Penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di perbankan punya kelebihan dan kekurangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengakui bahwa potensi penyalahgunaan AI yang dapat merugikan tergolong tinggi.

"Penyalahgunaan AI yang dapat merugikan konsumen bank cukup tinggi. Beberapa risiko AI yang teridentifikasi antara lain bias algoritma, deepfakes, dan kemampuan membuat keputusan sendiri," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (16/7/2024).

Dalam hal ini ia menekankan bahwa kepentingan nasabah harus diperhatikan. OJK telah menerbitkan POJK No.11/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan POJK No.21/2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum.

Dalam ketentuan tersebut, telah diatur bahwa bank dalam melakukan adopsi Teknologi Informasi (TI) dalam pelayanan layanan digital dilakukan secara bertanggung jawab. Misalkan substitusi fungsi pada yang sebelumnya dilakukan oleh manusia kemudian digantikan dengan menggunakan AI.

"Saat ini, implementasi AI masih beragam di Indonesia, mengingat perbedaan model bisnis, penggunaan teknologi, sumber daya manusia, finansial, dan organisasi di antara bank yang ada," tuturnya.

Dian menambahkan, saat ini OJK sedang menyusun panduan tata kelola AI untuk perbankan. Hal ini demi memastikan penerapan AI oleh perbankan dilakukan secara bertanggung jawab, adil, transparan, dan mematuhi nilai-nilai etika.

Menurut dia pada dasarnya penggunaan AI diharapkan dapat membawa manfaat signifikan terhadap industri perbankan. Namun, perbankan juga perlu memahami mekanisme kerja AI agar dapat dimanfaatkan secara luas dengan tetap mengantisipasi risiko yang mungkin timbul.

"Pemanfaatan AI oleh perbankan telah dilakukan pada beberapa bidang seperti otomasi pekerjaan untuk chatbot/voice assistant, document processing, transaction monitoring, mendeteksi fraud dan money laundering, serta decision engine dalam membantu proses credit scoring," imbuhnya.

"Pemanfaatan AI tersebut membawa pengaruh positif pada operasional bisnis bank, khususnya dalam peningkatan efisiensi akibat otomatisasi pekerjaan," jelas dia.

Presiden Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu jabatan yang paling krusial, tidak hanya untuk AS tetapi di dunia. Sebab jabatan yang satu ini adalah pemegang kendali utama negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Karenanya tidak heran bila Presiden AS saat ini, Joe Biden, dengan Mantan Presiden Donald Trump memperebutkan posisi dalam pemilihan Presiden AS selanjutnya yang akan dilakukan pada Oktober 2024 nanti. Jika terpilih, baik Donald Trump dan Joe Biden akan menduduki posisi nomor satu di Negeri Paman Sam itu selama empat tahun ke depan.

Terlepas dari persaingan Biden dengan Trump ini, seperti jabatan atau pekerjaan pada umumnya presiden AS juga mendapatkan gaji. Lantas berapa gaji presiden AS?

Melansir dari Nasdaq, Presiden Amerika Serikat memperoleh penghasilan US$ 400.000 per tahun atau setara dengan Rp 6,48 miliar (kurs Rp 16.200/dolar AS) yang dialokasikan setiap bulan. Artinya orang nomor satu di Negeri Paman Sam ini mendapat Rp 540 juta setiap bulannya.

Selain itu, Presiden AS juga berhak menerima tunjangan pengeluaran sebesar US$ 50.000 per tahun atau setara dengan Rp 810 juta. Tunjangan ini dimaksudkan untuk membantu membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan/akibat dari pelaksanaan tugas resminya.

Masih belum cukup, Presiden AS juga menerima uang tunjangan lain yang tidak dikenakan pajak. Seperti tunjangan perjalanan senilai US$ 100.000 (Rp 1,62 miliar) dan tunjangan hiburan sebesar US$ 19.000 (Rp 307,8 juta).

Di luar itu, posisi yang sedang diperebutkan oleh Joe Biden dan Donald Trump ini juga mendapatkan tempat tinggal gratis (White House), makan gratis, dan banyak fasilitas lainnya yang ditanggung Negeri Paman Sam. Walaupun tentu saja tidak semua biaya yang dikeluarkan oleh Presiden ditanggung negara.

Pengamat senior dari American Institute for Economic Research, Peter C. Earle, menjelaskan sejumlah pengeluaran Presiden AS yang tidak ditanggung oleh negara seperti biaya mengadakan pesta, hiburan, dan perjalanan non-resmi. Demikian pula dengan biaya perkara hukum seperti ongkos sewa pengacara dan lainnya harus dibayar dengan uang pribadi.

"Tetapi beberapa pengecualian dan area abu-abu muncul. Misalnya saja penggunaan Camp David yang menguntungkan kantor kepresidenan dan tidak merugikan keluarga pertama (presiden). Ada juga biaya dekorasi Gedung Putih ditanggung hingga US$ 100,000 untuk jangka waktu empat tahun penuh," kata Earle.

Ia mengatakan, ketentuan lain terkait pemberian gaji dan tunjangan Presiden AS ini tertuang dalam aturan 'Title 3 of Section 102 of the U.S. Code'. Aturan ini sudah beberapa kali diubah, terutama dari segi besaran gaji presiden.

Sebab pada 1969 hingga 2001, Presiden AS menerima gaji sebesar US$ 200.000 per tahun. Namun besaran ini kemudian ditambah menjadi US$ 400.000 oleh Bill Clinton sesaat sebelum dia meninggalkan jabatannya, dan sejak itu besaran ini belum mengalami perubahan lagi.

Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell dikabarkan bakal mundur jika Mantan Presiden AS Donald Trump terpilih kembali sebagai orang nomor satu di negeri Paman Sam. Isu ini dihembuskan para loyalis Trump, hingga Powell buka suara soal kabar itu.

Dilansir Reuters, Selasa (16/7/2024), Powell menjawab pernyataan jika dirinya berniat menghabiskan sisa masa jabatan sebagai Ketua The Fed. Ia membenarkan pernyataan tersebut. "Ya," ucapnya singkat, Senin (15/6/2024).

Pernyataan tersebut bisa menimbulkan perselisihan antara Powell dan Trump. Sebab, Powell pertama kali diangkat untuk menduduki kursi Dewan Gubernur The Fed di era Presiden Barack Obama. Namun, Trump yang memilihnya untuk memimpin bank sentral, posisi itu diambil Powell pada awal 2018.

Trump berbalik menentang dan mencela Powell karena menaikkan suku bunga The Fed pada tahun pertama kepemimpinannya. Trump bahkan sempat mengungkit pemecatan Powell, meskipun para pembantunya menjelaskan bahwa Trump tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut.

Namun saat dikonfirmasi kembali, Powell bungkam ketika ditanya jika ia mau bertahan sebagai Ketua The Fed jika diangkat presiden berikutnya. "Saya tidak punya pendapat apa pun untuk Anda mengenai hal itu hari ini," bebernya.

Trump telah menyatakan tidak akan mengangkat kembali Powell sebagai Ketua The Fed. Beberapa loyalis Trump bahkan memperkirakan Powell mundur secepatnya setelah periode kedua kepemimpinan Trump dimulai.

Mantan Kepala Strategi Trump, Steve Bannon, baru-baru ini mengatakan bahwa Powell bakal segera mundur jika kemenangan Trump diumumkan oleh The AssociatedPress. Sementara mantan penasihat perdagangan Trump, Peter Navarro memperkirakan Powell bakal mundur dalam seratus hari masa jabatan Trump.

Meskipun Powell sudah mematahkan secara tegas isu tersebut, Trump dilaporkan sedang menyusun proposal yang akan berupaya mengikis independensi The Fed jika menang. Pada April, Wall Street Journal melaporkan bahwa sekelompok kecil sekutu Trump telah menghasilkan dokumen hampir 10 halaman yang berisi visi kebijakan untuk bank sentral. Mereka berpendapat bahwa Trump harus diajak berkonsultasi mengenai keputusan suku bunga dan akan memiliki wewenang untuk memberhentikan Powell sebelum masa jabatannya berakhir pada 2026.

Kelompok lain yang juga diorganisir Heritage Foundation juga telah mengajukan daftar inisiatif untuk membatasi jangkauan The Fed pada pemerintahan Trump yang kedua. Namun, Trump telah menjauhkan diri dari inisiatif proyek 2025.

Trump juga mengaku yakin Powell akan menurunkan suku bunga untuk membantu prospek Presiden Joe Biden terpilih kembali pada November. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah sebab pasar keuangan kini memperkirakan The Fed menurunkan suku bunga pada 17-18 September atau hanya tujuh minggu sebelum pemilihan presiden pada 5 November.

Powell sudah berulang kali ditanya selama seminggu terakhir apakah pemilu bakal mempengaruhi keputusan suku bunga The Fed, ia mengatakan bahwa persoalan politik tidak akan mempengaruhi keputusan The Fed.

"Kami tidak mempertimbangkan politik. Kami tidak memasang filter politik pada keputusan kami," pungkasnya.

Pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebentar lagi dapat digunakan di Korea Selatan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank of Korea (BoK).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kerja sama pembayaran berbasis QR code bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code, yakni QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan. Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antar kedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran.

"Kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments," kata Perry dalam keterangan tertulis, Senin (17/6/2024).

Lebih lanjut, Perry menjelaskan konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, kesepakatan tersebut juga menandai dimulainya kerja sama antara BI dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR code yang didukung sinergi erat pelaku industri kedua negara.

Sebelum diterapkan secara penuh, Perry menyebut pihaknya akan melakukan pengembangan interkoneksi dilanjutkan dengan tahap uji coba. Implementasi kerja sama ini akan mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan, apalagi tingginya jumlah turis antar kedua negara.

Dia pun berharap kerja sama ini dapat mendukung terwujudnya sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang lebih efisien, cepat, inklusif dan transparan. Saat ini, QRIS lintas negara sudah terealisasi beberapa negara, seperti Thailand, Malaysia, Singapura.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya di internasional dalam mendorong konektivitas pembayaran lintas batas," jelasnya.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) buka suara terkait pemberian pinjaman atau shareholder loan kepada PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) sebesar Rp 315 miliar. Manajemen menjelaskan, pinjaman itu menggunakan fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Sebelumnya Bursa Efek Indonesia (BEI) mempertanyakan kepada Jasa Marga terkait pemberian pinjaman tersebut.

"Nilai Rp 315 miliar merupakan plafon yang diberikan pada saat penandatanganan perjanjian pemegang saham," kata Sekretaris Jasa Marga, Nixon Sitorus dalam keterbukaan informasi, Senin (15/7/2024).

Nixon menyampaikan, JMB tidak mendapatkan shareholder loan dari pemegang saham lainnya, karena hanya Jasa Marga yang dapat memberikan pinjaman tersebut. "Tidak, karena pemegang saham lainnya tidak dapat memberikan shareholder loan kepada JMB sehingga hanya Perseroan yang dapat memberikan shareholder loan tersebut," tambah Nixon.

Terkait alasan JMB memilih pendanaan dari Jasa Marga dibanding pendanaan lainnya, Nixon menyebut terdapat pembatasan bagi JMB untuk memperoleh pendanaan bersifat senior loan. Sehingga JMB memerlukan pendanaan bersifat junior loan dari pemegang saham.

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan perkembangan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung saat ini yang sedang berjalan. Ia menyatakan tol tersebut telah beroperasi penuh dengan panjang 39 km.

"Jalan Tol Manado-Bitung saat ini telah beroperasi secara penuh dengan panjang jalan tol 39 km," ujarnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini kembali dibuka di zona hijau. IHSG semakin mantap di zona 7.300-an.

Mengutip data RTI, Senin (15/7/2024), pagi ini IHSG dibuka menguat 12 poin (0,17%) ke 7.340. Indeks LQ45 juga dibuka naik 1 poin atau bertambah 0,18% ke posisi 922.

IHSG berada di level tertingginya pada level 7.342 dan terendahnya 7.334. Sebanyak 132 juta lembar saham diperdagangkan pagi ini dengan nilai Rp 147 miliar.

Mengutip riset Mega Capital Sekuritas, sentimen dari global berasal dari rilis data PPI AS periode Juni naik 0.2% MoM, meningkat dari bulan lalu dan melampaui perkiraan pasar. Secara tahunan, bahkan menguat ke level tertinggi sejak Maret 2023 di level 2.6% YoY.

Meski demikian, pelaku pasar tetap optimis terhadap pemangkasan suku bunga The Fed yang dimulai September mendatang sebesar 25 bps. Berdasarkan survei di pelaku pasar, probabilitas pemangkasan suku bunga di September naik ke level 95% dari pekan lalu yang masih 70%.

Saat ini pelaku pasar melihat potensi pemangkasan sebanyak 2 hingga 3 kali di tahun 2024. Keyakinan tersebut ditopang oleh data tenaga kerja dan indeks harga konsumen (CPI) periode Juni yang menunjukan pelemahan.

Sementara dari dalam negeri pada akhir pekan lalu IHSG menguat 0.37% ke level 7327, semakin mendekati level tertinggi yang terbentuk di bulan Maret 2024 lalu. Penguatan IHSG masih ditopang oleh berbagai sentimen positif dari bursa global terkait perkembangan ekonomi Asia dan optimisme pelonggaran kebijakan moneter The Fed. Hari ini pelaku pasar domestik menanti rilis data neraca perdagangan yang diperkirakan naik menjadi US$ 2.98 miliar di Juni 2024.

Riset Mega Capita hari ini menilai IHSG breakout V-Bottom dan saat ini sedang menguji dynamic resistance pola tersebut diikuti parabolic SAR yang masih menunjukkan sinyal beli, berpotensi melanjutkan kenaikan. IHSG diperkirakan bergerak menguat terbatas pada rentang 7285-7355.

Sementara itu bursa Asia pagi ini mayoritas menguat. Berikut pergerakannya.

• Nikkei masih sama di posisi 41.190
• Hang Seng melemah 119 poin (0,65%) ke 18.173
• Shanghai bertambah 1,4 poin (0,05%) ke 2.972
• Straits Times naik 1,3 poin (0,04%) ke 3.499

Pengusaha kakao mengapresiasi keputusan pemerintah soal tugas tambahan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab melakukan penanaman kembali dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) mengatakan pemerintah telah mengambil langkah penting untuk meningkatkan produktivitas kakao Indonesia yang bisa berdampak positif terhadap kesejahteraan petani dan menjaga kelangsungan industri.

"ASKINDO percaya bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia yang mengalami tantangan yang luar biasa dalam hal ketersediaan biji kakao dalam negeri serta persaingan perdagangan dengan produsen atau industri olahan kakao dari negara lain," papar Ketua Umum ASKINDO Arief Susanto dalam keterangannya Minggu (14/7/2024).

Tugas tambahan BPDPKS ini merupakan hasil dari Rapat Internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu kemarin.

Dalam rapat itu diputuskan bahwa pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan kepada BPDPKS dengan membentuk dua kedeputian baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

Arief mengatakan pihaknya berharap upaya peningkatan produktivitas kakao Indonesia tersebut akan semakin mendorong daya saing kakao Indonesia, baik dari sisi ketersediaan bahan baku dan hilirisasi produk olahan kakao di tingkat global dalam perdagangan internasional yang sangat kompetitif.

"Selain itu, peningkatan produktivitas kakao akan dapat menjamin ketersediaan bahan baku domestik bagi industri. Dan, yang paling penting akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan pendapatan keluarga pekebun kakao Indonesia, di mana 99 persen kakao Indonesia dibudidayakan oleh pekebun rakyat (smallholder)," imbuh Arief.

Hal tersebut sejalan dengan inisiasi Kementerian Perindustrian dalam upaya pembentukan kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.

Selanjutnya, apresiasi disampaikan Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia (ACBI), yang mengatakan bahwa langkah pemerintah sudah sangat tepat dan sangat relevan mengingat penurunan produksi kakao Indonesia yang signifikan selama beberapa tahun terakhir dan peningkatan impor bahan baku.

"Dengan pengelolaan yang tepat, diharapkan kelembagaan ini dapat memberikan dampak positif pada petani dan industri, termasuk peningkatan produktivitas serta kualitas kakao, hasil olahan, dan jaminan penyerapan panen bagi petani," tutur Olivia Putri Prawiro, Ketua ACBI.

Olivia juga berharap kebijakan ini akan mengatasi tantangan yang dihadapi industri pengolahan kakao saat ini, termasuk kebutuhan untuk mengimpor sebagian besar bahan baku biji kakao. pihaknya berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas yang.

Pihaknya optimistis bahwa segala bentuk kelembagaan dan skema penguatan hulu kakao Indonesia, sangat diperlukan dan sejalan dengan misi ACBI untuk memperkuat petani kakao fine flavor yang fokus pada fermentasi untuk memberikan nilai tambah terhadap biji kakao tersebut dengan semangat keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kesejahteraan petani.

"Kami mendukung setiap langkah yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi petani dan industri kakao serta kelapa di Indonesia dan berterima kasih kepada pemerintah atas langkah positif ini," pungkasnya.

Pemerintah berencana meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yang lebih ramah lingkungan pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan saat ini ESDM sedang mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur.

"Kita kan sekarang ini kan udara kita kan banyak emisi ini gimana caranya supaya mengurangi, kita hidup sehat ini alternatifnya pakai BBM rendah sulfur," ujar Arifin di Kementerian ESDM Jakarta ditulis Minggu (14/7/2024).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, produk BBM ramah lingkungan ini akan mulai diperkenalkan pada 17 Agustus 2024.

"Kalau rendah sulfur ini akan mulai tapi sebagai pilot, 17 itu adalah semacam kick-off-nya mau mulai di sana. Terus yang disampaikan 17 Agustus pembatasan, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ini lagi dibahas di Perpres 191 mengenai mana aja yang targetnya siapa aja," jelas Agus.

Dia mengatakan, BBM tersebut akan diperkenalkan di beberapa SPBU. Produk BBM ini beberapa solar non subsidi.

"Ada beberapa SPBU kalau saya dengarnya gitu masih dimulai beberapa SPBU," katanya.

Miliarder Elon Musk dikabarkan telah memberi sumbangan kepada tim sukses Calon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Jumlah yang diberikan pemilik produsen mobil listrik, Tesla itu cukup besar.

Mengutip Reuters, Sabtu (13/7/2024) menurut laporan Bloomberg sumbangan untuk tim sukses Donald Trump diberikan kepada sebuah kelompok bernama America PAC. PAC merupakan sebuah kelompok yang dapat menerima kontribusi tak terbatas untuk aktivitas politik.

Sebelumnya, pada Maret, Trump bertemu dengan Elon Musk. Kabarnya pertemuan itu juga diiringi sumbangan Musk kepada Trump.

Namun, menanggapi laporan pertemuan tersebut, Musk membantah dukungan kepada siapapun calon Presiden AS. Ia menyampaikan bantahan melalui akun X pribadinya.

"Untuk lebih jelasnya, saya tidak menyumbangkan uang kepada salah satu calon Presiden AS," tulis dia.

Pada Mei, dia juga membantah isu bahwa dirinya akan menjadi penasihat kepresidenan Trump.

Menanggapi kabar Musk mendukung Trump, Juru bicara kampanye Biden, James Singer mengatakan bahwa Musk tahu Trump adalah orang yang tidak cukup kompeten.

"(Trump) orang bodoh yang akan menjual Amerika, memotong pajaknya sambil menaikkan pajak kelas menengah sebesar US$ 2.500," tambahnya.

Meski begitu, Musk dalam beberapa tahun terakhir terlihat semakin condong ke Partai Republik karena telah membenahi reputasi dan penjualan Tesla.

Jika benar Musk mendukung Trump hal ini seharusnya telah tergambar sejak beberapa tahun terakhir karena dia secara terbuka terus mengkirtik kebijakan Biden mengenai imigrasi dan kendaraan listrik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 411 pengaduan yang berindikasi pelanggaran konsumen, terutama perilaku petugas penagihan atau debt collector (DC) dari Januari hingga Juni 2024. Indikasi pelanggaran itu terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan financial technology (fintech).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pelanggaran perilaku yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman.

"Indikasi pelanggaran dimaksud terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan dan fintech. Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," kata perempuan yang akrab disapa Kiki dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Kiki menegaskan pihaknya telah melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk perilaku petugas DC dalam melakukan tugasnya. Beberapa waktu lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terkait perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

"Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi (kredit macet) konsumen. Namun, bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen," jelasnya.

Lebih lanjut, Kiki membeberkan beberapa temuan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas DC. Di antaranya, petugas DC tidak memiliki lisensi resmi saat menagih, cara berpakaian petugas yang cenderung tidak resmi, menagih di luar waktu yang ditentukan atau lebih dari jam 20.00, serta sikap penagihan yang cenderung agresif disertai ancaman.

Hal tersebut tentunya telah menjadi perhatian OJK. Kiki menekankan OJK akan memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector tidak sesuai ketentuan.

Melalui pengenaan sanksi ini, dia berharap agar PUJK menjadi lebih sadar dan peduli untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, khususnya POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut, Kiki menyebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan petugas.

"Bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan, kami mengharapkan agar tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh OJK," pungkasnya.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara pada 11 Juli yang lalu.

Aturan soal pertanahan menjadi salah satu yang banyak dibahas dalam beleid tersebut. Hal ini bisa menjadi rayuan bagi investor dan pelaku usaha untuk masuk mengelola IKN.

Pertama, wewenang Kelapa Otorita IKN untuk menerapkan nilai dan harga tanah di IKN. Dilihat detikcom, Jumat (12/7/2024), hal itu tercantum dalam Pasal 6 beleid tersebut.

Kepala Otorita IKN dapat menetapkan nilai tanah untuk pengelolaan aset dalam pengendali (ADP) dan pelaksanaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ADP adalah tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

"Nilai tanah yang ditetapkan oleh Kepala Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona Penilaian Tanah yang mengacu pada perhitungan nilai tanah oleh Penilai Publik," tulis pasal 6 beleid tersebut.

Nilai tanah yang telah ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN akan menjadi acuan bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan untuk menetapkan Zona Nilai Tanah. Hal itu akan dipublikasikan untuk kepentingan lain.

Nantinya, Kepala Otorita IKN juga dapat memberikan pengelolaan tanah ADP kepada pelaku usaha pelopor dengan pengenaan kontribusi tarif sampai dengan Rp 0 ataupun melalui pembayaran kontribusi secara angsuran.

Pelaku usaha pelopor ditetapkan oleh Kepala Otorita dalam rangka bentuk investasi yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam pasal 5.

Pelaku usaha pelopor ditetapkan dengan dua kriteria. Pertama pelaku usaha itu telah menyatakan minat dan menandatangani letter of intent dengan Otorita lbu Kota Nusantara.

Kriteria kedua, pelaku usaha harus bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota Nusantara paling lama lima tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Hak Pengelolaan hingga 190 Tahun

Pemerintah juga menawarkan hak pengelolaan tanah dengan waktu yang sangat panjang di ibu kota baru. Dalam beleid itu disebutkan, pemerintah akan memberikan maksimal dua siklus hak pengelolaan tanah. Bila siklus pertama sudah habis waktunya, pemerintah bisa mengawal apakah pelaku usaha mau lanjut ke siklus ke-2 atau tidak.

Untuk Hak Guna Usaha (HGU) ditetapkan satu siklus pengelolaan jangka waktunya paling lama 95 tahun. Kemudian, bisa dilanjutkan ke siklus kedua dengan waktu yang sama sesuai kriteria dan evaluasi pemerintah. Artinya, untuk HGU maksimal bisa sampai 190 tahun.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," tulis pasal 9 ayat 2 poin a.

Untuk Hak Guna Bangunan (HGB) dan hak pakai skema yang sama juga ditetapkan, diizinkan dulu satu siklus dan bisa menambahkan satu siklus tambahan. Hanya saja waktu paling lama untuk satu siklus pengelola hanya 80 tahun. Bila bisa sampai dua siklus artinya maksimal bisa mencapai 160 tahun.

"Pemberian hak atas tanah melalui 1 (satu) siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," tulis pasal 9 ayat 3 beleid tersebut.

Otorita IKN juga bakal melakukan evaluasi dan pengawasan rutin selama lima tahun pertama setelah siklus hak pengelolaan pertama diberikan kepada pelaku usaha.

Yang jadi perhatian dalam evaluasi dan pengawasan itu adalah apakah tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Kemudian apakah pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak atau tidak.

Lalu pemanfaatan tanahnya juga akan dicek apakah masih sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak. Terakhir, Otorita IKN juga bakal mengevaluasi apakah tanah yang ada terindikasi terlantar atau tidak.

Sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan, koperasi tidak hanya memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan ekonomi.

Pada Hari Koperasi Indonesia yang diperingati setiap tanggal 12 Juli diharapkan menjadi momentum penting untuk merenungkan peran krusial koperasi dalam perekonomian Indonesia selama 77 tahun terakhir.

Koperasi bukan sekadar alat ekonomi, tetapi juga gerakan sosial yang menggalang kekuatan bersama untuk membangun fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemakmuran masyarakat harus menjadi fokus utama dalam pengaturan ekonomi.

Ini mencerminkan pergeseran orientasi dari keuntungan individu menuju kesejahteraan bersama. Ekonomi tidak hanya tentang pertumbuhan atau akumulasi kekayaan, tetapi juga tentang pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Konsep ekonomi berbasis kekeluargaan menegaskan pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam pembangunan ekonomi. Ini menyoroti tanggung jawab kolektif setiap individu dan kelompok dalam masyarakat untuk saling mendukung dan berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dianggap krusial dalam pembangunan ekonomi yang adil. Koperasi, sebagai model usaha yang menganut prinsip kepemilikan bersama dan partisipasi demokratis, memberikan contoh nyata bagaimana ekonomi dapat dibangun dengan solidaritas dan kebersamaan.

Agar tercapai pemerataan manfaat ekonomi, diperlukan perubahan haluan dari shareholder capitalism yang menjadi dasar kapitalisme murni, beralih ke stakeholder economy yang memperkuat semua pihak dan bukan hanya pemilik modal.

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200.000 unit koperasi, namun hampir seluruhnya skala kecil dan tidak ada satupun yang masuk ke daftar 300 Koperasi Terbaik International Cooperative Alliance.

Para pelaku koperasi berharap samgat besar kepada Presiden terpilih nanti nanti untuk bisa menjadikan nyata bahwa koperasi benar-benar dijadikan sokoguru perekonomian sebagaimana sakralnya mandat konstitusi.

Hal ini tidak terlepas bahwa Koperasi didengungkan akan menjadi strategi utama Transformasi Bangsa, menuju Indonesia Emas 2045 yang sangat jelas tertuang dalam Asta Cita presiden terpilih Prabowo Subianto.

Adapun butir ketiga Asta Cita berbunyi melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Selamat Hari Koperasi Indonesia yang ke 77 tahun. Apakah ini saatnya koperasi menjadi arus utama transformasi ekonomi rakyat sesuai mandat konstitusi?

Frans Meroga Panggabean
Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nasari
Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI)
Presidium Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)

Hasil Autopsi Pegawai Koperasi yang Dibunuh saat Tagih Utang di Palembang

Hasil Autopsi Pegawai Koperasi yang Dibunuh saat Tagih Utang di Palembang