Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) terbaru. Keputusan ini di tengah suku bunga deposito perbankan terus menanjak.

Dalam RDG periode Juli 2024, BI mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25%. Langkah ini diambil dalam tiga bulan berturut-turut setelah RDG BI periode April 2024, terjadi kenaikan suku bunga acuannya 25 basis poin (bps) dari sebelumnya 6%.

"Transmisi kebijakan moneter berjalan semakin baik," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI pada Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, transmisi suku bunga acuan BI terhadap bunga bank tetap stabil diiringi likuiditas perbankan yang tetap terjaga sejalan tambahan likuiditas makroprudensial dan aliran masuk portofolio asing.

Meski begitu, tercatat suku bunga deposito perbankan mengalami peningkatan. Tercatat, bunga deposito satu bulan perbankan mencapai level 4,63% pada Juni 2024.

Posisi bunga deposito pada Juni 2024 naik dibandingkan bunga deposito pada bulan sebelumnya atau Mei 2024 di level 4,61%. Namun, capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada akhir tahun lalu atau Desember 2023 di level 4,69%.

Dalam laporan yang sama, Bank Indonesia mencatat suku bunga kredit mencapai 9,25%.

Sebelumnya, dalam laporan Indikator Pasar Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga memproyeksikan terjadinya tren peningkatan suku bunga simpanan di perbankan.

"Arah suku bunga simpanan rupiah potensial bergerak naik pasca penyesuaian suku bunga kebijakan di tengah kondisi likuiditas yang memadai," tulis LPS dalam laporannya yang dirilis April lalu (30/4/2024).

Meski demikian, LPS mencatat bahwa respons antar kelompok bank diperkirakan akan berbeda dipengaruhi kondisi internal likuiditas masing-masing bank dan target ekspansi dari sisi kredit dan dana pihak ketiga (DPK).

Bisnis.com, JAKARTA - CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menargetkan pembiayaan baru untuk mobil listrik sebesar Rp400 miliar sampai akhir tahun 2024.

Presiden Direktur CNAF, Ristiawan Suherman menilai ada potensi yang masih besar dalam penyaluran pembiayaan mobil listrik di tahun 2024 ini.

"CNAF menargetkan pembiayaan baru untuk kendaraan ramah lingkungan sebesar Rp400 miliar sampai dengan akhir 2024," kata Ristiawan kepada Bisnis, Rabu (17/07/2024).

Sampai bulan Juni 2024 realisasi penyaluran pembiayaan mobil ramah lingkungan CNAF mencapai Rp273,3 miliar, atau meningkat 198% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumya di angka Rp91,7 miliar (year-on-year/yoy).

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mencatat sepanjang semester I/2024, penjualan mobil mobil listrik mencapai 11.940 unit, tumbuh 25,7% dibandingkan semester I/2023.

Sedangkan penjualan mobil hybrid sampai semester I/2024 mencapai 24.775 unit, meningkat 43,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara pembiayaan yang khusus untuk mobil listrik hingga April 2024 tercatat sebesar Rp43,9 triliun, yang berkontribusi hanya 1% dari total pembiayaan kendaraan.

"Untuk saat ini ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian untuk kendaraan ramah lingkungan, terutama harga kendaraan Electric Vehicle (EV) yang relatif mahal, serta nilai jual kendaraan EV karena belum terdapat pasar mobil second EV," kata Ristiawan.

Di balik tantangan tersebut CNAF juga melihat progres positif kesiapan infrastruktur mulai dari stasiun pengisian kendaraan listrik, sparepart dan tempat servis yang sudah bertambah banyak. Selain itu sudah banyak bermunculan beragam produk mobil listrik dari berbagai produsen otomotif.

Selain itu CNAF juga melihat adanya pertumbuhan minat masyarakat atas kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan lebih hemat serta teknologi yang lebih maju.

"CNAF optimis pembiayaan kendaraan ramah lingkungan ke depannya akan terus bertumbuh seiring dengan perekonomian yang semakin pulih di Indonesia, di mana aktivitas masyarakat sudah kembali normal, mobilitas semakin tinggi serta kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga semakin tinggi," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa likuiditas perbankan tetap memadai pada kuartal II/2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan likuiditas perbankan pada kuartal II/2024 tetap memadai tecermin dari rasio alat Likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang mencapai level 25,36%.

"Likuiditas perbankan tetap terjaga sejalan tambahan likuiditas makroprudensial dan aliran masuk portofolio asing," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (17/7/2024).

Selain itu, likuiditas juga terjaga seiring dengan pertumbuhan DPK perbankan pada level 8,45% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal II/2024.

Perry merinci dari insentif likuiditas makroprudensial (KLM) perbankan mendapatkan guyuran Rp91 triliun untuk periode Juli-Agustus 2024 sehingga tambahan likuiditas dari kebijakan ini senilai Rp255 triliun.

Adapun, Perry menambahkan kondisi likuiditas pada masing-masing perbankan bisa berbeda, tergantung dengan model bisnis masing-masing.

"Ada yang rajin menyalurkan kredit sehingga mendapat tambahan likuiditas dari BI, ada yang enggak rajin menyalurkan kredit sehingga tidak dapat. Namun, secara keseluruhan industri likuiditas tinggi," jelasnya.

Sebagai informasi, insentif KLM BI diberikan kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, seperti hilirisasi, UMKM, dan pembiayaan hijau.

Sementara itu, sebelumnya OJK melaporkan terjadi kondisi tekanan likuiditas di perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi, DPK perbankan memang masih tumbuh. Namun, pertumbuhan DPK perbankan masih lebih rendah dibandingkan kredit.

Saat kredit tumbuh 12,36% yoy pada kuartal II/2024, DPK tumbuh 8,45% yoy. Artinya, terdapat kesenjangan atau gap antara pertumbuhan kredit dan DPK.

"Gap antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan bank melakukan penjualan surat berharga dan mengurangi alat likuid. Hal ini juga menyebabkan likuiditas perbankan mengalami tekanan," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/6/2024).

Menurutnya, terjadi penurunan rasio likuiditas bank, meskipun masih jauh di atas threshold dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Dari sisi pelaku industri, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar juga mengatakan saat ini, terjadi tren suku bunga acuan pada level yang tinggi dalam waktu yang lama atau higher for longer. The Fed sendiri masih mempertahankan bunga acuannya atau Fed Fund Rate pada level 5,5%.

Kondisi tersebut akan berdampak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, meski rupiah terus melemah, nyatanya investor asing tetap masuk ke Indonesia.

Sementara, yang jadi tujuan investasi dari investor asing adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Di sisi lain, suku bunga acuan BI masih di level yang tinggi, di mana pada April 2024 telah mengalami kenaikan 25 basis poin (bps). Suku bunga SRBI pun naik sebesar 65 bps.

Hal tersebut memang menarik foreign inflow dan menstabilkan rupiah. Namun, di tengah kondisi tersebut, likuiditas rupiah terserap besar, di mana 70% melalui SRBI. "Kesimpulannya, likuiditas ketat,” ungkap Royke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu juga menyatakan saat ini likuiditas sedang mahal. Sejumlah target bisnis bank pun diturunkan dalam mengantisipasi tren mahalnya likuiditas.

"Kami turunkan terus ekspansi kredit, karena cost of fund [biaya dana] mahal. Belum tahu kapan turunnya," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan tren suku bunga acuan BI yang tinggi mampu menekan cost of fund perbankan. Bank pun terus berupaya menjaga biaya dananya.

Kondisi tersebut mengharuskan bank memonitor performa kreditnya pula. Adapun, hingga saat ini CIMB Niaga masih membukukan pertumbuhan kredit yang positif 6%. Meski begitu, bank mengerem ekspansi kredit di sejumlah segmen.

"Dari target awal, ada penurunan di kredit korporasi yang masih terkendala karena faktor suku bunga yang relatif masih tinggi," kata Lani kepada Bisnis pada pekan lalu (10/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Konglomerasi asuransi dari Jerman, Allianz, mengumumkan rencana akuisisi sedikitnya 51% saham Income Insurance Ltd. Singapura.

Dalam laporan yang dikutip dari Bloomberg, Rabu (17/7/2024), akuisisi ini bernilai 2,2 miliar dolar Singapura (US$1,6 miliar) atau sekitar Rp25,7 triliun. Akuisisi ini disebutkan diharapkan dapat memperkuat kehadiran Allianz di Singapura.

Akuisisi atas salah satu perusahaan asuransi utama di Singapura itu, disebutkan akan dilakukan melalui anak perusahaan yakni Allianz Europe BV dengan nilai 40,58 dolar Singapura per saham. Transaksi ini masih memerlukan persetujuan dari otoritas terkait.

“Allianz melihat transaksi ini sebagai langkah penting dalam ambisi strategisnya untuk memperluas dan memperkuat kehadirannya di Singapura, yang merupakan pusat jasa keuangan di Asia Tenggara,” ujar Allianz dalam pernyataannya seperti dikutip dari Bloomberg.

Dalam penjelasan yang sama, NTUC Enterprise Co-operative Ltd. akan mempertahankan sebagian besar sahamnya di Income Insurance, sebagaimana dijelaskan oleh Allianz.

Morgan Stanley akan bertindak sebagai penasihat untuk Income Insurance dan NTUC dalam transaksi ini. Bloomberg mencoba konfirmasi kepada perusahaan investasi itu, meskipun hingga berita ini ditulis belum mendapatkan komentar lebih lanjut.

Income Insurance didirikan pada tahun 1970. Perusahaan ini melayani sekitar 1,7 juta nasabah di Singapura dan merupakan salah satu dari empat perusahaan asuransi yang dianggap penting secara sistemik di negara kota tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) membuka peluang penurunan fed fund rate (FFR) lebih cepat dari proyeksi sebelumnya pada akhir 2024.

Perry menyampaikan pihaknya melihat FFR akan turun lebih cepat dari semula Desember 2024, menjadi November 2024.

“Semula FFR itu kami perkirakan baru turun Desember, ada probabilitas yang semakin besar bisa maju ke November. Kami belum berani mengatakan akan maju ke September, meskipun pasar ada yang memperkirakan ke September,” ujarnya dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (17/7/2024).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global, dalam hal ini inflasi di AS yang lebih rendah dari perkiraan mendorong proyeksi penurunan FFR yang lebih cepat. Selain itu, perkiraan ekonomi global yang tumbuh sebesar 3,2% sesuai prakiraan didorong AS dan Eropa.

Pertumbuhan ekonomi AS tetap baik ditopang oleh konsumsi dan stimulus fiskal. Ekonomi Eropa diprakirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh perbaikan ekspor dan investasi.

Sementara itu, ekonomi China belum kuat dipengaruhi lemahnya permintaan domestik. Inflasi AS pada bulan Juni 2024 lebih rendah dari prakiraan dipengaruhi oleh inflasi energi dan perumahan yang menurun.

“Hal ini mendorong perkiraan penurunan suku bunga kebijakan AS FFR dapat lebih cepat dari perkiraan sebelumnya pada akhir 2024,” jelasnya.

Sebelumnya melansir dari Bloomberg, Kamis (11/7/2024) AS mengumumkan indeks harga konsumen inti, yang tidak termasuk biaya pangan dan energi, hanya naik 0,1% dari periode Mei.

Reallisasi ini merupakan laju terlemah sejak Agustus 2021. Secara tahunan, inflasi inti AS mencapai 3,3%. Level inflasi ini disebut yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu, indeks harga konsumen utama mencatatkan deflasi 0,1% secara bulanan (mom).

Penurunan ini meningkatkan keyakinan kalangan pejabat Federal Reserve (The Fed) bahwa laju inflasi terus turun ke target 2% dan mereka dapat segera menurunkan suku bunga acuan yang ditunggu di seluruh dunia.

Para ekonom di JPMorgan Chase & Co. menanggapi data inflasi dengan memajukan perkiraan dimulainya pelonggaran The Fed menjadi September dari November.

Pelaku pasar sepenuhnya memperkirakan penurunan suku bunga pada bulan September untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir.

Peluang penurunan suku bunga di bulan September melonjak dari sekitar 70% sebelum data. Untuk keseluruhan tahun 2024, Fed Fund Futures menyiratkan pelonggaran 60 basis poin, naik dari sekitar 49 basis poin sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana peraturan asuransi wajib terhadap kendaraan mobil dan motor.

Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah untuk tidak membuat aturan yang dapat membebani biaya hidup masyarakat. Apalagi, kendaraan roda dua khususnya, menjadi transportasi andalan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

“Jangan membuat aturan yang membebani biaya hidup orang. Orang sudah susah sekarang,” kata Said kepada awak media di kawasan Patung Kuda Monas, Rabu (17/7/2024).

Pada Oktober 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang asuransi wajib sedang digodok dan ditargetkan terbit pada 2024.

Untuk diketahui, Omnibus Law Keuangan yang telah disahkan menjadi UU pada 2023 mengatur tentang asuransi third party liability (TPL) atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga.

“PP ini [asuransi wajib] sedang dalam pembahasan dan ditargetkan terbit pada 2024,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers virtual Hasil RDK Bulanan Oktober 2023, Senin (30/10/2023).

Dia menuturkan, program asuransi wajib ini menyangkut menyangkut third party liability, yang merupakan kewajiban pada pihak ketiga.

Ada beberapa third party liability yang akan dimasukan, yakni asuransi kendaraan yang berpotensi kerugian kepada pihak ketiga dan asuransi terkait kegiatan yang mendatangkan banyak orang seperti kegiatan olahraga hingga konser musik.

Terbaru, rancangan regulasi ini kemungkinan baru terbit pada 2025. Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) untuk Bidang Teknik 3 Wayan Pariama mengungkapkan, terlambatnya penerbitan aturan teknis terkait asuransi TPL ini salah satunya dipengaruhi oleh pemilihan umum (pemilu) pada Februari 2024 hingga pergantian pemerintahan pada Oktober 2024. Akibatnya, rancangan beleid itu urung terbit pada awal 2024.

“Awal tahun ini, saya dapat WA dari BKF [Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI], tahun ini sepertinya nggak bisa, karena belum menjadi agenda pemerintah pada tahun ini. Kenapa? Karena ada pemilu dan kedua DPR-nya baru [dibentuk] di Oktober,” kata Wayan dalam Workshop Asuransi Wajib, Third Party Liability (TPL) Siapkah Kita?, Kamis (16/5/2024).

Menurutnya, aturan ini harus menjadi agenda pemerintah tahun depan. Untuk itu, pihaknya tengah mendorong agar regulasi ini dapat difinalisasi pada 2025.

AAUI juga membentuk tim guna membahas beberapa detail seperti program hingga tarif asuransi wajib di Indonesia. Dengan begitu, ketika regulasi ini sudah terbit, draft yang terbentuk dapat menjadi usulan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan.

Bisnis.com, JAKARTA -– Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dilaksanakan pada 16 – 17 Juli 2024.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengumumkan hal tersebut, setelah BI Rate dinaikkan ke angka 6,25% pada April lalu dan terus bertahan hingga RDG bulan ini.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25%,” ujarnya dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (17/7/2024).

Lalu dengan putusan ini, bagaimanakah detail untuk suku bunga acuan bagi tabungan maupun pinjaman di perbankan?

Perry menjelaskan posisi suku bunga tabungan alias Deposit Facility ditetapkan sebesar 5,50% dan suku bunga acuan pinjaman atau Lending Facility tetap sebesar 7,00%.

Gubernur BI dua periode tersebut juga mengatakan keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stabilitas sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025.

“Fokus kebijakan moneter jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk portfolio asing,” lanjut Perry.

Sementara itu, dia mengatakan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga," ungkapnya.

Dalam konsensus ekonom Bloomberg, 35 ekonom atau seluruhnya memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada 6,25% selama tiga bulan berturut-turut pada Rabu hari ini (17/7/2024).

BI, dengan mandat utama memastikan stabilitas mata uang, mendapat angin segar dari berkurangnya aliran keluar dolar AS dari perusahaan.

Selain itu, meningkatnya kepercayaan bahwa penurunan suku bunga Amerika Serikat (AS) dapat terjadi paling cepat pada September 2024 telah memperkuat rupiah.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky melihat kondisi inflasi umum yang berada dalam target BI, cadangan devisa yang naik, hingga kinerja rupiah yang semakin terapresiasi, menjadi alasan BI untuk terus menahan suku bunga acuan.

“Dengan kondisi ini, Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga kebijakannya di level 6,25% bulan ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit perbankan pada kuartal II/2024 sebesar 12,36% secara tahunan (year on year/yoy).

Sebagai informasi, pada Mei 2024 kredit bank tumbuh sebesar 12,15% YoY. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit sepanjang kuartal II/2024 itu didorong oleh sisi penawaran dan permintaan yang kuat.

"Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit terjaga didukung oleh pertumbuhan DPK triwulan II 2024 yang kuat sebesar 8,45% yoy," ujarnya dalam konferensi pers Hasil RDG Juni 2024 pada Rabu (17/7/2024).

Selain itu, Perry menyebutkan pertumbuhan itu juga didorong oleh strategi realokasi alat likuid perbankan ke penyaluran kredit yang berlanjut dan didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) BI.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh permintaan dari korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang tetap tinggi dan kemampuan bayar yang tetap kuat.

Sementara itu, lanjutnya, permintaan kredit dari rumah tangga juga terjaga stabil, terutama dari kelas menengah-atas, seiring dengan ekspektasi penghasilan yang terjaga.

"Pertumbuhan kredit yang tinggi tersebut terjadi di sebagian besar sektor ekonomi, terutama pada industri, perdagangan, dan pengangkutan," kata Perry.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, yang masing-masing tumbuh sebesar 15,09% (yoy), 11,68% (yoy), dan 10,80% (yoy) pada kuartal II/2024.

Pembiayaan syariah tumbuh tinggi sebesar 13,61% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 5,68% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan berada pada batas atas kisaran 10-12%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat pengguna Livin’ by Mandiri mencapai lebih dari 25,4 juta pengguna hingga Mei 2024, meningkat 37% secara year-on-year (YoY).

Adapun, dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri telah mencapai Rp1.552 triliun dengan volume transaksi 1,45 miliar transaksi.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan Livin’ by Mandiri bukan sekadar aplikasi perbankan, tetapi menjadi strategi bank yang berfokus pada kenyamanan, efisiensi, dan kepuasan nasabah.

“Di tengah meningkatnya peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari, Livin' by Mandiri menawarkan solusi finansial menyeluruh yang meliputi layanan menabung, transaksi, hingga investasi, baik di dalam maupun luar negeri,” ujanrya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

Perseroan juga terus mengembangkan fitur Livin’ by Mandiri. Di mana, hingga kuartal I/2024 ratusan fitur dalam aplikasi super ini berkembang, mulai dari QRIS multi source of fund (Tabungan Mandiri, Mandiri Kartu Kredit, dan Livin’ Paylater), Tap to Pay, real-time cross border payment, dan transfer ke berbagai valuta asing.

Selain itu, inovasi seperti personal loan, cash advance, konversi cicilan kartu kredit, dan Livin’ Paylater dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial generasi muda, khususnya Generasi Z hingga program Livin’ Around The World, pengguna dapat dengan mudah membuka rekening di 120 negara menggunakan kartu SIM lokal dan melakukan transaksi internasional secara contactless.

Memasuki kuartal III/2024, Livin’ by Mandiri akan meluncurkan program Livin’poin yang terintegrasi dengan berbagai merchant pilihan untuk memberikan pengalaman The Next Level Banking Experience.

“Program ini semakin mempermudah nasabah untuk mengumpulkan dan menukarkan poin serta mendapatkan penawaran dan hadiah eksklusif dari setiap transaksi mereka dengan Livin’ by Mandiri,” kata Darmawan.

Sebelumnya, Bank Mandiri juga memperkenalkan fitur baru Livin’ KPR kepada publik sebagai solusi inovatif dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) digital melalui Livin’ by Mandiri.

Sebagaimana diketahui, sejumlah bank jumbo di Indonesia, seperti BRI, BCA hingga BNI juga makin agresif dalam mengembangkan aplikasi super atau super app mereka. Bahkan, secara kompak bank-bank ini mencatatkan pertumbuhan yang moncer, dari sisi jumlah pengguna dan nilai transaksinya.

Misal, BNI Mobile Banking yang bakal digantikan oleh super app bernama wondr by BNI ini memiliki pengguna mobile banking sebanyak 16,9 juta per Maret 2024, tumbuh 18,5% secara tahunan.

Lebih lanjut, jumlah frekuensi transaksi Mobile Banking BNI pada kuartal I/2024 meningkat 53,9% yoy menjadi 318 juta. Dari segi nilai transaksi, Mobile Banking BNI mencapai Rp347 triliun, tumbuh 35,9% yoy dari sebelumnya Rp255 triliun.

Rata-rata harian untuk jumlah transaksi mencapai Rp3,49 juta pada kuartal I/2024, naik 63,1% yoy dari sebelumnya 2,14 juta pada kuartal I/2023.

Sementara itu, BRI mencatatkan jumlah pengguna BRImo sebanyak 33,5 juta pada kuartal I/2024, tumbuh 30,3% yoy. Sejalan dengan pertumbuhan pengguna, jumlah transaksi tumbuh signifikan 55,2% mencapai 969,6 juta transaksi pada tiga bulan awal 2024.

Adapun, nilai transaksi BRImo mencapai Rp1.251,1 triliun pada kuartal I/2024 tumbuh 41,8% yoy dari sebelumnya Rp881,8 triliun.

Terakhir, BCA pada kuartal I/2024 juga mencatat peningkatan jumlah pengguna mobile banking sebanyak 30,8 juta, tumbuh 9% yoy dari sebelumnya 28,3 juta.

Lalu, volume transaksi digital, yang terdiri dari mobile dan internet banking BCA mencapai 7,2 miliar, tumbuh 24% yoy dari tahun sebelumnya 5,8 miliar. Adapun, total nilai transaksi mobile dan internet banking mencapai Rp6,586 triliun, naik 12% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) periode Juli 2024 menetapkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 6,25%. Posisi suku bunga Bank Indonesia ini sama dengan ketetapan bulan sebelumnya. Suku bunga acuan BI Rate Bank Indonesia telah dinaikkan jadi 6,25% sejak April 2024.

""Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25%,” kata Gubernut Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam paparan media setelah RDG, Rabu (17/7/2024).

Perry menyebut keputusan ini memperhatikan kondisi eksternal, juga mempertimbangkan data di dalam negeri yang didukung konsumi dan investasi.

Dia juga menyebut peningkatan stimulus dan kinerja ekspor juga membuat kinerja ekonomi membaik. Kondisi ini membuat keyakinan Bank Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi tetap berada pada level 4,7%-5,5%. Meski demikian Bank Indonesia memperkirakan defisit neraca pembayaran pada triwulan II/2024 masih akan terjadi, meski dalam pada posisi rendah.

Penetapan suku bunga BI Rate ini sesuai dengan perkiraan pengamat. Sebelumnya Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebutkan level bunga 6,25% dipertahankan karena ada ketidakpastian global dan inflasi domestik yang terkendali.
"Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan kembali mempertahankan BI-Rate tetap di level 6,25% mempertimbangkan ketidakpastian global dan domestik yang sedang berlangsung, meskipun indikator-indikator ekonomi Amerika Serikat menunjukkan pelemahan," kata Josua.

Dalam kesempatan terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk mengendalikan volatilitas nilai tukar rupiah dan meminta Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga dalam rapat dewan gubernur (RDG). Pasalnya, meski saat ini sudah dalam kisaran Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS), jauh di atas estimasi dalam APBN 2024 sebesar Rp15.000.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi para pembuat kebijakan yang telah berhasil mengendalikan nilai tukar rupiah hingga ke level saat ini.

“Sebenarnya tidak hanya tingginya, tapi jangan sampai ada volatilitas, itu yang akan sangat mengganggu,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/7/2024).

Dia mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah saat ini memang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama arah kebijakan moneter dari bank sentral AS.

Namun demikian, Shinta meminta kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk bisa mengendalikan dan mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level di bawah Rp16.000 per dolar AS.

“Memang kita harus menjaga sih kalau bisa di level di bawah Rp16.000 per dolar AS, ya tentu saja akan lebih baik,” tuturnya.

Shinta juga berharap Bank Indonesia (BI) untuk tidak menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli ini.

“Kalau kita sih maunya kalau bisa, jangan dinaikkan BI-Rate lagi lah dengan kondisi yang seperti ini,” katanya.

Dia mengatakan bahwa situasi global saat ini memang tidak mudah bagi pembuat keputusan, sementara intervensi memang diperlukan untuk mendukung stabilitas rupiah. Tapi, dia mengharapkan suku bunga acuan tetap pada level 6,25% bulan ini.

Bisnis.com, JAKARTA— Platform financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending PT Mitrausaha Indonesia Grup atau Modalku masih berjibaku mencapai profitabilitas atau laba pada tahun ini.

Meski demikian,Perusahaan fintech tersebut optimistis akan meraih pertumbuhan yang positif hingga akhir tahun ini.

Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat fondasi dan strategi bisnis, tidak hanya dengan mengembangkan alternatif produk yang dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Namun, juga dengan mengelola alokasi pengeluaran perusahaan secara bijaksana demi efisiensi maksimal,” kata Arthur kepada Bisnis pada Rabu (17/8/2024).

Selain itu, Arthur mengatakan perusahaan juga akan menitikberatkan kesehatan keuangan perusahaan serta investasi dalam teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Di sisi lain, perusahaan juga akan terus meningkatkan pendapatan hingga akhir 2024.

“Pendapatan perusahaan selama semester pertama tahun 2024 terbilang cukup stabil, dan kami berupaya untuk meningkatkannya di semester kedua,” imbuhnya.

Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp61 Triliun kepada lebih dari 5,1 juta transaksi UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Kinerja Fintech Lending

Sementara itu, OJK mencatat industri fintech P2P lending mulai mencatatkan peningkatan laba per Mei 2024, setelah sebelumnya mencatatkan kerugian pada awal tahun.

Diketahui pada Januari—Februari 2024, penyelenggara fintech P2P lending mencatatkan kerugian sebanyak Rp135,6 miliar dan Rp97,55 miliar. Setelah sebelumnya terus mencatatkan laba hingga Desember 2023 yakni Rp478 miliar.

Adapun, fintech P2P lending berhasil mengembalikan laba sebanyak Rp277,02 miliar per Mei 2024. Angka tersebut juga meningkat dari laba pada April 2024 yang mencapai Rp173,73 miliar.

OJK mencatat kenaikan laba tersebut sejalan dengan penyaluran pendanaan bulanan yang meningkat. Hingga Mei 2024, OJK mencatat penyaluran pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp64,56 triliun, yang mana meningkat 25,44% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan aturan baru untuk industri bank perekonomian rakyat (BPR) menyusul maraknya BPR yang bangkrut belakangan ini.

Aturan yang diterbitkan oleh OJK adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan POJK tersebut terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS.

“Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/7/2024).

Sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

Sebagaimana diketahui, telah marak kebangkrutan di industri BPR. Terdapat 12 BPR bangkrut di Indonesia dan telah dicabut izin usahanya oleh OJK sepanjang 2024 berjalan.

Sementara, pada tahun lalu, terdapat empat bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 134 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Rincian Aturan Baru OJK

Secara umum, POJK mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dalam seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat penambahan dan penyempurnaan pilar penerapan tata kelola sehingga menjadi 12 pilar. Adapun, tambahan 1 pilar yaitu aspek pemegang saham.

Ada pengaturan mengenai kewenangan OJK untuk melakukan tindakan tertentu untuk mendukung principle based, sebagai contoh regulasi memerintahkan BPR dan BPRS untuk memenuhi jumlah Direksi/Dewan Komisaris selain yang ditetapkan dalam POJK.

Terdapat pula pengaturan mengenai pemberhentian/penggantian/pengunduran diri Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal ini, pemberhentian pengurus memperhatikan paling sedikit:

1. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi BPR dan BPRS, pemberhentian atau penggantian anggota Direksi;
2. Tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan BPR dan BPR Syariah;
3. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling memperhatikan penilaian dari anggota Dewan Komisaris atau komite remunerasi dan nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS; dan
4. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan/atau permasalahan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPRS.

Kemudian, terdapat pengaturan mengenai kebijakan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, serta kebijakan remunerasi dan nominasi. Ada pula penyesuaian threshold pemenuhan stuktur tata kelola, pengaturan koordinasi fungsi audit intern dengan OJK, dan pengaturan rencana bisnis.

Lalu, pembentukan komite audit intern, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi, serta pemenuhan komisaris independen 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris diberikan waktu dari sejak POJK ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Adapun, terdapat ketentuan pemenuhan laporan pelaksanaan tata kelola yang disampaikan semesteran oleh BPR. Laporan disampaikan pertama kali untuk laporan posisi akhir bulan Desember 2014 yang disampaikan paling lambat akhir bulan Januari 2025.

Sementara laporan pelaksanaan tata kelola yang disampaikan setiap tahun pertama kali disampaikan untuk laporan posisi akhir bulan Desember 2014 paling lambat akhir bulan April 2025.

Selain itu, terdapat ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif yang mencakup pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Terdapat unit kerja atau fungsi penerapan strategi anti fraud yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka penerapan strategi anti fraud.

Dalam rangka penerapan strategi anti fraud, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris juga mesti memastikan penerapan strategi anti fraud serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud.

BPR dan BPRS juga mesti menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.