Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku deg-degan mengenai nasib atau masa depannya setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang lengser keprabon alias turun tahta.

Pratikno juga merespons rumor yang menyebut dirinya masuk ke dalam bursa calon menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming.

Pratikno, yang sudah sekitar 10 tahun belakangan menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tidak merespons dengan spesifik terkait dengan rumor tersebut.

"Masuk tuh deg-degan saya," ujarnya kepada wartawan, Selasa (8/10/2024).

Pratikno hanya menjelaskan alur persiapan yang harus dilakukan nantinya setelah ada kepastian mengenai kabinet pemerintahan mendatang. Dia menyebut lembaga yang dipimpin olehnya saat ini sudah mempersiapkan terkait dengan kabinet pemerintahan mendatang.

Awalnya, Presiden terpilih akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang nama kabinet, daftar kementerian dan menteri apa saja yang akan menjadi nomenklatur di pemerintahannya.

Kemudian, di dalam Pepres tersebut, akan ada Keputusan Presiden (Keppres) untuk siapa menteri-menteri atau kepala badan/lembaga yang akan mengisi kabinet. Setelah itu, baru akan dilaksanakan pelantikan.

"Setelah Perpres terbit, artinya ada lembaganya, kemudian terbit Keppres nama-nama orang untuk mengisi masing-masing kementerian yang ada di dalam Perpres kabinet itu. Itu ya selalu begitu," jelas Pratikno yang sudah 10 tahun menjabat Mensesneg.

Adapun Prabowo pernah membocorkan bahwa sebagian dari menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini akan ditarik juga ke kabinetnya nanti.

Hal ini diungkapkan oleh Prabowo dalam pidatonya di Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).

"Pak, maaf pak. Karena bapak milih orang-orang hebat, maka sebagian dari mereka, kabinet saya nanti ini," terang Prabowo.

Bisnis.com, DENPASAR - Masalah air bersih di Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena) tidak kunjung teratasi walaupun sudah menjadi sorotan berbagai pihak.

Setelah sempat mendapat solusi sementara dengan diperbolehkannya pihak swasta, PT TCN mengalirkan air ke tiga gili, krisis air kembali mengancam di wilayah tersebut.

Hal itu lantaran penegak hukum mencabut izin usaha PT TCN dengan alasan melanggar aturan pemnfaatan air di kawasan pesisir.

Jika krisis air kembali terjadi, industri pariwisata yang telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat akan terancam.

Gili selama ini menjadi tumpuan pariwisata NTB, karena menjadi destinasi favorit para wisatawan mancanegara sejak dulu.

Rata-rata kunjungan ke Gili lebih dari 3.000 wisatawan per hari. Akan bertambah banyak di masa high season yakni pada periode Juli - September, kemudian saat libur tahun baru, dan libur nasional lainnya.

Para pelaku pariwisata pun mulai berteriak kepada pemerintah, yang tidak kunjung menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi krisis air.

Ketua Perhimpuhan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini mempertanyakan keseriusan pemerintah menangani masalah air di di tiga gili. Padahal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara ditopang oleh aktivitas pariwisata di tiga gili.

"Masak tidak bisa dicarikan jalan keluar (krisis air), harus mentok seperti ini, itu yang kami sayangkan. Kan nomor Lombok Utara nomor satu pendapatan dari pariwisata," jelas Wolini saat dikonfirmasi media dikutip Rabu (9/10/2024).

Krisis air berawal dari kisruh pengelolaan air bersih di kawasan Gili Meno. Sebelumnya pengelolaan air dilakukan oleh swasta PT. Berkat Air Laut (BAL) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Gerbang NTB Emas (GNE).

Akan tetapi dua pengelola ini dinilai menyalahi regulasi, bahkan dua pejabat utama di perusahaan tersebut sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi NTB dan ditahan. Setelah PT.BAL dan PT.GNE tidak beroperasi, pasokan air mulai terganggu.

Pengelolaan air beralih ke PT. Tiara Cipta Nirwana (TCN) yang bekerjasama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung, milik Pemkab Lombok Utara, akan tetapi tidak menyelesaikan persoalan karena masyarakat keberataan dengan tarif air dari dua investor baru yang menurut mereka lebih mahal dari sebelumnya.

Masyarakat pun sempat menggelar unjuk rasa di PDAM memprotes masalah air bersih di Gili Trawangan.

Sebelumnya Pemkab Lombok Utarra melalui Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Tresna Budi mengaku krisis air bersih mulai berdampak ke turunnya kunjungan wisatawan ke Gili Meno.

"Kunjungan wisatawan ke Gili Meno turun drastis. Semua hotel dan restoran terdampak krisis air ini," jelas Denda.

Denda mengaku Pemkab sedang mencari solusi terbaik untuk mengatasi krisis air di Gili Meno. Dia berharap akan cepat teratasi sebelum Juli 2024, karena Juli hingga Agustus merupakan masa high season kunjungan wisatawan ke Gili Meno.

Bisnis.com, BANDUNG— PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendukung penguatan ekosistem ekonomi pesantren di Jawa Barat lantaran dinilai sebagai pondasi perekonomian masyarakat.

Salah satunya adalah melalui agen laku pandai BSI Agen. Terbaru, BSI kembali menjalin kerjasama dengan pondok pesantren di Sukabumi, yakni di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, Selasa (8/10/2024).

Senior Vice President PT Bank Syariah Indonesia, Muhammad Syukron Habiby mengatakan, kerjasama tersebut dilakukan guna mendukung program pengembangan dan penguatan ekosistem pesantren.

“Komitmen kami untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, termasuk di Sukabumi,” ungkap dia, dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Habiby mengatakan, kehadiran BSI juga untuk menciptakan Islamicecosystem. Lantaran, ia menilai pesantren menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem keuangan syariah.

”Kami percaya bahwa pesantren adalah pilar penting dalam masyarakat, dan dengan mengembangkan keuangan syariah, kita dapat memberdayakan pesantren untuk mandiri secara ekonomi," katanya.

Dia melanjutkan pihaknya pun siap berkolaborasi dalam menyediakan berbagai program dan layanan yang dapat mendukung usaha dan pengelolaan keuangan pesantren.

Senada dengan Muhammad Syukron Habiby, Pimpinan Pondok Pesantren Darussyifa Al-Fithroh Perguruan Islam Yaspida Sukabumi, Mubarok menyampaikan bahwa memang diperlukan upaya bersama untuk membangun sistem perekonomian di pesantren.

“Saya yakin bahwa pesantren memiliki potensi yang besar, tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam ekonomi," katanya.

Mubarok mengatakan dukungan dari lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kapasitas dan potensi yang ada, sehingga pesantren bisa lebih mandiri dan berdaya saing.

Sementara itu, perwakilan dari Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU), Mustoda Idham menyampaikan bahwa RMINU bekerjasama dengan BSI meluncurkan aplikasi Pontren + dan Quamus LMS + yang diharapkan dapat mempermudah pondok pesantren dalam pengelolaan Pondok dengan fitur-fitur yang sudah tersedia.

Selain penandatanganan Kerjasama Tabungan Haji Untuk Santri dan Tabungan Haji untuk Wali Santri dengan Pondok Pesantren Darussyifa Al-Fithroh Perguruan Islam Yaspida Sukabumi.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Sejumlah petani hidroponik asal Kota Pekanbaru resmi menerima sertifikat registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).

Beberapa penerima sertifikat di antaranya adalah Joy Garden Hidroponik, GBW Kampoeng Hidroponik, Ladang Hidroponik, Lokal Garden, Barokah Hidroponik, Kandis Green Farm, Mom’s Dream Hidroponik Farm, dan Nusa Krisna Jamur.

Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau, Zuliana Rahman Hadi berharap sertifikat ini dapat meningkatkan mutu dan keamanan tanaman pangan produk para petani serta memperluas pemasaran mereka.

“Kami berharap hal ini dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk bapak ibu sekalian sehingga pemasaran dapat diperluas,” ujarnya Selasa (8/10/2024).

Dengan pemasaran yang semakin luas tentunya akan membantu mengembangkan usaha pertanian hidroponik di Pekanbaru menjadi lebih meningkat di masa mendatang.

Sementara itu petani hidroponik dari Mom’s Dream Hidroponik Farm, Remiya menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini.

“Sebelumnya kami sudah mengurus izin edar, alhamdulillah hari ini izin edarnya telah diserahterimakan,” kata Remiya.

Dia menyebutkan berbagai varietas sayuran hidroponik yang dijualnya, seperti sawi, pakcoy, selada, kailan, kale, basil, dan peppermint.

Produk-produknya kini sudah dipasarkan di beberapa supermarket di Pekanbaru, seperti Hypermart, Pasar Buah Sudirman, Pasar Buah 88, dan Farmers.

Dengan sertifikat PSAT-PDUK, Remiya berharap kepercayaan masyarakat terhadap produknya semakin meningkat, sehingga dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kabupaten Sumedang dinilai sebagai daerah yang memberikan pelayanan publik terbaik di Indonesia oleh pemerintah pusat.

Penilaian itu tertuang dalam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) lewat ajang Gebyar Pelayanan Prima 2024.

Penjabat (Pj) Bupati Sumedang, Yudia Ramli, mengatakan pelayanan publik yang saat ini diusung oleh Kabupaten Sumedang adalah pelayanan yang berdampak, transformatif, dan inklusif.

"Pelayanan publik adalah bagian yang tak terpisahkan dari fungsi pemerintah. Ia merupakan ruh dari penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan publik, memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, dan berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Yudia, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan publik, memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, dan berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui, Kemenpan RB memberikan 106 total penghargaan kepada kementerian, lembaga pemerintah, serta pemerintah provinsi kabupaten, dan kota di Indonesia atas komitmen dan usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan tersebut mencakup kategori pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan, evaluasi kinerja pelayanan publik, serta Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI).

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan penghargaan tersebut bisamenjadi motivasi bagi daerah untuk terus berbenah.

"Kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama agar tercipta pemerintahan yang lebih responsif dan profesional,” kata dia dalam keterangan resmi.

Menpan RB juga menekankan pentingnya inovasi dan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin reformasi birokrasi benar-benar memberikan dampak nyata sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan peran aktif pemerintah,” ujar Azwar.

Azwar juga menegaskan komitmen kementeriannya untuk terus mendorong sinergi dan inovasi antar instansi guna menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif dan transformatif.

"Saya berharap masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan," tuturnya.

Bisnis.com, SUMATRA - EMP Bentu Limited kembali mencatatkan prestasi dalam bidang keselamatan kerja. Perusahaan yang bergerak di industri hulu migas yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Riau tersebut menerima penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Adi Nugraha I dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan di sektor energi, khususnya industri minyak dan gas bumi, yang berhasil mencapai standar keselamatan kerja terbaik.

EMP Bentu Limited dinilai telah menerapkan standar keselamatan kerja yang tinggi dan nihil kecelakaan kerja (zero accident) sejak Februari 2004 hingga April 2024. Sepanjang lebih 20 tahun tersebut, perusahaan mampu mencapai 25.169.297 jam kerja aman.

Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin malam, 7 Oktober 2024. Trophy penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal Migas, Dr Ir Dadan Kusdiana, MSc kepada Kepala Teknik/General Manager EMP Bentu Limited, Tri Firmanto.

Acara tersebut juga dihadiri oleh para pimpinan perusahaan di sektor energi, regulator, dan lembaga terkait yang berperan dalam pengembangan keselamatan kerja di Tanah Air. Penghargaan ini diharapkan akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk meningkatkan aspek keselamatan kerja dalam industri energi dan sumber daya mineral.

Usai menerima penghargaan, kepada wartawan Tri Firmanto menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pekerja EMP Bentu Limited beserta mitra kerja yang telah memberikan kontribusi dalam pencapaian ini.

"Keberhasilan dalam menjaga keselamatan kerja merupakan prestasi yang patut dibanggakan dan menunjukkan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan aspek keselamatan kerja," ujarnya.
Dengan diterimanya penghargaan ini, ujar Tri Firmanto, pihaknya akan berupaya untuk terus mempertahankan standar keselamatan dan produktivitas kerja yang tinggi di tengah tantangan operasional industri migas untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pernikahan merupakan hal yang sakral satu kali seumur hidup. Hal ini menjadikan momen menikah begitu penting bagi seseorang.

Di Indonesia angka perceraian mencapai 463.654 kasus pada 2023 berdasarkan Laporan Statistik Indonesia Tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa setiap tahun 400 ribu pasangan bercerai di Indonesia.

Dikutip dari Mariage.com, Selasa (8/10/2024) ternyata menunda pernikahan merupakan salah satu pilihan bijak. Seorang konsultan pernikahan David Essel menjelaskan bahwa pernikahan yang terburu-buru selalu berakhir dengan perceraian.

“Hubungan yang lama juga tidak menentukan kebahagiaan, bahkan mereka yang telah menikah lebih dari 30 tahun, mempertahankan kebersamaannya karena takut kesepian, dan tidak percaya diri dengan keuangannya,” jelas David.

David dalam bukunya yang bertajuk “Slow Down : The Fastest Way To Get What You Want” juga menjelaskan bahwa Pria akan mencapai kematangan emosinya dalam usia 30 tahun, sedangkan wanita di usia 25 tahun.

Namun saat ini, terjadi fenomena baru dimana Pria justru matang secara emosional pada usia 40 tahun keatas. Hal ini juga berubah pada Wanita menurut pengamatan dari David, “Wanita menjadi lebih dewasa, dan bisa memahami komitmen pada usia 30 tahun keatas.”

Simak 4 manfaat menunda pernikahan sampai siap pada waktunya:

1. Lebih Matang Secara Usia

Ada pepatah yang mengatakan kedewasaan tidak dipatok dari usia. Namun, usia memberi gambaran atas proses dan pengalaman yang sudah kamu lalui. David Essel Konsultan Pernikahan melihat usia menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan usia pernikahan.

2. Mengikuti Konsultasi Pernikahan

Menunda pernikahan juga memberikan waktu bagi kamu untuk mengikuti konsultasi pernikahan. Kegiatan ini akan sangat berguna dan bermanfaat untuk Pra pernikahan dan juga persiapan sebagai individu dan pasangan untuk hidup berdua.

3. Menikmati dan menghabiskan masa muda

Menunda pernikahan juga dapat bermanfaat sebagai momen menghabiskan masa bermain kamu. Tidak jarang banyak kasus yang menyebabkan perceraian akibat “Telat Bandel/Bermain” oleh karena itu, benahi semuanya, dan ketika sudah, barulah kamu bisa mempertimbangkan diri untuk menikah.

4. Mempersiapkan Keuangan

Menunda pernikahan juga bermanfaat untuk kamu mempersiapkan keuangan secara individu/berpasangan. Masalah finansial juga kerap kali menjadi faktor utama dari munculnya perceraian. Hasil penelitian Katadata Kota Jakarta bahkan memiliki 2.452 kasus perceraian akibat masalah ekonomi pada 2023.

Itulah 4 manfaat dari menunda pernikahan yang perlu kamu ketahui. Kurangnya persiapan dan keterburuan dapat menyebabkan bahtera yang telah dibangun dengan susah payah akan karam. Oleh karena itu putuskan baik-baik saat akan melamar doi ya! (Enrich Samuel)

Bisnis.com, BATAM - Satu dari dua investor utama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam berasal dari India. Karena hal tersebut, Konsulat Jenderal India di Medan, Ravi Shanker Goel berkunjung ke Batam untuk membahas rencana pembangunan rumah sakit internasional di KEK yang baru diresmikan tersebut.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purwiyanto mengatakan India berniat menjajaki peningkatan investasi di Batam.

"Kami berbincang banyak mengenai kerja sama Indonesia dan India, mulai dari dukungan KEK Kesehatan dari sisi pendidikan, tenaga medis, produksi obat hingga pembangunan lapangan cricket," katanya usai pertemuan di Gedung BP Batam, Selasa (8/10/2024).

Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi telah menetapkan KEK Kesehatan Batam dengan investor utama, yakni Apollo Hospitals India dan Mayapada Healthcare. Keduanya dinaungi oleh PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ).

Penetapan KEK Batam tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang diteken Presiden Jokowi pada 7 Oktober 2024.

KEK terbaru di Batam ini memiliki luas 47,17 hektare yang terdiri atas wilayah Sekupang 23,10 hektare dan Nongsa seluas 24,07 hekatre. Kegiatan usaha di KEK tersebut terdiri atas pariwisata dan kesehatan.

KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam menargetkan investasi Rp6,91 triliun sampai dengan 2032, dan akan menyerap 105.406 tenaga kerja selama 80 tahun.

Di lokasi KEK yang ada di Sekupang akan berfokus pada rencana bisnis Rumah Sakit Internasional bernama Mayapada Apollo Batam International Hospital, Nursing Academy International, MedTech Park yang dilengkapi MICE, perumahan dokter, dormitori, hotel dan retail.

RSBP Batam beserta sarana pendukung juga akan menjadi bagian dalam KEK yang layanannya terintegrasi dengan Mayapada Apollo Batam International Hospital.

Sementara pada lokasi Nongsa akan dilaksanakan kegiatan utama pariwisata dengan rencana bisnis retirement village & clinic dan akomodasi penunjang berupa Cottages, Bungalow, Motel yang diperuntukan bagi wisatawan, pasien dan keluarga pendamping.

Di tempat yang sama, Ravi Shanker Goel berharap kedepannya akan semakin banyak investor India yang menanamkan modalnya di Batam. "Kami telah mempelajari Batam sebagai kota yang tumbuh sangat pesat dan memiliki banyak peluang bisnis yang mungkin diciptakan," katanya.

"Setelah bertemu Bapak Purwiyanto beserta jajarannya di BP Batam dan kami bertukar pikiran tentang banyak hal hebat, harapannya akan semakin banyak perusahaan India yang akan menanamkan modalnya untuk mendukung berbagai proyek di Batam ke depan," pungkasnya. (K65)

Bisnis.com, MATARAM - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB mengingatkan, geliat usaha sektor pariwisata yang berada di kawasan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena), Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, terancam mati kalau krisis air bersih tidak segera ditangani.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Ni Ketut Wolini melalui keterangan resmi yang diterima Mataram, Selasa (8/10/2024), meminta agar pemerintah daerah bisa segera mencarikan solusi, mengingat kunjungan wisatawan tujuan Gili Tramena cukup tinggi.

"Informasi yang saya terima, ada 3.000-an wisatawan datang ke tiga gili setiap hari. Itu mau diapakan? Kok pemerintah tidak ada solusi mengurus sekadar air," kata Wolini.

Ia menyayangkan apabila pemerintah daerah yang telah mengetahui persoalan ini, namun membiarkan situasi krusial tersebut.

"Tiga gili itu 'kan pulau kecil, masa tidak bisa dicarikan jalan keluar? Harus mentok seperti ini? Itu yang sangat saya sayangkan," ujarnya.

Wolini mengingatkan kembali bahwa industri pariwisata di Gili Tramena, baik dari perhotelan, restoran dan jasa lainnya mampu menyumbang sebesar 70% per tahun dari total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara.

"Kan andalan nomor satu dari pariwisata untuk PAD, kenapa tidak bisa dicarikan solusi?" ucapnya.

Selain masalah krisis air bersih, PHRI NTB juga menyoroti masih kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam membangun fasilitas kesehatan yang layak untuk menunjang destinasi tiga gili.

Pihaknya sudah menyuarakan agar pemerintah daerah membangun fasilitas kesehatan berstandar internasional. Sebab, kawasan wisata tiga gili sebagian besar dikunjungi wisatawan dari berbagai negara.

"Di sana mayoritas wisatawan asing, jadi harus berstandar internasional. Misalnya ada kejadian orang tenggelam, bagaimana penanganan secara internasional. Itu sampai sekarang belum, sekarang masalah air lagi, numpuk permasalahan di sana," kata Wolini.

Dia menyampaikan bahwa PHRI NTB tidak bisa tinggal diam melihat persoalan ini. Sehingga PHRI NTB dengan segala upaya berusaha mencarikan solusi bagi para pelaku usaha pariwisata di tiga gili agar mereka mampu menghadapi masalah krisis air bersih.

Tujuan dari upaya tersebut, tidak terlepas dari tujuan menjaga citra pariwisata NTB, khususnya kawasan Gili Tramena yang sudah terkenal di mata dunia.

"Solusi kita butuhkan, karena nama baik pariwisata, bukan gili saja, tapi NTB, dan nama Indonesia juga karena gili ini sudah mendunia, tidak nasional lagi, sudah dunia mengenal," ujarnya.

Ketua Asosiasi Hotel Gili Lalu Kusnawan turut mempertanyakan lambannya penanganan krisis air bersih di kawasan wisata tiga gili, mengingat air bersih merupakan kebutuhan vital bagi industri pariwisata.

Ia mendesak pemerintah agar mengambil langkah konkret dan cepat untuk menyelesaikan krisis air bersih di tiga gili.

"Solusi jangka panjang juga diperlukan untuk memastikan pasokan air bersih yang berkelanjutan dan terhindar dari gangguan di masa depan," kata Kusnawan.

Bisnis.com, KUDUS - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, kembali mengungkap peredaran rokok ilegal dari Kabupaten Jepara dan Kudus dengan mengamankan 597.450 batang rokok ilegal.

"Dari jumlah barang bukti rokok ilegal sebanyak itu, sekitar 71.200 batang di antaranya diamankan dari sebuah bangunan di Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Kemudian 94.850 batang rokok ilegal diamankan dari agen jasa ekspedisi di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, dan 431.400 batang di Jalan Raya Pati-Kudus," kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Kudus Sandy Hendratmo Sopan di Kudus, Selasa (8/10/2024).

Ia mengatakan pengungkapan tiga kasus rokok ilegal pada awal Oktober 2024 itu yang merupakan hasil analisis informasi intelijen. Kemudian tim Bea Cukai Kudus diterjunkan untuk memastikan informasi tersebut.

Hasilnya, bangunan yang diduga digunakan sebagai tempat produksi dan menimbun rokok yang diduga ilegal di Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, memang menyimpan rokok ilegal.

Total barang bukti yang ditemukan sebanyak 55.600 batang rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) yang dibungkus dengan berbagai merek, serta 39.250 batang rokok jenis SKM dalam bentuk batangan yang tersimpan dalam empat karton.

Nilai barang rokok ilegal tersebut ditaksir sekitar Rp130,9 juta dengan potensi kerugian negara di bidang cukai sebesar Rp90,8 juta.

Sementara pengungkapan rokok ilegal di salah satu agen ekspedisi JNE di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, ditemukan 71.200 batang rokok jenis SKM yang dibungkus dengan berbagai merek tanpa dilekati pita cukai.

Nilai barang paket rokok ilegal tersebut diperkirakan sekitar Rp98,26 juta dengan potensi kerugian negara di bidang cukai sebesar Rp68,15 juta.

Sementara kasus ketiga, berawal dari hasil analisis informasi intelijen mendeteksi adanya pergerakan rokok yang diduga ilegal yang berasal dari wilayah Jawa Timur yang diangkut menggunakan sebuah mobil minibus.

Menindaklanjuti analisis tersebut, tim kemudian melakukan penyisiran di sepanjang Jalan Raya Kudus-Pati guna menemukan mobil tersebut.

Setelah mendapatkan mobil yang dicurigai di Jalan Raya Pati-Kudus, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, lantas dilakukan pemeriksaan dan hasilnya ditemukan 431.400 batang rokok yang diduga ilegal.

"Nilai barang rokok ilegal tersebut diperkirakan sebesar Rp595,33 juta dengan potensi kerugian negara di bidang cukai sebesar Rp412,94 juta," ujarnya.

Jalan Raya Pantura, kata dia, menjadi salah satu jalur utama distribusi logistik karena beberapa kali pengungkapan rokok ilegal terjadi di jalur tersebut.

Ia berharap dukungan semua pihak agar peredaran rokok ilegal bisa ditekan dengan melaporkan setiap ada dugaan peredaran rokok ilegal.

"Untuk menjalankan usaha produksi hasil tembakau masyarakat dapat mengajukan permohonan izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) ke Kantor Bea Cukai Kudus tanpa dipungut biaya," ujarnya.

Untuk mendapatkan informasi mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan NPPBKC dan pemesanan pita cukai resmi dapat diperoleh dengan datang langsung ke front desk atau melalui media sosial dan nomor Layanan Informasi Bea Cukai Kudus.