KOMPAS.com - Bank Mandiri konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mengandalkan transformasi digital.

Melalui Wholesale Digital Super Platform Kopra, Bank Mandiri memberikan layanan perbankan komprehensif bagi seluruh segmen pelaku bisnis, dari usaha kecil menengah (UKM) hingga korporasi.

Senior Vice President Digital Wholesale Banking Bank Mandiri BD Budi Prasetyo meyakini kehadiran Kopra by Mandiri turut berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Sebab, Kopra by Mandiri berfokus pada tiga fungsi utama dengan standar global, yakni Cash Management, Value Chain, dan Trade yang bisa diakses secara single access bagi pelaku bisnis.

Dengan keandalannya, Kopra by Mandiri telah digunakan lebih dari 200.000 pelaku bisnis dan berhasil mengelola 943 juta transaksi tumbuh 20 persen year-on-year (YoY) hingga kuartal III-2024.

"Sejalan dengan itu, nilai transaksi super platform ini menembus Rp 16.000 triliun atau tumbuh 15 persen YoY," ucap Budi melalui siaran persnya, Senin (4/11/2024).

Berkat kinerja tersebut, bank bersandi saham BMRI ini dinobatkan sebagai The Strongest Bank in Indonesia 2024 dari The Asian Banker.

Selain itu, bank berlogo pita emas ini mendapatkan gelar sebagai Best Bank in Indonesia dari Global Finance.

“Dalam menentukan strategi bisnis, Bank Mandiri menerapkan konsep consumer oriented yang selalu berusaha mengikuti kebutuhan nasabah termasuk perkembangan tren serta teknologi," tuturnya.

Ia pun berharap, penghargaan-penghargaan itu bisa menjadi pemantik semangat bagi Bank Mandiri untuk mempertahankan kinerja dan layanan terbaiknya demi ekonomi kerakyatan yang lebih baik.

"Penghargaan dari Global Finance ini diperoleh Bank Mandiri berdasarkan penilaian pencapaian dan kinerja perseroan selama satu tahun terakhir. Sementara,apresiasi dari The Asian Banker berlandaskan survei yang dilakukan kepada pelaku industri perbankan di Tanah Air," jelasnya.

Dia melanjutkan, penghargaan itu merupakan pengakuan atas upaya perseroan dalam mentransformasi layanan perbankan melalui teknologi digital.

Ke depan, sebutnya, Bank Mandiri akan terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah dan masyarakat.

Ia menilai, pengakuan internasional ini sekaligus menjadi esensi kerja keras dan konsistensi seluruh Mandirian dalam komitmennya menyediakan layanan serta produk terbaik bagi nasabah dan masyarakat.

"Penghargaan ini juga menjadi pengakuan dan kepercayaan dari stakeholder kami bahwa Bank Mandiri menghadirkan solusi keuangan terlengkap dan terbaik di Indonesia,” katanya.

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21 persen secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen di antaranya atau sekitar Rp1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso.

Baca juga: Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI, Perkuat Kapasitas dan Ketangguhan Hadapi Bencana

Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

“Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra,” ujar Sunarso.


Direktur Utama BRI Sunarso (Foto:Dok.BRI)

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan. “Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya,” ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting. Sebab kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan.

Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. “Itu juga penting,” ujarnya.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman Republik Indonesia Gelar Sosialisasi

Keempat, UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan baik itu tentang keberlanjutan bisnis, terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM.

“Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan,” katanya.

Sunarso menegaskan komitmen BRI untuk terus memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia. “Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya,” kata Sunarso.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan materi bertema ekonomi dalam agenda hari kedua retret Kabinet Merah Putih yang diadakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu (26/10/2024).

Dilansir siaran pers Kementerian BUMN, Erick menyampaikan materi soal tiga peran penting BUMN dalam menjalankan tugas sebagai agen pembangunan sekaligus pencipta nilai untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Erick mengungkapkan, BUMN berperan aktif dalam mendukung ekonomi kerakyatan seperti penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), program Mekaar bagi perempuan, hingga program Makmur bagi para petani.

"Selain itu, pembangunan berkelanjutan melalui proyek strategis nasional seperti pembangunan LRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung, serta memberikan kontribusi kepada pendapatan negara berupa dividen, pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," jelas Erick.

Sementara itu, Sri Mulyani membahas tema terkait pengelolaan keuangan negara dan strategi fiskal yang berkelanjutan.

Adapun kegiatan retreat Kabinet Merah Putih dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan dan Utusan Khusus Presiden RI.

Dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden pada Sabtu, acara retret untuk Sabtu ini dimulai dengan senam pagi.

Usai senam, kegiatan dilanjutkan dengan latihan baris berbaris sebagai simbol disiplin dan ketahanan.

Meski dalam nuansa santai, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk membangun kebersamaan yang lebih erat antara Presiden, Wakil Presiden dan para menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan materi bertema ekonomi dalam agenda hari kedua retret Kabinet Merah Putih yang diadakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu (26/10/2024).

Dilansir siaran pers Kementerian BUMN, Erick menyampaikan materi soal tiga peran penting BUMN dalam menjalankan tugas sebagai agen pembangunan sekaligus pencipta nilai untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Erick mengungkapkan, BUMN berperan aktif dalam mendukung ekonomi kerakyatan seperti penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), program Mekaar bagi perempuan, hingga program Makmur bagi para petani.

"Selain itu, pembangunan berkelanjutan melalui proyek strategis nasional seperti pembangunan LRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung, serta memberikan kontribusi kepada pendapatan negara berupa dividen, pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," jelas Erick.

Sementara itu, Sri Mulyani membahas tema terkait pengelolaan keuangan negara dan strategi fiskal yang berkelanjutan.

Adapun kegiatan retreat Kabinet Merah Putih dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan dan Utusan Khusus Presiden RI.

Dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden pada Sabtu, acara retret untuk Sabtu ini dimulai dengan senam pagi.

Usai senam, kegiatan dilanjutkan dengan latihan baris berbaris sebagai simbol disiplin dan ketahanan.

Meski dalam nuansa santai, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk membangun kebersamaan yang lebih erat antara Presiden, Wakil Presiden dan para menteri.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, jajaran kabinet kemudian berkumpul untuk menikmati kudapan pagi bersama. Kemudian acara retret dilanjutkan dengan pemberian sejumlah materi oleh para menteri.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan retreat Kabinet Merah Putih telah dimulai sejak Jumat (25/10/2024).

Kegiatan yang diinisiasi Presiden Prabowo untuk memberikan pembekalan bagi para menterinya itu akan berakhir pada Minggu (27/10/2024).

Jakarta -

PT PLN (Persero) meraih penghargaan sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan dalam Transisi Energi. Penghargaan ini diterima PLN karena terus mendorong transisi energi dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Salah satu upayanya dengan menerapkan teknologi substitusi baru bara dengan biomassa (co-firing) untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hingga triwulan 3 tahun 2024, terdapat 46 PLTU yang telah menjalankan program co-firing dengan total penggunaan biomassa mencapai 3 juta ton.

Selain mampu menekan emisi karbon sebesar 3,2 juta ton CO2e, program tersebut juga mampu memproduksi listrik sebesar 3,1 terawatt hour (TWh).

Pemanfaatan biomassa ini juga terintegrasi dengan pertanian. PLN telah meluncurkan Program Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu di beberapa wilayah, seperti di Tasikmalaya dengan lahan kritis seluas 100 hektar.

"Penghargaan ini kami dedikasikan kepada 250.000 petani dan juga masyarakat pendukung yang telah memasok biomassa sebagai subtitusi batu bara yang telah mencapai 3 juta ton. Dan ini menurunkan emisi 3,2 juta ton co2, dengan skala bisnis lebih dari Rp 2,3 triliun," kata Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia Iwan Agung Firstantara yang menerima penghargaan detikcom Awards 2024 mewakili Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di The Westin, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Pengembangan Ekosistem Biomassa di Tasikmalaya, dilakukan dengan penanaman tanaman indigofera sebanyak 100 ribu buah. Selain itu, PLN juga menyerahkan sebanyak 205 ekor domba untuk dibudidayakan.

Sebelum di Tasikmalaya, program ini juga telah diimplementasikan di Cilacap dengan luas lahan sebesar 106 hektare dan di Gunungkidul dengan luas 30 ha.

Penanaman tanaman energi ini dilakukan dengan sistem tumpang sari berupa cabai, tomat, dan timun. Sehingga selain dapat digunakan sebagai sumber pakan ternak dan bahan baku biomassa, juga dapat digunakan untuk menambah penghasilan masyarakat.

Pemanfaatan biomassa ini dapat memberikan nilai ekonomi untuk masyarakat hingga Rp 2 triliun per tahun dan telah melibatkan sebanyak 250 ribu orang.

Adapun biomassa yang telah digunakan, seperti limbah replanting, tanaman kaliandra merah, gmelina, gamal, indigofera, sekam padi, tandan kosong, hingga limbah agroforestri.

Hingga tahun 2025, PLN menargetkan program co-firing bisa dilakukan pada 52 PLTU dengan kebutuhan biomassa mencapai 10 juta ton dan mampu menurunkan emisi sebesar 11 juta ton CO2e per tahun.

Dengan kebutuhan yang ada, PLN memperkirakan program ini akan melibatkan sebanyak 1,25 juta masyarakat dengan nilai ekonomi mencapai Rp 9,43 triliun.

(rrd/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi kerja keras PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat prasejahtera.

Hal ini disampaikan dalam kunjungannya ke Kantor Pusat PNM di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Program PNM Mekaar telah mengalami kemajuan yakni pada 2016 hanya melayani 432.000 ibu-ibu dan kini mampu melayani 21 juta ibu-ibu di Indonesia.

“PNM mampu menjalankan kombinasi antara program sosial dan korporasi modern,” ujar Tiko, biasa Kartika Wirjoatmodjo disapa.

Menurut dia, selama 8 tahun perjalanan PNM sejak 2016 dinilai telah mencapai hasil optimal berkat modernisasi pada sistem dan pengelolaan keuangan yang baik.

Ke depan, dia melanjutkan, konsep pemberdayaan berkelompok yang dilakukan PNM Mekaar agar dapat terus mendorong ibu-ibu prasejahtera untuk dapat naik kelas dan mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah.

Perbaikan proses bisnis, kebijakan serta optimalisasi digital yang dilakukan harus sejalan dengan culture perusahaan sehingga dapat mempertahankan nature hubungan yang selama ini telah terjalin baik antara PNM dan nasabahnya.

"Pemberdayaan berkelompok ini harus terus dipertahankan dan diperkuat. Semoga transformasi modernisasi PNM dapat terus berkembang sehingga dapat menghasilkan banyak ibu prasejahtera yang bisa naik kelas menjadi wirausaha yang lebih baik," tutur Tiko.

Untuk itu, seluruh insan PNM didorong agar meningkatkan kualitas serta kapasitas diri demi menyukseskan visi besar pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program pemberdayaan yang modern.

"Tingkatkan kapasitas pribadi masing-masing baik di kantor pusat maupun wilayah karena BUMN ini jadi ujung tombak Indonesia untuk pemberdayaan," pesan Kartika untuk seluruh karyawan PNM.

JAKARTA - Program Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu atau Green Economy Village (GEV) di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, yang dikembangkan Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), akan terus diperluas.

Program yang mengintegrasikan masyarakat setempat dalam pengelolaan biomassa untuk co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ini dipastikan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Karena itu, di Tasikmalaya, program ini akan dikembangkan hingga 100 hektare pada 2025, dengan fokus pada pengembangan tanaman Indigofera yang berfungsi sebagai bahan baku biomassa sekaligus pakan ternak.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengapresiasi inisiatif PLN EPI tersebut dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi kerakyatan. Ia menegaskan dukungan Kementerian Pertanian dalam memastikan kesuksesan program ini, termasuk melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Untuk diketahui, Program GEV telah dimulai sejak 2023 dan melibatkan tiga lokasi, yakni Tasikmalaya, Cilacap, dan Gunung Kidul.

"Kami dari Kementerian Pertanian siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh. Program ini tidak hanya berkontribusi pada energi terbarukan, tapi juga berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Ini adalah inisiatif yang sangat bermanfaat bagi rakyat," ujar Sudaryono dalam keterangan pers, Selasa (8/10/2024).

Apresiasi juga disampaikan Pjs Bupati Tasikmalaya Yedi Rahmat yang mengatakan bahwa program ini memberikan dukungan luar biasa bagi kemajuan Kabupaten Tasikmalaya, terutama di sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat.

"Kabupaten Tasikmalaya dikenal dengan kekayaan alam dan sumber daya pertaniannya, namun tantangan besar yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana mengelola potensi tersebut dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujarnya.

Pengembangan biomassa sebagai sumber energi terbarukan, kata dia, juga menjadi solusi relevan untuk memanfaatkan limbah pertanian dan hutan sebagai bahan baku energi. Program ini, menurutnya, tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat Tasikmalaya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan bahwa biomassa merupakan salah satu kunci strategis dalam mengejar target bauran energi 23% pada 2025 dan mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. Iwan menegaskan, kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.

Iwan menegaskan sebagian besar biomassa yang digunakan untuk co-firing di PLTU PLN berasal dari limbah pertanian dan perkebunan. Dalam upaya memperkuat pasokan biomassa, PLN EPI mengajak masyarakat Tasikmalaya untuk memanfaatkan peluang ekonomi dari pengembangan biomassa ini.

"Kami menargetkan pemanfaatan biomassa sebesar 2,2 juta ton di tahun 2024 dan akan meningkat menjadi 10 juta ton di tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan 52 PLTU," tuturnya.

Iwan pun mengatakan bahwa pengembangan biomassa tidak hanya penting untuk energi bersih, tetapi juga untuk membangun ekonomi masyarakat melalui program pertanian terpadu di lahan kritis. "Dengan program ini, PLN berharap dapat membangun ekosistem biomassa yang berkelanjutan serta berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui Sub Holding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan ketersediaan biomassa sebagai bahan baku co-firing pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dapat dipenuhi.

Diketahui, PLN EPI menargetkan pemanfaatan biomassa untuk co-firing sebesar 2,2 juta ton pada tahun 2024. Jumlah ini direncanakan meningkat menjadi 10,2 juta ton pada tahun 2025, guna memenuhi kebutuhan biomassa di 52 PLTU yang dimiliki oleh PLN.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, dalam upaya ini, PLN EPI salah satunya telah meluncurkan program "Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu" di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Tasik Malaya. Selain untuk memastikan ketersediaan biomassa ke depan, program ini juga bertujuan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan lahan kritis.

"Biomassa yang selama ini digunakan oleh PLN EPI sebagian besar berasal dari limbah pertanian dan perkebunan. Karena kebutuhannya terus meningkat, kami melihat adanya peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi ini guna mendongkrak pendapatan ekonomi lokal," ujar Iwan Agung dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

Iwan Agung menambahkan, pengembangan biomassa tidak hanya penting untuk menyediakan energi bersih, tetapi juga menciptakan efek ganda dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui program pertanian terpadu yang memanfaatkan lahan kritis.

"Kami akan mengembangkan tanaman Indigofera, atau dikenal juga sebagai tarum, yang dapat dijadikan sebagai sumber pakan ternak dan bahan baku biomassa. Dengan sistem tumpang sari, tanaman ini juga berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah," tuturnya.

Iwan menekankan bahwa melalui program ini, PLN berharap dapat membangun ekosistem biomassa yang berkelanjutan sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Selain itu, program ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

"Batang dan ranting dari tanaman akan digunakan sebagai bahan baku biomassa, sementara daunnya dapat dimanfaatkan oleh peternakan lokal," jelasnya.

KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) melalui anak usahanya PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), meresmikan program Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (26/9/2024).

Program tersebut merupakan kelanjutan dari keberhasilan PLN dalam mengembangkan ekosistem biomassa serupa di Gunungkidul dan Cilacap.

Inisiatif tersebut adalah bagian dari komitmen PLN Group dalam mengurangi emisi karbon serta mempercepat transisi energi melalui penggunaan biomassa sebagai bahan bakar untuk co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa program pengembangan ekosistem biomassa berfokus pada pemberdayaan masyarakat setempat, khususnya melalui pengelolaan lahan kritis untuk penanaman tanaman energi multifungsi seperti Indigofera.

Tanaman tersebut, kata dia, berfungsi sebagai bahan bakar biomassa dan juga sebagai pakan ternak, sehingga memberikan manfaat ganda bagi masyarakat.

"Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya, program ini juga mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target energi bersih," ujar Darmawan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Ia mengungkapkan bahwa PLN terus berupaya menjaga keberlanjutan pasokan biomassa melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat lokal.

Dengan cara itu, Darmawan berharap program tersebut bisa terus berkembang, tidak hanya memberikan dampak positif terhadap lingkungan melalui pengurangan emisi karbon, tetapi juga menggerakkan perekonomian di daerah-daerah terpencil.

"Melalui pengembangan ekosistem biomassa ini, PLN tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui ekonomi kerakyatan dan peningkatan pendapatan dari hasil pertanian terpadu," ucapnya.

Sejak meluncurkan inisiatif co-firing biomassa, PLN telah sukses mengaplikasikannya di 46 PLTU.

Hingga saat ini, program tersebut telah melibatkan sekitar 250.000 masyarakat, serta berhasil memanfaatkan 3 juta ton biomassa, yang berdampak pada penurunan emisi sebesar 3,2 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

"Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, kami yakin bahwa capaian ini akan terus meningkat," tutur Darmawan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus mengukuhkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Agustus 2024, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp126,12 triliun kepada 2,6 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Angka ini mencerminkan upaya serius BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, optimis pada tahun ini perseroan dapat menyalurkan KUR sesuai dengan kuota yang telah diberikan oleh pemerintah.

"Penyaluran KUR BRI hingga akhir Agustus 2024 setara dengan 76,44% dari total target penyaluran di tahun 2024 sebesar Rp165 triliun. Dan BRI optimistis dapat memenuhi target penyaluran KUR dari pemerintah di tahun ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/9).

Lebih lanjut ia merinci, mayoritas penyaluran KUR BRI didominasi oleh sektor produksi sebesar 59,41%. Sektor produksi ini diantaranya sektor pertanian, perikanan, industri dan jasa lainnya.

Di sisi lain, BRI juga berhasil menjaga kualitas KUR yang disalurkan. Hal ini tercermin dari rasio NPL KUR yang berada di kisaran 2,31%.

"BRI akan terus menyalurkan KUR secara selektif, mendorong peningkatan recovery rate serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik secara offline maupun online," imbuh Supari.

Ia menambahkan, secara umum strategi BRI untuk segmen mikro dan ultra mikro hingga akhir 2024 adalah menerapkan penyaluran kredit yang selektif (selective growth). BRI juga akan memperkuat positioning bisnis mikronya dalam masyarakat dengan konsep ecosystem centric dan strategi 'Pemberdayaan Berada di Depan Pembiayaan'.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan serta naik kelas.

"Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra," tegasnya.

Menurutnya, terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

Ia menegaskan bahwa edukasi adalah kunci untuk meningkatkan kapasitas UMKM, terutama mengingat beragamnya tingkat pengetahuan mereka.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang penting, sebab kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan.

Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan.

Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan. Baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan.

Terakhir, ia juga menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance (GCG) kepada UMKM.

"Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan," tandasnya.

Melalui langkah-langkah strategis ini, BRI berupaya untuk tidak hanya berperan sebagai bank penyalur kredit, tetapi juga sebagai mitra yang aktif memberdayakan pelaku UMKM, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta turut andil dalam pemulihan ekonomi nasional.

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat 86 tahun lalu hari ini, tepatnya pada 3 September 1938, merupakan hari kelahiran Prof Dr Mubyarto. Ia dikenal sebagai pakar ekonomi kerakyatan Indonesia yang mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan dikenal sebagai penggagas konsep Ekonomi Pancasila.

Dilansir dari p2k.stekom.ac.id, dalam bukunya, Apa & Siapa: Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986, konsep Ekonomi Pancasila yang dikembangkan Mubyarto sempat ditertawakan sejumlah kalangan. Konsep tersebut dianggap sangat normatif dan sulit diterapkan di Indonesia, meskipun berakar dari dasar negara Pancasila.

Mubyarto selalu menekankan untuk mengklarifikasi bahwa dia bukanlah penemu Ekonomi Pancasila. Dia hanya mengembangkan konsep tersebut lebih lanjut setelah ide-idenya dipopulerkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, serta pertama kali dirumuskan oleh Emil Salim.

Ekonomi Kerakyatan Mubyarto

Dilansir dari museum.ugm.ac.id, menurut Mubyarto, ekonomi Indonesia saat ini didasarkan pada ajaran dari Barat yang dominan dalam pemikiran ekonomi dan teknokrat di Indonesia. Selama ini, perekonomian Indonesia lebih mengandalkan metode deduktif, yakni mempelajari teori ekonomi Barat dan mencoba menerapkannya di Indonesia tanpa mempertimbangkan perbedaan sistem, nilai, dan budaya antara kedua negara.

Mubyarto lebih memfokuskan penelitiannya pada metode induktif-empiris, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di daerah dan berinteraksi dengan masyarakat miskin untuk menemukan teori-teori ekonomi yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Beliau berpendapat bahwa Ekonomi Pancasila sebenarnya telah diterapkan di berbagai sektor ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian dan perikanan hingga industri, kerajinan, dan jasa.

Namun, secara makroekonomi, praktik ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada Ekonomi Pancasila tampak terhambat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah yang terlalu liberal dan lebih berpihak pada konglomerat, meskipun menyadari dampak destruktif dari kebijakan tersebut.

Mubyarto menegaskan bahwa ekonomi Indonesia masih terpengaruh oleh hukum-hukum global-neoliberal yang lebih menguntungkan negara industri dan merugikan rakyat. Selama kondisi ini berlanjut, ekonomi nasional akan terus mengalami kesulitan, dan cita-cita pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat akan sulit tercapai.

Tujuan penerapan Ekonomi Pancasila

Dilansir dari Jurnal Kajian Hukum Islam, Mubyarto mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh ideologi Pancasila, yang mengedepankan usaha bersama dengan prinsip kekeluargaan dan kegotong-royongan di tingkat nasional, bukan hanya di tingkat pedesaan atau komunitas lokal.

Menurut Mubyarto, tujuan ekonomi Pancasila tercermin dalam UUD 1945, khususnya dalam tiga pasal yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial, baik sebagai hak warga negara maupun kewajiban negara terhadap warganya. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34.

Pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, menunjukkan kewajiban moral dan materiil negara untuk menciptakan kesempatan kerja sehingga setiap orang dapat hidup dengan layak. Pasal 34 menyebutkan bahwa negara juga berkewajiban memelihara mereka yang telah berusaha tetapi masih terjebak dalam kemiskinan, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Inpres Desa Tertinggal

Program-program yang diluncurkan oleh Mubyarto termasuk ekonomi kerakyatan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Pada waktu itu, Mubyarto menjabat sebagai staf ahli Menteri Koordinator Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan fokus pada pemberdayaan melalui koperasi, pembangunan infrastruktur desa, dan pinjaman dana bergulir.

Program IDT adalah hasil pemikiran Mubyarto bersama rekan-rekannya, seperti sosiolog pedesaan IPB Sayogyo dan Direktur LSM Bina Swadaya Bambang Ismawan, yang tergabung dalam Yayasan Agro Ekonomika (YAE). Meskipun program IDT sebagai inisiatif pengentasan kemiskinan telah dihentikan, konsep hibah dana bergulir yang dikembangkan oleh Mubyarto dan koleganya masih diterapkan dalam berbagai program pembangunan di Indonesia hingga saat ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 86 tahun lalu, tepatnya pada 3 September 1938, merupakan hari kelahiran Prof Dr Mubyarto. Ia dikenal sebagai pakar ekonomi kerakyatan Indonesia yang mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan dikenal sebagai penggagas konsep Ekonomi Pancasila.

Profil Mubyarto

Mubyarto lahir di Sleman pada 3 September 1938. Sejak kecil, Mubyarto menghabiskan waktunya di Yogyakarta. Dilansir dari macapat.ub.ac.id, ayahnya bekerja sebagai mantri pengairan, yang bertanggung jawab atas masalah irigasi di daerah mereka. Meskipun demikian, kondisi kehidupan keluarga Mubyarto tetap sederhana.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA Bopkri I Yogyakarta, ia melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi, jurusan Agraria, UGM. Berdasarkan wawancara dengan salah satu muridnya, ia memilih jurusan Agraria karena terobsesi untuk memperbaiki kehidupan para petani.

Mubyarto melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar Master of Arts dari Vanderbilt University, Tennessee pada 1962 serta gelar Doctor of Philosophy dari Iowa State University, Iowa pada 1965, keduanya di Amerika Serikat. Ia meraih gelar Doktor pada usia 27 tahun dengan disertasi berjudul "Elastisitas Surplus Beras yang Dapat Dipasarkan di Jawa-Madura".

Sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UGM (1959-2003), salah satu jabatan penting dalam kariernya adalah Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM pada 1983-1994. Di bawah kepemimpinannya, P3PK secara intensif melakukan penelitian di bidang perdesaan bekerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pada periode 1987-1999, Mubyarto menjadi anggota MPR. Sejak 2002, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM hingga wafat pada 2005. Pustep didirikan oleh UGM di bawah pimpinan Rektor Sofian Effendi untuk mengkaji dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila, yang telah menjadi topik diskusi utama dalam ekonomi Indonesia sejak 1980.

Sebagai birokrat, Mubyarto pernah menjabat sebagai Penasihat Menteri Perdagangan (1968-1971), Asisten Kepala Bappenas (1993-1998), dan Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Industri pada periode yang sama.

Sebagai seorang akademisi, Mubyarto dikenal karena ide dan gagasannya mengenai ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan yang dikembangkan oleh Mubyarto merupakan perwujudan lebih lanjut dari Ekonomi Pancasila yang pertama kali dicetuskan oleh Bung Hatta. Salah satu implementasi dari ekonomi kerakyatan yang dia inisiasi adalah kebijakan Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Kebijakan IDT dirancang untuk mengatasi kemiskinan dengan memberikan hibah dana dari pemerintah kepada masyarakat untuk dikelola. Konsep hibah dana ini kemudian diadopsi dan diperluas dalam berbagai program pembangunan di Indonesia.

Mubyarto meninggal pada 24 Mei 2005 akibat penyakit jantung, dalam usia 67 tahun. Meskipun Mubyarto telah meninggal, kontribusinya terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia terus dikaji dan dikembangkan oleh para penerusnya.

SUKMA KANTHI NURANI | EIBEN HEIZER