Bisnis.com, JAKARTA -- Bank digital telah memberikan suku bunga simpanan atau deposito yang tinggi, bahkan ada yang tembus 10% saat tren suku bunga simpanan perbankan yang meningkat. Lantas, bagaimana proyeksi bunga simpanan bank digital hingga akhir tahun ini?

Salah satu bank digital yakni PT Bank Seabank Indonesia menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 6% per tahun. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC juga menawarkan bunga deposito tinggi tembus 8% per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Astra menyebut beroperasinya lembaga penjamin polis pada 2028 akan memberi kepastian bagi nasabah asuransi.

Head of PR Marcomm dan Event Asuransi Astra, Laurentius Iwan Pranoto, menyatakan langkah pembentukan LPS memberikan kepastian dan perlindungan lebih bagi pelanggan asuransi.

"Ini adalah perkembangan positif bagi pelanggan, yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan memberikan kepastian perlindungan," ujar Iwan kepada Bisnis, pekan lalu (1/8/2024).

Iwan juga menambahkan bahwa dengan LPS turut menjamin asuransi, menunjukkan dukungan regulator untuk meningkatkan penetrasi perusahaan asuransi di pasar. "Ini akan berdampak baik bagi industri dan memberikan perlindungan lebih luas kepada konsumen, yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Tugas baru LPS tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). LPS saat ini tengah menyusun peraturan pelaksanaan program penjaminan polis (PPP) ini, dengan target peluncuran pada 1 Januari 2025.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya mengatakan bahwa setahun sebelum LPS mulai menjalankan tugas ini, pihaknya akan menetapkan daftar perusahaan asuransi yang memenuhi syarat untuk dijamin oleh LPS.

"Pada tahun 2027, kami akan mulai mengevaluasi perusahaan asuransi untuk memastikan mereka memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPS," kata Purbaya saat ditemui usai konferensi pers di Rumarasa Nusantara, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

LPS akan menetapkan persyaratan bagi asuransi yang bisa dijamin, dan daftar tersebut akan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika tidak memenuhi syarat, perusahaan asuransi akan diuji ulang oleh LPS.

"Jika dari hasil tes beberapa perusahaan asuransi memenuhi standar, maka kami akan menjalankan program ini pada tahun 2028 dengan daftar perusahaan yang disetujui oleh OJK," jelasnya.

Purbaya menambahkan bahwa persiapan LPS sejauh ini berjalan lancar. Dalam roadmap yang disusun, pada tahun 2025 LPS akan mengimplementasikan pengembangan teknologi informasi (TI) dan infrastruktur pendukung. Selanjutnya, pada tahun 2026 hingga 2027, LPS akan melanjutkan pengembangan teknologi dan sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai untuk menjalankan PPP.

Bisnis.com, JAKARTA - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mendapatkan apresiasi atas kinerja keuangan yang tumbuh berkelanjutan.

Bank bersandi BBRI ini mendapatkan 4 penghargaan, yakni sebagai Main Index, High Dividend, High Growth, dan High Market Capitalization pada ajang Malam Apresiasi Emiten 2024 yang diselenggarakan oleh Tempo dan IDN Financials di Balikpapan, 26 Juli 2024.

Keempat kategori ini merepresentasikan kinerja pertumbuhan laba, nilai kapitalisasi pasar (market capitalization/market cap) dan yield dividen dalam lima tahun terakhir. BRI dinilai mampu mempertahankan posisinya sebagai konstituen Indeks Tempo-IDNFinancials 52 dalam setahun terakhir.

Adapun terdapat 84 emiten yang termasuk ke dalam Indeks Tempo-IDN Financial atau Indeks52. Pemilihan konstituennya sendiri dilakukan oleh komite dari perwakilan Tempo dan IDN Financials.

Terkait dengan capaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut didedikasikan untuk seluruh Insan BRILian atau pekerja BRI. Pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Insan BRILian karena telah memberikan kontribusi optimal kepada perusahaan.

"Penghargaan ini dicapai atas kontribusi dan kerja keras Insan BRILian sehingga kinerja BRI tetap mampu tumbuh berkelanjutan," ujarnya.

Ia melanjutkan, BRI sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia terus berinovasi dan menjalankan transformasi secara berkelanjutan.

Adapun market cap BRI tercatat Rp709,30 triliun pada akhir Juli 2024, tertinggi di antara bank BUMN lainnya. Laba tumbuh 11,8% dalam lima tahun terakhir dan rata-rata imbal dividen (average dividend yield) sebesar 4,60% dalam lima tahun ini.

Dari sisi kinerja, secara konsolidasian BRI berhasil mencetak laba Rp29,90 triliun pada Triwulan II 2024. Sunarso mengungkapkan bahwa kinerja positif BRI Group tersebut tak terlepas dari pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh double digit.

“Hingga akhir Triwulan II 2024, penyaluran kredit BRI tercatat Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20% year on year (yoy). Segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp1.095,64 triliun,” ujarnya.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan penyaluran kredit yang selektif dan prudent sehingga Perseroan mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

Rasio Loan at Risk (LAR) tercatat membaik atau turun, dari semula 14,94% pada akhir Triwulan II 2023 menjadi 12,00% pada akhir Triwulan II 2024. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di kisaran 3,05% dengan rasio NPL coverage berada pada level yang memadai sebesar 211,60%.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tercatat tumbuh 11,61% yoy menjadi sebesar Rp1.389,66 triliun. Dana Giro dan Tabungan (CASA) tumbuh 7,66% yoy menjadi Rp877,90 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan harga saham yang moncer bahkan diburu asing dalam periode sepekan perdagangan terakhir. Hal itu terjadi usai BMRI mengumumkan kinerja laba bersih Rp26,6 triliun pada semester I/2024.

Berdasarkan data RTI Business, harga saham BMRI naik 0,74% pada perdagangan akhir pekan, Jumat (2/8/2024), ke level Rp6.800 per lembar. Harga saham BMRI pun naik 3,82% dalam sepekan perdagangan dari 29 Juli 2024 hingga 2 Agustus 2024.

Harga saham BMRI juga naik 12,4% sepanjang tahun berjalan atau secara year to date (ytd). Selain itu, harga saham BMRI telah diburu investor asing. Pada perdagangan akhir pekan ini, saham BMRI telah mencatatkan nilai beli asing atau net foreign buy Rp416,71 miliar.

Sepanjang tahun berjalan, saham BMRI telah mencatatkan net foreign buy sebesar Rp902,66 miliar.

Moncernya harga saham BMRI terjadi setelah bank merilis kinerja keuangannya. Bank Mandiri telah membukukan laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp26,55 triliun pada semester I/2024, tumbuh 5,23% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dari sisi intermediasi, Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.487,44 triliun pada Juni 2024, tumbuh 20,07% yoy. Lalu, di sisi pendanaan, Mandiri telah meraup dana pihak ketiga (DPK) Rp1.651,02 triliun, naik 15,45% yoy.

Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia, Leonardo Lijuwardi menjelaskan kinerja keuangan Bank Mandiri pada semester I/2024 tergolong moncer di tengah beragam tantangan.

"Hasil BMRI yang cukup menggembirakan tersebut didukung dengan performa BMRI yang bersinar di tengah badai suku bunga tinggi dan ketatnya likuiditas yang berlangsung," tulisnya dalam riset pada Jumat (2/8/2024).

NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam risetnya pun merekomendasikan buy untuk BMRI dengan target harga Rp7.775 per lembar.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan harga saham bank jumbo seperti BMRI moncer dipengaruhi sentimen proyeksi penurunan suku bunga The Fed.

"Ini on the right track ada pelonggaran dan ada stimulus positif ke saham-saham perbankan," kata Nafan kepada Bisnis.

Dengan pelonggaran kebijakan suku bunga The Fed, Bank Indonesia (BI) pun akan mengikuti pelonggaran kebijakan moneternya.

"BI bisa dua kali longgarkan kebijakan, dibanding The Fed dan ini mampu mendorong likuiditas di perbankan. Secara seasonal kredit juga tumbuh dobel digit apalagi semester kedua," katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) atau Bank INA, milik taipan Anthony Salim, mencatatkan laba bersih Rp68,88 miliar pada semester I/2024, turun 40,26% secara tahunan (year-on-year/yoy), dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya Rp115,31 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip Bisnis pada Minggu (4/8/2024), penyusutan laba Bank INA terjadi seiring dengan kinerja pendapatan bunga bersih yang juga turun dari Rp376,81 miliar pada kuartal II/2023 menjadi Rp370,15 miliar pada kuartal II/2024.

Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) Bank INA pun turun dari 3,27% per Juni 2023, menjadi Rp3,14% per Juni 2024. Adapun, beban operasional bank membengkak dari Rp223,64 miliar pada kuartal II/2023 menjadi Rp274,97 miliar pada kuartal II/2024.

Alhasil, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pun membengkak dari 81,68% pada Juni 2023 menjadi 90,45% pada Juni 2024. Semakin naik rasio BOPO menunjukkan semakin tidak efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya.

Dari sisi intermediasi, Bank INA telah menyalurkan kredit sebesar Rp12,93 triliun, naik 5,5% yoy. Aset bank pun naik 4,72% yoy menjadi Rp23,34 triliun.

Kualitas aset dilihat dari rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross Bank INA naik dari 1,84% per Juni 2023 menjadi 3,65% per Juni 2024. NPL nett juga naik dari 0,46% menjadi 2,24%.

Dari sisi pendanaan, Bank Ina telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp18,44 triliun, naik 1,24% yoy. Sementara itu, raupan dana murah atau current account saving account (CASA) moncer, naik 15,86% yoy menjadi Rp5,64 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengungkap kinerja industri multifinancedipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang turun pada paruh pertama tahun ini. Diketahui, sejumlah emiten multifinance mencatatkan penurunan laba pada semester I/2024.

PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) atau Clipan Finance yang mencatatkan laba periode berjalan sebanyak Rp128,2 miliar. Angka tersebut turun 80,26% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp649,6 miliar pada Juni 2023.

Sementara itu, PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) atau BFI Finance juga mencatatkan penurunan laba sebanyak 19,16% yoy menjadi Rp685 miliar dari Rp848,3 miliar pada Juni 2023.

Lalu, PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) atau Mandala Finance yang mencatatkan penurunan 11,6% yoy menjadi Rp213,36 miliar dari Rp241,54 miliar.

PT Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) atau Adira Finance yang mencatatkan laba periode berjalan sebanyak Rp765 miliar pada Juni 2024. Angka tersebut turun 6,5% yoy dari perolehan laba perusahaan pada Juni 2023 yakni Rp818 miliar.

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan apabila melihat data, pendapatan industri pada Mei 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Mei 2023. Namun, penurunan paling signifikan terjadi pada bulan Januari-April 2024 yang menyebabkan secara laba, tahun ini menyusut.

“Bulan Desember 2023, laba perusahaan pembiayaan mencapai Rp23 triliun. Sedangkan bulan Januari 2024 menyusut hanya Rp1 triliun,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Minggu (4/8/2024).

Huda mengatakan penurunan ini imbas dari melemahnya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Pembelian mobil baru turun cukup signifikan, di mana kelas menengah memilih untuk berhemat. Menurut Huda, jenis pembiayaan cukup terdampak dari penurunan daya beli ini.

“Pembiayaan multiguna meskipun secara yoy [year-on-year] masih tumbuh positif. Namun jika dibandingkan dengan akhir tahun kemarin, masih cukup jauh penurunannya,” katanya.

Pada semester II/2024, Huda melihat kemungkinan terjadi peningkatan daya beli masyarakat terlebih akhir tahun ada bonus tahunan. Selain itu, ada perhelatan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang menurutnya akan meningkatkan perputaran ekonomi daerah.

“Bisa jadi titik balik untuk pembiayaan terutamar pembiayaan konsumtif atau multiguna,” katanya.

Namun demikian, Huda juga melihat adanya kemungkinan pengusaha wait and see, terutama perusahaan yang bermain di daerah. Meski begitu, dia menilai perusahaan yang sudah level nasional tentu sudah menentukan strategi karena pemerintahan pusat sudah terpilih dan sudah jelas arah kebijakannya seperti apa.

“Saya rasa Pilkada 2024 pengaruhnya tidak cukup signifikan bagi perusahaan yang sudah multinasional atau sudah besar,” katanya.

Terakhir, untuk menyiasati pasar otomotif yang kemungikinan masih lesu pada paruh kedua 2024, Huda melihat peluang pembiayaan di sektor elektronik. Menurutnya barang elektronik di bawah Rp1,5 juta mungkin akan meningkat permintaannya.

“Terlebih pemerintah juga sudah menutup impor secara langsung melalui ecommerce. Bisa dimanfaatkan oleh perusahaan pembiayaan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Buana Finance Tbk. (BBLD) atau Buana Finance mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank DKI sebanyak Rp150 miliar.

Ini bukan pertama kalinya Buana Finance menjalin kerja sama dengan Bank DKI. Sebelumnya pada Desember 2023, Buana Finance juga mendapat fasilitas pinjaman dari Bank DKI sebanyak Rp80 miliar. Kemudian pada Juni 2022, perusahaan mendapatkan fasilitas kredit Rp150 miliar.

“Kami informasikan bahwa pada hari Selasa, 30 Juli 2024, PT Buana Finance Tbk telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit dengan PT Bank DKI, sehubungan dengan pemberian fasilitas term loan kepada perseroan sebesar Rp150 miliar dengan tenor maksimal 36 bulan,” tulis Buana Corporate Secretary Buana Finance Ahmad Khaetami dikutip dari keterbukaan informasi, Minggu (4/7/2024).

Ahmad mengatakan fasilitas pinjaman tersebut akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan yaitu pemberian kredit. Pada tahun ini, Buana Finance menargetkan penyaluran pembiayaan sebanyak Rp4,31 triliun. Penyaluran ini diharapkan mampu meningkat sekitar 13,7% dibandingkan pada 2023.

Adapun pada 2023, perseroan mencatatkan penyaluran pembiayaan sebanyak Rp3,79 triliun yang mana meningkat 27,60% dibandingkan dengan Desember 2022 yakni Rp2,97 triliun.

Dengan pertumbuhan tersebut, perseroan turut menargetkan peningkatan laba bersih mencapai Rp135,71 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar 29,2% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pada 2023, laba bersih yang dibukukan mencapai Rp105,01 miliar yang mana meningkat 20,07% yoy dibandingkan Rp87,46 miliar pada 2022.

Tidak hanya itu, perseroan juga menargetkan peningkatan total aset mencapai Rp6,83 triliun dan ekuitas sebanyak Rp1,49 triliun pada 2024. Pada 2023, total aset dan ekuitas yang dicatat mencapai Rp5,79 triliun dan Rp1,39 triliun.

Pada tahun ini, Buana Finance menyiapkan sejumlah strategi yang diterapkan untuk meningkatkan bisnis. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan retensi, serta memberikan program apresiasi terhadap rekanan dan dealer.

"Perseroan juga akan meningkatkan pembiayaan digital dan kerjasama dengan dealer kendaraan bekas. Serta meningkatkan efisiensi bisnis demi kenyamanan yang unggul, memperkuat pangsa pasar melalui diversifikasi produk dan berbagai program penjualan bagi debitur," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah adalah besaran iuran BPJS Kesehatan per Agustus 2024 yang harus dibayar oleh peserta, jelang kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan dihapus.

Rencana penghapusan kelas BPJS Kesehatan bukan rahasia lagi. Isu ini bahkan sudah berembus sejak akhir tahun 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sampai saat ini dirinya masih menunggu draf Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur penghapusan kelas iuran BPJS Kesehatan I, II, dan III mulai 30 Juni 2025 dan menggantinya dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

“[Terkait penghapusan iuran BPJS] tanya ke Pak menkes, ke pak Menkes. [Saat ini Permennya] masuk ke saya saja belum sudah ditanyakan, kalau sudah masuk langsung akan ditandatangan,” ujar Jokowi Mei 2024 lalu.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyatakan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak menghapus jenjang kelas pelayanan rawat inap bagi peserta.

Sebab KRIS nantinya hanya akan mengurusi masalah nonmedis alias terkait pelayanan di rumah sakit.

"Masih ada kelas standar, ada kelas 2, kelas 1, ada kelas VIP. Tetapi ini sekali lagi masalah non-medis," kata Ghufron Mukti yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, terkait diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur tentang KRIS.

Mengacu pada hal tersebut, hingga saat ini, iuran yang harus disetorkan masyarakat kepada pemerintah masih sama.

Dengan demikian, BPJS masih akan meminta peserta membayar iuran seperti biasanya.

Berikut adalah besaran iuran BPJS Kesehatan yang harus diayarkan pada Agustus 2024 ini...

Besaran Iuran BPJS Kesehatan per Agustus 2024

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia pada 2024. Indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

Indeks tersebut timpang dengan sektor syariah, di mana indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia hanya sebesar 39,11%. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan syariah hanya 12,88%.

Melihat fakta tersebut, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mempertanyakan peran PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS). Seperti diketahui, BSI berdiri pada 1 Februari 2021 hasil merger dari PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.

"Produk keuangan syariah belum mampu menggeser perbankan konvensional dalam hal penetrasi pasar. Secara aset pun, bank syariah terbesar di Indonesia (BSI) masih belum mampu masuk ke jajaran bank di KBMI IV," kata Nailul kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Dijelaskan dalam POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum, bank yang masuk dalam kategori KBMI IV adalah bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun. Setelah POJK tersebut keluar, hanya tersisa empat bank yang berada di kasta teratas.

"[BSI] Mereka masih kalah dibandingkan bank besar seperti BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Alhasil, penetrasi pasar mereka juga masih bisa dibilang kalah dengan keempat bank tersebut," kata Nailul.

Penetrasi syariah yang masih lemah itu menurutnya berdampak juga pada tingkat inklusi. Selain itu, pangsa pasar islami yang digarap juga akan terbatas di perkotaan karena secara fasilitas seperti ATM, kantor cabang, dan fasilitas lainnya.

"BSI dan bank syariah lainnya hanya fokus di kota besar. Mereka sulit bersaing dengan BRI yang mempunyai jaringan hingga kecamatan. Di kota-kota besar mereka juga bersaing dengan Bank KBMI IV dan KBMI III lainnya," kata Nailul.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menilai tingkat literasi keuangan syariah 39,11% sudah cukup baik. Hanya memang inklusi keuangannya yang hanya 12,88% memang masih rendah.

Artinya, sebetulnya masyarakat sudah paham dengan keuangan syariah tapi aksesnya yang sulit.

"Waktu itu kami ke Yogyakarta ketemu masyarakat, mereka mau punya rekening syariah tapi di wilayahnya tidak ada cabangnya, secara internet juga sulit, padahal itu di Jawa, belum di luar Jawa," katanya saat online konferensi pers, Jumat (2/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) terus mengoptimalkan strategi penggunaan instrumen moneter, khususnya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran masuk modal asing ke dalam negeri.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2024, Jumat (2/8/2024). Strategi ini, kata Perry, sebagai upaya juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Perry mengatakan, BI menetapkan tingkat imbal hasil SRBI yang cenderung tinggi, sejalan dengan US Treasury notes atau obligasi jangka pendek pemerintah Amerika Serikat (AS) yang meningkat tinggi, yang mencapai 4,7% pada kuartal II/2024.

“Kenapa suku bunga SRBI-nya lebih tinggi dari SBN? Karena memang yield US Treasury Notes 2 tahun lebih tinggi dari yang bond. Dan juga untuk menghindari tekanan nilai tukar sehingga kami menjual lebih banyak SRBI dan suku bunga SRBI-nya lebih tinggi,” katanya.

Selain itu, tren aliran modal keluar dari dalam negeri, khususnya di pasar Surat Berharga negara (SBN) tercatat tinggi pada kuartal pertama 2024 yang mencapai US$1,82 miliar. Di sisi lain, belum ada kebutuhan bagi pemerintah untuk menerbitkan SBN lebih tinggi.

“Kami sampaikan memang dari kebijakan APBN memang belum perlu menaikkan penjualannya atau lelangnya SBN. Belum perlu. Karena belum perlu sehingga kenapa kami koordinasi untuk ini, SRBI-nya kami dorong supaya membantu stabilitas nilai tukar,” jelas Perry.

Dia menyampaikan yield SRBI saat ini mulai melandari dari puncaknya dan diperkirakan akan melanjutkan tren penurunan ke depan.

Hal ini dipengaruhi oleh penurunan yield US Treasury notes, seiring dengan pemangkasan Fed Funds Rate (FFR) yang diperkirakan akan lebih cepat, pada September 2024.

Perry memastikan yield SRBI akan sama dengan yield SBN pada kuartal IV/2024, dan menurun di bawah yield SBN pada kuartal pertama tahun depan.

“Dan jumlah lelangnya tentu saja kami koordinasikan. Begitu keperluan untuk meningkatkan target SBN lelang lebih tinggi, kami akan turunkan lelangnya SRBI. Jadi ini memang koordinasi yang sangat erat antara penerbitan SRBI dengan SBN,” tutur Perry.

Dia menambahkan BI akan terus mengkoordinasikan dengan Kementerian Keuangan terkait penerbitan, baik SRBI maupun SBN, termasuk di bawah koordinasi KSSK.

“Dan ini kenapa koordinasi dalam KSSK [dilakukan], untuk moneter fiskal supaya tidak ada crowding out, penerbitan SRBI dan SBN selalu disinkronkan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gencar menindak pelanggaran pinjaman online (pinjol) ilegal. Dari sisi regulasi, sudah ada UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan sebelum ada UU tersebut, belum ada pasal-pasal yang spesifik mengatur pelanggaran skema penipuan di sektor keuangan yang sekarang semakin canggih.

"Namun, dengan PPSK sudah disebutkan bahwa mereka yang melakukan aktivitas keuangan ilegal dan merugikan masyarakat, bisa didenda sampai dengan Rp1 triliun dan penjara sampai 10 tahun," kata Friderica saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Friderica mengatakan OJK sejak 2015 telah memblokir lebih dari 8.500 platform pinjol ilegal. Keberadaannya sulit diredam karena mayoritas servernya berada di luar negeri.

Masyarakat juga masih sering menjadi korban karena platform pinjol ilegal ini dibuat semirip mungkin dengan pinjol legal yang terdaftar di OJK. Ditambah, literasi keuangan masyarkaat juga masih tergolong rendah khususnya di usia muda dan di wilayah pedesaan.

Selain pinjol ilegal, OJK juga terus memberantas praktik judi online. Sama seperi pinjol ilegal, server judi online (judol) banyak ditempatkan di luar negeri sehingga sudah dilakukan penindakan.

"OJK juga menjadi bagian dari satgas judi online yang ditetapkan pemerintah, dan kami telah menutup sekitar 6 ribuan rekening yang kemudian jadi tempat untuk melakukan transaksi, baik itu penampungan atau akhirnya," kata dia.

Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, OJK ke depan akan membentuk Anti Scam Center bersama dengan perbankan. Mekanismenya, perbankan akan menandai rekening-rekening bermasalah.

"Sehingga bisa menengarai rekening-rekening yang banyak digunakan untuk penipuan-penipuan, dan harapannya kerugian masyarakat bisa dicegah, atau paling tidak bisa dikurangi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan bahwa terjadi ketimpangan literasi keuangan antara penduduk perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

Adapun indeks literasi keuangan wilayah perkotaan sebesar 69,71% sedangkan di wilayah pedesaan hanya 59,25%. Sementara inklusi keuangan di perkotaan 78,41% dan di wilayah pedesaan 70,13%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan semestinya dengan literasi keuangan yang baik, ekonomi di desa bisa tumbuh dari UMKM-UMKM.

"Inklusi keuangan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka bisa menggunakan produk jasa keuangan yang digunakan. Kalau mereka punya UMKM, itu bisa dimanfaatkan," kata Friderica saat konferensi pers, Jumat (2/8/2024).

Dihubungi terpisah, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan wajar ada ketimpangan literasi keuangan antara masyarakat di desa dan kota karena infrastruktur keuangan seperti perbankan mayoritas belum menjangkau pelosok desa.

Menurutnya, penduduk desa selama ini terbatas pengetahuannya dalam hal keuangan, sebagian dari mereka hanya mengenal produk tabungan.

"Produk keuangan lainnya mereka cukup rendah pengetahuannya. Hal ini terkait dengan demografi pendidikan di perkotaan yang jauh lebih baik dibandingkan di pedesaan," kata Nailul kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Adapun dari data indeks OJK berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kelompok pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/sederajat, dan tamat SMP/sederajat memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 86,19%, 75,92%, dan 65,76%.

Sebaliknya, kelompok pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 38,19% dan 57,77%.

"Kemudian juga yang paling mendasar adalah, masyarakat desa tidak cukup banyak uang untuk ditaruh di bank. Bagaimana mereka bisa menabung jika uangnya saja tidak ada," kata dia.