Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menanggapi adanya laporan pihak terkait mengenai dugaan mark up impor 2,2 juta ton. Sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi yang telah dilaporkan ke KPK.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pihaknya menghormati aduan tersebut sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

"Tentu kita hormati dan hargai pelaporan dari masyarakat tersebut sebagai hak dalam berdemokrasi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK juga mesti kita hormati dan dukung sepenuhnya," kata dia dalam keterangannya dikutip, Sabtu (6/7/2024).

Namun terkait dengan adanya perusahaan Vietnam yang disebut terlibat dalam dugaan mark up, Ketut membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan perusahaan atas nama Tan Long Vietnam tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Perum Bulog.

"Kami sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tentunya tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog, dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," jelasnya.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional,

"Kami di Badan Pangan Nasional sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional. Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung," katanya.

"Bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID Food, kami terus bahu membahu menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kami rangkul pula teman-teman swasta dan berbagai asosiasi. Semua guyup bergotong royong dengan satu tujuan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum," pungkasnya.

Sebelumnya, Perum Bulog telah mengklarifikasi terkait isu mark up yang dilaporkan oleh pihak terkait, berkenaan dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group, ternyata entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," ucap Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, yang menyayangkan tuduhan tanpa berdasarkan fakta tersebut.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menghadapi tuntutan mundur dari pemilihan presiden periode kedua oleh donatur partai Demokrat. Mereka menyebut tidak akan mendanai Partai Demokrat sampai Joe Biden mundur lantaran penampilan debatnya yang buruk.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (6/7/2024), salah satu konglomerat itu adalah Abigail Disney, cucu perempuan Roy O. Disney saudara laki-laki Walt Diisney yang ikut mendirikan The Walt Disney. Abigail menyatakan bakal menahan sumbangan ke Partai Demokrat, padahal sudah mendanai partai itu selama bertahun-tahun.

"Saya bermaksud untuk menghentikan kontribusi apa pun kepada partai tersebut kecuali dan sampai mereka menggantikan Biden sebagai kandidat teratas. Ini adalah realisme, bukan rasa tidak hormat. Biden adalah orang baik dan telah mengabdi pada negara dengan mengagumkan, tapi taruhannya terlalu besar," kata Abigail Disney kepada CNBC.

"Jika Biden tidak mundur maka Demokrat akan kalah. Saya sangat yakin akan hal itu. Konsekuensi dari kekalahan ini akan sangat mengerikan," lanjut Abigail.

Partai Demokrat dilanda kepanikan karena Biden kerepotan dalam debat melawan mantan Presiden Donald Trump pekan lalu. Anggota Parlemen Lloyd Doggett dari Partai Demokrat, meminta Biden mundur dari pencalonan dan menyatakan penampilan debatya membuktikan kepada para pemilih bahwa dirinya tidak mampu menghadapi Trump.

Jajak pendapat New York Times/Sienna College yang diambil setelah debat menunjukkan Biden tertinggal dari Trump dengan selisih 6 poin persentase di antara calon pemilih. Perwakilan tim kampanye Biden tidak membalas permintaan komentar.

Sebagai informasi, Abigail Disney telah lama menjadi pendukung Demokrat. Dia memberikan US$ 50.000 kepada komite aksi politik (PAC) Jane Fonda Climate pada bulan April. Selain itu, Disney memberikan US$ 150.000 pada tahun 2014 kepada Planned Parenthood Votes, sebuah PAC yang berafiliasi dengan organisasi nirlaba layanan kesehatan.

PAC pada siklus pemilu ini telah menghabiskan lebih dari US$ 400.000 untuk mendukung Partai Demokrat, termasuk US$ 26.000 untuk Biden. Disney menunjuk Wakil Presiden Kamala Harris sebagai alternatif yang kuat untuk Biden karena dinilai mampu mengalahkan Trump.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah memang membuka pintu untuk penyelidikan terhadap praktik perdagangan tidak adil seperti dumping. Namun tidak menyasar negara tertentu, apalagi China.

Penyelidikan itu menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menekan banjirnya barang impor. Langkah tersebut juga dalam rangka melindungi produk dalam negeri.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," kata Luhut dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Luhut menerangkan China adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Saya memahami betul kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan COVID-19," ujar Luhut.

Seperti diketahui saat ini terdapat proses penyelidikan terhadap sejumlah produk impor. Penyelidikan dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Sejatinya pemerintah ingin melindungi produk Indonesia. Untuk itu, Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memutuskan agar melakukan upaya perlindungan industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

Langkah-langkah perlindungan ini tentunya haruslah sesuai dengan akar masalah yang terjadi. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," ungkap Luhut.

Selain itu, lanjut Luhut mengatakan Jokowi juga meminta untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia. Hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga mengatakan saat ini impor sejumlah barang itu tengah diselidiki oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan data impor ketujuh barang itu dalam tiga tahun terakhir. Zulhas mengatakan jika angka impornya melonjak, maka tidak menutup kemungkinan akan ada pajak tambahan terhadap produk impor yang diselidiki.

"Nanti dilihat tiga tahun terakhir, seperti apa melonjak nggak yang juga mematikan usaha kita, kita boleh mengenakan BMAD," terangnya.

Namun, Zulhas mengatakan saat ini pajak tambahan itu tengah dihitung seberapa besarannya. Selain itu untuk beberapa barang masih dalam proses penyelidikan untuk menentukan pula pengenaan dari BMAD hingga BMTP.

"Kita tunggu dulu, (besaran impornya) bisa 50%, bisa 100%, bisa sampai 200%, jadi tergantung dari hasil KPPI. 200% bisa, 100% bisa," terangnya.

Perbedaan signifikan harga obat di Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan. Harga obat di Indonesia mencapai tiga hingga lima kali lipat dibandingkan Negeri Jiran.

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihaknya dan kementerian lain diminta mencari cara agar harga obat dan alat kesehatan bisa ditekan. Arahan ini diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat internal.

"Perbedaan harga obat itu tiga kali, lima kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya, 300% kan (sampai) 500%," ujar Budi Gunadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, ada inefisiensi dalam tata kelola perdagangan di sektor kesehatan, hal ini yang jadi perhatian Jokowi untuk dijabarkan.

Dua minggu lagi, bakal ada rapat lanjutan setelah semua kementerian dan lembaga melakukan kajian mendalam soal faktor apa saja yang akan membuat harga obat-obatan bisa jadi lebih murah.

"Apa itu tadi ada inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah. Apakah masalah tata kelola, pembeliannya, kita juga mesti bikin supaya lebih transparan. Ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan," papar Budi Gunadi.

Kementerian Sosial RI menyediakan laman penerima bansos bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada laman tersebut, terdapat seluruh penerima bantuan di lingkup desa/kelurahan sesuai dengan nama dan alamat yang diketik.

Dengan ini, masyarakat bisa melakukan pengecekan mandiri, apakah namanya masuk ke dalam penerima bantuan sosial atau tidak. Selain itu, menurut laman Pemprov Jogja, adanya pengecekan bisa memberi keleluasaan untuk masyarakat yang ingin mengetahui nama penerima bantuan di sekitarnya.

Sehingga, masyarakat tersebut bisa ikut mengawasi ketepatan sasaran bantuan di lingkungannya. Berikut cara cek bansos Kemensos 2024

Cara Cek Bansos Kemensos 2024

Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari nama penerima manfaat sesuai dengan wilayah yang diinput saat pendaftaran. Menurut laman Kementerian Sosial, begini langkah-langkahnya:

Tampilan link cek penerima bansos 2024. Foto: Tangkapan layar Kemensos (Melati Putri Arsika/detikcom)

1. Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/
2. Pilih provinsi penerima manfaat bansos
3. Pilih Kabupaten/Kota
4. Pilih Desa
5. Masukkan nama penerima manfaat Bansos sesuai dengan KTP
6. Ketik 4 huruf kode yang tertera pada kotak
7. Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon panah memutar untuk mendapat huruf kode baru
8. Klik tombol Cari Data
9. Jika telah terdaftar, muncul informasi sesuai nama penerima manfaat.

Daftar Bantuan Sosial Tahun 2024

Mengutip laman Indonesia baik, ada 4 bansos yang cair di tahun 2024. Berikut keempatnya menurut laman Indonesia Baik.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah bantuan tahunan yang diberikan Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, khususnya dalam aspek pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan.

Menurut laman Badan Pemeriksa Keuangan, jumlah bantuan yang diberikan penerima manfaat ditentukan berdasarkan golongannya. Berikut daftar penerima dan besaran uang yang diberikan.

• Anak berusia dini atau balita (usia 0-6 tahun): Rp. 3.000.000,- per tahun atau setara Rp.750.000,- per tahapnya.
• Ibu hamil: Rp. 3.000.000,- per tahun atau setara Rp.750.000,- per tahapnya.
• Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp.900.000,- per tahun atau setara Rp. 225.000,- per tahapnya.
• Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp. 1.500.000,- per tahun atau setara Rp. 375.000,- per tahapnya.
• Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp. 2.000.000,- per tahun atau setara Rp. 500.000,- per tahapnya.
• Lansia (usia 70 tahun ke atas): Rp. 2.400.000,- per tahun atau setara Rp. 600.000,- per tahapnya.
• Penyandang disabilitas berat: Rp. 2.400.000,- per tahun atau setara Rp. 600.000,- per tahapnya.

Bantuan diberikan secara bertahap. Tahap 1 bulan Januari-bulan Maret 2024, tahap 2 bulan April-bulan Juni 2024, tahap 3 bulan Juli-bulan September, dan tahap 4 bulan Oktober-Desember 2024.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)

Bantuan selanjutnya yang diberikan pemerintah adalah BNPT atau Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako. Meski disebut non tunai, masyarakat penerima manfaat tetap mendapat bantuan dalam bentuk uang.

Jumlah yang diterima yaitu sebesar Rp 200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali. Sehingga, terdapat enam tahap penyaluran dalam satu tahun. KPM akan menerima bantuan sebesar Rp 400.000 dalam sekali pencairan.

3. Bantuan Pangan Beras

Bantuan Pangan Beras diberikan sebesar 10 kg per KPM dengan kualitas beras CBP Premium. Harapannya bantuan ini dapat menjaga stabilitas pangan serta menekan inflasi. Penerima manfaat Bantuan Beras Pangan menggunakan bantuan P3KE dan penyaluran untuk 3 bulan pertama.

4. BLT Mitigasi Risiko Pangan

BLT Mitigasi Risiko Pangan merupakan lanjutan dari BLT El Nino pada Desember 2023. Menurut Portal Informasi Indonesia, besaran yang diterima adalah Rp 200.000 per bulan dan diberikan selama periode 3 bulan.

Cara Mendapatkan Bansos

Jika ingin mendapat bansos, warga harus terdaftar dalam DTKS. Data induk ini berisi informasi tentang penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan. Terdapat dua cara mendaftarkan, yaitu secara online dan offline.

Pendaftaran DTKS Online

1. Download Aplikasi Cek Bansos Kemensos di PlayStore.
2. Buat akun di aplikasi tersebut.
3. Masukkan data diri, mulai dari Nomor KK, NIK, dan nama lengkap sesuai KK serta KTP.
4. Unggah foto KTP dan swafoto memegang KTP.
5. Setelah registrasi berhasil, akses menu 'Daftar Usulan' di aplikasi.
6. Masukkan kembali data diri sesuai dengan petunjuk.
7. Pilih jenis bansos yang diinginkan.
8. Usulan akan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial.
9. Hasil verifikasi akan diunggah ke sistem sebagai bahan pengolahan dan penetapan Kemensos.

Pendaftaran DTKS Offline

1. Daftar ke desa/kelurahan melalui usulan RT/RW setempat.
2. Usulan akan dibawa ke musyawarah desa atau kelurahan.
3. Usulan akan di input ke aplikasi bansos.
4. Dinas sosial akan melakukan verifikasi dan validasi.
5. Hasil verifikasi akan difinalisasi dinas sosial kabupaten/kota.
6. Kepala daerah akan melakukan pengesahan.

Itulah cara cek bansos dari Kemensos tahun 2024 cara mendaftarnya. Semoga artikel ini membantumu mendapat informasi mengenai bansos dari Kemensos ya.

Kemensos Tantang Suharso Sebut Nama Pejabat Eselon I yang Terima Bansos

Kemensos Tantang Suharso Sebut Nama Pejabat Eselon I yang Terima Bansos

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) hentikan aktivitas influencer saham Ahmad Rafif Raya. Satgas menemukan pelanggaran Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Menurut Satgas Ahmad Rafif Raya menawarkan investasi dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Satgas telah memanggil Ahmad Rafif Raya lewat pertemuan virtual untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan permasalahannya dalam melakukan pengelolaan dana sebesar Rp 71 Milyar.

"Permintaan keterangan tersebut dilakukan bersama dengan satuan kerja pengawasan pasar modal dan penyidikan OJK, untuk memastikan aspek legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya," tulis Satgas Pasti dalam keterangan resmi, Jumat (5/7/2024).

Dari permintaan keterangan itu Satgas menemukan dua hal. Pertama, Ahmad Rafif Raya adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. Perusahaan itu ternyata tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Kedua, Ahmad Rafif Raya memang memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek.

Namun, kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

Ahmad Rafif Raya juga telah mengakui dirinya telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

"Ahmad Rafif Raya menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening Efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas," tutur Satgas.

Oleh sebab itu berkaca dari berbagai temuan tersebut, Satgas Pasti memerintahkan Ahmad Rafif Raya untuk berhenti menawarkan investasi, serta menghimpun dan mengelola dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Satgas juga meminta Afif Raya bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya berinvestasi, serta mengembalikan seluruh dana tersebut.

Selain itu Afif Raya harus kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut.

"Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," ungkap Satgas.

Sebagai tindak lanjut, Satgas pun merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk memblokir situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

OJK juga menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

"OJK akan melakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Satgas.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memprediksi akan banyak toko tutup dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di akhir tahun. Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara mengatakan hal itu akan terjadi jika impor ilegal tak diberantas dan ditambah pajak.

"Kalau dikenakan (bea masuk) 200% dan sebagainya, ya kita mungkin sampai akhir tahun akan banyak tutup toko, pengurangan tenaga kerja, dan sebagainya," kata dia dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Untuk itu, pihaknya keberatan jika pemerintah menambah pajak tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk impor produk tekstil. Menurut pengusaha, masalah yang harus diatasi pemerintah adalah maraknya impor ilegal.

Haryanto mengatakan untuk mengatasi krisis yang terjadi di industri tekstil bukan dengan mengenakan pajak tambahan pada impor barang yang legal. Namun, yang harus diberantas adalah maraknya produk impor ilegal.

"Kita dengar dari pemerintah menaikkan biaya masuk 200% ini menurut kita kalau isinya barang-barang impor ilegal solusinya tidak tepat. Karena yang namanya illegal tidak lapor, tidak kena regulasi jadi yang kena adalah legal importir yang mereka sebenarnya bayar pajak," jelasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) serta pemberian perintah tertulis kepada pihak-pihak tertentu pada 23 Juni 2023. Hal itu dinilai sudah berdasarkan pada peraturan pengawasan yang tepat untuk melindungi konsumen dari kerugian lebih besar dan mencegah bertambahnya masyarakat calon konsumen baru yang dirugikan.

"Pencabutan ijin usaha Kresna Life telah didahului oleh proses pengawasan OJK dalam waktu yang cukup panjang dengan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

OJK menemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya yang menyebabkan rasio solvabilitas (risk based capital) lebih rendah dari ketentuan.

Sebelum melakukan pencabutan ijin usaha, OJK disebut telah memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang untuk mendorong Kresna Life segera memperbaiki kondisi keuangannya. OJK juga menerbitkan sanksi-sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap.

"OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi maupun Pemegang Saham untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, namun Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor," tuturnya.

Dari hasil pemeriksaan, PSP Kresna Life tidak mengeluarkan dana segar untuk menyehatkan perusahaan. Pembayaran kepada pemegang polis yang diklaim sebagai bukti tanggung jawab pemegang saham berasal dari aset Kresna Life yang telah ada.

Upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan disebut tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, hasil analisis atas program konversi SOL yang disampaikan Kresna Life ke OJK menunjukkan masih adanya defisit yang harus ditutup dengan tambahan modal dari PSP. Namun permintaan OJK kepada PSP untuk menutup perkiraan sisa defisit setelah program konversi SOL dijalankan, tidak pernah dipenuhi.

Pada faktanya, program SOL yang ditawarkan oleh direksi bukan subordinate loan yang pada umumnya merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan bermasalah. Apabila program konversi SOL yang ditawarkan Kresna Life terlaksana, kedudukan hukum pemegang polis jatuh tempo yang berhak atas pembayaran manfaat (klaim) asuransi akan menjadi pemberi pinjaman.

Dengan demikian, ekuitas perusahaan akan meningkat tanpa adanya aliran dana segar yang masuk yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSP untuk menyehatkan perusahaan.

Atas rencana program SOL yang ditawarkan Kresna Life, OJK telah berupaya memberikan pemahaman kepada perwakilan pemegang polis bahwa kedudukan dan hak pemegang polis dengan pemegang SOL atas aset Kresna Life berbeda, di mana pemegang polis memiliki prioritas yang lebih tinggi, sementara pemegang SOL secara hukum disejajarkan dengan pemegang saham, yaitu sebagai pihak yang paling akhir memiliki hak atas aset perusahaan dalam likuidasi.

Adapun pemberian Perintah Tertulis merupakan kewenangan OJK yang memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk mengganti kerugian kepada Kresna Life yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak tertentu tersebut.

"Penerbitan Perintah Tertulis merupakan salah satu upaya OJK untuk melindungi konsumen, karena adanya indikasi tindakan pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kerugian pada Kresna Life," imbuhnya.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, OJK menyatakan menghormati keputusan tersebut dan akan menempuh upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke MA.

Mengutip keterangan tertulis BPJT, Jumat (5/7/2024), 7 ruas tol tersebut berlokasi di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Bali. Rinciannya dirangkum dalam infografis di atas.

Langsung klik infografis di atas.
(ily/hns)

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta influncer saham Ahmad Rafif Raya harus bertanggung jawab dan mengembalikan dana nasabah yang sudah dihimpun.

Pernyataan itu disampaikan Satgas PASTI memerintahkan Ahmad Rafif Raya menyetop seluruh kegiatan menawarkan, menghimpun, dan mengelola dana masyarakat tanpa izin untuk investasi.

Satgas PASTI juga memerintahkan Ahmad Rafif Raya bertanggung jawab atas kerugian pihak-pihak yang telah mempercayakan dana kepadanya.

"Satgas PASTI memerintahkan bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak dan bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut," ujar Satgas dalam keterangan tertulis Jumat (5/7/2024).

Perintah tegas Satgas PASTI kepada Ahmad Rafif Raya tersebut disampaikan setelah memanggil dan meminta penjelasan influencer saham tersebut. Apalagi sebelumnya beredar informasi di media sosial soal gagal kelola Rp 71 miliar oleh Ahmad Rafif Raya.

Hasilnya, Satgas PASTI menemukan 5 fakta:

1. Ahmad Rafif Raya adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham.

2. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

3. Ahmad Rafif Raya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek. Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

4. Ahmad Rafif Raya menyatakan bahwa telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

5. Ahmad Rafif Raya menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening Efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Satgas PASTI menambahkan, Ahmad Rafif Raya sudah menyatakan akan mengikuti perintah untuk bertanggung jawab dan sudah menandatangani di atas materai.

"Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," tutup Satgas PASTI.

Akhir pekan dolar AS mengalami pelemahan. Ini artinya mata uang garuda mengalami penguatan. Dikutip dari data RTI dolar AS berada di posisi Rp 16.314 melemah 11 poin atau minus 0,07%.

Secara mingguan dolar AS melemah 0,43%. Secara bulanan menguat 0,71%. Lalu secara 3 bulanan 2,92%.

Kemudian secara 6 bulanan menguat 5,13%. Lalu secara year to date 5,92% dan secara tahunan menguat 7,7%.

Dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya mengalami pelemahan. Seperti terhadap dolar Australia melemah 0,15%.

Lalu terhadap Euro melemah 0,07%. Kemudian terhadap British Pound melemah 0,05%. Kemudian terhadap Yuan melemah 0,07% dan terhadap Yen melemah 0,25% serta terhadap Dolar Singapura melemah 0,04%

Pada perdagangan Kamis (4/7/), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik +0,34% atau +24,13 poin di level 7.220. IHSG hari ini (5/7) diprediksi bergerak mixed cenderung melemah terbatas dalam kisaran 7.170-7.250.

Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG terapresiasi sejalan dengan inflow investor asing di pasar ekuitas domestik sebesar Rp784,05 miliar. Saham Big Caps terapresiasi yang tercermin dari naiknya indeks LQ45 dan IDX30.

"Akselerasi IHSG juga sejalan dengan nilai tukar rupiah yang terapresiasi. Kurs rupiah Jisdor berada di level Rp 16.341 per dolar AS (4/7/2024). Di sisi lain, Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan non tunai telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI dalam APBN tahun 2024. PMN tersebut akan disalurkan kepada 17 BUMN dengan total dana Rp 27,49 triliun. Rincian PMN tunai sebesar Rp 12,99 triliun dan non tunai sebesar Rp 14,50 triliun," tulis Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya, Jumat (5/7/2024).

Dari mancanegara, pada 4 Juli 2024, musim pemilu di Inggris mencapai puncaknya. Partai Konservatif dipimpin oleh Perdana Menteri Rishi Sunak berpotensi terkalahkan oleh Partai Buruh yang dikepalai oleh Keir Starmer. Sebagian besar lembaga survei mengungkapkan bahwa Partai Buruh mengungguli suara menggantikan kepemimpinan 14 tahun Partai Konservatif.

"Dari Asia, Neraca berjalan (current account) Korea Selatan pada Mei 2024 surplus US$ 8,92 miliar atau lebih baik dari perolehan April 2024 yang tercatat defisit US$ 0,29 miliar. Surplus pada Mei tersebut merupakan yang tertinggi sejak September 2021," lanjutnya.

Rekomendasi Saham Hari Ini:

PTBA
Buy: 2.530
TP: 2.620
Stop loss: <2.470

PTBA bullish continuation di atas MA (5,20,100). Berpotensi membentuk rounding bottom ke area resistance di level 2.620. Indikator MACD masih dalam momentum akumulasi.

Harga batu bara ICE Newcastle naik ke level US$ 136,5 per ton. Kenaikan harga batu bara menyusul kenaikan harga minyak mentah. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) edisi April 2024 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi China di level 5% pada 2024 dan naik ke level 5,1% pada 2025. S&P Global pada di awal pekan ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi India di tahun fiskal 2024 sebesar 6,8%. Sementara, untuk tahun 2026 dan 2027 ekonomi India akan berada di level 6,9% dan 7%.

ADMR
Buy: 1.385
TP: 1.430
Stop loss:1.350

ADMR bullish continuation di tas MA (5,20). Indikator stochastic crossing di area middle term dan MACD bar histogram melemah terbatas dalam momentum akumulasi.

Penjualan batubara metalurgi ADMR per Maret 2024 1,05 juta ton atau tumbuh 24% yoy. Sementara, produksi tercatat naik 27% yoy menjadi 1,56 juta ton. Performa tersebut membuat pendapatan ADMR naik 15% yoy menjadi US$ 275 juta, sementara operasional EBITDA naik 28% yoy US$ 156 juta.

ELSA
Buy: 442
TP: 456
Stop loss: 430

ELSA bullish continuation di atas MA (5,20,100). Indikator stochastic golden cross di area oversold indikasi rebound.

Harga komoditas minyak mentah Crude Oil WTI naik ke level US$ 84 per barel. Kenaikan harga minyak tersebut sejalan dengan penurunan indeks dolar AS. Kemudian, laporan mingguan EIA mencerminkan penurunan persediaan, sehingga berpotensi meningkatkan harga.