Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan alokasi dana desa dari APBN di tahun aggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dari jumlah tersebut sebanyak 20% dana desa ini diwajibkan untuk mendukung program ketahanan pangan di daerah.

"Kira-kira alokasinya untuk ketahanan pangan berarti 16 triliun," kata Yandri dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V, DPR RI, Kamis (7/11).

Kedepan, Yandri bakal mengoptimalkan peran BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan Kepala Negara, Prabowo Subianto.

Dengan begitu, dana desa ini dapat dikelola dengan profesional dan terus bergulir. Artinya, anggaran ini tidak hanya 'lenyap' begitu saja.

Dirinya pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan untuk pengembangan produk unggulan desa yang terkait dengan pangan. Dari sana, setiap produk yang dijual akan mendapatkan imbal hasil dan dijadikan modal berkelanjutan.

"Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabiskan tapi dimaksimalkan," urainya.

Lebih lanjut, Yandri mengklaim telah bekerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

Selain itu, dirinya juga menggandeng aparat hukum seperti TNI Polri dalam meningkatkan pengawasan optimalisasi dana desa. Dengan begitu, kebocoran anggaran dapat ditekan.

"Kita akan maksimalkan pengawasan agar per rupiahnya bisa dipertanggungjawabkan," urianya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah.

Rencananya, pembangunan rumah tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan aset sitaan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya segera bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara untuk membicarakan rencana tersebut.

“Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara,” tutur Rio kepada awak media, Kamis (8/11).

Meski begitu, Rio masih enggan membeberkan aset sitaan debitur mana yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah tersebut. Yang jelas, pihaknya sudah mengantongi beberapa list daerah yang lahannya akan digunakan. Tentunya daerahnya akan bergantung dengan minat masyarakat untuk tinggal di daerah tersebut.

“Jadi nanti kita akan siapkan list-nya. Nanti tempatnya Pak Ara yang akan melihat mana list dari tanah itu yang diminati,” tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut terdapat enam perusahaan besar di Tanah Air yang siap mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada enam perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” katanya.

Ara menjelaskan, kehadiran enam perusahaan ini demi menekan besarnya biaya APBN untuk mewujudkan proyek besar tersebut. Namun, Ara tak menyebutkan secara rinci siapa saja enam perusahaan tersebut.

Hanya saja, beberapa waktu lalu Kementerian PKP telah melaksanakan peletakan batu pertama alias groundbreaking program 3 juta rumah di Tangerang, Banten.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 Ha.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak berubah. Ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS).

Perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Aturan ini berlaku efektif 1 Januari 2025 dan mencabut 42 regulasi terkait.

Merujuk Pasal 94 ayat (2) beleid tersebut, jatuh tempo penyetoran pajak masa adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan tersebut berlaku untuk penyetaran jenis pajak sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

2. PPh Pasal 15

3. PPh Pasal 21

4. PPh Pasal 22

5. PPh Pasal 23

6. PPh Pasal 25

7. PPh Pasal 26

8. PPh Migas yang dibayarkan setiap masa

8. PPN atas BKPTB/JKP dari luar pabean (PPN JLN).

9. PPN KMS

10. Bea Materai yang dipungut

11. Pajak Penjualan

12. Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon.

Nah, dalam ketentuan sebelumnya, beberapa PPh yang diperoleh melalui skema pemotongan atau pemungutan, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 1 jatuh temponya penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun tanggal 15 bulan berikutnya hanya berlaku untuk pajak yang disetor sendiri. Sementara dalam PMK 81/2024 ini, Sri Mulyani tidak membedakan tanggal penyetoran untuk objek pajak pemotongan/pemungutan maupun objek pajak yang pajaknya disetor sendiri.

Di sisi lain, pada Pasal 94 ayat (3) terdapat pengecualian tanggal jatuh tempo penyetoran. Misalnya saja adalah kewajiban penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM impor yang dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan pabean impor.

Untuk pajak yang disetor sendiri oleh importir, penyetoran dilakukan saat pemberitahuan pabean impor diselesaikan. Sementara itu, untuk pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyetoran harus dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah masa pemungutan.

Untuk PPh Pasal 25, khususnya bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak, pembayaran pajak tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

Selain itu, untuk pajak atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lambat 1 bulan setelah terutangnya pajak tersebut.

Peraturan ini juga mengatur soal penyetoran PPN dan PPnBM yang harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang sebelumnya sempat memiliki batas waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya.

Ketentuan serupa berlaku juga untuk PPN yang dipungut oleh pemungut, dengan batas waktu penyetoran yang telah diperbarui sesuai peraturan terbaru ini.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2024, dinilai akan berdampak pada aliran masuk modal ke dalam negeri.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, ketidakpastian global diperkirakan meningkat setelah kemenangan Trump dalam Pemilihan Presiden AS 2024. Sentimen risk-off diperkirakan akan semakin meningkat setelah kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS tahun 2024.

“(Kemenangan Trump) Akan meningkatkan risk off sentiment di seluruh dunia, sehingga membatasi potensi aliran modal masuk menjelang akhir tahun 2024 meskipun prospek ekonomi Indonesia masih positif,” tutur Josua kepada Kontan, Kamis (7/11).

Hal ini karena, kebijakan Trump yang diperkirakan inward looking bisa berpotensi memicu fase baru perang dagang dan perang mata uang, meningkatkan inflasi AS, dan mendorong The Fed untuk mempertahankan suku bunga acuannya.

Disamping itu, juga ada risiko pertumbuhan yang slower for longer atau melambat lebih lama di China, sehingga faktor-faktor tersebut kemungkinan akan meningkatkan permintaan aset-aset safe haven, terutama dolar AS, dan dapat memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kebijakan proteksionisme Trump, lanjutan Josua, akan menjadi tantangan bagi kemajuan disinflasi AS, yang dapat membatasi atau menunda ruang gerak The Fed untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut, sehingga meningkatkan daya tarik aset AS bagi investor.

Josua juga melihat imbal hasil US treasury juga berpeluang tetap tinggi, karena agenda pemotongan pajak Trump dapat memperlebar defisit fiskal AS. Akibatnya, dolar AS kemungkinan akan menguat terhadap mata uang global lainnya.

“Kami memperkirakan Bank Indonesia akan menggunakan cadangan devisanya untuk mengintervensi pasar valas dan menstabilkan rupiah, yang berpotensi mengurangi tingkat cadangan devisa,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Josua melihat masih adanya potensi arus modal masuk, didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang relatif kuat dan prospek yang lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa mencapai US$ 151,2 miliar pada Oktober 2024. Posisi ini meningkat 0,87% dari bulan sebelumnya yang mencapai US$ 149,9 miliar.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global terkini, Josua memperkirakan cadangan devisa akan ada di kisaran US$ 148 miliar hingga US$ 153 miliar pada akhir tahun 2024, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir 2023 yang sebesar US$ 146,4 miliar.

“Oleh karena itu, kami mengantisipasi rupiah akan berada di kisaran Rp 15.600 - 16.000 per dolar AS pada akhir tahun 2024 (dibandingkan Rp 15.397 per dolar AS pada penutupan tahun 2023),” tambahnya.

Sementara itu, pada 2025 mendatang, cadangan devisa diperkirakan berada di antara US$ 150 miliar hingga US$ 155 miliar, dengan rupiah bergerak di kisaran Rp 15.400 - 15.800 per dolar AS.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti merespon serius soal wacana menaikkan gaji guru sebanyak Rp 2 juta tahun 2025.

Isu gaji guru 2025 naik ini menjadi salah satu dari tiga topik yang dibahas di rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu, (6/11/2024).

Anggota Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan apakah benar menaikkan gaji guru sebanyak Rp 2 juta tahun 2025.

Lalu Hadrian juga mempertanyakan apakah kenaikan gaji tersebut juga akan dirasakan guru swasta.

"Itu semua ribut, ributnya ini ribut senang, kemudian khawatir apakah Rp 2 juta ini akan diberikan pada semua guru hari ini yang notabene berstatus PNS? Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan guru-guru di swasta?" kata Lalu di rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendikdasmen, Mendiktisaintek, dan Menbud di Kompleks DPR, Jakarta, melalui tayangan Youtube DPR.

Terkait itu, Abdul Mu'ti menjawab jika saat ini semua keputusan program terbaru Kemendikdasmen perlu menunggu hasil sidang isbat.

Ia mengatakan pihaknya sudah memasukkan perhitungan soal kesejahteraan guru tersebut ke rancangan anggaran 2025.

Sedangkan nominal dan aturan pastinya akan diumumkan kemudian.

"Yang sudah kami anggarkan, sudah ada hisabnya, tinggal nunggu sidang isbatnya, itu soal kesejahteraan guru. Tapi jumlahnya ditunggu saja karena sidang isbatnya belum dilaksanakan," kata dia.

Abdul Mu'ti juga meluruskan bahwa isu gaji guru naik sebanyak Rp 2 juta, terkait Ujian Nasional (UN) dikembalikan yang sedang ramai di media sosial, bukanlah pernyataan resmi dari Kemendikdasmen.

"Sekarang ini kami belum mengambil kebijakan soal Ujian Nasional, PPDB, Zonasi, Merdeka Belajar, dan lain-lain yang beredar di media sosial itu, karena itu bukan pernyataan kami, itu aspirasi masyarakat," kata Mu'ti.

Ia hanya menyebut terkait gaji guru, dipastikan siap dianggarkan pada tahun 2025.

"Insya Allah kalau didukung anggota DPR, angkanya itu dan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN, anggaran kami di 2025 sudah ada (itu) di dalamnya, dan akan kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," katanya.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengatakan skema kenaikan gaji guru pada 2025 dianggarkan baik untuk guru ASN bersertifikasi maupun guru honorer.

Namun besaran ini belum disampaikan secara resmi karena pihaknya masih mendata jumlah guru. Jika sudah selesai, data guru RI akan diteruskan ke Kementerian Keuangan agar dapat dicairkan.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama pada tahun 2025 sudah bisa terealisasi untuk menaikkan tunjangan guru," kata Mu'ti.

Tonton:Menteri Komdigi Meutya Hafid Laporkan Penangkapan Pegawai ke Presiden

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Benarkah Gaji Guru Akan Naik Sebanyak Rp 2 Juta di Tahun 2025?"

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memberikan pandangan terhadap kinerja industri yang melambat di sepanjang 2024.

"Hal ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal seperti, adanya Pilkada serentak yang akan dilakukan Desember 2024, lalu pelantikan Presiden juga baru Oktober kemarin dilakukan sehingga para pebisnis masih menunggu paling tidak saat pelantikan Januari 2025 baru mulai ekspansi, Hal ini yang membuat jadi faktor perlambatan industri," jelas Budiharjo Iduansjah kepada Kontan, Kamis (7/11).

Lebih lanjut Budiharjo juga memberikan pandangan terhadap kinerja beberapa perusahaan yang terlilit kerugian dan juga PHK di sepanjang tahun 2024.

Berawal dari kinerja emiten e-commerce PT Bukalapak.com Tbk (BUKA). Asal tahu saja, BUKA masih menanggung rugi bersih mencapai Rp 597,34 miliar per kuartal III 2024 kendati angka ini telah menyusut 23,04% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah memberikan pendapat bahwa apa yang dihadapi oleh Bukalapak merupakan bentuk dari persaingan bisnis.

"Kalau untuk Bukalapak, itu akibat dari persaingan sesama e-commerce. Bukalapak seperti masih mencari konsep sedangkan lainnya, seperti Shopee dan TikTok Shop bertahan sebab sudah ada bentuknya. Akann lebih baik jika BUKA dapat berpartner dengan Pemerintah atau pihak luar namun harus ada lokal juga,"

Sementara itu, pada kinerja PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang hak waralaba Kentucky Fried Chicken (KFC), Budiharjo menilai KFC terpukul dengan penjual ayam krispi lokal saat adanya boikot.

KFC tercatat membukukan kerugian periode berjalan atau kerugian bersih senilai Rp 558,75 miliar per kuartal III 2024. Kerugian ini meningkat 266,58% dibandingkan rugi periode sama tahun lalu senilai Rp 152,42 miliar. Dari sisi pendapatan KFC, juga menyusut 22% menjadi Rp 3,6 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp 4,62 triliun.

Sementara apa yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau yang dikenal sebagai Sritex, Budihardjo enggan berkomentar banyak. Dia menilai Sritex masih sangat kuat dalam bisnis pengadaan seragam. Dia menilai, selain adanya impor, Sritex memiliki masalah dalam manajemen dan perbaikan mesin.

"Saya tidak mau berkomentar banyak mengenai Sritex, tapi mungkin Sritex harus membuat produk yang ditujukan untuk anak muda, seperti Uniqlo, misalnya. Jadi ada brand dan toko sendiri dan bisa ekspor. Jadi tidak hanya produksi seragam dan baju tentara," urainya.

Budiharjo menilai fenomena kinerja industri yang menurun ini pasti akan berimbas pada aksi mengurangi investasi dan biaya. Hipindo berpendapat iklim bisnis dapat diperbaiki misalnya dengan tidak banyak membuat peraturan, membuat ekosistem rantai pasok, dan memperkuat basis perdagangan Indonesia.

"Tak hanya itu, sektor konsumsi dalam negeri juga harus diperkuat. Jadi ekspor oke dijalankan, tapi di dalam negeri harus jadi tuan rumah, harus ada program bangga buatan dalam negeri, belanja buatan indonesia. Lalu buat pabrik di indonesia, mengajak orang luar investasi dengan membuka pabrik dengan tujuan pasar dalam negeri, baru diekspor," paparnya.

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Cara Buat Paspor Secara Online-KONTAN.CO.ID - Jakarta. Segera perpanjang atau buat paspor baru. Biaya pembuatan paspor akan naik mulai Desember 2024.

Biaya pembuatan paspor terbaru akan meningkat pada 2024 ini. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai beleid itu, biaya pembuatan paspor terbaru tahun 2024 naik dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini merupakan kado Presiden Joko Widodo sebelum lengser dari jabatannya.

Jokowi menandatangi beleid tentang biaya pembuatan paspor itu pada 18 Oktober lalu.

Pasal 13 PP Nomor 45 Tahun 2024 menuliskan kebijakan terbaru mengenai biaya bikin paspor berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, biaya pembuatan paspor terbaru akan mulai berlaku pada bulan Desember 2024.

Sesuai aturan baru, biaya pembuatan paspor biasa non-elektronik Rp 350.000 per penerbitan. Namun, biaya pembuatan paspor tersebut hanya untuk paspor dengan masa berlaku 5 tahun.

Pada aturan sebelumnya, biaya pembuatatan paspor biasa non-elektronik Rp 350.000 untuk masa berlaku hingga 10 tahun.

Sementara itu, jika ingin memiliki paspor biasa non-elektronik dengan masa berlaku 10 tahun, biaya pembuatan sebesar Rp 650.000 per penerbitan.

Lalu, untuk pembuatan paspor elektronik dengan masa berlaku 10 tahun, biaya pembuatan sebesar Rp 950.000, naik dari aturan sebelumnya Rp 650.000 per penerbitan.

Berikut biaya pembuatan paspor terbaru tahun 2024

• Biaya pembuatan paspor biasa non-elektronik dengan masa berlaku maksimal 5 tahun sebesar Rp 350.000 per penerbitan
• Biaya pembuatan paspor biasa non-elektronik dengan masa berlaku maksimal 10 tahun sebesar Rp 650.000 per penerbitan
• Biaya pembuatan paspor elektronik dengan masa berlaku maksimal 5 tahun sebesar Rp 650.000 per penerbitan
• Biaya pembuatan paspor elektronik dengan masa berlaku maksimal 10 tahun sebesar Rp 950.000 per penerbitan
• Sementara itu, layanan percepatan pembuatan paspor selesai pada hari yang sama dikenakan tarif Rp 1 juta per permohonan.

Cara membuat paspor

Diberitakan Kompas.com, cara pembuatan paspor tahun 2024 atau mengajukan permohonan paspor bisa dilakukan secara online ataupun datang langsung ke kantor imigrasi. Berikut syarat pembuatan paspor online tahun 2024, dilansir dari Kompas.com:

1. Syarat pembuatan paspor 2024 untuk WNI

Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi setempat.

Sebelum mengajukan pembuatan paspor tahun 2024, masyarakat harus menyiapkan beberapa dokumen sebagai syarat di antaranya:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar negeri.
• Kartu Keluarga (KK).
• Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis.
• Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.
• Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

2. Syarat pembuatan paspor 2024 untuk anak WNI

Anak yang ingin pergi ke luar negeri pun, wajib melampirkan paspor. Berikut syarat membuat paspor 2024 untuk anak WNI:

• KTP ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri.
• KK.
• Akta kelahiran atau surat baptis.
• Akta perkawinan atau buku nikah orangtua.
• Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.
• Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

3. Syarat pembuatan paspor 2024 untuk WNI yang berdomisili di luar negeri

Bagi WNI yang berdomisili atau berada di luar wilayah Indonesia, pembuatan paspor 2024 biasa diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia. Pembuatan paspor 2024 tersebut juga dilengkapi dengan syarat dokumen sebagai berikut:

• Kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut.
• Paspor biasa yang lama.

4. Syarat pembuatan paspor 2024 untuk anak WNI yang berdomisili di luar negeri

Anak WNI yang ingin mengajukan pembuatan paspor 2024, bisa melengkapi syarat-syarat berikut:

• Paspor biasa ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia.
• Surat keterangan lahir dari Perwakilan Republik Indonesia.

Cara pembuatan paspor 2024 online via Aplikasi M-Paspor

Setelah menyiapkan syarat dokumen pembuatan paspor 2024, langkah selanjutnya yakni mengajukan permohonan paspor secara langsung ke kantor imigrasi ataupun online. Jika ingin membuat paspor online, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengambil nomor antrean secara online melalui aplikasi "M-Paspor" atau via laman antrian.imigrasi.go.id.

Pengambilan nomor antrean dilakukan lantaran pemohon harus tetap mendatangi kantor imigrasi untuk verifikasi data dan berkas, wawancara, serta pengambilan sidik jari. Selanjutnya, pemohon bisa mengikuti langkah-langkah berikut untuk pembuatan paspor 2024 online:

1. Buka aplikasi M-Paspor

Pemohon pembuatan paspor 2024 wajib mengunduh aplikasi M-Paspor di Google Playstore (Android) maupun Appstore (iOS).

2. Daftar akun

Pemohon pembuatan paspor 2024 harus mendaftar dengan cara klik "Daftar Akun". Isi data diri pada form, dan klik "Daftar". Selanjutnya, pemohon akan menerima kode OTP melalui e-mail. Masukkan kode OTP dan lakukan verifikasi akun.

3. Ajukan permohonan paspor

Pada layar beranda, klik "Pengajuan Permohonan", isi kuesioner dengan benar, serta unggah foto berkas persyaratan yang diminta. Untuk menambahkan nama pemohon lain, bisa dengan klik "Tambah Pemohon" di sisi kanan atas. Jika sudah selesai, klik "Lanjutkan".

4. Pilih lokasi kantor imigrasi dan jadwal

Selanjutnya, pemohon memilih lokasi kantor imigrasi dan jadwal kedatangan untuk memproses permohonan paspor. Setelah selesai memilih lokasi dan tanggal kedatangan, beranda aplikasi akan menampilkan informasi paspor dan pemohon bisa mengkliknya untuk mendapatkan faktur dalam bentuk PDF.

5. Tahap pembayaran

Tahap selanjutnya adalah pembayaran biaya pembuatan paspor 2024 yang harus segera dilakukan setelah pemohon mengirimkan atau submit data. Adapun pembayaran biaya pembuatan paspor 2024, bisa dilakukan melalui teller bank, ATM, Pos Indonesia, atau minimarket.

6. Perubahan jadwal

Meski pemohon pembuatan paspor 2024 telah menyelesaikan tahap pembayaran, masih bisa mengganti tanggal kedatangan ke kantor imigrasi. Caranya dengan klik informasi yang ada di halaman utama aplikasi.

7. Verifikasi dan wawancara di kantor imigrasi

Pemohon bisa mendatangi kantor imigrasi sesuai jadwal yang dipilih dengan membawa sejumlah berkas syarat membuat paspor. Berkas tersebut digunakan untuk verifikasi data dan wawancara dengan petugas.

Setelah selesai, pemohon bisa menyampaikan kepada petugas jika ingin paspor dikirim via kantor pos ke rumah atau alamat lain.

Tonton:Harga Komoditas 2025 Diprediksi Turun Ke Level Terendah 5 Tahunan

Cara bayar paspor lewat M-banking BCA

1. Buka aplikasi BCA Mobile.
2. Pilih KlikBCA.
3. Login dengan memasukkan user IDdan PIN internet banking Anda.
4. Pilih menu Pembayaran.
5. Kemudian pilih menu Pajak.
6. Pilih menu Penerimaan Negarapada kolom jenis pajak.
7. Masukkan kode billing atauMPN G2 yang Anda dapatkan di kolom kode billing.
8. Konfirmasi pembayaran, dan masukkan kode yang muncul dari KeyBCAAnda.

Baca Juga: Sebelum Beli Tiket, Begini Syarat ke Singapura Terbaru yang Perlu Anda Lengkapi

Cara bayar paspor online via ATM BCA

1. Masukkan kartu debit BCA Anda dan ketik PIN.
2. Pilih menu Pembayaran.
3. Kemudian pilih menu MPN/Pajak.
4. Pilih menu Penerimaan Negara dan masukkan Kode Billing/MPN G2

Demikian syarat, biaya dan cara pembuatan paspor 2024 online. Segera download aplikasi M-Paspor untuk buat paspor.

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Jadwal Pilkada 2024 - Jakarta. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai bekerja hari ini, Jumat 8 November 2024. Berapa gaji dan tugas KPPS di Pilkada 2024. Cek juga jadwal Pilkada 2024.

KPPS mulai bekerja hari ini setelah sebelumnya menjalani pelantikan pada Kamis (7/11/2024).

Diberitakan Kompas.com, KPPS Pilkada 2024 menjalani pelantikan pada Kamis kemarin. KPPS adalah salah satu badan ad hoc penyelenggara Pilkada 2024 yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KPPS Pilkada 2024 bertugas melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah masing-masing. Selesai menjalankan tugas selama masa kerja, anggota KPPS akan menerima honorarium atau gaji sebagai imbalan.

Lantas, berapa lama masa kerja dan gaji KPPS Pilkada 2024?

Masa kerja KPPS Pilkada 2024

Jadwal kegiatan KPPS Pilkada 2024 tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Keputusan KPU itu menyebutkan, anggota KPPS yang sudah dipilih berdasarkan seleksi ditetapkan pada 7 November 2024.

Setelah penetapan anggota, KPU kemudian menggelar pelantikan anggota KPPS Pilkada 2024 pada hari yang sama. Masa kerja KPPS dimulai sejak tanggal pelantikan dan berakhir pada 8 Desember 2024, beberapa hari setelah pemungutan suara pada 27 November. Artinya, KPPS akan bekerja selama satu bulan ke depan untuk melaksanakan pemungutan suara Pilkada 2024.

Gaji KPPS Pilkada 2024

Selama satu bulan masa kerja, anggota KPPS akan mendapatkan honorarium atau gaji sesuai jabatan masing-masing. Besaran gaji anggota KPPS telah tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tertanggal 5 Agustus 2022.

Berikut perincian gaji KPPS pada Pilkada 2024:

• Gaji Ketua KPPS Pilkada 2024: Rp 900.000 per orang per bulan
• Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024: Rp 850.000 per orang per bulan
• Gaji Pengamanan TPS/Satlinmas: Rp 650.000 per orang per bulan.

Gaji KPPS biasanya akan diberikan menjelang atau setelah masa kerja anggota KPPS Pilkada 2024 selesai. Namun, uang operasional TPS akan diberikan lebih awal, yaitu sebelum hari pemungutan suara yang digelar serentak pada 27 November 2024.

Tonton:Inilah BUMN yang Perlu Perawatan Khusus

Tugas dan wewenang KPPS Pilkada 2024

Kurang lebih satu bulan masa kerja, KPPS harus menjalankan tugas yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022. Tugas KPPS Pilkada 2024 tersebut meliputi:

• Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum (pemilu) yang hadir, pengawas TPS, atau kepada peserta pemilu
• Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
• Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara
• Menyerahkan berita acara dan sertifikat kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPPS juga memiliki kewenangan selama melaksanakan tugasnya, yang mencakup:

• Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
• Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban petugas KPPS di Pilkada 2024:

• Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
• Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
• Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan/desa
• Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
• Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pilkada 2024 serentak

Pilkada tahun ini akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Pilkada 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Pilkada 2024 serentak ini akan berlangsung di 545 daerah. Jumlah itu terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

KPU telah menetapkan jadwal sekaligus tahapan Pilkada 2024. Ketetapan tersebut diatur pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Merujuk pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan Pilkada 2024 dibagi menjadi dua, yaitu persiapan dan penyelenggaraan. Berikut rincian jadwal Pilkada 2024:

Tahapan persiapan Pilkada 2024

1. Perencanaan program dan anggaran: Hingga 26 Januari 2024
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan: Hingga 18 November 2024
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan: Hingga 18 November 2024
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: 17 April-5 November 2024
5. Pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara: Sesuai ketetapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan: 27 Februari-16 November 2024
7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih: 24 April-31 Mei 2024
8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih: 31 Mei-23 September 2024.

Tahapan penyelenggaraan

• Pengumuman persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan: 5 Mei-19 Agustus 2024
• Pengumuman pendaftaran pasangan calon: 24-26 Agustus 2024
• Pendaftaran pasangan calon: 27-29 Agustus 2024
• Penelitian persyaratan calon: 27 Agustus-21 September 2024
• Penetapan pasangan calon: 22 September 2024
• Pelaksanaan kampanye: 25 September-23 November 2024
• Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024
• Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 November-16 Desember 2024
• Penetapan calon terpilih, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP):

1. Calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terpilih: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
2. Calon gubernur dan wakil gubernur: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

• Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
• Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
• Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih:

1. Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
2. Ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9 Gubernur dan wakil gubernur terpilih
3. Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9

Itulah informasi tugas dan gaji KPPS Pilkada 2024. Selamat bertugas untuk seluruh KPPS, semoga Pilkada 2024 menghasilkan pemimpin aman untuk rakyat.

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, yang diteken Prabowo pada 5 November 2024.

Mengutip dari salinan Perpres tersebut, disebutkan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh seorang Kepala.

“Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan,” demikian bunyi Pasal 53, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;

b. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelljen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;

d. pelaksanaan administrasi Badan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam Perpres yang sama, Prabowo juga membentuk dua direktorat jenderal baru di Kemenkeu. Yakni Ditjen Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Berikut susunan organisasi di Kementerian Keuangan dengan adanya tambahan tersebut:

a. Sekretariat Jenderal;

b. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;

c. Direktorat Jenderal Anggaran;

d. Direktorat Jenderal Pajak;

e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

f. DirektoratJenderal Perbendaharaan;

g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

h. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

i. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

j. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan;

k. Inspektorat Jenderal;

l. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;

m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

n. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak;

o. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;

p. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;

Tonton:BPK Temukan Penerimaan Pajak Rp 5,82 Triliun Belum di Setor ke Kas Negara

q. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;

r. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak;

s. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;

t. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;

u. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal;

v. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Presiden Prabowo Bentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen untuk Bantu Sri Mulyani

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Aturan ini mempertegas posisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Merujuk pada perpres tersebut, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), Inspektorat Jenderal, dua Badan dan delapan staf ahli.

Nah, jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu.

Sementara, terdapat penambahan dua Ditjen baru, yakni Ditjen Strategis Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengatakan bahwa penghapusan BKF dalam struktur organisasi tersebut dikarenakan ada peleburan dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

"Di struktur baru nanti, BKF melebur dalam Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal," ujar Deni kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Merujuk pada Pasal 12, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal akan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Nantinya, direktorat baru ini akan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerjasama internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan baru mengenai kedudukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024.

Lewat aturan ini, Prabowo memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berada di bawah naungan Kemenkeu.

"DJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri," bunyi Pasal 20 ayat 1 beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Dalam hal ini, DJP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, perpres ini juga menegaskan posisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang masih berada di bawah naungan Kemenkeu sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) beleid tersebut.

Direktorat ini memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang diketahui, Prabowo memang berkeinginan untuk memecah Kementerin Keuangan dan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Namun, hingga saat ini tampaknya badan baru tersebut tidak akan terbentuk dalam waktu dekat seiring dengan terbitnya perpres ini.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pada Rabu (6/11/2026), aksi prajurit Marinir Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dalam melumpuhkan musuh menuai pujian dari tentara Australia, di Darwin, Australia.

Aksi tersebut terjadi dalam Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Keris Woomera, yang berlangsung di Markas 1st Brigade Royal Australian Regiment, Robertson Barrack, Darwin.

Melansir Infopublik.id, dalam latihan ini, kedua pasukan Angkatan Bersenjata, TNI AL dan Australia, saling berbagi pengetahuan serta pengalaman tentang teknik bertempur, terutama dalam pertempuran jarak dekat di medan perkotaan.

Tindakan prajurit Marinir TNI AL dalam melumpuhkan musuh menunjukkan keahlian tinggi dalam menghadapi tantangan pertempuran modern yang melibatkan taktik dan strategi canggih.

Komandan Kontingen TNI, Letkol (Mar) Empri Airudin, mengungkapkan bahwa tujuan utama latihan ini adalah untuk memperdalam pemahaman taktik tempur serta meningkatkan keterampilan dalam menghadapi peperangan jarak dekat dan operasi di medan perkotaan.

"Latihan ini bukan hanya untuk saling berbagi ilmu taktik, tetapi juga untuk mengasah kemampuan pertempuran dalam kondisi urban yang penuh tantangan," kata Letkol Empri.

Melalui latihan bersama ini, kedua pasukan dapat mempraktikkan teknik bertempur yang dapat diterapkan dalam berbagai skenario pertempuran, terutama di area perkotaan yang kompleks.

Korps Marinir TNI AL, sebagai salah satu Komando Utama TNI AL, memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara serta menghadapi berbagai ancaman dari luar maupun dalam negeri.

Dalam konteks ini, Latgabma Keris Woomera 2024 bertujuan untuk meningkatkan kesiapan operasional prajurit Marinir dalam menghadapi potensi ancaman di berbagai medan tempur, khususnya yang melibatkan operasi amfibi dan pertempuran darat.

"Sebagai bagian dari TNI AL, Marinir harus siap untuk menghadapi berbagai ancaman yang bisa datang dari laut maupun darat. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah peperangan operasi amfibi, di mana pasukan dilatih untuk beroperasi dari laut menuju darat, serta melanjutkan operasi di daratan," tambah Letkol Empri.

Tonton:Empat Kapal Perang Rusia Terlibat Latihan Militer Bareng TNI AL di Laut Jawa

Latihan ini juga mencerminkan kerja sama internasional yang semakin erat antara TNI AL dan Tentara Australia, dengan tujuan memperkuat kemitraan dan solidaritas dalam menjaga stabilitas kawasan Asia-Pasifik.