Bisnis.com, JAKARTA - Kredit sindikasi tercatat terus melaju meski pertumbuhannya tidak kencang. Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menjadi jawara dalam penyaluran kredit sindikasi pada kuartal III/2024.

Berdasarkan data Bloomberg League Table Reports, per kuartal III/2024 kesepakatan dari sisi mandated lead arranger (MLA) mencapai 30 proyek dengan nilai US$7,41 miliar atau Rp115,49 triliun (asumsi kurs Rp15.585 per dolar AS).

Tercatat, BNI menjadi bank dengan nilai kredit sindikasi terbesar yaitu mencapai US$1,03 miliar atau setara dengan Rp16,05 triliun. Bank milik negara ini mengelola 16 proyek sindikasi dengan pangsa pasar 13,93%.

Kemudian, posisi kedua diduduki oleh United Overseas Bank alias UOB, adapun perseroan telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$866 juta atau Rp13,49 triliun dengan pasar mencapai 11,69% pada kuartal III/2024. Terdapat 14 proyek yang didanai UOB.

Sementara itu, Bank Mandiri berada di urutan ketiga dengan total penyaluran kredit sindikasi sebesar US$546 juta atau Rp8,5 triliun dengan porsi 7,37% secara MLA. Bank Mandiri terlibat dalam 4 proyek kredit sindikasi pada kuartal III/2024.

Adapun, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengakui untuk kondisi saat ini kredit sindikasi tidak terlalu besar. Namun, dia optimistis tahun depan kredit sindikasi akan kembali bergairah.

“Dulu kan kredit kan besar-besar pada saat infrastruktur, mungkin sekarang kreditnya enggak terlalu besar size-nya juga. Jadi kita enggak terlalu banyak sindikasi,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Jumat (11/7/2024).

Royke berharap dengan turunnya suku bunga acuan dapat mendongrak pertumbuhan kredit sindikasi.

“Mudah-mudahan, sekarang memang suku bunga acuan turun, tapi kan likuiditas masih lumayan ketat,” ucap Royke.

BNI terus membidik sektor pilihan untk kredit sindikasinya seperti hilirisasi, infrastruktur hingga transportasi.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatat hingga per Juni 2024, BCA mengelola kredit sindikasi sebesar Rp47,6 triliun dengan porsi partisipasi BCA dalam kredit sindikasi tersebut sebesar Rp12 triliun.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan positifnya penyaluran kredit, termasuk sindikasi, sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang mampu tumbuh 5,05% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada semester I/2024.

“Ditopang prospek pertumbuhan ekonomi yang positif dan likuiditas solid, BCA optimistis menjaga tren baik penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Perbesar

Pada prinsipnya, kata Hera, BCA berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia dengan menyalurkan kredit sindikasi untuk proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, kelistrikan dan lain-lain.

Perseroan pun turut berpartisipasi dalam kredit sindikasi dengan mempertimbangkan faktor risk appetite, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti BCA.

Di sisi lain, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan berpendapat jika melihat kondisi di pasar di mana daya beli secara umum menurun dan adanya tekanan geopolitik, maka hingga akhir tahun kredit sindikasi masih akan tertekan.

Menurutnya, sejauh ini sektor yang masih menjadi primadona perbankan adalah sektor energi.

“Iya [saat ini bank mengerem kredit sindikasinya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Berikut 10 daftar bank atau lembaga keuangan penyalur kredit sindikasi terbesar di Indonesia pada kuartal III/2024:

1. BNI

Total BNI telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$1,03 miliar dengan porsi 13,93% secara MLA. BNI terlibat dalam 16 proyek kredit sindikasi pada kuartal III/2024.

2. UOB

UOB total telah menyalurkan kredit sindikasi US$866 juta secara MLA per kuartal III/2024. Pangsa pasar BNI dalam penyaluran kredit sindikasi mencapai 11,69% dan terlibat di 14 proyek kredit sindikasi.

3. Bank Mandiri

Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$546 juta dengan pasar mencapai 7,37% pada kuartal III/2024. Terdapat 4 proyek yang didanai oleh Bank Mandiri.

4. OCBC

Oversea-Chinese Banking Group (OCBC) telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$485 juta dengan pasar mencapai 6,55% dan terlibat di 13 proyek kredit sindikasi.

5. DBS Group

DBS Group telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$475 juta dengan jumlah proyek keterlibatan sebanyak 9 proyek. Porsi penyaluran kredit sindikasi DBS Group di Indonesia mencapai 6,41%.

6. BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$459 juta dengan jumlah proyek yang didanai mencapai 2 proyek. Porsi penyaluran kredit dari BRI mencapai 6,2%.

7. HSBC

HSBC telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$293 juta dengan 9 proyek yang didanai. Adapun, porsi penyaluran kredit sindikasi HSBC mencapai 3,96%.

8. CIMB Group Holdings Bhd

CIMB Group Holdings Bhd telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$192 juta dan terlibat di 4 proyek. Porsi penyaluran kredit sindikasi SMI mencapai 2,59%.

9. Maybank

Maybank juga mencatatkan penyaluran kredit sindikasi yang sama dengan CIMB Group yakni sebesar US$192 juta dan terlibat di 4 proyek sindikasi. Porsi pasar Maybank di proyek sindikasi pun sama, yaitu mencapai 2,59%.

10. Mizuho Financial

Mizuho Financial pun telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$191 juta dan terlibat di 5 proyek pada kuartal III/2024. Adapun, porsi penyaluran kredit sindikasi Mizuho Financial mencapai 2,59%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap terdapat sekitar 40 perusahaan asuransi umum yang mengalami penurunan ekuitas imbas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117.

Pada tahun ini, perusahaan asuransi wajib melakukan pararel run PSAK 117 sebagai standar global baru untuk akuntansi kontrak asuransi. Padahal di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengatur peningkatan ekuitas minimum secara berkala pada 2026 dan 2028.

Dengan demikian, Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengungkap hal tersebut menjadi tantangan baru bagi industri asuransi umum.

"Dari hasil mapping kami, mungkin 40 perusahaan asuransi umum yang ekuitasnya turun (karena PSAK 117). Ini PR [pekerjaan rumah] lagi kan," kata Budi dalam konferensi pers 28th Indonesia Rendezvous yang digelar di kawasan Nusa Dua, Bali, pada Kamis (10/10/2024).

Budi mengatakan permasalahan ekuitas tersebut banyak terjadi pada perusahaan asuransi dan reasuransi lokal. Sebagai wadah dari perusahaan asuransi dan reasuransi, AAUI pun melakukan kajian mengenai kondisi permodalan perusahaan asuransi umum dan reasuransi.

Hal tersebut untuk menjawab persoalan tersebut dan menghindari pengembalian izin usaha oleh perusahaan-perusahaan asuransi lokal. Budi beharap kajian tersebut dapat diselesaikan pada akhir 2024 untuk disampaikan kepada regulator sebagai pertimbangan.

"Harapannya, asosiasi sih ingin jangan sampai ada yang terdilusi, perusahaan-perusahaan ini akhirnya menyerahkan kembali izinnya," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan persoalan kecukupan modal sejatinya menjadi tanggung jawab pemegang saham. Meski begitu, para direksi juga bertanggung jawab meyakinkan para pemegang saham dengan membuktikan bahwa perusahaan punya sisi keberlanjutan dan imbal hasil yang baik.

“Dengan begitu, pemegang saham tak segan untuk menyuntikkan modal kepada perusahaan terkait,” katanya.

Seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi wajib menerapkan PSAK 117 mulai 1 Januari 2025. Secara sederhana, perhitungan akuntansi terbaru ini mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi melakukan pencadangan yang cukup untuk setiap portofolio bisnis yang dimiliki.

Bisnis.com, NUSA DUA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pengaturan terkait dengan asuransi wajibThird Party Liability (TPL) sebagai turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

Termasuk soal asuransi bencana sebagai asuransi wajib, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila masih belum bisa memberikan kepastiannya.

Menurutnya penerapan asuransi wajib membutuhkan regulasi yang jelas agar bisa diimplementasikan secara efektif.

“Untuk TPL, kami memang masih menunggu PP, Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari undang-undang P2SK.Jadi memang bagaimana scope-nya itu seperti apa, itu akan dituangkan di PP. Jadi setelah itu memang baru kemudian nanti kami akan memastikan bahwa itu bisa diimplementasikan,” kata Iwan dalam konferensi pers Indonesia Rendezvous 2024 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (10/10/2024).

Iwan menjelaskan untuk asuransi bencana, pemerintah sudah memiliki inisiatif dengan pengembangan sistem pembiayaan risiko bencana melalui Disaster Risk Financing Insurance (DRFI).

Dia menyebut inisiatif tersebut sudah berjalan beberapa tahun dan menjadi kerangka kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menghadapi risiko bencana seperti gempa bumi, banjir, dan lainnya.

DRFI memanfaatkan dana pooling yang sebagian besar didukung oleh pemerintah, dengan tujuan melindungi aset negara serta memberikan perlindungan yang lebih luas dalam menghadapi risiko bencana.

“Sekarang pemerintah mulai mengasuransikan gedung-gedung miliknya. Selain itu, kami memiliki pooling fund bencana yang terus dikembangkan. Saat ini dananya sekitar Rp7 triliun, dan targetnya akan ditingkatkan menjadi Rp40 triliun dalam beberapa tahun ke depan,” kata Iwan.

Meski begitu, jumlah dana tersebut masih dinilai kurang untuk menutupi kerugian akibat bencana besar. Misalnya, gempa di Aceh yang menelan biaya sekitar Rp41 triliun.

Oleh karena itu, DRFI dirancang tidak hanya untuk menutupi kerugian material, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mitigasi risiko lebih dini.Pengelolaan data potensi bencana, khususnya gempa bumi, juga menjadi prioritas.

Menurut Iwan, data ini penting untuk mengetahui lokasi-lokasi rawan bencana sehingga mitigasi dapat dilakukan dengan lebih tepat.

“Kita sudah punya data potensi gempa di seluruh Indonesia, dan ini membantu dalam mengidentifikasi area yang paling berisiko. Dengan begitu, kita bisa membangun kesadaran masyarakat dan menerapkan mitigasi yang lebih efektif, seperti membangun rumah tahan gempa,” jelasnya.

Namun, tantangan terbesar adalah masyarakat yang tinggal di zona merah, di mana meskipun mereka sadar akan risiko, tidak mudah bagi mereka untuk pindah ke lokasi yang lebih aman.

Untuk menghadapi risiko besar, terutama yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi nasional, Iwan menyebut pentingnya kolaborasi dengan reasuransi internasional.

Menurutnya, bagian dari risiko yang tidak bisa di-cover oleh industri dalam negeri memerlukan bantuan reasuransi luar negeri.

Namun, ada pula risiko yang sangat besar dan tidak dapat diasuransikan sama sekali, yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Tapi ada bagian paling atas, teman-teman, itu adalah bagian-bagian yang berisiko yang tidak bisa diasuransikan. Nah ini tanggung jawab pemerintah. Nah pertanyaannya bagaimana memitigasi risiko yang atas ini, ini yang sekarang dengan adanya DRFI,” ungkapnya.

Bisnis.com, NUSA DUA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pengaturan terkait dengan asuransi wajibThird Party Liability (TPL) sebagai turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

Termasuk soal asuransi bencana sebagai asuransi wajib, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila masih belum bisa memberikan kepastiannya.

Menurutnya penerapan asuransi wajib membutuhkan regulasi yang jelas agar bisa diimplementasikan secara efektif.

“Untuk TPL, kami memang masih menunggu PP, Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari undang-undang P2SK.Jadi memang bagaimana scope-nya itu seperti apa, itu akan dituangkan di PP. Jadi setelah itu memang baru kemudian nanti kami akan memastikan bahwa itu bisa diimplementasikan,” kata Iwan dalam konferensi pers Indonesia Rendezvous 2024 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (10/10/2024).

Iwan menjelaskan untuk asuransi bencana, pemerintah sudah memiliki inisiatif dengan pengembangan sistem pembiayaan risiko bencana melalui Disaster Risk Financing Insurance (DRFI).

Dia menyebut inisiatif tersebut sudah berjalan beberapa tahun dan menjadi kerangka kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menghadapi risiko bencana seperti gempa bumi, banjir, dan lainnya.

DRFI memanfaatkan dana pooling yang sebagian besar didukung oleh pemerintah, dengan tujuan melindungi aset negara serta memberikan perlindungan yang lebih luas dalam menghadapi risiko bencana.

“Sekarang pemerintah mulai mengasuransikan gedung-gedung miliknya. Selain itu, kami memiliki pooling fund bencana yang terus dikembangkan. Saat ini dananya sekitar Rp7 triliun, dan targetnya akan ditingkatkan menjadi Rp40 triliun dalam beberapa tahun ke depan,” kata Iwan.

Meski begitu, jumlah dana tersebut masih dinilai kurang untuk menutupi kerugian akibat bencana besar. Misalnya, gempa di Aceh yang menelan biaya sekitar Rp41 triliun.

Oleh karena itu, DRFI dirancang tidak hanya untuk menutupi kerugian material, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mitigasi risiko lebih dini.Pengelolaan data potensi bencana, khususnya gempa bumi, juga menjadi prioritas.

Menurut Iwan, data ini penting untuk mengetahui lokasi-lokasi rawan bencana sehingga mitigasi dapat dilakukan dengan lebih tepat.

“Kita sudah punya data potensi gempa di seluruh Indonesia, dan ini membantu dalam mengidentifikasi area yang paling berisiko. Dengan begitu, kita bisa membangun kesadaran masyarakat dan menerapkan mitigasi yang lebih efektif, seperti membangun rumah tahan gempa,” jelasnya.

Namun, tantangan terbesar adalah masyarakat yang tinggal di zona merah, di mana meskipun mereka sadar akan risiko, tidak mudah bagi mereka untuk pindah ke lokasi yang lebih aman.

Untuk menghadapi risiko besar, terutama yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi nasional, Iwan menyebut pentingnya kolaborasi dengan reasuransi internasional.

Menurutnya, bagian dari risiko yang tidak bisa di-cover oleh industri dalam negeri memerlukan bantuan reasuransi luar negeri.

Namun, ada pula risiko yang sangat besar dan tidak dapat diasuransikan sama sekali, yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Tapi ada bagian paling atas, teman-teman, itu adalah bagian-bagian yang berisiko yang tidak bisa diasuransikan. Nah ini tanggung jawab pemerintah. Nah pertanyaannya bagaimana memitigasi risiko yang atas ini, ini yang sekarang dengan adanya DRFI,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait update terkait rencana aksi korporasi berupa merger yang melibatkan BTN Syariah dengan Bank Victoria Syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait dengan rencana aksi korporasi dimaksud.

“Rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak bank,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Namun, kata Dian, OJK sendiri akan selalu mendorong suatu aksi korporasi apabila pada akhirnya akan turut mendukung upaya konsolidasi industri perbankan syariah yang dapat melahirkan perbankan syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah, BTN merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi.

BTN memang sempat mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Meski enggan membocorkan nama bank yang dimaksud, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan saat ini bank yang ditargetkan sedang dalam proses pembicaraan intens, termasuk aspek valuasi bank tersebut antar pemegang saham baik BTN dan bank yang dimaksud.

“Banknya apa saya masih harus merahasiakan karena ada urusan juga dengan OJK Pasar Modal. Katakan saja namanya Bank X, jadi Bank X sedang kita dekati, memang lagi proses pembicaraan salah satunya yang lagi mau dibahas mengenai valuation,” ujarnya usai Public Expose, Selasa (27/8/2024).

Berdasarkan laporannya, proses due diligence ini sedang berjalan dan Nixon mengakui bahwa prosesnya nampak lebih sederhana dengan transaksi yang juga tidak terlalu rumit serta ukuran bank ini relatif tidak terlalu besar.

Adapun, perseroan berharap dapat menyelesaikan transaksi ini dapat selesai pada akhir tahun ini atau awal tahun 2025.

“Karena kan kalau kita pun udah sama-sama sepakat, [tapi] ini kan ada izin OJK dulu, izin pemegang saham, harus ada RUPS dulu, dan sebagainya,” ujarnya.

Akan tetapi, manajemen juga menginginkan setidaknya untuk perjanjian jual beli bersyarat alias Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dapat dilakukan pada September ataupun Oktober 2024.

Adapun, menilik riset Sucor Sekuritas beberapa waktu lalu disebutkan bahwa BBTN tengah mengembangkan spin off unit Syariahnya, yang melibatkan akuisisi bank syariah kecil. Dalam hal ini, Bank Victoria Syariah disebut-sebut sebagai kandidat akuisisi ini.

“Manajemen menargetkan untuk mengumumkan perjanjian jual beli bersyarat [CSPA] sebelum 24 Oktober, dan integrasi unit syariah BBTN dan entitas yang baru diakuisisi akan dimulai awal tahun depan,” tulis Edward Lowis yang dikutip Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 55 entitas yang mencakup Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Provinsi Banten tengah berupaya memenuhi persyaratan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar sebelum tenggat waktu yang ditentukan OJK.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi batas BPR sebelum 31 Desember 2024 dan BPRS sebelum 31 Desember 2025 untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp6 miliar.

Kepala OJK Jabodebek & Provinsi Banten Roberto Akyuwen mengatakan bahwa BPR terus bergerak untuk memenuhi modal inti melalui beberapa pendekatan. Pertama, melalui pertumbuhan organik, yakni dari pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis mereka,

Selain itu, beberapa BPR memilih untuk menggenjot modal inti melalui cara anorganik, seperti mendapatkan tambahan setoran modal dari pemegang saham.

“Sebagian lagi itu akan mencari investor strategis, artinya pihak luar yang masuk menjadi pemegang saham,” ujarnya usai agenda Launching M-Banking BPR Intidana Sukses Makmur, Jumat (11/10/2024).

Tidak hanya itu, beberapa BPR juga melakukan merger atau penggabungan dengan BPR lain, baik yang memiliki modal lebih besar maupun yang modal intinya juga belum memenuhi ketentuan.

Roberto juga menambahkan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) di tiap provinsi, yang secara umum memiliki kinerja baik dan tata kelola yang sehat, diharapkan dapat mengambil peran sebagai pembina di BPR-BPR di wilayah mereka

“BPD ini kan normal, sehat, laba dalam operasionalnya memiliki manajemen yang mungkin cukup baik dalam tata kelola, diharapkan mereka nanti akan mulai menjadi pembina atau masuk ke dalam BPR-BPR di wilayahnya,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjutnya, OJK juga terus mengawasi action plan rencana aksi masing-masing BPR dalam memenuhi modal inti minimum.

“Sekarang ada 23 grup di tempat saya yang sedang merger,” tandasnya.

Adapun, berdasarkan data OJK, pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR dan BPRS posisi semester I/2024 masih tercatat positif yaitu masing-masing 6,19%, 7,01%, 6,96% secara yoy.

Pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR dan BPRS ini terjaga seiring dengan perluasan kegiatan usaha sebagaimana amanat UU P2SK yang ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp6 miliar, sehingga rasio CAR BPR dan BPRS posisi semester I/2024 tercatat 28,11% sehingga memiliki ketahanan permodalan yang memadai dan akselerasi konsolidasi industri BPR/S sebagaimana single presence policy pada POJK 7 tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang tahun 2024 berjalan pihaknya telah mencabut izin usaha terhadap 15 BPR dan BPRS yang terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS. Lantas, apa penyebabnya?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen.

“Ini dilakukan karena Pemegang saham dan Pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Saat ini, kata Dian, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR dan BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

Lebih lanjut, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR dan BPRS terus memburuk, maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR dan BPRS sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR dan BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terkait.

Sebagaimana diketahui, memang telah terjadi lonjakan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Masih dalam semangat perayaan ulang tahun ke-26, Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya terhadap praktik keberlanjutan. Khususnya, dalam Mandiri Karnaval 2024, Bank Mandiri mengajak lebih dari 45 ribu karyawannya (Mandirian) untuk ikut serta dalam aksi nyata menjaga lingkungan melalui inisiatif Mandiri Looping For Life.

Dengan semangat kolektif, dalam puncak perayaan HUT ke-26 tersebut, puluhan ribu karyawan Bank Mandiri dari Jabodetabek ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas menarik yang mengusung tema keberlanjutan ini. Antara lain, Bank Mandiri menghadirkan Giant Box untuk donasi baju yang sudah tidak terpakai lagi hingga didaur ulang menjadi merchandise baru.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan Inisiatif keberlanjutan tercermin dalam kampanye Mandiri Looping for Life yang diadakan kali ini. Daur ulang pakaian misalnya, tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah tekstil, melainkan juga untuk mengurangi emisi karbon.

Alexandra menambahkan bahwa acara yang dihelat di Jakarta International Stadium (JIS) ini menjadi bukti komitmen Bank Mandiri pada upaya pelestarian lingkungan. Menurutnya, setiap karyawan Bank Mandiri juga berperan penting dalam praktik keberlanjutan perusahaan.

“Kami percaya bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ujar dia berdasarkan keterangan tertulis, (11/10).

Menurut Alexandra, setiap pakaian yang didonasikan hingga didaur ulang, memiliki ceritanya masing-masing. Dia menginginkan aksi itu bisa menjadi cerita yang menebar inspirasi, sehingga pesan-pesan keberlanjutan bisa terus beredar di tengah masyarakat.

“Hal ini dapat berkontribusi terhadap pengurangan limbah tekstil, maupun membantu mengurangi emisi karbon dan mendukung masa depan yang lebih hijau nantinya,” kata Alexandra.

Bukan cuma itu, Inisiatif daur ulang ini sejalan dengan penerapan prinsip Environment Social and Governance (ESG) yang ditetapkan oleh Bank Mandiri, terutama pilar Sustainability Beyond Banking yang mencakupi pencapaian Sustainable Development Goals dan ekosistem maupun operasional bisnis yang berkelanjutan serta ramah lingkungan.

Tidak hanya itu, Mandiri Looping for Life juga merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Bank Mandiri untuk membangun bisnis yang lebih berkelanjutan. Dengan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, Bank Mandiri telah berhasil mengurangi jejak karbon, menghemat penggunaan energi, serta mendukung pengembangan masyarakat sekitar.

Mandiri Looping For Life sudah dimulai sejak awal tahun ini, mulai dari inisiatif pembuatan seragam bahan kain daur ulang untuk Bank Mandiri cabang Singapura, serta topi dari kain daur ulang untuk pemenang Mandiri Jogja Marathon 2024, dan program-program besar lain ke depannya.

Alexandra mengatakan kegiatan Mandiri Mandiri Looping For Life merupakan upaya mewujudkan visi Bank Mandiri sebagai “Indonesia’s Sustainability Champion.” Dia berharap melalui inisiatif Mandiri Looping for Life, semakin banyak orang yang terinspirasi untuk hidup lebih ramah lingkungan.

“Kami berharap masyarakat dapat ikut menjadi bagian dalam gerakan #LoopingForLife, bersama-sama kita bisa mengubah limbah menjadi manfaat nyata dan berdampak baik terhadap lingkungan,” ungkap dia.

Kepedulian terkait masalah limbah, juga turut dilakukan Bank Mandiri melalui berbagai program TJSL yang difokuskan untuk pengelolaan sampah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya melalui program Mandiri Pilah Sampah, Bank Mandiri telah memberdayakan 10 Bank Sampah di Jakarta selama satu tahun dan berhasil menggaet lebih dari 1.044 nasabah.

Dari jumlah tersebut, setidaknya Bank Sampah kelolaan Bank Mandiri berhasil mengelola sampah non organik mencapai lebih dari 87,5 ton, sampah organik 7,2 ton, serta minyak jelantah seberat 926 kilogram (kg). Tak berhenti di situ, Bank Mandiri juga Mandirian untuk mengambil inisiatif bersih-bersih di beberapa kegiatan lewat program bertajuk Aksi Bersih Mandiri.

Melalui Aksi Bersih Mandiri, Mandirian bersama dengan masyarakat relawan peduli sampah ini konsisten melakukan bersih-bersih sampah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kala Timnas Sepakbola Indonesia berlaga. Alexandra menjelaskan, gerakan ini menjadi salah satu wujud TJSL perseroan dan Mandirian dalam menjaga kebersihan kelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

“Dalam menjaga kelestarian lingkungan, kami sadar bahwa hal ini tidak bisa dilakukan sendiri, untuk itu kami terus mengajak masyarakat dan banyak pihak untuk ikut terlibat. Kami harap pengelolaan sampah yang efisien dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan mencerminkan nilai keberlanjutan bagi masyarakat,” terang Alexandra.

Tidak cuma itu, Bank Mandiri juga menginisiasi pemasangan reverse vending machine (RVM) atau mesin penukaran sampah botol plastik di beberapa titik kantor operasionalnya. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kawasan perkantoran Bank Mandiri bebas dari pencemaran sampah plastik. Hasilnya, Hingga Juni 2024, mesin RVM Bank Mandiri telah mencatat 4.679 transaksi dengan total 30,3 ribu botol plastik yang terkumpul, mencapai berat 566,7 kg.

Bisnis.com, KARTASURA - Sosok perempuan tangguh Bernama Desi di Desa Honggobayan, Kartasura, menunjukkan bahwa ketekunan dan semangat tak pernah pudar. Bermula pengalaman sebagai karyawan di sebuah minimarket, Dessi berhasil mengubah kehidupannya dengan membuka toko kelontong yang kini berkembang pesat berkat kemitraan dengan AgenBRILink dan program kelompok Mekaar.

Berawal dari pekerjaan sebagai karyawan di salah satu usaha retail selama 8 tahun sejak 2008 dan kemudian di toko buku hingga 2015, perjalanan kariernya berhenti ketika ia menikah. Namun, tak lama setelah memiliki anak, ia merasa perlu untuk kembali berkarya. "Setelah anak saya mulai besar, saya mulai memutar otak, dan di lingkungan saya yang mayoritas kos-kosan, saya memutuskan untuk membuka toko kelontong," ungkapnya.

Langkah pertamanya adalah mencari modal, dan BRI menjadi pilihan utamanya. Berbekal ilmu ritel yang didapat dari pekerjaan sebelumnya, Dessi mengajukan pinjaman ke BRI yang akhirnya disetujui. Meski mengalami pasang surut dalam berbisnis, semangatnya tak pernah surut.

Selain sukses dalam menjalankan usaha kelontong, Dessi juga aktif sebagai Ketua Kelompok Mekaar di desanya, yang kini memiliki 15 anggota. Ia menjelaskan bahwa dahulu anggotanya hanya berjumlah 10 orang, namun sekarang sudah bertambah menjadi 15 orang, dan beberapa diantaranya sudah lulus serta dapat berdiri sendiri.

Kemitraannya dengan menjadi AgenBRILink semakin memperkuat usahanya. Dessi mengungkapkan bahwa dirinya bergabung dengan AgenBRILink sekitar setahun yang lalu dan meskipun modal awalnya minim, jumlah transaksinya kini sudah banyak.

AgenBRILink menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan pendapatan usahanya. Dengan sekitar 50 transaksi per hari, ia merasa sangat terbantu. Manfaat dari kerja sama dengan BRI ini sangat membantu kesejahteraan ekonomi keluarganya, jadi pengeluaran rumah tangga tidak terlalu dipikirkan lagi.

Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama jumlah AgenBRILink saat ini sudah mencapai 1 juta agen dan pencapaian ini merupakan bentuk upaya BRI dalam memberikan akses layanan perbankan yang lebih baik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
"Seperti diketahui, AgenBRILink merupakan salah satu inovasi utama BRI yang dirancang untuk memperluas jangkauan layanan perbankan melalui kemitraan dengan agen-agen lokal di berbagai daerah," kata Candra.

Candra mengungkapkan pencapaian ini merupakan kemajuan signifikan dalam upaya mendukung inklusi dan literasi finansial di Indonesia. Kehadiran AgenBRILink juga memberikan peluang usaha bagi para warga di berbagai daerah, khususnya di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan.

Perseroan pun turut mendukung pemberdayaan ekonomi dengan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan melalui sharing economy.

"Pencapaian ini merupakan bagian dari visi jangka panjang BRI untuk menjadi bank pilihan utama yang mengedepankan inovasi, inklusi, dan pelayanan pelanggan. Ke depan, BRI terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia," tutupnya.

Ke depan, Dessi berencana membuka cabang baru untuk toko kelontongnya. "Insya'Allah, setelah pinjaman saya lunas, saya mau buka cabang baru," ujarnya penuh harap. Dengan pengalaman yang sudah dimiliki, ia yakin mampu mengelola cabang baru dengan baik.

Pesannya untuk para pengusaha lain, terutama yang baru memulai, adalah untuk tetap semangat dan tidak patah arang. "Jangan pernah putus asa. Selalu ada opsi dan peluang, asalkan kita mau berusaha dan kreatif," pesan Dessi mengakhiri wawancara.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT MISG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) mengungkap strategi untuk menangkal kenaikan klaim kesehatan di tengah inflasi medis. Perusahaan mencatatkan klaim kesehatan dan meninggal dunia sebanyak Rp461 miliar per Agustus 2024, yang mana klaim kesehatan mengalami peningkatan 27% secara tahunan (year on year/yoy).

Head of Customer and Marketing MSIG Life Lukman Auliadi mengakui bahwa kenaikan klaim kesehatan perusahaan dipengaruhi oleh kondisi inflasi medis saat ini.

“Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya klaim kesehatan di perusahaan adalah inflasi medis,” kata Lukman kepada Bisnis, pada Jumat (11/10/2024).

Lukman mengatakan MSIG Life senantiasa mewujudkan komitmen perlindungan melalui pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan dalam polis. Untuk menjaga rasio klaim, perusahaan akan menerapkan manajemen risiko yang kuat, termasuk seleksi risiko dan pengembangan data analitik.

“MSIG Life juga mendukung upaya bersama pemerintah dan industri dalam penguatan asuransi kesehatan melalui kolaborasi serta pertukaran dan pemanfaatan data di industri, sehingga industri menjadi lebih sehat, harga premi lebih terjangkau, dan lebih adil,” ungkapnya.

Sebelumnya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat rasio klaim kesehatan industri asuransi jiwa mencapai sebanyak 105,7% pada semester I/2024. Hal tersebut menunjukan klaim yang dibayarkan oleh industri asuransi jiwa lebih banyak apabila dibandingkan dengan premi yang diterima.

Sepanjang semester I/2024, klaim kesehatan industri asuransi jiwa mencapai sebanyak Rp11,83 triliun yang mana naik 26% yoy dari Rp9,39 triliun. Sementara itu premi kesehatan yang diterima mencapai Rp11,19 triliun, naik 23,64% yoy. Di sisi lain, sampai 31 Desember 2023, BPJS Kesehatan mencatat pendapatan iuran Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp151,59 triliun, yang mana lebih kecil dari beban jaminan kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (11/10/2024) ke level Rp15.655 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,14% atau 22,5 poin ke level Rp15.655 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau turun 0,07% ke level 102,91.Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia lainnya mengalami penguatan. Dolar Taiwan menguat 0,01%, won Korea Selatan naik 0,34% dan peso Filipina menguat 0,16%.

Sementara, sejumlah mata uang Asia lainnya mengalami pelemahan. Yen Jepang misalnya susut 0,12%, dolar Singapura melemah 0,01%, serta rupee India terkoreksi 0,02%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah bakal ditutup melemah di rentang Rp15.610 sampai dengan Rp.15.730. Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (11/10/2024)?

• Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.30 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.595 dan harga jual sebesar Rp15.615 berdasarkan e-rate.Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.500 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.800 per dolar AS.

• Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.594 dan Rp15.619 untuk e-rate.Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.515 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.715 per dolar AS.

• Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.22 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.640 dan harga jual sebesar Rp15.660 berdasarkan e-rate.

• Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.593 dan Rp15.613.Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.545 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.795 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penetrasi asuransi di Indonesia masih sangat kecil bahkan trennya turun. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuagan (OJK) telah membuat Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027.

Dalam peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan pada 2027 nanti penetrasi asuransi di Indonesia mencapai 3,2% dan tingkat densitas berada di level Rp2,4 juta per penduduk. Sementara posisi per 2023, penetrasi dan tingkat densitas asuransi Indonesia berada di level 2,59% dan Rp1,94 juta.

Untuk diketahui, penetrasi asuransi adalah tingkat premi industri asuransi dibandingkan nilai produk domestik bruto (PDB). Sedangkan densitas asuransi adalah rata-rata uang yang masyarakat sisihkan untuk produk asuransi dalam satu tahun.

Merespons target OJK tersebut, Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI), Nico Prawiro menjelaskan penghambat penetrasi asuransi di dalam negeri adalah rendahnya inklusi keuangan sektor asuransi. Per 2022, literasi keuangan sektor asuransi tercatat 31,72%, tetapi inklusinya hanya 16,63%. Artinya, hanya setengah dari mereka yang sudah paham asuransi memilih menggunakan asuransi.

"Dalam upaya membuka akses asuransi yang lebih luas maka diperlukan kolaborasi antara pemerintah, otoritas dan pelaku jasa asuransi. Kami menilai bahwa jumlah generasi muda yang kian bertumbuh menjadi peluang bagi industri asuransi," kata Nico kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Dia menjelaskan, alasan industi asuransi menyasar generasi muda ini adalah karena segmentasi ini memiliki karakteristik yang lebih dinamis, senang dengan hal yang mudah dan cepat, serta sangat piawai dengan penggunaan digital.

Indusrti asuransi memandang masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai lapisan dengan kebutuhan produk yang berbeda-beda sehingga menjadikannya sebagai peluang industri untuk dapat meningkatkan penetrasi asuransi melalui inovasi dan ragam solusi serta layanan.

Maka dari itu, untuk menyambut peluang tersebut dia berharap industri asuransi mendapat dukungan dari pemerintah. "Hal yang menurut kami diperlukan dari sisi regulator dalam hal mendorong pertumbuhan dan penguatan asuransi antara lain seeperti diperlukannya penguatan ketahanan dan daya saing industri perasuransian yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan," katanya.

Selain itu, Nico berharap pemerintah melakukan pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri perasuransian, dan juga melaukan akselerasi transformasi digital industri perasuransian. "Kami juga berhadap adanya penguatan-pengaturan, pengawasan, dan [kemudahan] perizinan," tandasnya.