Kasus dugaan korupsi tata niaga timah masih terus bergulir. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mendakwa suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun.

Berdasarkan surat dakwaan, kerugian negara ratusan triliun ini timbul dari pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga kini, dasar perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut bisa dibilang masih jadi perdebatan.

Ketua Harian Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Eka Mulya Putra dengan tegas menyatakan, ada ketidakadilan dalam menghitung nilai kerugian negara, termasuk kerusakan lingkungan yang diperkirakan mencapai Rp 300 triliun, yang saat ini dibebankan kepada para terdakwa yang tengah menjalani persidangan.

Menurut Eka, hal ini sangat tidak adil karena beban kerugian tersebut tidak seharusnya sepenuhnya ditanggung oleh mereka yang kini sedang dalam proses hukum. Padahal, lanjut dia, penambangan timah di Bangka Belitung (Babel) sudah berlangsung sejak lama.

"Penambangan timah yang telah berlangsung bertahun-tahun di Bangka Belitung seharusnya tidak menjadi beban semata bagi mereka yang baru terlibat dalam pengusutannya dari tahun 2015 hingga 2022," ungkap Eka dalam keterangannya, Jumat (6/9/2024).

Ia menambahkan, meskipun ada persoalan dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan imbas aktivitas pertambangan, tidak adil jika seluruh tanggung jawab dibebankan di pundak para terdakwa saat ini.

Eka menggarisbawahi penambangan timah di wilayah tersebut telah dilakukan sejak zaman kerajaan Sriwijaya hingga zaman kolonial, yang menunjukkan bahwa masalah ini jauh lebih kompleks dengan sejarah yang panjang.

Sehingga, keberadaan penambang rakyat yang melakukan aktivitas penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambanagn (IUP) milik PT Timah, tidak bisa serta merta dipandang sebagai aktivitas ilegal yang merugikan negara.

Mengenai kerja sama antara PT Timah dan pihak swasta, Eka menjelaskan bahwa MoU (Memorandum of Understanding) yang terjalin pasti didasarkan pada prinsip saling menguntungkan.

"Kerja sama yang telah bertahan lama pasti memiliki dasar keuntungan bagi semua pihak. Jika ada pihak yang dirugikan, kerja sama tersebut tidak mungkin bertahan selama ini," tegas Eka.

Ia menduga adanya masalah dalam tata kelola yang mungkin menyebabkan persoalan-persoalan baru seperti yang terjadi saat ini. Namun, Eka menegaskan bahwa kesalahan dalam tata kelola tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan pada individu atau pihak tertentu.

"Masalah tata kelola menyangkut aturan dan regulasi yang berlaku, dan ini tidak bisa hanya disandangkan pada mereka yang saat ini terlibat dalam kasus tersebut," jelasnya.

Hal itu sejalan dengan pernyataan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut sejauh ini.

Salah satunya datang dari eks Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Agung Pratama dalam persidangan yang menyatakan bahwa penambang ilegal itu sudah terjadi di wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Timah jauh sebelum adanya kerja sama mitra smelter.

Agung mengatakan, pemerintah dan PT Timah selaku pemilik IUP pada sejumlah lokasi pertambangan di sana sebenarnya bukannya tinggal diam dan tak melakukan penertiban.

Diakui Agung, upaya penertiban terus menerus dilakukan. Bahkan proses hukum terhadap penambang liar juga terus dilakukan. Sayang, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Menjawab permasalahan tersebut, PT Timah membuat Langkah kemitraan kerja dengan para penambang tersebut dalam bentuk badan usaha berupa PT, CV, dan koperasi. Dalam menjalankan mitra kerja tersebut, sambung dia, kelompok penambang bekerja berdasarkan surat perjanjian kemitraan, serta surat perintah kerja dari PT Timah.

Sementara itu, untuk Izin Usaha Jasa Penambangan (IUJP), Agung berkata, hal tersebut berasal dari pemerintah daerah (pemda), yaitu gubernur Kepulauan Bangka Belitung. IUJP ini digunakan oleh para smelter, baik PT maupun CV dalam menjalankan kemitraan kerja dengan PT Timah.

Berkat kerja sama dengan smelter swasta ini, terungkap dalam persidangan bahawa sebenarnya kerja sama dengan smelter swasta tersebut secara nyata mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan.

Data ini mengacu pada laporan ekspor logam dunia dari International Tin Association (ITA). Data menunjukkan bahwa ekspor logam Indonesia tetap stabil sekitar 80.000 ton pada tahun 2017 dan menurun sedikit menjadi sekitar 79.000 ton pada tahun 2019.

Ichwan Zuwardi menjelaskan perusahaan memiliki Program SHP (Sisa Hasil Pengolahan) adalah upaya untuk mengambil sisa hasil dari bekas tambang.

"Program SHP tidak melibatkan kegiatan penambangan baru. Hasil dari SHP berupa pasir timah dengan kadar rendah," ungkap Ichwan.

Ia menambahkan bahwa pasir timah dengan kadar rendah tersebut memerlukan proses tambahan untuk meningkatkan kadarnya, yang dikenal dengan istilah washing.

"Proses washing untuk meningkatkan kadar timah dalam pasir memerlukan biaya sekitar US$ 100-200 per ton," kata Ichwan.

Biaya ini mencerminkan tantangan dalam mengolah pasir timah yang dihasilkan dari Program SHP sebelum dapat digunakan dalam produksi logam timah.

Ketika ditanya tentang rencana reklamasi area bekas tambang, Ichwan menyebutkan, reklamasi tidak bisa serta merta langsung dilakukan. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan reklamasi area bekas tambang rakyat.

"Saya tidak dapat memastikan apakah seluruh area reklamasi seluas 400 hektar merupakan area yang ditambang oleh mitra penambangan PT Timah atau area SHP."

Ia menjelaskan bahwa alasan area SHP belum diprioritaskan untuk reklamasi adalah karena masih terdapat nilai keekonomian dari pasir timah yang dihasilkan.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa jika area SHP direklamasi terlalu cepat, masyarakat mungkin akan membuka kembali area tersebut untuk mendapatkan sisa timah yang belum diolah.

Dengan fakta tersebut, tak heran banyak yang meragukan kebernaran soal perhitungan kerugian negara yang bernilai fantastis mencapai Rp 300 triliun itu.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET), salah satu aturan yang banyak jadi perhatian adalah skema power wheeling yang dianggap sebagai bentuk liberalisasi di sektor ketenagalistrikan.

Anggota DPR Komisi VII, Mulyanto menolak liberalisasi sektor ketenagalistrikan melalui pasal power wheeling yang mau diatur dalam RUU EBET, karena berisiko membebani subsidi energi dan program pro rakyat pada periode pemerintahan mendatang.

"Beban fiskal pemerintahan mendatang bakal bertambah karena kenaikan subsidi Listrik. Subsidi dipastikan naik lantaran harga listrik akan ditentukan mekanisme pasar," kata Mulyanto, dalam pesannya, Jumat (6/9/2024).

Jika beban subsidi energi meningkat, APBN yang digunakan untuk program pemerintah baru yang pro rakyat yaitu makan siang gratis serta peningkatan gaji guru berisiko terganggu. "APBN itu kan sumber daya langka dan terbatas. Untuk itu perlu dioptimalkan dalam pembangunan kesejahteraan rakyat dalam berbagai sektor strategis," tegasnya.

Mulyanto menjelaskan, kenaikan subsidi listrik itu berisiko muncul karena aturan power wheeling memperbolehkan pembangkit swasta untuk menjual listrik EBET yang diproduksinya secara langsung kepada masyarakat dengan menyewa jaringan milik negara.

"Menjadikan pihak swasta dapat menjual listrik yang diproduksinya secara langsung kepada masyarakat, jelas-jelas adalah liberalisasi sektor kelistrikan," tegasnya.

Penolakan ini, kata Mulyanto, adalah soal yang bersifat prinsip karena bertabrakan dengan norma konstitusi yang telah ada, bahwa pihak swasta tidak dapat menjual listrik yang diproduksinya secara langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, dengan negara menguasai penuh sistem ketenagalistrikan, maka negara akan dengan leluasa mengontrol keterjangkauan tarif listrik sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat.

"Ini peran penting monopoli negara dalam sistem ketenagalistrikan yang diamanatkan oleh konstitusi agar listrik tidak dikuasai orang-perorang," kata Mulyanto.

Mulyanto yang juga anggota panitia kerja RUU EBET pesimis RUU tersebut dapat diselesaikan tahun ini, karena relatif berjalan lambat dan alot, khususnya terkait dengan pasal power wheeling ini.

Adapun skema power wheeling merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik milik PLN. Skema ini diklaim memudahkan transfer energi listrik dari sumber energi terbarukan atau pembangkit non-PLN ke fasilitas operasi perusahaan. Caranya dengan memanfaatkan jaringan transmisi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN.

SKK Migas mencatat realisasi pengeboran atau tajak pada bulan Agustus mencapai 107 sumur. Realisasi pengeboran ini merupakan yang pertama kali sejak tahun 2014.

Pengeboran ini terdiri dari dari 101 sumur pengembangan dan 6 sumur eksplorasi. Capaian pengeboran tersebut mengalami kenaikan sebesar 21,5% dibanding Juli 2024.

Kepala Divisi Pengeboran dan Sumuran SKK Migas, Surya Widyantoro mengatakan capaian tajak pengeboran ini tidak luput dari hasil sinergi SKK Migas dengan seluruh KKKS serta stakeholders. Realisasi sumur pengembangan sebanyak 101 sumur mayoritas disumbang dari PT Pertamina Hulu Rokan sebanyak 54 sumur, PT Pertamina EP sebanyak 16 sumur, PT Pertamina Hulu Mahakam dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga dengan masing-masing jumlah tajak sebanyak 7 sumur.

"Kami akan terus mendorong KKKS untuk melakukan pengeboran agar dapat menemukan cadangan migas yang baru, sehingga target produksi migas nasional bisa tercapai," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/9/2024).

Dengan pengeboran yang terus meningkat di tahun 2024, secara kumulatif pengeboran sumur pengembangan hingga 31 Agustus 2024 mencapai 545 sumur, dengan estimasi total nilai investasi yang mengacu pada field estimate cost sumur yang ditajak dan selesai dikerjakan hingga saat ini mencapai US$ 1,27 miliar.

Sementara, realisasi kumulatif untuk pengeboran sumur eksplorasi hingga 31 Agustus 2024 sudah mencapai 25 sumur, dengan estimasi total nilai investasi yang mengacu pada field estimate cost sumur yang ditajak dan selesai dikerjakan hingga saat ini mencapai US$ 469 juta.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D Suryodipuro mengatakan SKK Migas dan KKKS terus berupaya meningkatkan produksi minyak untuk ketahanan energi nasional dengan cara melakukan pengeboran secara masif, agresif dan efisien.

Menurut Hudi, produksi dan lifting migas di tahun 2024 lebih menantang di banding tahun 2023. Di tahun 2024 Industri hulu migas menaruh harapan karena ada penemuan migas yang potensinya sangat besar seperti Geng North dan Blok Andaman.

"Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan SKK Migas, telah menyetujui PoD lapangan Geng North dan ini peluang yang sangat bagus, tentu ini akan terus kita kawal untuk peningkatan produksi dan ketahanan energi," terangnya.

Menteri Investasi Rosan P Roeslani mengungkap adanya peluang besar investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi EBT mencapai 3.700 gigawatt (GW).

Namun, sejauh ini potensi yang besar itu baru termanfaatkan baru 1%. "Sejauh ini baru kurang dari 1% yang dimanfaatkan," katanya dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Rosan menjelaskan, International Energy Agency (IEA) memperkirakan, pada tahun 2040 pangsa pembangkit EBT di Asia Tenggara akan meningkat hampir tiga kali lipat dari saat ini yakni mencapai 70%. Pembangkit tersebut ditopang oleh surya dan angin.

Lanjutnya, pada tahun 2023, bauran EBT Indonesia baru mencapai 13%. Proyek-proyek tersebut didukung investasi dalam negeri dan internasional.

"Pada tahun 2023, kami telah mencapai 13% bauran energi terbarukan karena beberapa proyek besar yang didukung oleh investor nasional dan internasional," ujarnya.

Sebutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla dengan kapasitas 330 megawatt di Sumatera Utara. Pembangkit ini salah satu yang terbesar di dunia yang dibangun melalui kerjasama antara Amerika Serikat (AS) dan Jepang.

"Bulan lalu, kami telah meresmikan pembangkit listrik tenaga surya Tata Jabar Sejahtera berkapasitas 100 megawatt di Jawa Barat, pembangkit listrik tenaga surya terbesar di tanah air, bekerja sama dengan China," katanya.

Menteri Investasi Rosan P Roeslani mengungkap adanya ketimpangan dalam investasi energi baru dan terbarukan (EBT). Rosan menjelaskan, kapasitas EBT dan investasi diproyeksi akan terus mengalami peningkatan.

"Pada tahun 2023, penambahan kapasitas energi terbarukan secara global diperkirakan meningkat sebesar 36% hingga mencapai 536 gigawatt (GW). Investasi global pada energi terbarukan dan bahan bakar mencapai rekor tertinggi baru sebesar US$ 623 miliar atau meningkat 8,1% dari tahun ke tahun," kata Rosan dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Dia mengatakan, pengembangan di bidang EBT masih sangat timpang. Kemajuan teknologi dan investasi terutama terjadi di China, Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS).

"China terus memimpin arus masuk investasi energi terbarukan, menyumbang 44% dari total investasi, diikuti oleh Eropa sebesar 21%, dan Amerika Serikat sebesar 15%. Amerika Latin, Afrika, dan Asia, kecuali China, hanya mewakili 18% dari total penambahan meskipun mewakili lebih dari dua pertiga populasi global," jelasnya.

Dia mengatakan, negara-negara berkembang seperti Indonesia sering menghadapi tantangan dalam pengembangan EBT. Tantangan tersebut di tersebut di antaranya infrastruktur yang tidak memadai hingga hambatan dalam memperoleh pembiayaan.

"Negara-negara berkembang seperti Indonesia sering menghadapi tantangan tersendiri ketika beralih ke energi terbarukan. Kendala yang umum terjadi adalah infrastruktur yang tidak memadai, kebutuhan investasi awal yang besar, dan hambatan untuk memperoleh pembiayaan," jelas dia.

Pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar dalam waktu dekat. Pembatasan ini akan didukung penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berharap penggunaan teknologi canggih ini akan membantu penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

"Pemerintah mau meluncurkan program untuk BBM dengan teknologi AI," kata Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center, (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, penyaluran BBM menggunakan AI akan menghemat uang negara hingga Rp 90 triliun per tahun. Dengan demikian, alokasi subsidi bisa dialihkan untuk program lain seperti untuk pendidikan atau industri.

"Itu kita bisa menghemat bertahap sampai Rp 90 triliun per tahun," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, data penduduk yang berhak menerima BBM subsidi akan diolah AI untuk dihubungkan ke sistem pengisian BBM di SPBU. Lewat teknologi itu, nantinya pelat nomor kendaraan yang mengisi BBM subsidi tercatat.

Apabila pelat nomor pengendara terkait tidak masuk sebagai penerima BBM subsidi, maka nozzle pada selang pengisian tidak akan berfungsi dan BBM tidak akan mengalir ke tangki kendaraan.

"Jadi orang yang tidak berhak (mendapatkan subsidi) dengan big data yang kita punya, dia nozzle-nya itu yang bikin isi bensin itu otomatis akan mati sendiri karena melihat nomor plat dari mobil itu," terangnya.

Ditemui usai acara, Luhut memperkirakan penerima subsidi BBM hanya 6% yang tepat sasaran, sedangkan 94% sisa penerima merupakan golongan orang-orang berada.

"Jadi yang kena itu sebenarnya 6-7% (subsidi tepat sasaran), tapi yang kena (sisanya) itu orang-orang berada seperti saya, ya nggak fair dong saya disubsidi oleh pemerintah," kata dia.

Atas kondisi ini, pemerintah berencana memperketat pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Salah satu yang akan mendapat perhatian lebih adalah BBM subsidi untuk kendaraan roda empat.

"Bukan pengetatan, sekarang dengan tepat sasaran tadi. Dengan nomor mobilmu berapa, itu data di Pertamina di pompa bensin," ujarnya.

Luhut mengatakan, saat ini proses sosialisasi subsidi BBM tepat sasaran sudah mulai dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin. Setelah sosialisasi dilakukan, akan digelar rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan langkah selanjutnya.

"Nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden (Jokowi), baru nanti kita apa, diputuskan oleh presiden," ujar Luhut.

Saat ditanya lebih lanjut terkait waktu pembatasan yang diwacanakan akan dimulai pada 1 Oktober mendatang, Luhut tak banyak bicara.

"Kita berharap itu (Oktober)," kata dia.

PT Pertamina International Shipping (PIS) membukukan pendapatan Semester I 2024 sebesar US$ 1,72 miliar atau Rp 26,5 triliun (kurs Rp 15.411/dolar AS). PIS mencatat laba bersih yang cukup besar, mencapai US$ 280,9 juta atau Rp 4,32 triliun.

Corporate Secretary PIS, Muh Aryomekka Firdaus, menjelaskan laba perusahaan hingga pertengahan tahun ini naik hingga 103% dibandingkan dengan periode yang sama 2023 sebesar US$ 138,5 juta atau Rp 2,13 triliun.

"Kalau kita lihat spesifik untuk kinerja Semester I 2024, ini yang on going banget adalah Alhamdulillah laba kita naik 103% dibandingkan pertengahan tahun lalu. Dan pendapatan kita jadi Januari ke Juni dari US$ 1,6 billion (2023) naik ke US$ 1,7 billion (2024)," terangnya dalam agenda 'Media Lunch' di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Dengan kinerja keuangan yang positif pada Januari-Juni 2024 ini, Aryomekka optimistis kinerja tahun ini bisa melampaui kinerja perusahaan di 2023. Dengan begitu PIS dapat menjadi salah satu perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia hingga internasional.

"Bahkan kita itu bersaingnya sudah tidak dengan perusahaan pelayaran lagi kalau di Indonesia, in term of size ya, business size," ungkapnya.

Mengingat pendapatan PIS sepanjang 2023 kemarin yang mencapai US$ 3,33 miliar atau Rp 51,31 triliun, Aryomekka menyebut pencapaian ini sudah lebih besar dari BUMN lain seperti Garuda Indonesia, KAI, Pupuk Indonesia, hingga Angkasa Pura.

"Ini perbandingannya dengan BUMN lain, kalau dilihat revenue kita itu sudah berada di atas Garuda Indonesia, Semen Indonesia, Pelindo, KAI, serta Angkasa Pura," terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, secara internasional kinerja keuangan PIS memang masih di bawah 5 perusahaan pelayaran terbesar di dunia seperti lihat dari COSCO Shipping, NYK Group, MOL, OOCL, dan KL.

"Kalau kita lihat dari COSCO, NYK, MOL, OOCL, ini sudah nggak ada lawan sebetulnya. Ini adalah perusahaan-perusahaan kapal internasional yang sudah masuk 5 terbaik ya," ucap Aryomekka.

Namun dibandingkan dengan perusahaan pelayaran negara tetangga seperti MISC milik salah satu BUMN Malaysia, Petronas, Pertamina International Shipping tercatat sudah lebih unggul. Ia menyebut secara pendapatan per 2023 kemarin, MISC mencatatkan US$ 3,02 miliar atau lebih rendah US$ 272 juta jika dibandingkan dengan PIS.

"Nah kalau yang ingin saya highlight mungkin bisa dilihat di MISC. MISC ini adalah perusahaan pelayaran milik Petronas. Ini nih mirip-mirip nih, dia perusahaan perkapalan di bawah asuhan oil and gas company, sama seperti kita Pertamina International Shipping di bawah Pertamina Persero," kata Aryomekka

"Dari segi revenue (2023) Alhamdulillah kita sudah berada di atas MISC. Kita di US$ 3,3 billion, MISC di US$ 3,02 billion," tambahnya.

Pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 7-8%. Untuk membantu mewujudkan target tersebut, transisi energi menjadi salah satu kuncinya.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya punya peran penting dalam mendukung proses bauran energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, ada dua strategi utama untuk mencapai target tersebut.

"Pertama adalah karbonisasi minyak dan gas. Kenapa? Kita harus menjaga keandalan energi. Jadi, untuk mencapai 7-8 % perkembangan ekonomi kita butuh energi sebagai katalis," kata Nicke, dalam acara International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, Indonesia perlu bisa menyediakan energi berkelanjutan dan dapat diakses oleh semua orang. Pertamina pun memiliki beberapa inisiatif untuk mengurangi emisi karbon untuk meningkatkan efisiensi energi dari operasi Pertamina.

"Dan kita berhasil mengurangi emisi karbon. Sampai tahun lalu, emisi karbon berkurang 35%. Dari pencapaian itu, sekarang Pertamina menjadi posisi pertama di Lembaga ESG antara perusahaan terintegrasi se-dunia," ujarnya.

Strategi kedua dari Pertamina adalah mengembangkan infrastruktur energi terutama untuk gas. Hal ini sebagai upaya optimalisasi potensi sumber gas yang melimpah di Indonesia. Menurutnya yang paling menantang adalah infrastruktur bagi bagian timur Indonesia.

"Jadi kita harus membangun terminal LNG, gasifikasi, pipeline virtual. Itu adalah strategi pertama untuk perancangan jangka panjang kita. Hal kedua adalah mengembangkan produk karbon rendah, bisnis karbon rendah," kata dia.

Potensi Besar Panas Bumi

Selain gas, Pertamina juga menyoroti potensi energi panas bumi. Menurutnya, panas bumi bisa menjadi pilihan terbaik untuk mempercepat bauran EBT di Indonesia.

"Tekniknya adalah membangun sumber energi mulai dengan geotermal. Indonesia adalah negara kedua yang memiliki sumber geotermal terbesar di dunia dan Pertamina memiliki expertise dalam hal itu," ujar Nicke.

Meski Indonesia memiliki potensi panas bumi yang cukup besar, pemanfaatan energi geothermal belum mencapai 10% dari total potensi yang ada di Indonesia sebesar 28 gigawatt (GW).

"Potensi geothermal perlu ditingkatkan. Jadi, kami masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan kapasitas geothermal kami," katanya.

Kuota subsidi motor listrik Rp 7 juta per unit untuk periode 2024 sudah habis. Berdasarkan data situs jejaring Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (SISAPIRa), sisa alokasi anggaran 2024 mencapai 0.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, subsidi motor listrik akan berlanjut di tahun berikutnya.

"Dilanjutin lah. Iya dong, masa nggak dilanjutin, sudah bagus subsidinya," kata Luhut ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Dengan demikian, kemungkinan besar subsidi motor listrik akan kembali digelontorkan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait rincian kuota yang akan diberikan.

Berdasarkan situs SISAPIRa, per Kamis (5/9/2024), total alokasi anggaran yang masih tersedia 2024 sebesar 0. Lalu total unit kendaraan yang diterima masyarakat mencapai 60.857, sedangkan yang telah tersalurkan pada 2023 mencapai 11.532.

Lebih lanjut, saat ini 21.484 masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan tengah dalam proses pendaftaran, lalu ada 7.955 transaksi yang tengah dalam proses verifikasi, dan sebanyak 31.418 yang telah tersalurkan.

PT Pertamina International Shipping (PIS) membukukan pendapatan Semester I-2024 sebesar US$ 1,72 miliar atau Rp 26,5 triliun (kurs Rp 15.411/dolar AS). Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar US$ 1,62 miliar atau Rp 24,96 triliun.

Corporate Secretary PIS, Muh Aryomekka Firdaus, menjelaskan dari jumlah tersebut perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar US$ 280,9 juta atau Rp 4,32 triliun. Jumlah ini naik 103% dari periode yang sama 2023 sebesar US$ 138,5 juta atau Rp 2,13 triliun.

"Kalau kita lihat spesifik untuk kinerja Semester I 2024, ini yang on going banget adalah Alhamdulillah laba kita naik 103% dibandingkan pertengahan tahun lalu. Dan pendapatan kita jadi Januari ke Juni dari US$ 1,6 billion (2023) naik ke US$ 1,7 billion (2024)," terangnya dalam agenda 'Media Lunch' di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Lebih lanjut, Aryomekka menjelaskan peningkatan kinerja selama Semester I 2024 ini dapat terwujud berkat adanya penambahan jumlah kapal pengangkut yang dioperasikan perusahaan.

"Nah kalau ditanya ini kenapa sih kok bisa naik signifikan seperti ini, memang kita sangat agresif dalam melakukan penetrasi di bisnis International. Dari awal tahun itu kita menambah kapal baru sampai tengah tahun ini enam kapal," kata Aryomekka.

"Jadi inilah pendorong utama kinerja keuangan kita. Pastinya kita juga memaksimalkan legacy business. Apa sih legacy business, yaitu bisnis utama kita yang memang angkutan minyak dan gas karena memang kebutuhan domestik yang sangat besar. Kemudian kita juga membangun bisnis rendah karbon," jelasnya lagi.

Di luar itu, peningkatan kinerja Pertamina International Shipping ini juga didorong peningkatan kontribusi pasar non-captive atau pasar internasional perusahaan. Dalam hal ini kinerja perusahaan di pasar internasional naik hingga 19% di 2024.

Simak juga Video: Spotify Cetak Laba Bersih Rp 4,4 T di Kuartal II 2024

[Gambas:Video 20detik]

Indonesia membutuhkan investasi yang besar untuk mendorong energi baru terbarukan (EBT). Untuk mengejar bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% di 2025 dibutuhkan investasi sebesar US$ 40 miliar atau setara dengan Rp 616 triliun (kurs Rp 15.400)

Hal itu diungkap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi.

"Hanya dalam satu tahun, kita sebenarnya membutuhkan US$ 40 miliar untuk mencapai target 23% bauran energi, katanya dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Dengan begitu, maka kapasitas pembangkit EBT akan menjadi 8,2 gigawatt (GW).

"Jadi kita membutuhkan 8,2 gigawatt energi terbarukan pada akhir tahun depan," katanya.

Menurutnya, hal itu merupakan tantangan besar. Namun, ia meyakini dengan kerja sama yang solid akan membantu mempercepat transisi energi dan mencapai target net zero emission (NZE).

"Jadi ini merupakan tantangan besar jika kita ingin meningkatkan energi terbarukan dan bauran energi kita. Saya percaya kerjasama yang kuat dan solid dapat membantu mempercepat transisi energi dan mencapai target net zero emission," katanya.

PT Pertagas Niaga melakukan penandatanganan kontrak kerja sama dengan PT Reethau Dharma Andalan untuk melakukan regasifikasi Liquified Natural Gas (LNG) di Kalimantan Timur. Kerja sama ini melingkupi pekerjaan jasa pengangkutan, penyimpanan, dan regasifikasi LNG.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Arry Pasya sebagai Direktur Utama PT Reethau Dharma Andalan dan Aminuddin sebagai President Director PT Pertagas Niaga. Proyek yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki nilai kontrak lebih dari Rp 1 triliun dalam jangka 10 tahun dengan skema 5 tahun dan perpanjangan 5 tahun.

"Tahun 2024 merupakan tahun yang penting. Reethau Dharma Andalan berhasil melakukan kerja sama Pembangunan Proyek Regasifikasi dengan PT Pertagas Niaga, dan menjadi milestone baru Reethau Dharma Andalan dalam mengembangkan bisnis di sektor LNG. Kami percaya bahwa investasi dalam infrastruktur LNG ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan ketahanan energi nasional," kata Direktur Utama PT Reethau Dharma Andalan Arry Pasya Dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Arry menegaskan pihaknya senantiasa mempersiapkan dengan matang serta mempertimbangkan aspek Health Safety Environment (HSE). Perusahaan senantiasa berinvestasi dengan menyediakan Iso Tank dan peralatan regasifikasi kualitas terbaik.

Dia juga memastikan tim project sekaligus sudah menyeleksi vendor peralatan, EPC, dan jasa transportasi laut terbaik serta memastikan seluruh aspek agar pekerjaan ini berjalan tepat waktu. Seluruh keberhasilan yang dicapai tersebut merupakan hasil dari semangat seluruh tim yang dimiliki Reethau.

"Dengan keberadaan seluruh tim yang memiliki satu visi sinergi yang sama, kami yakin proyek ini akan berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat
dan industri energi nasional," sambung Arry Pasya.

Sebagai bahan bakar ramah lingkungan dengan nilai ekonomis tinggi, LNG dikenal sebagai energi tanpa limbah dengan nilai ekonomis tinggi. Keberadaan LNG bahkan mampu membantu meningkatkan perekonomian di daerah hingga membuka lapangan pekerjaan baru. Bahkan, hingga saat ini pemerintah terus fokus pada transisi energi dari bahan bakar fosil konvensional ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, termasuk LNG.