Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyatakan kehadirannya di Kementerian Keuangan untuk belajar. Sebagaimana diketahui, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto itu dilantik di tiga bulan terakhir kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mungkin saya bisa katakan saya masuk Kementerian Keuangan untuk belajar dari Bapak/Ibu sekalian supaya bisa lebih baik tata kelola di bawah," kata Thomas Djiwandono dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian Keuangan 2024, Selasa (6/8/2024).

Awalnya Thomas Djiwandono bercerita, sebelum di Kementerian Keuangan dirinya merupakan pejabat partai politik di Gerindra yang mengutamakan keterbukaan informasi publik (KIP). Apalagi sekelas Kementerian Keuangan, menurutnya transparansi dan keterbukaan informasi menjadi hal sangat penting.

"Saya ingin menekankan betapa pentingnya apa yang Bapak/Ibu lakukan. Di Gerindra kita hanya di level partai politik, ini di Kementerian Keuangan sampai jenjang yang bawah itu sesuatu yang luar biasa sebagai seseorang yang saya tahu proses KIP itu seperti apa, itu sesuatu yang luar biasa," ucapnya.

Thomas Djiwandono menyebut peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sangat penting. Menurutnya, publik perlu mampu mengakses beragam informasi mengenai apa yang dikerjakan para pejabat publik, darimana sumber anggarannya, hingga bagaimana anggaran itu dikelola.

"Kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Keuangan dapat terjaga apabila kita semua dapat memahami urgensi keterbukaan informasi publik yang juga merupakan salah satu hak dari masyarakat," ucapnya.

Menurut Thomas Djiwandono, kepercayaan publik dapat meningkat ketika masyarakat bisa mengamati bagaimana uang yang disetorkan berupa pajak dapat dikelola. Dengan memahami dan melihat langsung bagaimana pajak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, kesediaan publik untuk menjadi pembayar pajak yang patuh dinilai akan meningkat dan pada akhirnya bisa berdampak pada penerimaan yang lebih besar.

"Keterbukaan Informasi Publik dapat dilakukan dengan menyediakan portal yang mudah diakses. Dengan adanya informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat terlibat langsung dalam tahapan pembangunan mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan," imbuhnya.

Dolar AS hari ini berada di posisi Rp 16.189. Dikutip dari data RTI periode 6 Agustus 2024 dolar AS menguat 9 poin atau 0,06%. Dibuka pada posisi Rp 16.180 dengan level tertinggi Rp 16.207 dan level terendah Rp 16.179.

Secara mingguan dolar AS tercatat minus 0,65% dan secara bulanan minus 0,37%. Secara tiga bulanan mengalami penguatan 0,68%. Lalu secara 6 bulanan menguat 2,95%.

Kemudian secara year to date menguat 5,16%. Lalu secara full year menguat 6,39%.

Dolar AS bergerak variatif terhadap sejumlah mata uang. Misalnya dolar Australia minus 0,25%. Terhadap Euro minus 0,02%. Lalu terhadap Poundsterling minus 0,07%.

Kemudian terhadap Yuan menguat 0,55%. Terhadap Yen menguat 0,31% dan terhadap Dolar Singapura minus 0,10%.

Sudah 10 tahun Undang-undang (UU) Desa diberlakukan, namun misi untuk mewujudkan desa yang mandiri, masih jauh panggang dari api. Ada empat lubang permasalahan yang harus ditambal segera.

Pada 2 Agustus 2024 lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2014. Tanggal 15 Agustus ini merupakan hari diundangkannya Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2004 sebagai landasan hukum untuk otonomi penuh kepada desa dalam menjalankan pemerintahan, pengelolaan dan pemberdayaan seluruh potensi, agar desa-desa di Indonesia menjadi mandiri, lebih sejahtera, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota.

Harapan serupa juga diamini oleh pengurus pusat APDESI yang merupakan Asosiasi Pemerintah Desa, agar masyarakat desa tidak perlu lagi berbondong-bondong mengais rezeki di kota, tapi cukup di desanya saja.

Sesuai amanat UU Desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mengelola seluruh potensi ekonomi desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam kegiatan pengembangan potensi ekonomi desa. Dari tahun ke tahun, kecuali pada saat pandemi COVID-19 terjadi, BUMDES selalu menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa.

Sehingga peranan dana desa begitu besar sebagai sumber permodalan utama dalam BUMDES. BUMDES inilah yang diharapkan menjadi terobosan bagi Pemerintah Desa untuk mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga cita-cita desa yang mandiri dapat tercapai.

Sejak 2016 hingga 2023, tak kurang dari Rp. 507 triliun dana desa digelontorkan dari pemerintah pusat. Dana desa ini merupakan sumber utama penerimaan desa dengan kontribusi sekitar 56% dari total penerimaan desa. Namun, kemampuan desa untuk menghasilkan PADes masih sangat minim.

Dalam periode 2016 hingga 2023, kontribusi PADes terhadap total penerimaan pemerintah desa hanya berkisar 2-4% saja. Ini merupakan sinyal bahwa investasi dari pemerintah pusat berupa dana desa, masih belum mampu memberikan hasil yang sepadan untuk menciptakan desa yang mandiri.

Satu Dekade UU Desa: Mengapa BUMDES Masih Jalan di Tempat?

Ketimpangan ini menurut penulis disebabkan adanya 4 permasalahan utama pada BUMDES yang harus dibenahi, sebagai berikut:

1. Perbedaan Persepsi Kinerja antara Pemerintah versus Pengelola BUMDES

BUMDES secara keseluruhan belum mampu berperan sebagai agen perubahan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah selaku inisiator dan pemangku kebijakan utama dari program BUMDES.

Hasil studi yang dilakukan penulis dengan menggunakan multiple-case study dengan melibatkan 10 BUMDES di Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat menemukan adanya perbedaan tujuan dari diselenggarakannya program BUMDES menurut kacamata pemerintah dan pengelola BUMDES.

Pemerintah mempersepsikan bahwa kinerja utama yang diharapkan dari BUMDES adalah pada kinerja keuangan, seperti kontribusi BUMDES terhadap PADes, jumlah pendapatan, nilai aset yang dikelola atau laba. Ini terlihat jelas pada pemberian penghargaan dari pemerintah kepada para BUMDES terbaik yang menonjolkan capaian kinerja keuangan sebagai indikator utama dan menjadi fitur yang sangat ditonjolkan dalam berbagai pemberitaan di media massa.

Tapi sebaliknya, pengelola BUMDES mendefinisikan kinerja dengan lebih luas tidak hanya pada keuangan, melainkan pada kontribusi sosial seperti seperti jumlah warga desa yang dipekerjakan, jumlah gaji yang dibayarkan, jumlah subsidi, tunjangan dan sumbangan yang diberikan untuk mendanai kegiatan sosial, membantu warga desa miskin, hingga kinerja keberlanjutan lingkungan desa.

Kontribusi sosial ini bahkan lebih mendominasi persepsi kinerja dari para pengelola BUMDES ketimbang kinerja keuangan. Perbedaan persepsi kinerja antara pemerintah dan pengelola BUMDES menimbulkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh program BUMDES ini.

Ibaratnya, pemerintah sebagai nakhoda ingin berlayar ke utara, namun desa-desa sebagai awak kapal ingin berlayar ke selatan. Situasi ini sangat tidak menguntungkan karena keberhasilan program BUMDES adalah ketika semua pihak yang terlibat mempunyai persepsi yang sama.

2. Ketidakjelasan Kinerja di Regulasi

Sebagai inisiatif nasional yang berbasis regulasi, maka kebijakan terkait BUMDES diatur dalam regulasi yang berjenjang dari pusat hingga ke daerah. PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDES, Permendesa No. 4 Tahun 2015 dan Permendesa No. 3 Tahun 2021 memberikan keleluasan yang sangat besar bagi BUMDES untuk menentukan bidang usahanya, apakah yang berorientasi pada pencarian laba ataupun berorientasi pelayanan dan sosial.

Masalahnya, keleluasaan ini tidak dibarengi dengan indikator-indikator kinerja apa yang harus dicapai oleh BUMDES sesuai dengan sifat bidang usahanya masing-masing. Secara naratif, regulasi terkait BUMDES hanya menjelaskan aspek-aspek apa saja yang akan dinilai dalam pemeringkatan BUMDES secara administratif, namun tidak menegaskan apa yang menjadi indikator dan target kinerja bagi BUMDES sehingga prioritas kinerja tidak dapat ditentukan dan menyebabkan interpretasi macam-macam di kalangan pengelola BUMDES.

Oleh karena itu, harus ada pengkajian kembali untuk menyempurnakan regulasi manajemen kinerja BUMDES dengan secara lugas menuangkan apa-apa saja yang harus dicapai oleh BUMDES agar berjalan dengan efektif.

3. Metode Pemeringkatan BUMDES yang Tidak Efektif

Mekanisme pemeringkatan BUMDES yang mengandalkan metode self-assessment dengan verifikasi data hanya dari pendamping desa, memiliki kelemahan pada tidak adanya independensi dari verifikator data sehingga validitas dan akurasi data yang dimasukkan ke dalam sistem perhitungan pemeringkatan BUMDES masih dipertanyakan.

Tanpa adanya verifikator independen yang berjenjang dari tingkat desa hingga ke pemerintah pusat, hasil pemeringkatan kemungkinan besar tidak mencerminkan kondisi tingkat perkembangan BUMDES yang sesungguhnya di lapangan.

Selain itu, pengisian data untuk pemeringkatan BUMDES masih bersifat sukarela dengan tidak adanya konsekuensi maupun reward dari ketidakikutsertaan (dan keikutsertaan) BUMDES mengisi data di sistem pemeringkatan. Akibatnya tingkat partisipasi dalam data pemeringkatan BUMDES masih rendah. Padahal data ini sangat diperlukan untuk memetakan, mengevaluasi, dan merancang pendekatan-pendekatan yang tepat untuk meningkatkan performa BUMDES.

Pelibatan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi program BUMDES, diperlukan sebagai mekanisme kontrol dan umpan balik dari program BUMDES. Oleh karena itu, sebaiknya hasil pemeringkatan BUMDES pun harus diumumkan secara berkala dan dapat diakses oleh publik. Ini juga merupakan langkah untuk meningkatkan akuntabilitas program BUMDES kepada publik.

4. Minimnya Perhatian pada Pengembangan Kapasitas Pengelola BUMDES

Temuan di lapangan dalam penelitian penulis, ternyata latar belakang mayoritas pengurus BUMDES adalah lulusan SMA atau di bawahnya. Profesi utamanya adalah petani dan nelayan yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola bisnis.

Perubahan mindset dari petani atau nelayan menjadi wirausaha, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang terukur. Mereka perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi peluang bisnis, membuat perencanaan yang layak secara keuangan dan teknis, mengorganisir dan mengelola sumber daya yang diperlukan, dan membutuhkan suatu desain yang terstruktur dan matang agar mereka mampu mempelajari itu semua dalam target waktu yang terukur.

Sehingga, rencana pengembangan kapasitas untuk pengelola BUMDES harus dirancang dengan matang dan terstruktur.

Pengalaman penulis memberikan pelatihan pengembangan kapasitas bagi para pengurus BUMDES di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan belum adanya kurikulum yang spesifik dirancang untuk mengisi pengembangan kapasitas BUMDES berdasarkan tingkat perkembangannya masing-masing, baik itu di tingkat perintis, pemula berkembang, dan maju.

Aneka pelatihan dari dinas terkait dengan pemberdayaan desa baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, disusun berdasarkan perkiraan materi yang dirasa perlu menurut asesmen dari dinas terkait, ketersediaan instruktur yang mengajarkannya, dan seringkali tidak membedakan kebutuhan berdasarkan tingkat perkembangan BUMDES yang diundang sebagai peserta.

Selain itu, frekuensi pelatihan maupun bimbingan teknis bagi pengelola BUMDES ini juga masih jarang, belum tentu diselenggarakan setiap tahun di masing-masing daerah, karena tergantung pada ketersediaan dana di masing-masing dinas dan tak jarang menjadi prioritas terakhir. Kondisi ini tentunya tidak bisa lagi dibiarkan jika tujuannya adalah untuk menjadikan BUMDES sebagai ujung tombak dalam pembangunan ekonomi di desa.

Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih serius pada pengembangan kapasitas pengelola BUMDES. Ini dilakukan dengan merancang kurikulum pengembangan kapasitas yang sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing BUMDES.

Kurikulum yang terstandar memudahkan pemerintah untuk mengukur, memonitor dan mengevaluasi peningkatan kompetensi yang berdampak pada kenaikan peringkat BUMDES. Inovasi pada metode penyampaian materi ajar sangat diperlukan agar tidak hanya mengandalkan metode tatap muka langsung (luring) yang jangkauannya terbatas.

Untuk itu butuh media pembelajaran daring yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh pengelola BUMDES di seluruh pelosok Indonesia.

Untuk tujuan ini maka pemerintah perlu menggandeng para akademisi kampus untuk mengembangkan kurikulum serta model pembelajaran yang efektif dan mampu menjawab kebutuhan untuk meningkatkan performa BUMDES.

Pemerintah pusat sudah tidak bisa lagi membiarkan perangkat dinas di daerah untuk menentukan sendiri materi pengembangan kapasitas bagi BUMDES, karena kurikulum yang terstandardisasi akan memudahkan pemerintah dalam mengukur peningkatan kapasitas BUMDES. Dukungan anggaran yang memadai juga sangat penting untuk mewujudkan tujuan ini.

Kesimpulan

Kinerja BUMDES yang masih belum maksimal setelah satu dekade berlakunya UU Desa, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan persepsi kinerja antara pemerintah dan pengelola BUMDES dengan memperbaiki regulasi yang relevan, memperjelas target kinerja dalam regulasi, serta memperbaiki metode pemeringkatan BUMDES yang kurang efektif.

Selain itu, perhatian lebih harus diberikan pada pengembangan kapasitas pengelola BUMDES agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Pelibatan akademisi kampus diperlukan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di tiap tingkat perkembangan BUMDES untuk memastikan adanya peningkatan kapasitas dari para pengelolanya.

Sehingga, BUMDES dapat berkinerja optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa.

Desti Fitriani
Dosen Akuntansi Universitas Indonesia

Wapres Minta Perusahaan yang Beroperasi di Desa Ikut Libatkan BumDes

Wapres Minta Perusahaan yang Beroperasi di Desa Ikut Libatkan BumDes

Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) Juli 2024 naik US$ 2,68 per barel menjadi US$ 82 per barel. Sebelumnya, pada Juni ICP ditetapkan US$ 79,31 per barel.

Penetapan ICP ini dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 333.K/MG.03/DJM/2024 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Juli 2024 tanggal 1 Agustus 2024.

"ICP Juli 2024, sesuai dengan yang telah ditetapkan Menteri ESDM adalah sebesar US$ 82 per barel, meningkat dari ICP Juni sebesar US$ 79,31 per barel," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin (5/8/2024).

Kenaikan ICP Juli 2024 dibarengi dengan peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional. Hal ini dipicu oleh berlanjutnya ketegangan di Timur Tengah, seperti serangan-serangan di Laut Merah yang terus berlanjut, termasuk kapal yang mengangkut minyak Rusia sebesar 570 bbls.

"Selain itu, OPEC merevisi naik peningkatan pertumbuhan perekonomian dunia tahun 2024 pada publikasi MOMR bulan Juli 2024 dibandingkan publikasi bulan lalu sebesar 0,1% menjadi 2,9%. Hal ini juga sejalan dengan revisi naik pertumbuhan perekonomian di kawasan Eropa dan Rusia masing - masing sebesar 0,2% menjadi 0,7% dan 3,1%," imbuhnya.

Faktor lain yang menyebabkan peningkatan harga minyak mentah Juli 2024 adalah penurunan inflasi Amerika Serikat pertama dalam 3 tahun terakhir pada bulan Juni 2024 sebesar 0,1% mom menjadi 3%. Hal ini meningkatkan potensi penurunan suku bunga AS.

Kondisi inflasi AS tersebut, diperparah dengan kebakaran hutan di Alberta yang memicu kekhawatiran gangguan suplai minyak dengan potensi hingga 500 ribu bph. Produsen minyak telah melakukan evakuasi pekerja dari area produksi minyak.

Selain itu, International Energy Agency (IEA) memperkirakan produksi OPEC+ pada 2024 mengalami penurunan hingga 740 ribu bph dibandingkan tahun lalu.

"Faktor lainnya adalah Bank Sentral China (PBOC) menurunkan tingkat suku bunga Reverse Repo 7 Hari dan prime loan hingga 10 basis point, menunjukan stimulus pertumbuhan ekonomi," kata Agus.

Untuk kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah dipengaruhi oleh peningkatan run rate hingga 62,2% pada bulan Juli 2024 pada 25 Kilang independen Cina di Shandong dengan total kapasitas sebesar 2,1 juta bph, meningkat 3% dibandingkan bulan lalu.

Selain itu, terdapat peningkatan run rate Kilang di Korea Selatan pada akhir Juli 2024 menjadi 84,9% (2,6 juta bph) dibandingkan bulan sebelum hanya sebesar 82,4% (2,5 juta bph).

BBM bersubsidi di Indonesia lebih banyak dinikmati oleh pengguna mobil dibandingkan motor. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin.

Rachmat mengatakan, pengguna mobil bisa menerima subsidi BBM 4,3-13,1 kali lebih besar dibanding pengendara motor. Apalagi jika mobil tersebut menggunakan mesin diesel dan mengonsumsi solar yang nilai subsidinya lebih besar daripada bensin.

"Nah, kasar-kasarnya bensin Rp 1.800 (subsidi), Rp 2.000-an lah. Solar Rp 7.700-an, Rp 8.000, empat kali lipat. Kalau orang naik motor, kita anggap dengan pola pemakaian tertentu dapat (subsidi) Rp 1 ya, karena kan dia pakai berapa liter, dapat subsidi berapa kita normalize dia Rp 1," katanya dalam Media Workshop di Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

"Kalau orang naik Agya, dia sama isi Pertalite, itu dapat Rp 4. Kalau naik Innova bisa dapat Rp 5. Berarti orang yang naik motor kita kasih 1 per 5 orang yang naik Innova, itu satu hal. Aneh kan, harusnya yang naik Innova dapat lebih sedikit atau malah nggak dapat," tambah dia.

Rachmat menegaskan bahwa subsidi diberikan untuk menjaga daya beli kelompok yang kurang mampu. Ia juga menyoroti mobil diesel yang justru bisa menikmati subsidi lebih besar.

"Yang menarik lagi kalau dia diesel, karena dia lebih gede. Walaupun dia lebih hemat, asumsinya 30% lebih hemat, dia bisa dapat 11 sampai 13. Padahal nggak ada mobil diesel yang LCGC. Mobil diesel mau beli yang mana, Pajero Sport, Fortuner, Land Cruiser. Nggak ada Agya diesel kan. Jadi orang yang naik itu dapat 11 sampai 13, itu yang terus terang mengusik rasa keadilan," ujarnya.

Di sisi lain, Rachmat juga sepakat bahwa kualitas BBM Indonesia harus disesuaikan ke standar yang lebih tinggi. Lalu, pemerintah terus menggenjot ekosistem kendaraan listrik.

Meski begitu, Rachmat menyebut kebutuhan BBM masih akan tetap tinggi hingga 2040 sebelum akhirnya menurun. Pasalnya penjualan kendaraan listrik saat ini masih dalam tahap merangkak naik.

"Kita pernah run simulation, walaupun kita sudah sangat agresif naikin, sampai 2040 kebutuhan BBM akan masih naik terus baru dia turun, karena kecil kan penjualannya, market share EV masih merangkak naik kan. Tahun lalu bisa 1,7%, tahun ini mungkin bisa 5% kali," tuturnya.

Kalau penjualan kendaraan listrik bisa menyentuh 50% pada 2030, populasinya masih lebih kecil dibanding mobil konvensional, atau masih sekitar 10%. Di sisi lain, pemerintah juga tetap bertugas menaikkan kualitas BBM Indonesia.

"Tapi isunya adalah pakai uangnya siapa? Tentu pakai uang pemerintah. Tapi kalau pakai uang pemerintah, apakah pantas yang tadi, yang mewah-mewah tadi masih dapat berkali-kali lipat dibanding temen-temen yang lebih membutuhkan, yang pakai mobil kecil, pakai kendaraan umum," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024 lebih tinggi dari China hingga Singapura. Pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,05% secara year on year (yoy).

Airlangga mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian global. Hal tampak dari pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 yang tercatat 5,05%.

"Ini dibandingkan dengan China kita masih lebih tinggi. China 4,7%, sedangkan Singapura sendiri 2,9%, Korea Selatan 2,3% dan juga terkait dengan Meksiko kira-kira 2,24%," katanya dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh inflasi yang terkendali. Dia mengatakan, berbagai komponen tumbuh positif.

"Nah pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh inflasi yang tetap terkendali sebesar 2,13%. Kemudian kalau kita lihat dari berbagai komponen, seluruhnya positif," katanya.

BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024 tumbuh sebesar 5,05% secara year on year. Sementara, sepanjang semester I 2024 ekonomi Indonesia tumbuh 5,08%.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan, secara q to q, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 tumbuh sebesar 3,79%. Pertumbuhan ekonomi secara q to q ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya yaitu pertumbuhan q to q di triwulan 2 lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I.

"Kemudian secara year on year, ekonomi di triwulan 2 2024 tumbuh sebesar 5,05% dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan 2 2023 yang mencapai 5,17%," ungkap Edy di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (5/8).

Pasar saham Jepang Nikkei terpantau melemah pada Senin (5/8/2024). Penurunan indeks saham hingga 13% kondisi ini merupakan yang terparah dalam tujuh bulan terakhir.

Dilansir dari Reuters, Nikkei mengalami penurunan tajam setelah mencapai titik puncak pada Juli. Aksi jual saham terjadi karena kekhawatiran pasar mengenai situasi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang berpotensi menuju resesi.

Mata uang yang dinilai sebagai 'safe haven' yakni yen dan franc Swiss terpantau melonjak seiring melemahnya perdagangan carry trade. Hal ini memicu spekulasi sejumlah investor harus melepas perdagangan yang menguntungkan untuk menutup kerugian di tempat lain.

Nasdaq futures terpantau merosot 4,7%, sementara S&P futures merosot 12,4% seiring penurunan yang terjadi di seluruh dunia. Adapun EUROSTOXX 50 futures turun 2,1% dan FTSE futures turun 1,2%.

Skala kerugian yang dialami Nikkei pun disebut adalah yang terburuk sejak krisis keuangan global pada 2011. Obligasi 10 tahun Jepang turun tajam 17 basis poin ke level terendah sejak April di level 0,758% di tengah pertimbangan pasar terhadap prospek kenaikan suku bunga Bank Sentral Jepang.

Adapun obligasi negara (treasury bonds) dengan imbal hasil 10 tahun yang selama ini banyak diminati, mencapai angka 3,723% alias titik terendah sejak pertengahan 2023. Imbas hasil obligasi dua tahun juga turun menjadi 3,807%, setelah turun 50 basis poin pada minggu lalu.

Laporan pendapatan bulan Juli AS yang lemah juga membuat pasar khawatir bahwa The Fed tidak hanya menurunkan suku bunga pada September, tapi juga melakukan pelonggaran sebesar 50 basis poin. Kontrak berjangka memberikan sinyal pemangkasan suku bunga simpanan sebesar 122 basis poin sebesar 5,25-5,5% tahun ini, dan memperkirakan suku bunga akan berada di kisaran 3% pada akhir 2025.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang tajam pada hari ini. IHSG bahkan sempat melemah sebesar 4%.

Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya akan terus melakukan. Namun, dia mengatakan, hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena IHSG terus bergerak.

"Kalau IHSG nanti kita lihat aja, karena itu daily-nya fluktuasi, jadi kita tidak perlu khawatir," katanya dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Terkait suku bunga acuan Amerika Serikat (AS), Airlangga berharap bisa turun pada kuartal IV. Pihaknya melihat, suku bunga acuan Indonesia memiliki jarak yang yang cukup lebar dengan inflasi. Namun, pihaknya juga menjaga agar aliran modal tidak keluar karena perbedaan suku bunga Indonesia dengan negara lain.

"Dan tentu kita berharap tingkat suku bunga US di Q4 bisa turun walaupun belum ada yang menjamin. Karena tentu kita lihat tingkat suku bunga kita dengan inflasi gap-nya agak tinggi, namun kita juga tahu bahwa kita harus juga jaga supaya tidak jadi capital flight akibat perbedaan tingkat suku bunga di Indonesia maupun negara lain termasuk di US$," katanya.

Berdasarkan data RTI, IHSG ditutup pada level 7.059.65. IHSG melemah sebanyak 248,46 poin atau 3,40% jika dibanding penutupan sebelumnya. IHSG langsung menukik ke bawah sejak pembukaan perdagangan hari ini. Hari ini, IHSG berada pada level tertinggi 7.308,12 dan terendah 6.998,81.

Bank Dunia memperingatkan lebih dari 100 negara seperti China, India, Brasil, hingga Afrika Selatan sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Hal ini berarti negara yang terjebak dalam middle income trap juga sulit untuk menjadi negara maju.

Berdasarkan laporan terbaru berjudul World Development Report 2024: The Middle Income Trap, Bank Dunia mengamati ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi oleh negara-negara tersebut dan mengusulkan strategi komprehensif untuk mengatasinya.

Bank dunia mencatat sebanyak 108 negara, seperti China, India, Brasil hingga Afrika Selatan termasuk negara dengan berpendapatan menengah atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berkisar US$ 1.136-13.845. Negara-negara ini merupakan 75% dari populasi global dan menghasilkan lebih dari 40% PDB dunia. Namun, mereka menghadapi tantangan yang jauh lebih besar untuk mengubah status menjadi negara berpendapatan tinggi.

Kepala Ekonom Grup Bank Dunia dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan, Indermit Gill mengatakan perjuangan untuk mencapai kemakmuran ekonomi global sebagian besar akan dimenangkan atau dikalahkan oleh negara-negara berpendapatan menengah. Bank Dunia menyebut ada beberapa faktor yang menjadi penyebab negara-negara tersebut sulit keluar, seperti penuaan populasi, peningkatan proteksionisme, serta kebutuhan transisi energi.

"Namun, terlalu banyak negara-negara ini yang mengandalkan strategi ketinggalan zaman untuk menjadi negara maju. Mereka terlalu lama bergantung pada investasi-atau beralih terlalu dini ke inovasi," kata Gill dikutip dari situs resmi, dikutip Senin (5/8/2024).

Dia menilai diperlukan strategi baru. Pertama, fokus pada investasi, kemudian menghadirkan infusi teknologi baru dari luar negeri dan mengadopsi strategi yang menggabungkan investasi, infusi, dan inovasi.

Bank Dunia mengusulkan strategi 3i agar negara-negara itu dapat keluar dari middle income trap. Strategi ini terdiri dari 3 fase yang disesuaikan pada tahap perkembangan ekonomi masing-masing negara.

Fase 1i merupakan fase investasi. Negara-negara berpendapatan rendah perlu berfokus pada peningkatan investasi publik dan swasta untuk membangun pondasi ekonomi. Kemudian fase 2i adalah investasi dan infusi, negara kelas menengah ke bawah perlu mengadopsi teknologi dari luar negeri dan menerapkannya ke seluruh perekonomian.

Pada tingkat berpendapatan menengah ke atas, negara-negara harus mengubah arah lagi ke fase 3i terakhir, yakni gabungan investasi, infusi, dan inovasi. Dalam fase inovasi, negara-negara tidak lagi sekadar meminjam ide dari batas-batas teknologi global-mereka mendorong batas-batas tersebut.

Viral video di media sosial menarasikan aksi pencurian speedometer dari tiga truk yang terparkir di Rest Area KM 166 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Atas peristiwa tersebut, pengelola tol buka suara.

Astra Tol Cipali selaku pengelola tol mengatakan pencurian itu terjadi pada 23 Juli 2024. Tiga truk Hino ukuran besar harus kehilangan speedometer.

"Betul, telah terjadi peristiwa pengambilan speedometer di Rest Area KM 166 pada 23 Juli 2024," kata Sustainability Management & Corporate Communications Dept Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo kepada detikcom, Senin (5/8/2024).

Astra Tol Cipali bersama PT Wirani Sons sebagai pengelola Rest Area KM 166 disebut telah melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan kepolisian Majalengka untuk dilakukan tindakan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

"Kami berupaya menciptakan ruang aman bagi pengguna jalan yang menggunakan Tempat Istirahat & Pelayanan (TIP)," ucap Ardam.

Terkait upaya keamanan, Ardam menyebut Rest Area KM 166 Tol Cipali arah Cirebon dilengkapi CCTV dan terdapat security yang aktif berjaga selama 24 jam secara rutin. Petugas setidaknya selama 60 menit sekali mengupdate kondisi di lapangan.

Berdasarkan informasinya, pelaku pencurian speedometer dari tiga truk di Rest Area Km 166 Tol Cipali juga telah tertangkap berdasarkan CCTV yang dijadikan alat bukti oleh pihak kepolisian.

"Infonya tersangka sudah tertangkap, namun untuk konfirmasi dan info lebih mendetail dapat menghubungi pihak kepolisian sebagai pihak yang berwenang," ucap Ardam.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menarasikan 'Istirahat di Rest Area KM 166 Cipali, Speedometer hilang diambil pencuri'. Tiga truk yang menjadi sasaran pencurian diketahui terparkir karena pengemudi sedang istirahat makan siang.

"Ditinggal makan sebentar, di (KM) 166 (Tol Cipali) ini jebol. Setengah 11 (siang) parkir," ucap pria dalam video tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil semua menterinya dalam Kabinet Indonesia Maju hari ini ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Jokowi bakal melakukan pembahasan soal Rancangan APBN 2025.

APBN 2025 sendiri menjadi transisi antara pemerintah Jokowi ke Prabowo Subianto yang akan menjabat mulai Oktober 2024 mendatang. Sosok Menteri Pertahanan itu akan menjalankan penganggaran pertamanya di tahun depan.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan APBN 2025 yang dirancang di masa transisi harus mengakomodir kebijakan presiden berikutnya. Jokowi juga menggarisbawahi agar APBN bisa mewaspadai risiko perlambatan ekonomi.

"Pagi ini bicara mengenai RAPBN 2025, dan saya ingin dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih. Dan mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Prabowo pun tidak absen dalam rapat kali ini, dia hadir sekitar pukul 9.15 WIB. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga yang selama ini bekerja dengan tim transisi Prabowo juga nampak hadir sekitar pukul 9.20 WIB.

Menteri ESDM Arifin Tasrif optimistis target produksi gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (bscfd) pada tahun 2030 tercapai. Hal ini menyusul adanya temuan-temuan ladang gas jumbo.

"Mengenai gas bumi memang sempat turun, tetapi terdapat tren kenaikan dan mengenai target 12billion cubic feet(bcf) Insyaallah bisa tercapai. Terutama dengan adanya temuan-temuan baru dari WK South Andaman, Andaman 2 dan North Ganal," ujar Arifin dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (4/8/2024).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi gas bumi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 6.635 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd), mencatatkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2027-2028, beberapa proyek strategis di sektor hulu migas akan sangat penting untuk meningkatkan produksi gas bumi Indonesia.

Proyek Geng North diperkirakan akan menghasilkan 1.000 mmscfd tambahan dengan cadangan 4,1 triliun kaki kubik (tcf). Sementara proyek IDD Gandang Gendalo diperkirakan akan menghasilkan 4.900 mmscfd dengan cadangan 6,3 tcf. Kemudian, proyek Andaman juga memiliki potensi besar dengan produksi 527 mmscfd dan cadangan sekitar 6,3 tcf.

Menurut Arifin, penemuan WK Migas tersebut menunjukkan bahwa potensi gas alam Indonesia cukup besar dan terus dikembangkan, yang memberikan harapan baru untuk produksi gas bumi di masa mendatang.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri sendiri terus melonjak dan telah mencapai sekitar 68%. Kondisi ini menandakan gas bumi menjadi sumber energi yang semakin andal dan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, khususnya Liquified Petroleum Gas (LPG).

"Gas menjadi andalan dalam transisi energi. Pemanfaatan gas domestik sekitar 68% dan semakin meningkat serta mengurangi impor LPG dan produk bahan bakar," terangnya.

Dalam upaya mencapai target transisi energi, Indonesia terus berupaya mengembangkan sumber daya energi domestik. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan fokus pada pengembangan sektor gas bumi. Penemuan cadangan gas bumi baru di wilayah Andaman dan sekitarnya menjadi angin segar bagi upaya ini.

"Dengan ada temuan baru dapat dipakai di dalam negeri menjadi andalan kita mendukung transisi energi sebagai jembatan sebelum energi baru masuk," tutur Arifin.

Namun demikian, tantangan akan tetap ada. Pemerintah perlu terus berupaya menjaga stabilitas produksi, mendorong eksplorasi di wilayah-wilayah baru, serta meningkatkan efisiensi penggunaan gas bumi. Selain itu, perlu pula dilakukan terobosan guna mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti jaringan pipa, untuk mendistribusikan gas ke daerah-daerah yang membutuhkan.