Pemerintah berencana memperpanjang rute kereta cepat yang sebelumnya Jakarta-Bandung, diperpanjang hingga ke Surabaya.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi buka-bukaan soal progres terkini rencana perpanjangan rute kereta cepat ke Surabaya. Sejauh ini sudah ada kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung.

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya dengan pihak China sedang melakukan pra feasibility study atau studi pra-kelayakan untuk proyek kereta cepat ke Surabaya. Sejauh ini potensi-potensi masih digali dari studi tersebut.

"Ini kan masih pra feasibility study, jadi masih dengan Tiongkok," ungkap Dwiyana ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Soal apakah nantinya pembangunan kereta cepat ke Surabaya akan kembali menggandeng China, Dwiyana enggan memastikan. "Belum, belum (ada kepastian), kan masih pra feasibility study," lanjutnya.

Namun menurutnya pemerintah China dan Indonesia pun sedang melakukan evaluasi atas kinerja kereta cepat yang saat ini sudah ada. Termasuk melihat berbagai potensi kerja sama perkeretaapian antara Indonesia dan China di masa mendatang.

"Kemudian nanti kerja sama dengan pihak Tiongkok ke depan apa lagi, evaluasi atas kinerja sekarang, karena pihak Tiongkok yang lebih memiliki pengalaman terkait masalah safety operasi pelayanan," beber Dwiyana.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo tak mau bicara banyak ketika ditanya soal hal ini. Dia cuma bilang semua potensi rencana perpanjangan kereta cepat ke Surabaya masih sedang dibahas.

"Lagi dibahas dengan pihak China, sedang dibahas, sedang," kata Kartika.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenakan pungutan cukai terhadap produk plastik. Tujuannya untuk mengendalikan pemakaiannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Kemenkeu, Iyan Rubiyanto mengatakan terdapat empat jenis produk plastik yang akan disasar untuk dikenakan cukai yaitu kantong plastik, kemasan plastik multilayer, styrofoam dan sedotan plastik.

"Produk-produk ini yang kami sasar ke depan kalau memang (plastik) dikenakan cukai," kata Iyan dalam Kuliah Umum PKN STAN 'Menggali Potensi Cukai', dikutip Rabu (24/7/2024).

Di sisi lain, DJBC akan menetapkan sejumlah produk plastik yang tidak dipungut cukai yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus/lanjut, diekspor, dimasukkan dalam pabrik dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik.

Selain itu, produk plastik yang dibebaskan cukai yaitu untuk penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, untuk perwakilan negara asing/tenaga ahli, barang bawaan penumpang, pelintas batas dan kiriman batas tertentu, juga untuk tujuan sosial.

Pengenaan cukai plastik akan menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri. Terkait tarifnya, kata Iyan, akan ditetapkan spesifik per kilogram.

"Tarif cukainya spesifik per kilogram, pelunasannya sama pabrik dan pelabuhan kalau impor, cara pelunasannya kita usulkan lebih sederhana yaitu menggunakan pembayaran, tidak menggunakan pita cukai," jelasnya.

Asal tahu saja, komposisi sampah plastik yang terus meningkat menimbulkan beban ekonomi yang besar, baik dari sisi dampak maupun penanganannya. Hal ini lah yang menjadi latar belakang pemerintah berencana mengenakan cukai produk plastik.

Dalam paparan Iyan, Indonesia menempati urutan ke-5 dari 195 negara penghasil sampah plastik setelah US, India, China dan Brazil. Selain itu, Indonesia juga menjadi urutan ke-5 dari 138 negara penghasil sampah plastik ke laut di dunia setelah Filipina, India, Malaysia dan China.

Komposisi sampah plastik di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi sampah plastik naik dari 17,11% pada 2020, menjadi 17,13% pada 2021 dan naik lagi menjadi 18,2% pada 2022.

"Untuk menangani ini luar biasa dan sepertinya sudah harus kita tangani dengan baik plastik ini. Ini yang mungkin perlu di-aware-kan dengan cukai," beber Iyan.

Sayangnya sampai saat ini belum jelas kapan akan mulai diterapkan pungutan cukai terhadap produk plastik. "Tinggal menunggu kondisi masyarakat dan perekonomian. Jangan sampai kita menggunakan cukai ini kemudian menghambat atau menurunkan ekonomi atau industri," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan terdapat tujuh tambahan layanan perpajakan yang bisa diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Terhitung sejak 20 Juli 2024.

"Daftar layanan perpajakan berbasis NPWP 16 Digit, NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) atau NPWP 15 Digit akan terus bertambah melalui penerbitan pengumuman secara berkala," tulis keterangan resmi DJP, Selasa (23/7/2024).

Dengan demikian terdapat 28 layanan pajak yang bisa diakses menggunakan NIK, dari sebelumnya 21 layanan. Berikut daftarnya:

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)
5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)
6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)
7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)
8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)
9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)
10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)
11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)
12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)
13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)
14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)
15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)
16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)
17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)
18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)
19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)
20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)
21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)

Layanan yang baru ditambahkan:

22. Service API E-Faktur Eksternal (Antarmuka Pemrograman Aplikasi/API);
23. PMSE Eksternal (https://digitaltax.pajak.go.id);
24. E-Faktur Web dan Dekstop (https://web-efaktur.pajak.go.id);
25. SPT Masa PPN 1107 PUT (https://spt1107put.pajak.go.id);
26. Portal Registrasi dan Monitoring E-Faktur PJAP (https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-portal/login);
27. Service PJAP Faktur (API); dan
28. e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id).

Sosok Kamala Harris menjadi kandidat kuat untuk maju Pilpres Amerika Serikat 2024, menggantikan Joe Biden. Meski belum resmi didapuk sebagai Capres dari Partai Demokrat, ia sudah mendapat banyak dukungan berupa sumbangan uang yang bisa digunakan untuk berkampanye.

Melansir dari BBC, Selasa (23/7/2024), dalam kurun waktu 24 jam setelah pengumuman pengunduran diri Joe Biden dari Pilpres 2024, Kamala Harris sudah mendapat sumbangan sekitar US$ 81 juta atau setara Rp 1,31 triliun (kurs Rp 16.213/dolar AS) melalui platform pengumpulan donasi ActBlue.

"Pendukung akar rumput merasa sangat bersemangat untuk mendukungnya (Kamala Harris) sebagai calon dari Partai Demokrat," kata ActBlue dalam salah satu unggahannya di X.

Disebutkan lonjakan sumbangan dana kampanye ini muncul dari para pendukung setia Partai Demokrat yang sebelumnya 'menahan' uang mereka karena khawatir akan usia Biden yang sudah terlalu tua untuk maju sebagai calon presiden AS berikutnya. Namun dengan kehadiran Kamala Harris ini, para pendukung partai kembali yakin.

"Para donatur sekarang siap merogoh kocek mereka," kata Joe Cotchett selaku penggalang dana politik untuk Partai Demokrat yang berbasis di San Francisco.

Ini merupakan jumlah sumbangan dana kampanye dalam kurun waktu 24 jam terbesar sepanjang sejarah pemilu AS. Disebutkan dalam kurun waktu tersebut sudah ada 888.000 donatur yang memberikan sumbangan untuk Kamala Harris baik dalam jumlah besar maupun kecil.

Misalkan saja ada dari Presiden Moriah Fund sekaligus donatur tetap Partai Demokrat, Gideon Stein. Padahal ia sempat menghentikan pemberian sumbangan untuk partai ini karena kekhawatiran terhadap elektabilitas Biden melawan Donald Trump.

Kemudian ada juga salah satu pendiri LinkedIn, Reid Hoffman, yang menyebut Wakil Presiden Kamala Harris merupakan 'orang yang tepat di waktu yang tepat' untuk maju Pilpres AS 2024 ini.

"Saya dengan sepenuh hati mendukung Kamala Harris dan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat dalam perjuangan kami untuk demokrasi pada bulan November," kata Hoffman dalam sebuah postingan di X.

Masih belum cukup, Kamala Harris juga mendapat dukungan sumbangan dari kelompok perempuan kulit hitam, Win With Black Women. Sebelumnya kelompok ini mengaku telah mengadakan panggilan Zoom dengan lebih dari 44.000 peserta untuk memberikan dukungan mereka kepada wakil presiden itu.

"Kelompok tersebut mengatakan mereka berhasil mengumpulkan lebih dari US$ 1,5 juta (Rp 24,31 miliar) dalam tiga jam untuk kampanye kepresidenannya (Kamala Harris)," tulis BBC dalam laporannya.

Jumlah perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau perusahaan pinjaman online (pinjol) yang mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin berkurang. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui daftar terbaru pinjol legal yang sudah mendapat izin OJK.

Melansir dari website resmi OJK, hingga 12 Juli 2024, jumlah perusahaan pinjol yang berizin di OJK sebanyak 98 perusahaan. Jumlah ini berkurang dibandingkan dengan bulan Februari sebanyak 101 perusahaan. Tahun ini, OJK telah mencabut izin tiga perusahaan pinjol, yakni Tanifund, PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala).

OJK pun mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan pinjol yang sudah berizin dari OJK. Selain itu, OJK juga mewanti-wanti untuk menggunakan dana pinjol sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam melunasi pinjaman.

"Ingat sebelum meminjam, cek dulu kebutuhan dan kemampuan kamu untuk melunasi pinjaman dan pahami perjanjian serta kewajiban yang harus kamu penuhi," tulis dalam akun Instagram @ojkindonesia, Selasa (23/7/2024).

Kemudian, OJK juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dalam pinjol ilegal yang menggunakan nama dan menyerupai entitas resmi. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui daftar terbaru pinjol legal yang sudah mendapat izin OJK agar terhindar dari pinjol ilegal.

"Hubungi kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan whatsapp 081 157 157 157 untuk mengecek status penawaran produk jasa keuangan yang anda terima," lanjutnya.

Berikut daftar pinjol legal per Juli 2024:

1. Danamas
2. investree
3. amartha
4. DOMPET Kilat
5. Boost
6. TOKO MODAL
7. Findaya
8. modalku
9. KTA KILAT
10. Kredit Pintar
11. Maucash
12. Finmas
13. KlikA2C
14. Akseleran
15. Ammana.id
16. PinjamanGO
17. KoinP2P
18. pohondana
19. MEKAR
20. AdaKami
21. ESTA KAPITAL FINTEK
22. KREDITPRO
23. FINTAG
24. RUPIAH CEPAT
25. CROWDO
26. Indodana
27. JULO
28. Pinjamwinwin
29. DanaRupiah
30. Taralite
31. Pinjam Modal
32. ALAMI
33. AwanTunai
34. Danakini
35. Singa
36. DANAMERDEKA
37. EASYCASH
38. PINJAM YUK
39. FinPlus
40. UangMe
41. PinjamDuit
42. DANA SYARIAH
43. BATUMBU
44. Cashcepat
45. klikUMKM
46. Pinjam Gampang
47. cicil
48. lumbungdana
49. 360 KREDI
50. SAMIR
51. Kredinesia
52. Pintek
53. ModalRakyat
54. SOLUSIKU
55. Cairin
56. TrustIQ
57. KLIK KAMI
58. Duha SYARIAH
59. Invoila
60. Sanders One Stop Solution
61. DanaBagus
62. UKU
63. KREDITO
64. AdaPundi
65. ShopeePayLater
66. Modal Nasional
67. Komunal
68. Restock.ID
69. Asetku
70. Ringan
71. Avantee
72. Gradana
73. Danacita
74. IKI Modal
75. Ivoji
76. Indofund.id
77. iGrow
78. Danai.id
79. DUMI
80. LAHAN SIKAM
81. qazwa.id
82. KrediFazz
83. Doeku
84. Aktivaku
85. Danain
86. Indosaku
87. UATAS
88. EDUFUND
89. GandengTangan
90. PAPITUPI SYARIAH
91. BantuSaku
92. danabijak
93. AdaModal
94. SamaKita
95. KawanCicil
96. CROWDE
97. KlikCair
98. ETHIS

Simak juga Video 'Cerita Sri Mulyani Ditawari Pinjol Tiap Hari':

[Gambas:Video 20detik]

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kembali menggelar 'Garuda Indonesia Sales Office Travel Fair (SOTF)' pada 22-31 Juli 2024. Bekerja sama dengan Bank Mandiri, Garuda menghadirkan berbagai penawaran menarik salah satunya diskon tiket perjalanan sampai 80%.

Diskon tiket perjalanan diberikan menuju berbagai destinasi penerbangan domestik maupun internasional. Selain itu, ada tambahan cashback dari Bank Mandiri untuk periode perjalanan 22 Juli 2024-31 Juli 2025. Pengguna jasa dapat mengakses berbagai tawaran menarik itu di kantor penjualan Garuda di Indonesia maupun kantor perwakilan di luar negeri.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, mengatakan SOTF adalah salah satu bentuk komitmen Garuda untuk menghadirkan menghadirkan aksesibilitas dan kemudahan dalam mendapatkan layanan penerbangan yang aman dan nyaman untuk menuju berbagai destinasi favorit bagi masyarakat.

"Melalui penyelenggaraan berbagai program promosional yang kami laksanakan, kami ingin memberikan lebih banyak pilihan penerbangan yang dapat diakses oleh para pengguna jasa dengan harga yang lebih berkompetitif. Lebih lanjut, melalui pelaksanaan travel fair yang kami laksanakan secara berkelanjutan ini, masyarakat juga akan dapat mengakses lebih banyak nilai tambah dalam setiap pembelian tiket penerbangannya untuk melengkapi pengalaman perjalanannya," ungkap Irfan dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

Pada gelaran SOTF 2024, Garuda Indonesia dan Bank Mandiri turut memberikan nilai tambah kepada para pengguna jasa Garuda Indonesia yang juga nasabah Bank Mandiri berupa cashback hingga Rp 2 juta dan cicilan 0% bagi para pengguna Mandiri Kartu Kredit. Selain menghadirkan penawaran harga tiket dengan diskon spesial, Garuda juga memberikan nilai tambah berupa Welcome Bonus 2000 Miles untuk Anggota Baru/Renewal GarudaMiles Gold Privilege, pemberian free kartu desain spesial untuk anggota baru GarudaMiles Junior, penawaran diskon Rp50.000 untuk cetak kartu GarudaMiles Junior, hingga penawaran paket Bundling cetak kartu GarudaMiles Junior + 1000 Miles dengan harga khusus.

Tidak hanya itu, Irfan menjelaskan para pengguna jasa juga berkesempatan mendapatkan berbagai penawaran diskon Prepaid Baggage sebesar 10% dari harga Excess Baggage + 30% dari harga Prepaid Baggage, penawaran Bonus Gift Voucher hingga Rp200 ribu, serta penawaran Top Spender Event berupa Paket Wisata Domestik untuk transaksi tertinggi selama periode SOTF.

Sementara promo lainnya, Irfan mengatakan para pengguna jasa juga berkesempatan mendapatkan berbagai potongan harga tiket untuk penerbangan yang dilayani oleh mitra airline Garuda Indonesia seperti KLM, Air France, Air Europe, All Nippon Airways, Japan Airlines, Qantas, Virgin Australia, Jet Star, Malaysia Airlines, dan Bangkok Airways.

Menurut Irfan, SOTF adalah salah satu salah satu langkah strategis perseroan untuk berkontribusi dalam mendukung berbagai program pengembangan pariwisata yang dilaksanakan melalui kehadiran aksesibilitas atas pilihan penerbangan yang aman dan nyaman.

"Ke depannya, kami akan terus menjajaki berbagai program promosional lainnya dalam memberikan berbagai nilai tambah untuk para pengguna jasa setia Garuda Indonesia," pungkas Irfan.

Rute Garuda Sales Office Travel Fair 2024:

Dalam Negeri

Jakarta-Denpasar pp mulai dari Rp 1,8 jutaan pp
Jakarta-Labuan Bajo pp mulai dari Rp 2,2 jutaan pp
Jakarta-Ambon pp mulai Rp 3,2 jutaan pp
Jakarta-Makassar pp mulai Rp 2,2 jutaan pp
Jakarta-Sorong pp mulai Rp 3,5 jutaan pp
Jakarta-Padang pp mulai Rp 1,8 jutaan pp

Luar Negeri

Jakarta-Amsterdam pp mulai dari Rp 11,8 jutaan pp
Jakarta-Seoul pp mulai dari Rp 5,6 jutaan pp
Jakarta-Sydney pp mulai dari Rp 7,7 jutaan pp
Jakarta-Tokyo pp mulai dari Rp 8 jutaan pp
Jakarta-Hong Kong pp mulai dari Rp 4,2 jutaan pp
Jakarta-Singapura pp mulai dari Rp 2,7 jutaan pp

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan kerja sejumlah petinggi Bank Dunia (World Bank) pada Senin (22/7) di Kementerian Keuangan. Salah satunya Managing Director of Operations World Bank, Anna Bjerde.

"Anna yang bertanggung jawab atas seluruh operasi Bank Dunia (IBRD dan IDA) adalah kawan baik saya, pernah dalam tim kerja sewaktu saya menjabat posisi MD COO (Managing Director and Chief Operating Officer) World Bank (2010-2016)," kata Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan kunjungan Anna ke Indonesia untuk meninjau dua proyek, yaitu proyek irigasi untuk agrikultur dan program pengentasan stunting. Selain itu juga untuk mendengar pandangan Indonesia atas berbagai langkah reformasi World Bank Group yang sedang dilakukan.

"Kami mendiskusikan mengenai berbagai isu seperti penyederhanaan prosedur di internal bank, pricing, new instrument and funding for global public goods seperti climate change dan juga upaya Bank Dunia memperbaiki operasi terintegrasi dengan IFC dan MIGA," terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut Anna dan timnya mengapresiasi kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh stabil sebesar 5% dengan tingkat inflasi yang rendah. Hal itu dicapai saat ekonomi dunia justru melemah akibat munculnya berbagai guncangan.

"Hal ini dicapai pada saat ekonomi dunia melemah dan munculnya berbagai guncangan (seperti) naiknya suku bunga, gejolak harga komoditas dan geopolitik. Menurutnya, hal ini adalah suatu prestasi yang baik bagi Indonesia," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani memastikan Indonesia akan terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui perbaikan kesehatan, pendidikan dan jaring pengaman sosial. Ia tak lupa menceritakan kepada Anna bahwa Indonesia saat ini sedang menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Saya menjelaskan saat ini sedang proses penyusunan RAPBN 2025 Indonesia yang merupakan periode transisi ke pemerintahan baru hasil Pemilu. APBN Indonesia akan tetap dijaga dan dikelola secara prudent, kredibel dan sustainable agar dapat memecahkan berbagai masalah pembangunan di Indonesia," pungkas Sri Mulyani.

Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Inggris banyak yang kena pecat meski baru beberapa bulan bekerja. Padahal untuk bisa bekerja di negara itu, para TKI ini sudah bayar uang hingga puluhan juta rupiah.

Melansir dari The Guardian, Senin (22/7/2024), kejadian seperti itu banyak ditemui di sektor pertanian Inggris. Di mana sektor itu kerap menyewa pemetik buah dari negara lain untuk mengisi kekurangan tenaga kerja saat musim panen.

Dengan langkah ini, para pekerja asing ini bisa mendapatkan visa kerja musiman selama kurang lebih enam bulan (selama masa tanam dan panen). Namun kebanyakan TKI hanya dipekerjakan selama dua bulan karena tidak bisa memetik buah dengan cukup cepat.

Direktur pelaksana pertanian di Haygrove, Beverly Dixon, mengatakan bagaimana usahanya bisa mengalami kerugian karena secara konsisten harus memberikan upah kepada para pekerja meski mereka tidak bisa memenuhi target buah yang harus dipetik dalam sehari.

Perusahaan perkebunan itu mengaku sudah memberikan surat teguran kepada para TKI antara dua-tiga minggu sebelum dipecat. Mereka bahkan sudah meminta kepada para penyalur tenaga kerja untuk menyiapkan penerbangan pulang untuk para TKI ini.

"Target ditetapkan berdasarkan standar yang dapat dicapai oleh mayoritas pemetik, terkadang ada yang bisa memetik lebih dari dua kali lipat dari target tersebut," jelas Dixon mengapa pihaknya melakukan pemecatan.

Dugaan Adanya Pungutan Ilegal

Berdasarkan hasil wawancara The Guardian dengan lima TKI dari perkebunan Haygrove yang dipecat padahal baru bekerja selama enam bulan, ditemukan indikasi eksploitasi dan pembayaran ilegal kepada pihak ketiga.

Sebab berdasarkan hasil wawancara itu, para TKI ini didapati mayoritas pekerja ini harus membayar hingga 1.000 pounds atau setara Rp 20,97 juta (kurs Rp 20.979/pounds) kepada sebuah lembaga di Indonesia yang menjanjikan mereka bisa mendapat pekerjaan di Inggris lebih cepat. Biaya ini belum termasuk ongkos visa dan tiket penerbangan.

Akibatnya para TKI yang berujung kena pecat ini harus mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Sebab kelima orang yang diwawancarai The Guardian itu baru tiba di Inggris pada pertengahan Mei dan semuanya diberhentikan dari Haygrove pada 24 Juni, dengan total penghasilan antara 2.555-3.874 pounds (Rp 53,6-81,27 juta).

Setelah ongkos perjalanan ke Inggris dan biaya hidup yang diperlukan, para TKI ini mengatakan bahwa mereka belum balik modal sehingga mempunyai utang yang besar. Bahkan dua pekerja memilih kabur ke London karena tidak ingin dipulangkan.

Salah satu pekerja mengatakan telah menjual tanah keluarganya, sepeda motor miliknya dan orang tuanya untuk menutupi biaya lebih dari 2.000 pounds atau Rp 41,95 juta untuk bisa kerja di Inggris. Dia juga mengaku sudah meminjam uang dari bank, teman dan keluarga untuk biaya tersebut dan masih memiliki utang lebih dari 1.100 pounds atau Rp 23,07 juta.

"Kenapa aku berakhir seperti ini? Sekarang saya di Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Ini tidak adil bagi saya karena saya sudah berkorban begitu banyak," kata salah satu TKI itu.

"Saya merasa bingung, marah, dan tidak terima dengan situasi ini. Saya tidak punya pekerjaan di Indonesia (dan) saya sudah menghabiskan seluruh uang saya untuk datang ke Inggris," ucapnya lagi kepada The Guardian.

Di luar itu, The Guardian mengungkapkan banyak warga Indonesia yang datang ke Inggris dengan utang hingga 5.000 pounds (Rp 104,89 juta) karena harus membayar sejumlah uang kepada broker asing tanpa izin pada 2022. Akibatnya agen resmi di Inggris harus kehilangan lisensinya karena menerima para TKI ini.

Sejak saat itu, Indonesia dianggap sebagai negara yang berisiko untuk merekrut pekerja. namun jalur ini dibuka kembali tahun ini oleh perekrut baru asal Inggris, Agri-HR. Mereka bekerja sama dengan agen Indonesia PT Mardel Anugerah yang juga mendapatkan izin perekrutan ke Inggris, dan didukung oleh kedutaan Indonesia.

Namun para pekerja menuduh pihak ketiga di Indonesia, Forkom, yang tampaknya menjadi pusat komunikasi bagi orang Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri telah merekrut para TKI ini sembari meminta biaya tambahan dengan alasan hal tersebut bisa membawa mereka ke Inggris lebih cepat.

Padahal merekrut pekerja tanpa izin adalah tindakan ilegal menurut hukum Inggris dan Indonesia. Karenanya pihak Agri-HR selaku penyalur tenaga kerja resmi meminta pihak-pihak berwenang untuk mendalami kasus ini, karena mereka juga tidak ingin terseret kasus pungutan ilegal pihak ketiga ini.

Sosok Mukesh Ambani menjadi sorotan karena sempat menggelar pernikahan super mewah untuk putra bungsunya, Anant Ambani dengan Radhika Merchant. Pernikahan ini digelar pada Jumat (12/7) sampai Minggu (14/7) di Mumbai, India setelah dilangsungkan berbagai rangkaian pesta pranikah.

Perlu diketahui Mukesh Ambani merupakan sosok pengusaha ternama dunia, pewaris perusahaan global Reliance Industries Limited (RIL). Berkat perusahaan itu, pada 2024 ini Forbes menempatkan Ambani sebagai orang paling tajir di Asia dan ke-11 di dunia dengan total kekayaan bersih sekitar US$ 122 miliar atau setara dengan Rp 1.983,11 triliun.

Namun selain mampu menggelar pernikahan anaknya dengan sangat mewah, Ambani juga dikenal cukup loyal terhadap para anak buahnya. Bahkan sopir pribadinya disebut-sebut menerima gaji lebih besar daripada karyawan kantoran pada umumnya di negara itu.

Melansir dari DNA India, pada 2017 lalu sempat viral sebuah video yang mengungkapkan bahwa sopir pribadi Ambani memperoleh penghasilan sebesar Rs 2 lakh (Rs 200.000) per bulan. Sehingga dalam satu tahun para pengemudi ini bisa membawa pulang lakh (Rs 2.400.000).

Jika dirupiahkan, sopir orang terkaya di dunia ini mencapai Rp 38,78 juta per bulan (kurs Rp 193,94/rupee India). Walaupun tentu tidak semua orang bisa menjadi sopir pribadi Mukesh Ambani ataupun anggota keluarganya.

Sebab para sopir ini harus memiliki keahlian khusus seperti mampu berkendara dalam keadaan darurat dengan tetap memperhatikan keselamatan penumpang. Karenanya para sopir ini mendapat pelatihan yang sangat ketat dan dipekerjakan melalui perusahaan kontraktor swasta.

"Mereka mahir dalam menangani baik kendaraan komersial ataupun mobil mewah pribadi, mampu menghadapi kondisi berkendara yang menantang dan memprioritaskan keselamatan penumpang," jelas DNA India dalam laporannya.

Secara khusus, mobil pribadi yang mereka gunakan untuk mengantar anggota keluarga Ambani juga tidak sembarangan. Sebab kendaraan-kendaraan ini sudah dimodifikasi demi keamanan penumpang, termasuk menambahkan fitur anti peluru yang membuatnya mirip dengan kendaraan pribadi presiden atau pemimpin negara lainnya.

"Kendaraan Ambani juga diperkaya dengan teknologi antipeluru, sehingga menjamin standar keamanan tertinggi," tambah laporan itu.

Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Barang Impor Ilegal resmi dibentuk. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

"Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor bertugas sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024," tulis aturan tersebut, dikutip Minggu (21/7/2024) kemarin.

Satgas Barang Impor Ilegal akan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Selain itu, menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

"Tugasnya antara lain melakukan inventarisasi permasalahan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, kemudian memetakan sasaran, program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk SNI dan pajak," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.

7 Jenis Barang Impor Jadi Sasaran

Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran, yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya. Satgas Barang Impor Ilegal menargetkan para importir dan distributor besar.

"Fokus pengawasan itu importir atau distributor. Jadi, grosir besar dan importir, tentu masuknya gimana, tentu nanti di pelabuhan-pelabuhan, bukan ritel. Kalau ritel kan akibat," ujar Zulhas.

Terhadap barang impor tertentu yang diberlakukan tata niaga impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disaksikan oleh Satgas Barang Impor Ilegal. Biaya atas pelaksanaan pemusnahan dibebankan kepada Importir.

Dalam melaksanakan tugas, Satgas Barang Impor Ilegal dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan asosiasi pelaku usaha yang dilaksanakan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Pelaksana dan/atau Anggota dapat membentuk tim teknis pada instansi masing-masing dan menentukan cara bertindak.

Anggota Satgas Barang Impor Ilegal:

1 Kementerian Perdagangan

2 Kejaksaan Agung

3 Kepolisian RI

4 Kementerian Keuangan

5 Kementerian Perindustrian

6 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

7 Badan Intelijen Negara (BIN)

8 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

9 Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau TNI Angkatan Laut

10 Dinas Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan

11 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung

Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, BUMN memberikan setoran dividen sebesar Rp 85,5 triliun pada tahun 2024. Ia pun mengungkap BUMN yang memberikan setoran tersebut di Instagramnya.

"Alhamdulillah kerja keras dari seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN bisa memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Semoga dividen sebesar Rp 85,5 triliun yang diberikan BUMN kepada negara bisa menjadi manfaat besar untuk masyarakat luas," tulisnya seperti dikutip Senin (22/7/2024).

Dari data yang ia sajikan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan dividen terbesar dengan nilai Rp 25,715 triliun. Kemudian, disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 17,179 triliun dan PT Mineral Industri Indonesia sebesar Rp 11,214 triliun.

Berikut daftar BUMN yang menyetorkan dividen ke negara:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 25,715 triliun
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 17,179 triliun
3. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Rp 11,214 triliun
4. PT Pertamina Rp 9,357 triliun
5. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp 9,211 triliun
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 6,277 triliun
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rp 3.090 triliun
8. PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 1,213 triliun
9. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Rp 1,000 triliun
10. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp 420 miliar
11. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rp 293 miliar
12. PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp 192 miliar
13. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rp 148 miliar
14. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Rp 101 miliar
15. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Rp 31 miliar
16. Perum Perhutani Rp 28 miliar
17. PT Pos Indonesia (Persero) Rp 20 miliar
18. Perum Peruri Rp 21 miliar
19. Perum Jasa Tirta II Rp 7 miliar
20. Perum Jasa Tirta I Rp 3 miliar

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris didukung Joe Biden untuk menggantikannya melawan Donald Trump di ajang Pilpres AS 2024. Bahkan dirinya dikabarkan sudah mendapat banyak dukungan dana beberapa saat setelah Biden mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Capres dari Partai Demokrat.

Kamala mengaku terhormat bisa mendapatkan dukungan dari Biden. Dia bertekad bisa mengalahkan Donald Trump dalam gelaran pemilihan Presiden AS mendatang.

"Saya merasa terhormat mendapat dukungan presiden dan niat saya adalah untuk mendapatkan dan memenangkan nominasi ini. Saya akan melakukan segala daya saya untuk menyatukan Partai Demokrat dan menyatukan bangsa kita untuk mengalahkan Donald Trump," katanya.

Melansir dari laporan The New York Times, Senin (22/7/2024), untuk menghadapi pertarungan melawan Trump, Kamala Harris ternyata sudah memiliki berbagai agenda perubahan kebijakan ekonomi sebagai modal kampanye yang sudah dimulai dalam beberapa minggu terakhir. Perubahan kebijakan yang dimaksud mulai dari menaikkan tarif pajak untuk perusahaan dan orang kaya, sampai memberikan bansos biaya sewa tempat tinggal.

Bersamaan dengan itu, Kamala Harris juga sudah mempromosikan kebijakan-kebijakan Partai Demokrat yang dinilai berhasil membantu perekonomian warga AS seperti kenaikan upah telah melampaui inflasi, meningkatkan jumlah lapangan kerja di sektor manufaktur, dan upaya penghapusan utang pinjaman pendidikan.

"Sejujurnya, perekonomian ini tidak menguntungkan bagi pekerja. Sudah terlalu lama peraturan ditulis untuk kepentingan orang-orang yang mempunyai banyak uang dan bukan untuk kepentingan orang-orang yang bekerja paling banyak," katanya dalam salah satu pidato kampanye Partai Demokrat.

Untuk kebijakan perpajakan di AS misalnya, Kamala Harris telah mengusulkan untuk mengganti kebijakan pemotongan pajak milik Trump yang dikeluarkan pada 2017 menjadi pengembalian pajak berupa uang tunai untuk kelompok masyarakat tertentu yang dikenal sebagai 'LIFT the Middle Class Act'.

Rencananya dengan aturan itu pemerintah AS akan mengembalikan uang pajak hingga US$ 500 atau Rp 8,11 juta (kurs Rp 16.225/dolar AS) setiap bulan untuk warga negara yang berpenghasilan kurang dari US$ 100.000 atau Rp 1,62 miliar per tahun (Rp 135,2 juta/bulan).

Kamala Harris menyebut kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi peningkatan biaya hidup dengan menyediakan uang tunai bagi kelas menengah. Menurutnya ini merupakan salah satu cara untuk menutup kesenjangan kekayaan di Amerika Serikat.

Kemudian cawapres Partai Demokrat itu sebelumnya juga sempat mengusulkan kenaikan pajak tanah bagi orang kaya untuk membiayai kenaikan gaji guru di AS dengan total nilai mencapai US$ 300 miliar atau setara dengan Rp 4.867,5 triliun.

Rencana yang sudah disampaikan sejak 2019 lalu tersebut akan memberikan kenaikan gaji sebesar US$ 13.500 atau Rp 219,03 juta per tahun kepada rata-rata guru di Amerika. Artinya rata-rata guru di negara itu bisa mendapat tambahan gaji sebesar Rp 18,25 juta per bulan.

Masih belum cukup, sebelumnya Kamala Harris juga sempat mengusulkan pembuatan Undang-Undang Bantuan Sewa tempat tinggal. Melalui aturan itu pemerintah akan memberikan pengembalian kredit pajak kepada para penyewa yang berpenghasilan kurang dari US$ 100.000 atau Rp Rp 1,62 miliar per tahun untuk menutup biaya tempat tinggal yang kini sudah lebih dari 30% pendapatan mereka.

Untuk membantu masyarakat termiskin, Kamala Harris juga menyerukan penyediaan dana bantuan darurat bagi para tunawisma dengan nilai mencapai US$ 100 miliar atau Rp 1.622,5 triliun. Dana bantuan ini rencananya akan diberikan kepada orang-orang secara tradisional tidak bisa mendapatkan pinjaman rumah karena berbagai hal seperti kredit skor buruk dan sebagainya.