Bisnis.com, JAKARTA – Tren surplus neraca perdagangan Indonesia yang berlanjut selama 50 bulan berturut-turut hingga Juni 2024 diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024 sebesar US$2,39 miliar. Meskipun surplus ini lebih rendah dibandingkan dengan Mei 2024 yang mencapai US$2,92 miliar, Ekonom Bank Danamon Indonesia Hosianna Evalita Situmorang tetap optimis.

"Surplus neraca perdagangan yang berlanjut hingga Juni 2024 diperkirakan akan berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Hosianna pada Senin (15/7/2024).

Namun, Hosianna juga memperingatkan bahwa surplus neraca perdagangan yang menyusut ini berpotensi mendorong pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). "Kami mengantisipasi pelebaran defisit neraca transaksi berjalan seiring dengan menurunnya surplus neraca perdagangan, terutama karena melemahnya permintaan global terhadap produk ekspor," jelasnya.

Pada Juni 2024, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar US$20,84 miliar, turun 6,65% secara bulanan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai ekspor di sektor minyak dan gas serta sektor non-migas. Faktor yang mempengaruhi penurunan ini termasuk pelemahan aktivitas ekonomi global, yang terlihat dari kontraksi impor China sebesar 2,3% secara tahunan, serta penurunan ekspor komoditas sektor pertambangan sebesar 25,1% secara bulanan.

Di sisi lain, nilai impor pada Juni 2024 tercatat sebesar US$18,45 miliar, turun 4,89% secara bulanan namun tumbuh 7,58% secara tahunan. Penurunan impor terutama disebabkan oleh penurunan impor non-migas, sejalan dengan normalisasi konsumsi domestik dan kinerja produktivitas. Namun, nilai impor migas meningkat karena kenaikan impor bahan bakar minyak dan produk minyak olahan seiring dengan kenaikan harga minyak global.

"Penurunan impor non-migas sejalan dengan normalisasi konsumsi domestik dan kinerja produktivitas, sementara impor migas meningkat akibat kenaikan harga minyak global," tambah Hosianna.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih banyak pengaduan terkait dengan perilaku penagihan oleh debt colletor di sektor financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol)

Berdasarkan data dari 1 Januari— 30 Juni 2023, terdapat 5.047 pengaduan terkait dengan fintech P2P lending atau pinjol dengan lima jenis permasalah terbesar.

Pertama, perilaku petugas penagihan. Kedua, kegagalan/keterlambatan transaksi. Ketiga, fraud eksternal.

"Lalu, penyalahgunaan data pribadi dan permasalahan bunga/denda/pinalti,” kata Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dalam jawaban tertulisnya dikutip Senin (15/7/2024).

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech tercatat paling banyak mencapai 3.017 pengaduan yang masuk melalui APPK OJK.

OJK melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Tidak hanya itu, Kiki mengungkap bahwa OJK juga menemukan pengaduan terindikasi pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen khususnya terkait perilaku petugas penagihan di industri perbankan dan perusahaan pembiayaan.

“Dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan,” imbuhnya.

Walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen, dia mengatakan bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK diantaranya adalah petugaspenagihan yang belum memiliki lisensi resmi, namun telah melakukan penagihan,cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih diluarwaktu yang ditentukan oleh ketentuan. Adapun berdasarkan ketentuan penagihan dibatasi sampai 20.00 WIB.

Selain itu, sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman juga dilaporkan.

Kiki mengatakan ini telah menjadi perhatian OJK dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal.

“Melalui pengenaan sanksi ini, OJK berharap agar hal ini menjadi awareness bagiPUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilakupenagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debtcollector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Kami mengharapkanagar konsumen dan/atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJKmelalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh OJK,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Tbk. (BRIS) alias BSI didorong untuk masuk indeks MSCI. Lantas, seperti apa prospeknya?

Dorongan BRIS masuk ke MSCI sempat disampaikan Kementerian BUMN. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmodjo alias Tiko mengatakan kinerja BSI yang makin baik, termasuk dari segi peningkatan laba maupun kinerja rasio margin bunga bersih (net interest margin/NIM) hingga cost of fund alias biaya dana yang baik dapat menjadi bekal yang cukup.

"Kami akan tambah kepemilikan [saham] publik. Kita dorong untuk masuk MSCI, supaya naik likuiditasnya," ujarnya usai agenda Bisnis Indonesia BUMN Forum 2024, beberapa waktu lalu (30/4/2024).

Lalu bagaimanakah prospek BSI masuk MSCI?

Head of Research BCA Sekuritas Andre Benas mengatakan masuknya sebuah perusahaan ke dalam indeks MSCI tidak memberikan dampak langsung terhadap operasional perusahaan. Meski demikian keuntungan utamanya dapat dirasakan oleh pemegang saham, karena masuknya suatu perusahaan ke dalam indeks MSCI cenderung mempengaruhi harga sahamnya.

“Kalau masuk MSCI pasti foreign masuk [jadi pemegang saham] dan ini positif," ujarnya dalam Outlook Ekonomi Semester II/2024.

MSCI sendiri merupakan singkatan dari Morgan Stanley Capital International, yaitu indeks saham yang diluncurkan oleh sebuah lembaga riset internasional Morgan Stanley.

MSCI merupakan perusahaan penyedia indeks saham dan obligasi yang sudah terkenal di seluruh dunia. Secara tidak langsung, MSCI berguna untuk mengukur kinerja pasar di sebuah wilayah yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar perhitungan MSCI.

Secara teoritis, ketika suatu saham masuk indeks MSCI, hal ini seringkali menandakan peningkatan likuiditas dan perubahan persepsi pasar terhadap saham tersebut. Inklusi dalam indeks global seperti MSCI memberi sinyal positif kepada investor internasional dan domestik, menunjukkan bahwa saham tersebut telah memenuhi standar tertentu dalam hal kinerja dan stabilitas.

Lebih lanjut, keputusan masuk MSCI lebih berkaitan dengan aspek teknikal pasar daripada fundamental perusahaan.

"Karena kita tahu benchmark MSCI lebih ke trading value, jangan sampai masuk Unsual Market Activity [UMA], hingga ada minimum likuiditas,” ujarnya.

Bagi Andre, dengan fundamental yang cukup di BRIS, tentu akan berkontribusi pada pendapatan (earnings) dan akan pasti lebih positif untuk IHSG.

Andre menilai saat ini cost of fund BSI terbilang rendah didukung dengan produk tabungan yang menarik di pasar. Meski demikian, dirinya mengusulkan supaya BRIS dapat meningkatkan pertumbuhan pembiayaan dan memperbesar market share.

“Jika kita ngomongin korporat, semestinya mereka [BSI] bisa agresif, karena CoF murah. Namun saat ini kan strategi mereka [BSI] lebih banyak UMKM dan konsumer. Jadi, menurut saya ini masih ada peluang, kalau misal ke depan mereka [BSI] bisa main korporat menurut saya jauh lebih bagus,” jelasnya.

Terkait komposisi saham BRIS, berdasarkan RTI Business, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) terpantau menggenggam 23,24% dengan jumlah 10,72 miliar saham BSI. Adapun pemegang saham pengendali lainnya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang memiliki 51,47% atau 23,74 miliar saham.

Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang juga menjadi pengendali yang mengoleksi 7,09 miliar atau sebesar 15,38% dari kepemilikan saham di BSI.

Pemerintah memegang saham dwiwarna di BSI, sedangkan kepemilikan publik atas saham BSI sebesar 9,9% atau 4,54 miliar saham.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah mesin ATM dan transaksinya di industri perbankan terus menyusut. Namun, setidaknya ada dua bank yakni PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI dan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) yang masih menggenjot pertumbuhan mesin ATM-nya.

Berdasarkan laman resminya, hingga Juni 2024, BSI memiliki lebih dari 2.500 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, BSI menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya customer based yang mencapai 19,4 juta, perseroan akan mengoptimalisasi peningkatan layanan melalui rencana penambahan 5.000 mesin ATM.

Dalam acara Diskusi Buku Mega Merger in The Pandemic Era pada pekan lalu (11/7/2024), Direktur Utama BSI Hery Gunardi sempat menjelaskan salah satu strategi pengembangan layanan BSI pascamerger pada 2021. Menurutnya, BSI yang masih berusia belia membutuhkan branding yang lebih kuat, salah satunya melalui ATM.

Dengan hadirnya ATM BSI, maka akan semakin banyak masyarakat yang mengenal layanan BSI. "Transaction banking kami upayakan sama atau setara dengan bank-bank besar lainnya," kata Hery pada beberapa waktu lalu.

Selain BSI, BCA pun tercatat masih bergeliat menambah mesin ATM. Hingga kuartal I/2024, jumlah ATM BCA mencapai 19.055, naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 18.348.

Adapun, BCA mencatatkan jumlah transaksi ATM mencapai 572 juta transaksi dengan nilai Rp581 triliun.

Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan dari tahun ke tahun, BCA telah memperkuat komposisi ATM setor tarik (cash recycling machine/CRM) di jaringan ATM BCA. Adanya ATM setor tarik memungkinkan nasabah melakukan penarikan dan penyetoran tunai selama 24 jam.

"BCA melihat kehadiran mesin ATM masih berperan penting dan menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan," ujar Hera kepada Bisnis.

Meski begitu, secara industri, jumlah mesin ATM mengalami tren penyusutan. Berdasarkan data Surveillance Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, jumlah ATM, CDM, dan CRM di Indonesia pada akhir 2023 mencapai 91.412 unit. Jumlahnya menyusut 2.604 unit dalam setahun, atau dibandingkan akhir 2022 sebanyak 94.016 unit.

Selain itu, merujuk data Bank Indonesia (BI), transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM dan debet turun 5,41% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp615,18 triliun per Mei 2024.

Penyusutan jumlah mesin ATM dan transaksinya ini terjadi seiring dengan pesatnya digitalisasi di industri perbankan. BI mencatat, transaksi digital banking mencapai Rp5.570,49 triliun, naik 10,28% yoy.

Kemudian, transaksi uang elektronik naik 35,24% yoy menjadi Rp92,79 triliun. Transaksi QRIS tumbuh 213,31% yoy pada Mei 2024. Jumlah pengguna QRIS mencapai 49,7 juta dengan jumlah merchant 32,25 juta.

"Transaksi ekonomi keuangan digital kuat didukung sistem pembayaran yang aman, lancar dan andal," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers pada beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah bank digital baru bermunculan sejak tahun lalu. Bank-bank digital ini kemudian akan memasuki persaingan ketat dengan bank digital lainnya mengandalkan ekosistem pemegang sahamnya.

PT Super Bank Indonesia atau Superbank misalnya merupakan bank digital yang baru meluncur pada tahun lalu setelah dikuasai PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) atau Emtek Group. Konglomerasi Emtek Group melalui PT Elang Media Visitama mengendalikan Superbank dengan porsi sebesar 31,27%.

Adapun, setelah memasuki pasar persaingan di bisnis bank digital, Superbank ancang-ancang menggaet ekosistem Emtek.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan mengatakan Superbank misalnya berencana memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan platform video over the top (OTT) yakni Vidio milik Emtek.

Menurutnya, Vidio mampu menyajikan beragam data pelanggan menarik melalui kebiasaan menonton yang dapat dipergunakan bank. Di mana, data-data seperti pola penggunaan, histori pembayaran bisa digunakan menjadi kredit modelling.

“Terus terang kami masih gali. Masih scratching the surface, tapi at some point kita mau ke sana [Vidio]," kata Tigor pada saat Media Visit di Wisma Bisnis Indonesia, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, kata Tigor, pihaknya juga bakal menyasar ekosistem pemegang saham lainnya yakni platform e-commerce Bukalapak untuk menyasar pembiayaan ke segmen mikro.

Sebagaimana diketahui, PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) merupakan salah satu portofolio Grup Emtek melalui PT Kreatif Media Karya yang memiliki 24,62% saham di BUKA.

“Bukalapak selain dari e-commerce, tapi mereka juga ada mitra Bukalapak yang di warung-warung di wilayah Indonesia, [nah itu] merupakan sasaran kami bagaimana kita [Superbank] masuk ke financing UMKM especially yang mikro,” ujarnya.

Adapun, Tigor menegaskan bahwa untuk tahun ini Superbank masih akan fokus menyasar ekosistem Grab. Superbank menyediakan layanan bagi para pengguna dan mitra Grab untuk membuka rekening, menabung, dan menggunakan rekening tersebut sebagai metode pembayaran langsung di aplikasi Grab tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.

Selain Emtek dan Bukalapak, Superbank juga memang dimiliki oleh PT Kudo Teknologi Indonesia dengan 19,26% saham, Singtel Alpha Investment, Pte Ltd. dengan 20,56% saham, dan A5-DB Holdings, Pte. Ltd. yang memiliki porsi 11,58% saham. Selain itu, terdapat KakaoBank Corp yang memiliki 10% saham di Superbank.

Perbesar

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan saat Media Visit di Wisma Bisnis Indonesia, Kamis (11/7/2024)/Bisnis-Eusobio Chrysnamurti

Bank digital pendatang baru lainnya PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) ancang-ancang perkuat ekosistem dengan pemegang saham pengendalinya, yakni PT Finacel Teknologi Indonesia atau Kredivo Group.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan mengatakan integrasi dengan Kredivo sudah dijalankan mulai dari pembukaan rekening bagi pengguna Kredivo di aplikasi Krom Bank. Apalagi menurutnya, integrasi dengan Kredivo memiliki peluang besar.

Kredivo merupakan platform digital yang berfokus pada kredit digital beli sekarang bayar nanti (paylater) memiliki jumlah pengguna yang banyak. Dengan integrasi itu, potensi pengguna Krom Bank bisa mencapai 10 juta.

"Akan tetapi bank digital tidak akan bisa hidup hanya mengandalkan aplikasinya sendiri. Kami tidak akan membatasi diri. Kami menjajaki dengan pihak lain," katanya dalam acara diskusi media terbatas pada pekan lalu (9/7/2024).

Menurutnya, selain dengan Kredivo, Krom Bank menjajaki kerja sama dengan ekosistem lainnya. "Untuk meningkatkan loan, aset, dan raupan dana pihak ketiga," ujarnya.

Bank digital yang juga baru meluncur pada tahun lalu adalah PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) atau Bank Saqu milik PT Astra International Tbk (ASII).

Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta Leo Koesmanto mengatakan Bank Saqu akan mengandalkan cakupan ekosistem Astra yang luas, baik offline maupun online di Astra.

Integrasi layanan perbankan dengan ekosistem Astra juga dijalankan Bank Saqu. Astra merupakan perusahaan yang memiliki lebih dari 200 anak usaha, baik perusahaan asosiasi maupun pengendalian bersama entitas. Lini bisnis Astra meluas dari mulai otomotif hingga teknologi informasi.

Di bisnis keuangan, Astra juga memiliki Astra Financial. Berderet sejumlah produk dari Astra Financial seperti FIFGROUP, Astra Life, Astra Ventura, hingga AstraPay.

Leo mengatakan Bank Saqu juga menyasar pasar generasi muda, terutama para solopreneur di Indonesia, mencakup pemilik usaha kecil, pekerja lepas, dan karyawan tetap dengan pekerjaan tambahan.

Perbesar

Peluncuran Bank Saqu besutan Astra Group, Senin (20/11/2023)/Bisnis-Fahmi A. Burhan

Menurutnya, segmen ini secara proaktif mencari cara untuk bertumbuh, menabung lebih banyak, berinvestasi lebih banyak, atau bahkan mengambil pinjaman untuk upaya produktif.

"Ditambah dengan digitalisasi, marak e-commerce dan social commerce. Segmen solopreneur ini pun potensial," kata Leo.

Bank digital besutan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), yakni Hibank juga baru meluncur tahun lalu. Bank pun memiliki ekosistem bisnis yang bisa diintegrasikan dengan induknya BNI.

Namun, bank pun akan memperluas ekosistemnya dalam menghadapi persaingan ketat di industri bank digital Tanah Air.

Chief Product Digital Hibank Ditto Prabowo Widigdo mengatakan Hibank misalnya akan menggaet ekosistem digital di e-commerce hingga teknologi finansial (fintech).

"Kami menjajaki partnership, karena perlu bantuan dari e-commerce juga dengan fintech," kata Ditto dalam acara peluncuran Small Business Barometer Study Report pada bulan lalu (27/6/2024).

Persaingan Ketat Pasar Bank Digital

Deretan upaya bank digital pendatang baru itu dilakukan untuk menghadapi persaingan ketat di pasar bank digital.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan pada tahun ini, persaingan di pasar bank digital masih akan ketat.

"Akan semakin ketat persaingan perbankan. Lahir bank baru mungkin tidak, tapi akan banyak akuisisi, merger atau konsolidasi bank," ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Adapun, Economics and Public Policy Researcher Indef Nailul Huda mengatakan persaingan bank digital ke depan akan mengerucut ke skema pengembangan, terutama dalam menggaet nasabah.

"Ini akan tergantung ekosistemnya dalam memudahkan generasi Z serta milenial mengakses layanan keuangan," kata Nailul.

Sementara itu, Senior Faculty LPPI Amin Nurdin mengatakan bank-bank digital memiliki keunggulan dari sisi permodalan kuat yang digelontorkan pemiliknya baik fintech maupun konglomerat.

Akan tetapi, permodalan saja tidak cukup. Untuk bersaing, bank digital mesti memiliki bangunan prinsip strategi ke depannya yang cukup bagus. Menurut Amin, strategi tidak terlepas dari rencana jangka panjang, visi dan misi yang disusun oleh bank.

Selain itu, bank digital juga harus siap untuk berkolaborasi dengan pihak manapun. “Intinya harus memiliki dan membangun sebuah ekosistem yang kuat,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pinjaman online atau pinjol ilegal di Indonesia terus menjamur, meskipun pemerintah dan otoritas berusaha untuk menutup satu per satu.

Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) telah menemukan dan memblokir sebanyak 1.591 pinjaman online (pinjol) ilegal sepanjang Januari-Juni 2024.

Artinya ada sekitar 8.271 pinjol ilegal yang telah diblokir sejak 2017 sampai dengan Juni 2024. Tidak hanya sampai disitu, Satgas PASTI juga menemukan dan memblokir 148 entitas investasi ilegal sepanjang Januari-Juni 2024.

Apabila dijumlahkan sejak 2017 sampai dengan Juni 2024, ada 1.366 investasi ilegal yang telah ditemukan dan diblokir.

Sementara untuk gadai ilegal tidak ditemukan pada periode Januari— Juni 2024. Namun, sejak 2017, terdapat 251 gadai ilegal yang telah ditemukan dan dilakukan pemblokiran.

Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi pun mengungkap pihaknya telah mendapatkan pengaduan entitas ilegal sebanyak 8.633 pengaduan sejak 1 Januari—30 Juni 2024.

Hal tersebut meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 8.213 pengaduan dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 420 pengaduan. Untuk terus mendorong masyarakat tidak terjebak entitas ilegal, OJK pun melaksanakan 1.271 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 2.598.044 orang peserta secara nasional.

“Sikapi Uangmu, sebagai saluran media komunikasi khusus konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital berupa minisite dan aplikasi, telah mempublikasikan sebanyak 214 konten edukasi keuangan, dengan jumlah pengunjung sebanyak 858.413 viewers,” kata Kiki, sapaan akrabnya, dalam keterangan resminya dikutip Senin (15/7/2024).

Selain itu, lanjut Kiki, terdapat 55.429 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) OJK, dengan total sebanyak 67.180 kali akses terhadap modul dan penerbitan 53.407 sertifikat kelulusan modul.

Dia mengatakan upaya literasi keuangan tersebut juga disertai dengan penguatan program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, diantaranya melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya.

Selama Juni 2024, terdapat pembentukan 3 TPAKD baru yaitu di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Paser sehingga total tercatat sebanyak 521 TPAKD (34 provinsi dan 487 kabupaten/kota) atau 94,38 persen TPAKD telah terbentuk baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Dari sisi layanan konsumen, sampai dengan 30 Juni 2024, OJK telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 14.052 pengaduan.

“Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.020 berasal dari sektor perbankan, 5.115 berasal dari industri financial technology, 3.072 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 643 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya,” kata Kiki.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pesatnya digitalisasi memberikan manfaat berupa kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Namun, di sisi lain terdapat dampak negatif yang ada di masyarakat.

"Ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mendengar korban pinjol ilegal, investasi bodong, belakangan ini ada pengaruh juga dari judionline. Ini 'anak haram' dari digitalisasi keuangan," kata Mahendra dalam acara Talkshow Edukasi Keuangan Bundaku pada Selasa (25/6/2024).

Oleh karena itu, OJK memprioritaskan literasi keuangan di masyarakat. Hal ini agar masyarakat paham atas risiko dari berbagai penawaran produk jasa keuangan, terutama yang bersifat ilegal.

Adapun, mengacu survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2023, terdapat kesenjangan atau gap antara literasi keuangan dan inklusi keuangan. Tercatat, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 75,02% pada 2023, namun literasi keuangan mencapai 65,4%. Artinya terdapat gap 9,6%.

Data entitas ilegal yang telah dihentikan/diblokir:

Sumber: OJK, diolah

Server Luar Negeri

Sulitnya pemberantasan pinjol ilegal tersebut bukan tanpa alasan, Kiki mengatakan bahwa sebagian besar pelaku menggunakan server di luar negeri.

“Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, sebagian besar pelaku pinjol ilegal menggunakan server di luar negeri,” katanya dalam jawaban tertulisnya dikutip Senin (15/7/2024).

Kiki mengatakan ada kecenderungan kemiripan nama pinjol ilegal yang telah diblokir. Dalam waktu singkat muncul kembali dengan identitas yang hanya sedikit mengalami perubahan. Misalnya saja penambahan huruf, tanda baca, maupun angka. Lebih lanjut, Kiki mengatakan indikasi tersebut menunjukan kecenderungan bahwa pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia.

“Mereka juga cenderung menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia,” kata Kiki.

Meskipun demikian, ada juga rekening bank di Indonesia yang terindikasi dengan aktivitas pinjol ilegal. Pada pertengahan Juni lalu, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau (Satgas PASTI) telah menerima 74 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas pinjol ilegal.

Satgas PASTI pun mengajukan pemblokiran kepada satuan kerja pengawas bank di OJK untuk kemudian memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk dilakukan pemblokiran.

Sejak 2017 sampai dengan Juni 2024, sudah ada total 8.271 pinjol ilegal yang ditemukan dan dilakukan pemblokiran. Angkanya terus meningkat setiap tahunnya, misalnya saja pada 2017–2018 terdapat 404 pinjol ilegal.

Kemudian, pada 2019 meningkat menjadi 1.493 pinjol ilegal yang ditemukan dan diblokir. Pada 2020, angkanya sedikit menurun menjadi 1.026.

Pada 2021 juga ikut turun menjadi 811. Angkanya kembali turun menjadi 698 pinjol ilegal. Kemudian pada 2023, angkanya meningkat pesat hingga 2.248 pinjol ilegal yang ditemukan diblokir.

Bisnis.com, JAKARTA – Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah berkembang pesat, termasuk dimanfaatkan oleh industri perbankan. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sederet risiko dari penerapan AI tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pemanfaatan AI oleh perbankan telah dilakukan pada beberapa bidang seperti otomasi pekerjaan untuk chatbot atau voice assistant, document processing, transaction monitoring, mendeteksi fraud dan money laundering, serta decision engine dalam membantu proses credit scoring.

Pemanfaatan AI tersebut, menurutnya, membawa pengaruh positif pada operasional bisnis bank, khususnya dalam peningkatan efisiensi akibat otomatisasi pekerjaan.

"Namun demikian, potensi penyalahgunaan AI yang dapat merugikan konsumen bank cukup tinggi," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024).

Adapun, beberapa risiko AI yang teridentifikasi antara lain bias algoritma, deepfakes, dan kemampuan membuat keputusan sendiri.

Meskipun AI dapat membawa manfaat signifikan, dia mengingatkan industri perbankan di Indonesia perlu memahami mekanisme kerja AI agar dapat dimanfaatkan secara luas dengan tetap mengantisipasi risiko yang mungkin timbul.

"Kepentingan nasabah atau konsumen harus diperhatikan dengan seksama," tutur Dian.

Menurutnya, OJK telah menerbitkan Blueprint Transformasi Digital di mana dalam salah satu pilarnya terdapat dorongan untuk penggunaan teknologi seperti AI pada bank.

Dalam kerangka Blueprint Transformasi Digital, bank diharapkan dapat melakukan tata kelola dan manajemen risiko TI yang baik dalam proses adopsi teknologi tersebut.

OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No.11/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan POJK No.21/2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. Dalam ketentuan tersebut, telah diatur bahwa bank dalam melakukan adopsi teknologi mesti dilakukan secara bertanggung jawab.

Untuk memastikan bahwa penerapan AI oleh perbankan dilakukan secara bertanggung jawab, adil, transparan, dan mematuhi nilai-nilai etika, saat ini OJK sedang menyusun panduan tata kelola AI untuk perbankan.

Sebagaimana diketahui, penerapan AI memang kian masif, termasuk di perbankan. Riset yang dilakukan perusahaan teknologi IBM menemukan setidaknya ada 38% perusahaan secara aktif menggunakan AI generatif. Selain itu, satu dari lima perusahaan bahkan mengaku mereka hanya memiliki karyawan yang mampu mengoperasikan AI.

Perbesar

Penerapan AI di Perbankan

Khusus di sektor keuangan, ada sekitar 50% perusahaan yang sudah menggunakan AI. Teknologi AI ini digunakan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, mengurangi tugas manual atau berulang, serta untuk mengotomatisasikan jawaban.

Berdasarkan laporan McKinsey & Company yang bertajuk "Membangun AI Perbankan Masa Depan", banyak lembaga keuangan, termasuk perbankan yang telah memanfaatkan AI untuk mempercepat proses persetujuan pinjaman, otentikasi biometrik, dan asisten virtual.

Bank memang memerlukan segudang kemampuan AI dan analitik yang memberikan solusi sekaligus dipersonalisasi serta dilengkapi pengalaman unik secara real time.

Hal ini seiring dengan semakin banyaknya pelanggan yang melakukan transaksi harian mereka melalui saluran digital, mereka menjadi terbiasa dengan kemudahan, kecepatan, dan layanan yang dipersonalisasi serta ekspektasi mereka terhadap bank yang meningkat.

"Untuk bersaing dan berkembang dalam lingkungan yang menantang, bank perlu membangun proposisi nilai baru yang didasarkan pada kemampuan AI-dan-analitik terdepan," tulis laporan tersebut.

Salah satu bank jumbo di Indonesia, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pun turut mengembangkan AI dalam rangka transformasi digitalnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan di Bank Mandiri, bisnis yang telah ditopang oleh teknologi digital kian besar.

"Digital jadi fokus perkuat strong field dan secara serius kami kembangkan teknologi," ujarnya dalam acara konferensi pers Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 pada Maret lalu (5/3/2024) di Jakarta.

Menurutnya, AI membantu pekerjaan masif yang selama ini manual dijalankan manusia. Pasalnya, nanyak pekerjaan dalam jumlah besar kemudian mensimplikasinya.

"Sehingga selama ini yang biasanya digunakan manusia sekarang teknologi," ujarnya.

Meski demikian, dia memastikan fungsi AI di Bank Mandiri tidak menyisihkan tenaga kerja yang sudah ada. Tenaga kerja yang kemudian pekerjaannya digantikan oleh AI dipindah ke posisi yang lain.

Bank jumbo lainnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada tahun lalu juga mengembangkan teknologi AI dengan menjalin kemitraan bersama V2 Indonesia.

Dalam kemitraan itu, BNI meluncurkan proyek teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) dengan Metahuman berbasis AI. Teknologi tersebut diimplementasikan ke dalam setiap outlet super dan business flagship BNI.

Bank digital PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) fokus pada strategi mengoptimalkan pemanfaatan AI dalam mendongkrak kinerja bisnisnya.

Presiden Direktur Bank Amar Indonesia Vishal Tulsian menjelaskan melalui AI dan machine learning, Bank Amar mempunya kelebihan untuk mampu membuat solusi inovatif dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen.

"Itulah kenapa kami tidak bermain di produk-produk tradisional, melainkan produk yang lebih fleksibel," ujarnya pada akhir tahun lalu (13/12/2023).

Vishal mencontohkan AI dan machine learning berperan dalam meningkatkan rasio dana murah alias current account saving account (CASA).

"Pada aplikasi kami, AI akan memberikan fitur-fitur keterangan yang bisa membantu perencanaan keuangan, terutama buat anak muda. Misalnya, ketika mereka butuh mengerem pengeluaran, atau ketika mereka butuh memisahkan tabungan khusus jangka panjang," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membuat bank syariah jumbo menguat setelah lemabaga keagamaan itu mengalihkan dana simpanan dan pembiayaan yang dimiliki dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI ke bank syariah lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mendukung keinginan pengurus serikat tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK senantiasa mendorong dan mendukung peluang hadirnya bank syariah dengan skala besar. "Ini dalam rangka pengembangan industri perbankan syariah agar dapat lebih kompetitif dan bersaing secara sehat," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024).

Dian menjelaskan mengacu Peraturan OJK (POJK) No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, pendirian bank umum syariah mesti memperhatikan kemampuan keuangan yang memadai dari pemegang saham untuk mendukung permodalan yang kuat dan melaksanakan tata kelola yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, OJK belum menerima kabar lebih lanjut mengenai aksi korporasi yang akan dilakukan Muhammadiyah. Kabar sempat berembus bahwa Muhammadiyah akan mengambil alih kembali PT Bank KB Bukopin Syariah. "OJK belum menerima surat permohonan akuisisi atas KB Bukopin Syariah," kata Dian.

Menurutnya, suatu aksi korporasi antara lain berupa akuisisi, merupakan kewenangan pemegang saham pengendali dengan pertimbangan bisnis dari manajemen bank berdasarkan kesepakatan yang terjadi di antara para pihak.

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan wacana pengembangan bank milik Muhammadiyah telah berkembang di kalangan anggota dan pimpinan Muhammadiyah. Keinginan adanya bank syariah yang dikelola Muhammadiyah pun telah ada sudah sejak lama.

"Itu bukanlah merupakan ide dan gagasan baru, tapi ide itu sudah lama," kata Anwar kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu (3/7/2024).

Muhammadiyah sendiri pernah memiliki bank umum pada 2002, yakni Bank Persyarikatan Indonesia (BPI). Namun, dalam perkembangannya, kondisi bank memburuk hingga diambil alih oleh Bank Bukopin. Bank tersebut kini menjadi Bank KB Bukopin Syariah.

Saat ini, menurut Anwar, Muhammadiyah terus berkontribusi mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. "Untuk itu Muhammadiyah sudah membangun beberapa BPR [bank perekonomian rakyat] dan sekarang sudah dikonversi menjadi BPR Syariah," katanya.

Adapun, dalam mengembangkan kembali bank umum seperti yang pernah dilakukan terhadap BPI pada 2002, saat ini belum bisa dilakukan Muhammadiyah. "Akan tetapi, pemikiran ke arah sana [memiliki bank umum] sudah ada sejak lama," tutur Anwar.

Bedol Dana dari BSI

Wacana pendirian kembali bank syariah besutan Muhammadiyah ini mencuat seiring dengan pengalihan dana Muhammadiyah dari BSI ke bank syariah lainnya.

Beredar surat PP Muhammadiyah mengenai konsolidasi keuangan di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) bertanggal 30 Mei 2024. Dalam surat tersebut, terdapat permintaan rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di BSI ke bank syariah lain, seperti Bank KB Bukopin Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., dan lainnya.

Anwar mengatakan bahwa di balik instruksi pengalihan dana dari BSI itu, PP Muhammadiyah memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung perbankan syariah. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya.

“[Ini dilakukan] agar Muhammadiyah bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah yang ada, terutama ketika dunia perbankan syariah tersebut berhubungan dengan Muhammadiyah,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (5/6/2024).

Muhammadiyah pun sudah mulai mengalihkan dananya dari BSI mengikuti instruksi dari surat edaran tersebut. Berdasarkan pemberitaan Bisnis, Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya mulai memindahkan dana AUM secara bertahap.

PWM Jawa Barat juga telah menggelar rapat pleno terkait tindak lanjut dari instruksi PP Muhammadiyah untuk pemindahan dana dari BSI ke bank syariah lain.

Adapun, dalam langkah terbaru, PP Muhammadiyah juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PT. Bank BCA Syariah di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan MoU tersebut diharapkan memberikan dampak peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Menurutnya, poin peningkatan taraf hidup rakyat ini sering terabaikan.

Dia pun berpesan supaya perbankan lebih-lebih milik negara untuk mengingat poin tersebut. “Hakikat dan keberadaan perbankan mesti dilakukan rekonstruksi sebenarnya, sehingga dalam menyalurkannya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,” katanya dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (2/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) pada Mei 2024 mencapai US$18,74 miliar atau setara dengan Rp304,4 triliun (kurs Rp16.200). Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar US$13,99 miliar, tumbuh 34,21% secara bulanan.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, posisi ULN BI pada Mei 2024 mengalami kenaikan 102,67%, dari US$9,26 miliar. Kenaikan ini berkontribusi pada total ULN Indonesia yang mencapai US$407,3 miliar, tumbuh 1,8% secara tahunan.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan bahwa peningkatan ULN BI hingga Mei 2024 terutama disebabkan oleh meningkatnya kepemilikan asing di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang memiliki tenor jangka pendek atau maksimal satu tahun.

Dalam upaya mendorong stabilitas rupiah, BI menggunakan berbagai strategi operasi moneter, termasuk optimalisasi penerbitan SRBI. Untuk menarik arus modal asing, BI menawarkan SRBI dengan suku bunga atau tingkat imbal hasil yang cenderung tinggi.

Josua menilai, kebijakan SRBI telah membantu dalam menjaga stabilitas rupiah serta cadangan devisa Indonesia. Risiko dari kenaikan ULN BI yang tinggi, menurutnya, dapat diminimalisir karena SRBI menggunakan underlying asset berupa Surat Berharga Negara (SBN) milik BI yang tenornya lebih panjang dan memiliki kupon rate tinggi.

"Yield SRBI yang tinggi ini bisa ditutupi oleh return dari SBN jangka panjang yang juga tinggi," jelas Josua.

Ia menambahkan, dengan semakin terbukanya peluang pemotongan suku bunga global dan pasar SBN yang kembali menarik bagi investor asing, BI dapat melakukan strategi keluar dengan perlahan mengurangi frekuensi lelang SRBI.

"Sehingga proses transisi akan berjalan mulus dan stabilitas rupiah dapat terjaga," pungkas Josua.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengumumkan pembatalan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kepastian ini disampaikan pada pekan lalu di DPR RI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memberikan tanggapan terkait perkembangan ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK akan mengevaluasi dan memproses setiap permohonan rencana aksi korporasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Rencana ini [akuisisi Bank Muamalat] telah beberapa kali didiskusikan dengan OJK, dan kami menilai konsolidasi ini dapat memperkuat sinergi antara kedua bank," ujar Dian dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2024).

Meski demikian, seiring pembatalan akuisisi, dia menilai membuka peluang bagi bank atau lembaga lain untuk mengambil alih Bank Muamalat. Aksi yang diyakini meningkatkan kinerja perbankan syariah secara umum.

Dian menekankan bahwa OJK akan membuka peluang bagi investor domestik maupun asing yang berkomitmen untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, sejalan dengan Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah.

Dia juga menjelaskan OJK berkomitmen untuk terus mendorong akselerasi pengembangan perbankan syariah melalui program konsolidasi yang berkesinambungan. Program ini bertujuan mencapai skala efisiensi dan daya saing perbankan syariah yang lebih menyeluruh.

Dian juga menegaskan bahwa upaya konsolidasi akan sejalan dengan regulasi mengenai spin-off Unit Usaha Syariah, yang diharapkan dapat menciptakan struktur pasar perbankan syariah yang lebih ideal dengan kehadiran beberapa bank syariah berskala besar dan kompetitif.

Sebelumnya, Dian menyatakan bahwa seluruh proses dan inisiatif mengenai rencana aksi korporasi merupakan kewenangan manajemen bank yang bersangkutan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Proses merger antara PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik taipan James Riady dan PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) yang dimiliki oleh konglomerat Hary Tanoesoedibjo masih belum rampung hingga paruh pertama 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa proses merger ini tidak batal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa rencana merger antara Bank Nobu dan Bank MNC masih berjalan dan terus berproses. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyatukan dua bank dengan karakteristik bisnis dan budaya perusahaan yang berbeda, agar hasilnya adalah bank yang sehat.

"Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai pembatalan rencana merger Bank Nobu dan Bank MNC," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024). Kedua bank tersebut masih berkomitmen untuk melanjutkan proses merger.

Komitmen kedua belah pihak tercermin dari transaksi cross ownership antara kedua grup usaha, dengan masing-masing grup memiliki 10% saham di bank lawannya, sebagai upaya memuluskan jalan menuju merger. OJK belum menetapkan batas waktu yang kaku untuk merger ini, namun akan mendiskusikan kerangka waktunya dengan manajemen dan pemegang saham pengendali kedua bank.

OJK sendiri belum atau tidak menetapkan batas waktu tertentu yang rigid atas merger kedua bank milik konglomerat itu. "Akan tetetapi tentunya kami akan mendiskusikan kerangka waktunya dengan manajemen dan pemegang saham pengendali kedua bank," tuturnya. Sebagaimana diketahui, kedua bank dikabarkan merger sejak awal 2023. Namun, hingga saat ini proses merger masih alot.

Berdasarkan data kepemilikan saham Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), memang terlihat adanya transaksi antara MNC Group dan Lippo Group di masing-masing emiten bank.

Di Bank Nobu tercatat transaksi masuknya entitas MNC Group, yakni PT MNC Land Tbk. (KPIG) yang menjadi pemegang saham dengan porsi 10% atau mengenggam sebanyak 747,84 juta saham NOBU. Di sisi lain, PT Prima Cakrawala Sentosa, entitas usaha milik Grup Lippo mengurangi porsi saham di NOBU dari 20,66% menjadi 10,66%. Sedangkan Bank MNC, Prima Cakrawala Sentosa masuk dengan kepemilikan saham sebesar 10% atau sebesar 4,44 miliar saham. Sementara porsi MNC Land di Bank MNC susut.

Kedua bank juga telah memberikan penjelasan terkait kabar merger. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary Bank MNC Heru Sulistiadhi mengatakan perseroan akan patuh kepada ketentuan OJK. "Terkait dengan merger, pihak yang paling berkompeten untuk menjelaskan adalah OJK," katanya pada beberapa waktu lalu (22/4/2024).

Corporate Secretary NOBU Mario Satrio juga mengatakan perseroan sepenuhnya patuh dan tunduk pada ketentuan OJK. "Apabila perseroan akan melakukan aksi korporasi apapun, perseroan akan memenuhi ketentuan terkait aksi korporasi tersebut termasuk ketentuan tentang keterbukaan informasi," jelasnya pada beberapa waktu lalu (24/4/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah sebulan lebih tertahan pada level gocap alias Rp50 per lembar, saham KB Bank (BBKP) mulai merangkak. Pada penutupan perdagangan Senin (15/7), saham BBKP bertengger pada Rp58 per lembar, atau naik 11,54% pada sepekan terakhir.

Dalam perkembangan terbaru, Kookmin Bank selaku pengendali PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank mengaku optimistis dengan bisnisnya di Tanah Air. Kookmin Bank menurut Presiden Direktur BBKP punya sejumlah target untuk sejumlah jejaring bisnisnya di Indonesia.