Bisnis.com, JAKARTA— Industri fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat. Entitas bisnis ini selain menelutkan berbagai inovasi juga bergeser rajin melakukan ekspansi akuisisi ke sektor keuangan lainnya seperti bank hingga leasing.

Terbaru PT Amartha Nusantara Raya mengumumkan rencana akuisisi PT Bosowa Multi Finance. Langkah tersebut melanjutkan aksi serupa yang sudah berlaku sebelumnya seperti Kredivo yang kemudian mengubah namanya menjadi Kredivo Multifinance. Demikian juga dengan Akulaku Group yang memiliki Akulaku Finance.

Amartha Nusantara Raya sendiri dalam laman Amartha disebut sebagai induk usaha yang membawahi semua kegiatan operasional Amartha. Sedangkan bisnis fintech P2P lending dijalankan oleh PT Amartha Mikro Fintek.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan aksi akuisisi yang semakin sering terjadi menunjukkan tren konsolidatif dan konglomerasi di sektor keuangan. Menurutnya, fintech P2P lending kini memiliki potensi untuk menjadi perusahaan induk bagi layanan fintech lainnya, termasuk multifinance.

Huda menjelaskan perusahaan fintech P2P lending dapat menggunakan posisinya untuk mengembangkan produk Buy Now Pay Later (BNPL), yang izinnya banyak dimiliki oleh perusahaan multifinance.

“Fintech P2P lending bisa menjadi perusahaan induk untuk perusahaan fintech lainnya, termasuk untuk jasa multifinance. Mereka bisa untuk mengembangkan BNPL yang lisensinya banyak di multifinance,” kata Huda kepada Bisnis, pada Senin (28/10/2024).

Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing fintech melalui diversifikasi produk yang lebih luas. Lebih jauh, Huda menambahkan bahwa semakin banyak jenis produk yang dimiliki oleh perusahaan fintech, maka semakin besar pula pangsa pasar yang bisa diraih.

Selain itu, karakteristik konsumen di industri fintech P2P lending dan BNPL juga hampir serupa, sehingga memudahkan perusahaan untuk melakukan ekspansi.

“Semakin banyak produk, maka pangsa pasar semakin besar. Selain itu, karakteristik konsumen di dua industri fintech tersebut juga hampir serupa,” katanya.

Contohnya adalah Amartha, sebuah perusahaan P2P lending yang berpotensi mengembangkan produk BNPL untuk pembiayaan barang. Huda juga memprediksi bahwa tren konsolidasi ini akan semakin meluas dan melibatkan lebih banyak institusi, termasuk bank digital.

“Saya lihat tren ini semakin menjamur, dengan tidak menutup kemungkinan masuk juga bank digital,” tambahnya.

Menurutnya, integrasi antara fintech dan bank digital akan menciptakan sinergi yang lebih kuat, memperluas akses layanan keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan digital di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Nasib ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex berada di ujung tanduk usai perusahaan dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024. Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan diingatkan untuk memastikan layanan terbaik jika raksasa tekstil Tanah Air tersebut harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Surya Utama atau Uya Kuya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di kompleks Parlemen DPR RI, Senin (28/10/2024) menyebut Sritex tengah menempuh langkah penyelamatan lewat kasasi atas putusan pailit pengadilan. Demikian juga dengan pemerintah tengah berupaya untuk melakukan langkah penyelamatan, namun risiko terburuk tetap membayangi.

"Apa siasat BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakomodir perusahaan yang melakukan PHK massal? Ini kan bisa terjadi lagi ke depannya,” kata Uya Kuya, Senin (28/102024).

Merespons hal itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan bila memang terjadi PHK maka BPJS Ketenagakerjaan memastikan semua peserta yang memang terdaftar harus mendapatkan haknya, baik itu manfaat dari program Jaminan Hari Tua (JHT) maupun program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Langkah konkretnya, karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo maka BPJS cabang Solo sudah berkoordinasi langsung. Contoh Sritex, memastikan langkah-langkah apa yang diambil Sritex terkait pekerja. Jika langkah terkait PHK, kita koordinasi untuk pastikan pendampingan proses klaim. Jadi prosesnya akan dilakukan massal bersama-sama sehihnga verifikasi cepat, dan mereka mendapat hak. Ini untuk JHT" kata Anggoro.

Sementara untuk klaim JKP, pekerja terdampak PHK harus mengisi form dalam portal SIAPkerja Dinas Ketenagakerjaan dengan didampingi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena itu hak pekerja, kita pastikan tidak satu persatu memprosesnya. Sekaligus bekerja saama dengan HRD, berapa pun jumlahnya PHK. Itu yang selalu kita lakukan sejauh ini. Bila ada informasi perusahaan melakukan PHK yang jumlahnya besar kita dampingi," tegasnya.

Anggoro juga memastikan ketahanan dana kelolaan program JHT dan JKP. Dia merinci, ketahanan dana JHT berada di rasio 99%, sementara dana kelolaan untuk JKP ada di angka Rp13 triliun.

Adapun per September 2024, klaim JKP yang telah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp292 miliar kepada 37.233 tenaga kerja. Sementara klaim program JHT yang sudah dibayar sebesar Rp35,64 triliun kepada 2.361.912 peserta.

Dikonfirmasi usai RDP, Anggoro mengaku belum ada konsolidasi BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak Sritex ihwal jumlah karyawan yang bakal terdampak PHK.

"Kalau kita, memastikan komunikasinya lancar. Jika itu butuh bantuan, kita akan support. Jadi belum sampai ke situ [ada PHK]. Intinya kita harus bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan kalau terjadi PHK mereka [pekerja] dapat hak-haknya,' pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perbankan baik BUMN, bank daerah, swasta hingga asing tercatat sebagai kreditur utang jangka panjang untuk perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang kini telah ditetapkan pailit. Lantas, apakah hal ini berpengaruh pada kinerja perbankan?

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan pailitnya Sritex akan mempengaruhi kinerja perbankan tergantung pada dua hal utama. Pertama, seberapa besar portofolio kredit bank terhadap Sritex dan kedua apakah pencadangan sudah terbentuk secara penuh.

“Namun sampai saat ini, kondisi bank masih stabil dan terkendali, hanya memang perlu diantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Selain itu, kata Trioksa, bank juga perlu melakukan evaluasi atas portofolionya ke SRIL dan berapa tingkat pengembalian dari portofolio setelah dikurangi dengan agunan.

Lebih lanjut, terkait prospek industri tekstil sendiri, secara umum menurutnya dengan banyaknya barang-barang impor tekstil dari China dan India dapat menghambat ekspansi tekstil dalam negeri. “Yang diikuti dengan perlambatan kredit tekstil,” ujarnya.

Dia pun menuturkan hal yang perlu diperhatikan selain porsi pembiayaan bank adalah bagaimana dampak terhadap para karyawan Sritex dan para investor ritel yang memegang saham Sritex. Pasalnya, ini diperlukan solusi atas kepentingan mereka.

Secara rinci, berikut sejumlah bank yang ada di dalam negeri yang menyalurkan kredit ke Sritex per Juni 2024 (dengan asumsi kurs Rp16.375 per dolar AS):

• PT Bank Central Asia Tbk US$71.309.579

BCA menjadi kreditur Sritex dengan menyalurkan kreditnya setara dengan Rp1,16 triliun per Juni 2024. Adapun, per Juni 2024 secara bank only kredit BCA mencapai Rp 824,59 triliun. Dengan demikian, porsi kredit yang disalurkan ke Sritex hanya 0,14%.

• PT Bank QNB Indonesia Tbk - US$36.939.772

Bank QNB Indonesia telah menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp604,88 miliar. Porsinya pun mencapai 8,94% dari seluruh total kredit perseroan yang mencapai Rp6,76 triliun per Juni 2024.

• Citibank N.A., Indonesia - US$35.826.893

Citi Indonesia menyalurkan kredit ke Sritex mencapai Rp586,67 miliar per Juni 2024. Adapun, porsinya mencapai 1,84% dari total peyaluran kredit total Citi Indonesia yaitu Rp31,94 triliun per akhir Juni 2024.

• PT Bank Mizuho Indonesia - US$33.709.712

Bank Mizuho Indonesia menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp551,99 miliar per Juni 2024. Pada periode yang sama, porsi penyaluran kredit tersebut mencapai 0,88% dari total penyaluran kredit Rp62,75 triliun.

• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - US$ 33.270.249

Bank BJB menyalurkan kredit sebesar Rp544,8 miliar per Juni 2024. Adapun, porsi penyaluran ke perusahaan tekstil ini hanya 0,45% dari total kredit bank only yang mencapai Rp120,33 triliun per Juni 2024.

• PT Bank Muamalat Indonesia - US$25.450.705

Bank Muamalat diketahui memberikan pembiayaan senilai Rp416,75 miliar kepada Sritex. Adapun, porsinya sendiri terpantau mencapai 2% dari total pembiayaan yang mencapai Rp20,79 triliun.

• PT Bank CIMB Niaga Tbk - US$25.339.237

CIMB Niaga menyalurkan kredit mencapai Rp414,93 miliar per Juni 2024. Sementara itu, kredit dan pembiayaan CIMB Niaga mencapai Rp208,16 triliun. Itu artinya, porsi kredit Sritex hanya sebesar 0,2% dari total kredit perseroan per Juni 2024.

• PT Bank Maybank Indonesia Tbk - US$25.164.698

Maybank Indonesia menyalurkan kredit ke Sritex mencapai Rp412,07 miliar per Juni 2024. Adapun, secara total kredit dan pembiayaan Maybank mencapai Rp110,15 triliun. Alhasil, porsi kredit ke Sritex sangatlah hanya 0,37% dari total kredit.

• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - US$24.202.906

Tercatat, Bank Jateng menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp396,32 miliar. Porsi kredit Bank Jateng ke Sritex hanya 0,64% dari total kredit perseroan yang mencapai Rp61,66 triliun per Juni 2024.

• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - US$ 23.807.159

BNI menyalurkan kredit Rp389,8 miliar ke Sritex per Juni 2024. Tercatat porsi penyaluran kredit BNI ke Sritex sangatlah mini hanya 0,05% dari kredit bank only BNI yang mencapai Rp715,47 triliun per Juni 2024.

PT Bank KEB Hana Indonesia - US$ 21.531.883

Tercatat, Bank KEB Hana menyalurkan kredit senilai Rp352,58 miliar ke Sritex per Juni 2024. Secara porsi, kucurn kredit ke perusahaan tersebut hanya 0,97% dari total kredit yang mencapai Rp36,18 triliun per Juni 2024.

PT Bank DBS Indonesia - US$18.238.794

Bank DBS Indonesia hanya menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp298,66 miliar atau 0,45% dari total kredit perseroan yaitu Rp66,73 triliun per Juni 2024.

PT Bank Permata Tbk - US$16.707.929

Bank Permata menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp273,59 miliar atau 0,18% dari total kredit dan pembiayaan bank yang mencapai Rp151,38 triliun per Juni 2024

PT Bank China Construction Indonesia Tbk - US$14.912.809

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (MCOR) menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp244,19 miliar atau 1,07% dari total kredit perseroan yang mencapai Rp22,73 triliun per Juni 2024.

PT Bank DKI - US$9.130.513

Bank DKI tercatat menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp149,51 miliar atau 0,33% dari total kredit perseroan yang mencapai Rp44,63 per Juni 2024.

PT Bank CTBC Indonesia - US$6.950.110

Bank CTBC Indonesia tercatat menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp113,81 miliar atau 0,71% dari total kredit Bank CTBC Indonesia yang mencapai Rp16,04 triliun per Juni 2024.

Deutsche Bank AG - US$6.821.059

Deutsche Bank telah menyalurkan kredit ke SRIL sebesar Rp111,69 miliar atau 1,46% dari total kredit perusahaan yang mencapai Rp7,67 triliun per Juni 2024.

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk - US$4.970.936

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) telah menyalurkan kredit ke Sritex sebesar Rp81,39 miliar atau hanya sebesar 0,02% dari total kredit bank yang disalurkan yakni Rp478,24 triliun per Juni 2024.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US$4.519.559

Bank Danamon mencatatkan total penyaluran ke Sritex hanya 0,05% atau Rp74 miliar dari total kredit perseroan yang mencapaiRp152,1 triliun per Juni 2024.

PT Bank SBI Indonesia - US$ 4.380.982

Bank SBI Indonesia mencatatkan kredit ke Sritex sebesar Rp71,73 miliar atau mencapai 2,05% dari total kredit perseroan yang sebesar Rp3,49 triliun per Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Jago Tbk. (ARTO) mencetak laba bersih senilai Rp85,84 miliar pada kuartal III/2024. Jumlah laba ARTO itu naik 70,67% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan laba periode yang sama tahun sebelumnya Rp50,29 miliar.

Dikutip dari Laporan Keuangan yang dipublikasikan Senin (28/10/2024), Bank Jago mencatatkan penurunan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) 10,92% yoy menjadi Rp1,07 triliun pada September 2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp1,21 triliun.

Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank pun merosot menjadi 7,1% per September 2024 dari sebelumnya 9,97% per September 2023.

Adapun, peningkatan laba ditopang lonjakan pendapatan lainnya tumbuh 74,59% yoy menjadi Rp205,5 miliar pada kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp117,71 miliar pada kuartal III/2023. Kemudian terjadi penyusutan pada kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) hingga 51,34% yoy menjadi Rp169,55 miliar dari sebelumnya Rp348,44 miliar.

Selain itu, bank juga mampu menekan beban operasional lainnya menjadi Rp966,04 miliar pada September 2024 dari sebelumnya Rp1,15 triliun per September 2023. Alhasil laba operasional Bank Jago tumbuh 77,08% yoy menjadi Rp111,09 miliar dari sebelumnya Rp62,74 miliar.

Lebih lanjut, hingga akhir kuartal III/2024 nasabah funding melalui Aplikasi Jago telah mencapai lebih dari 11,1 juta. Jika memperhitungkan nasabah lending, total nasabah Bank Jago mencapai 14,1 juta.

Dari jumlah nasabah funding Aplikasi Jago, lebih dari 67% berasal dari mitra ekosistem, di antaranya ekosistem GoTo serta platform reksadana online Bibit yang terhubung secara seamless dengan Aplikasi Jago.

Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung mengatakan upaya berkolaborasi dengan ekosistem digital, menggabungkan berbagai inovasi digital, serta menerapkan strategi bisnis dan fundamental yang berkelanjutan, merupakan model bisnis yang tepat untuk menumbuhkan bisnis Bank Jago,

“Sebagai bank berbasis teknologi, Bank Jago berhasil menjaga dan menumbuhkan profitabilitas tanpa menurunkan kualitas pertumbuhan dan tanpa membakar capital yang besar. Ke depan kami tetap konsisten berkolaborasi dan berinovasi untuk menghadirkan fitur-fitur yang mendasar maupun yang menjadi keunikan Jago,” tuturnya dalam keterangan resmi, Senin (28/10/2024).

Dari sisi intermediasi, Bank Jago memang telah menyalurkan kredit sebesar Rp17,18 triliun pada kuartal III/2024, melesat 72,42% yoy. Sayangnya, pembiayaan syariah turun 91,98% yoy menjadi hanya Rp72,53 miliar per September 2024 dari sebelumnya Rp904,68 miliar per September 2023.

Meski demikian, secara total kredit dan pembiayaan Bank Jago mencapai Rp17,26 triliun per September 2024 naik 58,73% yoy dari sebelumnya Rp10,87 triliun per September 2023. Aset emiten bank digital berkode ARTO ini pun tumbuh 40,38% yoy menjadi Rp26,85 triliun dari sebelumnya Rp19,13 triliun.

Bank Jago juga telah mencatatkan perbaikan kualitas aset, dilihat dari rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross yang susut menjadi 0,23% per September 2024 dari sebelumnya 1,15% per September 2023. NPL net juga menjadi 0% dari sebelumnya 0,14%.

Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) mencapai 45,6%, menunjukkan kuatnya tingkat permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Dari sisi pendanaan, Bank Jago telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp16,94 triliun pada kuartal III/2024, tumbuh 64,42% yoy dibanding sebelumnya Rp10,3 triliun. Adapun, dana murah atau current account and savings account (CASA) tumbuh 27,26% yoy menjadi Rp9,6 triliun dari sebelumnya Rp7,54 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaana reasuransi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) menilai tidak akan banyak perubahan dalam lanskap industri asuransi jika pemerintah meneruskan kebijakan yang sudah diambil saat ini.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Re Delil Khairat mengatakan kebijakan pemerintah baru berdampak signifikan terhadap sektor asuransi dan reasuransi. Dia mengharapkan muncul fokus untuk memperkuat sektor asuransi sebagai bagian penting dari sektor keuangan.

“Kalau fokusnya masih seperti sekarang, mungkin tidak banyak yang bisa diharapkan. Tetapi apabila ada perhatian lebih terhadap pengelolaan risiko dalam negeri, kita bisa berharap banyak,” kata Delil kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Salah satu kebijakan penting yang diharapkan dapat meningkatkan penetrasi asuransi adalah implementasi dari UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) 2024, atau Omnibus Law. Menurut Delil, UU ini mengamanatkan beberapa jenis asuransi wajib, termasuk asuransi third-party liability untuk kendaraan bermotor hingga asuransi bencana alam. Dia berharap pemerinah menjalankan kebijakan ini secara maksimal.

“Jika kita bisa mereplikasi skema yang sukses di negara-negara lain, lini bisnis asuransi kendaraan bermotor ini bisa mengangkat besaran industri asuransi kita,” kata Delil.

Delil menambahkan area lain yang berpotensi berkembang adalah asuransi marine cargo, terutama jika kebijakan pemerintah mendukung peningkatan kegiatan pengangkutan barang.

“Karena ada program seperti ‘makan siang gratis,’ mungkin akan ada kenaikan dalam pengangkutan barang, yang pada akhirnya meningkatkan lini bisnis marine cargo,” katanya. Selain itu, pembangunan perumahan yang direncanakan pemerintah juga diyakini akan berdampak positif pada asuransi kredit dan properti.

Selain soal kebijakan, Delil menyoroti kondisi industri asuransi dan reasuransi di Indonesia yang penuh sesak dengan pemain. Menurutnya, ada 72 perusahaan asuransi umum, lebih dari 50 perusahaan asuransi jiwa, 9 perusahaan reasuransi, serta lebih dari 150 broker asuransi di Indonesia.

Sementara, penetrasi asuransi masih rendah, bahkan termasuk yang terendah di dunia. “Sebenarnya yang pertama harus dilakukan adalah mengkonsolidasikan pasar ini. Jika pasar dikonsolidasikan, maka industri bisa lebih profesional,” ujarnya.

Delil menyebut bahwa ketentuan dari POJK Nomor 23 Tahun 2023, yang menetapkan batas modal minimum perusahaan reasuransi, diharapkan bisa mengurangi jumlah pemain dan memperkuat struktur pasar. Dia menyoroti bahwa Indonesia memiliki jumlah perusahaan reasuransi lokal yang sangat banyak, namun dengan ekuitas yang kecil.

Sebagai perbandingan, Delil mencontohkan negara seperti Malaysia dan India, yang memiliki pasar lebih besar dengan pemain reasuransi lokal yang lebih sedikit dan kuat.

“Seharusnya kita punya sedikit saja, satu atau dua maksimal. Tetapi dengan capital yang kokoh, yang kuat, dan juga capability yang kuat. Sehingga reasuransi ini bisa menjadi pemain global atau paling tidak pemain regional di tahap-tahap awal,” katanya.

Selain soal jumlah pemain, Delil juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dan disiplin dalam industri ini. Dia menyoroti praktik acquisition cost yang kerap kali melebihi batas yang ditetapkan OJK, tetapi pelanggarannya sering kali tidak mendapatkan sanksi tegas.

“Para pelanggar terus melakukan aksinya, dan pasar tidak pernah mengalami perbaikan signifikan,” kata Delil.

Delil juga menyoroti tantangan baru yang akan dihadapi industri reasuransi dengan diberlakukannya IFRS 17 pada tahun 2025, serta kompetisi pasar yang semakin ketat. Menurutnya, perusahaan reasuransi lokal harus beradaptasi dengan memperkuat permodalan, kemampuan teknikal, serta kedisiplinan dalam underwriting.

“Reasuransi lokal harus melakukan perubahan fundamental dalam banyak aspek agar bisa menjadi lebih kuat dan bisnis berjalan lebih efektif,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sampai September 2024 ini telah membayarkan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp35,64 triliun kepada 2.361.912 peserta.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan manfaat yang diterima peserta tersebut adalah sejumlah iuran yang telah dibayar pekerja dan pemberi kerja ditambah dengan hasil pengembangan.

"Ini yang dalam beberapa waktu lalu ingin diluruskan kembali agar JHT kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan dicairkan saat setelah kena PHK," kata Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX RPR RI, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, klaim Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp1,42 triliun kepada 123.665 peserta. Anggoro menjelaskan manfaat layanan tambahan (MLT) hunian dari program JHT dan JP juga telah diberikan sebesar Rp64 miliar kepada 165 unit rumah.

Sementara itu, klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai Rp2,46 triliun kepada 318.696 peserta. Kemudian klaim program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp2,84 triliun kepada 188.847 peserta.

Klaim manfaat beasiswa juga telah dibayarkan sebesar Rp347 miliar kepada 89.621 anak peserta. Anggoro menjelaskan, manfaat ini berupa manfaat pendidikan bagi dua orang anak peserta program JKK dan JKM sebesar maksimal Rp174 juta yang diberikan secara berkala setiap tahun sesuai tingkat pendidikan.

Terakhir, klaim dari program Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) telah dibayarkan sebesar Rp292 miliar kepada 37.233 tenaga kerja.

"Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," pungkas Anggoro.

Bisnis.com, JAKARTA - Klaster Usaha Manggis Bhuana Sari, yang telah dibentuk sejak tahun 2013 di Melaya, Jembrana, Bali fokus pada pengolahan dan penjualan buah manggis hasil dari kebun anggota yang dikelola secara kolaboratif.

Sejak awal, Klaster Bhuana Sari menghadapi tantangan besar dalam mencari pasar. Namun, kerjasama yang erat antara anggota klaster dan pemberdayaan dari BRI telah membantu usaha ini berkembang dengan lancar.

“Kami saling mendukung untuk menemukan pasar dan memperluas jaringan penjualan,” ujar Kadek Dudi selaku pemilik pada Bazaar UMKM BRILiaN yang berlangsung di Area Taman BRI, Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

Para petani pun merasa bangga dan gembira ketika kelompok usahanya menjadi Klaster Usaha Binaan BRI. Kadek merasa potensi ekonomi dari buah manggis di sana pantas untuk terus dikembangkan. Dia optimistis potensi pasarnya pun besar.

Manggis yang ditawarkan oleh klaster ini dikenal dengan rasa manis yang khas serta ketersediaan stok yang melimpah.

“Relasi yang solid di antara anggota klaster memungkinkan kami untuk menyuplai manggis kepada pembeli secara konsisten,” tambah Kadek Dudi.

Pada musim panen raya, Klaster Bhuana Sari berhasil mencatatkan omset bulanan mencapai puluhan juta, yang menunjukkan potensi bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang menjanjikan di sektor UMKM.

Dukungan BRI memberikan beragam keuntungan, seperti peningkatan relasi penjualan dan promosi yang lebih luas. “Kami merasakan banyak manfaat berkat dukungan BRI,” ungkap Kadek.

Kadek Dudi memiliki harapan besar untuk memperluas usaha di masa depan. Ia bertekad untuk menghadirkan manggis sehat yang dapat dinikmati kapan saja tanpa mengurangi nilai gizi. Selain itu, Kadek juga ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya dan masyarakat sekitar.

“Semoga kami bisa mencapai potensi penuh dan terus meningkatkan kualitas produk kami. Untuk BRI, kami berharap agar terus maju dan sukses bersama,” tutupnya.

Secara keseluruhan terdapat 8 (delapan) pelaku UMKM yang mewakili Klaster Usaha binaan BRI dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang mengikuti Bazaar UMKM BRLian yaitu Prukades Keripik Pisang dari Desa Kelawi, Lampung; Klaster Salak Jaya Lestari dari Desa Kutambaru, Sumatera Utara; Prukades Keripik Ubi Jalar dari Desa Jangkang, Kalimantan Barat; Prukades Keripik Talas dari Desa Sambak, Jawa Tengah; Klaster Durian dari Desa Lemahabang, Jawa Tengah; Klaster Manggis Bhuana Sari dari Desa Melaya, Bali; Klaster Mitra Bery Stroberi dari Desa Lebakmuncang, Jawa Barat; Klaster Mangga Ngetos dari Desa Ngetos, Jawa Timur.

Bazaar UMKM BRILiaN tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan produk-produk Klaster UMKM kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam memberikan pendampingan yang komprehensif kepada pelaku UMKM.

Melalui berbagai kegiatan edukasi, BRI terus mendorong para pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Sampai dengan akhir Agustus 2024, BRI telah membina 32.449 klaster usaha yang menjadi bagian dari program Klasterku Hidupku. Program ini dirancang untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, BRI juga telah menyelenggarakan lebih dari 2.000 pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pelaku usaha yang tergabung dalam program tersebut, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan komitmen perseroan untuk mendampingi dan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program inovatif Klasterku Hidupku.

BRI tidak hanya fokus pada pemberdayaan, tetapi juga melakukan pemberdayaan seperti menyelenggarakan Bazaar UMKM BRILiaN yang dirancang untuk memperluas jaringan penjualan dan menjangkau lebih banyak konsumen.

“BRI tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga menyelenggarakan pelatihan dan program pemberdayaan lainnya, memastikan UMKM dapat tumbuh dan naik kelas. Dengan komitmennya, BRI telah merancang kerangka pemberdayaan yang mencakup berbagai fase, mulai dari dasar hingga integrasi dan interkoneksi,” jelas Supari.

Bisnis.com, JAKARTA -- Setelah menyentuh Rp1.285 pada akhir pekan lalu, saham PT Bank Permata Tbk. (BNLI) turun 6,61% ke Rp1.200 per lembar, pada penutupan pasar Senin (18/10). Namun, saham BNLI masih naik 30,43% jika ditilik sejak awal tahun (year-to-date/YtD).

Hingga kuartal III/2024, kinerja Bank Permata moncer dengan raihan laba Rp2,78 triliun, tumbuh 30,13% secara tahunan (year-on-year/YoY). Kinerja solid bank yang dikendalikan oleh Bangkok Bank ini ditopang oleh pertumbuhan penyaluran kredit.

Bisnis.com, BANDA ACEH - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan karakteristik perbankan syariah melalui pengembangan produk perbankan syariah yang memiliki kekhasan syariah atau yang disebut shari’ah-based product sehingga mempunyai unique value proposition yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional.

Untuk mendukung upaya tersebut, OJK menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah yang meliputi: Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Buku pedoman produk perbankan syariah tersebut diluncurkan dalam agenda puncak Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 dengan tema “Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri” oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Banda Aceh, Jum’at (25/10).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Gubernur Aceh, KNEKS, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan diikuti oleh seluruh industri perbankan syariah yang melibatkan Komisaris Utama, Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan Direksi dari Bank Umum Konvensional yang merupakan induk dari BUS maupun UUS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menyampaikan penerbitan pedoman ini merupakan salah satu bentuk komitmen OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah dengan strategi pengembangan keunikan produk syariah sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

“Pedoman Produk yang telah disusun OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi industri dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan produk perbankan syariah sehingga memberikan kesamaan pandang dan pemahaman dalam implementasi,” kata Dian.

Ketiga pedoman produk perbankan syariah tersebut diharapkan dapat melengkapi Peraturan OJK (POJK) sebelumnya dengan penjelasan yang lebih rinci dan teknis serta dilengkapi berbagai macam contoh dan pembukuan sehingga memudahkan bagi pelaku industri dalam implementasinya.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah merupakan pedoman ketiga setelah sebelumnya OJK telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah dan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah, yang disusun bersama DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya.

Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan dan dapat menjadi alternatif bagi industri perbankan syariah untuk diversifikasi produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil selain dari pembiayaan musyarakah.

Dian menegaskan karakteristik pembiayaan mudarabah yang berbasis bagi hasil dan dapat dinilai memberikan konsep keadilan bagi bank dan nasabah.

“Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang unik dan memiliki daya saing tinggi karena mengusung konsep bagi hasil berdasarkan kinerja usaha yang dibiayai. Potensi fluktuasi pendapatan yang diperoleh dinilai lebih memenuhi konsep keadilan bagi bank dan nasabah,” ujar Dian.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah memuat beberapa hal, antara lain:

1. Ketentuan pembiayaan mudarabah secara umum
2. Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudarabah
3. Ketentuan terkait modal dan cakupan/ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dibiayai serta metode dan mekanisme distribusi hasil usaha
4. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan mudarabah
5. Mekanisme pelunasan dipercepat
6. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah
7. Pengakuan hasil usaha dalam pembukuan pembiayaan mudarabah
8. Skema-skema yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan mudarabah dilengkapi dengan ilustrasi dan pencatatan sehingga pedoman ini menjadi lebih komprehensif dan memudahkan industri dalam implementasi pembiayaan musyarakah.

Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah

Perbankan syariah memiliki potensi untuk mengembangkan produk dengan kekhasan syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis dari perbankan konvensional, terutama transaksi yang berbasis investasi. Untuk memberikan acuan komprehensif dan terstruktur bagi industri perbankan syariah dalam mengimplementasikan SRIA, maka disusun Pedoman Implementasi SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah.

Dian menyampaikan bahwa SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah membedakan antara produk Investasi dan produk Simpanan pada perbankan syariah.

“Sebagai respons terhadap UU P2SK tersebut, OJK memperkenalkan produk SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah yang merupakan skema investasi dengan risiko ditanggung oleh Investor. Upaya ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027,” lanjut Dian.

Pedoman Implementasi SRIA ini disusun oleh OJK bekerja sama dengan DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan pelindungan konsumen.

Pedoman Implementasi SRIA memuat beberapa hal, antara lain:

1. Struktur produk SRIA meliputi ketentuan umum, para pihak, kepatuhan syariah, asesmen, minimum jumlah dan tenor investasi, distribusi bagi hasil, biaya operasional, dan pengembalian investasi
2. Kontrol internal dan manajemen risiko SRIA meliputi kontrol internal, manajemen risiko konsentrasi dan manajemen risiko likuiditas
3. Perilaku pasar (market conduct) dari transaksi SRIA
4. Transparansi dan pengungkapan SRIA meliputi prinsip umum, lembar informasi produk, syarat dan ketentuan perjanjian dan laporan kinerja
5. Ketentuan prudensial SRIA yang meliputi aspek prudensial dan investasi SRIA melalui valuta asing
6. Skema, mekanisme dan pembukuan SRIA yang meliputi skema, mekanisme, pelaporan dan ilustrasi pencatatan.

Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

RP3SI mendorong perbankan syariah melakukan transformasi melalui sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah, khususnya sinergi dengan keuangan sosial syariah untuk memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Salah satu inovasi produk perbankan syariah yang dikembangkan oleh OJK dan memiliki karakteristik yang tidak dapat diimplementasikan perbankan konvensional adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

CWLD merupakan produk berbasis wakaf uang temporer yang melibatkan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menyusun program wakaf yang dapat meningkatkan potensi perwakafan dan juga meningkatkan kinerja perbankan syariah.

Dian menekankan diferensiasi dan keunikan yang dimiliki oleh CWLD yang berbasis berbeda dengan produk konvensional serta memberikan dampak sosial-ekonomi.

“Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan, karakteristik, dan daya saing tinggi dengan mengintegrasikan antara fungsi komersial dan fungsi sosial bank syariah secara bersamaan (creating shared value). Hal ini diharapkan menjadi sebuah terobosan baru dalam operasional bank syariah, sehingga dapat berdampak pada masyarakat luas dan meningkatkan kinerja Bank Syariah,” jelas Dian.

Untuk memberikan acuan yang jelas dan bermanfaat bagi seluruh pelaku industri perbankan syariah dalam mengembangkan dan menerapkan CWLD, maka dilakukan penyusunan Pedoman Implementasi CWLD oleh OJK bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta industri perbankan syariah yang telah menjadi LKS-PWU dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan pelindungan konsumen.

Pedoman Implementasi CWLD ini disusun untuk memberikan kerangka yang terstruktur dan acuan yang komprehensif dalam proses implementasi CWLD bagi Bank Syariah sebagai LKS-PWU dan Nazhir Wakaf Uang.

Pedoman Implementasi CWLD memuat beberapa hal, antara lain:

1. Aspek Hukum Wakaf Uang Temporer
2. Konsep CWLD yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, fitur-fitur dan format nama program CWLD, serta pihak-pihak dalam CWLD dan manfaat CWLD bagi masing-masing pihak
3. Skema CWLD mencakup skema CWLD Tanpa Pembiayaan dan CWLD dengan pembiayaan
4. Dokumentasi CWLD mencakup dokumen-dokumen terkait dengan CWLD yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS), Mini Prospektus, Formulir Kepesertaan, Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD
5. Laporan program CWLD mencakup Laporan Penerbitan Program CWLD dan Laporan Realisasi Program CWLD.
6. Contoh program CWLD berupa simulasi dan ilustrasi program CWLD.

Penerbitan tiga pedoman produk perbankan syariah diharapkan dapat menjadi bagian penting bagi perbankan syariah dalam mengembangkan shari’ah-based products lebih beragam, inovatif, dan berdaya saing tinggi, serta pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Bank Danamon) memberikan tanggapan mengenai penetapan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (SRIL) oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Sebagai informasi, BDMN menjadi salah satu kreditur perusahaan tekstil yang berbasis di Jawa Tengah tersebut. Berdasarkan laporan keuangan Sritex per 30 Juni 2024, Bank Danamon menjadi salah satu dari 28 bank yang memberikan utang jangka panjang kepada Sritex.

Tercatat, kredit yang diberikan Bank Danamon kepada SRIL senilai US$4,52 juta atau sekitar Rp70,96 miliar (asumsi kurs Rp15.700 per 1 US$).

Dadi Budiana, Risk Management Director Bank Danamon, menyampaikan dalam proses pemberian kredit kepada debitur, perseroan memastikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan perbankan yang berlaku.

"Danamon akan mematuhi semua proses kepailitan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Kami berkomitmen untuk menjalankan prosedur yang transparan serta menjaga komunikasi terbuka dengan debitur dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat," ujarnya dalam jawaban tertulis, Senin (28/10/2024).

Adapun, penetapan pailit Sritex keluar usai salah satu kreditor, yaitu PT Indo Bharat Rayon meminta pembatalan homologasi dan dikabulkan oleh majelis hakim.

Nilai total utang bank jangka panjang SRIL mencapai US$816,72 juta atau sekitar Rp12,82 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per 1 dolar AS). Nilai ini menurun dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2023 yang sebesar US$863,43 juta.

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, nilai utang bank tersebut menjadi US$809,99 juta per Juni 2024 atau sekitar Rp12,72 triliun. Nilai ini juga lebih rendah dari akhir lalu yang sebesar US$858,05 juta.

SRIL juga melaporkan utang obligasi US$375 juta (Rp6,14 triliun). Juga terdapat utang ke pemegang saham US$7,13 juta.

Dari 28 bank yang memberikan kredit kepada SRIL, BCA tercatat sebagai kreditur terbesar dengan nilai utang jangka panjang sebesar US$71,31 juta dan senilai US$4,44 juta jatuh tempo dalam satu tahun.

Dalam keterbukaan kepada Bursa, Direktur Keuangan SRIL Welly Salam perseroan masih memiliki utang Rp101,3 miliar ke Indo Bharat Rayon.

"Saat ini perseroan bersama-sama dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries [Grup Sritex] telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co, yang akan mendampingi serta mewakili Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pembatalan homologasi," tulis Welly Salam, Direktur Keuangan SRIL kepada Bursa pada Jumat (25/10/2024).

SRIL juga masih mencatatkan rugi neto sebesar US$25,73 juta per akhir Juni 2024. Manajemen SRIL menjelaskan kondisi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas usaha Sritex untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Manajemen pun menyampaikan untuk menghadapi kondisi ini, Sritex fokus pada upaya meningkatkan penjualan dan efisiensi biaya produksi, dan mengambil langkah seperti pengurangan karyawan secara berkala hingga 2025, pengembangan produk dengan nilai tambah tinggi, peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, serta efisiensi biaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan penjaminan anggota Holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi (Indonesia Financial Group/IFG), PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo merespons kebijakan Presiden Prabowo yang berencana menghapus utang 6 juta petani dan nelayan yang tercatat di perbankan.

Adapun detal program pemutihan utang ini menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang tengah disiapkan.

"Terkait dengan rencana [hapus tagih utang petani dan nelayan] tersebut, Jamkrindo sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah, mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Aribowo kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Aribowo mengatakan, Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan yang juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah berkomitmen menumbuhkembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

"Jamkrindo masih menunggu kebijakan pemerintah terkait hal tersebut dan siap melaksanakan penugasan dari pemerintah," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, sampai dengan September 2024, Jamkrindo telah mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp248,5 triliun dengan jumlah terjamin sebanyak 6 juta UMKM. Perusahaan utamanya ditugaskan pemerintah menjamin kredit usaha rakyat (KUR) yang tidak dibebankan jaminan kepada nasabahnya hingga Rp100 juta.

Sebelumnya, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim mengatakan perusahaan penjaminan dan asuransi kredit harus meningkatkan dana cadangan mereka untuk merespons kebijakan Prabowo tersebut.

"Perusahaan juga perlu mengevaluasi iuran penjaminan atau asuransi kreditnya dengan mempertimbangkan risiko penghapusan utang tersebut, termasuk meningkatkan cadangannya," kata Abitani.

Keinginan penghapusan utang ini terbuka ke publik pada pekan lalu. Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan utang bank untuk petani dan nelayan sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menuturkan, semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998. Meski penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus.

Akibatnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS) meraup laba bersih Rp93,29 miliar pada kuartal III/2024, turun 56,7% year on year (YoY) dibandingkan dengan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya Rp215,46 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip pada Senin (28/10/2024), salah satu pendorong raihan laba pada kuartal III/2024 adalah pendapatan yang tercatat Rp891,32 miliar, naik 5,64% YoY dari Rp843,72 miliar.

Meski pendapatan dari penyaluran dana mengalami kenaikan, tetapi bagi hasil untuk pemilik dana investasi juga mengalami peningkatan 16,72% YoY, dari Rp465,83 miliar menjadi Rp543,73 miliar. Dari sini, pendapatan setelah distribusi bagi hasil senilai Rp347,59 miliar, turun 8,02% secara tahunan dari Rp377,89 miliar.

Sementara, beban operasional lainnya bersih naik 43,60% YoY dari Rp179,02 miliar menjadi Rp257,07 miliar per akhir September 2024. Sejumlah pos beban yang mengalami kenaikan antara lain beban bonus wadiah, beban tenaga kerja, dan beban lainnya.

Bank Panin Dubai Syariah pun mencatatkan laba operasional senilai Rp90,53 miliar pada 30 September 2024, menurun 54,48% YoY dari Rp198,87 miliar.

Dari sisi pembiayaan, Bank Panin Dubai Syariah mencatatkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah senilai Rp11,19 triliun per kuartal III/2024, tumbuh 3,80% YoY dari Rp10,78 triliun.

Sementara, himpunan dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp12,17 triliun, naik tipis dari Rp12,13 triliun pada akhir September 2023. Secara rinci, pada kuartal III/2024 himpunan DPK Bank Panin Dubai Syariah terdiri dari giro senilai Rp372,56 miliar, tabungan Rp1,86 triliun, dan deposito Rp9,94 triliun.

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) PNBS pun naik dari 78,26% menjadi 90,52%. Rasio BOPO yang tinggi menjadi indikasi tidak efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya.

Rasio profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah berkurang jika dilihat dari tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) yang turun dari 1,86% pada September 2023 menjadi 0,75% pada September 2024. ROA mencerminkan kemampuan bank dalam mendayagunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan.

Tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) PNBS juga turun dari 12,39% pada September 2023 menjadi 5,09% pada September 2024. Artinya, kinerja bank dalam menghasilkan laba bersih melalui modalnya menurun.

Sementara itu, total aset PNBS per September 2024 tercatat sebesar Rp16,72 triliun, turun 3,58% dibandingkan dengan angka September 2023 senilai Rp17,34 triliun.

Angka itu sejalan dengan kualitas aset. Rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross naik tipis dari 3,96% per September 2023 menjadi 3,99% per September 2024. NPF nett naik dari 2,85% menjadi 3,23%.