Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) disebut semakin diminati ketika daya beli masyarakat turun. Piutang pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan dalam periode Juni hingga Agustus 2024 ini memang konsisten naik dua digit, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi di Indonesia terjadi lima bulan beruntun sejak Mei.

"Justru daya beli melemah, paylater jadi pilihan," kata Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi kepada Bisnis, Kamis (10/10/2027).

Heru mengingatkan industri untuk menjaga rasio kredit macet atau non performing financing (NPF) di saat pembiayaan paylater ini melesat.

"Sehingga perlu ada seleksi siapa boleh pakai paylater dan mana yang tidak, termasuk mendorong kebutuhan yang produktif. Kalau untuk hal konsumtif, ya siap-siap paylater tidak terbayar. Karena enggak punya duit, orang akan pakai paylater. Sehingga trafiknya pasti naik paylater," kata Heru.

Berdasarkan data, NPF memang masih tetap terjaga di bawah ambang batas ketentuan OJK. NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik di level 2,52%. Meski begitu Heru tetap melihat ada potensi kredit macet akan memburuk bila tidak ada pengetatan.

"Apalagi kan tidak ada credit scoring atau filtering siapa boleh pakai paylater atau yang tidak boleh, semua boleh. Akibatnya, mahasiswa, pelajar, yang tidak ada pekerjaan dan pemasukan pakai paylater tapi kemudian tidak bisa membayar," kata Heru.

Senada, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan paylater menjadi alternatif menjanjikan bagi masyarakat dengan semua kemudahan yang ditawarkan.

"Bagi mereka pemenuhan kebutuhan kan sudah seharusnya dipenuhi, salah satu caranya menggunakan BNPL. Maka dari itu, terjadi kenaikan BNPL saat ini. PHK terjadi besar-besaran, daya beli masyarakat tengah melemah. Bisa dikatakan BNPL bisa menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat," kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) meluncurkan Permata ME yang merupakan tampilan baru dari aplikasi mobile banking PermataMobile X.

Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli menyampaikan bahwa peluncuran aplikasi ini merupakan kelanjutan dari perubahan logo dan identitas Bank Permata yang telah dilakukan.

PermataBank sebelumnya mengubah logo menjadi bunga lotus yang identik dengan pemegang saham pengendalinya, Bangkok Bank, pada Jumat (27/9/2024) lalu.

"Hal ini merupakan komitmen dari kami untuk mengedepankan inovasi yang bisa meningkatkan pengalaman nasabah sehingga menjadi lebih mudah digunakan, lengkap, dan terintegrasi," katanya dalam peluncuran di Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, nasabah Bank Permata saat ini dapat memanfaatkan tampilan baru dan navigasi produk perbankan yang lebih mudah.

Fitur baru yang hadir dalam aplikasi Permata ME di antaranya adalah pembelian valuta asing, pengiriman uang ke luar negeri hingga 13 mata uang asing yang berbeda langsung dari satu akun.

"Dengan demikian, nasabah bisa memanfaatkan layanan perbankan kami sebagai bank lokal yang memiliki jaringan global dan visi regional," imbuh Meliza.

Senada, Direktur Consumer Banking PermataBank Djumariah Tenteram menjelaskan bahwa peluncuran ini dilakukan seiring dengan peningkatan kinerja perbankan digital secara industri.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2024 tumbuh sebesar 31,11% secara tahunan (year on year/YoY) dengan total transaksi mencapai 1.871,19 juta.

Volume transaksi QRIS juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 217,33% (YoY) pada periode yang sama. Menurut Djumariah, fitur QRIS juga menjadi andalan para nasabah pengguna aplikasi mobile banking Bank Permata.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo menilai target penetrasi asuransi dalam negeri menjadi 3,2% pada 2027 sebagai hal yang ambisius. Namun, target itu dinilai masih bisa dicapai.

Target tersebut telah ditetapkan di dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023—2027 yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun yang sama, tingkat densitas ditargetkan berada di level Rp2,4 juta per penduduk.

"Target ini cukup ambisius, namun realistis jika pelaku usaha dan regulator saling berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai target ini, dan dengan didukung oleh pola masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya proteksi finansial," kata Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo Diwe Novara kepada Bisnis, Kamis (10/102024).

Lebih rinci lagi, Diwe menjabarkan setidaknya ada tiga poin utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan penetrasi asuransi dan densitas asuransi di dalam negeri.

Pertama, adalah dilakukan peningkatan literasi keuangan khususnya pada daerah-daerah dengan tingkat penetrasi rendah.

Kedua, penguatan regulasi dan reformasi industri. Diwa mencontohkan misalnya dengan meningkatkan tata kelola perusahaan asuransi.

Ketiga, industri melakukan pengembangan produk yang lebih inklusif, seperti asuransi mikro yang terjangkau oleh sebagian besar kalangan masyarakat.

Diwe menjelaskan, salah satu alasan penetrasi asuransi Indonesia masih rendah adalah kebijakan keuangan lebih banyak diarahkan ke perbankan, sehingga sektor asuransi relatif tertinggal dalam hal reformasi dan pengembangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, krisis keuangan pada 1997—1998 memicu reformasi besar-besaran di sektor keuangan Indonesia. Sayangnya, reformasi tersebut sebagian besar fokus pada sektor keuangan, yang kemudian diperluas ke pasar modal.

Akibatnya, alokasi sumber daya untuk reformasi sektor perbankan dan pasar modal sangat jauh dibandingkan dengan sektor asuransi. Sejak 2020 hingga 2023, setiap tahun penetrasi asuransi di Indonesia bahkan selalu turun, dari 3,11%, 3,05%, 2,17%, menjadi 2,59%.

Sementara itu, densitas asuransi juga stagnan tak pernah melebihi Rp2 juta. Rinciannya, berturut-turut densitas asuransi dari 2020 hingga 2023 adalah Rp1,77 juta, Rp1,90 juta, Rp1,92 juta, menjadi Rp1,94 juta.

"Regulator diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung inovasi di sektor asuransi, termasuk pengembangan insurtech dan ekosistem digital yang didukung penguatan regulasi dan reformasi industri untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui penguatan tata kelola dan pengawasan perusahaan asuransi dengan lebih ketat," kata Diwe.

Bisnis.com, JAKARTA — Terjadi peningkatan piutang pembiayaan Buy Now Pay Later atau layanan paylater dari perusahaan pembiayaan di saat daya beli masyarakat turun.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda khawatir hal ini akan menjadi bom waktu terhadap batas aman rasio kredit macet atau non performing financing (NPF).

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dari Juni hingga Agustus 2024 piutang pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan konsisten mencetak pertumbuhan dua digit. Masing-masing tumbuh 47,81% (year on year/YoY) menjadi Rp7,24 triliun, kemudian tumbuh 73,55% (YoY) menjadi Rp7,81 triliun, dan kembali tumbuh 89,20% (YoY) menjadi Rp7,99 triliun.

Di sisi lain, daya beli masyarakat berada dalam tren penurunan yang ditunjukkan dalam data deflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa deflasi terjadi selama lima bulan beruntun dari Mei hingga September 2024.

Meski begitu, NPF relatif tetap terjaga di bawah ambang batas sesuai ketentuan OJK. NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik di level 2,52%.

"Namun demikian, terdapat potensi nilai NPF bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan habisnya tabungan nasabah. Ketika sudah tidak ada biaya pembayaran cicilan, yang terjadi adalah pembayaran cicilan jadi macet. Maka potensi gagal bayar juga bisa lebih tinggi ke depan," kata Huda kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Huda mengatakan pembiayaan BNPL menjadi andalan bagi segmentasi masyarakat yang tidak bisa mendapat akses pembiayaan dari bank karena tidak memiliki data historis keuangan yang baik.

Semakin diminatinya BNPL ini pada akhirnya membuat industri perbankan juga meluncurkan produk bisnis yang sama. Bedanya, Huda menilai industri perbankan punya kemampuan lebih baik dalam mengontrol kredit macet.

"Memang BNPL dari perbankan saya rasa akan lebih baik karena sistem credit scoring mereka lebih bagus, karena ya peserta BNPL mereka dari nasabah mereka sendiri. Jadi data historis transaksi keuangan lebih baik," kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) perbankan mengalami kenaikan pada Agustus 2024 baik secara tahunan maupun bulanan, utamanya didorong oleh kenaikan LDR Rupiah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan LDR tercatat naik 342 basis poin secara tahunan (year on year/YoY) menjadi 86,8% dari 83,38% pada posisi Agustus 2023, dan naik 29 bps (month to month/MtM) dari 86,51% pada Juli 2024.

LDR rupiah meningkat menjadi 88,42% pada Agustus 2024 dari 87,45% pada Juli 2024, maupun dari tahun sebelumnya 84,11% pada Agustus 2023.

Di sisi lain, LDR valas justru turun menjadi 78,17% pada Agustus 2024 dari 81,56% pada Juli 2024, maupun dari tahun sebelumnya 79,2% pada Agustus 2023.

"Peningkatan LDR rupiah lebih disebabkan oleh peningkatan kredit rupiah yang lebih tinggi yang diiringi oleh turunnya DPK rupiah," ujar Dian, dikutip pada Jumat (11/10/2024).

Sementara itu, kata Dian, penurunan LDR valas disebabkan penurunan kredit valas yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan DPK Valas.

Pada laporan yang sama, OJK juga mencatat secara umum likuiditas perbankan saat ini masih tergolong ample meskipun termoderasi dengan rasio likuiditas yang masih jauh di atas threshold.

"LCR posisi Agustus 2024 sebesar 218,64% dari Juli 2024 216,46%, masih di atas threshold sebesar 100%," lapornya.

Selanjutnya, rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 112,92% dari Juli 2024 sebesar 113,49% dan 25,37% dari Juli 2024 yaitu 25,56% juga masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Adapun, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan per Agustus 2024 DPK Valas di perbankan masih dalam kondisi terjaga.

"Valas kita, relatif DPK nya enggak responsif terhadap kebijakan bunga The Fed dan BI Rate, ya segitu-segitu aja,. Kayaknya yang punya dana valas di Indonesia cukup senang dengan keadaan sekarang jadi enggak keganggu," ujarnya.

Terlebih lagi, dengan penguatan rupiah dan stabilitas ekonomi, kata Yudhi saat ini pemilik dana valas merasa tenang untuk tetap menahan dananya di dalam negeri.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan level LDR yang saat ini berkisar 85%—86% sebenarnya makin mendekati tingkat pra Covid-19.

"Dalam keseimbangan akhir LDR yang bersifat menengah hingga panjang akan bertahan pada level tersebut," ujarnya di Balikpapan, Sabtu (5/10/2024).

Mahendra juga menjelaskan peningkatan rasio pinjaman terhadap simpanan menandakan bahwa bank semakin optimal dalam memanfaatkan dana untuk disalurkan sebagai kredit.

Bisnis.com, NUSA DUA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan akses bagi perusahaan asuransi kredit ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna meningkatkan transparansi dan pengelolaan risiko dalam industri asuransi kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari revisi aturan terkait asuransi kredit. Revisi tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan penjaminan asuransi kredit dilakukan lebih baik dari berbagai aspek, sehingga industri dapat tumbuh lebih sehat dan stabil.

"Termasuk di dalamnya, nanti yang memiliki produk asuransi kredit bisa akses ke dalam SLIK untuk mengetahui debitur-debitur yang diasuransikan. Ini suatu terobosan dari keterbukaan OJK untuk memberikan kesempatan perusahaan asuransi bisa melihat data SLIK," kata Ogi dalam acara Indonesia Rendezvous 2024 yang digelar Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Nusa Dua, Bali pada Kamis (10/10/2024).

Ogi menekankan akses tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan asuransi dalam melakukan penjaminan yang lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko.

Senada, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila mengatakan regulator memberikan akses SLIK, yang sebelumnya hanya dapat diakses perbankan supaya mendorong peningkatan pengelolaan risiko di sektor asuransi kredit.

"Tujuan membuka akses SLIK tersebut adalah agar perusahaan asuransi tidak ‘membeli kucing dalam karung’. Dengan akses ini, perusahaan bisa memastikan bahwa nasabah yang dijamin benar-benar eligible untuk mendapatkan kredit," kata Iwan.

Iwan juga menjelaskan bahwa perusahaan asuransi kini bisa memantau nasabahnya secara berkala. "Setiap akhir bulan, perusahaan asuransi wajib mengecek data SLIK. Jika risiko meningkat, seperti nasabah yang tadinya berstatus KOL 2 menjadi KOL 4, cadangan premi harus segera diubah," tambahnya.

Dengan adanya akses SLIK, perusahaan asuransi kredit diharapkan dapat mengelola risiko dengan lebih baik, menjaga kecukupan premi, serta memantau kewajiban mereka secara lebih efektif. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kesehatan industri asuransi kredit di Indonesia.

Selain itu, Iwan juga menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam hal kecukupan premi dan pengelolaan kewajiban jangka panjang. Asuransi kredit memiliki pola klaim yang biasanya muncul di tahun ketiga atau keempat, sehingga perusahaan harus memastikan cadangan premi tetap tersedia saat klaim meningkat.

Dengan langkah ini, OJK berharap perusahaan asuransi dapat lebih efektif mengelola risiko dan meningkatkan kesehatan keuangan mereka.

"Akses SLIK ini adalah mekanisme yang baik untuk meningkatkan visibilitas dan pengelolaan risiko perusahaan asuransi kredit," tutup Iwan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menjelaskan penyebab penetrasi asuransi Indonesia masih kecil. Penetrasi asuransi di Indonesia per 2023 berada di level 2,59%, trennya bahkan turun jika dibanding 2020 di level 3,11%.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo Diwe Novara menjelaskan alasan yang pertama adalah tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan masyarakat. Adapun per 2022, literasi keuangan masyarakat Indonesia di sektor asuransi tercatat 31,72%, tetapi inklusinya hanya 16,63%,

"Sebagian besar masyarakat yang memahami asuransi belum tentu memilih menggunakannya," kata Diwe kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Kondisi literasi dan inklusi asuransi yang masih rendah tersebut juga diperparah dengan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Sebagai contoh, sepanjang 2022—2023 terdapat 4 perusahaan asuransi bermasalah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena tidak mampu memenuhi ketentuan minimum sesuai regulasi yang berlaku.

"Ketidakpercayaan publik terhadap industri asuransi akibat kasus-kasus yang melibatkan gagal bayar atau manajemen yang buruk di beberapa perusahaan," kata Diwe.

Sementara dari sisi regulator, Diwe melihat kebijakan keuangan lebih banyak diarahkan ke perbankan, sehingga menurutnya sektor asuransi relatif tertinggal dalam hal reformasi dan pengembangan.

Namun demikian, Diwe merasa masih terdapat peluang untuk dapat meningkatkan penetrasi asuransi dalam beberapa tahun ke depan. Potensi tersebut dia lihat dari tren peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi finansial terutama pasca pandemi, sehingga dapat menjadi peluang bagi perusahaan asuransi untuk memperkenalkan produk-produk yang lebih relevan dan terjangkau.

Potensi lainnya, dia mengatakan teknologi informasi yang semakin maju memberikan peluang industri asuransi untuk menjangkau segmen pasar yang belum tersentuh.

"Perusahaan asuransi memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan penetrasi dan densitas asuransi melalui pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan secara masif khususnya pada daerah yang memiliki penetrasi asuransi rendah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi," tegas Diwe.

Selain dari sisi edukasi, menurutnya industri juga perlu gencar melakukan pengembangan produk asuransi yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta produk asuransi yang terjangkau untuk segmen pasar yang belum terlayani.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan sejumlah peraturan OJK atau POJK pada tahun depan untuk memperkuat sektor asuransi, dana pensiun, dan penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa tahun lalu regulator telah menerbitkan 10 POJK, dan rencananya delapan POJK akan diterbitkan pada 2025.

"Tahun depan ada delapan POJK yang terkait pengembangan penguatan sektor keuangan, khususnya di perasuransian," kata Ogi dalam acara Indonesia Rendezvous 2024 di Nusa Dua, Bali pada Kamis (10/10/2024).

Ogi tidak merinci terkait peraturan-peraturan tersebut, namun yang pasti aturan itu merupakan turunan dari amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Di sisi lain, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, mengungkapkan saat ini beberapa regulasi penting tengah dalam tahap finalisasi, termasuk sektor kelembagaan dana pensiun.

"Tahun ini, kami sedang menyelesaikan regulasi kelembagaan dana pensiun," katanya.

Sebelumnya, OJK juga berupaya untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pemanfaatan produk asuransi. Terkait asuransi kesehatan, Iwan menjelaskan bahwa rencana perbaikan ekosistem tidak akan masuk dalam POJK, melainkan akan diatur melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

"Kalau yang terkait masalah kesehatan, itu nanti dalam SEOJK, bukan di POJK," tegasnya.

Surat Edaran ini diharapkan mampu memperbaiki ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia, dengan memastikan adanya standar layanan yang lebih baik dan perlindungan yang lebih maksimal bagi nasabah. Perbaikan ini mencakup upaya peningkatan efisiensi dalam proses pelayanan, serta mitigasi risiko yang lebih baik dalam pengelolaan asuransi kesehatan.

Mengenai rencana penerbitan POJK lainnya, Iwan meminta masyarakat untuk bersabar. "Tunggu saja," tambahnya.

Pada 2023, OJK telah mengeluarkan 10 POJK di sektor asuransi, dana pensiun, dan penjaminan antara lain POJK 5 Nomor Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi, POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah, POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Asuransi Usaha Bersama, POJK Nomor 10 Tahun 2023 tentang Spin Off Penjaminan, POJK Nomor 11 Tahun 2023 terkait Spin Off Asuransi, POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Asuransi, POJK Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Pialang Asuransi, POJK Nomor 27 Tahun 2023 terkait Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, POJK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengawasan BPJS, serta POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Asuransi Kredit dan Suretyship.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) buka suara perihal peluang naik kelas ke Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 alias bank jumbo. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat menyinggung peluang PermataBank untuk meningkatkan permodalan menuju KBMI 4 belum lama ini.

Direktur Utama Bank Permata Meliza M. Rusli menyampaikan bahwa perseroan terus menunjukkan pertumbuhan positif dalam kinerjanya selama beberapa tahun terakhir.

"Ini mungkin yang akan kami terus pertahankan, pertumbuhan yang lebih sustainable," katanya kepada awak media di Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Meliza melanjutkan, tingkat permodalan Bank Permata hingga saat ini berkisar pada angka Rp50 triliun, sementara KBMI 4 mengklasifikasikan bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

Menurutnya, selisih sekitar Rp20 triliun tersebut dapat dikejar dengan memacu pertumbuhan profitabilitas PermataBank ke depan.

"Kami juga melihat dari kondisi perekonomian, tentunya pertumbuhan kami ini sangat erat kaitannya dengan makroekonomi," imbuhnya.

Meliza lantas menyinggung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh pemerintahan baru. Dia berpendapat, apabila industri perbankan dapat pula bertumbuh sebagaimana target tersebut, maka Bank Permata akan dapat mencapai KBMI 4 dalam 5—8 tahun mendatang.

"Misalnya kita bisa tumbuh seperti itu, tentu kita bisa mencapai [KBMI 4] dalam waktu 5 sampai 8 tahun. Tentu bisa juga lebih cepat, bisa juga lebih lama, tergantung dari perekonomian," tutur dia.

Kendati demikian, Meliza berharap agar pihaknya dapat bertransformasi menjadi bank jumbo dalam jangka waktu lebih cepat. Dia menyadari bahwa hal tersebut bergantung pada kerja keras seluruh bagian Bank Permata.

Logo Baru Bank Permata

PermataBank mengubah logo menjadi bunga lotus yang identik dengan pemegang saham pengendalinya, Bangkok Bank, pada Jumat (27/9/2024) lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa regulator mengapresiasi kontribusi PermataBank dan Bangkok Bank selama ini.

Dia juga berharap agar Bank Permata dapat terus mengembangkan diri untuk makin memberikan kontribusi kepada sistem perbankan Indonesia, termasuk dengan peningkatan permodalan menuju bank KBMI 4.

"Ke depannya, Bank Permata dapat lebih bersaing dengan bank-bank konvensional dan syariah besar, dan dapat berkontribusi kepada perekonomian nasional secara lebih besar lagi," ujar Dian.

Berdasarkan catatan Bisnis, Bank Permata mencatatkan modal inti (tier 1) secara individual sebesar Rp48,71 triliun per Juni 2024.

Sementara itu, Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum mengkategorisasikan bank menjadi empat kelompok berdasarkan tingkat permodalannya.

KBMI 1 mencakup bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, sedangkan KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 hingga Rp14 triliun. KBMI 3 terdiri dari bank dengan rentang modal inti Rp14 triliun—70 triliun, sementara KBMI 4 untuk bank dengan modal inti melampaui Rp70 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (asuransi) memantau secara intensif delapan perusahaan asuransi yang sedang dalam pengawasan khusus.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan perbaikan finansial melalui Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan kembali beroperasi secara sehat.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, mengatakan regulator telah menetapkan tiga indikator utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

"RPK itu indikatornya kami tetapkan hanya tiga. Yang pertama adalah bagaimana mereka memenuhi RBC [risk-based capital] yang kedua bagaimana mereka memenuhi likuiditasnya, dan yang ketiga adalah bagaimana mereka memenuhi ekuitasnya," kata Iwan dalam konferensi pers Indonesia Rendezvous 2024 di Nusa Dua, Bali pada Kamis (10/10/2024).

Ketiga indikator ini dianggap sangat penting oleh OJK untuk menjaga keberlangsungan perusahaan asuransi di Indonesia. Selain itu, OJK menyederhanakan fokus pengawasan hanya pada tiga indikator utama supaya memudahkan manajemen perusahaan dalam melakukan perbaikan.

"Kami berusaha untuk simplifikasi lagging indikator yang tadi, hanya tiga itu, supaya manajemen perusahaan bisa fokus bersama dengan pemilik dalam memperbaiki kondisi perusahaan," jelas Iwan.

OJK juga meminta setiap perusahaan untuk mengajukan inisiatif perbaikan, baik berupa langkah-langkah strategis atau rencana bisnis yang bertujuan meningkatkan indikator tersebut. Iwan menambahkan bahwa meskipun setiap perusahaan mungkin memiliki inisiatif yang berbeda-beda, OJK berfokus pada hasil akhir yang terukur.

OJK berharap bahwa perusahaan-perusahaan yang sedang dalam pengawasan dapat kembali sehat tanpa harus dicabut izinnya.

"Kami berharap jangan sampai ada yang exit door-nya itu di cabut izinnya, sebaiknya mereka balik sehat," ungkap Iwan.

Dalam proses pengawasan ini, OJK memastikan tetap mengedepankan perlindungan bagi para pemegang polis. Iwan menekankan bahwa kepentingan pemegang polis tetap menjadi prioritas utama, meskipun perusahaan sedang dalam proses restrukturisasi atau perbaikan.

"Kepentingan pemegang polis itu tetap bisa kami lakukan dengan baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank digital besutan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), yakni Hibank mencatatkan penyaluran kredit UMKM masih tumbuh signifikan mencapai 60% sepanjang tahun berjalan alias year-to-date di tengah penurunan daya beli masyarakat.

Direktur Utama Hibank Indonesia Jenny Wiriyanto mengatakan sejauh ini strategi perseroan adalah dengan proaktif menciptakan suatu kebutuhan untuk UMKM agar dapat naik kelas, termasuk melalui pendekatan komunitas.

“Jadi apa yang kami dapat dari komunitas itu akan kita kembalikan juga ke komunitas, ketika komunitasnya itu ber-banking dengan kita tentunya risiko kredit lebih termitigasi dan juga biaya akuisisi, biaya bunganya menjadi lebih rendah,” ujarnya di Jakarta yang dikutip Kamis (10/10/2024).

Selain itu, Jenny mengatakan kualitas kredit UMKM di Hibank tergolong baik, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) di bawah 1%. Menurutnya, salah satu alasan terjaganya kualitas kredit lantaran strategi Hibank yang menyasar rantai pasok (supply chain) dalam memberikan kredit.

“Strategi yang kita jalankan kita menyisir rantai pasok, jadi risiko relatif itu lebih terkendali,” ujarnya.

Selain di segmen UMKM, perseroan juga terus mengimbangi pertumbuhan di segmen non UMKM, meski pertumbuhannya memang sedikit lebih rendah, Jenny menyebut hal ini karena Hibank tengah menggarap suatu ekosistem digital UMKM.

“Jadi mereka adalah induk-induk atau prinsipal yang memang memiliki downstream atau ekosistem jadi secara bertahap kita konversi menjadi UMKM,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kredit di segmen UMKM memang tengah mengalami perlambatan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit UMKM masih tumbuh 4,42% pada Agustus 2024, angka ini melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 8,9% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) UMKM secara tahunan meningkat 7 basis poin (bps) dan secara bulanan (mtm) meningkat 1 bps menjadi 4,05%.

Sementara itu loan at risk (LAR) UMKM masih terus menurun menjadi 13,11% dari bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 13,26% dan Agustus 2023 yang mencapai 16,06%.

“Peningatan NPL UMKM dan penurunan LaR UMKM telah diprediksi sebelumnya sejalan dengan berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19,” ujarnya dikutip Rabu (9/10/2024).

Selain itu, LAR UMKM saat ini sebesar 13,11% juga makin mendekati level sebelum pandemi yaitu Desember 2019 yang sebesar 12,74%.

Dian juga memaparkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang jauh lebih lambat dari kredit non UMKM menyebabkan porsi kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 19,64%, meski naik dari 19,56% pada bulan sebelumnya, namun angka ini turun dari tahun sebelumnnya sebesar 20,96%.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) merespons fakta penetrasi asuransi Indonesia masih sangat rendah, bahkan trennya menurun. Kondisinya bahkan tertinggal dari beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia.

Sebagai konteks, penetrasi asuransi adalah tingkat premi asuransi dibandingkan dengan nilai PDB nasional.

Wakil Presiden Direktur ACPI Nico Prawiro mengatakan industri yakin kebutuhan masyarakat akan solusi perlindungan asuransi akan tetap ada. Justru pihaknya melihat penetrasi yang masih kecil ini sebagai peluang pertumbuhan.

"Ini kesempatan untuk kami menjawab tantangan sekaligus peluang ini sehingga bisa lebih inovatif dalam penetrasi di market," kata Nico kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Tentu tidak mudah, menurut Nico untuk mendongkrak tingkat penetrasi asuransi di Tanah Air diperlukan kolaborasi semua pihak di dalam ekosistem dunia perasuransian, khususnya regulator yang menciptakan kondisi bisnis yang kondusif dan baik.

Sementara dari sisi industri, Nico mengatakan perusahaan asuransi perlu menyediakan solusi dan layanan yang inklusif serta memberikan kemudahan. Hal itu diperlukan untuk dapat menjangkau dan memberikan layanan ke berbagai lapisan masyarakat.

"Tentunya pelaku asuransi harus melakukan inovasi transformasi digital dan ragam solusi serta layanan digital lainnya. Kami juga berkomitmen terus meningkatkan literasi finansial dan penetrasi asuransi melalui berbagai cara seperti memberikan edukasi edukasi terkait pentingnya berasuransi dalam berbagai cara yang informatif melalui kanal media sosial kami," tandasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penetrasi asuransi di Indonesia mengalami penurunan dari 2020 sampai 2023. Trennya menurun berturut-turut setiap tahun adalah 3,11%, 3,05%, 2,71%, dan 2,59%.

Penetrasi asuransi di Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga. Misalnya Malaysia yang sudah 4,8%, Australia 3,3%, Brasil 3,3%, Jepang 7,1%, Singapura 11,4%, Afrika Selatan 12,6%.

Sementara dari data inklusi keuangan per 2022, literasi keuangan sektor asuransi tercatat 31,72%, tetapi inklusinya hanya 16,63%. Artinya, hanya setengah dari mereka yang sudah paham asuransi memilih menggunakan asuransi.