Bisnis.com, JAKARTA -- Kabar hapus buku dan hapus kredit telah dikabarkan dengan terang oleh utusan khusus Presiden Prabowo. Disampaikan pekan lalu, dalam waktu dekat akan terbit Peraturan Pemerintah tentang memutihkan kredit bagi jutaan petani dan nelayan.

Kabar sepotong ini memang sudah lama ditunggu industri keuangan. Pasalnya, kebijakan ini didengungkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan payung hukum telah disediakan melalui Undang-Undang Omnibus Law Sektor Keuangan alias Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Bisnis.com, JAKARTA --- Bank syariah digital, PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit per kuartal III/2024.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024 yang belum diaudit, dikutip Jumat (1/11/2024), Bank Aladin Syariah berhasil mencatatkan total pendapatan bank sebesar Rp528 miliar, meningkat 108% YoY. Dengan rincian, total pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp428,01 miliar dan pendapatan lainnya Rp99,82 miliar. Sedangkan dari sisi total DPK BANK mencapai Rp5,2 triliun, naik 83% YoY.

Dari sisi pembiayaan, Aladin Syariah berhasil mencatatkan outstanding pembiayaan sebesar Rp4,4 triliun per kuartal III/2024, naik sebesar 77% YoY. Sedangkan dari total aset, BANK mencapai Rp8,6 triliun per September 2024, naik 21% dari posisi Desember 2023.

Dengan perbaikan sejumlah indikator kinerja ini, Aladin Syariah berhasil memangkas rugi tahun berjalan dari Rp145,73 miliar per kuartal III/2023 menjadi Rp79 miliar per September 2024 ini.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah Koko Tjatur Rachmadi mengatakan terus berfokus dengan produk-produk perbankan yang dekat dengan masyarakat. Dibandingkan dengan Desember 2023, nasabah ritel Aladin terus meningkat hingga mencapai 43%.

"Hal ini menunjukan komitmen Bank Aladin Syariah yang secara konsisten terus meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui kerjasama dengan mitra-mitranya antara lain dengan Alfa Group dan Taspen,” urainya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Koko menjelaskan, peningkatan nasabah ritel ini juga ditopang dengan variasi produk tabungan yang menarik seperti Ala Deposito, Ala Impian, dan Ala Gen. Produk Bank Aladin Syariah dirancang memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan syariah.

Tak hanya itu, lanjut Koko, Bank Aladin memperluas layanan perbankan menghadirkan layanan memenuhi kebutuhan mitra strategis. Berbagai kolaborasi ini turut mendukung upaya Bank Aladin Syariah mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

“Tentunya, Bank Aladin Syariah juga terus berkolaborasi melalui kerja sama berbagai mitra memperluas layanan perbankan, salah satunya dengan layanan Banking as a Service (BaaS) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mitra,” terangnya.

Bank terus mengedepankan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian (prudent) serta tata kelola yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pembiayaan bank yang baik dengan rasio Non Performing Financing (NPF) yang terjaga di level 0%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pinjaman fintechpeer to peer(P2P) lending mencapai sebanyak Rp74,48 triliun per September 2024.

OJK mencatat jumlah itu naik 33,73% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp55,70 triliun. Untuk periode September 2024, outstanding tercatat hanya naik 14,28% secara tahunan.

Kendati demikian, OJK mencatat tingkat kredit macet dilihat dari rasio TWP90 masih terjaga di bawah 5%.

“Tingkat kredit macet secara agregat atau TWP90 dalam kondisi terjaga di 2,38%,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Adapun, rasio TWP90 turun apabila dibandingkan dengan tahun lalu, di mana TWP90 mencapai 2,82% per September 2023. Sementara apabila dibandingkan dengan Agustus 2024 angkanya stagnan, di mana kala itu TWP90 fintech P2P lending yakni 2,38%.

Per Oktober 2024, OJK juga mencatat terdapat 14 dari 97 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp7,5 miliar. Dari 14 penyelenggara P2P lending tersebut, lima di antaranya sedang dalam proses analisis penanganan modal disetor.

“OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan ekuitas minimum dimaksud baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategicinvestor, termasuk pengembalian izin usaha,” paparnya.

Untuk periode 2024, sudah ada empat penyelenggara fintech P2P lending yang dicabut izinnya oleh regulator.

Beberapa di antaranya adalah PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund), PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas), PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala), dan PT Investree Radika Jaya (Investree). Langkah tersebut diambil karena ketidakmampuan perusahaan-perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan modal minimum dan ketentuan pengawasan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Digital BCA alias blu membukukan pertumbuhan kinerja keuangan signifikan pada kuartal III/2024.

Bank Digital BCA membukukan laba Rp71,47 miliar per September 2024. Realisasi itu naik signifikan 529,69% dari perolehan Rp11,35 miliar per September 2023.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip pada Jumat (1/11/2024), anak usaha PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) ini mencatatkan peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar 74,04% secara tahunan (year on year/YoY) dari Rp405,01 miliar menjadi Rp704,86 miliar.

Pertumbuhan positif juga terjadi pada pendapatan berbasis komisi (fee-based income) yang melesat 190,29% YoY ke level Rp40,06 miliar dari semula Rp13,8 miliar.

Dari segi pendapatan lainnya, BCA Digital membukukan kenaikan 609,22% hingga mencapai Rp24,61 miliar pada kuartal III/2024, dibandingkan Rp3,47 miliar pada kuartal III/2023.

Terkait fungsi intermediasi, BCA Digital telah menyalurkan kredit senilai Rp5,51 triliun hingga bulan kesembilan tahun ini. Dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, jumlah ini naik 23,54%.

Alhasil, pertumbuhan senada juga terjadi pada total aset. Aset Bank Digital BCA per September 2024 tercatat sebesar Rp15,26 triliun, meningkat 20,16% dibandingkan per September 2023 yang sebesar Rp12,7 triliun.

Dari sisi pendanaan, BCA Digital telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp12,01 triliun, naik 38,84% dibandingkan periode sebelumnya senilai Rp8,65 triliun.

Giro tumbuh paling signifikan sebesar 960% YoY hingga mencapai Rp1,06 miliar per September 2024, disusul tabungan yang tumbuh 66,32% YoY ke angka Rp4,74 triliun, serta deposito (tumbuh 8,95% YoY) dengan nilai Rp6,21 triliun.

Terkait rasio kinerja, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross BCA Digital berada pada level 1,16% pada September 2024, dari 0,55% pada September 2023. NPL net juga menjadi 0,26% dibanding sebelumnya 0,19%.

Pada rasio profitabilitas per kuartal III/2024, BCA Digital mencatatkan kenaikan rasio imbal balik ekuitas (return on equity/ROE) menjadi 2,39% dari 0,38%.

Rasio imbal balik aset (return on asset/ROA) pun menyentuh level 0,84% dari semula 0,13%, seiring margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terkerek naik menjadi 6,48% dari 4,88%.

Bisnis.com, JAKARTA - BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifkasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

“Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya”, ungkap Catur.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. “Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan,” ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang. Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal.

Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

“Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi – penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami”, ungkapnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh Vanessa (29), pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asala Tangerang Banten. Nama Senda Tea diambil dari kata "senda tawa" dan "senda gurau" yang berarti tertawa dan bersenang-senang. Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

“Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023”, ungkap Vanessa.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Kita Bisa sebagai bukti eksistensi dan sinergi tanggung jawab sosial perusahaan di bidang kemanusiaan dan lingkungan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini diwakili oleh Edi Yoga Prasetyo selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko merangkap Corporate Secretary Tugu Insurance dan Muhammad Edo Irfandi selaku Ketua Pengurus Yayasan Kita Bisa yang bertempat di kantor Pusat Tugu Insurance.

“Kami sangat antusias dengan terjalinnya kerja sama ini. Hal ini diharapkan menciptakan lebih banyak lagi sinergi antara Tugu Insurance dan Yayasan Kita Bisa yang tidak hanya mencerminkan persamaan visi perusahaan, tetapi juga dapat membuka peluang untuk memperluas cakupan dampak sosial yang lebih berarti bagi masyarakat” jelas Edi dalam sambutannya.

Selain itu Muhammad Edo Irfandi menambahkan bahwa keselarasan visi antara Tugu Insurance dan Yayasan Kita Bisa tercermin melalui pilar program Corporate Social Responsibility Tugu Insurance dan pilar program yang diusung oleh Yayasan Kita Bisa. “Pilar Bisa Bantu Pendidikan, Bisa Jaga Lingkungan, Bisa Sembuh, dan Bisa Berdaya merupakan titik temu yang memungkinkan Kita Bisa dan Tugu Insurance dapat berkolaborasi secara lebih efektif,”

“Kami berkomitmen untuk terus memastikan bahwa setiap program yang kami jalankan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat agar lebih berdaya sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka.”jelas Edo.

Dengan terwujudnya kolaborasi ini Tugu Insurance dan Yayasan Kita Bisa tidak hanya memperkuat posisi dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, kedua pihak turut berkontribusi dalam mencipatkan peluang baru untuk memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat. Berbagai inisiatif yang lahir dari kerja sama ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut berperan aktif dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan secara luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap mencabut izin satu perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) dan perusahaan pembiayaan dalam rangka penegakan sektor pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) per Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga PVML OJK Agusman mengatakan perusahaan pertama yang telah dicabut izinnya oleh regulator adalah PT Investree Radhika Jaya (Investree). OJK beralasan mencabut izin usaha platform P2P lending tersebut karena tidak memenuhi ekuitas minimum dan pelanggaran ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022.

“Serta kinerja yang memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Kedua, OJK telah mencabut izin perusahaan pembiayaan, PT Rindang Sejahtera Finance. Alasan pencabutan Izin tersebut karena perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.

Selain itu, selama Oktober 2024, OJK telah melakukan sanksi administratif kepada 16 perusahaan pembiayaan, empat perusahaan modal ventura dan 16 P2P lending lending atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat piutang pembiayaan sebanyak Rp501,78 triliun. Angka tersebut meningkat 9,39% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp458,60 triliun pada September 2023. Sementara itu dari sisi fintech P2P lending per September 2024, outstanding pembiayaan yang dicatat mencapai sebanyak Rp74,48 triliun yang mana tumbuh 33,73% yoy dari Rp55,70 triliun.

Sementara untuk pembiayaan modal ventura mencapai sebanyak Rp16,25 triliun per September 2024, turun dibandingkan Rp17,68 triliun per September 2023.

Dari sisi asetnya, industri ini mencapai Rp26,15 triliun, yang mana turun dari sebelumnya Rp27,24 triliun per September 2023. Untuk LKM, penyaluran pinjaman sampai dengan Agustus 2024 mencapai sebanyak Rp1,03 triliun yang mana sedikit meningkat dibandingkan Rp1 triliun pada Agustus 2023. Sementara asetnya Rp1,64 triliun yang naik dibandingkan Rp1,5 triliun pada Agustus 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih menggodok aturan terkait rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hapus tagih utang jutaan petani dan nelayan Tanah Air.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa rumusan awal terkait hal itu sedang dibahas oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Secara prinsip, program itu disebutnya juga telah sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Bahwa untuk menghapus bukuan dan menghapus tagihan dari kredit UMKM yang dilakukan oleh bank-bank umum milik negara dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang itu sendiri,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Menurutnya, payung hukum yang tengah disusun saat ini mencakup aspek kriteria, nominal, jangka waktu hingga asesmen terkait cakupan data yang ada. OJK disebutnya siap mendukung pencapaian target dari kebijakan terkait.

Selain itu, pihaknya berharap agar pelaksanaan penghapusan tagih utang itu dapat dilakukan sesegera mungkin, karena dinilai sebagai hal yang akan berdampak positif terhadap segmen UMKM seperti petani dan nelayan.

“Kami berharap agar agenda yang menjadi prioritas pemerintah lainnya, apakah itu ketahanan pangan, apakah pembangunan rumah bagi [masyarakat] berpendapatan menengah, dan kegiatan-kegiatan lain akan juga semakin bisa diperkuat oleh hal ini,” tutur Mahendra.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menekankan penghapusan tagih ini mengacu kepada pinjaman masa lalu yang sudah mengendap sangat lama. Perbankan juga sudah melakukan semua upaya yang dapat ditempuh untuk pemulihan namun tidak dapat solusi yang bisa diambil. Menurutnya, langkah ini akan menjadi hapus tagih terutama diperbankan BUMN.

Rencana menghapus utang bank jutaan pelayan dan petani tersebut disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo belum lama ini. Dia menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur hal tersebut sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” katanya di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, sebagian besar utang tersebut merupakan tanggungan dari masa lalu, bahkan sejak masa krisis moneter 1998. Dia mengeklaim bahwa banyak nelayan dan petani kesulitan untuk mengajukan pinjaman ke perbankan imbas tagihan yang masih tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Itu sebabnya, agar segmen masyarakat itu tak beralih ke rentenir hingga pinjaman online (pinjol) ilegal, Hashim menyebut bahwa pemerintah bakal memberikan akses pengajuan pinjaman ke perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut lembaga keuangan yang memberi kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex mencapai 27 bank dan 3 multifinance.

Total kredit yang dikucurkan lembaga keuangan sejauh ini yang terpantau mencapai Rp14,64 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menuturkan pemberian kredit oleh perbankan telah melalui pertimbangan yang matang. Dia meyakini bank sudah menghitung risiko yang ada, termasuk pemberian kredit baru kepada Sritex.

"Bank sebagai lembaga intermediasi pembiayaan sudah matang. Pada Sritex [bank tentu] sudah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan membayar," kata Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

Dian menyebutkan bahwa perbankan merupakan industri yang sudah berjalan mapan. Untuk itu, dia meyakini sudah disiapkan mitigasi yang mapan atas permasalahan kredit jumbo itu.

Dalam laporan yang diterima oleh OJK, kata dia, bank sudah membentuk pencadangan sebesar 83,34% untuk kredit yang dikucurkan ke Sritex. Sedangkan perusahaan leasing menyiapkan pencadangan sebesar 63,95%.

"Ini cukup [besar] untuk membackup [potensi kerugian]. Debitur juga sedang melakukan upaya hukum [banding atas pailit]," katanya.

Kasus gagal bayar Sritex mengemuka setelah pengadilan menetapkan pailit pada pekan lalu. Kasus ini bahkan menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan.

Kasus ini menjadi perhatian karena Sritex adalah salah satu raksasa tekstil asal Indonesia yang nasibnya berada di ujung tanduk. Operasi perusahaan ini berada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya kawasan Soloraya. Status kepailitan Sritex mengancam nasib sekitar 50.000 pekerjanya.

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja berada di depan mata. Prabowo sendiri telah memanggil sejumlah menterinya mulai dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koordinator Perekonomian, hingga Menteri Keuangan untuk membahas imbas kepailitan Sritex.

Tak hanya itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel juga telah mengunjungi pabrik Sritex untuk memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja alias PHK.

"Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Selasa kemarin.

Yassierli menuturkan bahwa pemerintah memandang Sritex sebagai bagian dari industri strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi, tekstil dan produk tekstil adalah industri padat karya yang menyerap jumlah pekerja yang tidak sedikit.

“[Padat karya] itu salah satu alasan. Tentu kami ingin starting ini baik dan kami ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut lembaga keuangan yang memberi kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex mencapai 27 bank dan 3 multifinance.

Total kredit yang dikucurkan lembaga keuangan sejauh ini yang terpantau mencapai Rp14,64 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menuturkan pemberian kredit oleh perbankan telah melalui pertimbangan yang matang. Dia meyakini bank sudah menghitung risiko yang ada, termasuk pemberian kredit baru kepada Sritex.

"Bank sebagai lembaga intermediasi pembiayaan sudah matang. Pada Sritex [bank tentu] sudah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan membayar," kata Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

Dian menyebutkan bahwa perbankan merupakan industri yang sudah berjalan mapan. Untuk itu, dia meyakini sudah disiapkan mitigasi yang mapan atas permasalahan kredit jumbo itu.

Dalam laporan yang diterima oleh OJK, kata dia, bank sudah membentuk pencadangan sebesar 83,34% untuk kredit yang dikucurkan ke Sritex. Sedangkan perusahaan leasing menyiapkan pencadangan sebesar 63,95%.

"Ini cukup [besar] untuk membackup [potensi kerugian]. Debitur juga sedang melakukan upaya hukum [banding atas pailit]," katanya.

Kasus gagal bayar Sritex mengemuka setelah pengadilan menetapkan pailit pada pekan lalu. Kasus ini bahkan menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan.

Kasus ini menjadi perhatian karena Sritex adalah salah satu raksasa tekstil asal Indonesia yang nasibnya berada di ujung tanduk. Operasi perusahaan ini berada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya kawasan Soloraya. Status kepailitan Sritex mengancam nasib sekitar 50.000 pekerjanya.

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja berada di depan mata. Prabowo sendiri telah memanggil sejumlah menterinya mulai dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koordinator Perekonomian, hingga Menteri Keuangan untuk membahas imbas kepailitan Sritex.

Tak hanya itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel juga telah mengunjungi pabrik Sritex untuk memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja alias PHK.

"Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Selasa kemarin.

Yassierli menuturkan bahwa pemerintah memandang Sritex sebagai bagian dari industri strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi, tekstil dan produk tekstil adalah industri padat karya yang menyerap jumlah pekerja yang tidak sedikit.

“[Padat karya] itu salah satu alasan. Tentu kami ingin starting ini baik dan kami ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kinerja perbankan Tanah Air tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga per September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa pertumbuhan kredit hingga bulan kesembilan tahun ini masih melanjutkan catatan dobel digit sebesar 10,85% secara tahunan (year on year/yoy) dengan nilai Rp7.579,25 triliun.

“Di sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 7,04% YoY, dii Agustus lalu 7,01%, menjadi sebesar Rp8.721,78 triliun dengan giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, Dian menyebut bahwa kualitas kredit bank tetap terjaga dengan rasio kredit macet aliasnon-performing loan(NPL) gross pada September 2024 tercatat sebesar 2,21%, turun dibanding bulan lalu yang sebesar 2,26%. NPL nett masih stagnan pada angka 0,78% seperti bulan sebelumnya.

Sementara itu, rasio kredit berisiko atauloan at risk(LaR) juga menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 10,11% per September 2024, dibanding angka 10,17% pada bulan lalu.

“Rasio LAR tersebut juga mendekati level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019,” sambungnya.

Dian melanjutkan, likuiditas perbankan dinilai masih memadai dengan rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 112,66% dan 25,4% masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Adapun, tingkat profitabilitas bank ataureturn on asset(ROA) tercatat meningkat ke 2,73% per September 2024, dibandingkan angka bulan lalu 2,69%. Dia menyebut hal ini menunjukkan kinerja perbankan tetap resilien dan stabil.

Tak hanya itu, rasio permodalan ataucapital adequacy ratio(CAR) per September 2024 meningkat menjadi 26,85%, dibanding 26,69% per Agustus lalu. Menurut Dian, hal ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah ketidakpastian global dewasa ini.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.142 triliun per September 2024. Angka tersebut naik 2,46% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp1.115 triliun (yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp922,48 triliun triliun atau naik 3,81% secara tahunan (year on year/yoy).

“Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp245,42 triliun, atau naik 5,77% yoy, yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,73% yoy, dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 9,7%% yoy,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektior Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Adapun premi asuransi jiwa mencapai sebanyak Rp135,64 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi sebanyak Rp109,78 triliun.

Ogi mengungkapkan kinerja tersebut didukung oleh permodalan industri asuransi yang solid, di mana secara agregat industri asuransi jiwa dan asuransi umum melaporkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 458,31%% dan 329,89%. Angka tersebut masih berada di atas threshold yang ditetapkan OJK yakni sebesar 120%.

Di sisi asuransi nonkomersil yang terdiri dari aset BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp220,02 triliun atau menurun sebesar 2,8% yoy.

Pada industri dana pensiun, Ogi mengungkap total aset dana pensiun per September 2024 tumbuh sebesar 10,10% yoy dengan nilai sebesar Rp1.500,06 triliun, meningkat dari posisi September 2023 sebesar Rp1.362,44 triliun.

Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,60% yoy dengan nilai mencapai Rp380,80 triliun. Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.119,36 triliun atau tumbuh sebesar 11,72%

“Pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 3,65% yoy dengan nilaimencapai Rp47,58 triliun pada September 2024, dengan posisi aset pada September 2023 Rp45,91 triliun,” tandas Ogi.