Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut industri makanan dan minuman (Mamin) berperan penting menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusinya di triwulan I-2024 yang mencapai 39,91% terhadap PDB industri non-migas, dan 6,97% terhadap PDB nasional.

Agus menyebut pada triwulan I-2024, industri Mamin tumbuh 5,87% (YoY). Di sisi ekspor nilainya mencapai US$ 14,73 miliar atau sekitar Rp 237,15 triliun (kurs Rp 16.100) pada periode Januari-Mei 2024, sementara impor sebesar US$ 7,27 miliar.

"Sehingga sektor industri makanan dan minuman masih melanjutkan surplus neraca dagang sebesar US$ 7,46 miliar," katanya dalam Business Matching dan Pameran Produk Artisan Indonesia di Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Ia menambahkan, investasi di sektor ini juga semakin tumbuh dan diminati oleh investor. Ini terlihat dari perkembangan realisasi investasi yang mencapai Rp 26,08 triliun pada triwulan I-2024.

Agus menyebut Indonesia dikaruniai keragaman sumber daya hayati melimpah seperti kopi, teh, buah, dan kakao. Saat ini potensi tersebut telah dikembangkan oleh industri pengolahan dalam negeri dengan meningkatkan nilai tambah berorientasi ekspor.

Indonesia merupakan produsen produk olahan kakao terbesar ke-4 di dunia. Selain itu Indonesia berada di peringkat ke-7 di dunia sebagai produsen biji kakao terbesar.

Pada 2023, sektor ini mampu menyumbang devisa dengan nilai ekspor lebih dari US$ 1 miliar. Selain itu, 78% atau 300.287 ton dari total volume produksi industri pengolahan kakao diekspor ke 96 negara, seperti Amerika Serikat, India, China, Estonia, dan Malaysia.

Agus mencatat, ekspor produk olahan teh pada 2023 mencapai 37.878 ton atau senilai US$ 74,12 juta. Sementara industri pengolahan buah disebutnya cukup potensial, dengan volume ekspor olahan hasil hortikultura mencapai 328 juta ton atau setara US$ 449 juta pada 2023.

Produksi pengolahan kopi di Indonesia mencapai 426,5 ribu ton pada 2023 dengan nilai ekspor 97,3 ribu ton. Hal ini menjadikan Indonesia di posisi ke-4 penghasil kopi terbesar di dunia, di bawah Brasil (2,68 juta ton/tahun), Vietnam (1,5 juta ton/tahun), dan Kolombia (760 ribu ton/tahun).

"Meskipun demikian, variasi kopi Indonesia paling banyak di antara negara-negara lainnya. Ini bisa menjadi modal utama untuk pengembangan produk dari banyaknya varietas kopi Indonesia tersebut di masa yang akan datang," imbuh Agus.

Apalagi, kata dia, saat ini minat masyarakat terhadap kopi berkembang pesat yang ditandai dengan tumbuhnya jumlah kedai kopi secara masif. Industri lainnya adalah pengolahan susu, dengan produk yang sedang berkembang di pasar mencakup keju dan yogurt.

Nilai ekspor produk susu meningkat sekitar 37% menjadi dari US$ 7,8 juta pada tahun 2021 menjadi US$ 10,7 juta pada 2023. Untuk produk yogurt, nilai ekspor pada tahun 2021 mencapai US$ 20 juta dan meningkat jadi US$ 23,1 juta atau 15% pada 2023.

"Namun demikian, kedua nilai ekspor ini masih sangat kecil, dibandingkan negara tetangga, Selandia Baru, yang mengekspor produk susu hingga US$ 904,20 juta sehingga menguasai 8,2% pangsa pasar susu dunia," ungkapnya.

Adapun Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan Business Matching dan Pameran Produk Artisan Indonesia (Kopi, Teh, Kakao, Buah, dan Olahan Susu) yang dilaksanakan pada 5-8 Agustus 2024.

"Saya berharap tercipta lebih banyak kolaborasi antara pelaku usaha produk speciality Indonesia dengan pelaku bisnis pengguna seperti hotel, restaurant, dan retailers internasional sehingga brand image produk speciality Indonesia dapat semakin mendunia," pungkasnya.

Pemerintah resmi memperketat aturan penjualan rokok ke masyarakat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Melalui aturan baru itu, pedagang dilarang berjualan rokok secara eceran per batang alias ketengan. Kemudian penjualan rokok juga dilarang di dekat institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas.

Namun berdasarkan pantauan detikcom, Senin (5/8/2024), banyak warung menjual rokok dekat institusi pendidikan ataupun secara ketengan.

Misalkan saja warung-warung yang berada tepat berseberangan dengan salah satu SD di Kota Baru, Bekasi Barat. Tepat di depan bangunan sekolah ini setidaknya terdapat tiga warung yang berjualan rokok baik per bungkus ataupun ketengan.

Kurang dari 10 meter dekat bangunan sekolah juga terdapat salah satu gerai jaringan minimarket yang tentu juga menjual rokok. Walaupun di gerai jaringan minimarket ini tidak bisa membeli rokok secara ketengan.

Begitu juga di dekat salah satu sekolah (SD-SMA) swasta di kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Meski bangunan sekolah berada dalam komplek perumahan sehingga tidak ditemui warung kelontong, namun di dekat kawasan itu berdiri sebuah gerai minimarket yang menjual rokok pada area kasir.

Kemudian sekitar 400 meter dari SD, berdiri juga salah satu SMP Negeri Kota Bekasi. Kurang dari 10 meter di samping bangunan sekolah juga berdiri warung yang menjual rokok.

Hal serupa juga ditemui dekat SD Pulo Gebang, Jakarta Timur. Sebab tepat di depan bangunan sekolah ini juga ada beberapa warung kelontong yang pada bagian etalase tokonya sudah terpajang berbagai jenis rokok.

Rokok Masih Dijual Dekat Sekolah Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Kemudian ada juga SMP yang terletak sangat dekat dengan Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Sayang, sama seperti sekolah-sekolah lain yang telah dikunjungi, dekat kawasan ini juga terdapat sejumlah warung begitu juga dengan satu gerai minimarket yang menjual rokok.

Sehingga meski pemerintah melarang penjualan rokok 200 meter dari institusi pendidikan, dalam penelusuran detikcom ini sebagian besar warung hingga minimarket dekat sekolah masih menjual rokok. Bahkan ada yang berada sangat dekat dari sekolah kurang dari 10 meter atau bahkan tepat berada di depan bangunan.

Sebagai informasi, aturan terkait larangan berjualan rokok secara ketengan dan/atau berada di dekat institusi pendidikan ini tertuang pada Pasal 434 Ayat 1 PP Nomor 28 Tahun 2024

Dalam aturan ini disebutkan setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

(a) menggunakan mesin layan diri,
(b) kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil
(c) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.
(d) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui,
(e) dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak,
(f) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

"Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur," bunyi Pasal 434 Ayat 2.

Produk tembakau sebagaimana dijelaskan pada PP tersebut meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Sementara, satuan pendidikan disebutkan pada bagian Penjelasan PP ini antara lain terdiri pendidikan anak usia dini, sekolah/madrasah, pesantren, perguruan tinggi, atau nama lain yang sejenis dengan pendidikan formal.

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menilai sejumlah pasal terkait pelarangan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan dapat mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar.

Ketua Umum APARSI, Suhendro, secara tegas menyatakan penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang menyebar di seluruh Indonesia. Salah satu pasal yang akan diberlakukan yaitu larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain serta larangan menjual rokok secara eceran yang dinilai masih sangat rancu untuk diberlakukan.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," ungkap, Suhendro dalam keterangannya, Minggu (4/8/2024).

Dengan kondisi tersebut, Suhendro memaparkan, larangan terhadap produk tembakau yang ditegaskan dalam PP Kesehatan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang sampai saat ini masih baru bertumbuh dari imbas pandemi beberapa tahun sebelumnya.

"Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20%-30%, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha karena komoditas ini menjadi penyumbang omzet terbesar bagi teman-teman pedagang pasar," tegasnya.

Sebelumnya, Suhendro telah menyuarakan penolakannya bersama dengan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) yang meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Namun melihat pasal tersebut justru disahkan dalam PP Kesehatan, APARSI turut menyesalkan tidak terakomodirnya suara rakyat pada peraturan yang melibatkan mereka di dalamnya.

"Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut," katanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diterbitkan 29 Juli 2024 dikhawatirkan bakal meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar mengatakan klausul pada PP 28/2024, mengatur antara lain larangan bahan tambahan, batasan tar dan nikotin di setiap batang rokok, larangan menjual eceran atau batangan, larangan menjual di radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan menjual produk tembakau kepada orang yang berusia di bawah 21 tahun, besaran gambar peringatan kesehatan di kemasan 50%, waktu iklan di media penyiaran dari pukul 22.00-05.00.

"Klausul pengaturan tersebut sangat menakutkan bagi ekosistem pertembakauan terutama Bagian Kedua Puluh Satu Pengamanan Zat Adiktif. Hal ini seolah membuat tembakau sebagai barang terlarang. Kendati demikian, kami akan mematuhi mandat dalam PP 28/2024 untuk dijalankan dengan baik," tegas Sulami Bahar dihubungi di Jakarta, Minggu (4/8/2024).

Sulami menambahkan, saat ini jumlah industri hasil tembakau (IHT) legal di Jawa Timur mencapai 538 industri, dengan jumlah buruh sekitar 186 ribu tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja tersebut mencapai 60 persen terhadap nasional yang mencapai sekitar 360 ribu tenaga kerja. Adapun jumlah produksi rokok saat ini secara nasional sebesar 364 miliar batang per tahun.

Menurut Sulami Bahar, dengan perjalanan waktu jumlah tersebut turun terus, pasti akan terjadi gulung tikar.

"Mengingat IHT legal nasional saat ini padat aturan (fully regulated), mulai dari Undang Undang sampai Peraturan Daerah, belum lagi kebijakan cukai yang restriktif. Ditambah terbitnya PP 28/2024 akan semakin memberatkan kelangsungan usaha industri pertembakauan nasional," terang Sulami Bahar.

Sulami Bahar mengungkapkan lagi, pengaturan yang restriktif termasuk terbitnya PP 28/2024 yang mengatur rokok legal tersebut akan makin memperburuk kelangsungan usaha industri hasil tembakau legal secara nasional, sehingga akan makin meningkatnya peredaran rokok ilegal.

Rokok ilegal diketahui menjadi penyebab kerugian pendapatan negara sekaligus penghambat berkembangnya industri rokok nasional.

Mengutip data Ditjen Bea dan Cukai, bahwa tingkat peredaran rokok ilegal tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,86%. Angka itu menunjukkan ada potensi penerimaan negara yang tidak terselamatkan senilai Rp15,01 triliun.

"Maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia tak lepas dari harga rokok yang dianggap semakin mahal di pasaran. Harga rokok terus melambung dari tahun ke tahun seiring tarif cukai yang meningkat, sehingga konsumen beralih ke rokok murah/rokok ilegal," kata Sulami Bahar.

Peran pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dan mengawasi pertumbuhan perokok pemula diharapkan dapat dimitigasi secara optimal sehingga prevalensi perokok menurun.

Sulami juga berharap, pemerintah tidak bisa hanya dengan membuat aturan yang menyudutkan industri hasil tembakau legal saja. Pasalnya, selama ini IHT legal sudah sangat patuh terhadap aturan pemerintah untuk menurunkan prevalensi merokok anak, tetapi tentu IHT juga tidak bisa ikut mengawasi semuanya. Maka itu, di sinilah peran aktif pemerintah dibutuhkan.

"Kami berharap terbitnya PP 28/2024 dibarengi dengan regulasi turunan yang tetap memperhatikan keberlangsungan Industri Hasil Tembakau legal, serta keseriusan Pemerintah dalam memitigasi dampak dari peraturan ini," pungkas Sulami Bahar.

Pemerintah resmi melarang penjualan rokok secara eceran. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Selain itu, penjualan rokok juga dilarang berdekatan dengan sekolah.

Seperti dikutip detikcom, Minggu (4/8/2024), pada Pasal 434 Ayat 1 aturan ini disebutkan, setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik (a) menggunakan mesin layan diri, (b) kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil (c) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Kemudian, (d) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. (e) dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan (f) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

"Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur," bunyi Pasal 434 Ayat 2.

Produk tembakau sebagaimana dijelaskan pada PP tersebut meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Sementara, satuan pendidikan disebutkan pada bagian Penjelasan PP ini antara lain terdiri pendidikan anak usia dini, sekolah/madrasah, pesantren, perguruan tinggi, atau nama lain yang sejenis dengan pendidikan formal.

Industri Petrokimia meminta pemerintah menerapkan kembali regulasi Permendag 36/2023, serta memberlakukan hambatan perdagangan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Keduanya diharapkan mampu menjaga utilitas dan kontribusi industri petrokimia hulu bagi perekonomian nasional.

Saat ini asosiasi menyebut utilitas dari sektor petrokimia hulu sudah di bawah 80% sejak diberlakukannya relaksasi impor. Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyebut beberapa anggotanya ada yang menghentikan operasional pabrik.

Oleh karena itu ia berargumen, apabila aturan impor kembali diperketat melalui Permendag 36/2023, hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal, mengingat regulasi ini dinilai bisa mengatur pemenuhan pasokan dan permintaan di dalam pasar domestik.

"Jadi kalau kita kembali ke Permendag 36/2023 semangatnya adalah memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan prioritas material lokal dulu. Selebihnya nanti bila ada kekurangan, baru dipenuhi oleh produk impor," ujar dia di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Untuk penerapan BMTP-BMAD, pihaknya menilai hal ini perlu dilakukan karena impor barang jadi plastik dalam beberapa bulan terakhir masih cukup tinggi.

"Barang jadi plastik yang masuk ke dalam tekstil, seperti terpal dan lain-lain itu juga impornya masih tinggi, dan meskipun sudah diatur pakai Laporan Surveyor (LS) tapi tetap ternyata pasokannya masih naik cukup lumayan besar. Ini perlu juga nanti selain kembali ke Permendag 36/2024 juga harus ada BMTP atau BMAD," katanya.

Menurutnya kedua hal itu mesti dilakukan secara tepat dan cepat supaya tidak kehilangan momentum pemajuan sektor petrokimia. Dirinya juga berharap adanya keterbukaan antara sektor hulu dan hilir industri petrokimia terkait kebutuhan di dalam negeri, sehingga para investor bisa mengambil langkah untuk mulai berinvestasi.

"Kita berharap antara hulu dan hilir terjadi saling keterbukaan dan memberikan kepastian kira-kira mapping kebutuhan dan pertumbuhan dalam negeri itu seberapa besar, sehingga kita bisa memprediksikan kapan kita mulai investasi, dan seberapa besar investasi itu bisa ditanamkan dan kembali berapa lama," katanya.

Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Ernoiz Antriyandarti menyampaikan instrumen kebijakan pengetatan impor diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama jika industri tersebut belum berdaya saing diliberalisasi perdagangan.

Menurut dia, pengetatan impor bisa menjadi peluang mengembangkan daya saing industri petrokimia, sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produsen petrokimia domestik. Hal ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah yang juga menjadikan industri petrokimia sebagai salah satu dari sektor industri yang mendapat perhatian khusus.

"Dengan dikembalikannya pengetatan impor petrokimia, diharapkan impor petrokimia turun signifikan. Selanjutnya menjadi pemacu industri petrokimia dalam negeri untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi agar produksinya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga, ketergantungan impor petrokimia turun, produksi dalam negeri berkembang, daya saing sektor petrokimia meningkat dan neraca perdagangan sektor petrokimia tidak lagi defisit," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bobby Gafur Uma menyoroti adanya ketidaksiapan antar lembaga pemerintah yang mengakibatkan banyak kontainer tertahan dan satgas impor yang tidak efektif. Menurutnya, bila industri RI sampai terkena serbuan impor, ada efek yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Pemerintah harus menyadari bahwa industri strategis seperti petrokimia dan tekstil perlu dilindungi dengan kebijakan yang jelas dan koordinasi antar lembaga yang baik. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dengan kebijakan yang mendukung ekosistem industri dari rantai pasok hingga kebijakan teknis," tutup Bobby.

Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia mengalami penurunan. Menurut data S&P Global PMI manufaktur Indonesia di Juli 2024 di level 49,3, angka itu terkontraksi dari posisi Juni 2024 di level 50,7.

Menurut Ekonom Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Fahmi Wibawa kemungkinan ada beberapa penyebab PMI manufaktur menurun. Salah satunya ketidakkompakan dalam menyikapi serangan barang impor.

Menurutnya pemerintah seharusnya kompak dalam melindungi industri dalam negeri dari serangan impor.

"Penurunan PMI pada bulan Juni dan Juli ini tidak lepas dari relaksasi impor yang gongnya dibunyikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melepaskan puluhan ribu kontainer barang impor yang bermasalah perizinannya pada 17 Mei 2024," terangnya dikutip Jumat (2/8/2024).

Fahmi menilai relaksasi impor secara khusus terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya dilakukan pengetatan impor seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga lainnya berimbas besar dan menjadikan PMI Indonesia sebagai salah satu korbannya.

Oleh karena itu perlindungan terhadap industri dalam negeri menjadi kunci keberhasilan industri manufaktur di masa depan. Kebijakan relaksasi haruslah mempertimbangkan pandangan dan aspirasi para pemangku yang terdampak.

"Sehingga diharapkan industri manufaktur Indonesia dapat mencapai di titik posisi dapat bersaing dengan industri manufaktur global baik dari sisi harga maupun kualitas," jelas Fahmi.

Menurut Fahmi kondisi relaksasi impor yang tidak menguntungkan tersebut berimbas pada persepsi para pelaku industri dalam negeri. Persepsi kekhawatiran inilah yang ditangkap dalam rilis S&P Global mengenai PMI ini.

"Persepsi tersebut muncul setelah relaksasi impor dilakukan pada 17 Mei 2024. Memang bisa jadi efek relaksasi impor bersifat ganda. Di satu sisi terjadi kompetisi antara produk impor dan lokal, dalam waktu yang bersamaan nilai mata uang rupiah juga semakin lama semakin melemah. Nah, bila relaksasi impor berlanjut, dampak gempuran barang impor akan semakin parah karena produk industri lokal akan semakin jauh dalam berkompetisi dengan produk impor," jelas Fahmi.

Fahmi yang juga merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta juga menekankan kebijakan yang melindungi perkembangan industri dalam negeri adalah salah satu bentuk keyakinan pemerintah terhadap industri dalam negeri.

Menurutnya, tugas melindungi industri dalam negeri bukan hanya kewajiban Menteri Perindustrian, juga tugas kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Fahmi menilai relaksasi impor memang menimbulkan respon dua hal. Dari sisi pelaku importir, mereka merasa pemerintah memberikan dukungan yang sangat besar untuk mereka. Di sisi para pelaku industri dalam negeri, hal ini sebuah pukulan keras untuk mereka.

"Banyak pelaku industri dalam negeri yang kontraknya dibatalkan imbas dari relaksasi impor yang dilakukan. Dapat dibayangkan jika relaksasi impor terus dilakukan, berapa besar efek domino yang terjadi nantinya," ucapnya

Fahmi juga secara khusus menyoroti polemik terkait aturan impor yang berkepanjangan sehingga harus Presiden Jokowi yang memberikan arahan agar tetap mengutamakan kemajuan industri dalam negeri.

"Ya hikmahnya publik jadi tercerahkan dan masing-masing kementerian sektor bisa lebih menyadari pentingnya keseimbangan "gas" dan "rem" dalam mengeluarkan kebijakan," tutup Fahmi.

Di kesempatan lain Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiono menyatakan bahwa impor barang yang membanjiri Indonesia memberikan dampak negatif terhadap industri dalam negeri yang akan mempengaruhi angka PMI.

"Mau tidak mau industri harus menurunkan produksi, bahkan di sektor tekstil malah sudah PHK. Kalau ini dibiarkan terus menerus dan pemerintah tidak ada action, maka saya melihat tahun 2024 ini PMI manufaktur akan tambah jelek," buka Fajar.

Menurut Fajar, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto harus segera ambil tindakan, jangan hanya memprioritaskan kelompok tertentu, tapi nasionalnya terganggu. Jadi harus segera ambil tindakan yang cepat dan tepat.

"Saat ini juga ada beberapa parameter yang banyak anomalinya. Sudah saatnya negara harus turun cepat. Namun, kadang-kadang, pemerintah kurang tanggap dan respon cepat. Safeguard harus segera dijalankan, anti-dumping dijalankan, Permendag yang mengatur hajat hidup orang banyak harus segera diimplementasikan dengan benar, bahan baku dipermudah, namun kenyataannya ini justru terbalik," tutup Fajar.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai akan membawa dampak merugikan bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) dan petani tembakau.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Wisnu Brata, menilai bahwa penerbitan peraturan ini akan mengancam keberlanjutan IHT. Pasalnya, selama ini pelaku industri telah mendapatkan berbagai keterbatasan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

"Kalau begini, akan tercipta pengangguran yang semakin banyak," kata Wisnu dalam keterangannya, Jumat (2/8/2024).

Wisnu menilai sektor tembakau akan menerima pembatasan yang lebih besar lagi. Misalnya saja, larangan penjualan rokok eceran ataupun pelarangan penjualan dalam jarak 200 meter dari institusi pendidikan. Menurut dia, aturan ini jelas akan menghantam rantai pendapatan di sektor tembakau, terutama bagi para pedagang kecil karena akan mengalami penurunan pendapatan.

"Jika pedagang mengalami kerugian pasti dampaknya akan ke petani juga. Kalau penjualan turun, maka penyerapan tembakaunya juga turun. Industri terdampak, akhirnya terjadi PHK massal," ucap Wisnu.

Ia menilai pemerintah salah membaca strategi karena selalu mengambil perspektif bahwa Indonesia menjadi negara pasar dari produk tembakau, bukan penghasil.

Padahal, Wisnu menyatakan bahwa pemerintah sudah sepatutnya memposisikan negara sebagai penghasil produk tembakau. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan rantai tembakau di Indonesia mulai dari hulu sampai hilir. Ia juga mengatakan bahwa luputnya pemerintah ini berimbas pada penyusunan kebijakan yang hanya berparadigma kepada pasar atau konsumen. Ketika sektor penghasil ini luput diakomodir, maka imbasnya akan menyasar sektor industri.

"Kalau IHT semakin tertekan, maka akan tercipta pengangguran yang semakin banyak," tegasnya.

S&P Global merilis data Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia Juli 2024 yang turun ke level 49,3 atau terkontraksi. Pada Juni 2024, PMI Manufaktur Indonesia masih ekspansif di level 50,7.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons rilis tersebut, dan menyebut posisi ini menunjukkan kontraksi pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah 34 bulan berturut-turut terus ekspansi.

Kontraksi PMI manufaktur Indonesia pada Juli 2024 dipengaruhi oleh penurunan bersamaan pada output dan pesanan baru. Permintaan pasar yang menurun merupakan faktor utama penyebab penjualan turun. Dalam hasil survei disebutkan, produsen merespons kondisi ini dengan sedikit mengurangi aktivitas pembelian mereka pada bulan Juli.

Agus mengaku tidak kaget dengan turunnya PMI manufaktur Indonesia. Menurutnya, PMI manufaktur Indonesia terbukti turun sejak kebijakan relaksasi impor diberlakukan.

"Kami tidak kaget dan logis saja melihat hasil survei ini, karena ini semua sudah terprediksi ketika kebijakan relaksasi impor dikeluarkan," ujar Agus dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Agus terus menekankan pentingnya sinergi kebijakan pemerintah untuk mendukung kinerja industri manufaktur. Ia menyampaikan, jika pemerintah bisa segera mengembalikan kebijakan yang pro kepada industri dalam negeri, pihaknya yakin PMI manufaktur Indonesia akan segera naik lagi pada posisi ekspansi.

"Posisi sektor manufaktur sudah sangat sulit karena kondisi global, termasuk logistik, sangat tidak menguntungkan bagi sektor ini. Oleh sebab itu, para menteri jangan mengeluarkan kebijakan yang justru semakin membunuh industri," tegas Menperin.

Menurut Agus, hasil survei PMI manufaktur Juli 2024 bisa membuka mata para menteri dan pemangku kepentingan akan perlunya keselarasan langkah dan pandangan dalam membangun industri dalam negeri.

"Kemenperin tidak bisa sendiri dalam hal ini. Menjaga kinerja sektor manufaktur bukan saja untuk mempertahankan agar nilai tambah tetap dihasilkan di dalam negeri, namun juga melindungi tersedianya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia," ia mengingatkan.

Tren penurunan PMI manufaktur telah berlangsung sejak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada Mei 2024.

Berturut-turut PMI manufaktur pada Mei-Juli 2024 terus menurun bila dibandingkan dengan PMI manufaktur April 2024 (sebelum pemberlakuan relaksasi impor). Pada April 2024, PMI manufaktur mencapai 52,9, kemudian turun menjadi 52,1 pada Mei 2024, lalu menjadi 50,7 pada Juni 2024, dan 49,3 di Juli 2024.

Kondisi PMI manufaktur Juli 2024 juga tercermin pada hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2024 yang telah dirilis Kamis kemarin (31/7). IKI Juli 2024 turun menjadi 52,4 dari IKI Juni 2024 sebesar 52,5. Perlambatan nilai IKI pada Juli lalu dipengaruhi oleh menurunnya nilai variabel pesanan baru dan masih terkontraksinya variabel produksi.

"Selanjutnya, nilai IKI variabel persediaan produk meningkat. Beberapa faktor lain yang menahan laju ekspansi IKI yaitu pelemahan nilai tukar dan pemberlakuan kebijakan relaksasi impor pasca dikeluarkannya sekitar 26.000 kontainer dari pabean oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan tanpa pertimbangan teknis dari kementerian teknis terkait," kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam kesempatan Rilis IKI Juli 2024 tersebut.

Febri menambahkan, kebijakan lartas yang kurang tegas menimbulkan banjir produk impor, yang akan menurunkan daya saing pelaku usaha di dalam negeri, dan tentu pada ujungnya mengurangi serapan tenaga kerja di dalam negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons rilis S&P Global soal Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia Juli 2024 yang sebesar 49,3, turun dibandingkan Juni 2024 yang berada pada angka 50,7. Posisi ini menunjukkan kontraksi pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah 34 bulan berturut-turut terus ekspansi.

Kontraksi PMI manufaktur Indonesia pada Juli 2024 dipengaruhi oleh penurunan bersamaan pada output dan pesanan baru. Permintaan pasar yang menurun merupakan faktor utama penyebab penjualan turun. Dalam hasil survei disebutkan, produsen merespons kondisi ini dengan sedikit mengurangi aktivitas pembelian mereka pada bulan Juli.

Agus mengaku tidak kaget dengan turunnya PMI manufaktur Indonesia. Menurutnya, PMI manufaktur Indonesia terbukti turun sejak kebijakan relaksasi impor diberlakukan

"Kami tidak kaget dan logis saja melihat hasil survei ini, karena ini semua sudah terprediksi ketika kebijakan relaksasi impor dikeluarkan," ujar Agus dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Agus terus menekankan pentingnya sinergi kebijakan pemerintah untuk mendukung kinerja industri manufaktur. Ia menyampaikan, jika pemerintah bisa segera mengembalikan kebijakan yang pro kepada industri dalam negeri, pihaknya yakin PMI manufaktur Indonesia akan segera naik lagi pada posisi ekspansi.

"Posisi sektor manufaktur sudah sangat sulit karena kondisi global, termasuk logistik, sangat tidak menguntungkan bagi sektor ini. Oleh sebab itu, para menteri jangan mengeluarkan kebijakan yang justru semakin membunuh industri," tegas Menperin.

Menurut Agus, hasil survei PMI manufaktur Juli 2024 bisa membuka mata para menteri dan pemangku kepentingan akan perlunya keselarasan langkah dan pandangan dalam membangun industri dalam negeri.

"Kemenperin tidak bisa sendiri dalam hal ini. Menjaga kinerja sektor manufaktur bukan saja untuk mempertahankan agar nilai tambah tetap dihasilkan di dalam negeri, namun juga melindungi tersedianya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia," ia mengingatkan.

Tren penurunan PMI manufaktur telah berlangsung sejak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada Mei 2024.

Berturut-turut PMI manufaktur pada Mei-Juli 2024 terus menurun bila dibandingkan dengan PMI manufaktur April 2024 (sebelum pemberlakuan relaksasi impor). Pada April 2024, PMI manufaktur mencapai 52,9, kemudian turun menjadi 52,1 pada Mei 2024, lalu menjadi 50,7 pada Juni 2024, dan 49,3 di Juli 2024.

Kondisi PMI manufaktur Juli 2024 juga tercermin pada hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2024 yang telah dirilis Kamis kemarin (31/7). IKI Juli 2024 turun menjadi 52,4 dari IKI Juni 2024 sebesar 52,5. Perlambatan nilai IKI pada Juli lalu dipengaruhi oleh menurunnya nilai variabel pesanan baru dan masih terkontraksinya variabel produksi.

"Selanjutnya, nilai IKI variabel persediaan produk meningkat. Beberapa faktor lain yang menahan laju ekspansi IKI yaitu pelemahan nilai tukar dan pemberlakuan kebijakan relaksasi impor pasca dikeluarkannya sekitar 26.000 kontainer dari pabean oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan tanpa pertimbangan teknis dari kementerian teknis terkait," kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam kesempatan Rilis IKI Juli 2024 tersebut.

Febri menambahkan, kebijakan lartas yang kurang tegas menimbulkan banjir produk impor, yang akan menurunkan daya saing pelaku usaha di dalam negeri, dan tentu pada ujungnya mengurangi serapan tenaga kerja di dalam negeri.

PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hal ini merupakan bentuk apresiasi dari DJP Kementerian Keuangan yang disampaikan langsung dalam memperingati Hari Pajak 2024.

Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal menyatakan selain berkomitmen mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia juga berperan dan berkontribusi dalam perekonomian nasional melalui kepatuhan dalam membayar pajak. Menurutnya, pajak merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional.

"Kita memahami jika pajak merupakan pilar penting dalam pembangunan masyarakat oleh negara, oleh karena itu kami akan terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan konsisten dan patuh terhadap peraturan perpajakan nasional," jelas Gusrizal dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Gusrizal menyebut pemberian penghargaan ini dapat memotivasi Pupuk Indonesia bersama seluruh anggota holding untuk selalu taat dalam membayar pajak, karena pajak akan kembali juga kepada masyarakat.

"Kami akan selalu mendukung pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, terlebih Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan banyak sekali perubahan dan menerapkan digitalisasi yang tentunya dapat semakin memudahkan masyarakat dalam membayar pajak," tambah Gusrizal.

Selain pajak, Gusrizal menyatakan bahwa Pupuk Indonesia terus berkontribusi kepada negara, misalnya melalui penyediaan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton, peningkatan kapasitas produksi pupuk guna mendukung ketahanan pangan nasional, hingga membangun industri pupuk dan petrokimia yang terintegrasi dan berskala global.

Perusahaan BUMN ini juga akan terus mendukung program pemerintah di bidang hilirisasi industri untuk memberikan nilai tambah di dalam negeri, salah satunya dengan menciptakan bisnis baru yang lebih ramah lingkungan, yaitu clean ammonia.

Pengembangan usaha ini disebut sejalan dengan target emisi nol karbon atau Net Zero Emission (NZE) yang ditarget pada tahun 2060. Dalam berbagai pengembangan bisnis tersebut, Pupuk Indonesia berharap juga dapat berimplikasi pada penerimaan pajak, pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan manfaat ekonomis lainnya.

Sementara itu, DJP pada momen Hari Pajak memberikan apresiasi kepada sejumlah wajib pajak atas kepatuhannya dalam membayar pajak. Apresiasi juga diberikan kepada perusahaan grup pembayar pajak terbesar sebagai motivasi dan diharapkan menginspirasi lembaga lain untuk proaktif membayar pajak.

Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli merosot ke level 49,3 atau berada pada level kontraksi di bawah 50. Ini merupakan kontraksi pertama sejak Agustus 2021.

Dikutip dari rilis S&P Global, Kamis (1/8/2024), PMI manufaktur Indonesia pada Juli tercatat di angka 49,3, turun dari Juni yang berada di level 50,7.

Menurut Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, kondisi pasar Juli relatif menurun, menyebabkan angka permintaan baru dan produksi turun. Imbasnya produsen menjadi lebih waspada sehingga mengurangi pembeliannya.

"Pasar secara umum melambat mendorong penurunan marginal pada kondisi pengoperasian selama bulan Juli, dengan permintaan baru berkurang dan produksi turun untuk pertama kali dalam dua tahun. Sehingga produsen lebih waspada, aktivitas pembelian sedikit dikurangi dan ketenagakerjaan menurun pada kecepatan tertinggi sejak bulan September 2021," bebernya.

Di sisi lain, perusahaan mengalami hambatan dalam memenuhi pasokannya ditambah adanya kendala dalam hal pengamanan jalur laut. Meski begitu masih ada harapan sektor manufaktur segera bangkit dengan asumsi penjualan dan kondisi pasar membaik di tahun mendatang.

S&P Global melaporkan bahwa penurunan permintaan pasar merupakan faktor utama penyebab penjualan turun untuk pertama kali dalam satu tahun. Kinerja ekspor juga melemah disebabkan adanya penundaan pengiriman barang.

Data survei terkini menunjukkan bahwa rata-rata waktu pengiriman diperpanjang untuk pertama kali dalam tiga bulan. Panelis melaporkan adanya sejumlah tantangan pada rute pengiriman vital, contohnya yang melalui Laut Merah.

S&P Global juga mencatat adanya pengurangan karyawan di sejumlah perusahaan dengan tingkat paling tajam dalam tiga tahun terakhir. Sejumlah perusahaan juga dilaporkan tidak memperpanjang kontrak karyawan.