PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II resmi digabung menjadi PT Angkasa Pura Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir menjamin dalam penggabungan ini tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Nah sama, ini Angkasa Pura I-II menjadi Angkasa Pura Indonesia, jadi isu layoff tidak ada, justru ini isu pengembangan yang tadi disampaikan Pak Budi (Menteri Perhubungan)," kata Erick di Sarinah, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Erick mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar Indonesia dapat bersaing. Salah satunya, kata dia, di bidang logistik.

Dia mengatakan, supaya logistik bisa bersaing maka perlu menekan ongkos dan memberikan kemudahan dalam transportasi.

"Saya sama Pak Budi selalu punya komitmen sama-sama, ingin memastikan bagaimana Indonesia bisa bersaing, tentu salah satunya di logistik, kita harus menekan logistik cost dan kemudahan untuk transportasi atau hal-hal yang lain," katanya.

Dia juga menjelaskan, pemerintah memiliki kisah sukses dalam menggabungkan Pelindo. Pelindo pun tidak ada isu PHK dan saat ini terjadi efisiensi yang luar biasa.

"Kita punya success story waktu itu di Pelindo di mana Pelindo 1, 2, 3, 4 menjadi hanya 1 Pelindo tanpa ada isu PHK, bahkan terjadi efisiensi dan hasilnya luar biasa hari ini," katanya.

Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) semakin banyak diadopsi oleh dunia usaha, termasuk di sektor perbankan. Meski begitu, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan penggunaan AI banyak memberikan manfaat di sektor perbankan, tapi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, termasuk data pribadi.

Dia juga menilai data dan informasi yang dimasukkan dalam AI tidak boleh salah. Sebab, hal itu akan berdampak juga terhadap interprestasi AI tersebut.

"Dan juga salah satu risiko yang sering muncul itu adalah khususnya pada saat kami harus melakukan stabilitas sistem keuangan, sering ada peningkatan konsentrasi risiko default," kaya Destry dalam acara Banking AI Day, Senin (9/9/2024).

Semakin berkembangnya penggunaan AI, dia menilai dapat memicu herding behavior atau perilaku kawanan di antara lembaga keuangan. Fenomena ini dapat mengarah pada risiko terkonsentrasi pada satu titik.

Selain itu, dia menambahkan kompleksitas dari produk keuangan yang terus meningkat, itu juga dapat meningkatkan kerentanan kepada nasabah. Sebab, nasabah semakin sulit memahami karakteristik dan risiko pada produk keuangan yang kompleks.

"Tentunya risiko semacam ini akan bisa kita mitigasi, karena kita harus tetap cepat adjust dengan berbagai risiko yang ada. Yang pertama, pastikan keamanan data, yaitu dengan menggunakan enskripsi data, firewall atau lainnya, terkait melakukan audit secara rutin," terangnya.

Kemudian, dia mendorong lembaga keuangan untuk mengatasi bias dalam algoritma, khususnya dalam penggunaan data yang beragam. Dia juga menekankan agar tetap mematuhi regulasi dengan terus melakukan update atas regulasi yang berkaitan dengan penggunaan AI dan juga mitigasi risiko operasional.

Dia pun meminta agar lembaga keuangan tidak segan untuk terus melakukan pengujian dan simulasi secara menyeluruh, menyiapkan rencana kontingensi dan sebagainya. Terakhir, dia menilai perlu ada tim yang khusus untuk bisa menangani masalah yang muncul dengan cepat dan efektif.

"Dengan AI itu semuanya menjadi seamless, embedded. Artinya kan ini end to end, ini yang perlu juga awareness di kita, karena sekali belum kalau kita bicara ada cyber war dan sebagainya, itu tentu kena akan semuanya. Jadi tentu akan menjadi tantangan untuk kita semua," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyoroti privasi dan keamanan data menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi ke depan.

"Tadi, sudah dijelaskan bagaimana risiko-risiko yang akan kita hadapi kalau kita gagal menjaga keamanan data dan privasi ini. Serangan siber, risiko kebocoran data akan berdampak pada kredibilitas kita semua," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai regulasi yang adaptif dan progresif harus terus dikembangkan untuk mengikuti perkembangan AI tanpa haeus menghambat inovasi. Tak kalah penting, terkait persoalan etika. Menurutnya, etika ini membuat publik semakin percaya.

"Karena apa? Etika ini akan memastikan bahwa kita bisa membuat publik semakin percaya bahwa AI ini justru membuat kita lebih bertanggung jawab terhadap perkembangan teknologi informasi maupun sektor keuangan secara keseluruhan ke depan," tambahnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan pada proyek pembangunan Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Bandara khusus untuk ibu kota baru itu progres konstruksinya sudah menyentuh 74%, dan siap dioperasikan dalam beberapa hari ke depan.

Sejumlah perkembangan yang cukup signifikan telah tercapai dalam pembangunan bandara ini. Apalagi bandara ini bakal digunakan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kabarnya bakal berkantor di IKN selama akhir masa jabatannya hingga Oktober.

Pertama, untuk pembangunan landasan pacu atau runway, saat ini sudah mencapai 1.975 meter dari target 2.200 meter. Pada akhir Agustus lalu, runway masih baru memiliki panjang 1.025 meter. Pembangunan terus berlangsung cepat meski kondisi cuaca terkadang gerimis dan hujan.

"Pembangunan runway per hari ini telah mencapai 1.975 meter. Ini masih sesuai target kita. Dalam waktu dekat ini akan rampung hingga 2.200 meter," jelas Budi Karya dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Selain runway, sejumlah perkembangan pada kawasan bandara telah terlihat. Diantaranya adalah terminal VVIP yang pembangunannya telah mencapai 90,16%, dibanding bulan lalu yang masih 82,6%. Sedangkan, untuk terminal VIP telah rampung 77,06%.

Untuk fasilitas penunjang, tower ATC per hari ini telah terbangun 53,71%, gedung administrasi dan operasional sudah terbangun 61,03%, dan Gedung PKP-PK sudah rampung 68,71%.

"Hingga saat ini pembangunannya berjalan baik. Kendala masih pada kondisi cuaca yang tidak menentu dan agak melambatkan pekerjaan. Tapi, semua masih on track," kata Budi Karya.

Adapun untuk jalan penunjang akses bandara saat ini sudah terbangun di atas 50%. Jalan akses utama telah siap 98,53%, jalan perimeter barat terbangun 66,96%, dan jalan perimeter timur sudah rampung 50,44%. Seluruh jalan ini nantinya yang akan menunjang akses dari dan menuju bandara.

Secara keseluruhan, progres pengerjaan bandara telah mencapai 74,79% dengan waktu pengerjaan 273 hari. Budi Karya optimis bandara akan selesai dibangun secara keseluruhan sesuai target waktu, yakni pada 31 Desember 2024.

Presiden Jokowi sendiri direncanakan bakal berkantor di ibu kota baru selama 40 hari, dari 10 September sampai 19 Oktober 2024. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono.

Terhitung sejak 10 September hingga 19 Oktober, rencananya Jokowi bakal kerja, menerima tamu, hingga mengadakan rapat-rapat penting di ibu kota baru. Bahkan, menurut Heru Jokowi juga akan melakukan kunjungan kerja ke daerah dari IKN dan pulang kembali ke IKN selama 40 hari.

"Dan ada beberapa di sela-sela itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk mungkin kunker dari IKN ke kota lainnya," ujar Heru kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Industri penerbangan Indonesia baru saja diaudit tata kelolanya oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO). Indonesia mendapatkan nilai yang baik tanpa catatan buruk sedikitpun.

ICAO melakukan Audit Pengawasan Keamanan Penerbangan (Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach/(USAP-CMA) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Audit dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan (Protocol Questions) dan pengawasan terhadap operasional di Bandar Udara Soekarno - Hatta Cengkareng dan Bandar Udara Juanda Surabaya pada 24 Juni - 5 Juli 2024 lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Maria Kristi Endah Murni mengatakan hasil Audit Pengawasan Keamanan Penerbangan dari ICAO memberikan Indonesia nilai Effective Implementation (EI) 88,53%. ICAO juga menyatakan tidak terdapat isu-isu kritis di bidang keamanan penerbangan (Significant Security Concern/SSec).

"Keberhasilan ini menunjukkan kinerja keamanan penerbangan Indonesia diakui dengan sangat baik oleh dunia internasional. Terutama dalam hal kepatuhan dan implementasi terhadap Standar and Rekomendasi keamanan penerbangan Internasional," kata Maria Kristi dalam keterangannya, ditulis Minggu (8/9/2024).

Kristi mengungkapkan pencapaian nilai EI 88,53% ini di atas rata-rata target nilai EI Global Aviation Security Plan (GASeP) tahun 2027, yaitu 75%.

Sebelumnya pada tahun 2015, ICAO pernah melaksanakan audit yang sama di Indonesia yaitu Universal Security Audit Programme Continous Monitoring Approach (USAP CMA), dan USAP CMA Limited Scope On-Site Audit of Indonesia pada tahun 2017, dengan penilaian yang juga melebihi nilai Effective Implementation Global Aviation Security Plan (GASeP) yang ditetapkan oleh ICAO.

Audit yang dilakukan oleh Tim ICAO dengan mengajukan 498 Pertanyaan (Protocol Questions) yang merupakan alat utama ICAO untuk menilai implementasi yang efektif yang meliputi 9 (sembilan) area Audit USAP yaitu:

1. Regulatory Framework and the National Civil Aviation Security System (LEG);
2. ⁠Training of Aviation Security Personnel (TRG);
3. ⁠Quality Control Functions (QCF);
4. ⁠Airport Operations (OPS);
5. ⁠Aircraft and In Flight Security (IFS);
6. ⁠Passenger and Baggage Security (PAX);
7. ⁠Cargo, Catering and Mail Security (CGO);
8. ⁠Response to Acts of Unlawful Interference (AUI);
9. ⁠Security Aspects of Facilitation (FAL).

Penggabungan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sudah hampir pasti dilakukan. Aksi merger ini akan diumumkan besok.

Berdasarkan undangan yang diterima detikcom, besok atau Senin 8 Agustus 2024 akan dilakukan peresmian merger AP I & II. Kedua perusahaan pengelola bandara tersebut akan menjadi PT Angkasa Pura Indonesia.

Rencananya sederet pejabat negara akan hadir, seperti Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, Sekjen Kemenhub serta Dirut InJourney dan Dirut Angkasa Pura Indonesia.

Untuk diketahui, PT Angkasa Pura I akan digabung ke PT Angkasa Pura Indonesia, yang berasal dari perubahan nama PT Angkasa Pura II. Sementara, Angkasa Pura Indonesia yang sudah ada saat ini, akan berganti nama menjadi PT Angkasa Pura Nusantara atau nama lain yang disetujui PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).

Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/7) lalu, rencana penggabungan itu tertulis dalam dokumen Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Ringkasan Rancangan Penggabungan PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura Indonesia.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan, penggabungan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II ada beberapa tahap. Pertama, akan dilakukan perubahan nama Angkasa Pura Indonesia menjadi Angkasa Pura Nusantara (atau nama lain sebagaimana disetujui PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)).

Kedua, setelah perubahan nama perusahaan tersebut selesai dilakukan, akan dilakukan perubahan nama Angkasa Pura II menjadi Angkasa Pura Indonesia. Ketiga, akan dilakukan penggabungan Angkasa Pura I ke dalam Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama Angkasa Pura II di mana Angkasa Pura Indonesia tersebut akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan.

Adapun perkiraan struktur permodalan Angkasa Pura Indonesia saat penggabungan berlaku efektif yakni Saham Seri A Negara Republik Indonesia 0,000006%, Saham Seri B Aviasi Pariwisata Indonesia 52,078570%, Saham Seri B Angkasa Pura Nusantara 47,921424%.

Lebih lanjut, dijelaskan status karyawan Angkasa Pura I akan beralih menjadi karyawan Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II dengan tetap memperhitungkan masa kerja dari masing-masing karyawan.

"Tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja dalam konteks Penggabungan," bunyi dokumen tersebut.

Adapun tanggal efektif penggabungan adalah tanggal penerbitan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan anggaran dasar PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II yang dilakukan dalam rangka penggabungan ini.

"Direncanakan bahwa laporan posisi keuangan penutupan (closing account) masing-masing PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II sebelum pelaksanaan penggabungan adalah per tanggal 31 Agustus 2024, sedangkan laporan posisi keuangan pembukaan (opening account) PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II setelah efektifnya pelaksanaan penggabungan adalah per tanggal 1 September 2024," jelas dokumen tersebut.

Impor LPG Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, impor LPG Indonesia sebesar 3.299.808 ton.

Selama 10 tahun berselang, impor LPG ini melesat. Pada tahun 2023, impor LPG tercatat sebesar 6.950.651 ton atau nyaris 7 juta ton.

Masalah impor LPG ini juga disorot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Saat rapat dengan Komisi VII DPR, Bahlil mengungkap, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 7 juta ton. Padahal, produksi dalam negeri hanya sekitar 1,8 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, kebutuhan konsumsi LPG nasional sisanya dipenuhi dari impor. Bahlil pun menyayangkan hal tersebut.

"Gas kita LPG konsumsi kita sekarang kurang lebih 7 juta, dalam negeri hanya 1,8 juta produksi kita. Sisanya kita impor, kenapa negara ini gini terus. Apa nggak bisa kita bangun industri itu, atau sengaja ini dibiarkan untuk importir main terus," katanya dalam rapat kerja pada 26 Agustus 2024.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong hilirisasi. Dengan begitu, gas yang diproduksi bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri.

"Ke depan, gas-gas yang muncul di tahun 2025-2026 yang c3-c4 kita akan membangun industri hilirisasi untuk membuat ketahanan energi kita. Agar LPG kita bisa kita bangun dalam negeri," kata Bahlil.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, berikut besaran impor LPG dari 2013 hingga 2023:

1. Tahun 2013: 3.299.808 ton
2. Tahun 2014: 3.604.009 ton
3. Tahun 2015: 4.237.499 ton
4. Tahun 2016: 4.475.929 ton
5. Tahun 2017: 5.461.934 ton
6. Tahun 2018: 5.566.572 ton
7. Tahun 2019: 5.714.693 ton
8. Tahun 2020: 6.396.962 ton
9. Tahun 2021: 6.336.354 ton
10. Tahun 2022: 6.739.131 ton
11. Tahun 2023: 6.950.651 ton

Sejumlah anggota DPRD di daerah Jawa Timur ramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Anggota DPRD. Para anggota DPRD itu mengambil pinjaman hingga lebih dari Rp 500 juta.

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pasuruan Abdul Karim mengatakan pinjaman itu diambil untuk menutupi utang biaya kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Menurutnya, pengambilan pinjaman ini wajar lantaran biaya yang digelontorkan masing-masing calon tidak sedikit.

"Itu wajar karena kemarin sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit," kata Karim, dikutip dari detikJatim, Sabtu (7/9/2024).

Tidak hanya di Pasuruan, fenomena itu juga terjadi di Bangkalan dan Malang. Di Bangkalan setidaknya ada 20 anggota DPRD yang mengajukan pinjaman dengan agunan SK Pengangkatan. Hal ini dibenarkan oleh Penyedia Kredit Bank Jatim Cabang Bangkalan, Sistha.

"Sejauh ini ada 20-an orang yang sudah mengajukan. Kalau dari pimpinan atau anggota dewan saya juga kurang tahu. Saya juga kurang paham dari partai apa saja," katanya.

Sementara di Malang, ada sebanyak 17 dari total 45 anggota DPRD dilantik yang menggadaikan SK. Sekretaris Dewan DPRD Kota Malang Zulkifli Amrizal mengakui fenomena ini bukanlah hal baru di kalangan Anggota DPRD Kota Malang.

Zulkifli menyebut penghasilan anggota DPRD Kota Malang per bulan mencapai Rp 45 juta, terdiri dari gaji, tunjangan transportasi, perumahan, hingga komunikasi. Sementara, Anggota DPRD Pasuruan mengacu pada periode sebelumnya mencapai Rp 30-35 juta.

Dia menjelaskan untuk membayar cicilan pinjaman itu, Bank Jatim tinggal memotong gaji masing-masing Anggota DPRD setiap bulannya.

"Mekanismenya sama bank akan dipotong gaji. Biasanya, mereka langsung komunikasi dengan Bank Jatim, karena gaji lewat sana juga," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur minggu depan. Kali ini, dia akan berkantor dalam waktu yang cukup lama.

Rencananya Jokowi bakal berkantor di ibu kota baru selama 40 hari, dari 10 September sampai 19 Oktober 2024. Dia bagaikan menghabiskan sisa masa jabatannya selama sebulanan ini di ibu kota baru, seperti diketahui di 20 Oktober 2024 masa jabatan Jokowi selesai setelah menjabat selama 10 tahun sejak 2014.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga memastikan semua hal sudah disiapkan untuk menyambut Jokowi yang mau berkantor di IKN. Untuk penginapan misalnya, Kantor Presiden siap menjadi persinggahan bagi Jokowi seperti waktu-waktu sebelumnya saat Jokowi berkantor di IKN.

"Semua sudah siap dong, melihat pengalaman sebelum dan saat 17 Agustus waktu pertama kali sidang kabinet itu," ujar Danis ketika dihubungi detikcom, Minggu (8/9/2024).

Khusus untuk penginapan para menteri atau tamu negara yang bakal hadir di IKN juga sudah disiapkan. Khusus menteri misalnya bisa menempati rumah jabatannya ataupun singgah di Hotel Nusantara. Danis memaparkan sejauh ini sudah ada 14 rumah jabatan yang sudah siap digunakan, dalam waktu dekat akan ada tambahan 6 unit baru yang siap.

Nah di Hotel Nusantara sebagai hotel elit pertama di IKN memiliki kapasitas hingga 200 kamar. Tamu eksekutif, kepala lembaga, ataupun para menteri juga bisa menginap di sana.

"Kalau menteri itu kan menginapnya sudah ada itu pertama rumah menteri iya kan, terakhir 14 kita tambah penyelesaian jadi 20-an sebentar lagi. Itu dari target kita 36 di akhir tahun. Tapi kalau nanti tambah lagi sebagian bisa di hotel nusantara itu kan ada kapasitas 200 kamar," ujar Danis.

Danis melanjutkan bila ternyata tamu negara yang akan berkunjung ke Istana Negara IKN jumlahnya banyak bisa saja diarahkan ke hotel yang ada di Balikpapan. Toh, jaraknya kini tidak akan jadi masalah dengan adanya akses jalan tol.

"Berdasarkan pengalaman kemarin kalau tamu besar sampai 500 orang begitu seperti saat mengumpulkan kepala daerah, kalau ruang rapat nggak ada masalah, sudah cukup dan bisa, cuma nginapnya waktu itu dibagi. Gubernurnya di Hotel Nusantara dan sisanya bupati dan walikota di Balikpapan lewat jalan tol. Waktunya juga kan sejam sampai kalau lewat tol," papar Danis.

Infrastruktur dasar yang ada juga dijamin sudah diamankan. Semua berkaca saat acara besar peringatan 17 Agustus yang lalu. Semua sudah tersedia, baik listrik, air, ataupun internet sebagai pelayanan dasar masyarakat.

"Nggak ada masalah, udah oke. Uji cobanya ya pas 17 Agustus itu, internet kan sudah oke," ungkap Danis.

Bahkan khusus air, Danis memastikan di beberapa gedung utama yang ada di IKN, air bersih sudah tersedia bahkan bisa diminum langsung. Danis menyebutkan Pihkanya sudah mendapatkan sertifikat layak minum dari Sucofindo sebagai lembaga survei pihak ketiga.

"Di Istana, Kantor Presiden, dan beberapa gedung itu sudah selesai pengujiannya oleh Sucofindo, sudah layak minum, sudah ada sertifikasi," sebut Danis.

Bahkan Danis menyatakan IKN sebetulnya sudah siap menerima ASN yang ditransisi bekerja di IKN. Sebab, hunian para aparatur sipil sudah siap digunakan sebagian. Kantor-kantor juga sudah siap sebagian untuk digunakan.

Dia memaparkan saat ini untuk huniannya saja yang tersedia ada sekitar 12 menara rusun ASN dengan satu menara memiliki kapasitas 60 unit apartemen. Bila ASN yang lajang yang dibawa duluan, bisa jadi kapasitas totalnya ada 2.000 orang lebih yang dipindah ke sini karena per unit berisi 3 kamar.

"Ya sejauh ini harusnya bisa dipindahkan, yang sudah ada sudah siap. 1.700 aja misalnya gini tempat tinggal nih 1 tower ada 60 unit, per unit 3 kamar, Itu udah bisa 2000 lebih kalau bujangan duluan," kata Danis.

Simak Video: Jokowi soal Pindah Kantor ke IKN September: Lihat Kondisi Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono buka-bukaan soal heboh gaji pekerja bakal kembali dipotong dengan program pensiun tambahan.

Ogi menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Menurutnya program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Selama ini, program pensiun yang bersifat wajib sebenarnya sudah dilakukan, hal itu mencakup program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang merupakan sistem jaminan sosial nasional yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai swasta, Taspen untuk PNS, dan Asabri untuk TNI/Polri.

Namun dalam pasal 189 ayat 4 UU PPSK, kata Ogi, mengamanatkan pemerintah dapat memiliki program pensiun yang bersifat tambahan dan wajib dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Nah sejauh ini pemerintah belum membuat PP untuk menyelenggarakan pensiun tambahan tersebut. Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu pun belum ada.

Pihaknya sejauh ini hanya bertugas sebagai pengawas apabila program itu jadi dilakukan dengan penerbitan PP. Sampai saat ini, Ogi menjelaskan belum ada rencana pembuatan PP untuk program pensiun tambahan.

"PP belum diterbitkan dan OJK kapasitasnya sebagai pengawas untuk melakukan program pensiun yang diamanatkan PPSK. Kami dalam hal ini masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. Kata-katanya dapat jadi menunggu kewenangan yang ada dari pemerintah. Kita belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan," beber Ogi.

Cakupan Minim Program Pensiun

Dia melanjutkan saat ini cakupan manfaat pensiun yang diterima masyarakat di Indonesia tergolong masih minim. Dari standar International Labour Organization (ILO) ditetapkan idealnya manfaat pensiun diterima 40% pekerja, namun di Indonesia baru berkisar 10-15% saja.

Meski sudah ada program pensiun wajib, Ogi menyebutkan jumlahnya belum optimal untuk menyentuh angka cakupan ideal yang ditetapkan ILO.

"Upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO ada standar ideal yaitu 40%," sebut Ogi.

Pada intinya, tujuan daripada pelaksanaan program pensiun menurut Ogi adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan para pekerja Indon setelah memasuki usia pensiun.

"Jadi sebenarnya setelah usia pensiun, pensiunan itu menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan. Itu prinsip daripada pensiunan, program pensiunan," ujar Ogi.

Simak Video: Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

[Gambas:Video 20detik]

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperluas jaringan internasional dengan meresmikan Kantor Perwakilan BNI di Sydney, Australia. Peresmian ini sekaligus menandai BNI sebagai bank pertama dari Indonesia yang membuka kantor di Australia.

Saat ini, dengan status sebagai Representative Office, kegiatan utama akan mencakup pelaksanaan penelitian, seperti melakukan penelitian tentang perekonomian dan bisnis di Australia. Selain itu, kantor ini juga dapat memberikan referral bisnis kepada kantor luar negeri lainnya.

Dalam keterangan di Sydney belum lama ini Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan sebagai perbankan yang memiliki rencana internasionalisasi, BNI menargetkan kantor perwakilan ini dapat bertransformasi menjadi kantor cabang dalam 12-18 bulan mendatang.

"Kita pasti harus jadi kantor cabang. Karena kantor cabang bisa beroperasi full. Kami targetkan 18 bulan sudah menjadi kantor cabang atau paling tidak dalam 12 bulan, 1 tahun sudah bisa," ujar Royke dalam siaran pers, Minggu (8/9/2024).

Target ini menurut Royke, bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan perbankan dan memperkuat kehadiran global BNI. Dengan bertransformasi sebagai kantor cabang, nantinya BNI memiliki kewenangan yang lebih luas. BNI dapat melakukan sebagian besar atau bahkan semua kegiatan operasional seperti yang dilakukan oleh kantor pusat.

Sebagai bank milik negara, Royke mengungkapkan BNI memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memberikan layanan perbankan terbaik bagi masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam memfasilitasi hubungan perdagangan, investasi, dan ekonomi antara Indonesia dan mitra-mitra globalnya.

"Kami memahami bahwa hubungan bisnis antara Indonesia dan Australia terus berkembang dengan pesat, dan BNI ingin memastikan bahwa kami berada di garis depan untuk mendukung setiap peluang dan tantangan yang muncul," ujarnya.

Relasi Indonesia-Australia

Royke meyakini bahwa dengan peresmian kantor perwakilan ini pada 5 September 2024, BNI akan semakin mampu memberikan layanan terbaik, dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

Untuk saat ini, BNI Sydney dapat membantu memfasilitasi atau memberikan advisory terkait investasi antara kedua negara dengan menyediakan informasi pasar, memperkenalkan investor potensial, dan menawarkan solusi perbankan yang mendukung investasi langsung di sektor-sektor strategis.

BNI Sydney juga dapat berfungsi sebagai pusat informasi bagi pengusaha Indonesia dan Australia yang ingin menjajaki peluang bisnis baru. BNI dapat mengadakan seminar hingga workshop untuk mempertemukan pelaku usaha dari kedua negara untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.

Selain itu BNI Sydney juga dapat bekerja sama dengan kedutaan besar konsulat dan organisasi bisnis lainnya untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral.

Adapun hingga saat ini BNI memiliki kantor-kantor luar negeri di berbagai negara mulai dari Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, Amsterdam hingga New York.

Setiap kantor luar negeri ini berfungsi sebagai perpanjangan dari layanan perbankan BNI, yang dirancang untuk melayani nasabah korporasi dan ritel, mendukung perdagangan internasional, dan menyediakan akses ke pasar keuangan global.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, terdapat beberapa instansi pusat yang pelamarnya paling sedikit pada pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Posisi paling atas ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di mana dari 65 formasi yang tersedia terdapat 345 pelamar.

Hal tersebut berdasarkan data BKN yang dikutip dari Instagramnya Minggu (8/9/2024). Data itu merupakan data per 6 September 2024 pada pukul 20.00 WIB.

Posisi selanjutnya ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di mana dari 61 formasi terdapat 374 pelamar. Lalu, ada Setjen Komnas HAM dari 38 formasi terdapat 416 pelamar.

Berikut 10 instansi pusat yang paling sedikit pelamarnya:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (65 formasi): 345 pelamar
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (61 formasi): 374 pelamar
3. Setjen Komnas HAM (38 formasi): 416 pelamar
4. Sekretariat Jenderal MPR (25 formasi): 427 pelamar
5. Badan Riset dan Inovasi Nasional (500 formasi): 460 pelamar
6. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (53 formasi): 745 pelamar
7. Setjen Wantannas (64 formasi): 838 pelamar
8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (194 formasi): 877 pelamar
9. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (145 formasi): 970 pelamar
10. Badan Informasi Geospasial (82 formasi) 1.107 pelamar

Simak Video: Pendaftaran CPNS Kini Diperpanjang dan Boleh Pakai Meterai Tempel

[Gambas:Video 20detik]

Selena Gomez menjadi salah satu miliarder termuda di Amerika Serikat (AS). Aktris sekaligus penyanyi itu juga masuk daftar wanita muda terkaya di Negeri Paman Sam itu.

Menurut catatan Bloomberg, dikutip Sabtu (7/9/2024), di usia 32 tahun harta Selena ditaksir US$ 1,3 miliar atau Rp 20 triliun (kurs Rp 15.400). Pencapaian itu membuat pelantun lagu 'Love You Like A Love Song' masuk dalam daftar wanita muda terkaya di AS bersama penyanyi Taylor Swift dan Rihanna.

Menurut data Forbes American's Richest Self-Made Woman yang dirilis Mei 2024, wanita muda terkaya di AS urutan pertama adalah Kim Kardashian (43) dengan harta kekayaannya tercatat US$ 1,7 miliar.

Urutan kedua diduduki oleh penyanyi Rihanna (36) dengan kekayaan US$ 1,4 miliar, ketiga Taylor Swift (34) US$ 1,3 miliar, keempat Shuo Wang (35) US$ 850 juta, dan kelima Daniela Amodei dengan harta US$ 830 juta.

Dengan kekayaan Selana Gomez yang tembus US$ 1,3 miliar, itu setara dengan harta Taylor Swift. Artinya, bisa dikatakan Selena telah masuk lima besar wanita muda terkaya di AS. Dalam daftar wanita muda terkaya AS terdapat penyanyi lainnya yakni Katy Perry (39) yang kekayaannya tercatat US$ 350 juta.

Dikutip dari CNN, dalam catatan Bloomberg, sebagai aktris dan penyanyi terkenal, Selena Gomez juga memiliki bisnis. Sebagian besar kekayaannya saat ini diketahui berasal dari bisnis yang ia geluti yakni Rare Beauty. Merek kosmetiknya yang berusia lima tahun itu sukses menggaet influencer dan remaja.

Kekayaan Selena Gomez didasarkan pada nilai estimasi Bloomberg atas sahamnya di merek kecantikan. Selain itu, ditambah minatnya pada platform kesehatan mental Wondermind serta penghasilan lain dari musik, akting, properti, dan uang endorsement di media sosialnya.

Popularitasnya di Instagram juga menjadikannya orang ketiga yang paling banyak diikuti, setelah pemain sepak bola Cristiano Ronaldo 638 juta pengikut dan Lionel Messi 504 juta pengikut.

Pengikut Selena itu telah membantu Rare Beauty masuk dalam kategori merek kosmetik terkenal. Dikutip dari BBC, Rare Beauty yang sukses viral di media sosial, dilaporkan menghasilkan penjualan bersih US$ 400 juta dalam 12 bulan hingga Februari.