Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada para menterinya. Dia meminta para menteri mengerahkan pejabat-pejabat di bawahnya bekerja keras dan cepat.

Prabowo meminta jangan biarkan ada bawahan yang tidak mau bekerja keras dan tidak patuh terhadap atasan. Bila para menteri merasa tidak puas dengan kinerja bawahannya, Prabowo meminta agar memberikan laporan segera. Dia mengarahkan agar bawahan seperti itu langsung dicopot saja.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bila ada bawahan para menteri yang tidak mau bekerja keras untuk rakyat dan tidak patuh perintah, lebih baik di rumah saja daripada membebani kerja pemerintah.

"Kalau Anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan! Kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan raykat, saudara saya beri wewenang, copot. Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita," tegas Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Prabowo meminta agar jajaran menterinya segera menyiapkan program kerja masing-masing sesuai dengan arahan kebijakannya. Arahan kebijakan itu sendiri diungkapkan Prabowo dalam Pidato Pertamanya sebagai Presiden pada Sidang MPR.

Purnawirawan Jenderal TNI itu juga menekankan semua program bisa dibentuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dia ingin kabinetnya bisa bekerja dengan cepat.

"Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara akan segera menyiapkan program kerja masing-masing. saya beri kesempatan segera. Sewaktu-waktu akan saya panggil untuk koordinasi," tegas Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi:

(hal/hns)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinetnya untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tidak perlu bangga dengan Indonesia yang menjadi negara G20 jika masih banyak rakyat miskin dan kelaparan.

"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Hal itu dinilai sebagai salah satu tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu, kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia," tuturnya.

Tujuan nasional lainnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Prabowo menyebut hal itu terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat dari komitmen kita terhadap pendidikan. Kalau tidak salah alokasi anggaran kita di 2025 untuk pendidikan salah satu yang tertinggi, mungkin selama sejarah kita. Kita alokasikan 20%. Jadi masalah pendidikan sangat utama," imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan. Ia menyebut masih banyak masyarakat di Tanah Air yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10).

Selain itu, Prabowo menyebut masih banyak anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah tidak sarapan dan tidak punya pakaian sekolah. Untuk itu, ia meminta para pejabat tidak mudah tersanjung dengan hasil-hasil statistik dan pujian dari luar.

"Kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20, kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia," imbuhnya.

"Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus," tambah Prabowo.

(aid/ara)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik dalam Sidang MPR yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Minggu (20/10).

Mereka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024-2029.

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya demokrasi sebagai dasar negara yang telah dirancang oleh para pendiri bangsa sejak awal berdirinya Indonesia.

"Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan seni utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi," tutur Prabowo saat berpidato usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, Minggu (20/10).

Prabowo juga menegaskan bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus mencerminkan karakter dan budaya bangsa.

Demokrasi Indonesia, menurutnya, harus dijalankan dengan sikap santun, meski terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut tidak boleh menimbulkan permusuhan, caci maki, kebencian, atau kecurangan.

"Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, damai, dan menghindari kemunafikan," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita para leluhur. Dengan adanya kerjasama, Indonesia dapat mencapai kesejahteraan yang gemah ripah dan damai.

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto yakin bisa menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Hal itu diakui sangat berat, namun dipercaya bisa terwujud.

"Kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut Prabowo, pemimpin dan bangsa yang berani adalah mereka yang bisa membuat sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin.

"Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin, kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin," tuturnya.

Di tengah cita-cita yang besar itu, Prabowo menyebut Indonesia butuh suasana kebersamaan. Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi.

"Hanya dengan persatuan dan kerja sama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita, bangsa yang gemah ripah loh jinawi, bangsa yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur, bangsa di mana rakyat cukup pangan, sandang, papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa ketawa," harap Prabowo.

"Marilah kita bangun masa depan bersama, marilah kita menganggap rekan-rekan kita walaupun berbeda suku, agama, partai, berbagai golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia," tambahnya.

(aid/fdl)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyatakan banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan. Ia menyebut masih banyak masyarakat di Tanah Air yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Selain itu, Prabowo menyebut masih banyak anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah tidak sarapan dan tidak punya pakaian sekolah. Untuk itu, ia meminta pemimpin tidak mudah tersanjung dengan hasil-hasil statistik dan pujian dari luar.

"Kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20, kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia," imbuhnya.

"Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus," tambahnya.

Prabowo mengajak semua pihak untuk berani melihat kenyataan. Ia berpesan agar jangan terlalu cepat puas dan gembira dengan menutup mata terhadap tantangan dan penderitaan yang dihadapi masyarakat miskin.

"Mari kita menatap ancaman yang bahaya dengan gagah, marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Marilah kita berhimpun, bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut," tegas Prabowo.

(aid/fdl)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Bayu Adji P

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasang muka serius saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyampaikan pidato tajamnya dalam Sidang Tahunan MPR/DPR 2024, Jumat (16/8/2024). Politikus PDI Perjuangan itu, dalam pidatonya, menyindir kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sindiran Puan mulai dari kualitas demokrasi, penggunaan hukum yang tak tepat guna untuk kepentingan-kepentingan politik, sampai dengan kritik atas proyek strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang tanpa perencanaan matang. Dari penggalan video, terlihat Jokowi hanya pasang muka serius, dengan mata sayu saat mendengarkan 31 menit pidato dari Puan.

Arah garis bibir Presiden Jokowi tampak melengkung ke bawah, alih-alih ke atas sebagai tanda gembira. Mengenakan pakaian adat Betawi, Jokowi yang duduk di kursi presiden, menampakkan kedua jemari-jemari kedua tangannya yang menyatu, dengan menekan kedua ibu jarinya. Ekspresi Presiden Jokowi itu tertangkap pada saat Puan, mengkritisi soal hasil dari pembangunan IKN.

“Pembangunan Ibu Kota Nusantara selain membutuhkan perancanaan manajemen sumber daya manusia yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, dukungan investasi juga sangat ditentukan oleh dukungan seluruh pemangku kepentingan, dan seluruh anak bangsa untuk dapat selaras dalam memaknai ibu kota negara, sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia ke depan,” kata Puan.

“Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintahn ke depan, pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan lebih baik dari pada rencana-rencana besar yang hanya dibiacarakan,” sambung Puan.

Puan juga mengkritisi kualitas politik Indonesia belakangan yang jauh dari etika dan martabat. Dalam pidatonya, kata Puan, demokrasi yang semestinya menjadi patron dalam perpolitikan di Indonesia, belakangan jauh dari etika, dan martabat.

Sehingga, kata Puan, muncul anggapan di masyarakat bahwa politik hanya menggambarkan pemerintahan yang seolah-olah hanya milik satu pihak. Tanpa, mementingkan aspirasi dari masyarakat. “Negara Indonesia, bukan satu negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan. Akan tetapi, kita mendirikan negara semua buat semua. Satu buat semua, semua buat satu. All for one, one for all,” sambung Puan.

Dalam pidato terakhirnya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di Gedung MPR/DPR, Jumat (16/8/2024), Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf itu tak hanya diucapkan satu kali, melainkan berkali-kali.

Jokowi mengatakan, sepuluh tahun memimpin Indonesia bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Ia sangat menyadari dirinya masih jauh dari sempurna, apalagi istimewa. Ia mengaku, sangat mungkin masih ada hal yang luput dari pandangannya sebagai presiden.

"Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya," kata dia dalam pidatonya.

Karena itu, Jokowi meminta maaf kepada seluruh warga. Apalagi, saat ini merupakan penghujung masa jabatannya sebagai presiden.

"Di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun. Saya dan KH Ma’ruf Amin mohon maaf," kata Jokowi.

Ia meminta maaf karena sangat mungkin masih ada warga yang kecewa. Apalagi, masih banyak harapan yang mungkin belum bisa terwujud dan cita-cita yahg belum bisa tergapai.

"Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, capaian yang telah dilakukannya belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Capaiannya juga disebut belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan warga.

"Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045," kata Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai program makan bergizi gratis dalam pidato kenegaraan terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Program makan bergizi gratis tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonom menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Pertama, makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, program makan bergizi gratis bakal meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dia menyebutkan, program tersebut bakal dilaksanakan secara bertahap.

"Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," imbuhnya.

Prabowo sebelumnya tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus itu muncul demi menghindari potensi kebocoran anggaran program tersebut.

"Ada fenomena sebagai anak bangsa bahwa sadar semua terjadi banyak kebocoran di bangsa kita. Nah, ini sekarang bagaimana kita membuat skema dengan efisien dengan baik, tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai program makan bergizi gratis dalam pidato kenegaraan terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Program makan bergizi gratis tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonom menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Pertama, makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, program makan bergizi gratis bakal meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dia menyebutkan, program tersebut bakal dilaksanakan secara bertahap.

"Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," imbuhnya.

Prabowo sebelumnya tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus itu muncul demi menghindari potensi kebocoran anggaran program tersebut.

"Ada fenomena sebagai anak bangsa bahwa sadar semua terjadi banyak kebocoran di bangsa kita. Nah, ini sekarang bagaimana kita membuat skema dengan efisien dengan baik, tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P I Wayan Sudirta mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Wayan menyayangkan Jokowi yang tidak terlalu lugas dalam menyampaikan pidatonya.

"Materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung utang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM, SDA. Bahkan masalah hukum pun yang disinggung hanya soal-soal yang sangat normatif seperti Komisi Yudisial. Tidak memberikan masukan bagaimana agar Komisi Yudisial ini berperan," ujar Wayan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat.

"Memang ada tiga hal sebagai produk pemerintahan Jokowi yang disebut seperti KUHP, Omnibus Law. Tapi sekali lagi, penjelasannya tidak memadai. Sebenarnya yang kami tunggu sekarang ini kan penjelasan mengenai masalah persatuan, masalah demokrasi, masalah keadilan sosial. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum," sambungnya.

Wayan menjelaskan, persoalan di dunia hukum saat ini adalah ketidakadilan pemberian hukum kepada rakyat, di mana orang-orang yang dekat dengan kekuasaan mendapatkan perlakuan istimewa.

Anggota Komisi III DPR ini menilai, orang yang tidak dekat dengan kekuasaan malah dicari-cari terus kesalahannya.

"Paling tidak kita berharap, kalaupun tidak klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga. Demokrasi lebih terjaga. Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong. Tapi itu tidak memadai yang kita tangkap," kata Wayan.

Maka dari itu, kata Wayan, demi persatuan dan kebaikan bersama, pihaknya akan memberi masukan kepada Jokowi.

Dia merasa, paling tidak, Jokowi bisa menekankan betapa pentingnya persatuan, demokrasi, dan hak rakyat.

"Walaupun dalam waktu 2-3 bulan mendatang waktunya terasa singkat," ucapnya.

Sementara itu, Wayan merasa Jokowi kini sudah bukan negarawan lagi, tidak seperti ketika dirinya masih menjadi relawan Jokowi di masa lalu.

Dia mengaku tidak punya data untuk mendukung kenegarawan Jokowi.

"Bisa jadi sebagian orang masih tetap menganggap Pak Jokowi itu politisi yang negarawan. Yang luar biasa. Bisa jadi. Kalau kita lihat hasil surveinya kan, apakah survei itu objektif dan tidak objektif, tapi nyatanya survei itu masih banyak memberikan apresiasi," jelas Wayan.

"Tapi kalau saya agak sulit memilih kata-kata untuk menyatakan akhir-akhir ini beberapa kebijakannya sebagai seorang negarawan yang bisa kita terima," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti gejolak geopolitik global yang turut mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia.

Puan memaparkan perjalanan bangsa Indonesia selama 5 tahun terakhir ibarat berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti. Hal tersebut mengingat banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi.

Dia menjelaskan, salah satu hambatan tersebut adalah konflik geopolitik regional antar negara. Dia menjelaskan, eskalasi tensi geopolitik ini terjadi di berbagai wilayah dan bahkan melebar ke kawasan Timur tengah.

Selain itu, Indonesia juga harus menghadapi ketidakpastian lain seperti pandemi Covid-19, krisis pangan, krisis energi global, hingga gejolak ekonomi global.

Dia menuturkan, gejolak dan ketidakpastian global tersebut, berdampak langsung terhadap kehidupan sebagai bangsa dan negara Indonesia mulai dari ketahanan kesehatan, sosial, pangan, energi, hingga ekonomi.

"Bahkan kehadiran pemerintahan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat pun seolah diuji," kata Puan dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Dia melanjutkan, APBN sebagai salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal, untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat.

Puan menuturkan, penurunan penerimaan perpajakan, dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar. Sehingga, pemerintah pun harus melakukan penarikan utang secara masif. Walaupun demikian, berkat kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, perekonomian nasional pun dapat berangsur pulih

"Hal ini patut kita syukuri bersama, karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih apalagi ekonominya dapat tumbuh sekitar 5% tiap tahun," jelas Puan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mengenakan pakaian adat saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (16/8/2024) ini.

Pakaian yang digunakan Presiden kali ini yakni baju adatBetawi Bangsawan Ujung Serong berwarna hitam.

Untuk melengkapi penampilannya di pidato kenegaraannya untuk terakhir kalinya, Presiden memakai peci berwarna senada.

Menurut Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, pakaian adat Betawi yang dikenakan Presiden kali ini punya makna terima kasih untuk Kota Jakarta.

Pakaian itu mencerminkan nilai-nilai kesopanan, ketaatan terhadap agama, kekuatan, dan kebijaksanaan yang disimbolkan dari warna dan motif yang tegas dan berani serta kebijaksanaan yang sangat dihormati dalam budaya Betawi.

Selain itu, ada alasan filosofis di balik baju adat Betawi ini.

Yaitu sebagai perjuangan bersama selama 10 tahun ini dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa demi memajukan Indonesia.

Kebiasaan Kepala Negara memakai baju adat saat sidang tahunan dimulai sejak 2017 lalu.

Saat itu, Jokowi mengenakan baju adat Suku Bugis dari Sulawesi Selatan.

Berikut ini rangkuman baju adat Presiden yang dikenakannya saat menghadiri sidang tahunan DPR-MPR setiap tanggal 16 Agustus.

1. Baju adat Bugis (2017)

Saat menghadiri Sidang Tahunan MPR 2017, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat dari Suku Bugis, Sulawesi Selatan.

Pakaian adat tersebut dilengkapi dengan songkok warna emas atau disebut sebagai songkok ta bone.

Untuk bawahannya, Presiden memakai sarung songket bercorak jingga dengan aksen merah marun keemasan.

Sementara saat menghadiri Sidang Tahunan MPR 2018, Jokowi tidak mengenakan pakaian adat. Saat itu, Presiden hanya memakai setelan jas berwarna biru dongker.

2. Pakaian adat Sasak (2019)

Pada 2019, Presiden Jokowi kembali mengenakan baju adat saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR sekaligus sidang bersama DPR dan DPD RI.

Jokowi terlihat memakai setelan adat berwarna coklat keemasan dari Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dengan bawahan berupa songket bermotif subahnale, keris turut terpasang di bagian depan pakaian.

Sementara itu, di bagian kepala, Jokowi mengenakan mahkota yang disebut asapuk.

Secara keseluruhan, busana ini merupakan busana pemimpin dalam budaya Lombok.

3. Baju adat Suku Sabu (2020)

Presiden melanjutkan kebiasaan mengenakan pakaian adat pada Sidang Tahunan MPR 2020, dengan baju dari Suku Sabu Raijua asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pakaian adat itu terdiri dari topi dan kain tenun menyilang di bagian dada yang juga digunakan untuk sarung.

Penampilannya pun tampak lengkap dengan aksesoris berupa kalung dan sabuk berwarna emas.

Karena digelar di tengah pandemi Covid-19, Presiden juga mengenakan masker hitam bercorak senada dengan baju adat.

4. Pakaian adat Suku Badui (2021)

Pada 2021, Jokowi menghadiri Sidang Tahunan MPR dengan memakai pakaian adat Urang Kanakes dari Suku Badui, Banten.

Penampilannya terdiri dari pakaian kutung lengan panjang atau jamang sangsang berwarna hitam.

Pada bagian kepala, terlihat telekung atau ikat kepala hasil tenun masyarakat Badui berwarna biru.

Penampilan Jokowi juga dilengkapi tas selempang yang khas dari suku tersebut.

5. Baju adat Bangka Belitung (2022)

Saat menyampaikan pidato kenegaraan 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwarna hijau tua.

Busana ini dilengkapi selendang warna hijau tua dengan motif pucuk rebung keemasan di pinggirnya.

Penampilan Jokowi pun tampak apik dengan perpaduan bawahan berupa kain cual dan celana coklat.

"Baju adat yang saya kenakan ini adalah baju Paksian, dari Provinsi Bangka Belitung. Motif pucuk rebung yang melambangkan kerukunan dan warna hijau dipilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan," ujar Jokowi pada 16 Agustus 2022.

6. Pakaian adat Tanimbar (2023)

Baju adat pria Tanimbar menjadi pilihan Presiden Jokowi pada sidang tahunan 2023.

Pakaian yang dipakai Jokowi terdiri dari dari celana dan kemeja panjang serta dilengkapi dengan umpan, selembar kain tenun yang dililitkan ke tubuh dan diikatkan di bahu atau pinggang.

Sementara pada bagian kepala, tampak hiasan dari bulu burung, seperti burung cenderawasih atau kakatua.

Pakaian adat tersebut berkaitan dengan identitas budaya, spiritualitas, dan nilai-nilai masyarakat Tanimbar

Motif-motif pada baju tersebut juga memiliki makna simbolis yang menggambarkan keseimbangan alam, hubungan antara manusia dan alam, serta nilai-nilai sosial dan spiritual.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya kebiasaan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR. Kebiasaan ini dimulai Jokowi pada 2017.

Kebiasaan ini bisa dibilang menjadi signature style atau ciri khas Jokowi. Pasalnya, ia menjadi Presiden pertama yang melakukan 'tradisi' mengenakan pakaian adat saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, sehari jelang Hari Kemerdekaan RI.

Lalu pakaian adat apa saja yang pernah dipakai Jokowi dari 2017 hingga 2023? Inilah daftarnya:

2017 - Baju Adat Bugis

Jokowi mengawali tradisi mengenakan pakaian adat pada 2017 lalu dengan memakai Songkok Emas yang merupakan baju adat Suku Bugis, Sulawesi Selatan. Baju adat tersebut biasanya dipakai oleh bangsawan Makassar.

(Jokowi pakai baju adat Bugis di Sidang Tahunan MPR 2017. Foto: Biro Pers Sekretariat Kepresidenan)

2019 - Baju Adat Sasak

Presiden ke-7 RI tersebut baru mengenakan baju Suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sidang Tahunan MPR tahun 2019. Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi disebut juga Pegon.

Baju adat tersebut dilengkapi dengan sejumlah aksesori, salah satunya adalah ikat kepala yang bernama Sapuq.


(Jokowi Kenakan Pakaian Adat Sasak Foto: Setpres)

Baca juga: Ini Daftar Lengkap Susunan Acara Sidang Tahunan 2024

2020 - Baju Adat Sabu

Tradisi mengenakan pakaian adat ini berlanjut di 2020. Ketika itu Jokowi mengenakan pakaian adat Suku Sabu dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Pakaian tersebut terdiri dari kemeja hitam lengan panjang, kain selempang bercorak bunga berwarna emas, serta ikat kepala bercorak serupa.

Sementara itu, Suku Sabu adalah salah satu kelompok etnis masyarakat yang mendiami Pulau Sawu dan Pulau Raijua di NTT.


(Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2020 Foto: Biro Pers Sekretariat Kepresidenan)

2021 - Baju Adat Badui

Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2021, Jokowi mengenakan baju adat Suku Badui dari Banten. Presiden menggunakan pakaian serba hitam, ikat kepala hitam bercorak biru, dan tas selempang.
Pakaian yang dipakai secara rinci terdiri dari baju kutung, tas selempang, serta ikat kepala bernama Telekung yang merupakan hasil tenun masyarakat Badui.

Alasannya memilih pakaian adat suku Badui adalah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas nilai-nilai adat Suku Badui.


(Jokowi pakaian adat suku Badui Foto: Instagram)

2022 - Pakaian Adat Paksian

Paksian menjadi pakaian adat yang dipakai Jokowi pada Sidang Tahunan MPR RI 2022. Pakaian ini merupakan baju Paksian dari Bangka Belitung.

“Pada baju tersebut terdapat ornamen hiasan bermotif Pucuk Rebung. Sebenarnya warna asli baju adat ini merah, namun selaras perkembangan zaman, warnanya menyesuaikan selera pemakainya,” jelas Sekretaris Pribadi Presiden Jokowi, Anggit Nugroho.


(Jokowi pakaian adat Paksian Foto: Setpres)

2023 - Baju Adat Tanimbar

Pada sidang Tahunan MPR tahun 2023, Jokowi mengenakan baju adat Suku Tanimbar dari Maluku. Pakaian adat yang dikenakannya diperuntukan bagi bangsawan atau masyarakat kelas atas.

Pakaian adat tersebut dilengkapi dengan selempang atau skwai yang merupakan dua lembar tenun ikat yang disilangkan di dada. Selain itu, Jokowi juga mengenakan penutup kepala (Suar Bebeb Ulu) yang dilengkapi dengan hiasan bulu burung cendrawasih, serta kalung emas (wangpar).


(Jokowi pakai baju adat Tanimbar di sidang Tahunan MPR tahun 2023. Foto: Setpres)

(RUL)