Bisnis.com, GARUT - Pasangan Abdusy Syakur Amin-Luthfianisa Putri Karlina diprediksi akan memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Garut 2024.

Berdasarkan survey Indikator, pasangan tersebut mendapatkan dukungan 51,9% masyarakat. Sedangkan, pasangan Helmi Budiman-Yudi Nugraha mendapat dukungan sebesar 43,3%.

"Sisanya merupakan massa mengambang sekitar 4,9%," tulis Indikator dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Bisnis.com, Selasa (5/11/2024).

Namun begitu, dalam survey tersebut popularitas Helmi Budiman paling tinggi dibandingkan peserta lainnya yakni, 87.7%, diikuti Abdusy Syakur Amin 74%. kemudian Luthfianisa Putri Karlina 51.8%, dan Yudi Nugraha 38.7%.

Sementara, tingkat ketidaksukaan masyarakat pada Luthfianisa Putri Karlina paling tinggi 79.7%, kemudian Helmi Budiman 74.5%, Abdusy Syakur Amin 72.8%, dan Yudi Nugraha 72.2%.

"Popularitas merupakan hal mendasar dalam politik elektoral, tidak mungkin dipilih jika tidak dikenal. Populer juga belum tentu dipilih jika ada calon lain yang lebih disukai. Oleh karena itu populer saja tidak cukup, citra personal calon juga harus positif," tulisnya.

Diketahui, Pilkada Kabupaten Garut 2024 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu, Helmi Budiman-Yudi Nugraha Lasminingrat. Pasangan ini didukung oleh koalisi yang terdiri dari PKS, PPP, PSI, dan Perindo.

Helmi Budiman adalah mantan Wakil Bupati Garut dan merupakan dokter lulusan Universitas Padjadjaran. Sementara Yudi Nugraha adalah pengusaha serta Ketua DPD PPP Kabupaten Garut.

Pasangan nomor urut dua yakni, Abdusy Syakur Amin-Luthfianisa Putri Karlina. Pasangan ini diusung oleh partai besar seperti Golkar, Gerindra, PKB, PDIP, Demokrat, NasDem, PAN, Hanura, Gelora, Umat, dan PBB.

Abdusy Syakur adalah Rektor Universitas Garut dan cucu tokoh nasional KH Anwar Musaddad, sementara Luthfianisa adalah pengusaha muda yang juga seorang dokter gigi.

KOMPAS.com - Pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) nomor urut 3, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (ASIH), menerima dukungan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jabar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Deklarasi dukungan tersebut disaksikan langsung oleh Ahmad Syaikhu dan berlangsung di Hotel Gino Feruci, Jalan Kebon Jati, Kecamatan Andir, Kota Bandung, pada Rabu (16/10/2024).

"Saya tentu apresiasi dan terima kasih pada DDII Jabar yang telah memberikan pernyataan dukungan terhadap pasangan ASIH," ucap Syaikhu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Ia berharap dukungan tersebut dapat memperkuat langkah pasangan ASIH menuju kemenangan di Pilkada 2024.

Ustaz Ahmad Syaikhu, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa DDII memiliki jaringan yang luas di 27 kota/kabupaten, dengan berbagai institusi sekolah dan dai yang siap mengampanyekan visi dan misi program pasangan ASIH kepada masyarakat.

“Ini akan semakin meyakinkan masyarakat dan mempermudah penyampaian program kepada mereka, sehingga diharapkan masyarakat tertarik untuk memberikan dukungannya,” imbuhnya.

Kawal kemenangan pasangan ASIH

Sebelumnya, Ketua Umum DDII Jabar Kiai Haji Muhammad Roinul Balad menegaskan komitmennya untuk mengawal kemenangan pasangan ASIH di Pilkada 2024.

Ia menilai bahwa pasangan ASIH memiliki program dan visi yang jelas untuk memajukan Jabar ke depan.

“Visi-misi mereka mencerminkan silih asah, silih asih, silih asuh, yang bertujuan menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan derajat hidup mereka,” kata Ustadz Roin.

Ia juga menambahkan pentingnya keamanan dan kebersamaan dalam mencapai tujuan tersebut.

Roin menegaskan bahwa DDII Jabar akan menggerakkan para anggota dan dai yang tersebar di 27 kabupaten/kota untuk memenangkan pasangan ASIH.

“Kami memiliki sekitar 700 dai yang tercatat, dan potensi ini akan kami maksimalkan untuk pemenangan ASIH pada Pilkada 2024,” tuturnya.

Bunyi deklarasi dukungan DDII Jabar

Sebagai informasi, DDII Jabar telah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan ASIH di Pilkada 2024, yang diungkapkan dalam beberapa poin.

Pertama, mendukung pasangan ASIH sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jabar periode 2024-2029.

Kedua, mengampanyekan dan menyukseskan kemenangan pasangan ASIH kepada masyarakat Jabar secara umum.

Ketiga, mengajak jemaah Dewan Dakwah Jabar untuk menjadi pendukung pasangan ASIH di pelosok Jabar.

Keempat, mengeluarkan semua potensi yang ada untuk membantu kemenangan ASIH.

Kelima, mengawal pasangan ASIH dari masa kampanye hingga menjabat, dalam rangka menciptakan Jawa Barat yang religius, adil, dan sejahtera.

Bisnis.com, JAKARTA -- Lembaga survei Poltracking Indonesia menyampaikan pasangan calon Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan unggul di lima wilayah aglomerasi-kultural Jawa Barat (Jabar).

Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan paslon Dedi-Erwan unggul di wilayah aglomerasi-kultural Jabar Megapolitan. Wilayah ini mencakup Bogor, Bekasi dan Depok dengan sebaran pemilih tertinggi di Jabar sebanyak 28,3 %.

Dalam hal ini, Dedi-Erwan memperoleh elektabilitas 55,3%, disusul Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie 12,4%, Acep Adang-Gitalis Dwi 6,2% dan terakhir ada Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja 2,4%.

"Angka tertinggi ini didapat oleh Dedi-Erwan yaitu kecenderungan 55,3% dan kita ketahui di Megapolitan ini adalah basis sebagian besar mesin politik yang menopang pasangan Syaikhu dan Ilham Habibie atau basis PKS," ujarnya di YouTube Poltracking TV, Kamis (25/9/2024).

Hanya saja, pada wilayah aglomerasi-kultural itu masih berpotensi terjadi pergeseran suara ke Syaikhu-Habibie apabila massa PKS melakukan manuver di Bogor, Depok dan Bekasi.

"Barangkali ada potensi pergerakan dari basis ini, kemungkinan kalau mesin politik PKS bergerak seperti Pemilu lalu atau Pilkada Jabar 2018 yang lalu pasangan Sudrajat-Syaikhu melejit di dua bulan terakhir cukup tinggi menyusul Ridwan Kamil. Apakah fenomena itu akan terjadi juga?" kata Hanta.

Kemudian, di wilayah lainnya Dedi-Erwan juga unggul dari pasangan lainnya, seperti Pantura yang mencakup Cirebon, Indramayu, Kuningan, Karawang, Majalengka dan Subang.

Wilayah Pantura memiliki pemilih 25,1% dari seluruh Jabar. Dedi-Erwan meraup elektabilitas mencapai 68,3%. Kondisi yang sama juga terjadi di Bandung Raya dengan cakupan Bandung, Cimahi dan Subang. Pasangan yang diusung partai KIM itu memiliki elektabilitas 79,6%.

Selanjutnya, Dedi-Erwan juga unggul di Priangan Timur (Ciamis, Garut, Pangandaran hingga Tasikmalaya) sebesar 65,8% dan Priangan Barat (Cianjur dan Sukabumi) mencapai 64,3%.

"Priangan barat proporsi sebesar 11,6% ini juga ungu kepemilihannya kepada Dedi-Erwan sebesar 64,3%, disusul Syaikhu-Habibie 14,3%, dan yang lainnya tidak terlalu signifikan," pungkasnya

Sebagai informasi, Survei Poltracking ini digelar pada 8-14 September 2024 dengan melibatkan 1.200 responden di Jawa Barat. Adapun, metode survei menggunakan multistage random sampling dengan margin of error di angka kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Bisnis.com, BANDUNG — Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Dadang Supriatna-Ali Syakieb (Bedas) mendapat nomor urut 2 pada pengundian nomor urut yang diselenggarakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, Senin (23/9/2024).

Sebelum dilakukan pengundian, KPU Kabupaten Bandung menjelaskan aturan tahapan pengambilan nomor urut pasangan.

Kedua paslon kemudian mengambil nomor urut secara bergantian. Mereka kemudian membuka dan menunjukkan nomor urut di Pilbup Bandung 2024.

"Alhamdulillah, kami bersyukur mendapat nomor urut 2. Nomor 2 ini sesuai keinginan dan harapan kami," ujar Dadang Supriatna usai pengundian nomor urut.

Dadang Supriatna-Ali Syakieb meyakini bahwa nomor urut 2 membawa makna yang mendalam dan keberkahan bagi pasangan yang diusung PKB, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, PDIP dan parpol non parlemen ini.

"Nomor 2 ini istimewa, menjadi simbol harapan dan do'a bagi kami untuk melayani masyarakat Kabupaten Bandung selama dua periode. Salam dua jari, salam dua periode," ungkap Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.

Pasangan Bandung Lebih Bedas ini menegaskan bahwa nomor urut hanyalah simbol, yang terpenting adalah kerja keras untuk meraih kepercayaan dan meraih hati masyarakat Kabupaten Bandung.

"Sebenarnya mau nomor berapa aja baik. Yang penting menang. Dan insya Allah nomor 2 ini akan mengantarkan kami kepada kemenangan dan melanjutkan dua periode," tutur Kang DS sambil tersenyum.

Pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb juga menyatakan pihaknya tidak ingin terlalu terjebak dalam euforia dalam merayakan pengundian nomor urut tersebut. Terlebih, kata dia, Kabupaten Bandung saat ini tengah berduka pasca bencana gempa bumi di Kertasari pekan lalu.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh partai pendukung, keluarga dan seluruh relawan serta pendukungnya yang telah memberikan dukungan penuh selama ini.

"Berkat dukungan dari semuanya, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bandung kami telah bekerja selams 3,5 tahun. Walau sangat singkat, alhamdulillah peningkatan-peningkatan sangat luar biasa," ujar Kang DS.

"APBD kita dari asalnya Rp 4,6 triliun menjadi Rp 7,4 triliun. PAD kita dari awalnya hanya Rp 960 miliar, sekarang menjadi Rp 1,5 triliun."

Pada kesempatan tersebut, Kang DS mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersama-sama membangun Bandung yang lebih baik. Sebab, kata dia, diperlukan kolaborasi dan sinergi dalam membangun daerah.

"Lima rumah sakit baru juga sudah kita bangun. Puluhan sekolah baru juga sudah diwujudkan. Tapi itu semua belum cukup. Kita lanjutkan dua periode untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan," tegasnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga menginstruksikan kepada seluruh pendukungnya agar tidak melakukan cara-cara kampanye kotor apalagi menjelek-jelekan paslon lain.

"Haram bagi kita untuk melakukan hate speech. Tidak perlu menjelek-jelejan yang lain. Kita lebih baik informasikan berbagai keberhasilan dan prestasi kita selama 3,5 tahun memimpin Kabupaten Bandung," ungkap Kang DS.

Bisnis.com, BANDUNG — Bupati Bandung Dadang Supriatna mendapatkan amunisi baru untuk berkontestasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Pasalnya, PDI Perjuangan (PDIP) baru saja menyatakan dukungan kepada pasangan calon Bupati Bandung petahana, Dadang Supriatna dan bakal calon Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb di Pilkada Kabupaten Bandung 27 November 2024 mendatang.

Pernyataan dukungan ditandai dengan penyerahan surat tugas dari Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono kepada Bacabup Dadang Supriatna dari PKB, di kediaman Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung, Jumat (16/8/2024) malam.

"Ya, jadi memang PDI Perjuangan berproses. Dari awal memang kita tidak menyiapkan calon kepala daerah untuk Pilkada Kabupaten Bandung. Sehingga tidak ada surat tugas yang diberikan kepada kader ataupun non kader dari PDI Perjuangan," kata Ono dalam keterangan resminya.

Proses kemudian berlanjut dengan adanya surat dari DPC PDIP Kabupaten Bandung ke DPD PDIP Jabar yang mengajukan calon kepala daerah Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini. DPD PDI Perjuangan Jabar pun langsung melakukan fit and proper test kepada Kang DS.

"Akhirnya hari ini kita sepakat untuk mengusung dan mendukung pasangan Dadang Supriatna dan Ali Syakieb dan akan segera diproses melalui DPP PDI Perjuangan untuk mendapatkan surat rekomendasi DPP," jelas Ono.

Sebelumnya diberitakan, PDIP dan PKB sepakat menjalin koalisi untuk Pilgub Jabar. Kedua partai itu akan mengusung pasangan Ono Surono dan Acep Adang maju di Pilgub Jabar 2024.

Sekretaris DPD PDIP Jabar Ketut Sustiawan dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024) malam, mengatakan kerja sama politik dengan PKB dilakukan di 13 kabupaten/kota, termasuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Untuk Pilgub Jabar, Ketut menemukan kesamaan visi dan misi dengan PKB. PDIP menyodorkan nama Ono Surono sebagai bakal calon gubernur, sementara dari PKB ada sosok Acep Adang Ruhiyat yang menjadi bakal calon wakil gubernur.

"Untuk Pilgub Jabar ada kesepakatan, untuk calon gubernurnya ada Ono Surono dan wakilnya Kiai Acep Adang, yang akan kita bawa ke DPP masing-masing. Di Jawa Barat kita bersepakat untuk melanjutkan kerja sama ini di tingkat provinsi dalam hal kontestasi Pilkada Jawa Barat," ungkap Ketut.

Kesepakatan diperoleh usai pertemuan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono dengan Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Maju (KIM) nampaknya menghadapi tantangan terkait pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta dan Jawa Barat.

Namun, sejumlah elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam KIM menegaskan bahwa koalisi yang terbentuk pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan tetap solid dalam menghadapi Pilkada 2024.

Meskipun, sempat terjadi perbedaan terkait pengusungan bakal calon kepala daerah pada Pilkada Banten. Partai Golkar dan Gerindra sepertinya akan berhadapan karena Gerindra tidak menginginkan Ketua DPD Gerindra Banten Adra Soni menjadi calon wakil gubernur dari kader Golkar Airin Rachmi Diany.

Oleh karenanya, Gerindra membentuk poros tandingan yaitu Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah pada Pilkada Banten.

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Ketua Umum Partai Demokrat membantah KIM pecah.

Menurut Idrus Marham, KIM justru disiapkan sebagai koalisi permanen atau koalisi panjang ke depannya.

"Saya ingin ulangi. Jadi, Koalisi Indonesia Maju itu memiliki visi misi ke depan jauh ke depan yaitu 2045 dan karena itu perkembangan koalisi ini bahwa ini adalah Koalisi Indonesia Maju yang permanen," kata Idrus dalam jumpa pers di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada 25 Juli 2024.

Bahkan, terbaru Airlangga melontarkan ultimatum agar tidak ada yang mencoba mengganggu soliditas koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 tersebut.

"Jangan ada pihak-pihak yang ingin mengganggu soliditas dan hubungan baik antar partai di dalam Koalisi Indonesia Maju," kata Airlangga pada 2 Agustus 2024.

Selain itu, Airlangga mengatakan, KIM juga solid untuk memenangkan Pilkada 2024. Dia berharap, KIM bisa mendominasi pada Pilkada 2024.

"Kita akan kawal dalam pilkada kader dari Koalisi Indonesia Maju itu juga kita harapkan bisa mendominasi pilkada nanti," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Soliditas KIM terbukti dengan mengusung duet petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak pada Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024.

Setidaknya lima partai yang tergabung di KIM sudah memberikan surat rekomendasi pada Khofifah-Emil Dardak kembali maju di Jatim. Kelimanya adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berusaha solid di Jakarta dan Jabar

Namun, kekompakan KIM nampaknya sedikit menemui tantangan terkait pencalonan pada Pilkada Jakarta dan Jawa Barat (Jabar).

Kurang dari satu bulan jelang pembukaan pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024, KIM belum mengeluarkan nama pasangan yang bakal diusung pada Pilkada Jakarta dan Jabar.

Meskipun, terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan dukungan partainya untuk kader Partai Gerindra Dedi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur (cagub) yang bakal diusung di Jabar.

"Kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Dedi Mulyadi dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua (DPRD Jabar) Pak Ade Ginanjar, jadi pembicaraan sudah sampai sana," kata Airlangga ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada 2 Agustus 2024.

Keputusan Golkar tersebut cukup mengejutkan karena sebelumnya sejumlah elite partai berlambang pohon beringin tersebut bersikeras tetap menginginkan kader mereka Ridwan Kamil maju di Jabar. Meskipun, mayoritas partai di KIM diketahui menginginkan Ridwan Kamil maju pada Pilkada Jakarta, guna menghadapi Anies Baswedan.

Bahkan, Golkar sempat memuculkan nama Jusuf Hamka untuk diduetkan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju di Jakarta.

Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa partai-partai di dalam KIM akan satu suara untuk mengusung pasangan calon pada Pilkada Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) 2024.

“Kami kan akan rencananya bersama-sama KIM ini, tidak terpecah mengusung pasangan calon, baik itu Jakarta maupun di Jawa Barat,” ujarnya saat ditemui usai acara Milad ke-26 Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta pada 3 Agustus 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni juga memastikan bahwa partai yang tergabung dalam KIM berusaha sepakat untuk satu suara terkait pencalonan kepala daerah pada Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng).

“Kita kan dari awal ada pembicaraan dengan teman-teman di KIM, di Golkar, Demokrat, Gerindra ya sebisa mungkin kita ini bareng, kira-kira begitu. Ada di beberapa tempat enggak bareng tapi juga diomongin baik-baik kan? Misalkan itu di Banten itu beda,” katanya di kantor DPP PSI, Jakarta pada 25 Juli 2024.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berpandangan bahwa memang telah terjadi semacam kesepakatan politik terutama antara Golkar dan Gerindra di dalam tubuh KIM. Sehingga, Golkar sepakat mengusung Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar.

“Inilah realitas KIM, ketika partai-partai KIM itu mengatakan ingin solid dan komit semua keinginan partai tentu dikompromikan dengan partai-partai koalisi yang lain,” ujar Adi kepada Kompas.com, Minggu (4/8/2024).

Selain itu, Adi menilai, telah terjadi titik temu di dalam tubuh KIM dengan adanya kesepakatan Gerindra-Golkar mengusung Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar 2024.

“Saya melihat ini semacam kesepakatan politik, titik temu politik khususnya antara Gerindra dan Golkar,” ujar Adi.

“Itulah realitas politik bahwa ketika Golkar menjadi bagian dari KIM, segala keinginan politiknya dinegosiasikan dengan partai KIM yang lain terutama Gerindra,” katanya melanjutkan.

KIM "Plus"

Bahkan, mensiasati terkait pencalonan demi memenangkan Pilkada Jakarta, Jabar, dan Jawa Tengah (Jateng), KIM akan ketambahan partai politik baru sehingga menjadi KIM "Plus”.

"Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ada Koalisi Indonesia Maju 'Plus'," ujar Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di iNews Tower, Jakarta pada 31 Juli 2024.

Namun, menurut Dasco, partai di luar koalisi tersebut hanya bergabung di daerah-daerah tertentu.

"Ini nunggu Pak Prabowo pulang. Akan ada pertemuan dari partai-partai koalisi. Koalisi Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus,” katanya.

Keberadaan KIM Plus ini sempat ditanggapi positif oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Oleh karenanya, tiket maju Pilkada Jakarta yang sebelumnya dipegang oleh Anies Baswedan bisa saja lepas jika PKS, PKB, dan Nasdem bergabung dalam KIM Plus. Sebab, dukungan ketiga partai itu bisa saja berubah mendukung pasangan calon yang disodorkan KIM.

Meskipun, baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dan Nasdem yang resmi mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan maju sebagai bakal cagub di Jakarta.

Lantas seberapa penting Jabar, Jateng hingga Jakarta dikuasai oleh KIM sehingga pembahasan pencalonan menjadi alot dan memunculkan wacana KIM Plus?

Mendominasi dan kesinambungan

Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, KIM kompak pada Pilkada 2024 karena menginginkan hasil yang selaras dengan Pilpres 2024. Pada akhirnya, bersama-sama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun mendatang.

“Kita ingin duduk bareng dulu untuk merumuskan kepentingan bersama karena kan idealnya adalah presiden dan wakil presiden didukung partai tertentu, di bawahnya juga didukung partai-partai tersebut sehingga bisa linear. Nah itu sehingga kita saling tunggu, saling komunikasi,” ujarnya pada 25 Juli 2024.

Sementara itu, Airlangga sempat melontarkan keinginan agar KIM bisa mendominasi pada Pilkada 2024.

"Kita akan kawal dalam pilkada kader dari Koalisi Indonesia Maju itu juga kita harapkan bisa mendominasi pilkada nanti,” kata Airlangga pada 2 Agustus 2024.

Lantas kenapa Jabar penting untuk dimenangkan oleh KIM pada Pilkada 2024?

Basis suara di Jabar

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com pada 18 Juni 2024 mengatakan bahwa basis suara di Jabar sangat besar.

Hal itulah, dalam pertimbangan Dedi, yang membuat Golkar lama memutuskan untuk menarik Ridwan Kamil ke Jakarta.

Apalagi, menurut Dedi, jika berbicara mengenai kepentingan elektoral di 2029. Jabar bakal menjadi magnet perolehan suara.

“Bagi Golkar itu akan satu strategi yang cukup merugikan dan tidak efektif bagi untuk menjaga elektoral mereka sampai di 2029 kalau memaksa Ridwan Kamil tetap di Jakarta tapi punya potensi tidak memiliki tokoh di Jabar. Sementara kalau kita mau berhitung secara suara, Jabar kan jelas memiliki kantong suara berlipat-lipat dibandingkan dengan Jakarta,” kata Dedi saat itu.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih di Jabar empat kali dari jumlah pemilih Jakarta. Di Jabar tercatat ada 35.714.901 pemilih, sedangkan Jakarta 8.252.897 pemilih.

Jakarta magnet politik

Apabila Jabar merupakan ceruk suara untuk kepentingan Pemilu 2029, Jakarta bisa dikatakan magnet politik dalam dunia perpolitikan di Tanah Air meski bukan lagi berstatus Ibu Kota Negara.

Oleh karena itu, Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpandangan bahwa KIM dan Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto memiliki kepentingan atau atensi dengan Jakarta.

"Daerah kunci, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan yang katakanlah daerah strategis itu diusahakan kepala daerahnya dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Maju,” katanya dalam diskusi di Kompas TV pada 24 Mei 2024.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Menurut dia, Jakarta masih menjadi magnet bagi elite politik.

“Suka atau tidak memang Jakarta ini memang masih jadi magnet bagi elite mana pun ya, karena ini selangkah menuju Istana Merdeka,” kata Agung dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com pada 9 Juli 2024.

Oleh karena itu, berhasil menduduki kekuasaan tertinggi di Jakarta bisa dianggap memiliki kebanggaan dan memegang tiket menuju kontestasi pilpres.

Meskipun, dari jumlah pemilih, Jakarta dengan 8.252.897 pemilih masih kalah jauh dari Jabar dengan 35.714.901 pemilih, Jawa Timur 31.402.838 pemilih, Jawa Tengah 28.289.413 pemilih, dan Banten dengan 8.842.646 pemilih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyebut bahwa faktor calon wakil gubernur (cawagub) penting apabila Koalisi Indonesia Maju (KIM) memutuskan untuk mengusung Dedi Mulyadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024.

Adi lantas menyebut sejumlah nama potensial yang bisa diusung KIM mendamping Dedi Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat (Jabar). Di antaranya, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan anggota DPR RI Desy Ratnasari. Diketahui, keduanya kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Adi, KIM memang tidak memiliki pilihan lain apabila ingin mengusung sosok dari internal KIM. Mengingat, Dedi Mulyadi juga butuh sokongan cawagub dengan modal elektabilitas dan popularitas yang baik.

"Tidak ada pilhan lain, calon wakil Dedi Mulyadi harus punya nama besar minimal sebagai bekal meningkatkan elektabilitas. Dengan asumsi, Dedi Mulyadi mau mencari wakil dari KIM,” kata Adi kepada Kompas.com, Minggu (4/8/2024).

Namun, dia mengatakan, pilihan akan semakin banyak jika KIM ingin mengusung nama di luar koalisi mereka.

“Kecuali mau juga dengan calon wakil dari non KIM. Opsinya bisa banyak, bisa Ilham Habibi, bisa dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) atau PKB (Partai Kebangkitan Bangsa),” ujar Adi.

Namun, dia mengingatkan bahwa pilihan ada di tangan partai-partai yang tergabung dalam KIM.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Golkar mengatakan partainya mendukung kader Partai Gerindra Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar 2024.

Keputusan itu disampaikan Airlangga saat berbicara tentang pertemuan dengan Dedi Mulyadi dan elite Partai Gerindra bersama pengurus Partai Golkar lainnya.

"Kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Dedi Mulyadi dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua (DPRD Jabar) Pak Ade Ginanjar, jadi pembicaraan sudah sampai sana," kata Airlangga ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari KIM terkait dukungan pada Dedi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jabar 2024.

PAN usulkan Bima Arya dan Desy Ratnasari

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa partainya mengusulkan nama Bima Arya dan Desy Ratnasari sebagai bakal cawagub pada Pilkada Jabar.

"Kita berharap para cagub yang sudah ditunjuk dan akan ditunjuk, khusus Jakarta kalau belum ditunjuk, kita akan bersama-sama dan bisa mengusung kader PAN,” kata Eddy saat ditemui usai acara Milad ke-26 Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta pada Sabtu (3/8/2024), dikutip dari Antaranews.

“Di Jawa Barat, Kang Bima Arya, wali kota dua periode berhasil di Bogor. Teh Desy Ratnasari elektabilitasnya juga tidak kecil, anggota DPR RI tiga periode,” ujarnya lagi.

PAN, menurut dia, menawarkan kader yang berbobot dan bisa mendongkrak elektoral cagub yang telah diusung oleh partai di KIM, Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar.

“Kami membawa kader yang berbobot yang bisa juga mendongkrak elektoral cagub Pak Dedi Mulyadi yang sudah ditunjuk oleh Partai Golkar dan Gerindra,” katanya.

Kendati demikian, Eddy mengaku tidak jemawa karena partai yang mengusulkan nama cawagub di kalangan KIM bukan hanya PAN.

“Kita akan bersama-sama berembuk karena teman-teman yang sudah mengajukan nama-nama tidak hanya PAN saja. Ada Golkar juga mengajukan Pak Jusuf Hamka. Ada juga usulan dari teman-teman lain untuk mendorong Mas Kaesang (Pangarep) di Jakarta,” katanya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, para ketua umum partai yang tergabung di KIM bakal menentukan bakal cawagub yang akan diusung pada Pilkada Jabar dan Jakarta.

Nama-nama di survei Litbang Kompas

Selain Dedi Mulyadi dan eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil, sejumlah nama muncul dalam survei Litbang Kompas periode Juni 2024. Meskipun, elektabilitasnya terbilang cukup rendah, yakni kurang lebih satu persen.

Sebut saja, Bima Arya yang memeroleh 1,6 persen dari hasil survei yang dilakukan pada 15-20 Juni 2024, dengan melibatkan sebanyak 500 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, ada Atalia Praratya. Istri Ridwan Kamil ini juga memeroleh 1,6 persen dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan melalui wawancara tatap muka dan didanai sepenuhnya oleh Harian Kompas tersebut.

Sementara itu, Desy Ratnasari hanya memeroleh 0,8 persen atau berada di bawah Presiden PKS yang mendapatkan 1 persen.

Litbang Kompas/RFC Survei Litbanv Kompas: Elektabilitas Calon Gubernur Rujukan Publik Jawa Barat

Berikut perolehan lengkap survei Litbang Kompas terkait elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jawa Barat sebagaimana dikutip dari Kompas.id pada 17 Juli 2024:

1. Ridwan Kamil 36,6 persen
2. Dedi Mulyadi 12,2 persen
3. Bima Arya 1,6 persen
4. Atalia Praratya 1,6 persen
5. Ahmad Syaikhu 1 persen
6. Desy Ratnasari 0,8 persen
7. Dedy Mizwar 0,8 persen
8. Alfiansyah Komeng 0,8 persen
9. Lainnya 3,6 persen
10. Tidak tahu/tidak menjawab 41 persen.

Margin of error survei lebih kurang 4,38 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut bahwa para ketua umum partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) bakal menentukan bakal calon wakil gubernur (cawagub) untuk diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta dan Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno saat ditemui usai acara Milad ke-26 Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta pada Sabtu (3/8/2024).

“Nama-nama (cawagub) ini tentu akan kita himpun dan para ketua umum nanti akan duduk bersama untuk memutuskan. Ini adalah keputusan kolektif dari para ketua umum di Koalisi Indonesia Maju,” kata Eddy dikutip dari Antaranews, Minggu (4/8/2024).

Eddy lantas menegaskan bahwa partai-partai KIM akan satu suara untuk mengusung pasangan calon pada Pilkada Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) 2024.

“Kami kan akan rencananya bersama-sama KIM ini, tidak terpecah mengusung pasangan calon, baik itu Jakarta maupun di Jawa Barat,” ujarnya.

Namun, Eddy mengatakan bahwa PAN telah mengusulkan nama-nama kadernya untuk diusung sebagai cawagub, yakni Bima Arya dan Desy Ratnasari untuk Pilkada Jawa Barat.

Sementara itu, untuk Pilkada Jakarta, PAN mengusulkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.

“Kita berharap para cagub (calon gubernur) yang sudah ditunjuk dan akan ditunjuk, khusus Jakarta kalau belum ditunjuk, kita akan bersama-sama dan bisa mengusung kader PAN,” kata Eddy.

“Di Jawa Barat, Kang Bima Arya, wali kota dua periode berhasil di Bogor. Teh Desy Ratnasari elektabilitasnya juga tidak kecil, anggota DPR RI tiga periode,” ujarnya lagi.

PAN, menurut dia, menawarkan kader yang berbobot dan bisa mendongkrak elektoral cagub yang telah diusung oleh partai di KIM, Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar.

“Kami membawa kader yang berbobot yang bisa juga mendongkrak elektoral cagub Pak Dedi Mulyadi yang sudah ditunjuk oleh Partai Golkar dan Gerindra,” katanya.

Kendati demikian, Eddy mengaku, tidak jemawa karena partai yang mengusulkan nama cawagub di kalangan KIM bukan hanya PAN.

“Kita akan bersama-sama berembuk karena teman-teman yang sudah mengajukan nama-nama tidak hanya PAN saja. Ada Golkar juga mengajukan Pak Jusuf Hamka. Ada juga usulan dari teman-teman lain untuk mendorong Mas Kaesang (Pangarep) di Jakarta,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Golkar mengatakan partainya mendukung kader Partai Gerindra Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar 2024.

Keputusan itu disampaikan Airlangga saat berbicara tentang pertemuan dengan Dedi Mulyadi dan elite Partai Gerindra bersama pengurus Partai Golkar lainnya.

"Kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Dedi Mulyadi dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua (DPRD Jabar) Pak Ade Ginanjar, jadi pembicaraan sudah sampai sana," kata Airlangga ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.

Sementara itu, untuk Pilkada Jakarta, KIM diketahui belum menentukan pasangan bakal cagub dan cawagub yang bakal diusung.

Berikut link berita Antaranews, https://www.antaranews.com/berita/4236715/pan-sebut-cawagub-pilkada-jakarta-dan-jabar-diputus-oleh-ketum-di-kim

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya mendukung kader Partai Gerindra Dedi Mulyadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar) 2024.

Dukungan itu disampaikan Airlangga saat berbicara tentang pertemuan dengan Dedi Mulyadi dan elite Partai Gerindra bersama pengurus Partai Golkar lainnya.

"Kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Dedi Mulyadi dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua (DPRD Jabar) Pak Ade Ginanjar, jadi pembicaraan sudah sampai sana," kata Airlangga ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.

Kemudian, dia memberikan isyarat bahwa Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil kemungkinan bakal maju di Jakarta. Meskipun, tidak secara gamblang dikatakan bahwa Ridwan Kamil batal maju sebagai petahana di Jabar.

"Ya kan sudah jelas kalau Jawa Barat begitu, berarti Jakarta siapa. Masih nanya? apalagi Jakartanya KIM Plus,” ujarnya melanjutkan.

Ditemui terpisah di momen yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, peluang Ridwan Kamil maju pada Pilkada Jakarta muncul lagi, setelah partainya mengusung mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar 2024.

"Ya itu yang kita, Pak Dedi di sana (Jawa Barat) berarti otw (on the way) RK (ke Jakarta) jadi benar. Mungkin baliho dipasang lagi kali ya, gimana setuju enggak?" kata Lodewijk.

Meski begitu, dia mengatakan, hal ini belum menjadi keputusan resmi Partai Golkar. Menurut Lodewijk, keputusan resmi tentang Pilkada Jakarta dan Jabar akan disampaikan sebelum waktu pembukaan pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024.

"Tanggal 27 Agustus sudah pengumuman, ya berarti sudah pasti (RK di Jakarta). Berarti sebelum tanggal 27," ujar Wakil Ketua DPR RI ini.

Juli keputusan

Sebelumnya, Ridwan Kamil dalam beberapa kesempatan mengatakan, keputusan mengenai penugasannya bakal mulai mengerucut dan diputuskan pada bulan Juli 2024.

"Putusan ini lebih relevan bulan Juli, karena sudah mengerucut. Sehingga saya pun nanti pengumumannya bukan Ridwan Kamil ke mana? Tapi Ridwan Kamil dengan siapa, ke mana,” katanya ketika ditemui di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali pada 31 Mei 2024.

"Bulan Juli, Juli itu masih ketua umum pada diskusi,” ujar Ridwan Kamil saat ditanya kepastian maju di Pilkada Jakarta 2024 pada awal Juni, dikutip dari tayangan Kompas TV pada 7 Juni 2024.

Namun, sepertinya cukup alot perdebatan dalam tubuh Golkar dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) karena hingga awal Agustus 2024, belum ada keputusan resmi terkait penugasan Ridwan Kamil.

Pria yang karib disapa Kang Emil tersebut sebelumnya memang mendapatkan dua penugasan dari Golkar, yakni untuk Pilkada Jabar dan Pilkada Jakarta.

Nama Ridwan Kamil memang menjadi kandidat terkuat yang dimiliki KIM untuk diusung sebagai calon gubernur (cagub) di Jakarta. Apalagi, jika lawannya nanti adalah Anies Baswedan.

Berdasarkan sejumlah hasil survei, elektabilitas Anies sebagai petahana pada Pilkada Jakarta memang yang tertinggi. Lalu, disusul oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sedangkan Ridwan Kamil di posisi ketiga.

Namun, sejumlah hasil survei juga memperlihatkan bahwa elektabilitas Ridwan Kamil sangat moncer di Jawa Barat. Hal itulah yang sepertinya membuat Partai Golkar berat melepas Kang Emil maju pada Pilkada Jakarta.

Sejumlah pengamat politik juga mengamini bahwa Ridwan Kamil bakal menang jika maju pada Pilkada Jabar, bermodalkan hasil survei tersebut.

Jusuf Hamka-Kaesang

Oleh karenanya, Partai Golkar nampaknya terus berusaha mengulur waktu dan mencari opsi lain untuk menggantikan Ridwan Kamil di Jakarta.

Pada awal Juli 2024, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily sempat mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan survei tahap kedua untuk Pilkada Jabar.

"Survei tahap kedua ini salah satunya adalah untuk melihat pemetaan kondisi figur-figur yang telah secara terbuka menyatakan maju sebagai bupati, wali kota maupun calon gubernur di Jawa Barat," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antaranews pada 4 Juli 2024.

Menurut dia, survei dilakukan agar Golkar dapat mengetahui kemungkinan pasangan calon yang terpotret di dalam survei tersebut. Termasuk, tokoh eksternal partai.

"Dengan demikian, maka pada saatnya kami akan menentukan kebijakan tentang siapa yang akan dicalonkan oleh Partai Golkar, kami sudah memiliki gambaran yang utuh terkait dengan peta calon tersebut,” ujar Ace.

Selain itu, dia menyebut bahwa survei kedua dilakukan untuk melihat kembali konsistensi tren elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Termasuk Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan siapa. Dari hasil komunikasi politik kami dengan berbagai pihak di Jawa Barat, dan juga tentu di DPP tingkat pusat, ini juga akan dideteksi melalui hasil survei tersebut,” kata Ace.

Kemudian, Golkar juga memunculkan nama Jusuf Hamka yang akhirnya berusaha dijodohkan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk maju pada Pilkada Jakara.

Bahkan, Golkar memberikan dua instruksi kepada Jusuf Hamka terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, yakni sebagai calon wakil gubernur (cawagub) dan cagub.

Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus mengatakan, instruksi sebagi cagub dibuat setelah pihaknya bertemu dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Lodewijk menceritakan bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto awalnya mendorong Jusuf Hamka sebagai cawagub jika Kaesang mau maju menjadi cagub di Jakarta.

"Tapi, setelah pertemuan tersebut, faktanya berkembang, Jusuf Hamka atau Babah Alun mendapat surat instruksi sebagai gubernur maupun sebagai bakal cagub dan bakal cawagub Daerah Khusus Jakarta," kata Lodewijk di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada 18 Juli 2024, dikutip dari Antaranews.

Lodewijk lantas menyebut bahwa masih ada waktu satu bulan bagi Golkar hingga pembukaan pendaftaran calon kepala daerah, guna menentukan penugasan terhadap Jusuf Hamka.

Menurut dia, Golkar masih menunggu hasil survei elektabilitas Jusuf Hamka jika dicanangkan sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jakarta.

Jika hasil survei dianggap baik, maka Golkar akan memberikan Surat Keputusan (SK) kepada Jusuf Hamka sebagai pertanda secara resmi dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem memastikan mendukung Ilham Habibie untuk Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024.

Nasdem tak melirik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas paling tinggi sejauh ini di Jabar.

"Ya kan kita sudah Ilham Habibie. Enggak mungkin (berpaling ke Ridwan Kamil)," kata Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Sahroni menyatakan, meski demikian, partainya tak menutup komunikasi dengan partai politik lain.

Komunikasi politik pun disebut terus dilakukan terkait Pilkada Jabar.

"Masih terus kok komunikasi politik. Masih jalan," ungkapnya.

Di lain sisi, kata dia, peta politik untuk Pilkada daerah lain seperti Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah masih dinamis.

Ia menyebut, belum ada kepastian siapa sosok yang akan diusung oleh Nasdem di daerah-daerah tersebut.

"Nah, itu masih sangat dinamis. Jadi semua yang gede-gede ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta itu sangat dinamis. Jadi belum ada hal yang pasti. Oke kita majuin si A, kita majuin si B. Terakhirnya, belum tentu," tutur Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Maka dari itu, ia juga mengatakan Nasdem belum tentu pada akhirnya mendukung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta.

Terlebih ia mengaku belum melihat langsung surat rekomendasi atau surat keputusan yang diberikan Nasdem kepada Anies.

"Ya, nah itu kan yang tadi gue bilang, sangat dinamis. Sangat dinamis. Karena yang punya areal itu adalah para bapak-bapak ketua umum masing-masing," pungkas dia.

Sebagai informasi, DPP Partai Nasdem sebelumnya telah membawa Ilham Akbar Habibie ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam kesempatan itu, Ilham ditemani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim dan sejumlah jajarannya.

“Mudah-mudahan, insya Allah ada titik temu untuk membangun kebersamaan di antara PKS dan Nasdem baik di Jabar maupun di DKI Jakarta,” ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Ia menyebutkan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sudah menawarkan nama Ilham pada PKS.

Bisnis.com, BANDUNG— Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono optimistis capaian tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 mencapai 90%.

"Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu bulan Februari yang lalu di posisi 82,9%. Tentunya nanti di Pilkada serentak ini kita bisa harus punya target paling tidak di posisi 90%. Banyak variabel yang berbeda antara penyelenggaraan pemilu Februari 2024 dengan Pilkada yang akan datang," kata Bambang, di Kota Bandung, Senin (29/7/2024).

Bambang menyebut, menurut data dari Disdukcapil Kota Bandung jumlah penduduk Kota Bandung hingga semester I tahun 2024 mencapai 2.579.837 orang dengan total pemilih pada Pilkada yang akan datang berjumlah 1.896.389 pemilih.

Selain itu, 436.288 orang atau 23% di antaranya adalah pemilih pemula. Sedangkan jumlah TPS di Kota Bandung mencapai 3.576 TPS turun dibandingkan jumlah TPS pada Pemilu 2024 lalu yang mencapai 7.424 TPS.

"Data ini juga mesti kita sikapi. Kita punya lebih kurang sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan itu," ungkapnya.

Selain itu, Bambang juga menyebut akan segera mengaktifkan Desk Pilkada untuk mendukung dan melaksanakan pemantauan, menginventarisir permasalahan, memberikan saran penyelesaian permasalahan pelaksanaan pilkada kepada penyelenggaran Pilkada.

"Semua Pemda harus membentuk tim khusus selama penyelenggaraan Pilkada, untuk mengawal dan memberikan pendampingan dan mengawasi adanya penyimpangan sebagaimana kita bacakan saat ikrar Netralitas," ujarnya.

Terakhir, Bambang juga mengapresiasi kinerja seluruh pihak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Bandung yang berjalan aman dan kondusif. Ia berharap keberhasilan itu dapat terulang pada penyelenggaraan Pilkada 27 November 2024 mendatang.

"Tentunya Pemilu yang lalu harus dijadikan tolok ukur untuk kita bisa mempersiapkan dan mengantisipasi terselenggaranya Pilkada 27 November yang akan datang dalam posisi kondusif. Saya percaya itu," kata Bambang.