Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada mantan presiden Joko Widodo di Kota Surakarta, Rabu (6/11).

Besaran manfaat Program Pensiun dan THT tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. Taspen membayarkan manfaat Program Pensiun kepada Presiden RI ke-7 itu mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

Jokowi Widodo memasuki masa purnatugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun, terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024.

Penyerahan kartu manfaat Program Pensiun dan THT dilakukan oleh Direktur Operasional Taspen, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan Taspen, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora

Corporate Secretary Taspen, Henra, menyatakan, penyerahan kartu manfaat ini menegaskan bahwa Pensiunan dan THT dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

“Taspen berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti,” Henra dalam keterangan resminya, Jumat (8/11).

Sebagai informasi, seluruh peserta program pensiun TASPEN tidak hanya menerima manfaat pensiun bulanan, namun terdapat beberapa manfaat lainnya seperti Pensiun ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga Program Pensiun Terusan, Pensiun untuk Janda dan Yatim Piatu, serta Uang Duka Wafat jika peserta meninggal dunia.

Sebagai pengelola program jaminan sosial untuk ASN dan Pejabat Negara, Henra mengklaim bahwa Taspen senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik

Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja purna tugas sebagai Presiden Oktober 2024 lalu sudah resmi mendapatkan uang pensiunan bulanan. PT Taspen telah menyalurkan penyaluran manfaat pensiun ke Jokowi. Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Uang pensiun Jokowi sendiri diatur ketat dalam Undang-undang. Dalam catatan detikcom, hal itu diatur pada Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, artinya 6 dikali Rp 5.040.000.

Sebelumnya, dalam unggahannya di Instagram @taspen, dikutip Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Penyerahan simbolis itu dilakukan di kediaman Jokowi. Dia bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

PT Taspen baru saja memberikan penyaluran manfaat pensiun kepada Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, dilihat Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Lantas berapa uang pensiun yang bakal diterima Jokowi sebagai mantan presiden?

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) serahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) di Kota Surakarta, Rabu (6/11).

Kegiatan penyerahan hak ini diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara.

Besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. TASPEN membayarkan manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN.

“Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, TASPEN juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta TASPEN kepada Jokowi sebagai tanda kepesertaannya dalam program TASPEN.

Jokowi memasuki masa purnatugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun, terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024.

Penyerahan kartu ini menegaskan bahwa Jokowi kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun TASPEN, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyatakan, pemberian manfaat pensiun kepada Jokowi merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan selama menjabat sebagai Kepala Negara.

“Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang. TASPEN berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti,” ujar Henra melalui siaran persnya, Kamis (7/11).

Sebagai informasi, seluruh peserta program pensiun TASPEN tidak hanya menerima manfaat pensiun bulanan, namun terdapat beberapa manfaat lainnya seperti Pensiun ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga Program Pensiun Terusan, Pensiun untuk Janda dan Yatim Piatu, serta Uang Duka Wafat jika peserta meninggal dunia.

Sebagai pengelola program jaminan sosial untuk ASN dan Pejabat Negara, TASPEN berupaya menjaga kepercayaan dengan menyediakan layanan yang andal dan proaktif.

PT TASPEN senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) berdasarkan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran, sesuai arahan Menteri BUMN untuk mewujudkan pengelolaan BUMN yang bersih, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

TASPEN berkomitmen untuk amanah dalam mengelola dana peserta ASN dan pensiunan ASN dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada peserta dan seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir, yang menekankan pentingnya perusahaan BUMN untuk mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, terus berinovasi, dan berorientasi pada layanan.

Bisnis, JAKARTA - Setumpuk pekerjaan rumah sektor fiskal selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai bakal membuat upaya akselerasi ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih menantang, termasuk memberikan tuntutan tinggi kepada menteri keuangan baru.

Pekerjaan rumah Menteri Prabowo menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (14/9/2024). Berikut selengkapnya.

1. Setumpuk PR bagi Menkeu Baru

Beragam problem akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo - Gibran ke depan. Di antaranya stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5,1%. Pelebaran defisit anggaran sebesar 171,82% menjadi Rp616,19 triliun. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik signifikan dari 24,7% pada 2014 menjadi 39,13% pada 2023 padahal, termasuk rasio pajak terhadap PDB yang turun drastis dari 13,7% pada 2014 menjadi 10,1% pada 2024.

“Kebijakan fiskal selama satu dekade terakhir tidak menunjukkan perbaikan yang substansial dalam memperkuat basis ekonomi nasional,” ungkap Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar saat memaparkan laporan 10 Lubang Fiskal Warisan Pemerintahan Joko Widodo.

Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap kondisi ekonomi makro saat ini menjadi dasar penting dalam membangun kerangka fiskal yang lebih responsif.

Mengenai pertumbuhan ekonomi yang stagnan, menurut Celios, dengan demografi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 271 juta orang, pertumbuhan ekonomi idealnya 6% hingga 7% dengan pendapatan perkapita di atas US$10.000. Sayangnya, ini tidak tercapai dalam 10 tahun pemerintah Jokowi.

2. Kontraksi Ekonomi Bayangi Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan berpotensi menekan ekonomi. Upah riil masyarakat juga akan terkena dampak negatif.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan konsumsi masyarakat turun 3,32%; ekspor turun 0,14%; dan impor turun 7,02%; indeks harga konsumen turun 0,84%; upah nominal atau riil turun 5,86%; dan pertumbuhan ekonomi turun 0,11%.

Hasil ini didapat berdasarkan kajian Indef mengenai dampak skema tarif PPN sebesar 12,5%. Namun, dengan tarif 12% tahun depan, Indef meyakini hasilnya tidak jauh berbeda.

“[Hal] yang perlu kita cermati adalah tarif PPN ini akan membuat kontraksi perekonomian. Tidak hanya konsumsi, tetapi juga ekspor, impor, maupun pertumbuhan ekonomi,” ujar Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi daring, Kamis (12/9).

Dia menjelaskan, angka-angka tersebut didapat berdasarkan temuan bahwa ruang fiskal pemerintah cenderung kecil karena penerimaan negara dari pajak dalam tren menurun. Dari sisi belanja, pengeluaran condong untuk kebutuhan rutin daripada belanja modal.

3. Angin Segar Tambahan Anggaran Demi Kepastian Bangun IKN di 2025

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rupanya mendapatkan angin segar penambahan anggaran di tahun depan menjadi Rp13,21 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Hal itu terjadi usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi merestui penambahan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp40,59 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan dari total tambahan anggaran Rp40,59 triliun itu sebesar Rp9,11 triliun bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Untuk lanjutan [pembangunan] IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Rp9,11 triliun,” ujarnya.

Anggaran IKN itu bakal dialokasikan langsung ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya untuk melakukan pengembangan kawasan dan Ditjen Bina Marga untuk mendukung pembangunan konektivitas baik jalan di dalam kawasan IKN maupun jalan tol IKN.

Namun demikian, Basuki masih belum dapat merinci secara detail mengenai alokasi anggaran tambahan untuk pembangunan IKN itu. Dirinya mengaku masih bakal melakukan pendalaman untuk nantinya disampaikan secara lebih lanjut ke parlemen.

4. Dampak Pensiun Tambahan Pekerja di Tengah Penurunan Daya Beli

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memperkirakan bahwa wacana program pensiun tambahan akan berdampak jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Bobby Gafur Umar mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat tengah turun, seiring bergulirnya rencana program dana pensiun tambahan untuk para pekerja.

Menurutnya, daya beli masyarakat harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terjadi penurunan. Jika skema program pensiun tambahan tetap dijalankan, Bobby mengkhawatirkan daya beli masyarakat akan semakin menurun dan berdampak pada pekerja.

“Memang [wacana potongan gaji program pensiun tambahan] tidak diberlakukan sekarang, tetapi apabila ini diberlakukan dampaknya akan jangka panjang,” kata Bobby.

Di sisi lain, lanjut Bobby, perekonomian Indonesia diharapkan ke depan akan bisa tumbuh. “Pemerintah mesti hati-hati menambahkan beban-beban tambahan yang bisa berakibat jangka panjang, padahal kebutuhannya bukan sekarang."

Bobby juga menyampaikan bahwa kebutuhan saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Belum lagi jika melihat industri manufaktur, lanjut dia, yang mengalami penurunan daya beli dan pasar diserbu oleh barang-barang impor. Imbasnya, ekonomi Indonesia bisa terganggu.

5. Ramalan Calon Operator Bandara IKN Usai Sukses Uji Pendaratan

Percobaan pendaratan atau test landing secara perdana berhasil dilakukan menggunakan pesawat jet di Bandara IKN, Kalimantan Timur. Kini, pemerintah mulai membuka lelang pengelolaan infrastruktur anyar tersebut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah siap untuk melakukan aktivitas penerbangan.

“Alhamdulillah, setelah melewati berbagai proses kalibrasi dan serangkaian uji coba keselamatan penerbangan, pesawat Jet Longitude milik Balai Kalibrasi berhasil mendarat di runway Bandara IKN dengan selamat dan sempurna,” ujarnya.

Jet Longitude itu terbang dengan kecepatan Ground speed 480 NM/jam atau 880 km/jam yang sudah setara dengan kecepatan pesawat narrow body seperti Boeing 737 atau Airbus 320.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim bahwa Bandar Udara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sudah siap menyambut dan melayani kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah memperoleh izin operasi, pemerintah berencana membuka melelang bandara di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara kepada asing. Di sisi lain, Angkasa Pura Indonesia menyatakan kesiapan mengelola infrastruktur anyar tersebut dengan sistem integrasi.

Kebijakan baru soal program pensiun tambahan bagi pekerja bikin heboh masyarakat. Sebab, gaji pekerja bakal kembali dipotong dengan program pensiun tambahan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono buka-bukaan soal kebijakan yang bikin heboh ini.

Ogi menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Menurutnya program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Selama ini, program pensiun yang bersifat wajib sebenarnya sudah dilakukan, hal itu mencakup program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang merupakan sistem jaminan sosial nasional yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai swasta, Taspen untuk PNS, dan Asabri untuk TNI/Polri.

Namun dalam pasal 189 ayat 4 UU PPSK, kata Ogi, mengamanatkan pemerintah dapat memiliki program pensiun yang bersifat tambahan dan wajib dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Nah sejauh ini pemerintah belum membuat PP untuk menyelenggarakan pensiun tambahan tersebut. Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu pun belum ada.

Pihaknya sejauh ini hanya bertugas sebagai pengawas apabila program itu jadi dilakukan dengan penerbitan PP. Sampai saat ini, Ogi menjelaskan belum ada rencana pembuatan PP untuk program pensiun tambahan.

"PP belum diterbitkan dan OJK kapasitasnya sebagai pengawas untuk melakukan program pensiun yang diamanatkan PPSK. Kami dalam hal ini masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. Kata-katanya dapat jadi menunggu kewenangan yang ada dari pemerintah. Kita belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan," beber Ogi.

Cakupan Minim Program Pensiun

Dia melanjutkan saat ini cakupan manfaat pensiun yang diterima masyarakat di Indonesia tergolong masih minim. Dari standar International Labour Organization (ILO) ditetapkan idealnya manfaat pensiun diterima 40% pekerja, namun di Indonesia baru berkisar 10-15% saja.

Meski sudah ada program pensiun wajib, Ogi menyebutkan jumlahnya belum optimal untuk menyentuh angka cakupan ideal yang ditetapkan ILO.

"Upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO ada standar ideal yaitu 40%," sebut Ogi.

Pada intinya, tujuan daripada pelaksanaan program pensiun menurut Ogi adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan para pekerja Indonesia setelah memasuki usia pensiun.

"Jadi sebenarnya setelah usia pensiun, pensiunan itu menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan. Itu prinsip daripada pensiunan, program pensiunan," ujar Ogi.

Simak juga Video 'Tanggapan Karyawan soal Tapera: Gaji Kecil, Kebanyakan Potongan':

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono buka-bukaan soal heboh gaji pekerja bakal kembali dipotong dengan program pensiun tambahan.

Ogi menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Menurutnya program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Selama ini, program pensiun yang bersifat wajib sebenarnya sudah dilakukan, hal itu mencakup program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang merupakan sistem jaminan sosial nasional yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai swasta, Taspen untuk PNS, dan Asabri untuk TNI/Polri.

Namun dalam pasal 189 ayat 4 UU PPSK, kata Ogi, mengamanatkan pemerintah dapat memiliki program pensiun yang bersifat tambahan dan wajib dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Nah sejauh ini pemerintah belum membuat PP untuk menyelenggarakan pensiun tambahan tersebut. Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu pun belum ada.

Pihaknya sejauh ini hanya bertugas sebagai pengawas apabila program itu jadi dilakukan dengan penerbitan PP. Sampai saat ini, Ogi menjelaskan belum ada rencana pembuatan PP untuk program pensiun tambahan.

"PP belum diterbitkan dan OJK kapasitasnya sebagai pengawas untuk melakukan program pensiun yang diamanatkan PPSK. Kami dalam hal ini masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. Kata-katanya dapat jadi menunggu kewenangan yang ada dari pemerintah. Kita belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan," beber Ogi.

Cakupan Minim Program Pensiun

Dia melanjutkan saat ini cakupan manfaat pensiun yang diterima masyarakat di Indonesia tergolong masih minim. Dari standar International Labour Organization (ILO) ditetapkan idealnya manfaat pensiun diterima 40% pekerja, namun di Indonesia baru berkisar 10-15% saja.

Meski sudah ada program pensiun wajib, Ogi menyebutkan jumlahnya belum optimal untuk menyentuh angka cakupan ideal yang ditetapkan ILO.

"Upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO ada standar ideal yaitu 40%," sebut Ogi.

Pada intinya, tujuan daripada pelaksanaan program pensiun menurut Ogi adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan para pekerja Indon setelah memasuki usia pensiun.

"Jadi sebenarnya setelah usia pensiun, pensiunan itu menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan. Itu prinsip daripada pensiunan, program pensiunan," ujar Ogi.

Simak Video: Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait hebohnya isu ketentuan gaji pekerja yang akan dipotong lagi dengan program pensiun tambahan.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menegaskan belum ada ketentuan gaji yang akan dipotong pada program pensiun tambahan. Ia menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Memang dalam Undang-undang (P2SK) mengamanatkan bahwa pemerintah dapat untuk memiliki program pensiun yang bersifat tambahan wajib dengan kriteria tertentu, diatur dalam peraturan pemerintah," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024).

Namun, sampai saat ini belum terbit Peraturan Pemerintah (PP) terkait program pensiun tambahan itu. Dengan begitu, dia menegaskan belum ada program pensiun tambahan, terutama terkait isu ketentuan gajinya.

"Jadi isu terkait dengan batasan mana yang dikenakan, untuk pendapatan berapa yang kena wajib, itu belum ada, karena PP-nya belum diterbitkan," tegasnya.

Dia menjelaskan dalam konteks ini, peran OJK hanya mengawasi terkait program harmonisasi pensiun dalam undang-undang tersebut. Program tersebut akan dibuat oleh pemerintah melalui PP.

"Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk dari PP terkait harmonisasi program pensiunan. Dan ini kata-katanya 'dapat'. Jadi kita menunggu kewenangan pemerintah untuk menerbitkan PP terkait hal tersebut. Jadi kami belum tindaklanjut sebelum PP itu diterbitkan," pungkasnya.