Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara meminta industri peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online (pinjol) untuk menurunkan bunga pinjaman setelah Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan.

The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 4,50-4,75 persen pada Kamis (8/11).

Menurut Mirza, penurunan suku bunga The Fed biasanya diikuti oleh negara lain termasuk Indonesia, sehingga tak ada salahnya industri pembiayaan maupun pinjol ikut mengkaji bunga pinjamannya.

"Jadi saya rasa industri harus menganalisis, harus membuat penilaian yang bijak, juga pertimbangkan beban biaya dana yang membebani konsumen," ujarnya dalam acara OECD/INFE-OJK Conference 'Empowering Consumers Through Financial Education', Jumat (8/11).

Dalam kesempatan ini, Mirza juga menyoroti perilaku masyarakat yang makin gemar berutang, bahkan untuk sekedar berbelanja. Hal ini tercermin dari meningkatkan pengguna layanan Buy Now Pay Later (BNPL).

"Meskipun produk (PayLater) ini baru saja diperkenalkan, saya rasa belum mencapai 10 tahun, mungkin hanya 5 tahun. Jumlah pelanggan buy-now-pay-later sekarang sudah mencapai 20 juta dari populasi Indonesia yang berjumlah 280 juta," jelas Mirza.

Menurutnya, dari puluhan juta pengguna ini, paling banyak adalah anak muda. Padahal dampak dari penggunaan PayLater bisa merugikan di masa depan.

Pasalnya, semua transaksi kredit yang dilakukan di PayLater akan masuk ke data OJK dan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK adalah sistem OJK yang mencatat skor atau riwayat kredit seseorang yang digunakan oleh perbankan untuk menentukan kelayakan kredit nasabah saat pengajuan pinjaman, termasuk untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

"Mungkin hanya meminjam setara dengan US$10, US$50, tetapi nama mereka akan masuk dalam SLIK dan itu kemudian digunakan oleh industri. Ketika peminjam ini, mereka tidak dapat membayar atau lupa untuk membayar, maka mereka mungkin menghadapi masalah. Karena riwayat catatan mereka tentang ketidakmampuan membayar," pungkas Mirza.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pinjaman fintechpeer to peer(P2P) lending mencapai sebanyak Rp74,48 triliun per September 2024.

OJK mencatat jumlah itu naik 33,73% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp55,70 triliun. Untuk periode September 2024, outstanding tercatat hanya naik 14,28% secara tahunan.

Kendati demikian, OJK mencatat tingkat kredit macet dilihat dari rasio TWP90 masih terjaga di bawah 5%.

“Tingkat kredit macet secara agregat atau TWP90 dalam kondisi terjaga di 2,38%,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Adapun, rasio TWP90 turun apabila dibandingkan dengan tahun lalu, di mana TWP90 mencapai 2,82% per September 2023. Sementara apabila dibandingkan dengan Agustus 2024 angkanya stagnan, di mana kala itu TWP90 fintech P2P lending yakni 2,38%.

Per Oktober 2024, OJK juga mencatat terdapat 14 dari 97 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp7,5 miliar. Dari 14 penyelenggara P2P lending tersebut, lima di antaranya sedang dalam proses analisis penanganan modal disetor.

“OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan ekuitas minimum dimaksud baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategicinvestor, termasuk pengembalian izin usaha,” paparnya.

Untuk periode 2024, sudah ada empat penyelenggara fintech P2P lending yang dicabut izinnya oleh regulator.

Beberapa di antaranya adalah PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund), PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas), PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala), dan PT Investree Radika Jaya (Investree). Langkah tersebut diambil karena ketidakmampuan perusahaan-perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan modal minimum dan ketentuan pengawasan.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin satu perusahaan fintech peer to peer(P2P)lendingatau pinjaman online (pinjol) dan perusahaan pembiayaan.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan sektor pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) pada Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga PVML OJK, Agusman mengatakan bahwa perusahaan pertama yang telah dicabut izinnya oleh regulator yakni, PT Investree Radhika Jaya (Investree). Dia mengatakan, alasan OJK mencabut izin usaha platform P2P lending tersebut lantaran tidak memenuhi ekuitas minimum dan pelanggaran ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022.

“Selain itu, perusahaan tersebut juga kinerjanya memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/11).

Selanjutnya, OJK telah mencabut izin perusahaan pembiayaan, PT Rindang Sejahtera Finance. Agusman mengatakan bahwa pihaknya mencabut izin tersebut karena perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.

Adapun selama Oktober 2024, OJK telah melakukan sanksi administratif kepada 16 perusahaan pembiayaan, empat perusahaan modal ventura dan 16 fintech P2P lending atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Sedangkan dari sisi kinerja, OJK mencatat piutang pembiayaan sebanyak Rp 501,78 triliun. Angka tersebut meningkat 9,39% secara tahunan atau year on year(YoY) dari Rp 458,60 triliun pada September 2024.

Sementara itu, dari sisi fintech P2P lending pada September 2024, outstanding pembiayaan yang dicatat mencapai Rp 74,48 triliun. Total pembiayaan ini tumbuh 33,73% YoY dari Rp 55,70 triliun.

Selanjutnya, pembiayaan modal ventura mencapai sebesar Rp 16,25 triliun pada September 2024. Angka tersebut turun dibandingkan Rp 17,68 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sedangkan aset industri modal ventura mencapai Rp 26,15 triliun. Jumlah tersebut turun dari yang sebelumnya mencapai Rp 27,24 triliun pada September 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran platform peer to peer lending (P2P) itu.

Untuk diketahui, TaniFund telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada Mei 2024 lalu. Pencabutan itu merupakan buntut dari masalah gagal bayar kepada para investor yang merupakan petani.

"Perusahaan telah menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan menunjuk 4 (empat) orang sebagai Tim Likuidasi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Agusman mengatakan hasil RUPS itu telah menunjuk empat orang sebagai Tim Likuidasi. Tim Likuidasi diharapkan akan bekerja sesuai dengan rencana, adil, dan objektif.

"Tim Likuidasi tersebut sudah dapat menjalankan tugasnya sesuai rencana kerja dan diharapkan dapat bertindak adil, objektif, serta independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Sebelumnya, OJK memang telah meminta TaniFund segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran platform peer to peer lending (P2P) itu.

Dalam catatan detikcom, OJK telah mencabut izin usaha TaniFund pada Mei 2024 lalu. Dengan begitu, penyedia pinjaman online (pinjol) untuk para petani itu sudah tidak boleh memberikan layanan pendanaan lagi di RI.

Pencabutan izin usaha TaniFund berawal saat perusahaan itu tersandung masalah gagal bayar kepada para investor beberapa tahun yang lalu. Kala itu pinjol para petani ini gagal melakukan pembayaran kepada 130 investor.

Kabar TaniFund gagal bayar 130 investor ini sudah tercium sejak akhir 2022 lalu. Dari 130 investor itu uang yang diinvestasikan mencapai Rp 14 miliar. Awalnya para investor ini masih menerima imbal hasil dan portofolio yang sesuai. Namun pada 2021 mulai terjadi beberapa masalah.

Simak: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan akan melayangkan sanksi yang berlaku sesuai aturan kepada platform peer to peer lending (P2P) Investree. Untuk diketahui platform P2P lending itu dihadapi masalah kredit macet hingga berujung pengunduran diri direksi.

"OJK akan mengambil langkah-langkah pengawasan (supervisory concern) yang diperlukan dan mengenakan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Sanksi dan pengawasan ketat itu dilakukan karena sampa hari ini, OJK tidak mendapatkan laporan mengenai tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh P2P lending itu.

"Hingga saat ini belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal dan penyelesaian permasalahan di Investree," ucapnya.

OJK mengatakan akan tetap terus melakukan pengawasan dan pemantauan secara penuh terhadap Investree. Meski demikian, sampai saat ini kantor Investree sendiri masih aktif dan menerima aduan dari konsumen.

"Berdasarkan korespondensi terakhir, alamat kantor Investree masih aktif dan masih dapat menerima kunjungan pengaduan walk in customer," pungkasnya.

Sebagai informasi, Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan status ke kelompok aspiring middle class selama periode 2019-2024.

Akibatnya, jumlah kelas menengah turun menjadi 47,85 juta orang pada 2024, dan berdampak pada pelemahan daya beli. Lantas bagaimana dampaknya kepada industri fintech peer to peer (P2P) lending?

Menanggapi hal ini, Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, mengatakan bahwa belum melihat korelasinya secara langsung. Pasalnya, fokus utama perusahaan berada di segmen pinjaman produktif. Namun, menurut dia hal tersebut bisa saja berdampak pada penurunan kemampuan bayar debitur.

"Kendati demikian, pandangan kami yang utama itu adalah dilakukannya assesment pinjaman secara prudent. Bila ini dilakukan, maka kredit macet bisa terjaga. Dan ini yang terus menjadi salah satu fokus utama kami," kata Ivan kepada Kontan.co.id, Kamis (26/9).

Terkait Non Performing Financing (NPF), Ivan menyampaikan bahwa kondisinya hingga Agustus 2024, masih stabil di bawah 1% secara year on year (YoY). Sedangkan untuk tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 Akseleran hingga Agustus 2024 sebesar 0,24%.

Ia menyebutkan, sampai akhir Agustus 2024, penyaluran pinjaman Akseleran tahun ini di sekitar Rp 2 triliun. Angka ini sedikit turun 5% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Lebih lanjut, dia menyebutkan strategi yang dilakukan Akseleran untuk mempertahankan TWP90 yang rendah itu salah satunya yaitu dengan melakukan assessment pinjaman yang prudent.

"Produk yang kami berikan itu cashflow-based loan product seperti invoice financing, invoice financing dan inventory financing. Di sini kami analisa cashflow certain nya, berapa kapasitas cashflow yang bisa menopang pinjaman. Kami juga cek invoice nya, kemudian saat ada joint account, maka kami cek credit history nya. Ini membuat kami bisa memitigasi risiko kredit dengan baik secara konsisten," imbuhnya.

Selaras dengan hal ini, Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto menilai penurunan jumlah kelas menengah bisa menjadi salah satu faktor peningkatan risiko kredit macet di sektor finansial. Hal ini dikarenakan adanya potensi menurunnya daya beli yang bisa berdampak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kondisi tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi kemampuan bayar UMKM dan mengakibatkan penurunan kualitas kredit yang dialami oleh pelaku usaha Fintech Lending," kata Arthur kepada Kontan.co.id, Kamis (26/9).

Meskipun demikian, Arthur mengatakan bahwa perusahaan selalu menjaga kesehatan portofolio tingkat keberhasilan bayar. Sampai dengan saat ini, TWP 90 milik Modalku berada di angka 2,3%, dan masih dalam kondisi yang baik.

"Kami tentunya berharap dapat mencatatkan pertumbuhan yang konsisten dibanding tahun lalu. Modalku juga terus mengeksplorasi peluang ekspansi ke luar pulau Jawa untuk mendorong distribusi penyaluran pendanaan yang lebih merata," imbuhnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Modalku juga akan terus mengedepankan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dan partner untuk membangun solusi pendanaan yang lebih luas bagi UMKM.

Arthur menjelaskan, untuk terus menjaga kondisi TWP 90, Modalku secara konsisten terus menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential norm dan manajemen risiko dalam menjalankan proses pendanaan sebagai bentuk strategi mitigasi risiko.

"Kami juga terus menyempurnakan kriteria penilaian kelayakan penerima dana, dengan kalibrasi berkala berdasarkan data historis penyaluran dan pembayaran kembali. Kriteria tersebut mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) sesuai dengan SEOJK Nomor 19 Tahun 2023," jelasnua.

Adapun hingga saat ini, Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 63 triliun kepada UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan kembali menurunkan bunga pinjaman fintech peer to peer (P2P) pada tahun depan, yakni konsumtif menjadi 0,2%, sedangkan produktif masih 0,1%. Adapun OJK telah menurunkan bunga pada tahun ini menjadi 0,3% untuk konsumtif dan 0,1% untuk produktif.

Terkait dengan penurunan bunga, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai hal tersebut akan berpengaruh dari sisi pendapatan lender, khususnya bagi individu.

"Kalau dari sisi lender, memang akan berkurang dari sisi pendapatan karena ada penurunan bunga. Otomatis, imbal hasil lender pasti akan ikut turun. Penurunan tersebut memperlambat dari sisi supply dana karena dana yang di-supply merupakan dana lender," katanya.

Menurut Nailul, ketika ada masalah pada supply dana, kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat penyaluran yang bisa saja menjadi menyusut. Sebab, pasar fintech lending itu berbentuk two-sided market.

Meskipun demikian, Nailul beranggapan bagi lender institusi perbankan, kemungkinan tidak menjadi soal adanya penurunan bunga tersebut. Sebab, mereka bisa memanfaatkan keuntungan nonmaterial, seperti data pengguna yang bisa di-approach menjadi nasabah dan lain sebagainya.

"Jadi, masih ada untung yang lebihnya untuk lender institusi, khususnya perbankan," kata Nailul.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok aturan baru yang membuat perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) bisa memberikan pinjaman hingga Rp 10 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman mengatakan saat ini Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) dalam tahap penyelarasan.

"Penyusunan RPOJK tentang LPBBTI saat ini sedang dalam proses penyelarasan. Dalam RPOJK LPBBTI tersebut direncanakan akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi sebesar Rp 10 miliar," kata Agusman dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (12/7) kemarin.

Menanggapi rencana ini, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar mengatakan pada dasarnya rencana aturan baru tersebut merupakan salah satu usulan dari para pelaku usaha fintech. Sehingga pihaknya sangat menyambut baik rencana ini.

Ia menjelaskan, pengajuan utang pinjol sebesar ini nantinya akan diberikan kepada mereka para pemilik usaha kecil-menengah. Langkah ini sejalan dengan target asosiasi dan OJK untuk menumbuhkan kredit di sektor UMKM, yang mana kebutuhan pendanaan para pengusaha ini rata-rata sudah di atas Rp 2 miliar.

"Memang itu salah satu usulan kami dari AFPI, untuk menaikan dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. (Usulan ini disampaikan) karena kita target di 2024 ini akan menumbuhkan kredit di UMKM kan, sementara (pinjaman) Rp 2 miliar itu sudah tidak memadai lagi," Entjik saat dihubungi detikcom, Senin (15/7/2024).

Entjik mengatakan dalam pertemuan terakhir bersama OJK, rencananya aturan baru ini akan selesai dan berlaku tahun ini. Sebab hal ini sejalan dengan rencana asosiasi dan OJK untuk menumbuhkan kredit di sektor UMKM, yang mana kebutuhan pendanaan para pengusaha ini rata-rata sudah di atas Rp 2 miliar.

Namun ia belum bisa memastikan kapan tempatnya aturan baru itu akan ditetapkan. Sebab pada akhirnya penetapan aturan baru ini merupakan wewenang OJK, dan pihak AFPI hanya bisa memberi masukan dan saran terkait rencana masyarakat bisa berutang hingga Rp 10 miliar di pinjol.

"Berdasarkan diskusi kami dengan OJK, (aturan baru tersebut) itu memang ditargetkan (selesai) di tahun ini ya. Tapi belum tahu pastinya ya, karena masih dirancang OJK," kata Entjik saat dihubungi detikcom, Senin (15/7/2024).

Namun di luar itu, menurutnya yang terpenting bagi para pelaku usaha pinjol adalah melakukan penguatan mitigasi risiko pinjaman. Termasuk juga mengedukasi para peminjam untuk memastikan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, yang sedikit banyak juga membantu proses pengembalian utang.

"Peningkatan batas maksimum pendanaan ini tentu harus diimbangi dengan penguatan mitigasi risiko bagi platform fintech lending. Edukasi dan literasi keuangan bagi borrower juga perlu terus ditingkatkan untuk memastikan penggunaan pendanaan secara bertanggung jawab dan produktif," jelasnya.

"Kami menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peluang dan risiko dengan memperkuat mitigasi risiko dan edukasi literasi keuangan," tegas Entjik lagi.

Entjik mengatakan salah satu mitigasi risiko yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan meminta jaminan untuk pengajuan utang bernominal besar. Ia mencontohkan sertifikat tanah atau bangunan usaha sebagai jaminan untuk pinjaman hingga Rp 10 miliar.

"Angka sampai Rp 10 miliar itu pasti kita akan meminta jaminan kan, jadi lebih aman. Karena kalau orang biasanya Rp 2 miliar diminta jaminan tanah dan bangunan itu ogah-ogahan," ucapnya.

Jakarta, Investor.id- PT Mekar Investama Teknologi (MEKAR) berkolaborasi dengan Serikat Pekerja Nasional (SPN) untuk memperluas sektor penyaluran pendanaan pada segmen karyawan di Indonesia.

Langkah itu dimulai dengan pendanaan kepada karyawan PT Long Rich Indonesia yang dibarengi dengan kegiatan edukasi dan literasi keuangan.

Direktur Utama PT Mekar Investama Teknologi Pandu Aditya K, mengatakan, kerja sama dengan SPN PT Long Rich Indonesia, merupakan langkah awal Perusahaan dalam melakukan ekspansi pendanaan.

PT Long Rich Indonesia sendiri merupakan perusahaan manufaktur sejumlah merek sepatu terkenal yang di dalamnya memiliki 22.000 karyawan. 

Menurut Pandu, sejak lebih dari tujuh tahun terakhir, MEKAR telah berfokus pada pendanaan UMKM unbankable melalui kerja sama dengan koperasi. Hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 100.000 pelaku usaha mikro dan kecil yang mayoritas adalah perempuan telah mendapatkan manfaat dari pendanaan alternatif melalui platform MEKAR.

Namun, sisi lain sebagai pelaku industri peer to peer (P2P), MEKAR tentu tidak serta merta menutup mata dengan dinamika industri yang terjadi.

Pandu mengatakan, MEKAR melihat masalah lain yang cukup serius yaitu maraknya pinjol ilegal dan inklusi keuangan yang tidak diimbangi dengan literasi keuangan.

“Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang terjerat predatory lending oleh pinjol ilegal. Selain itu, banyak juga yang mengakses layanan pendanaan alternatif dengan kurang bertanggung-jawab sehingga malah memberatkan kondisi keuangan peminjam. Untuk itu layanan terbaru kami hadir dengan harapan masyarakat khususnya pekerja yang membutukan pendanaan tambahan dapat menemukan solusi yang tepat dan aman,” katanya dalam siaran pers, Jumat (5/7/2024).

Pandu menyebut tujuan pendanaan pada individu ini tentunya akan tetap berfokus pada pemenuhan kebutuhan dana darurat ataupun kebutuhan lain yang produktif.

Perusahaan akan melakukan hal tersebut melalui kerja sama dengan perusahaan dan serikat pekerja untuk memberikan fasilitas pendanaan kepada pekerja dengan tingkat biaya yang terjangkau dan tenor pinjaman yang lebih panjang untuk memastikan pekerja tidak terbebani dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Kerja sama dengan perusahaan dan serikat pekerja juga diperlukan untuk memastikan literasi dan edukasi keuangan kepada calon peminjam dapat dilakukan dengan efektif sehingga pekerja dapat memanfaatkan layanan ini dengan bertanggung-jawab.

“Kami berharap dengan perluasan layanan ini serta literasi keuangan yang kami lakukan secara bersamaan, para pekerja dapat terbebas dari jeratan pinjol ilegal, mampu mengakses layanan pendanaan alternatif yang terjangkau, serta dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan bertanggung-jawab untuk memenuhi kebutuhan darurat maupun meningkatkan kualitas hidup penerima dana,” ujarnya.

Direktur utama PT Long Rich Indonesia Mr James mendukung penuh kegiatan kolaborasi yang difasilitasi oleh MEKAR guna memberikan kemudahan pendanaan SPN PT Long Rich Indonesia.

Menurut dia, kerja sama ini akan membantu karyawan memenuhi kebutuhan mereka yang pada akhirnya akan membuat karyawan lebih fokus dan produktif.

“Kami berharap dengan kolaborasi ini akan menghindarkan pekerja kami dari jeratan pinjol illegal dan menjadikan para pekerja lebih teredukasi terkait keuangan,” kata James.

MEKAR merupakan platform pinjaman peer to peer berlisensi dengan fokus pendanaan pada UMKM yang tidak memiliki akses perbankan (unbankable) di Indonesia.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News