Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh industri perbankan syariah tumbuh 11,65% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Agustus 2024.

Pembiayaan perbankan syariah meningkat dari Rp555,61 triliun pada Agustus 2023 menjadi Rp620,33 triliun pada bulan kedelapan tahun ini. Hal ini beriringan dengan pertumbuhan pada sektor jasa keuangan (SJK) syariah lainnya.

Jika dibandingkan dengan bank umum konvensional, pertumbuhan ini unggul tipis. Kredit bank umum pada periode yang sama tercatat sebesar 11,40% YoY dengan nominal Rp7.507,7 triliun.

“Pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,65%, kontribusi asuransi syariah tumbuh 2,90%, dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 21,18%,” demikian keterangan resmi OJK, dikutip Rabu (2/10/2024).

Sementara itu, aset perbankan syariah per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp902,39 triliun, tumbuh 10,37% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya senilai Rp817,64 triliun. Angka tersebut diperoleh darimarket sharesebesar 7,33%.

Tren pertumbuhan juga terjadi dari segi dana pihak ketiga (DPK). Per Agustus 2024, himpunan DPK perbankan syariah mencapai Rp705,19 triliun, naik 11,43% dibandingkan tahun lalu dengan nilai Rp632,87 triliun.

Angka pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan himpunan simpanan di bank umum yang tumbuh 7,01% YoY. Namun, dari sisi nilai, bank konvensional jauh melampaui bank syariah, yaitu senilai Rp8.650 triliun.

Rasio pembiayaan terhadap pendanaan (FDR) baik dari bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS) tercatat sebesar 87,33% hingga bulan kedelapan tahun ini, selisih tipis dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 87,18%.

Lebih lanjut, rasio permodalan ataucapital adequacy ratio(CAR) bank umum syariah berada pada level 25,80% per Agustus 2024, dibandingkan 25,5% pada Agustus 2024.

Dari segi tingkat profitabilitas ataureturn to asset(ROA), industri perbankan syariah membukukan angka 1,93% pada Agustus tahun ini, tak berbanding jauh dengan periode sama tahun lalu sebesar 1,98%.

Mengenai kualitas pembiayaan, BUS dan UUS mencatatkan rasionon-performing financing(NPF) gross sebesar 2,14% pada bulan kedelapan 2024. Sementara itu, NPF nett tercatat pada angka 0,79%.

Terakhir, dari aspek likuiditas, rasio alat likuid/non-core deposit(AL/NCD) bank umum syariah mencapai angka 27,02% per Agustus 2024. Rasio alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) bank umum syariah pun berada pada level 127,45% pada waktu yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pegadaian berhasil mencatatkan kinerja positif pada Agustus 2024. Aset perusahaan tumbuh dari Rp80,1 triliun pada Agustus 2023 menjadi Rp98,9 triliun pada Agustus 2024, meningkat 23,5% secara tahunan (year on year/YoY).

Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, mengatakan bahwa kinerja tersebut turut didorong oleh peningkatan outstanding loan gross yang naik 25,8% (YoY), dari Rp65,1 triliun menjadi Rp81,9 triliun pada periode yang sama.

"Kami juga mencatatkan kenaikan laba bersih dari Rp2,9 triliun pada Agustus 2023 menjadi Rp4,0 triliun pada Agustus 2024, tumbuh 38,0% [YoY]," kata Ferdian ditemui usai Top BUMN Award 2024 yang di Jakarta, pada Rabu (2/10/2024).

Dia menambahkan, beberapa indikator keuangan penting seperti Return on Assets (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan perbaikan. "ROA kami naik dari 5,67% menjadi 6,61%, dan BOPO turun dari 65,06% menjadi 62,58%," katanya.

Ferdian mengungkap salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis Pegadaian adalah inovasi di bidang digital. Dia menyebutkan bahwa penguatan di layanan gadai digital, tabungan emas, serta ekosistem emas lainnya memainkan peran penting dalam menopang kinerja perusahaan.

"Kami juga memperkenalkan teknologi baru bernama customer rating, yang memungkinkan kami untuk memahami perilaku dan kemampuan finansial pelanggan sehingga pinjaman yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka," ungkap Ferdian.

Terkait tren penurunan daya beli masyarakat yang dapat memengaruhi penyaluran pembiayaan, Ferdian menyebutkan bahwa segmen gadai emas justru mengalami peningkatan.

"Di tahun 2024, kami melihat potensi di gadai emas yang meningkat, dan ini menjadi fokus kami untuk mendorong pertumbuhan. Produk-produk seperti cicilan emas juga menunjukkan kinerja yang kuat," tambahnya.

Ferdian mengungkap tantangan terbesar yang dihadapi Pegadaian pada paruh pertama tahun ini adalah kenaikan cost of fund akibat kenaikan suku bunga Bank Indonesia. "Walaupun ada tantangan dari biaya pendanaan, kami melihat tren positif dengan potensi stabilisasi BI Rate di akhir tahun dan harga emas yang cenderung terjaga," kata Ferdian.

Pegadaian juga berhasil menekan rasio Non-Performing Loan (NPL) dari 1,71% pada Agustus 2023 menjadi 0,93% pada Agustus 2024, jauh di bawah batas yang ditetapkan OJK. Ferdian mengungkapkan bahwa penguatan tim collection dan edukasi kepada nasabah berperan penting dalam menjaga kualitas kredit.

"Kami mengedukasi nasabah tentang pentingnya menjaga catatan kredit mereka, sehingga pembayaran bisa tepat waktu. Selain itu, penguatan KYC [know your customer] dan proses collection sejak awal juga menjadi kunci," ujar Ferdian.

Bisnis.com, JAKARTA - Isu tentang kelas BPJS Kesehatan yang akan segara dihapus mengemuka sejak akhir tahun 2023 lalu. Simak besaran iurannya sekarang.

Sebuah unggahan tentang BPJS Kesehatan viral di Twitter. Seorang yang dikenal sebagai pengamat penerbangan, Alvin Lie, membagikan tangkapan layar saat dirinya memgayar iuran BPJS Kesehatan.

Dalam unggahan tersebut, Alvin mengatakan dirinya membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dua kali lebih mahal dari seharusnya.

"Barusan bayar iuran bulanan sbg Peserta Mandiri BPJS Kesehatan. Ternyata iuran sudah naik 100% jadi Rp.300ribu per peserta per bulan. Bulan lalu masih Rp150ribu," tulis Alvin.

Meski demikian, Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah memastikan tidak ada kenaikan tarif iuran sejauh ini,

"Sampai dengan saat ini iuran tidak ada perubahan dan masih mengacu kepada Peraturan Presiden yang lama. Untuk kasus tersebut dapat dilaporkan melalui care center 165 untuk dicek kendala yang terjadi," kata Rizzky kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Isu kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan dihapus

Sejak akhir tahun 2023 lalu, isu tentang penghapusan kelas BPJS Kesehatan memang mengemuka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sampai saat ini dirinya masih menunggu draf Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur penghapusan kelas iuran BPJS Kesehatan I, II, dan III mulai 30 Juni 2025 dan menggantinya dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

“[Terkait penghapusan iuran BPJS] tanya ke Pak menkes, ke pak Menkes. [Saat ini Permennya] masuk ke saya saja belum sudah ditanyakan, kalau sudah masuk langsung akan ditandatangan,” ujar Jokowi Mei 2024 lalu.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyatakan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak menghapus jenjang kelas pelayanan rawat inap bagi peserta.

Sebab KRIS nantinya hanya akan mengurusi masalah nonmedis alias terkait pelayanan di rumah sakit.

"Masih ada kelas standar, ada kelas 2, kelas 1, ada kelas VIP. Tetapi ini sekali lagi masalah non-medis," kata Ghufron Mukti yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, terkait diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur tentang KRIS.

Mengacu pada alasan ini, maka iuran BPJS Kesehatan per bulan Oktober 2024 ini masih sama seperti sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya, simak daftar iuran BPJS Kesehatan berikut ini...

Besaran Iuran BPJS Kesehatan per Oktober 2024

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tim likuidasi untuk proses pembubaran perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending PT Tani Fund Madani Indonesia (Tanifund) sudah terbentuk.

Pembentukan tim likuidasi diperlukan sebagai upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi pengguna serta pihak lain yang terkait TaniFund.

Perusahaan wajib melakukan likuidasi dan menyediakan pusat informasi dan layanan pengaduan masyarakat/pengguna.

"Perusahaan telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran dan menunjuk empat orang sebagai tim likuidasi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Agusman menilai tim likuidasi sudah dapat menjalankan tugasnya sesuai rencana kerja dan diharapkan dapat bertindak adil, objektif, serta independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun, pada 8 Mei 2024, OJK telah mencabut izin usaha TaniFund karena tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK.

"OJK telah melakukan langkah-langkah pengawasan (supervisory actions) dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.

OJK juga telah melakukan komunikasi dengan pengurus dan pemegang saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund.

Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sehingga TaniFund dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Tindakan pengawasan OJK dan pengenaan sanksi administratif kepada TaniFund sampai dengan pencabutan izin usaha tersebut sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Menurut Aman, pencabutan izin usaha TaniFund dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri LPBBTI yang sehat dan terpercaya.

OJK juga telah melimpahkan kasus pidana terkait TaniFund kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dengan telah dicabutnya izin usaha tersebut, TaniFund harus menghentikan kegiatan usaha pada industri LPBBTI.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada sembilan perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris internal sampai dengan 20 September 2024. Sembilan perusahaan tersebut juga belum mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.Angka tersebut tidak berubah dibandingkan kondisi semester I/2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya telah melaksanakan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Bentuknya mulai dari peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan.

“Selain itu, OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris,” kata Ogi

Selain itu dalam rangka penegakan regulasi, Ogi mengungkap sampai dengan 20 September 2024, Bidang Pengawasan OJK untuk asuransi dan dana pensiun telah melakukan pengenaan 57 sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan. Sanksi itu terdiri dari 49 sanksi peringatan/teguran dan delapan sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan/teguran.

Sejalan dengan upaya pengembangan sektor PPDP, sampai dengan 20 September 2024 OJK juga melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan melalui pengawasan khusus terhadap delapan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan harapan perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

“Selain itu juga terdapat 15 Dana Pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus di mana dua Dana Pensiun di antaranya dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK,” kata Ogi.

OJK mencatat aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.132,49 triliun sampai dengan Agustus 2024. Angka tersebut mengalami peningkatan 1,32% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp1.117,75 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan perbankan menilai pelemahan ekonomi tidak serta merta meningkatnya kredit bermasalah di perbankan. Pasalnya, dengan seleksi yang ketat, kualitas kredit dapat terjaga.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat inflasi Indonesia per September 2024 mencapai 1,84% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada saat bersamaan, terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan (month-to-month/MtM), memperpanjang kondisi serupa selama lima bulan beruntun.

Tren deflasi tersebut menjadi sinyal lemahnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat. Bagi perbankan, kondisi itu juga berpotensi memperburuk kualitas kredit debitur, dalam hal ini rasio kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) yang berisiko melonjak.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menjelaskan bahwa pada prinsipnya, kondisi itu dapat diantisipasi oleh bank melalui mekanisme pemilahan kredit yang layak alias credit underwriting.

“Kuncinya ada pada credit underwriting di bank yang baik,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, dengan adanya pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6% pada pertengahan September lalu, biaya dana (cost of fund) yang dikeluarkan bank diharapkan dapat turun. Apabila hal itu diikuti penurunan suku bunga kredit, dia menilai bahwa kemampuan bayar oleh nasabah akan turut membaik.

Meskipun demikian, Lani menggarisbawahi bank tetap harus menganalisis jenis usaha debitur, termasuk pada segmen yang tergolong rentan seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia memastikan saat ini tingkat rasio kredit bermasalah di CIMB Niaga terbilang sehat dengan laju pertumbuhan pembiayaan secara tahunan yang cukup memuaskan.

“Saat ini NPL kami sehat, di sekitar 2%. UKM tetap tumbuh sekitar 10% [yoy] dengan asset quality yang juga baik,” tandasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kinerja perbankan Tanah Air masih tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga per Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa pertumbuhan kredit hingga bulan kedelapan tahun ini masih melanjutkan catatan dobel digit sebesar 11,40% secara tahunan dengan nilai Rp7.508 triliun.

“Di sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 7,01% year-on-year, Juli yang lalu tercatat sebesar 7,72%. Giro menjadi kontributor pertumbuhan tersebut dengan pertumbuhan terbesar,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Selasa (1/10/2024).

Terkait kualitas kredit, rasio NPL gross pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% dan NPL net sebesar 0,78%. Rasio kredit berisiko atau loan at risk (LaR) menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 10,17% per Agustus 2024, dibanding angka 10,27% pada bulan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perbankan masih menjadi andalan perusahaan pembiayaan dalam memperoleh modal kerja per Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan total modal yang dikucurkan perbankan bagi industri leasing mencapai 76,03% dari total penyaluran Rp287,21 triliun.

Sedangkan secara persentase kinerja bulanan, sumber pendanaan dari perbankan bagi industri ini naik 10,96% year on year (yoy) per Agustus 2024.

"Artinya mayoritas pendanaan perusahaan pembiayaan berasal dari perbankan," kata Agusman dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (2/10/2024).

Peningkatan pendanaan ini selaras dengan kinerja industri pembiayaan. OJK mencatat piutang pembiayaan oleh perusahaan leasing tumbuh sebesar 10,18% yoy menjadi Rp449,29 triliun. Pertumbuhan ini melanjutkan kinerja bulan sebelumnya yang solid melaju di level 10,53%.

Sementara dari profil risiko, rasio Non Performing Financing (NPF) gross industri pembiayaan tercatat sebesar 2,66%, membaik dibanding Juli 2024 sebesar 2,75%. Sementara NPF net sebesar 0,83%, juga membaik dibanding Juli 2024 sebesar 0,84%.

Kapasitas risiko pembiayaan atau gearing ratio turun menjadi sebesar 2,34 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Menurut Agusman, keputusan Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan pada September 2024 ini menjadi 6% bisa menjadi sentimen positif.

"Penurunan suku bunga diharapkan dapat berdampak baik pada kinerja perusahaan pembiayaan ke depan," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa perbankan menjadi satu-satunya sumber peminjaman dana yang paling dekat dengan leasing.

“Karena perbankan sendiri juga memiliki perusahaan pembiayaan, ada 31 multifinance dimiliki oleh bank. Artinya bisnis model kita dengan perbankan itu sama. Berarti kita terkait dengan memberikan pinjaman, pendanaan,” kata Suwandi beberapa waktu lalu (25/3/2024).

Oleh sebab itu, Suwandi menuturkan bahwa perbankan sangat familiar dengan model bisnis perusahaan pembiayaan.

Selain perbankan, Suwandi menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan juga bisa mencari sumber pendanaan lain, mulai dari menerbitkan surat utang (bonds) hingga obligasi antara dua belah pihak. Namun, Suwandi menuturkan bahwa sumber pendanaan yang paling mudah adalah berasal dari perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan buka suara soal cuitan pengamat penerbangan, Alvin Lie dalam akun media sosial X. Dalam kicauannya, Alvin mengatakan dirinya membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dua kali lebih mahal dari seharusnya.

Dalam tangkapan layar bukti pembayaran iurannya itu, Alvin memperlihatkan total nominal tagihannya mencapai Rp300.000, yang dibayarkan untuk iuran 1 bulan. Padahal, sesuai ketentuan iuran bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan sebesar Rp150.000 per orang per bulan.

"Barusan bayar iuran bulanan sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan. Ternyata iuran sudah naik 100% jadi Rp300.000 per peserta per bulan. Bulan lalu masih Rp150.000," tulis Alvin.

Mengklarifikasi hal itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah memastikan tidak ada kenaikan tarif iuran sejauh ini,

"Sampai dengan saat ini iuran tidak ada perubahan dan masih mengacu kepada Peraturan Presiden yang lama. Untuk kasus tersebut dapat dilaporkan melalui care center 165 untuk dicek kendala yang terjadi," kata Rizzky kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020, besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini adalah bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000.

Atas kasus Alvin tersebut, ketika dikonfirmasi apakah karena ada kesalahan sistem BPJS Kesehatan, Rizzky belum bisa memastikan. Dia menyarankan agar peserta JKN dapat menghubungi pihak BPJS Kesehatan.

"Harus dicek terlebih dahulu untuk kesimpulannya, apakah yang bersangkutan memiliki tunggakan atau pilihan jumlah bulan dalam pembayaran. Yang bersangkutan bisa mengecek lebih lanjut ke care center 165 atau Pandawa 08118165165," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Akhir bulan kerap kali menjadi waktu yang paling ditunggu atau bahkan paling dihindari. Kedua waktu tersebut menjadi bagian penting bagi pekerja karena merupakan hari gajian.

Data Survey Monkey menyebutkan hanya 36,5 persen anak muda dari 4.342 orang yang memiliki kondisi keuangan lebih baik dari orang tuanya. Sisanya? Berpotensi lebih buruk ke depannya.

Ini menjadi indikator juga bahwa anak muda, belum memahami bagaimana cara mengatur keuangan yang menyebabkan mereka mengalami istilah “Tanggal Tua”.

Simak 7 tips keuangan agar gaji tidak boncos:

1. Catat Semua Pengeluaran dan Pendapatan

Sering bingung dan merasa uang kenapa bisa cepat habis? Catat semua pengeluaran dan pendapatan kamu agar bisa membatasi keluarnya uang.

Berikan target pada semua pengeluaran, contoh: anggaran bermain, anggaran pacaran, anggaran kendaraan. Catat semua itu, pisahkan uang yang menjadi tabungan, apabila anggaran-anggaran tersebut sudah melebihi target, catatan tersebut bisa menjadi alarm untuk tidak boros.

2. Perhatikan Pengeluaran Kecil yang Berlebih

Jangan anggap remeh pengeluaran yang diperuntukkan untuk membeli kopi di warung, dan rokok yang jadi kebiasaan sehari-hari. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan, kamu akan kebingungan apabila ternyata belanja kecilmu justru memakan uang sebulan mu lebih besar.

Hal yang biasanya terjadi, adalah orang-orang berhati-hati untuk tidak membelanjakan sesuatu dengan harga yang mahal, namun justru belanja murah dilakukan setiap saat. Hal ini tentu saja menjadi faktor pemborosan juga.

3. Prioritaskan Hal Penting

Segala cicilan merupakan hal penting, maka prioritaskan pembayaran itu sebelum menghadirkan bunga-bunga denda yang dapat membengkak.

Jangan sia-siakan uang hanya untuk sesuatu yang menyenangkan, bertanggung jawablah dahulu atas segala hal penting yang menjadi tanggungan. Buatlah list dari yang paling mendesak sampai yang bisa ditunda.

4. Hindari Belanja Karena Gengsi

Sebagai anak muda, kerap kali kita menginginkan sesuatu yang teman-teman kita punya atau sudah lakukan. Hindari hal tersebut apabila kamu ingin keuanganmu stabil untuk beberapa waktu ke depan atau bahkan bertambah. Memiliki barang-barang Branded juga tidak terlalu penting, lebih baik tabung uangmu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat.

5. Disiplin Dalam Menabung

Sesat pikir yang kerap kali terjadi adalah, menabung dari uang hasil sisa. Padahal alangkah baiknya apabila kamu menganggarkan sendiri nominal yang ingin di tabung. Ini juga tidak lain, agar tabunganmu lebih cepat bertambah, dan bisa mengatur uang secara bijak.

Sisihkan uang pada awal bulan, bila perlu taruh ditempat yang tidak mudah dicairkan. Kebiasaan ini akan menghentikan sifat boros kamu yang suka berbelanja.

6. Lakukan Investasi Secara Hati-Hati

Banyak yang takut untuk berinvestasi, karena memang banyak praktik investasi bodong saat ini. Tapi, ketahuilah bahwa investasi menjadi salah satu unsur paling penting dalam mengatur keuangan. Dari sekian banyaknya resiko dari Investasi, banyak juga manfaat yang didapat, keuntungan pun juga tidak terelakkan apabila kamu melakukan investasi.

7. Buat Target Masa Depan

Ketahuilah, psikologi seseorang memengaruhi bagaimana dia akan bertindak. Tanamkan dalam dirimu target seperti, memiliki rumah di usia 35 Tahun, membeli playstation, atau bahkan menikah. Hal ini akan membantu dan memacu untuk menabung, atau bahkan bekerja lebih keras. Namun ingat, jangan sampai target hanya menjadi wacana saja ya!

Itu dia beberapa tips untukmu agar bisa mengatur keuangan dengan baik. Apabila kamu Gen Z dan Millenials, ketahuilah bahwa mengatur keuangan itu sangat penting untuk kelangsungan hidup. (Enrich Samuel K.P)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) telah menyalurkan kredit berkelanjutan senilai Rp56,4 triliun pada semester I/2024.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei menyebut bahwa jumlah tersebut mencakup sekitar 26% dari total pembiayaan yang disalurkan bank, sekaligus menjadi bentuk praktek bisnis yang sesuai dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola.

“Hal ini merupakan bukti komitmen CIMB Niaga untuk tidak sekadar mengejarprofit, namun juga berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan dan bumi untuk generasi mendatang,” katanya dalam konferensi pers di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Dia melanjutkan, perseroan juga mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon, sebagaimana cita-cita yang termaktub dalam Perjanjian Paris 2016 soal perubahan iklim danSustainable Development Goals(SDGs) yang dicanangkan pada level global.

Selain dari sisi pembiayaan dan produk lainnya, Fransisca menjelaskan bahwa prinsip keberlanjutan telah diterapkan pada operasional perseroan. Contohnya antara lain melalui digitalisasi, penggunaan panel surya sebagai sumber energi listrik, hingga menerapkanwaste management.

Pada awal bulan ini, pihaknya juga kembali menghelat The Cooler Earth (TCE) Sustainability Series 2024 sebagai salah satu perwujudan gaya hidup ramah lingkungan.

“Diharapkan rangkaian acara ini dapat menginspirasi lebih banyak masyarakat untuk konsisten menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan,” tutupnya.

Berdasarkan catatanBisnis, CIMB Niaga membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik secara konsolidasi sebesar Rp3,41 triliun pada semester I/2024, tumbuh 5,38% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode sebelumnya Rp3,23 triliun.

Dari sisi intermediasi, BNGA telah menyalurkan kredit Rp158,99 triliun per Juni 2024, naik 3,89% yoy. Pembiayaan pun tumbuh pesat hingga 11,61% menjadi Rp58,08 triliun.

Alhasil, aset perseroan ikut terkerek menjadi Rp346,69 triliun dari sebelumnya Rp329,68 triliun. Kualitas aset pun terjaga dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross menyusut menjadi 2,15% dari 2,53%, sejalan dengan NPL nett berada yang berada pada level 0,79% dari 0,75%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan tingkat kredit bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan pada Agustus 2024 mencapai 2,66%, sama dengan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

NPF nett juga tercatat sedikit turun dari 0,84% pada Juli menjadi 0,83% di Agustus 2024. Namun, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai 0,76%.

Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman mengungkapkan bahwa stabilnya rasio NPF di industri pembiayaan pada Agustus 2024 didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pertumbuhan piutang yang mencapai 10,18% secara tahunan.

“Penguatan piutang yang tumbuh signifikan turut menopang stabilitas rasio NPF. Selain itu, kondisi makro ekonomi yang terjaga juga berperan dalam menjaga stabilitas ini,” kata Ristiawan saat dihubungi Bisnis Selasa (1/10/2024).

CNAF sendiri mencatatkan kinerja positif terkait NPF, dengan angka yang berada di posisi 1,21% pada Agustus 2024. Angka ini membaik sebesar 4 basis poin (bps) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 1,25%. Secara bulanan (month-to-month/mtm), NPF CNAF juga turun sebesar 0,25% dari 1,46% pada Juli 2024.

Ristiawan optimistis bahwa CNAF dapat menutup tahun 2024 dengan rasio NPF di bawah 1%. “Kami optimis dengan langkah-langkah strategis yang telah kami terapkan, termasuk penggunaan system scoring untuk memastikan kualitas nasabah yang disetujui, sehingga kami dapat menjaga kualitas portofolio pembiayaan,” ujarnya.

Selain itu, CNAF juga aktif mengingatkan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran melalui berbagai saluran komunikasi, seperti WhatsApp, telepon, dan bantuan suara robot. Langkah-langkah ini diambil untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menjaga stabilitas kinerja perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-26, Bank Mandiri kembali memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menggelar Pasar Murah Mandiri di 260 titik di seluruh Indonesia. Program ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera, serta menjadi bagian dari perayaan ulang tahun yang mengedepankan kepedulian sosial.

Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, menegaskan bahwa keberadaan Bank Mandiri lebih dari sekadar menjalankan bisnis. Sebagai BUMN, Bank Mandiri juga memikul tanggung jawab sosial untuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

"Bank Mandiri hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat Indonesia. Dalam momentum perayaan HUT ke-26 ini, kami ingin memastikan bahwa keluarga prasejahtera dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Ini adalah bukti kepedulian kami sebagai bank yang Adaptif dan Solutif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Darmawan dalam seremoni peluncuran Pasar Murah Mandiri di Griya Mampang, Jakarta (2/10).

Dalam setiap titik, Pasar Murah Mandiri menyediakan 260 paket sembako yang bisa dibeli dengan harga hanya Rp 26.000 per paket. Paket ini berisi bahan pangan pokok seperti 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng, yang menjadi kebutuhan utama keluarga prasejahtera. Secara total, selama program Pasar Murah Mandiri pada 2 - 5 Oktober, terdapat 70.200 paket sembako yang akan dijual murah kepada keluarga prasejahtera, dengan pelaksanaan yang melibatkan insan Mandirian di kantor-kantor wilayah Bank Mandiri.

Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam bazar UMKM yang diadakan di setiap lokasi pasar. Darmawan menjelaskan, UMKM lokal di tiap titik bisa memperkenalkan produk mereka secara gratis melalui penukaran kupon.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. “Menginjak usia ke-26, Bank Mandiri terus berupaya menjadi bagian dari solusi atas setiap tantangan yang dihadapi bangsa,” ujarnya.

Bank berlogo pita emas ini menegaskan bahwa kehadirannya bukan hanya untuk mencetak keuntungan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Program Pasar Murah Mandiri adalah wujud nyata dari komitmen kami yang adaptif dan solutif dalam merespons kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Adapun, seremoni perayaan HUT ke-26 Bank Mandiri diadakan di Griya Mampang, Jakarta, dengan rangkaian acara yang melibatkan seluruh Mandirian, termasuk prosesi tumpengan dan doa bersama. Seluruh rangkaian perayaan ini tidak hanya menjadi simbol ulang tahun, tetapi juga mencerminkan rasa syukur dan upaya mempererat solidaritas di antara Mandirian serta ungkapan terimakasih kepada masyarakat umum.

Lewat program Pasar Murah Mandiri, Bank Mandiri berharap bisa terus hadir di tengah masyarakat, serta ikut memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. “Kami percaya Bank Mandiri akan terus tumbuh bersama bangsa ini. Sebagai BUMN, komitmen kami bukan hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga sahabat dan mitra masyarakat dalam perjalanan menuju kesejahteraan. Inilah esensi Bank Mandiri, adaptif terhadap perubahan dan selalu memberikan solusi nyata,” tutup Darmawan.