Bisnis.com, PADANG -- Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, akan menggelar acara Padang Great Sale sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-355. Kegiatan hujan diskon ini melibatkan sejumlah ritel, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Pemko Padang, Didi Aryadi, menyatakan bahwa dengan dukungan dari ritel dan BUMD, masyarakat dapat menikmati berbagai diskon belanja dalam acara Padang Great Sale. “Jadi untuk Padang Great Sale ini akan dijadikan cikal bakal semacam branding agar masyarakat ikut memeriahkan HJK Padang tahun 2024 ini,” kata Didi pada Jumat (19/7/2024).

Dia menekankan bahwa perayaan ulang tahun Padang selain sejumlah acara, tetapi juga memberikan diskon dan kemudahan bagi masyarakat. “Sebenarnya untuk Padang Great Sale merupakan tahun kedua dalam pelaksanaannya, kami berharap melalui program ini menjadi momen yang ditunggu terutama dalam meningkatkan perekonomian di Kota Padang,” ujarnya.

Padang Great Sale diharapkan dapat memberikan peluang bagi pengusaha, BUMN, BUMD, dan ritel untuk menggeliatkan perekonomian kota sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga. Didi berharap peringatan HUT ke-355 Kota Padang semakin semarak dengan banyaknya diskon dan kemudahan yang ditawarkan untuk masyarakat.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Syahendri Barkah, menambahkan bahwa Padang Great Sale merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat berupa diskon, sehingga dapat mempermudah mereka dalam berbelanja. Syahendri menjelaskan bahwa mayoritas ritel akan menggelar diskon mulai dari tiga hari sebelum hingga tiga hari setelah HUT Kota Padang, bahkan ada yang berlangsung selama satu bulan penuh.

Berbagai besaran diskon ditawarkan untuk memeriahkan HUT Kota Padang. “Untuk besaran diskon sesuai umur Kota Padang, ada yang memberi diskon 35,5% terhadap produk tertentu, seperti kebutuhan sehari-hari,” jelasnya. Selain potongan harga, terdapat pula penjualan produk dan barang dengan harga spesial Rp35.500, sesuai dengan umur Kota Padang.

Selain Padang Great Sale, Dinas Perdagangan juga akan menggelar kegiatan lain seperti donor darah dan pameran artefak serta produk untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Padang. Dengan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan perayaan HJK Padang ke-355 akan semakin meriah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi untuk menggelar penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan penyidik KPK akan terlebih dulu akan meminta para tersangka dalam perkara tersebut untuk mengembalikan uang ataupun aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

"Kalau seandainya bersangkutan menolak tindakan yang dilakukan tim penyidik bisa dengan penyitaan aset-aset yang bersangkutan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/7/2024) malam.

Tim penyidik KPK kemudian akan menggelar penyidikan TPPU apabila ditemukan indikasi adanya upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

"Apabila diketahui uang tersebut ternyata diahlikan, dipindahtangankan ke subjek lain, menjadi bagian dari pencucian uang, terbuka kemungkinan untuk kita TPPU-kan. Jadi banyak cara untuk mengembalikan aset tersebut atau asset recovery," ujarnya.

KPK pada Jumat, 12 Juli 2024 mengumumkan telah menetapkan 21 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Tessa menerangkan tersangka penerima suap terdiri dari tiga orang penyelenggara negara dan satu staf penyelenggara negara. Sementara untuk 17 tersangka pemberi suap, terdiri dari 15 pihak swasta dan dua orang penyelenggara negara.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bila mana penyidikan dianggap cukup," ujarnya.

Juru Bicara KPK berlatar belakang penyidik Polri tersebut menerangkan penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.

"Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada September 2022," kata Tessa.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simanjuntak hukuman sembilan tahun kurungan penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (Pokir) DPRD Jatim Tahun Anggaran 2021.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman kurungan selama enam bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita, Selasa (26/9/2023).

Selain itu, hakim juga mewajibkan terdakwa Sahat membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak bisa membayar uang pengganti maka harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Jika tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama empat tahun," ucap Suardhita.

Hakim menilai terdakwa Sahat melanggar pasal 12 a juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa dicabutnya hak politik Sahat Tua P Simanjuntak, yakni dilarang untuk menduduki dalam jabatan publik selama empat tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suhermanto menerima vonis, meski lebih rendah dari tuntutan.

"Kami merasa putusan yang dijatuhkan hakim ini memenuhi rasa keadilan di masyarakat jadi kami memutuskan untuk menerima putusan yang mulia," ucap Arif.

Sahat Tua Simanjuntak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022. Sahat bersama anak buahnya Rusdi dan Muhammad Chozin (almarhum), menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng.

Suap itu diterima Sahat sebagai imbalan memuluskan pencairan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas). Sepanjang 2020 hingga 2023, sekitar Rp200 miliar dana hibah yang berhasil dicairkan olehnya.

Sementara Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi kini sudah divonis 2,5 tahun penjara. Keduanya mendapat vonis yang cukup ringan karena statusnya sebagai justice collaborator.

Bisnis.com, PROBOLINGGO - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo, Jawa Timur menerapkan autogate system yang menandakan era baru untuk mewujudkan pelabuhan yang bersih, modern, dan bebas pungutan liar di era digitalisasi.

"Penerapan sistem autogate itu merupakan program standar dari Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia yang diimplementasikan secara serentak di 29 cabang pelabuhan," kata General Manager Pelindo Cabang Tanjung Tembaga Wahyu Wirawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Kota Probolinggo, Sabtu (20/7/2024).

Menurutnya Pelindo terus berkomitmen menghadirkan layanan jasa kepelabuhanan yang akuntable, transparan dan bebas pungli, sehingga upaya tersebut dilakukan melalui penerapan autogate system.

"Diharapkan seluruh cabang pelabuhan dapat segera mengikuti program autogate system tersebut," tuturnya.

Ia menjelaskan sistem itu diharapkan dapat membatasi dan meminimalisir pungutan liar, serta mengurangi akses pihak-pihak yang tidak berkepentingan di dalam pelabuhan, serta sistem itu juga akan mengubah pola pembayaran dari tunai menjadi non-tunai.

"Walaupun di awal penerapannya terdapat beberapa kendala, kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memberikan pelayanan terbaik," katanya.

Wahyu berharap dengan diterapkan nya sistem tersebut, maka pelabuhan akan menjadi lebih ramah pengguna dan selaras dengan kemajuan era digitalisasi di Kota Probolinggo.

Sebagai pintu gerbang utama menuju wisata Gili Ketapang, lanjut dia, Pelabuhan Probolinggo itu dikunjungi banyak wisatawan dan masyarakat Pulau Gili setiap harinya, sehingga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pengguna jasa pelabuhan menjadi kunci utama untuk kelancaran implementasi sistem ini.

"Dengan sistem autogate, Pelabuhan Tanjung Tembaga siap menyambut masa depan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas pungutan liar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan kredit hijau atau green loan senilai Rp130 triliun hingga Maret 2024.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan di antara 4 bank jumbo, BMRI memiliki market share green portofolio terbesar, yaitu lebih dari 30%. Hingga Maret 2024, sustainable financing, yang terdiri dari green loan dan social loan, telah disalurkan perseroan senilai Rp264 triliun.

"Porsi pembiayaan hijau [dari sustainable financing] senilai Rp130 triliun, naik 19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Xandra, sapaan akrabnya, menambahkan pembiayaan hijau Bank Mandiri saat ini didominasi oleh sektor energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam (SDA) hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta bangunan ramah lingkungan.

Dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG), Bank Mandiri tidak hanya menyalurkan green loan atau pembiayaan hijau, tetapi juga aktif mengembangkan berbagai produk berkelanjutan seperti sustainability linked loan dan juga green bonds. Bagi nasabah ritel, Bank Mandiri saat ini juga mengembangkan produk berupa KPR hijau.

Dalam kesempatan yang sama, SVP ESG Group Bank Mandiri Citra Amelya Pane menambahkan saat ini green loan banyak diberikan ke sektor plantations atau perkebunan. Citra menekankan bahwa debitur yang diberikan pinjaman hijau ini merupakan perkebunan yang telah menerapkan metode sustainable agriculture dalam bisnisnya.

"Hal ini terbukti dengan sertifikasinya mereka, misal ada sertifikasi ISPO dan RSPO di plantation tersebut. Kalau mereka punya sertifikasi itu, based on our guidance saat ini yang berlaku di Indonesia, itu boleh dikategorikan green loan," jelasnya.

Tidak hanya sektor perkebunan saja, Citra menyebutkan green loan Bank Mandiri juga banyak disalurkan ke sektor energi terbarukan dengan nilai penyaluran yang mulai mendekati sektor perkebunan. Bahkan, sektor renewable energy ini pertumbuhannya paling tinggi dibandingkan dengan sektor lain dalam penyaluran kredit hijau dan diharapkan bisa terus bertumbuh.

Perbesar

Senior Vice President ESG Group Bank Mandiri Citra Amelya (kanan), Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar (tengah), dan Vice President ESG Group Bank Mandiri Adam Zahir (kiri)/Bisnis-Annisa S. Rini

Sementara, untuk social loan yang juga merupakan bagian dari sustainable loan, Bank Mandiri mengarah pada penyaluran pinjaman ke sektor UMKM, misalnya saja melalui kredit usaha rakyat (KUR). Adapun, saat ini porsi pembiayaan hijau (green loan) dan social loan BMRI disebutkan cukup seimbang.

ESG Desk

Lebih jauh, Xandra menambahkan BMRI juga mengembangkan ESG Desk dalam unit Corporate Banking dengan dua fungsi utama, yaitu Client Center yang menawarkan solusi keuangan berkelanjutan yang inovatif, serta Incubator for Expertise untuk membangun keahlian, dengan membentuk pondasi yang kuat terutama bagi para relationship manager untuk berinteraksi secara efektif dengan klien.

Bersama dengan ESG Desk, Bank Mandiri telah banyak menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD), workshop, seminar untuk klien seperti PLN Group, Pertamina Group, Semen Indonesia Group, Sinarmas Group, dan klien korporat besar lainnya.

Bank Mandiri juga mengadakan banyak pelatihan dan workshop secara internal, yang bertujuan agar semua relationship manager dapat secara aktif mengimplementasikan isu ESG dalam diskusi harian mereka dengan klien, dibandingkan 3 tahun yang lalu di mana fokus diskusi masih pada aspek bisnis seperti sumber pembayaran dan struktur kredit.

Xandra menjelaskan ESG Unit di Bank Mandiri berada langsung di bawah supervisinya yang merupakan wakil direktur utama, bukan di bawah direktur atau unit risk management. "Ini untuk menunjukkan komitmen kita terhadap ESG, khususnya bagi investor bahwa implementasi ESG di Bank Mandiri enggak main-main. Benar-benar disupervisi langsung dari wadirut," tutupnya.

Bisnis.com, GERUNG - PT. ASDP Indonesia Fery menghadirkan layanan customer service (CS) di Pelabuhan Lembar sebagai bagian pelayanan dan merespons keluhan pelanggan terhadap layanan di area pelabuhan dan kapal.

Tim Jelajah Bisnis Indonesia berkesempatan mengunjungi langsung Customer Service (CS) yang berada di samping cek in tiket. ASDP menempatkan satu petugas untuk melayani pengaduan penumpang, setiap penumpang yang mengalami masalah soal tiket maupun layanan lainnya.

General Manager ASDP Cabang Lembar, Agus Djoko Trianto menjelaskan selama ini keluhan pelanggan disampaikan secara online melalui call center. "Kami ingin keluhan atau masukan penumpang soal layanan pelabuhan bisa disampaikan secara langsung, sehingga bisa diselesaikan lebih cepat. Penumpang akan lebih nyaman jika mendapat layanan langsung," jelas Djoko kepada Bisnis.

Sebagai awal, CS Pelabuhan Lembar akan melayani penumpang hingga pukul 22.00 WITA, Djoko menjelaskan ke depan layanan CS akan dibuka selama 24 jam penuh dengan petugas jaga secara bergantian. Djoko meminta semua pelanggan bisa menyampaikan aduan secara langsung jika berada di area pelabuhan.

Selain layanan CS, ASDP juga akan melakukan penataan terhadap pelaku UMKM yang berjualan di Pelabuhan Lembar, terutama pedagang yang berada di area tunggu sepeda motor. ASDP menyiapkan area baru yang lebih representatif dan nyaman. Djoko menjamin penataan tidak akan merugikan pedagang, karena ASDP akan mengatur penumpang pejalan kaki akan melewati area UMKM sebelum masuk ke kapal, sehingga mudah berbelanja atau makan.

"Sesuai aturan area dalam Pelabuhan harus steril karena merupakan objek vital nasional. Sehingga penataan harus dilakukan dan kami mulai tahun ini (2024)," ujar Djoko.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari (Permata Group) Stanley MA. Kendati demikian, MA kemudian mengadili kembali Stanley dan menyatakannya terbukti dalam dakwaan subsider. Ia kemudian diganjar hukuman selama 3 tahun.

Stanley adalah terpidana kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Sidang putusan PK Stanley yang diketuai oleh Hakim Agung Sunarto tersebut berlangsung pada Selasa (16/7/2024).

"Kabul PK, adili kembali: terbukti subsider penjara 3 tahun, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," demikian putusan yang dikutip, Sabtu (20/7/2024).

Dalam catatan Bisnis, hukuman yang dijatuhkan kepada Stanley di tingkat PK jauh lebih ringan. Pasalnya, di tingkat kasasi, MA memperberat hukuman vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kepada Stanley, menjadi lima tahun.

"Amar putusan: JPU = Tolak, terdakwa = tolak. Perbaikan pidana menjadi lima tahun penjara denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan," demikian bunyi putusan MA dikutip dari situs resmi, Kamis (4/5/2023).

Adapun putusan MA tersebut terdaftar dalam no.2054/K/Pid.Sus/2023. Amar putusan MA tertanggal 3 Mei 2023 itu menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sebelumnya.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Stanley dan terpidana lainnya yakni General Manager (GM) General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang dengan hukuman satu tahun penjara.

Selain Stanley dan Pierre, saat itu Pengadilan Tipikor turut menjatuhkan hukuman pidana penjara tiga tahun kepada mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, serta Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor dengan hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan penjara.

Kemudian, mantan anggota tim Asistensi Menko Perekonomian Lin Chie Wei alias Weibinanto Halimdjati dengan hukuman satu tahun penjara.

Bisnis.com, PEKANBARU — PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) menyatakan sistem teknologi dan informasi milik maskapai saat ini sudah kembali normal.

Radityo Ari Purwoko, EGM Bandara SSK II Pekanbaru, yang akrab disebut Oki mengatakan sistem IT milik beberapa maskapai pada Jumat (19/7/2024) mengalami gangguan, karena dampak gangguan sistem IT secara global.

"Beberapa maskapai penerbangan seperti Citilink, AirAsia, dan Scoot Tiger mengalami dampak dari gangguan teknis pada layanan dan aplikasi Microsoft, yang sebelumnya berdampak pada pelanggan global layanan cloud Azure dan aplikasi Office365 milik Microsoft," ujarnya, Sabtu (20/7/2024).

Menurutnya sistem IT di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru saat ini telah berjalan dengan normal untuk mendukung operasional penerbangan dan pelayanan kepada penumpang pesawat.

Meskipun terjadi gangguan sistem IT di sejumlah negara yang mempengaruhi beberapa maskapai penerbangan, namun operasional di Bandara SSK II Pekanbaru tetap aman terkendali, karena telah diantisipasi menggunakan aplikasi untuk manual boarding pass dan bag tagging.

Dia memaparkan pada Jumat (19/7/2024) penerbangan Citilink dengan nomor penerbangan QG 939 dari PKU ke CGK yang dijadwalkan berangkat pukul 14:20 WIB dengan jumlah penumpang sebanyak 177 orang sempat terdampak selama 20 menit karena peralihan dari sistem otomatis ke manual. Proses check-in dilakukan secara manual untuk sekitar 60 penumpang.

Sementara penerbangan AirAsia AK 429 dari PKU ke KUL yang dijadwalkan berangkat pukul 16:10 WIB mengalami keterlambatan sekitar 40 menit. Namun, secara keseluruhan, operasional tetap aman terkendali.

"Selama terjadi gangguan sistem IT beberapa maskapai ini, proses check-in penumpang dan bagasi dilakukan secara manual oleh personel maskapai, khusus bagi maskapai yang mengalami gangguan sistem IT," ujarnya.

Menurutnya tim IT maskapai mengantisipasi antrian dengan membuat aplikasi manual untuk check-in dan menyiapkan bag tag manual sehingga proses check-in dapat diatasi dengan baik dan pagi ini sistem cloud sudah normal kembali.

Pada pagi ini pihak Bandara SSK II Pekanbaru sudah memonitor dan berkoordinasi dengan maskapai perihal uji coba pada aplikasi Citilink, AirAsia, dan Scoot, dan sudah mulai online kembali. Proses check-in Citilink pagi ini sudah berjalan lancar.

"Pihak maskapai dan pihak Bandara SSK II masih melakukan pemantauan bersama tim yang bertugas pagi ini. Namun, kami tetap mengimbau kepada calon penumpang pesawat agar dapat tiba lebih awal di bandara untuk memproses keberangkatan dan berkoordinasi dengan maskapai," ujarnya.

Dengan proses pemulihan sistem IT ini, diharapkan operasional penerbangan dan pelayanan kepada penumpang di Bandara SSK II Pekanbaru dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti.

Bisnis.com, BANDUNG— Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono optimistis mampu mengoptimalkan serapan pendapatan dari sumber-sumber strategis.

Beberapa di antaranya yakni sektor jasa, pariwisata, retribusi seperti parkir, dan juga kinerja BUMD.

Hal tersebut disampaikan Bambang usai menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (19/7/2024).

Dalam acara tersebut, Kepala Daerah di 27 Kabupaten/Kota bersama Penjabat Gubernur Jawa Barat mendapat arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian terkait upaya meningkatkan pendapatan daerah dan mengefisiensi belanja.

Bambang menyebut kegiatan ini sebagai forum strategis. Utamanya sebagai refleksi Pemerintah Kota Bandung dalam merumuskan dan mengeksekusi rencana pembangunan daerah.

“Kami baru saja menghadiri Rapat Koordinasi dengan tema Sinergi Pemerintah dalam Pencapaian Indikator Strategis Pembangunan di Jawa Barat. Kami menilai ini forum yang strategis, khususnya bagi pembangunan di Kota Bandung,” ujar Bambang.

Adapun data yang ditampilkan Kemendagri RI pada rapat tersebut, salah satunya membahas Realisasi Pendapatan Kota Bandung, yang berada di angka 45,41%. Jumlah ini masih di atas rata-rata Nasional yakni 38,15% dan Provinsi Jawa Barat 44,84%.

Sementara merujuk pada Data Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kota Bandung masuk dalam Kategori Fiskal Sedang, dengan indikator pendapatan daerah yang terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 47,23% dan Pendapatan Transfer Pusat 52,71%.

"Kalau melihat data dan fakta yang ada, kami optimis dengan potensi yang kami miliki," terangnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun Jawa Barat. Ia juga menyampaikan, Pemprov Jabar terus mengawal proses pembangunan dari level paling rendah: desa atau kelurahan.

"Kami berkeliling ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat untuk bertemu hingga tingkat lurah dan camat untuk menyampaikan indikator makro, karena kita tahu bahwa angka-angka di Jawa Barat ini terbentuk dari lingkungan terkecil," ujar Bey.

Bey juga mengajak semua pihak untuk sama-sama membangun Jawa Barat sebagai provinsi yang maju dan menjadi kebanggaan Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian memberi arahan kepada 27 Kepala Daerah di Jawa Barat agar meningkatkan pendapatan daerah serta mengefisiensi belanja daerah.

Ia menyampaikan beberapa hal sebagai strategi dalam mengakselerasi indikator strategis pembangunan di Jawa Barat, antara lain: pengelolaan APBD, investasi di bidang sumber daya manusia, serta menghidupkan dunia swasta.

Ia menekankan kepada para Kepala Daerah untuk memaksimalkan potensi di wilayahnya guna mendongkrak penghasilan daerah. Selain itu, level kabupaten/kota juga didorong untuk memperhatikan investasi di bidang SDM, serta mempermudah kegiatan usaha di bidang swasta dengan berbagai inovasi.

"Kami mendorong agar kabupaten dan kota di Jawa Barat ini meningkatkan pendapatan dan mengefisiensi belanja. Manfaatkan kesempatan yang dimiliki untuk mengakselerasi pembangunan di kota/kabupatennya masing-masing,” pesan Tito.

Bisnis.com, CIREBON--Pemerintah Kabupaten Cirebon segera mengevaluasi kinerja penagih pajak/kolektor bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) seiring anjloknya pendapatan dari pajak tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai mengatakan, pihaknya mengkhawatirkan ada beberapa strategi yang tidak berjalan dalam proses penghimpunan PBB-P2.

"Kami segera koordinasikan dengan teman-teman di lapangan agar tidak terlalu downgrade dan harus terus berupaya meningkatkan pendapatan pajak," kata Hilmi di Kabupaten Cirebon, Jumat (19/7/2024).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon mencatat, realisasi pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) hingga semester 1 2024 sebesar Rp16,9 miliar.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Kabupaten Cirebon, Dimas Raditya Nugroho mengatakan, realisasi pendapatan PBB-P2 pada semester I menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun lalu pada periode semester I, kata Dimas, realisasi PBB-P2 yang berhasil dihimpun sebesar Rp38 miliar atau 58,4%."Target kami pada 2024 ini sebesar Rp52,45 miliar, namun semester I baru 13%. Lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya," kata Dimas.

Dimas mengatakan, penghimpun salah satu jenis pendapatan pajak tersebut masih terus dilakukan oleh tim di lapangan.

Hingga saat ini hanya ada satu kecamatan yang capaian PBB-P2 tertinggi, yakni Sumber. Kecamatan di pusat Kabupaten Cirebon tercatat menghimpun pajak sebesar Rp1,5 miliar dari target Rp2,6 miliar.

Sementara, kecamatan dengan capaian PBB-P2 paling rendah adalah Kecamatan Kaliwedi dengan total Rp101 juta dari target 769 juta.

Dimas mengatakan, untuk meningkatkan capaian PBB P-2, pemerintah daerah memberikan diskon pembayaran hingga 12%.

Diskon 12% diberikan kepada wajib pajak yang membayar pada periode 1 Januari-31 Maret 2024. Sementara, periode 1 April-31 Juli 2024 mendapatkan diskon 7%.

“Penghapusan denda adminitrasi atas tunggakan pajak PBB P-2 sampai dengan tahun 2023,” kata Dimas.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pengembangan perkara suap proyek jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Jumat (19/7/2024).

Pihak Hasto mengakui adanya surat pemanggilan dari penyidik KPK untuk pemeriksaan. Politisi itu disebut akan tetap menghormati proses hukum yang bergulir di KPK.

Meski demikian, Hasto disebut belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK karena info pemanggilan itu baru diterima pada hari yang sama dijadwalkan pemeriksaan.

"Untuk undangan klarifikasi Mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi sedangkan sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini," ujar tim hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Adapun per Jumat sore, pihak KPK juga menyebut belum menerima konfirmasi dari pihak Hasto terkait dengan ketidakhadirannya. Nantinya, apabila Hasto sudah memberikan konfirmasi, penyidik akan menilai apabila alasannya patut dan wajar.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan pihak penyidik akan menjadwalkan kembali pemanggilan Hasto. Namun, dia enggan memerinci lebih lanjut kapan panggilan selanjutnya bakal dilayangkan.

Tessa memastikan bahwa penyidik memiliki dasar dan alasan untuk memanggil Hasto sebagai saksi dalam kasus DJKA.

"Tidak mungkin tidak ada kaitan terus dipanggil. Tentunya ada mungkin alat bukti yang perlu diklarifikasi dari yang bersangkutan atau ada keterangan saksi lain yang perlu dikonfirmasi lagi atau ada kejadian yang perlu dijelaskan oleh saksi HK [Hasto] ini," ujarnya pada konferensi pers, Jumat (19/7/2024).

Di sisi lain, tanpa memerinci lebih lanjut pula, Tessa menyebut pemanggilan Hasto di kasus DJKA bukan dalam kapasitasnya sebagai Sekjen PDIP melainkan sebagai konsultan.

Seperti diketahui, KPK sebelumnya juga telah memeriksa Hasto dalam perkara lain yakni suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan anggota DPR 2019-2024. Pada pemeriksaan itu, ponsel dan buku catatan Hasto ikut disita KPK 10 Juni 2024 lalu.