Bisnis.com, SEMARANG - Rapat Kerja Nasional XXIV Himpunan Kawasan Industri (HKI) yang digelar pada 24-27 Juli 2024 di Kota Semarang menjadi ruang pembahasan berbagai masalah yang dihadapi pelaku usaha kawasan industri di Tanah Air. Salah satu isu yang menjadi perbincangan adalah soal aturan turunan Peraturan Pemerintah No.20/2024 tentang Perwilayahan Industri.

"Itu ada namanya Komite Kawasan Industri, namun kami akan usulkan ini skalanya nasional, Badan Pengembangan Kawasan Industri. Tujuannya adalah harmonisasi, sinkronisasi, dalam satu wadah tertentu," jelas Sanny Iskandar, Ketua Umum HKI, saat ditemui wartawan pada Kamis (25/7/2024).

Sanny menjelaskan bahwa pembentukan Badan Pengembangan Kawasan Industri diusulkan untuk mewadahi pelaku usaha kawasan industri di Tanah Air dalam menghadapi ragam masalah yang tengah dihadapi. Dengan cara itu, harapannya penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif sehingga berdampak positif pada perkembangan industri manufaktur.

"Kalau ada badan atau komite ini, mudah-mudahan saja segala permasalahan lebih cepat selesai. Bentuknya seperti badan otorita," jelas Sanny.

Eko Cahyanto, Plt Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, menjelaskan bahwa implementasi PP No.20/2024 memang sudah begitu mendesak untuk dilaksanakan. Lebih lanjut, terkait usulan pembentukan Komite Kawasan Industri dan Badan Pengembangan Kawasan Industri, Eko menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menggodok beberapa aturan turunan dari PP No.20/2024 dan UU No.3/2014.

"Karena dengan kelembagaan yang kuat, tentunya bisa memberikan dampak yang lebih besar. Baik dalam pengaturan kebijakannya, maupun kepada pelaksanaan dari implementasi kebijakan yang harus dilaksanakan," jelas Eko.

Pada perkembangan lainnya, saat ini HKI telah berisi 114 kawasan industri yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan berbadan hukum. Ke depan, Eko menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian bakal terus mendorong pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di dalam kawasan industri.

"Ini yang terus kami dorong, teman-teman pemerintah kabupaten dan kota untuk menyiapkan kawasan peruntukan industri di dalam tata ruangnya. Dengan kriteria yang memang memenuhi syarat untuk dibangunnya kawasan industri. Baik dari sisi infrastruktur, yang untuk lebih mudahnya bisa berdekatan dengan akses pelabuhan, jalan utama, kemudian lahannya sendiri tersedia cukup," jelas Eko.

Bisnis.com, TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menggalakkan gerakan tanam cabai di lahan-lahan pertanian daerah itu guna mengantisipasi melonjaknya harga komoditas pangan jenis bumbu dapur tersebut karena berpengaruh terhadap laju inflasi.

Simulasi gerakan tanam cabai ditandai dengan penyaluran bantuan bibit cabai untuk ditanam di lahan seluas 25 hektare yang ada di Desa Macanbang, Kecamatan Kauman, Rabu (24/7/2024).

"Gerakan tanam cabai ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat untuk mengurangi terjadinya inflasi," kata Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno.

Benih yang diberikan berupa benih cabai jenis keriting dan cabai rawit.

Heru memperkirakan dalam dua sampai tiga bulan ke depan, tanaman cabai yang ditanam hari ini sudah bisa dipanen saat harga masih cukup tinggi.

Dengan melimpahnya stok cabai, diharapkan dapat menekan terjadinya inflasi di daerahnya.

Tanaman cabai ditanam dengan sistem tumpang sari bersama tanaman lain yang bernilai ekonomis.

Selain di Macanbang, gerakan menanam cabai juga dilakukan di seluruh Kabupaten Tulungagung dengan luas lahan mencapai 159 hektare.

Kepala Desa Macanbang, Warkamto Arifiono, mengatakan bahwa penanaman cabai di desanya dilakukan secara serentak sehingga saat panen harganya bisa seragam.

Untuk cabai yang ditanam jenis printer, bisa dipanen mulai hari ke-70 hingga tiga bulan ke depan.

"Kalau hasilnya tidak bisa dihitung dengan kuintal, karena panennya setiap tiga hari sekali," katanya.

Bantuan benih yang diterima untuk 10 hektare lahan dibagi merata kepada petani di lahan seluas 25 hektare.

Warkamto melanjutkan bahwa harga cabai di tingkat petani tertinggi pernah mencapai Rp80 ribu per kilogram. Namun, harga tersebut tak bertahan lama.

Bisnis.com, JAKARTA — Disney dan Pixar Inside Out 2 menjadi film animasi dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa, dengan penjualan box office lebih dari US$1,4 miliar, bila dikonversi dengan kurs Rp16.000 per dolar, maka setara dengan Rp22,4 triliun sejak dirilis bulan lalu.

Forbes melansir, film "Inside Out 2" telah meraup lebih dari US$1,4 miliar di seluruh dunia, termasuk lebih dari US$600 juta di AS pada hanya dalam waktu enam minggu, “Inside Out 2” telah meraup $1,46 miliar, termasuk $861 juta secara internasional dan US$601 juta di AS.

Sekuel animasi yang dibintangi Amy Poehler, Maya Hawke, Phyllis Smith, Lewis Black, dan Tony Hale itu telah melampaui “Frozen II” yang terakhir dirilis pada 2019 dengan capaian US$1,45 miliar, “The Super Mario Bros. Movie” pada 2023 yang meraup US$1,36 miliar, dan “Frozen” pada 2013 mengantongi US$1,29 miliar.

“Inside Out 2,” sekuel Pixar tentang emosi dalam benak bintang hoki remaja Riley, menjadi film pertama pada 2024 yang mencapai angka US$1 miliar yang begitu dinantikan secara global pada akhir bulan lalu, setelah 19 hari tayang di bioskop.

Dua pekan kemudian, film animasi tersebut menjadi film terlaris Pixar, melampaui pendahulunya (US$857,6 juta di seluruh dunia), serta serangkaian sekuelnya, termasuk “Incredibles 2” (US$1,2 miliar), “Toy Story 4” (US$1,1 miliar). ), “Toy Story 3” (US$1,1 miliar) dan “Finding Dory” (US$1 miliar).

Bahkan dengan segelintir film laris musim panas ini, pada 2024 ini sebagian besar film yang tidak masuk dalam box office, mungkin yang paling mengecewakan di antara film-film tersebut adalah spin-off “Spider-Man” yang mendapat ulasan buruk, “Madame Web,” yang menghasilkan pendapatan mengecewakan sebesar US$100,3 juta di seluruh dunia dan hanya US$43,8 juta di AS.

Buruknya penayangan di bioskop terjadi ketika Hollywood terus terhuyung-huyung akibat penutupan era COVID dan ketika platform streaming semakin banyak merilis film layar lebar untuk ditonton penonton dalam kenyamanan rumah mereka sendiri.

Selain itu yang terburuk dari yang terburuk tahun ini di antara rilisan luas (setidaknya 3.000 bioskop) sejauh ini adalah komedi-horor “Lisa Frankenstein,” yang meraup US$9,9 juta di seluruh dunia.

Bisnis.com, MEDAN - PT Maybank Sekuritas Indonesia menyebut Sumatra Utara berpotensi menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi dan investasi di masa depan.

Presiden Direktur Maybank Sekuritas Wilianto Ie mengatakan, potensi itu didukung oleh jumlah investor pasar modal di Sumut yang terbilang tinggi khususnya untuk daerah selain Pulau Jawa, yakni mencapai 590.000 investor per Juni 2024.

“Fakta ini berdasarkan data yang kami peroleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), bahwa per Juni 2024 ada sekitar 590 ribu investor pasar modal di Sumut,” kata Wilianto saat pembukaan cabang baru PT Maybank Sekuritas Indonesia di Medan, Kamis (25/7/2024).

Wilianto menyebut pertumbuhan jumlah investor yang cukup signifikan merupakan indikasi berkembangnya literasi pasar modal di Sumut.

Lebih jauh Wilianto mengatakan, pihaknya mendukung inklusi dan literasi keuangan di seluruh lapisan masyarakat termasuk di Sumatra Utara. Salah satunya dengan menjadikan kantor cabang Maybank Sekuritas yang baru diresmikan di Medan pada Kamis (25/7/2024) sebagai sarana diskusi terkait pasar modal bagi komunitas masyarakat bersama para Investment Consultant berlisensi.

“Kami berharap cabang kami bisa jadi hub bagi para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal,”

Adapun pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Indonesia (BEI) Sumatra Utara Muhammad Pintor Nasution mengatakan, potensi market investasi pasar modal di Sumut masih terbentang luas, terutama di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Dikatakannya, Sumatra Utara berada dalam lima besar provinsi dengan jumlah investor terbesar se-Indonesia. Dari total 590 ribu investor yang ada di Sumut per Juni 2024, Pintor mengatakan hampir 70% diantaranya berada di Medan.

“JIka dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumut pun, jumlah investor yang ada sekarang terbilang masih kecil. Jadi, potensi di Sumut ini cukup besar,” kata Pintor.

Dia berharap dengan munculnya beragam inisiatif kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pasar modal dapat semakin meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Sumut dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta investasi di Sumatra Utara. (K68)

Bisnis.com, JAKARTA —Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji peluang untuk turut serta mengelola izin usaha tambang (IUP) dari pemerintah.

Ketua MUI, Anwar Iskandar menyampaikan pihaknya masih mendalami soal status MUI dalam kriteria pemilik izin tambang atau bukan.

"Masih mau kita lihat dulu [izin kelola tambang dari pemerintah], apakah MUI itu ormas bukan. Itu ya," ujarnya di Kemenkominfo, Kamis (26/7/2025).

Menurut Anwar, MUI merupakan konfederasi atau kumpulan dari organisasi masyarakat beragama Islam. Oleh sebab itu, kemungkinan mendapatkan izin kelola tambang masih dikaji.

"Karena MUI itu kan konfederasi. NU ormas, muhammadiyah ormas. MUI ini kumpulan dari ormas-ormas ini, gitu loh. Maka definisi nya ini kena tidak MUI itu. Belum kita bahas," imbuhnya.

Di samping itu, Anwar juga mengatakan, penerimaan izin tambang oleh ormas itu seharusnya tidak perlu menjadi persoalan. Sebab, pemberian IUP ini merupakan tanda balas jasa pemerintah untuk ormas.

Namun demikian, dia menekankan bahwa ormas yang menerima izin tambang harus bisa menjaga kelestarian lingkungan di area tambang. Selain itu, dari pemerintah harus terjun mengawasi pengguna IUP agar bisa mengembalikan kondisi area pertambangan dengan baik.

"Ada aturan yang mewajibkan para pengelola itu kemudian bisa mengembalikan lagi dengan baik. Kedua, tidak merugikan masyarakat sekitar, jangan sampai membuat miskin masyarakat sekitar tambang itu," pungkas Anwar.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi belum lama ini menerbitkan Perpres yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres No. 76/2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Salah satunya tertuang dalam ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — ManuverMuhammadiyahterkait penerimaan atas tawaran izin usaha pertambangan(IUP) dari pemerintah menjadi sorotan publik.

Pangkalnya, sikap salah satu organisasi masyarakat Islam besar di Tanah Air itu untuk menerima tawaran IUP dari pemerintah kian jelas.

Awalnya, sikapMuhammadiyahsoal opsi pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan masih belum pasti. Pimpinan Pusat (PP)Muhammadiyahmenegaskan belum memiliki keputusan baik untuk menerima atau menolak tawaran pemerintah untuk mengelola IUP melalui badan usaha sendiri.

"Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan di Jakarta, Minggu (9/7/2024).

Menurutnya,Muhammadiyahmasih akan mengkaji semuanya dari berbagai aspek dan sudut pandang yang menyeluruh.

"Keputusan sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi," kata Abdul.

Pernyataan itu disampaikan PPMuhammadiyahmenyusul keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan IUP untuk ormas keagamaan dengan meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas PP No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

MANUVER

Namun, sikapMuhammadiyahuntuk menerima tawaran IUP dari pemerintah itu kian terang benderang dalam beberapa hari terakhir. Informasi itu terungkap dari pernyataan salah satu petinggi PPMuhammadiyah.

Pernyataan itu diperkuat dengan informasi yang diunggah di laman resmi PWM Muhammadiyah Jateng dan viral. Artikel berjudul “Muhammadiyah Terima Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah, Apa Dampaknya?Itu kemudian tidak bisa diakses.

Namun, berdasarkan informasi dari mesin pencari di internet, kalimat pertama artikel itu memuat pernyataan terkait sikapMuhammadiyahuntuk menerima tawaran IUP dari pemerintah.

“Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah…” demikian tertulis di laman pertama mesin pencari Google ketikaBisnismelakukan penelusuran dengan kata kunci ‘pwm jateng tambang’.

Viralnya sikapMuhammadiyahuntuk menerima tawaran IUP dari pemerintah itu pun terjadi setelah baru-baru ini Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 76/2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

Perpres tersebut mengizinkan pendistribusian IUP yang sudah dicabut kepada ormas keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Dalam beleid tersebut, tertuang ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Adapun, Ormasyang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPKberlaku dalam jangka waktu lima tahun.

KLARIFIKASI

PPMuhammadiyahkemudian buka suara terkait riuhnya pembahasan di ruang publik ihwal sikap ormas keagamaan itu terhadap tawaran IUP dari pemerintah.

Melalui akun Instagramnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memberikan klarifikasi, Kamis (25/7/2024). Melalui unggahan gambar berjudulKonsolidasi Nasional Muhammadiyah, Abdul memberikan penjelasan terkait pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan tersebut.

Pada poin pertama klasifikasinya, Abdul memerinci bahwa sudah ada penawaran IUP oleh pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Penawran itu, jelasnya, disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah pada Sabtu (13/7/2024).

“Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagiMuhammadiyah,” tulisnya di akun @abe_mukti.

Lebih lanjut, Abdul menjelaskan bahwa PPMuhammadiyahtelah membahas penawaran tersebut dalam rapat pleno yang sama. Namun, dia menjelaskan bahwa keputusan resmi ihwal sikapMuhammadiyahmenerima atau menolak tawaran itu baru akan disampaikan dalam agenda nasional pada akhir pekan ini.

“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27–28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta,” tulisnya.

View this post on Instagram

A post shared by Abdul Mu'ti (@abe_mukti)

Secara terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar penerimaan izin tambang oleh ormas keagamaan itu seharusnya tidak perlu menjadi persoalan. Sebab, pemberian IUP ini merupakan tanda balas jasa pemerintah untuk ormas.

"Ya secara filosofis kan baik, ya jadi pemerintah itu ingin membalas budi kepada ormas-ormas yang nyata-nyata telah berjasa kepada negara ini, terutama perang kemerdekaan dulu," ujarnya di kantor Kemenkominfo, Kamis (25/7/2024).

Kendati begitu, Anwar menekankan bahwa ormas yang menerima izin tambang harus bisa menjaga kelestarian lingkungan di area tambang. Selain itu, dari pemerintah harus terjun mengawasi pengguna IUP agar bisa mengembalikan kondisi area pertambangan dengan baik.

"Ada aturan yang mewajibkan para pengelola itu kemudian bisa mengembalikan lagi dengan baik. Kedua, tidak merugikan masyarakat sekitar, jangan sampai membuat miskin masyarakat sekitar tambang itu," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyatakan kasasi terkait vonis tidak bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur (32) terdakwa perkara pembunuhan.

"Dari alat bukti seperti surat visum et repertum atau VER sudah ditegaskan mengenai adanya luka di hati korban akibat dari benda tumpul," kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana kepada wartawan di Surabaya, Kamis (25/7/2024).

Mewakili Tim Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, Putu menandaskan hasil VER juga membuktikan adanya bekas ban mobil yang menindas bagian tubuh korban Dini Sera Afrianti.

"Itu merupakan suatu bukti bahwa ada fakta yang seharusnya dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim," ujarnya.

Sebelumnya Jaksa mendakwa dengan Pasal 338, 351 ayat 1 dan 3, serta 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu melakukan penganiayaan berat di sebuah tempat hiburan malam terhadap korban yang saat itu berusia 29 tahun.

Dari rekaman kamera pengawas (CCTV) di parkiran tempat hiburan yang berlokasi Surabaya Selatan tersebut, terdakwa Ronald Tannur terlihat sempat menelantarkan kekasihnya itu, meski kemudian dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol, bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan Jaksa.

Diakui Putu, memang hasil VER juga menemukan kadar alkohol yang berlebihan di lambung korban.

​​​​​​​Namun dalam permohonan kasasi perkara ini ke Mahkamah Agung, tim penuntut umum Kejari Surabaya berharap hakim agung juga mempertimbangkan hasil VER lainnya, yaitu terkait bekas-bekas penganiayaan berat oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang menyebabkan kematian terhadap kekasihnya tersebut.

Bisnis.com, DENPASAR - Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mencatatkan kinerja kegiatan dunia usaha di Provinsi Bali tetap kuat pada kuartal II/ 2024.

Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 40,60% meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat 43,55%.

Kegiatan usaha di Bali masih tumbuh seiring dengan terjaganya permintaan masyarakat, khususnya terkait aktivitas pariwisata seiring dengan cukup banyaknya hari libur dan cuti bersama dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, Kenaikan Yesus Kristus, Waisak dan Iduladha, serta dimulainya periode libur sekolah pada bulan Juni.

Hasil SKDU Bali pada periode laporan juga lebih tinggi dibandingkan dengan SKDU yang dilakukan secara nasional. SKDU adalah survei triwulanan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dunia usaha, memberikan indikasi arah perkembangan perekonomian, serta menyediakan informasi tentang ekspektasi pelaku usaha terhadap perkiraan inflasi.

Pelaksanaan SKDU di Provinsi Bali dilakukan terhadap 130 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Provinsi Bali dan mewakili 17 kategori lapangan usaha.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari menjelaskan kinerja SKDU Provinsi Bali ditopang oleh beberapa Lapangan Usaha (LU) yang meningkat, antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Transportasi dan Perdagangan, seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dengan banyaknya periode HKBN termasuk Idul Fitri di kuartal II/2024, serta lapangan usaha konstruksi seiring dengan dimulainya proyek-proyek terutama milik pemerintah pada kuartal II/2024.

Sementara itu, usaha pertanian sedikit melambat meski kuartal II/2024 merupakan periode panen, tapi tidak disertai dengan harga jual yang baik, yang juga terkonfirmasi dari data Nilai Tukar Petani (NTP) khususnya pada tanaman pangan yang turun ke level di bawah 100 sepanjang triwulan II yang artinya indeks yang diterima petani lebih kecil dari indeks yang dibayar petani.

Selain itu, kapasitas produksi terpakai oleh dunia usaha di Provinsi Bali pada triwulan II 2024 sebesar 77,93%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 75,63%.

"Penggunaan tenaga kerja mengalami fase kontraksi, sementara kondisi keuangan dunia usaha membaik secara keseluruhan, terutama pada aspek likuiditas dan rentabilitas (kemampuan perusahaan untuk mencetak laba), yaitu dimana masing-masing sebesar 73,08% dan 20,38%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan I 2024 sebesar 21,32% dan 19,38%," jelas Diah dari siaran pers, Kamis (25/7/2024).

Survei BI juga memprakirakan kegiatan dunia usaha kuartal III/2024 tumbuh positif dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 78,09%. Hal ini terutama didorong oleh capaian lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum (akamamin) dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang lebih baik, seiring dengan periode peak season wisatawan mancanegara dan libur sekolah di awal triwulan III 2024.

Disisi lain, lapangan usaha jasa pendidikan yang juga akan terdorong oleh adanya periode penerimaan murid/mahasiswa baru di bulan Juli dan Agustus 2024. Selain itu lapangan usaha konstruksi diperkirakan juga akan meningkat seiring dengan berlanjutnya aktivitas proyek pembangunan.

Bisnis.com, SEMARANG - Pengembangan kawasan industri terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Langkah tersebut diambil untuk merespon geliat investasi yang masuk ke wilayah tersebut.

"Kami mengajak semua untuk berinvestasi dan mengembangkan industri di Jawa Tengah," kata Sumarno, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Kota Semarang, Kamis (25/7/2024).

Sumarno menilai bahwa prospek investasi di Jawa Tengah masih cukup menjanjikan. Dengan wilayah yang kondusif dan letaknya yang strategis, Jawa Tengah dinilai punya daya tarik tersendiri bagi investor luar dan dalam negeri.

Hingga 2024, Jawa Tengah memiliki 7 kawasan industri yang potensial buat calon investor. Mulai Kawasan Industri Kendal (KIK), Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), Jateng Land Industrial Park Sayung (JIPS), kawasan industri Bukit Semarang Baru (BSB), Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Batang Industrial Park (BIP), serta kawasan industri Aviarna.

Ke depan, Jawa Tengah juga bakal memiliki 3 kawasan industri anyar di wilayah Kendal, Demak, juga Cilacap. Sumarno menyebut, pihaknya memerlukan dukungan untuk bisa mendatangkan lebih banyak investor ke Jawa Tengah.

"Sehingga butuh dukungan dan kolaborasi dengan HKI," tambahnya.

Eko Cahyanto, Plt Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, menjelaskan bahwa untuk mendatangkan lebih banyak investor, pemerintah kabupaten dan kota perlu menyiapkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam rencana tata ruang di wilayahnya.

"Dengan kriteria yang memang memenuhi syarat untuk dibangunnya kawasan industri. Baik dari sisi infrastruktur, yang untuk lebih mudahnya bisa berdekatan dengan akses pelabuhan, jalan utama, kemudian lahannya sendiri tersedia cukup," jelas Eko.

Kementerian Perindustrian sendiri terus berupaya untuk mendorong pelaku usaha agar bersedia menanamkan modalnya di dalam kawasan industri. Dengan cara itu, aktivitas industri dapat berjalan dengan efektif dan terkendali.

"Mereka [investor] harus masuk kawasan industri karena kami punya standar dalam pembangunan kawasan industri dan operasionalisasinya. Saat mereka beroperasi pun, ada estate regulation yang ditetapkan pengelola kawasan industri. Sehingga kegiatan industri mereka mengikuti standar yang sudah ditetapkan, termasuk yang khususnya berkaitan dengan dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan," jelas Eko.

Bisnis.com, SEMARANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang mempertemukan pelaku usaha dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk fasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi pelaku usaha di Kota Semarang, khususnya masalah pada aspek perizinan.

"Karena kami tugas pokok dan fungsinya adalah untuk perizinan dan investasi. Bagaimana dengan masuknya pelaku usaha itu ke Kota Semarang, itu kami bisa mendorong mereka untuk juga taat aturan dan merasa nyaman," kata Diah Supartiningtias, Kepala DPMPTSP Kota Semarang, pada Kamis (25/7/2024).

Diah menjelaskan bahwa kegiatan serupa kerap dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di Kota Semarang. Adapun permasalahan yang kerap dihadapi oleh pelaku usaha biasanya berkaitan dengan perbedaan antara izin rencana investasi dengan realisasi yang dilakukan.

"Untuk pelaku usaha bidang properti, kalau sudah mengantongi izin di awal maka bebas mengubah realisasi. Padahal, setiap perubahan sedikit pun harus dilakukan pengajuan perizinan lagi. Karena izin diberikan sesuai dengan keadaan dan kondisi, ketika itu berubah, maka harus ada perubahan dari sisi perizinannya juga," jelas Diah saat ditemui Bisnis.

Selain pelaku usaha pada sektor properti, masalah serupa juga kerap dihadapi oleh pelaku usaha pada sektor industri. Diah menyebut, masih banyak ketidaktahuan yang dihadapi pelaku usaha pada dua sektor itu.

"Bukan karena sengaja tidak mengurus izin, karena dari awal pun mereka ini taat dan telah mengurus perizinannya," tambahnya.

Kegiatan penyelesaian masalah yang diinisiasi DPMPTSP Kota Semarang tersebut menjadi momen edukasi sekaligus sosialisasi perizinan bagi pelaku usaha. Lebih lanjut, Diah menyebut bahwa kegiatan itu menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan kemudahan perizinan dan berusaha bagi investor.

"Tujuan kami tentunya supaya pelaku usaha ini merasa nyaman di Kota Semarang. Harapan utamanya, investasi di Kota Semarang bisa terus meningkat. Dengan suasana dan kondisi yang benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha. Bagaimana kami memberikan perhatian khusus kepada mereka, salah satunya dengan kegiatan ini," ucap Diah.

Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Transiska Luis Marina, melanjutkan bahwa pertemuan antara pelaku usaha dengan OPD di Kota Semarang ini dapat meluruskan kekeliruan maupun kesalah pahaman yang terjadi.

"Pemerintah Kota Semarang semakin ke sini koordinasinya semakin erat. Kami harus berkolaborasi antar OPD ketika ada pembukaan kawasan untuk aktivitas usaha. Kira-kira, akan ada Peraturan Daerah apa yang mesti diikuti," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengawet makanan merupakan zat aditif (bahan tambahan pangan) yang biasanya digunakan agar makanan bisa lebih tahan lama untuk disimpan.

Meskipun makanan dapat menjadi lebih segar, faktanya bahan pengawet memiliki berbagai dampak negatif.

Apabila tidak dibatasi, konsumsi bahan pengawet secara berlebihan tentunya dapat membahayakan kesehatan Anda.

Berikut berbagai dampak negatif dari mengonsumsi makanan berbahan pengawet:

1. Gangguan Jantung

Pengawet makanan–terutama yang mengandung garam–dapat membuat pembuluh arteri Anda mengeras dan menyempit. Hal tersebut memicu tekanan darah tinggi, atau yang biasa disebut hipertensi. Secara tidak langsung, gangguan kesehatan tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan jantung.

Bila Anda terus menerus mengonsumsi makanan dengan bahan pengawet, kerja jantung Anda akan terganggu dan serangan jantung pun sangat mungkin terjadi.

2. Masalah Pencernaan

Pengawet makanan yang mengandung asam etanoat (asam cuka) dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan. Kadar asam etanoat yang tinggi di dalam zat pengawet tersebut dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Anda juga dapat mengalami asam lambung yang naik dan GERD.

3. Gangguan Perilaku pada Anak

Tak hanya memengaruhi fisik saja, pengawet juga berdampak pada perilaku anak-anak. Menurut beberapa penelitian, kombinasi bahan pengawet jenis natrium benzoat menyebabkan anak dengan attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) menjadi lebih aktif. Dampak tersebut tentu saja perlu untuk diwaspadai.

4. Gangguan Ginjal

Bahan pengawet–terutama yang mengandung garam tinggi–dapat membuat tekanan darah di dalam tubuh meningkat. Akibatnya, organ ginjal akan merasa terbebani dan fungsi ginjal pun akan terganggu.

5. Meningkatkan Risiko Kanker

Bila konsumsi bahan pengawet tidak dibatasi, risiko penyakit kanker akan meningkat. Menurut jurnal Nutrients pada tahun 2019, daging olahan yang mengandung nitrit dapat memicu pembentukan senyawa N-nitroso–apabila dikonsumsi secara berlebihan. Senyawa tersebut bersifat karsinogenik dan bisa menyebabkan kanker usus besar. Metode pengawetan alami seperti pengasapan makanan pun dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring. Selain itu, senyawa benzena juga dapat memicu perkembangan sel kanker pada tubuh manusia.

6. Memicu alergi

Dilansir dari Acko, risiko yang paling umum terjadi apabila Anda mengonsumsi bahan pengawet adalah terjadinya alergi dan intoleransi makanan. Beberapa zat seperti sulfit dan monosodium glutamat (MSG) dapat memicu reaksi alergi–terutama apabila Anda memiliki riwayat asma atau alergi lainnya.

Jenis-Jenis Pengawet Makanan

Dilansir dari Anti Additive, pengawet makanan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pembuatannya, yaitu pengawet alami dan buatan.

Pengawet makanan alami tersedia secara langsung di alam. Beberapa pengawet makanan alami yang sering digunakan pada makanan antara lain garam, gula, cuka, dan bawang putih. Semantara itu, pengawet makanan buatan merupakan hasil buatan manusia, seperti asam benzoat, asam sorbat, sulfit, asam propionat, serta nitrit dan nitrat.

Dilansir dari karenthrelkelnd.com, berikut beberapa jenis pengawet makanan yang berbahaya:

1. BHA dan BHT

Keduanya merupakan pengawet antioksidan yang bersifat karsinogenik. Dalam beberapa kasus, zat ini masih diizinkan untuk digunakan dalam sereal, permen karet, dan keripik kentang. Menurut sebuah penelitian, zat ini dapat menyebabkan insomnia, kehilangan nafsu makan, kanker, rambut rontok, serta masalah ginjal dan hati.

2. Nitrat dan Nitrit

Zat ini biasa ditemukan dalam daging kemasan–seperti hot dog, bacon, dan sosis. Apabila zat ini bercampur dengan asam lambung, maka akan membentuk nitrosamin (sel penyebab kanker yang kuat). Nitrat dan nitrit juga dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, dan mual.

3. Sulfit

Zat pengawet ini dapat menyebabkan sakit kepala, alergi, jantung berdebar-debar, dan bermacam gejala reaksi alergi lain. Sulfit yang berguna untuk membatasi kontaminasi bakteri ini biasa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta anggur dan minuman lainnya. (Rafi Abid Wibisono)

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang akan segera membangun laboratorium yang akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan tembakau.

Dengan hadirnya laboratorium ini, diharapkan Kabupaten Sumedang akan terus menghasilkan jenis tembakau yang berkualitas. Terlebih Sumedang sendiri memiliki banyak sentra produksi tembakau.

Plt Asda Ekonomi dan Pembangunan Setda Sumedang Mulyani Toyyibah mengatakan laboratorium tersebut akan di bangun di Desa Haurgombong Kecamatan Pamulihan tepatnya di lahan bekas eks Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Ya dalam waktu yang tidak lama ini Sumedang akan memiliki laboratorium yang akan digunakan untuk penelitian tembakau," jelas Mulyani Toyyibah, Kamis, (25/7/2024).

Menurut Mulyani, dengan kehadiran laboratorium ini diharapkan dapat lebih memberikan manfaat untuk pengembangan tembakau di Kabupaten Sumedang.

Selain itu, keberadaan laboratoroum ini juga diharapkan akan lebih banyak menghasikan jenis tembakau yang disertifikasi dimana saat ini Sumedang baru memiliki dua jenis tembakau yang telah terdaftar dalam sertifikasi Indikasi Geografis (IG) yaitu jenis tembakau mole dan tembakau hitam.

Lebih lanjut dikatakan Mulyani, tembakau ini penting untuk terus dikembangkan karena keberadaan tembakau saat ini dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah, utamanya dalam mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang bermanfaatnya untuk pengembangan daerah Sumedang.