Pemerintah terus menahan tarif listrik non subsidi, termasuk untuk kuartal III tahun ini. Lantas, bagaimana kebijakan tarif listrik untuk kuartal selanjutnya?

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu mengatakan, kebijakan mengenai tarif sendiri diputuskan dalam rapat terbatas (ratas). "Kebijakannya kan nanti diputuskan di ratas ya," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dia menerangkan, tarif listrik sendiri mengacu pada empat parameter yakni kurs, Indonesia Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia, harga batu bara acuan (HBA) dan inflasi. Diakuinya, beberapa parameter itu akhir-akhir ini telah mengalami kenaikan.

"Memang selama ini terakhir-terakhir ini dia naik, karena kursnya kan kita naik itu. Ya ICP juga cenderung, ya kalau nggak tetap ya naik ya. Kemudian inflasi bisa terkendali lah ya," ujarnya.

Dia mengatakan, HBA telah ditetapkan harganya sehingga bisa dikendalikan. Dia mengatakan, tiga komponen lainnya sangat menentukan tarif listrik terutama kurs.

"Nah itu kita laporkan, kalau tidak disesuaikan akan berdampak kepada penambahan subsidi segini, kompensasi segini. Nah kalau subsidi kan memang di awal-awal kan sudah ada target, sedangkan kompensasi tidak ada. Nah itu sehingga kita laporkan. Namun keputusannya kan mungkin di ratas ya," terangnya.

Kembali, dia mengatakan, tarif listrik diputuskan dalam ratas. Dia bilang, tarif listrik untuk kuartal III sendiri tidak mengalami kenaikan.

"Ya di ratas ada Menko nanti yang memutuskan itu setelah rapat terbatas dan untuk yang bulan Juli ini kan tidak kenaikan kecuali Batam. Artinya pemerintah masih siap untuk memberikan kompensasi meskipun BPP-nya itu naik yang menyebabkan ada penambahan kompensasi," jelasnya.

Iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas (migas) dinilai masih kurang menarik bagi investor. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) investasi hulu migas.

Luhut mengatakan saat ini, pihaknya tengah melihat aturan-aturan terkait investasi di hulu migas. Dia menyebut pihaknya tengah berunding dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan.

"Ya, kami lagi bikin task force untuk itu, untuk melihat aturan-aturannya. Kita berbicara dengan Kementerian Keuangan, dan sebagainya," kata Luhut kepada awak media, Jakarta, Selasa (31/7/2024).

Dia menyebut seharusnya Indonesia dapat menawarkan insentif lebih menarik lagi. Pasalnya, saat ini Indonesia menerapkan skema kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) dengan skema cost recovery. Bagi hasil dalam skema cost recovery sudah dipatok 85% untuk negara dan 15% (85:15) untuk perusahaan migas yang menjadi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Insentif ini berbeda jauh dengan negara Afrika yang menawarkan bagi hasil 60% untuk negara dan 40% untuk perusahaan migas yang berinvestasi. Untuk itu, Luhut menyebut Indonesia seharusnya lebih jelih dalam melihat perkembangan.

"Kita harus kasih insentif lebih bagus lah. Sekarang saya lihat malah Afrika itu lebih bagus dari kita. Afrika itu sudah malah berikan 60:40. Kita masih 85:15. Jadi, kita sekarang ini harus betul tajam melihat sekeliling kita," imbuhnya.

Dia juga menyoroti regulasi yang berbelit-belit mengenai investasi di hulu migas. Rumitnya regulasi ini, menurut Luhut membuat lamanya persetujuan yang akhirnya mempersulit investasi di sektor hulu migas.

"Investasi dalam bidang migas, kenapa lama? Di peraturan dipakai waktu dulu mencari migas gampang. Sekarang banyak migas besar itu dari laut, laut dalam. Peraturannya masih sama. Ya kan nggak bener itu. Ya itu kita perbaiki sekarang," terangnya.

Lihat juga Video: IPA Convex 2024 Jadi Momentum Bagi Ketahanan Energi Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian ESDM memastikan program alat masak listrik (AML) atau rice cooker gratis berlanjut tahun ini. Pemerintah berniat membagikan rice cooker gratis sebanyak 137 ribu unit.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu mengatakan, pada tahun lalu pihaknya mengalokasikan rice cooker gratis sebanyak 500 ribu unit. Namun, realisasi rice cooker yang berhasil dibagikan hanya 362 ribu unit. Sisa alokasi rice cooker tersebut yang akan dibagikan tahun ini.

"Jadi kan kita menyambung ya. Tahun lalu kan 500 ribu, kemudian yang kita bisa realiasikan 362 ribu sekian, jadi ada 130 ribuan sekian yang ini," kata Jisman di kantornya, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dia mengatakan, pihaknya telah menghitung dampak dari program rice cooker gratis ini. Lanjutnya, program ini memberikan manfaat yakni penurunan emisi, mengoptimalkan pemanfaatan listrik dan mengurangi impor terutama pada LPG.

"Itu yang kita sudah dapatkan dan kita sudah laporkan itu ke Kementerian Keuangan sebagai dasar ini program ini berhasil nggak, kira-kira begitu ya. Nah, setelah kita perlihatkan angkanya mereka sudah mengiyakan dan ini dalam proses sehingga alat masak listrik ini, yang rice cooker ini, AML ini kita akan teruskan," terangnya.

Dia berharap, tidak lama lagi sudah ada review anggaran untuk program ini yakni untuk 137 ribu unit dengan nilai sekitar Rp 182 miliar.

"Mudah-mudahan nggak lama lagi sudah ada review anggarannya untuk 137 ribu, kalau nggak salah Rp 182 miliar, ya seperti itu ya. Itu akan diteruskan tahun ini. Dan datanya, ya kita udah mulai siapkan, dan segera berharap sih di bulan-bulan 10 udah selesai semua itu," terangnya.

Lihat juga Video: Kata PAN soal Isu Dapat Jatah Kursi Menteri ESDM

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ESDM Arifin Tasrif melakukan rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini. Rapat dilakukan di tengah isu reshuffle, kabarnya posisi Arifin bakal digantikan Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi.

Lantas apa yang dibahas Arifin dalam rapat internal hari ini dengan Jokowi?

Usai rapat, Arifin membeberkan dirinya banyak bicara soal percepatan produksi minyak dan gas di Indonesia. Khususnya untuk mengoptimalkan beberapa penemuan sumber migas baru di wilayah timur.

"Tadi bahas produksi migas, perlu percepatan. Kan prospeknya sudah mulai keliatan kan, yang di Selat Makassar, di wilayah timur," ungkap Arifin ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Arifin menjabarkan sejauh ini ada 5 wilayah kerja migas baru di wilayah timur yang sudah memulai kajian bersama atau joint study antara pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Dari 5 wilayah kerja baru yang kerja sama untuk joint study, hasil geosesmik 2020 kan ada 32.000 meter itu identifikasi beberapa potensi temuan migas baru," pungkas Arifin.

Dari keterangan Kementerian ESDM , lima area wilayah kerja migas yang menjadi prioritas di daerah timur Indonesia yaitu Buton, Seram, Warin, Aru dan Timor yang berlokasi di bagian timur Indonesia.

Lima area migas yang menjadi fokus Pemerintah ini merupakan hasil survei seismik 2D sepanjang 32 km di Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang oleh PHE Jambi Merang sepanjang 32 km yang berlangsung sejak 20 November 2019 dan selesai 3 Agustus 2020.

Simak juga Video: Jokowi Bantah Bahas Reshuffle Saat Bertemu Ketum-ketum Parpol

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ESDM Arifin Tasrif tak mau banyak bicara menanggapi isu dirinya akan di-reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju. Kabarnya, posisi Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Usai melakukan rapat internal di Istana Kepresidenan hari ini, Arifin sempat dikonfirmasi langsung soal isu reshuffle. Namun, dirinya enggan menanggapi serius.

Arifin cuma bilang tunggu saja apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan ketika ditanya apakah sudah mendengar isu ini dia malah berkelakar baru mendengar isu reshuffle dari awak media.

"Ya tunggu aja," kata Arifin ketika dikonfirmasi pertama kali, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

"Kan kamu yang ngomong," ketika ditanya kembali apakah dirinya sudah mendengar isu reshuffle sambil sedikit tertawa.

Istana sendiri buka suara merespons kabar reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju. Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Ari Dwipayana mengatakan sampai saat ini belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet.

Kabar yang beredar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara itu, posisi Menteri Investasi akan diisi Eks Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Ari pun langsung menepis kabar tersebut.

"Sampai saat ini belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet," beber Ari Dwipayana saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

Kepanjangan LPG adalah liquefied petroleum gas, jenis gas bumi yang menjadi sumber energi yang mudah dibawa dan efisien.

Utamanya, LPG diperoleh dari produksi gas alam dan minyak. Namun, sekarang sumber-sumber terbarukan juga jadi bahan produksi LPG.

Selain LPG, ada juga LNG dan CNG. Gas tersebut digunakan sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri.

Jenis-jenis Gas Bumi

Gas pipa adalah gas bumi yang langsung dialirkan dari dari lapangan gas, setelah proses pemurnian.

Dilansir laman Kementerian ESDM Ditjen Migas, berikut merupakan penjelasan mengenai gas yang termasuk produk gas bumi:

1. LPG (Liquefied Petroleum Gas)

LPG termasuk gas bumi yang dicairkan bersama campuran propana (C3H8) dan butana (C4H10).

Pencairan gas bumi menjadi LPG bertujuan untuk memecahkan masalah pengangkutan ke konsumen. Pasalnya, volume LPG jauh lebih kecil dari volume gasnya.

Dilansir situs Word Liquid Gas, LPG tidak berbau dan tidak berwarna. Selain itu, LPG juga ditambahkan zat "bau busuk" yang kuat. Hal ini membuatnya bisa dengan mudah dideteksi (bahkan saat kebocoran yang sangat kecil pun).

Agar gas tetap cair pada suhu kamar, LPG wajib disimpan dalam tangki bertekanan (pressurized tank). Absorpsi dan kriogenik merupakan jenis proses yang bisa digunakan untuk mengolah gas bumi sehingga diperoleh produk LPG.

Pada suhu normal, LPG merupakan gas. Saat mengalami tekanan atau pendinginan sedang, ia akan berubah menjadi cairan.

Sebagai cairan, LPG mudah diangkut dan disimpan. Setelah diberi tekanan atau didinginkan, biasanya LPG disimpan ke wadah yang terbuat dari aluminium atau baja.

Mulai 2026, Indonesia berencana mengganti LPG dengan gas DME (Dimethyl Ether), yang diolah dari batu bara.

2. LNG (Liquefied Natural Gas)

LNG adalah singkatan dari liquefied natural gas. LNG merupakan gas metana berasal dari komposisi 90% metana (CH4), yang dicairkan melalui tekanan atmosferik dengan suhu -163 derajat celcius.

Gas menjalani proses pemurnian terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan senyawa yang tidak diharapkan, seperti CO2, H2O, H2S, Hg dan hidrokarbon berat. Hal ini dilakukan sebelum proses pencairan.

Proses pemurnian akan mengurangi volume gas LNG menjadi lebih kecil 600 kali. Penyusutan tersebut yang membuat gas ini mudah ditransportasikan dalam jumlah lebih banyak.

LNG ditransportasikan lewat kapal-kapal ke terminal-terminal. Kemudian, LNG d disimpan di tangki dengan tekanan atmosferik. Setelah itu, LNG dikonversi kembali menjadi gas dan disalurkan lewat sistem transmisi.

3. CNG (Compressed Natural Gas)

CNG merupakan jenis gas bumi yang memiliki volume sekitar 1/250 dari volume gas bumi pada keadaan standar. Hal ini dikarenakan gas tersebut dipampatkan pada tekanan tinggi.

Pemampatan gas bumi tersebut agar diperoleh lebih banyak gas bisa yang ditransportasikan per satuan volume vessel. Pada suhu atmosferik, tekanan pemampatan CNG bisa mencapai 250 bar.
Komposisi gas bumi yang akan dikirim ke konsumen lewat CNG, harus memenuhi spesifikasi gas komersial. Misalnya, batasan maksimum kandungan air, CO2, dan hidrokarbon berat.

Penyimpanan gas pada tekanan tinggi juga mensyaratkan batasan yang ketat, pada kandungan air dan hidrokarbon berat. Tujuannya untuk mencegah adanya kondensasi dan pembentukan hidrat.

Protes Kelangkaan Bahan Bakar, Pengemudi Truk di Bolivia Blokir Jalan

Protes Kelangkaan Bahan Bakar, Pengemudi Truk di Bolivia Blokir Jalan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar menjelaskan soal istilah Carbon Capture and Storage (CCS) yang menurutnya masih asing bagi sebagian orang. Luhut menyatakan, CCS adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menangkap karbon dioksida (CO2) dari sumber-sumber besar emisi.

Ia menyebut tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah CO2 yang dilepaskan ke atmosfer, dan menyimpannya secara aman demi mengurangi dampak perubahan iklim. Luhut menekankan bahwa Indonesia berkomitmen terhadap pengurangan karbon.

"Sebagai negara yang berkomitmen terhadap pengurangan karbon dan mitigasi perubahan iklim, Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan," katanya lewat unggahan Instagram, Selasa (30/7/2024).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah implementasi teknologi penangkapan, pemanfaatan dan penyimpan karbon (CCUS). Nantinya CO2 akan diinjeksi kembali ke dalam tanah untuk meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) dalam negeri.

"Salah satu upaya nyata adalah implementasi penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (CCUS), di mana CO2 nantinya akan diinjeksikan kembali kedalam tanah untuk meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) dalam negeri," tambah dia.

Saat ini ada dua proyek CCUS yang sudah berhasil berjalan di Indonesia. Yang pertama adalah BP Tangguh yang punya kapasitas penyimpanan sebesar 1,8 gigaton CO2, yang berpotensi menjadi hub CCS pertama di Indonesia.

"Karena tidak hanya akan menangkap dan menyimpan CO2 dari berbagai industri di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah Pelabuhan terbesar di Jepang, Nagoya," tuturnya.

Kedua adalah proyek Sunda Asri yang merupakan kerjasama antara Pertamina dan ExxonMobil. Proyek ini berpotensi menjadi CCS Hub lainnya di Indonesia bagian Barat, dengan potensi menyimpan CO2 dari Singapore dan juga industri-industri domestik yang sulit mengurai emisi mereka.

"Kedua proyek percontohan CCUS di Indonesia tersebut juga saya harapkan dapat membawa investasi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan transfer teknologi. Saya percaya hadirnya BP Tangguh dan Sunda Asri bisa menjadi contoh sukses bagi proyek-proyek serupa di masa depan," beber Luhut.

Menurutnya hal ini juga merupakan langkah strategis yang akan membawa manfaat besar bagi Indonesia dari segi lingkungan, ekonomi dan teknologi. Melalui kerjasama internasional dan komitmen kuat terhadap inovasi teknologi, Luhut optimis Indonesia dapat mencapai target pengurangan emisi global.

Pertagas Niaga (PTGN), anak perusahaan Pertamina Gas melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Hasil Regasifikasi Liquefied Natural Gas dengan PT Perindustrian Sawit Synergi (PSS) di KLK Tower, Kuala Lumpur pada Selasa (23/7). Adapun PSS merupakan subsidiary Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK)

Agenda PJBG ini dihadiri oleh Direktur Utama PTGN Aminuddin beserta jajarannya, President Director PT PSS beserta jajarannya dan Deputy CEO of KLK Oleo, Siew Fook Ming.

Aminuddin menyampaikan dengan adanya kerja sama ini membuka peluang bagi PTGN, PSS dan KLK untuk mengembangkan dan menumbuhkan bisnis bersama dan berkelanjutan.

"Kami juga berkomitmen untuk terus menjaga kehandalan supply atas gas hasil regasifikasi LNG sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang telah disepakati," ungkap Aminuddin dalam keterangan tertulis Selasa, (30/7/2024).

Sementara itu, Deputy CEO of KLK Oleo, Siew Fook Ming menyampaikan dengan adanya supply gas dari PTGN secara tepat waktu, akan memberikan nilai tambah bagi PSS dan KLK Group sebagai perusahaan yang salah satunya bergerak dalam bidang pengelolaan kelapa sawit dan turunannya.

"PTGN merupakan pemain andal dalam bisnis regasifikasi LNG, sehingga dengan adanya kesepakatan ini diharapkan mampu mendukung KLK Group yang telah memiliki pengalaman lebih dari 100 Tahun mendistribusikan produk kepada customer yang berada di Asia dan Eropa," tambah Aminuddin

Gas In ditargetkan pada awal September 2024 dengan total contract quantity sebesar 6.005.225 MMBTU selama 5 tahun dan akan diperpanjang untuk dapat terus mendukung produksi pengolahan kelapa sawit milik PSS beserta turunannya yang berlokasi di Sangkulirang, Kalimantan Timur.

Pemerintah tengah mendorong hilirisasi dalam negeri untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan hilirisasi merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi.

Bahlil menegaskan hilirisasi sangat penting bagi Indonesia. Pasalnya, dunia saat ini telah bertransformasi menjadi green energy dan green industry.

"Nah, kenapahilirisasi ini penting untuk kita lakukan? Saya akan mengambil contoh. Dunia sekarang itu green energy dan green industry. Ini adalah sebuah proses menambah nilai tambah di negara masing-masing," kata Bahlil dalam acara Hilirisasi Industri dalam Menuju Indonesia Emas, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dia menyebutkan hilirisasi perlu dorongan dari dunia usaha. Tanpa dunia usaha hilirisasi dalam negeri tidak bisa berjalan. Dia juga menekankan kebijakan terkait hilirisasi datang dari atas dasar pemikiran besar pengusaha.

"Tidak akan mungkin ada hilirisasi tanpa ada dunia usahanya dan tanpa kebijakan kita. Itu esensinya. Dan kebijakan ini diambil atas dasar pemikiran besar pengusaha dan eksekusinya," katanya.

Dia menekankan kriteria pengusaha yang dapat mengeksekusi kebijakan tersebut harus mempunyai integritas dan kemampuan. Dia menilai pengusaha dengan karakter tersebut berasal dari pengusaha atau pejabat yang berproses. Bahlil menilai asosiasi pengusaha menjadi salah satu instrumen pengusaha untuk berproses.

"Pengusaha yang bisa mengeksekusi adalah pengusaha yang mempunyai integritas dan mempunyai kemampuan. Dan itu hanya bisa terjadi dari pengusaha atau pejabat yang berproses," jelasnya.

PP Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola lahan tambang. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku siap memberikan lahan eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) terbaik untuk Muhammadiyah.

Meski begitu, ia belum bisa membuka lahan tambang mana yang dimaksud. Bahlil berujar perlu melapor dulu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal tersebut.

"Insyaallah kita akan berikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar KPC (Kaltim Prima Coal). Nah yang mananya saya lapor dulu ke presiden," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bahlil bersyukur Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran dari pemerintah, meski melalui proses panjang. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Muhadjir Effendy sebagai ketua tim diskusi dari Muhammadiyah soal pengelolaan tambang.

"Alhamdulillah kemarin saya baca di berita, Muhammadiyah setelah melalui kajian panjang itu menerima ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait pemberian konsesi. Kemarin saya sudah ditelepon pak Muhadjir sebagai ketua tim rapat Muhammadiyah untuk kelola tambang ini, dan saya pikir ini barang bagus," bebernya.

Mantan Ketua Umum HIPMI ini juga menyoroti sejumlah pandangan soal ormas agama mengelola tambang yang dianggap tidak berpengalaman. Menurut Bahlil, banyak pengusaha yang saat ini mengelola tambang dulunya juga belum berpengalaman.

Ia menilai pemberian hak ormas agama mengelola tambang sebenarnya terlambat. Namun baru di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kebijakan itu diterbitkan.

"Justru kita terlambat menurut saya. Presiden Joko Widodo yang berani memberikan gini, hanya presiden Joko Widodo," imbuhnya.

Bahlil mengklaim kebijakan ini sesuai dengan undang-undang dasar 1945 yang menyebut bahwa kekayaan alam harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi, ormas Agama dinilai berperan besar dalam memerdekakan republik ini.

"Saat Indonesia merdeka, agresi militer tahun 1948, yang buat fatwa jihad siapa? Ulama bukan konglomerat pengusaha-pengusaha itu," jelas dia.

Ia menambahkan ada tiga sampai empat ormas lagi yang sudah mengajukan izin, namun tidak membuka identitas ormas tersebut. "Ada lah tiga sampai empat yang sudah ajukan," pungkasnya.

Keterlibatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam pengelolaan tambang diyakini mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan operasional pertambangan nasional dengan lebih mengedepankan aspek lingkungan.

Anggota Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru menilai keputusan pemerintah untuk mengafirmasi pengelolaan tambang batu bara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk PBNU merupakan suatu kebijakan yang tak hanya mempertimbangkan aspek bisnis juga lingkungan.

Menurutnya, kehati-hatian PBNU dalam praktik bisnis pertambangan, salah satunya dengan menentukan mitra kerja dan model pengelolaan yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

"Lingkungan tidak hanya dalam konteks alamnya saja, tetapi juga tidak menimbulkan konflik di masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tambang," katanya, Senin (29/7/2024).

Pria yang akrab disapa Gus Falah ini menambahkan dari sisi profesionalitas pengelolaan, akuntabilitas dan azas manfaat kemaslahatan juga akan lebih diprioritaskan mengingat ormas keagamaan memiliki kesadaran bahwa izin usaha tersebut untuk kepentingan umat.

Sejauh ini, ada beberapa ormas keagamaan yang siap menjalankan tugas dari pemerintah mengelola tambang batu bara, yakni PBNU dan PP Muhammadiyah.

"Alokasi pengelolaan tambang batu bara kepada ormas keagamaan akan menggunakan prinsip kehati-hatian dan upaya meminimalisir kerusakan lingkungan akan menjadi perhatian utama," jelasnya.

Gus Falah menambahkan, keputusan PBNU menerima tawaran pemerintah terkait izin pengelolaan tambang batu bara berkaitan dengan orientasi pada politik kemaslahatan umat telah membuka pemahaman pengelolaan bahwa sumber daya alam (SDA) tidak selayaknya diserahkan sepenuhnya pada konglomerasi.

Dia menjelaskan, keuntungan ormas keagamaan dalam mengelola tambang itu juga berpeluang untuk dijadikan sebagai dana abadi organisasi yang kemudian diinvestasikan pada instrumen yang disediakan negara seperti obligasi atau sukuk.

"Kalau di NU misalkan ini yang nantinya jadi dana abadi untuk diinvestasikan di sukuk atau obligasi, maka hasilnya bisa untuk semacam BOS Pesantren dan lain sebagainya," jelasnya.

Gus Yahya Sebut Elite PKB Serang PBNU: Disepelekan-Direndahkan

Gus Yahya Sebut Elite PKB Serang PBNU: Disepelekan-Direndahkan

PT PLN (Persero) membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 262,06 triliun pada semester I 2024. Pendapatan ini mengalami kenaikan jika dibanding pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 234,51 triliun.

Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/7/2024), pendapatan usaha itu ditopang oleh penjualan tenaga listrik sebesar Rp 171,80 triliun, penyambungan pelanggan Rp 812,83 miliar, subsidi listrik pemerintah Rp 37,26 triliun, pendapatan kompensasi 46,49 triliun dan lain-lain Rp 5,68 triliun.

Beban usaha perusahaan pada semester I 2024 tercatat sebesar Rp 233,55 triliun. Angka ini naik jika dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 202,23 triliun.

Laba tahun berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk atau laba bersih PLN pada semester I 2024 sebesar Rp 4,99 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, laba bersih PLN sebesar Rp 25,63 triliun.

Total aset PLN pada semester I 2024 sebesar Rp 1.691,20 triliun. Angka ini naik dibanding posisi akhir Desember 2023 sebesar Rp 1.670,63 triliun.

Adapun jumlah ekuitas sebesar Rp 1.017,52 triliun pada semester I 2024, lebih tinggi dibanding posisi akhir Desember 2023 sebesar Rp 1.015,63 triliun.

Kemudian, total liabilitas sebesar Rp 673,68 triliun yang terdiri dari liabilitas jangka panjang Rp 520,86 triliun dan jangka pendek Rp 152,82 triliun.