instagram-nya. Dilihat kumparan pada Kamis (4/7) pukul 15.15 WIB akun itu sudah dalam mode privat.

Budi Arie belum memberikan keterangan terkait itu. kumparan sudah menghubunginya namun belum ada respons.

Serangan Ransomware

Pemerintah kehilangan akses data PDN sejak 20 Juni. Data di PDN dienkripsi atau dikunci oleh geng Brain Chiper sehingga tak bisa diakses oleh para tenant yang berasal dari lembaga negara, kementerian, dan pemda.

Brain Chiper pada Rabu (3/7) memberikan kunci deskripsi untuk membuka kuncian di PDN. Menurut Kominfo, pihaknya sudah mencoba kunci yang diberikan itu dan telah berhasil membuka data spesimen.

Sebanyak 88,93 persen atau 1.558 pembaca kumparan tak tertarik mengikuti tren viral cek khodam di media sosial. Angka ini merupakan hasil polling kumparan yang beredar pada 25 Juni-2 Juli 2024.

Total ada sebanyak 1.752 responden yang menjawab polling ini. Sisanya, 11,07 persen atau 194 pembaca tetap tertarik untuk cek khodam mereka di sosial media.

Hingga saat ini, media sosial masih diramaikan dengan layanan cek khodam, baik menggunakan website maupun dengan cara memasukkan nama di kolom komentar live TikTok.

Awalnya, fenomena cek khodam ini ramai di media sosial TikTok. Di platform tersebut, sejumlah kreator konten menayangkan live atau siaran langsung untuk menerawang khodam milik penonton.

Berdasarkan pantauan kumparan, salah satu akun kreator konten di TikTok dapat mendulang hingga seribuan penonton dalam sekali live. Mereka bahkan ada yang menawarkan jasa subscription plan (langganan) via TikTok dengan biaya sekitar Rp 44 ribu per bulan.

Penonton yang subscribe dapat memiliki akses eksklusif ke sub-only live chat dan sub-only chat. Dengan privilege tersebut, penonton yang berlangganan dapat memberikan komentar bahkan saat kolom komentar dimatikan.

Menurut dosen Sastra Jawa Universitas Indonesia (UI), Prapto Yuwono, tren cek khodam yang ada di media sosial perlu diwaspadai. Menurutnya, cek khodam hanya melalui nama seperti di TikTok itu tidak sesuai dengan yang dipahami dalam budaya masyarakat Jawa.

“Kalau itu [live yang di TikTok] ya bisa saja menyesatkan menurut saya, karena belum tentu orang ‘pintar’ itu benar, kan. Jadi bisa aja rekayasa, bisa apa, karena dia berbayar gitu, hati-hati aja gitu. Jadi banyak cara punya kamuflase bisnis sebetulnya, kan,” ungkap Prapto saat dihubungi kumparan, Rabu (26/6).

Menurut Prapto, tidak semua orang dewasa memiliki khodam. Namun jika punya, kata dia, seseorang dapat mengeceknya dengan tata cara khusus. Yang jelas, tegas dia, seseorang tidak bisa mengetahuinya hanya melalui nama. Perlu rangkaian dan upacara khusus untuk mengecek apakah seseorang memiliki khodam.

Komite Palestina untuk PBB bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Kamis (4/7) sore. Ketua Komite Palestina yang juga Wakil Tetap Senegal untuk PBB, Cheikh Niang, berterima kasih atas dukungan yang diberikan Indonesia kepada Palestina.

"Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia, komitmen kuat masyarakat Indonesia untuk mendukung [Palestina]," kata Niang, dikutip Jumat (5/7).

Ia berharap pada pemerintahan Indonesia yang baru nanti, dukungan untuk Palestina dapat dilanjutkan.

"Dukungan Indonesia yang sangat kuat, tidak hanya Indonesia merupakan pemimpin, tidak hanya di Asia tapi juga dunia. Kami menantikan pemerintahan baru Indonesia untuk melanjutkan dukungan," ujarnya.

Sementara Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad H. Mansour, mengungkapkan ada tiga pesan yang disampaikan pihaknya kepada Ma'ruf.

"[Pertama] pentingnya menghentikan kekerasan dan kekejaman yang ada di Palestina saat ini melalui gencatan senjata," ungkapnya.

Pesan kedua, pentingnya memastikan bantuan terus mengalir ke Palestina.

"Ketiga adalah terkait perlunya pengakuan negara, terhadap Palestina yang berdaulat," tuturnya.

Mansour mengaku senang dengan tanggapan positif Ma'ruf terkait pentingnya melakukan langkah praktis dalam mendukung Palestina.

"Kami juga sangat senang dengan respons positif dari Bapak Wakil Presiden. Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan warga Indonesia terhadap saudara dan saudari di Palestina dan Gaza," pungkasnya.

Prof Dr Budi Santoso dr SpOG (K) dicopot sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Surabaya. Pencopotan ini pun menuai polemik.

Prof Dr Budi Santoso awalnya mengkritik soal wacana Menkes Budi Gunadi Sadikin yang akan mendatangkan dokter asing ke Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Namun, Prof. Budi menilai sebanyak 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia masih mampu menghasilkan dokter-dokter berkualitas. Bahkan, kualitasnya diyakini tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

“Saya pikir semua dokter di Indonesia tidak rela kalau dokter asing bekerja di sini, karena kita mampu untuk memenuhi dan kita mampu menjadi dokter di tuan rumah sendiri,” ujarnya.

Menurut Prof Budi, banyak rumah sakit vertikal di kota-kota besar di Indonesia yang memiliki dokter spesialis berkompeten dan tidak kalah kualitasnya dengan yang ada di luar negeri. Rencana mendatangkan dokter asing ini pun dinilai agak aneh.

Berikut kronologi polemik ini:

1 Juli 2024

Sejak Senin (1/7), Prof. Budi telah dipanggil oleh pihak rektorat Unair terkait dengan komentarnya tersebut.

3 Juli 2024

Prof. Budi diberhentikan oleh pihak kampus pada Rabu (3/7), buntut komentarnya yang tidak setuju dengan wacana Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Kabar pemberhentian Prof. Budi sempat tersebar di grup WhatsApp dan telah dikonfirmasi olehnya.

4 Juli 2024

Sejumlah mahasiswa, alumni hingga dokter menggelar aksi di halaman depan Kampus A, Unair Surabaya, Kamis (4/7) siang.

Aksi itu digelar sebagai bentuk bela Prof Dr Budi Santoso dr SpOG (K) yang diberhentikan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Surabaya.

Profesor bedah saraf Unair, Prof. Dr. dr. Abdul Hafid Bajamal, Sp.BS (K) Spine dalam orasinya mengusulkan kepada para civitas akademika di FK Unair untuk mogok kerja.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah membantah soal pencopotan Prof Dr Budi ada kaitannya dengan Menteri Kesehatan.

Juru Bicara Kemenkes, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH mengatakan, Kemenkes tidak ada keterlibatan atas pencopotan Prof. Budi sebagai dekan FK Unair.

"Kemenkes tidak membawahi Unair, dan tidak memiliki wewenang mengatur Unair," ujar Syahril dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Kamis (4/7).

Terkait isu pemecatan Prof. Budi atas arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kata Syahril, hal tersebut tidaklah benar.

"Informasi yang mengatakan Menkes mengontak Rektor Unair untuk meminta memberhentikan Dekan FK merupakan fitnah dan hoaks," ucapnya.

Selain itu, Syahril menyebut soal isu pihaknya akan mendatangkan ribuan dokter asing ke Indonesia juga bohong.

Fase kedatangan jemaah haji gelombang pertama di Debarkasi Surabaya berakhir pada hari Kamis (4/7) kemarin. Kelompok terbang (kloter) 46 yang merupakan gabungan dari Kabupaten dan Kota Pasuruan adalah kloter terakhir dari Debarkasi Surabaya yang diterbangkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Kloter 46 tiba di Bandara Internasional Juanda pada Kamis pukul 17.55 WIB.

Sementara itu, fase kedatangan jemaah haji gelombang kedua akan dimulai pada hari ini Jumat (5/7). Kedatangan kelompok terbang (kloter) 47 dari Kabupaten Lumajang akan menandai kedatangan jemaah haji gelombang kedua. Berbeda dengan gelombang pertama, kloter 47 terbang menuju Surabaya dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah dan mendarat di Bandara Internasional Juanda pada Jumat pagi.

Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya, Abdul Haris menjelaskan para jemaah haji gelombang kedua pulang ke tanah air dengan memakai seragam batik haji sebagaimana jemaah haji gelombang satu.

“Ketika berangkat ke tanah suci, jemaah haji gelombang kedua memakai pakaian ihram. Karena sudah selesai melaksanakan ibadah haji, jemaah kembali ke tanah air dengan memakai batik haji,” terang Haris, Jumat (5/7).

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jawa Timur ini juga menjelaskan jemaah haji terbang ke tanah air dengan menggunakan pesawat maskapai Saudia Airlines.

“Tidak ada perbedaan maskapai maupun tipe pesawat,” tuturnya.

Total 60 kloter akan diterbangkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah hingga kloter 106 yang dijadwalkan terbang pada 21 Juli dan tiba di tanah air pada 22 Juli 2024.

Haris juga menyampaikan jumlah terakhir jemaah haji Debarkasi Surabaya yang wafat di tanah suci sejumlah 66 orang.

Secara nasional terdapat 367 jemaah yang wafat sedangkan dari embarkasi Surabaya berjumlah 66 orang atau sekitar 18% dari skala nasional.

“Jumlah ini sekitar 18% persen dari total keseluruhan dari Indonesia sejumlah 367 jemaah yang telah wafat,” tandasnya.

"Sangat prihatin dengan banyaknya jemaah yang meninggal dan berharap korban yang meninggal bisa ditekan atau diminimalisir. Kami juga berupaya maksimal dalam penanganan yang tepat apabila terdapat jemaah yang mempunyai keluhan kondisi kesehatan," sambungnya.

Hasyim Asy'ari diberhentikan sebagai Ketua dan anggota KPU usai dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus asusila oleh DKPP.

Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (3/7), DKPP menyatakan Hasyim terbukti berhubungan badan dengan seorang anggota PPLN Den Haag, Belanda.

Berbagai pihak mengomentari kasus ini.

Seperti apa?

Tetangga Kaget

Rumah dinas Hasyim di Kompleks KPU, Jalan Siaga Raya, Jakarta Selatan, tampak sepi, pada Kamis (4/7).

Tak terlihat adanya aktivitas di dalam rumah dengan cat yang didominasi warna putih itu. Sejumlah lampu di luar rumah menyala. Namun, ada mobil Hyundai Palisade dan motor yang terparkir di halaman rumah dan jalan di depan rumah.

Salah seorang petugas jaga kompleks yang enggan disebut namanya mengatakan Hasyim memang jarang menempati rumah dinasnya. Rumah dinasnya seringkali dibiarkan kosong.

Sementara di Semarang, di sekitar rumah Hasyim Asy'ari di Kecamatan Pedurungan, tetangga kaget dengan kasus asusila yang menjerat Hasyim.

Warga tak menyangka karena hubungan Hasyim dan istrinya terlihat baik-baik saja.

"Kalau Pak Hasyim orangnya baik sopan, saleh. Ya, kita enggak ngiralah. Secara lingkungan baik, kita tidak menyangka itu (tindakan asusila), karena sehari-hari baik," ujar Dadang, Ketua RT setempat, saat dihubungi wartawan, Kamis (4/7).

Dadang mengaku terakhir bertemu saat momen pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Pemilu 2024. Ia datang ke rumah Hasyim dan bertemu dengan Hasyim dan istrinya.

Berdasar situs KPU, Hasyim memiliki seorang istri bernama Siti Mutmainah dan tiga anak. Baik Hasyim dan istrinya tercatat sebagai akademisi di Universitas Diponegoro, Semarang.

Hasyim mengajar di Fakultas Hukum, sedang istrinya di Fakultas Ekonomi. Pasutri ini juga memegang gelar doktor. Namun Hasyim sudah tidak mengajar sejak 2022.

Tanggapan Sejumlah Pihak

Sejumlah pihak turut berkomentar terkait kasus Hasyim ini. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai DKPP memutus dengan tepat.

"Ini sesuatu yang memalukan dan memilukan oleh karena itu KPU harus bagaimana memulihkan nama baik dari pada KPU,” kata politisi PAN itu saat ditemui kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).

Respons juga datang dari Ketua DPR Puan Maharani. Dia menyayangkan Hasyim dipecat karena kasus asusila. "Harusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu," ucap dia kemarin.

Ketua DPP PDIP ini mengatakan, kejadian yang menimpa KPU akan dijadikan evaluasi agar dalam pemilihan anggota KPU ke depan dilakukan dengan ketat.

"Kita harus sama-sama evaluasi, kita harus cari figur-figur yang mungkin lebih baik, dan mekanisme yang ada sama-sama kita perbaiki," ucap Puan.

Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga turut menyoroti perbuatan Hasyim. Ma'ruf mengatakan, keputusan DKPP jadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait moral dan integritas.

"Buat saya yang penting ini pelajaran penting untuk semua pihak," ujar Ma'ruf kepada wartawan di Surabaya, Kamis (4/7).

Meski Ketua KPU dipecat, Ma'ruf meyakini tahapan Pilkada Serentak 2024 tidak akan terganggu.

"Nah ini kan soal moral, soal integritas, soal ini yang harus memegang apa namanya itu kekuasaan itu harus betul-betul menjaga ya, ini peringatan jadi, jangan-jangan main-main nanti seperti apa yang terjadi di KPU," ucap dia.

Ternyata, Hasyim ini juga sudah sering diingatkan. Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Peringatan yang disampaikan, yakni untuk menjaga betul lembaga KPU.

"Dan sebenarnya khusus kepada saudara Hasyim ini kita beberapa kali juga memberikan masukan supaya menjaga lembaga ini menjadi sikap sebagai ketua lembaga yang sangat penting dan strategis," kata Doli kepada wartawan, Kamis (4/7).

"Apalagi kita tentu membutuhkan lembaga ini tetap memiliki kredibilitas yang baik di mata publik karena dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah," lanjutnya.

Sementara dari Fraksi PKS, menyatakan kecewa atas perbuatan Hasyim. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengaku terkejut dengan tindakan yang dilakukan Hasyim.

"Saya menghormati keputusan DKPP walaupun kepada Mas Hasyim karena selama empat tahun lebih membersamai cukup terkejut dan sedih," kata Mardani di Gedung DPR, Senayan, Kamis (4/7).

"Pembelajaran paling utamanya penyelenggara Pemilu itu basisnya trust, kepercayaan," tutur Ketua DPP PKS itu.

"Anggaran yang besar kalau tidak didukung dengan kepercayaan yang tinggi ya akan besar sekali lost-nya. Ini jadi pelajaran mahal buat kita semua," sambung dia.

Respons KPU

Setelah putusan DKPP, KPU bergerak cepat menunjuk Mochamad Afifuddin sebagai plt Ketua KPU.

"Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Mochamad Afifuddin untuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPU untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai dengan nanti dipilihnya Ketua KPU secara definitif," kata Komisioner KPU, August Mellaz, dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (4/7).

Rapat pleno dihadiri oleh 6 komisioner KPU, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Mochammad Afifuddin. Serta Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Sementara posisi Hasyim selaku komisioner KPU, akan digantikan oleh Iffa Rosita. Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, untuk menentukan pengganti Hasyim tidak perlu lagi dilakukan fit and proper test. Akan tetapi langsung menunjuk calon anggota nomor urut 8 saat fit and proper test anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada Februari 2022 lalu.

Berdasarkan hasil fit and proper test yang dilakukan DPR RI saat itu, calon anggota posisi nomor urut 8 adalah Viryan Aziz. Namun Viryan sudah meninggal dunia. Sehingga dipilihlah Iffa Rosita yang berada di urutan setelahnya.

Kata Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati putusan DKPP. Ia pun memastikan proses Pilkada akan tetap berjalan baik, meski Hasyim dicopot dari jabatan dan posisinya di KPU.

"Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan, dan pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur dan adil," kata Jokowi kepada wartawan di Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7).

Jokowi pun mengaku Keputusan Presiden itu masih dalam proses dan belum sampai di mejanya.

"Keppres belum masuk ke meja saya. Dalam proses, proses administrasi. Biasa saja," ucapnya.

Partai Buruh menang besar dalam pemilu parlemen Inggris, Kamis (4/7). Sementara Partai Konservatif diperkirakan akan mengalami kekalahan, berdasarkan hasil exit poll.

Keir Starmer akan menjadi perdana menteri Inggris berikutnya usai Partai Buruh menang. Mengalahkan Rishi Sunak dari Partai Konservatif.

Partai Buruh yang beraliran kiri-tengah dalam upaya meraih 410 dari 650 kursi di parlemen. Hasil ini akan memberi Partai Buruh mayoritas 170 suara dan akan mengakhiri 14 tahun pemerintahan yang dipimpin Partai Konservatif.

“Kepada semua orang yang telah berkampanye untuk Partai Buruh dalam pemilu ini, kepada semua orang yang memilih kami dan menaruh kepercayaan mereka pada Partai Buruh kami yang telah berubah – terima kasih,” kata Starmer di X, dikutip dari Reuters.

Partai Sunak diperkirakan hanya meraih 131 kursi, dan menjadi catatan pemilu terburuk dalam sejarahnya.

Pemilih di Inggris tampak tengah bersikap atas krisis biaya hidup, dan ketidakstabilan, serta pertikaian selama bertahun-tahun dengan pergantian lima perdana menteri berbeda sejak pemungutan suara Brexit tahun 2016.

Partai Demokrat Liberal yang berhaluan tengah diperkirakan akan memperoleh 61 kursi, sedangkan partai populis sayap kanan Reformasi Inggris, yang dipimpin oleh juru kampanye Brexit Nigel Farage yang berjanji untuk menghancurkan partai Konservatif, diperkirakan akan memenangkan 13 kursi.

Bukan hanya Partai Konservatif yang suaranya diprediksi akan ambruk. Partai Nasional Skotlandia yang pro-kemerdekaan diperkirakan hanya meraih 10 kursi, yang merupakan perolehan terburuk sejak 2010.

Dalam enam pemilu terakhir di Inggris, hanya satu exit poll yang memberikan hasil yang salah. Hasil resmi akan menyusul dalam beberapa jam ke depan.

“Jika exit poll ini benar, maka ini adalah kekalahan bersejarah bagi Partai Konservatif, salah satu kekuatan paling tangguh yang pernah kita lihat dalam sejarah politik Inggris,” ujar Keiran Pedley, Direktur di Ipsos, yang melakukan exit poll.

Kepala intelijen Israel David Barnea berangkat ke Doha untuk melakukan pembicaraan mengenai perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera dengan Hamas.

Hal tersebut disampaikan seorang sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut kepada AFP, Kamis (4/7).

“Delegasi Israel yang dipimpin oleh David Barnea sedang melakukan perjalanan ke Qatar dalam kelanjutan pembicaraan mengenai kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan. Dia akan bertemu dengan perdana menteri Qatar untuk berdiskusi yang bertujuan untuk membawa para pihak lebih dekat ke kesepakatan di Gaza,” kata sumber yang tak ingin disebut identitasnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan telah setuju untuk mengirim delegasi melakukan pembicaraan mengenai pembebasan sandera.

Dalam sebuah pernyataan setelah pembicaraan telepon dengan Presiden AS Joe Biden, kantor Netanyahu mengatakan: "Perdana Menteri menyampaikan informasi terbaru kepada Presiden Biden tentang keputusannya untuk mengirim delegasi yang akan melanjutkan negosiasi untuk membebaskan para sandera."

Dalam pernyataannya melalui panggilan telepon, Gedung Putih mengatakan Biden menyambut baik keputusan untuk meminta para perunding Israel “terlibat” dengan mediator dalam upaya “untuk mencapai kesepakatan”.

Netanyahu mengadakan pertemuan kabinet keamanannya pada Kamis malam untuk membahas proposal baru yang dikirim oleh Hamas melalui mediator Qatar.

Qatar, Mesir dan Amerika Serikat telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Taliban adalah sekutu Moskow dalam memerangi terorisme karena mereka menguasai Afghanistan.

Rusia menempatkan Taliban sebagai organisasi terlarang sejak 2003. Namun pada Mei 2024, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menyebut akan menghapus Taliban dari daftar tersebut, sebagaimana diberitakan oleh Kantor berita Rusia, RIA Novosti.

Putin pun menyerukan untuk membangun hubungan dengan pemerintah Taliban.

"Kita harus berasumsi bahwa Taliban mengendalikan kekuasaan di negara ini. Dan dalam hal ini Taliban, tentu saja, adalah sekutu kita dalam perang melawan terorisme, karena otoritas mana pun berkepentingan dengan stabilitas di negara yang mereka kelola," kata Putin dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP, Jumat (5/7).

Taliban telah berperang melawan saingan jihadis Negara Islam Khorasan (IS-K) di Afghanistan selama bertahun-tahun.

Pada bulan Maret, pejuang IS-K menewaskan lebih dari 140 orang dalam serangan di gedung konser Moskow, serangan teror paling mematikan di Rusia selama hampir dua dekade.

Sejak mengambil alih Afghanistan pada tahun 2021, Taliban kembali melarang perempuan terlibat dalam kehidupan publik.

Meski demikian, Putin meyakini bahwa Taliban ingin stabilitas di Afghanistan. “Saya yakin Taliban tertarik agar semuanya stabil di Afghanistan,” tambahnya.