Bisnis.com, JAKARTA - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat Obligasi Berkelanjutan II milik PT PP Properti Tbk. (PPRO) dengan idBB- atau Double B Minus.

Peringkat itu diberikan untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B Tahun 2020 milik PT PP Properti Tbk. senilai Rp47,9 miliar untuk periode 12 Agustus 2024-27 Februari 2025. Obligasi ini jatuh tempo pada 27 Februari 2025.

Lalu, untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Seri B Tahun 2022 milik PT PP Properti Tbk. senilai Rp163,5 miliar untuk periode 12 Agustus 2024-14 Januari 2025. Obligasi tersebut jatuh tempo pada 14 Januari 2025.

Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri B Tahun 2021 milik PT PP Properti Tbk. senilai Rp164 miliar untuk periode 12 Agustus-2 September 2024. Obligasi tersebut jatuh tempo pada 2 September 2024.

Berdasarkan keterangan resmi yang dipublikasikan Pefindo, Direktur Utama Pefindo Irnawati dan Direktur Hendro Utomo menjelaskan kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut mudah terpengaruh oleh memburuknya perkembangan perekonomian, bisnis, dan keuangan, yang akan dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang

"Efek utang dengan peringkat idBB mengindikasikan parameter proteksi yang sedikit lemah dibandingkan dengan efek utang Indonesia lainnya," ungkap Irnawati dan Hendro dalam keterangan resminya, pada Jumat (16/8/2024).

Pefindo juga memutuskan memberikan peringkat idBB- atau Double B Minus dengan negative outlook ke PPRO untuk periode 12 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025.

Berdasarkan keterangan resmi Pefindo, obligor dengan peringkat idBB memiliki kemampuan yang sedikit lemah untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan obligor-obligor Indonesia lainnya.

"Obligor menghadapi ketidakpastian yang terus berlanjut atau terpengaruh oleh pemburukan bisnis, keuangan atau kondisi ekonomi yang dapat berakibat kepada ketidakmampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangannya," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah warga DKI Jakarta mengeluhkan soal pencatutan namanya untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur independen di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Salah satu warga yang diduga namanya dicatut adalah Aprianus Doni. Dia merupakan warga Jakarta Selatan yang menyatakan tidak pernah ingin mendukung Dharma-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024.

"Saya tidak tahu [pencatutan nama saya di web KPU]. Ini harusnya jadi persoalan, karena saya tidak mendukung dan kenal dengan pasangan itu," ujar Doni saat dihubungi, Jumat (16/8/2024).

Dia menambahkan, persoalan ini harus ditanggapi oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Selain Doni, Rahmad Fauzan juga mengaku namanya telah dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun.

Awalnya, dia iseng melakukan pengecekkan NIK di website resmi KPU karena isu pencatutan itu ramai di media sosial.

"Saya iseng cek saja karena rame di media sosial X, tiba-tiba nama saya dicatut juga," kata Fauzan.

Di samping itu, Politikus PDI Perjuangan Gun Romli mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap NIK-nya diduga digunakan untuk mendukung Dharma-Kun Wardana.

"Warga Jakarta, cek NIK KTP anda. Banyak laporan KTP Warga Jakarta dicatut," tulis Romli di X pada Jumat (16/8/2024).

Berikut langkah pengecekan NIK KTP di Website KPU :

1. Buka situs Info KPU https://infopemilu.kpu.go.id/

2. Kemudian pilih menu "Tahapan Pemilihan"

3. Klik "Cek Pendukung Bakal Pasangan Calon Pilkada" atau langsung buka situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung

5. Masukkan 16 digit NIK yang ingin dicek

6. Klik kolom "Saya bukan robot", lalu klik "Cari"

Setelah mengikuti, tahapan tersebut maka halaman bakal menampilkan status NIK yang terdaftar mendukung bakal calon perseorangan kepala daerah atau tidak.

Sebagai informasi,

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

juga telah meminta tanggapan kepada Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata terkait persoalan ini. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, Bisnis belum mendapatkan respons dari Wahyu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Nasdem mengaku tidak mempersoalkan siapapun yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan partainya menyerahkan keputusan tersebut kepada koalisi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, pada Pilpres 2024 lalu itu.

Surya menanggapi positif saat ditanya soal sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi bakal cawagub Jakarta 2024. Misalnya, politisi PKS Suswono dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Enggak ada masalah. Oke oke saja. Terserah saja itu," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Seperti diketahui, Nasdem belum lama ini memutuskan untuk bergabung dengan KIM. Sebelumnya, pada Pilpres 2024, Nasdem berada di Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Surya mengungkap partainya pasti bersama dengan KIM di Pilkada Serentak 2024. Namun, dia memastikan bakal ada variasi karena pemilihan di daerah belum tentu seragam.

"Ada variasinya saya pikir. KIM itu sudah pasti, tapi pemilihan dari wilayah dan daerah belum tentu seragam. Semua anggota partai politik belum tentu seragam juga. Ada yang di daerah sama, tapi berbeda pilihan juga. Itu wajar saja," tuturnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil (RK) telah menempati posisi teratas sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta 2024.

Hasil tersebut didapat dari survei yang dilakukan Indikator Politik di Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada 18-26 Juni 2024.

"Jika pemilihan dilakukan saat survei dilakukan, maka simulasi Top of Mind Anies menempati posisi tertinggi sebesar 39,7%, Ahok sebesar 23,8% dan RK sebesar 13,1%," tulis Indikator Politik Indonesia seperti dikutip, Jumat (16/8/2024).

Kemudian, jika berdasarkan simulasi daftar 42 nama semi terbuka, Anies Baswedan masih paling banyak dipilih sebesar 41,7%, Ahok sebesar 27% dan RK sebesar 15,4%. Nama-nama lain juga lebih rendah.

Berikutnya, berdasarkan simulasi 16 nama kandidat hingga head to head, Anies Baswedan konsisten unggul signifikan atas calon lainnya.

“Dan hingga sejauh ini, Basuki Tjahaja Purnama [Ahok] merupakan pesaing terkuat, kemudian Ridwan Kamil,” tulis laporan survei Indikator Politik Indonesia

Indikator Politik Indonesia menyimpulkan bahwa dari tiga nama utama, masing-masing telah memiliki popularitas yang optimal, sehingga tidak banyak celah untuk meningkatkan basis elektoral melalui tingkat “kedikenalan”.

Kemudian, hingga sejauh ini, Anies Baswedan tampak paling banyak menjangkau warga lewat berbagai saluran sosialisasi, yang menjelaskan mengapa dalam masa survei tersebut memiliki dukungan yang paling besar.

Sebagai catatan, populasi survei ini adalah seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Daerah Khusus Jakarta yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, dan sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel dalam survei menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 800 responden. Sampel berasal dari seluruh Kota di DKI Jakarta yang terdistribusi secara profesional.

Adapun, responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih oleh Indikator Politik Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Band asal Amerika Serikat Green Day bakal kembali menggelar konser di Jakarta setelah terakhir kali menyambangi Indonesia hampir 3 dekade lalu.

Hal itu disampaikan oleh band tersebut dalam unggahan terbarunya berupa poster jadwal konser di Instagram. Mereka bakal menggelar konser di Jakarta pada Sabtu, 15 Februari 2025.

"JAKARTA!!! Kami akan tampil di Indonesia untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun pada Februari mendatang Tiket akan mulai dijual pada 27/8 pukul 3 sore waktu setempat di greenday.com/tour," tulis band tersebut dalam unggahannya, Kamis (15/8/2024).

Band yang digawangi Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt, dan Tre Cool itu terakhir kali berkunjung ke Indonesia pada 1996 untuk tur album pertamanya Dookie & Insomniac.

Adapun, mengutip laman greendayjkt.com, para penggemar bisa membeli tiket konser yang digelar di Carnaval Ancol tersebut dengan harga berikut ini:

- CAT 1A: Rp2.655.555

- CAT 1B: Rp2.655.555

- CAT 2A: Rp2.015.555

- CAT 2B: Rp2.015.555

- CAT 3: Rp1.580.555

Semua kategori tanpa tempat duduk, dan biaya tiket tersebut belum termasuk pajak 10%, biaya platform 5%, dan biaya kenyamanan.

Seperti yang disebutkan Green Day dalam unggahannya, para penggemar bisa membeli tiket konsernya mulai 27 Agustus 2024, pukul 15.00 WIB.

Bisnis.com, MATARAM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sebanyak 6.000 lahan milik pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat belum memiliki sertifikat.

"Dari 12 ribu lahan yang tercatat, baru 6.000 yang bersertifikat di NTB. Itu artinya baru 50 persen," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinator Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria dalam rakor pencegahan korupsi terkait optimalisasi pengawasan aset daerah melalui percepatan sertifikasi aset di Mataram, Kamis (15/8/2024).

Ia menilai perlu ada percepatan yang harus dilakukan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mensertifikat lahan-lahan tersebut.

"Masih banyak pekerjaan rumah (PR) untuk sertifikasi aset ini, makanya harus ada percepatan," ujarnya.

Dian menyatakan sertifikasi aset-aset milik pemerintah daerah penting untuk dilaksanakan untuk menghindari klaim dari orang per orang atau perusahaan, sehingga berujung pada pengadilan akibat ada niat jahat.

"Jangan sampai ada pembiaran, kesengajaan atau mens rea (niat jahat) terhadap aset-aset itu," kata Dian Patria.

Ia menyebut sejumlah aset yang menjadi sorotan KPK itu, di antaranya lahan di Lombok City Center (LCC), milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Selanjutnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram juga dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kemudian, aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang berada di Gili Trawangan, lahan Balai Guru Penggerak (BGP) NTB yang dimiliki Kota Mataram.

"Ambil contoh lahan LCC dikerjasamakan dengan investor tetapi tanpa ada jangka waktu, terus sertifikat diberikan kepada investor. Belum lagi mafia-mafia tanah dengan berpura-pura berperkara di pengadilan," terangnya.

Oleh karena itu menurutnya, kehadiran KPK selain mencegah dan penindakan, namun bagaimana membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan lahan-lahan yang dimiliki sehingga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Tapi kalau ada niat buruk dalam mengelola lahan itu, tentu KPK bisa turun tangan," katanya.

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Provinsi Sumatra Utara (Sumut) terpantau kembali turun sekitar 29 poin menjadi Rp3.063,93 per kilogram (kg) jelang peringatan kemerdekaan RI ke 79 tahun.

Penurunan ini memutus reli kenaikan harga TBS sawit Sumut dalam tiga pekan terakhir meski tetap masih berada di kisaran harga Rp3.000 per kg. Pekan sebelumnya, TBS petani mitra ditetapkan Rp3.093,42 per kg.

"Jelang HUT RI harga (TBS) nya turun lagi, sedikit, ke Rp3.063,93 per kg dari sebelumnya Rp3.093,42 per kg," kata Dewiana, Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut, Jumat (16/8/2024).

Adapun penurunan harga TBS disinyalir terdampak pelemahan harga CPO.

Data Disbunak Sumut menyebut rata-rata harga CPO lokal dan ekspor saat ini sebesar Rp12.840,40 dari sebelumnya Rp12.973,50.

Pelemahan harga juga tampak pada inti sawit atau kernel yang jelang HUT ke-79 RI ditetapkan Rp9.030,33 per kg, turun dari Rp9.075 per kg pada pekan lalu.

Sedangkan rendemen CPO tertinggi tercatat sebesar 22,34%, dengan faktor 'K' 92,21%.

"Penetapan harga TBS petani mitra Sumut ini didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PT KPBN), GAPKI, dan harga pasar CPO. Diharapkan bisa dipedomani sebagaimana mestinya," pungkas Dewi.

Berikut acuan harga TBS sawit produksi petani bermitra di Sumut yang berlaku hingga 20 Agustus 2024:

• Usia 3 tahun = Rp2.373,62

• Usia 4 tahun = Rp2.601,81

• Usia 5 tahun = Rp2.751,10

• Usia 6 tahun = Rp2.828,71

• Usia 7 tahun = Rp2.855,68

• Usia 8 tahun = Rp2.930,48

• Usia 9 tahun = Rp2.986,97

• Usia 10-20 tahun= Rp3.063,93

• Usia 21 tahun = Rp3.057,30

• Usia 22 tahun = Rp3.015,86

• Usia 23 tahun = Rp2.985,08

• Usia 24 tahun = Rp2.883,25

• Usia 25 tahun = Rp2.792,09

(K68)

Bisnis.com, MEDAN - PT KAI (Persero) Divisi Regional I Sumatra Utara (Divre I Sumut) mengklaim bahwa semakin banyak masyarakat Sumut yang memilih bepergian menggunakan kereta api (KA).

Manager Humas PT KAI Divre I Sumut Anwar Solikhin mengatakan hal itu tampak pada peningkatan jumlah penumpang sebesar 17% (year-on-year/yoy) di semester I/2024, atau bertambah sebanyak 182.621 penumpang.

KAI Divre I Sumut mencatat pada Semester I/2024 penumpang yang diangkut mencapai 1.270.295 penumpang.

Jumlah itu naik jika dibanding catatan periode yang sama tahun 2023, di mana ada 1.087.674 penumpang yang diangkut KAI Sumut.

"Peningkatan jumlah penumpang ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat dalam memilih kereta api sebagai moda transportasi dalam bepergian karena adanya peningkatan pelayanan yang telah dilakukan KAI Divre I Sumut," ungkap Anwar, Jumat (16/8/2024).

Anwar menyebut, penumpang KA terbanyak di Semester I/2024 terjadi pada bulan April atau bertepatan dengan arus mudik dan arus balik Idulfitri yakni sebanyak 241.381 penumpang yang berangkat menuju berbagai kota di wilayah Divre I Sumut.

Sementara KA favorit pertama atau yang paling banyak dipilih masyarakat sebagai alat transportasi menurut catatan KAI Divre I Sumut ialah KA Putri Deli relasi Stasiun Medan-Stasiun Tanjung Balai dengan jumlah penumpang sebanyak 603.838 orang.

Diikuti KA Sribilah Utama relasi Stasiun Medan-Stasiun Rantauprapat sebanyak 325.096 penumpang; KA Siantar Ekspress relasi Stasiun Medan-Stasiun Siantar sebanyak 221.165 penumpang; serta KA Datuk Belambangan relasi Stasiun Tebing Tinggi-Stasiun Lalang sebanyak 74.241 penumpang.

Sedangkan KA dengan penumpang terendah ialah KA Cut Meutia relasi Krueng Geukeuh-Stasiun Kutablang dengan jumlah penumpang per Semester I/2024 sebanyak 45.955 penumpang.

Dari sisi kepadatan di stasiun, Stasiun Medan disebut Anwar menjadi yang "tersibuk" periode ini dengan jumlah penumpang yang berangkat dan tiba sebanyak 895.970 orang.

"Diikuti Stasiun Kisaran sebanyak 280.086 penumpang; Stasiun Tanjungbalai sebanyak 238.272 penumpang; Stasiun Rantauprapat sebanyak 204.048 penumpang; dan Stasiun Tebing Tinggi sebanyak 194.031 penumpang," rincinya.

Adapun peningkatan jumlah penumpang KA di Sumut disebut Anwar berkaitan dengan peningkatan pelayanan yang dilakukan KAI.

Antara lain seperti kemudahan pemesanan tiket secara online yang saat ini bisa dilakukan H-45 sebelum keberangkatan.

Kebijakan terbaru, KAI memperpendek masa pengembalian dana atas pembatalan tiket dari sebelumnya 30 hingga 45 hari menjadi maksimal 7 hari.

"Hal tersebut memudahkan masyarakat pengguna jasa angkutan kereta api dalam merencanakan perjalanannya yang baik," tandasnya. (K68)

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk melakukan verifikasi dokumen pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Terbuka peluang pencalonan keduanya dibatalkan.

Peneliti Elsam Parasurama mengatakan pengumpulan syarat pencalonan dengan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan. KPU seharusnya membatalkan pencalonan pasangan Dharma dan Kun Wardana.

“Mestinya mulai ada penjajakan terhadap kemungkinan untuk membatalkan pencalonan kepada siapapun yang melakukan pengumpulan syarat dengan cara melawan hukum,” kata Parasurama kepada Bisnis, Jumat (16/8/2024).

Parasurama juga mempertanyakan keseriusan proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Jakarta atas KTP Elektronik. Jika KPU DKI melakukan verifikasi secara serius, seharusnya kedua pasangan tidak lolos verifikasi.

“Kalau misal hasil dari verifikasi faktual menganggap mereka lolos, ini tetap dapat dibatalkan dengan membawa ke sengketa administrasi Pilkada,” kata Parasurama.

Sebelumnya, dugaan pencatutan KTP warga terjadi dalam pencalonan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 mencuat.

Pada 19 Juni, pasangan calon ini telah menyerahkan 1.229.777 dukungan dan hanya 447.469 dukungan yang terverifikasi melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Sementara itu, 782.308 sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Percobaan selanjutnya pada 25 Juli 2024, calon kandidat menyerahkan 721.221 KTP-el dari jumlah minimal yang dipersyaratkan sebanyak 618.968. Namun dalam proses verifikasi faktual, hanya 183.043 KTP yang dinyatakan memenuhi syarat.

Dalam proses verifikasi faktual kedua, dukungan sebanyak 826.766 kepada calon tersebut dinyatakan lolos administrasi dan terdapat 494.467 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat.

Jumlah hasil verifikasi faktual pertama sebanyak 183.043 KTP-el ditambah 498.467 KTP el pada verifikasi faktual kedua membuat pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi dukungan minimal.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU RI No. 532/2024, KPU melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan yang diserahkan dan diinput oleh pasangan melalui SILON (Sistem Informasi Pencalonan).

Verifikasi administrasi ini dilakukan dengan mencocokan kebenaran dokumen dukungan masing-masing pendukung yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung.

Proses ini juga berusaha melihat kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung.

Verifikasi administrasi kemudian ditindaklanjuti melalui verifikasi faktual (verfak) yang dilakukan dengan metode sensus.

Parasurama mengatakan surat Keputusan KPU No. 532/2024 pelaksanaan verifikasi faktual dengan metode sensus.

Dalam proses ini, KPU sebenarnya dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual, pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan.

Dalam melakukan berbagai proses dan tahapan tersebut, semestinya KPU juga memperhatikan kewajiban pelindungan data pribadi, sebagaimana diatur oleh UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), karena berkaitan dengan pemrosesan data pribadi dari subjek data–warga negara.

Berdasarkan situasi tersebut, Elsam menilai terdapat pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukan pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana karena diduga telah melakukan pemrosesan data yang bukan miliknya secara melawan hukum.

Pemrosesan KTP-el yang dilakukan untuk tujuan pencalonan memerlukan dasar hukum pemrosesan berupa persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi (calon pendukung) atas tujuan kandidasi calon tertentu (Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP).

Untuk meminta persetujuan ini, pasangan calon harus menjelaskan menjelaskan tujuan pemrosesan data, jenis data apa saja yang akan diproses, jangka waktu retensi dokumen, rincian informasi yang dikumpulkan. Dugaan pencatutan tersebut mengindikasikan bahwa data diproses tanpa persetujuan apapun dari subjek data.

Bahkan dalam UU PDP, tindakan tersebut merupakan bagian yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Ketentuan Pasal 65 (1) UU PDP menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

“Perbuatan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak Rp5 miliar metr(Pasal 67 (1) UU PDP). Selain itu, ketentuan Pasal 95 UU Administrasi Kependudukan mengatur larangan tanpa hak mengakses database kependudukan, yang diancam pidana penjara 2 tahun dan denda 25 juta rupiah,” kata Parasurama.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti gejolak geopolitik global yang turut mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia.

Puan memaparkan perjalanan bangsa Indonesia selama 5 tahun terakhir ibarat berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti. Hal tersebut mengingat banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi.

Dia menjelaskan, salah satu hambatan tersebut adalah konflik geopolitik regional antar negara. Dia menjelaskan, eskalasi tensi geopolitik ini terjadi di berbagai wilayah dan bahkan melebar ke kawasan Timur tengah.

Selain itu, Indonesia juga harus menghadapi ketidakpastian lain seperti pandemi Covid-19, krisis pangan, krisis energi global, hingga gejolak ekonomi global.

Dia menuturkan, gejolak dan ketidakpastian global tersebut, berdampak langsung terhadap kehidupan sebagai bangsa dan negara Indonesia mulai dari ketahanan kesehatan, sosial, pangan, energi, hingga ekonomi.

"Bahkan kehadiran pemerintahan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat pun seolah diuji," kata Puan dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Dia melanjutkan, APBN sebagai salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal, untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat.

Puan menuturkan, penurunan penerimaan perpajakan, dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar. Sehingga, pemerintah pun harus melakukan penarikan utang secara masif. Walaupun demikian, berkat kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, perekonomian nasional pun dapat berangsur pulih

"Hal ini patut kita syukuri bersama, karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih apalagi ekonominya dapat tumbuh sekitar 5% tiap tahun," jelas Puan.

Bisnis.com, BANDUNG — Bakal Calon Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir berterimakasih terhadap DPP Partai Demokrat yang sudah memberikan Surat Rekomendasi untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Alhamdulillah terima kasih atas kepercayaannya, semoga ini menjadi tambahan energi bagi kami untuk memenangkan Pilkada nanti,” ungkapnya, Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, Surat Rekomendasi ini sangat berharga dalam memulai langkah politiknya untuk kembali mengabdi untuk warga Sumedang.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan amanat dari Mas AHY untuk terus membawa kebaikan,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia akan menindaklanjuti surat rekomendasi yang telah diberikan kepada dirinya dan M Fajar Aldila di tingkat kabupaten untuk mengonsolidasikan langkah politik selanjutnya.

“Kami akan lanjtukan konsolidasi di lapangan, sekali lagi terimakasih,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurto Yodhoyono (AHY) menyerahkan Surat Rekomendasi untuk Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang untuk berkontestasi di Pilkada 2024.Penyerahan sendiri dilakukan di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dony diberikan rekomendasi bersama M Fajar Aldila untuk menjadi Bacalon Bupati dan Wakil Bupati di Pilbup Sumedang.

“Kami menyerahkan surat rekomendasi secara bertahap agar para kandidat bisa segera menyusun langkah taktis berikutnya agar bisa mendaftarkan diri ke KPU masing-masing dan pada saatnya berlayar dan menjalankan kampanye dan inshaAllah bisa mendapatkan kemenangan,” ungkap AHY dalam sambutannya.

Oleh karena itu ia mengucapkan terimakasih kepada para calon kandidat kepala daerah atas kesediaannya menerima rekomendasi dari Partai Demokrat.

“Mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan untik kita semua,” ungkapnya.

Bisnis.com, SAMPIT - Bandara Haji Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah memiliki dua rute penerbangan baru, yakni dibukanya kembali rute penerbangan Sampit-Pangkalan Bun dan Sampit-Palangka Raya yang semakin percepat konektivitas antardaerah.
“Benar, akan ada pembukaan dua rute tersebut dari Wings Air untuk membuka konektivitas antarkabupaten yang nantinya sampai ke Ibu Kota Negara (IKN). Informasinya mulai 24 Agustus nanti,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim Rody Kamislam di Sampit, Kamis (15/8/2024).

Rody menjelaskan, penambahan dua rute itu membuat masyarakat Sampit memiliki lebih banyak pilihan jalur transportasi. Kalau sebelumnya untuk menuju atau dari Pangkalan Bun dan Palangka Raya hanya bisa menggunakan jalur darat, ke depan bisa melalui jalur udara.

“Masyarakat kita memiliki lebih banyak pilihan dan kami juga berharap ke depannya aktivitas di Bandara Haji Asan Sampit semakin bergairah,” jelasnya.

Dulu rute penerbangan Sampit-Pangkalan Bun dan Sampit-Palangka Raya pernah dibuka di Bandara Haji Asan Sampit oleh maskapai berbeda. Namun, karena alasan tertentu rute penerbangan tersebut ditutup. Sedangkan, saat ini satu-satunya rute yang beroperasi di bandara tersebut adalah rute Sampit-Jakarta dari Maskapai Nam Air.
Terpisah, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro melalui rilisnya menyampaikan, Wings Air bagian dari Lion Air Group mengumumkan pembukaan rute baru intra Pulau Kalimantan dalam upaya mempermudah aksesibilitas antarprovinsi dan mendukung pengembangan IKN.

“Wings Air menawarkan solusi transportasi udara secara point to point dan nyaman, dengan fokus kemudahan dan fleksibilitas untuk merencanakan perjalanan dengan ketersediaan rute langsung antara kota-kota utama di Kalimantan, seperti Pontianak, Pangkalan Bun, Sampit, Palangka Raya, Banjarmasin, dan Balikpapan,” sebutnya.

Daya tarik rute ini terletak pada kemudahan perjalanan antarkota di Kalimantan, terutama bagi masyarakat, pebisnis, dan wisatawan yang ingin menjangkau wilayah-wilayah strategis dengan cepat.

Rute Pontianak (PNK) ke Pangkalan Bun (PKN) memberikan akses langsung ke kota-kota penting di Kalimantan Tengah melalui rute baru Pangkalan Bun (PKN) ke Sampit (SMQ) dan Sampit (SMQ) ke Palangka Raya (PKY).

“Selain itu, rute ini juga menghubungkan Pangkalan Bun (PKN) dengan Banjarmasin (BDJ) di Kalimantan Selatan, memperkuat konektivitas antarprovinsi dan memfasilitasi mobilitas yang lebih lancar untuk kegiatan bisnis dan pariwisata,” lanjutnya.

Khususnya untuk rute yang melibatkan Sampit dimulai 24 Agustus 2024 dengan tiga kali penerbangan dalam seminggu, yakni pada Selasa, Kamis dan Sabtu.

Penerbangan dioperasikan menggunakan pesawat ATR 72 (kapasitas 72 kursi kelas ekonomi) yang memiliki keunggulan dalam menjangkau wilayah-wilayah hingga setingkat kecamatan atau kabupaten.

Kemampuan lepas landas dan mendarat di bandara-bandara kecil, pesawat ATR 72 membuka akses lebih luas dan mendalam, sehingga meningkatkan konektivitas dan keterbukaan akses bagi masyarakat lokal, serta mendukung perkembangan ekonomi dan pariwisata di seluruh Kalimantan.